UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 2 hours 23 mnt yang lalu

Dua Belas Militan Dituduh Membunuh Pemilik Toko Katolik

Jum, 17/11/2017 - 17:56

Polisi di utara Bangladesh menuduh 12 militan atas pembunuhan seorang penjaga toko Katolik tahun lalu, yang terjadi di tengah-tengah serangkaian pembunuhan oleh ekstremis Muslim.

Petugas di distrik Natore mengajukan daftar tuduhan resmi, sebuah dokumen untuk memulai penyelidikan awal, pada 15 November karena kematian Sunil Gomes, 72.

Gomes dipukul sampai mati di toko bahan makanannya di dekat Gereja Katolik St. Maria Lourdes  di Bonpara, Natore pada tanggal 5 Juni 2016. Pembunuhan tersebut memicu serangkaian demonstrasi dari orang-orang Kristen di Natore dan bagian lain negara ini, termasuk ibukota Dhaka.

Dari 12 yang dituduh, tujuh orang terbunuh dalam “baku tembak polisi,” sebuah eufemisme untuk baku tembak, dan satu di dalam tahanan polisi. Empat sisanya dituntut secara in absentia.

Kepala polisi Natore Biplob Talukder mengatakan pemimpin militan dalam tahanan, Rajib Gandhi alias Jahangir, mengaku saat diinterogasi bahwa militan dari Jamaat-ul Mujahidin Bangladesh (JMB) merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut.

“Dia mengakui pembunuhan Sunil Gomes merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengacaukan negara tersebut dalam serangkaian pembunuhan minoritas Hindu, Budha, Kristen, Muslim [Syiah] dan orang asing,” kata Talukder kepada ucanews.com.

Tapi Uskup Gervas Rozario dari Rajshahi, yang keuskupannya mencakup daerah tersebut, merasa skeptis terhadap tuduhan tersebut.

“Hanya satu gerilyawan yang ditahan, empat masih dalam jumlah besar sementara tujuh sudah meninggal, saya tidak menganggapnya sebagai kemajuan yang berarti dalam kasus ini. Namun, saya harap orang lain dapat tertangkap jika polisi tulus tentang keadilan,” kata Mgr Rozario, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Wali Gereja Bangladesh.

Uskup menambahkan “kita masih berharap bahwa keadilan dan penilaian yang adil mungkin terjadi walaupun  tertunda.”
Swapna Gomes, putri korban, juga mengungkapkan keraguan atas kasus tersebut.

“Kami ragu tentang keadilan karena polisi tidak bersemangat dalam penyelidikan mereka dan kata-kata dan tindakan mereka seringkali tidak sesuai. Sudah lebih dari setahun, namun empat militan masih bersembunyi. Ibu dan saya hidup dalam ketakutan menjadi sasaran, “katanya kepada ucanews.com.

Sunil Gomes terbunuh sebagai bagian dari serangkaian serangan militan Islam di Bangladesh, yang pernah dianggap sebagai model pluralisme dan toleransi agama.

Sejak tahun 2013, sekitar 50 orang termasuk blogger atheis, penulis, penerbit, anggota minoritas agama dan Islam dan orang asing diterjang peluru oleh militan setempat yang berjanji setia kepada kelompok teror transnasional Negara Islam dan Al-Qaeda.

Sebagai tanggapan, pemerintah melancarkan tindakan keras yang melibatkan sekitar 70 militan, termasuk pemimpin tertinggi, tewas dan puluhan lainnya ditangkap.

Pejabat China Ganti Gambar Yesus dengan Foto Presiden Xi Jinping

Jum, 17/11/2017 - 13:30

Petugas di Provinsi Jiangxi di China telah mengganti gambar-gambar rohani yang dipajang oleh keluarga Kristen dengan foto presiden China, Xi Jinping.

Pada 12 November, gambar-gambar yang diupload di akun layanan pesan sosial populer WeChat milik pemerintah kota Huangjinbu, distrik Yugan, menunjukkan petugas yang sedang menurunkan gambar salib dan barang rohani lainnya.

Pesan dari para petugas itu menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang terlibat telah mengakui kesalahan mereka dan memutuskan untuk tidak percaya kepada Yesus tetapi kepada Partai Komunis. Mereka mengklaim bahwa orang-orang Kristen secara sukarela menurunkan 62 gambar religius dan memasang 453 potret Xi.

Pejabat tersebut juga mengklaim bahwa mereka “mengubah” orang Kristen menjadi loyalitas Partai melalui pengentasan kemiskinan dan skema lainnya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung.

Hampir 10 persen dari satu juta penduduk Yugan yang sebagian besar miskin adalah orang Kristen

Pastor Andrew, yang menolak memberitahu nama lengkapnya karena takut akan balasan dari pemerintah, mengatakan kepada ucanews.com bahwa penurunan gambar rohani melibatkan pejabat yang memberikan uang kepada keluarga miskin sebagai imbalan untuk menggantung potret Xi.

Pastor John, di China utara, merasa Xi telah menjadi ‘Mao Zedong baru” setelah Kongres Partai pada bulan Oktober, dan meramalkan bahwa pejabat lain di seluruh negeri akan meniru apa yang telah dilakukan di wilayah Yugan.

Dengan “Peraturan tentang Urusan Agama” baru yang akan diimplementasikan pada 1 Februari, orang Kristen dan pengamat percaya bahwa kebijakan agama akan mengikuti model cinaisasi Xi.

Ying Fuk-tsang, direktur sekolah teologi di Universitas China Hong Kong, menunjuk bahaya gaya pengkultusan kepribadian ‘Ketua Mao’. Selama Revolusi Kebudayaan, intoleransi agama dan dogma Mao Zedong berlaku.

Para imam di China yang berbicara dengan ucanews.com tidak melihat adanya usaha langsung kembalinya ke kondisi Revolusi Kebudayaan, namun mereka khawatir kontrol agama dan sosial akan terus meningkat.

“Itu tidak akan bagus,” kata salah satu imam.

Video yang baru dirilis di China mendesak anak-anak untuk memata-matai keluarga mereka juga telah membawa kembali kenangan gelap Revolusi Kebudayaan 1966-76 di mana kaum muda menerapkan ideologi Partai Komunis.

Kaum muda Garda Merah terlibat dalam penangkapan dan penghinaan publik terhadap siapa saja yang dianggap menyimpang dari ajaran pemimpin revolusioner Mao.

Baru-baru ini, Asosiasi Pendidikan Cina, yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan, merilis dua video online yang ditujukan untuk mengajar anak-anak untuk melaporkan anggota keluarga yang dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

Satu video untuk siswa sekolah dasar dan satu lagi untuk siswa SMA.

Keduanya menginstruksikan anak-anak untuk melapor ke biro keamanan nasional siapa pun, termasuk orang tua, yang secara tidak sah menyampaikan informasi rahasia, terutama kepada orang asing.

Video tersebut menyediakan nomor telepon hotline untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Pemberitahuan resmi mengatakan bahwa video tersebut diproduksi agar sesuai dengan strategi Presiden Xi untuk memasukkan tujuan keamanan nasional ke dalam sistem pendidikan.

Namun, setelah video diunggah, seorang blogger mengatakan bahwa seruan kepada anak-anak untuk memantau aktivitas anggota keluarga merupakan ‘pencucian otak’ yang mengingatkan pada Revolusi Kebudayaan.

Joan, seorang guru swasta, mempertanyakan apa pentingnya menciptakan agen keamanan remaja.

“Video tersebut mengingatkan saya pada Pengawal Merah kecil selama Revolusi Kebudayaan,” kata Zhejiang seorang katolik berusia 30 tahun.

Selama Revolusi Kebudayaan, kaum muda didorong untuk mengkritik tetua mereka, termasuk orang tua dan guru.

Orang-orang yang dituduh sebagai mata-mata kekuatan asing akan ditahan dan dipukuli untuk mendapatkan pengakuan.

Perilisan video tersebut terjadi setelah Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19, yang secara luas dipandang sebagai peningkatan Xi ke status historis yang sama dengan Mao.

Orang Kristen Minta Perlindungan pasca Protes Mencekam

Jum, 17/11/2017 - 05:00

Seorang uskup Katolik mencari perlindungan untuk komunitas Kristen di negara bagian Madhya Pradesh, India tengah, setelah kaum nasionalis Hindu turun ke jalan-jalan sambil membakar obor dan mengejek misionaris.

Aksi demonstransi  pada 10 November itu menuduh pemerintah kabupaten Sagar tidak bertindak berdasarkan pengaduan yang diajukan terhadap misionaris karena melanggar undang-undang yang membatasi konversi agama.

Mereka mengeluarkan ultimatum bahwa jika pemerintah gagal bertindak dalam dua minggu, mereka akan memulai serangan tak terbatas di depan panti asuhan yang dikelola Gereja Katolik di keuskupan.

Masalah di Sagar dimulai pada bulan September setelah pejabat pemerintah mengusir seorang imam Katolik yang bekerja di panti asuhan tersebut dan menutup misi berusia 20 tahun tersebut setelah terjadi perselisihan mengenai hak atas tanah tersebut.

Para pemimpin gereja mengatakan bahwa tindakan pemerintah dihasut oleh kelompok Hindu.

Pemimpin fundamentalis Dharam Jagaran Samanwaya Samiti (komite koordinasi kebangkitan agama), yang menyelenggarakan pawai tersebut, mengatakan kepada media bahwa layanan sosial gereja,  pelayanan di bidang pendidikan dan perawatan kesehatan merupakan fasad untuk mengonversi orang-orang yang mudah tertipu ke dalam agama Kristen.

Para pemrotes mengatakan bahwa mereka bekerja dengan pemerintah untuk sebuah undang-undang nasional melawan konversi agama dan untuk memeriksa kegiatan misionaris. Madhya Pradesh dan lima negara bagian India lainnya memiliki undang-undang yang membuat konversi agama melalui pemaksaan dan kekerasan ilegal.

“Kami berada di bawah tekanan yang luar biasa,” kata Uskup Anthony Chirayath dari Keuskupan Sagar yang menyerahkan sebuah memorandum kepada pejabat distrik dan menteri negara bagian dan gubernur yang mencari intervensi mereka untuk melindungi orang-orang Kristen.

Dia ingin pemerintah mengambil langkah segera untuk mengakhiri “kampanye palsu dan jahat” ini di media yang menyoroti orang-orang Kristen  seakan “keluar untuk mengubah orang-orang Hindu, melanggar hukum.”

Fakta membuktikan propaganda itu, katanya. Sagar memiliki sekitar 300.000 porang. Tapi sejak awal tahun 1986, keuskupan itu hanya memiliki 1.000 umat Katolik. “Jumlah kami belum bertambah dalam setiap tahun, tetap saja kami dituduh mengubah orang,” katanya.

Distrik ini hanya memiliki sekitar 5.000 orang Kristen di antara 2,3 juta orang, 92 persen di antaranya adalah orang Hindu. Di negara yang berpenduduk mayoritas Hindu, orang Kristen berjumlah kurang dari 1 persen dari 72 juta penduduk.

Pemimpin Kristen mengatakan bahwa negara, yang dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu secara diam-diam mendukung kekerasan terhadap orang-orang Kristen yang diatur oleh nasionalis Hindu yang mendorong untuk mendirikan sebuah negara Hindu di India.

Negara tersebut mencatat setidaknya 300 insiden kekerasan dalam enam bulan pertama tahun ini, menurut Shibu Thomas, founder of Persecution Relief yang mencatat penganiayaan terhadap orang-orang Kristen.

Misionaris di keuskupan mengatakan bahwa kampanye oleh aktivis garis keras Hindu membuat pekerjaan mereka semakin sulit karena penduduk desa memandang mereka sebagai pelaku dan pelanggar hukum.

Simak Pesan Natal 2017 yang Dikeluarkan KWI dan PGI

Kam, 16/11/2017 - 16:47

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus

NATAL adalah perayaan kelahiran Sang Juru Selamat dan Raja Damai. Perayaan ini mengajak kita untuk menyimak kembali pesan utamanya. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Allah telah mengutus Putra-Nya ke dunia (bdk. Yoh 3:16). Putra-Nya itu mengosongkan diri sehabis-habisnya dan menjadi manusia seperti kita (bdk. Flp 2:17). Ia datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan (bdk. Yoh. 10:10).

Ia, yang adalah Raja Damai dan Imanuel, Allah beserta kita, datang untuk membawa damai sejahtera kepada dunia, seperti yang diwartakan para malaikat kepada para gembala, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya (Luk.2:14).

Bagi umat Kristiani, kelahiran Sang Raja Damai merupakan suatu momentum untuk membarui hidup pribadi maupun hidup bersma, Sebagai umat beriman, yang dilahirkan kembali, kita harus membuka diri agar damai sejahtera Kristus benar-benar memerintah dalam hati kita (bdk. Kol 3:15).

Kita mendambakan damai sejahtera, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup bersama. Kita merindukan suatu bumi yang penuh damai dan umat manusia yang makin bersaudara. Hanya dengan demikian, kita akan mengalami sukacita sejati.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,

Sudah sepatutnya kita semua berusaha menemukan makna dan relevansi perayaan Natal bagi kita umat Kristiani dan bagi bangsa Indonesia. Perayaan Natal seharusnya menjadi momentum indah bagi kita untuk menyadari kembali tugas perutusan serta komitmen kita, sebagai elemen bangsa dan negara tercinta ini.

Kondisi dan situasi bangsa Indonesia saat ini merupakan tantangan sekaligus panggilan bagi kita untuk merenungkan dan menarik secara lebih seksama makna dari seruan Santo Paulus, “Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah “ (Kol 3:15). Kata-kata Paulus ini seharusnya mendorong kita untuk terus menerus mengupayakan terwujudnya damai sejahtera, karena hanya dengan demikian kita memahami makna sejati Natal. Sebagai anak-anak Allah, sumber damai kita, kita harus mewujudkan komitmen Kristiani kita, yakni menjadi pembawa damai (bdk. Mat 5:9).

Saat ini kita sedang cemas. Persatuan kita sebagai bangsa Indonesia sedang terancam perpecahan. Keresahan dan kecemasan itu semakin terasa beberapa tahun belakangan ini. Ada pihak-pihak yang, entah secara samar-samar atau pun secara terang-terangan, tergoda untuk menempuh jalan dan cara yang berbeda dengan konsensus dasar kebangsaan kita, yaitu Pancasila.

Hal itu terlihat dalam banyak aksi dan peristiwa; dalam persaingan politik yang tidak sehat dan yang menghalalkan segala cara, dalam fanatisme yang sempit, bahkan yang tidak sungkan membawa-bawa serta agama dan kepercayaan, dan dalam banyak hal lain. Dengan demikian, hasrat bangsa kita untuk menciptakan damai sejahtera menjadi sulit terwujud.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, untuk menciptakan persatuan, keadilan sosial dan damai sejahtera, bukan saja di antara kita, tetapi juga di dunia, masih perlu kita perjuangankan terus bersama-sama. Sistem dan mekanisme demokrasi masih perlu kita tata dan benahi terus agar mampu mewujudkan secara efektif cita-cita bersama kita. Tentu saja hal ini tidaklah mudah.

Sebagai elemen bangsa, yang adalah kawanan kecil, kita umat Kristiani tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah saatnya bagi kita untuk membiarkan damai Kristus memerintah dalam hati. Damai Kristus yang memerintah dalam hati kita, merupakan kekuatan yang mempersatukan dan merobohkan tembok pemisah:

“Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatuakn kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan” (Ef 2:14). Hanya dengan damai Kristus yang menguasai hati kita, kita akan dimampukan untuk membuka diri, merangkul dan menyambut sesama anak bangsa dan bersama mereka merajut kesatuan dan melangkah bersama menuju masa depan yang semakin cerah.

Inspirasi dan kekuatan spiritual yang mendorong kita untuk mewujudkan kesatuan dan untuk sungguh-sungguh melibatkan diri dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta, kita timba dari Kabar Sukacita Yesaya:

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib,, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar Kekuasaan-Nya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan_Nya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya” (Yes 9:5-6).

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,

Kita selalu mendambakan damai sejati, yang dilandaskan pada keadilan dan kebenaran. Isi kabar Sukacita Natal adalah kelahiran Sang Mesias, yang akan mengokohkan Kerajaan-Nya,  yaitu kerajaan keadilan dan kebenaran, di mana kita semua adalah warganya.

Sebagai warga Kerajaan itu kita ditantang untuk memperjuangkan kesatuan, persaudaraan, kebenaran dan keadilan serta damai sejahtera. Memperjuangkan keadilan, memperkecil jurang kaya dan miskin, memberantas korupsi, merobohkan tembok pemisah atas nama suku, agama, dan ras adalah mandat Injil yang mesti kita perjuangkan di bumi Indonesia ini.

Ketika kita sendiri berusaha memberikan kesaksian dalam usaha mewujudkan keadilan, kebenaran, damai sejahtera dan persaudaraan, tentu kita patut mawa diri. Mungkin kita masih menutup diri dalam kenyaamanan hidup menggereja, sehingga lali mewujudkan diri sebagai garam dan terang dunia. Mungkin kita sendiri masih enggan megulurkan tangan kasih dan persaudaraan kepada sesama anak bangsa, terutama kepada mereka yang kecil dan terpinggirkan.

Bukankah damai sejahtera hanya dapat terwujud ketika kita berhasil mengalahkan kepentingan diri demi kebaikan bersama? Bukankah Raja Damai yang lahir ke dunia menyadarkan kita bagaimana Dia telah mengosongkan diri-Nya dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia (Fil2:7)?

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,

Sebagai warga Kristiani, kita sendiri ditantang untuk tak henti-hentinya mewujudkan damai sejahtera, kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Karena itu, kita patut bersyukuy atas hasil kerja keras dari Komisi Gereja Lutheran dan Gereja Katolik untuk menggalang persatuan.

Selama 500 tahun, kita merajut kerukunan dan kehangatan persaudaraan di antara kita dengan jatuh bangun. Dari Juru Selamat, yang adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup” (Yoh 14;6), kita belajar untuk merendahkan diri  dan membuka diri satu sama  lain. Dalam semangat itulah, kita belajar mengulurkan kebaikan dan kasih kepada sesama. Kita belajar saling mengampuni dan memaafkan.

Jika ada kasih dan damai dalam hati kita masing-masing, kita akan bersukacita dan dapat bersama-sama mewujudkan komunitas ekumenis. Dengan bersatu sebagai umat Kristiani, kesaksikan kita tentang kerukunan dan persaudaraan kepada masyarakat majemuk di negeri ini lebih berarti dan meyakinkan.

Selain rukun dengan sesama, damai yang dibawa Sang Juru Selamat juga mengajak kita untuk berdamai dengan segenap ciptaan. Saat ini ciptaan menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahhgunakan kekayaan yang ditanamkan Allah di dalamnya. Mewujudkan damai sejahtera dengan alam ciptaan berarti tanggung jawa memulihkan keutuhannya.

Selain itu, kita wajib mewujudkan keadilan dalam hidup bersama, karena  alam merupakan sumber hidup yang disediakan Tuhan bagi semua manusia, dan bahwa segala sesuatu bersatu dan tertuju kepada Kristus sebagai kepala (Kol 1:15-22). Dengan demikian, masih ada banyak yang perlu kita kerjakan untuk menciptakan kerukunan dan persaudaraaan, sementara di lain pihak kita patut bersyukur karena karya besar Tuhan yang kita alami bersama.

Semoga perayaan Natal mendorong dan menyemangati kita semua untuk belajar dan mengembangkan kemampuan  menerima  perbedaan dan mensyukurinya sebagai kekayaan kehidupan bersama kita di negeri ini.

Marilah kita menghidupi dan mengembangkan damai sejahtera yang merupakan anugerah dari Allah, dengan jalan merangkul sesama, merawat ciptaan serta memajukan kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memberi kesaksian bahwa damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita.

Selamat Natal, Tuhan Memberkati.

Pemimpin ASEAN Dituduh Mengabaikan Krisis Rohingya

Kam, 16/11/2017 - 16:19

Para pemimpin Asia Tenggara mengakhiri pertemuan puncak tiga hari di Manila pada 15 November tanpa secara serius berbicara tentang krisis Rohingya di Myanmar, yang diduga merupakan isu hak asasi manusia terbesar yang mempengaruhi wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di akhir pertemuan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ketua ASEAN tahun ini, mengatakan situasi Rohingya dibahas sebagai masalah “ketahanan bencana.”

Selain penghargaan para pemimpin ASEAN atas “tanggapan cepat” negara-negara anggota untuk mengirim bantuan ke masyarakat yang terkena imbas di Negara Bagian Rakhine Utara Myanmar, tidak ada penyebutan lain mengenai isu Rohingya di dokumen setebal 26 halaman.

Sekelompok anggota parlemen ASEAN mengatakan kegagalan KTT ASEAN untuk membahas akar penyebab krisis di Myanmar “merupakan pukulan bagi kredibilitas blok regional tersebut.”

Charles Santiago, ketua kelompok anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, memperingatkan bahwa kelambanan 10 negara blok tersebut mengancam “keamanan dan kemakmuran” semua negara anggota.

Dia mengatakan kurangnya komitmen kuat negara-negara anggota untuk mengatasi situasi di Rakhine “merupakan kesimpulan yang mengecewakan dalam diskusi di KTT tersebut.”

Dalam sebuah pernyataan pada 15 November, anggota parlemen menyatakan kekecewaan mereka atas kegagalan ASEAN “untuk bertindak tegas dalam menghadapi pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di halaman belakang rumah kami sendiri.”

Kelompok tersebut mengatakan bahwa ada harapan bahwa skala dan tingkat keparahan krisis di Myanmar akan cukup bagi para pemimpin ASEAN untuk menemukan cara untuk mengatasi situasi tersebut.

Lebih dari 600.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus tahun ini, ketika militer Myanmar meluncurkan operasi pembersihan di negara bagian Rakhine setelah serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi oleh militan.

Berbagai kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan pembakaran rumah dan desa.

Pada 6 November, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan “keprihatinan serius” atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Rohingya, termasuk oleh pasukan keamanan Myanmar.

Anggota parlemen daerah tersebut mengatakan bahwa penolakan ASEAN untuk memasukkan isu Rohingya dalam diskusi selama KTT tersebut mengindikasikan bahwa kegagalan blok tersebut untuk mengatasi pendorong krisis tersebut.

“Ini bukan hanya bencana kemanusiaan, melainkan krisis hak asasi manusia yang memiliki akar yang dalam pada penganiayaan yang disponsori negara terhadap masyarakat Rohingya,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Pendekatan ASEAN tampaknya mengabaikan fakta “dan bertindak seolah-olah pengungsian dan tantangan kemanusiaan muncul entah dari mana, “katanya.” katanya.

Anggota parlemen mengkritik “prinsip tidak campur tangan” ASEAN dalam urusan internal masing-masing negara, alasannya bahwa kebijakan tersebut menghambat tanggapan yang efektif dan dibuktikan oleh para pemimpin dengan cara yang tidak jujur.

“Kebijakan non-interferensi – dalam kata-kata Aung San Suu Kyi sendiri – hanya alasan untuk tidak membantu,” kata Santiago.

“Ini tidak berlaku dalam kasus ini, di mana isu tersebut jelas memiliki implikasi regional yang besar,” tambahnya.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN harus berbuat lebih banyak untuk menekan pemerintah Myanmar dan militer untuk menghentikan serangan tersebut, mengakhiri kebijakan yang mempromosikan dan melembagakan diskriminasi, dan memungkinkan kondisi untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke rumah mereka.

Uskup Ortodoks Rusia Kunjungi Nunsius di Tokyo Bahas Misi Gereja

Kam, 16/11/2017 - 09:51

Metropolitan Ortodoks Rusia bertemu dengan nunsius apostolik untuk Jepang di Tokyo dan bertukar pandangan mengenai dialog Ortodoks – Katolik.

Metropolitan Hilarion dari Volokolamsk mengunjungi Nunsiatur Apostolik pada 8 November di mana dia berbicara dengan nunsius Uskup Agung Joseph Chennoth. Uskup Metropolitan Hilarion didampingi oleh dua pastor ortodoks, pejabat dari kantor Metropolitan dan kedutaan besar Rusia.

Menurut Msgr. Pawel Marcin Obiedzinski, sekretaris nunsiatur, kunjungan ini mungkin pertama kalinya misi diplomatik Vatikan di Jepang mendapat kunjungan dari seorang uskup Ortodoks.

Selama pembicaraan mereka, Uskup Agung Chennoth mengenang pertemuan bersejarah Paus Fransiskus dan Patriar Ortodoks Rusia Kirill di Kuba pada tahun 2016, dan kunjungan Kardinal Vatikan Kardinal Pietro Parolin ke Rusia pada bulan Agustus.

Metropolitan Hilarion menyebutkan bahwa Kirill mengunjungi Polandia pada tahun 2012 dan menandatangani sebuah dokumen dengan Uskup Agung Jozef Michalik, yang kemudian menjadi Ketua  konferensi Wali Gereja Polandia.

Kedua prelatus tersebut membahas misi gereja masing-masing di Jepang.

Uskup Agung Chennoth menggambarkan Jepang sebagai “tanah para martir,” dan menguraikan sejarah Katolik, termasuk kedatangan St. Fransiskus Xaverius dan penganiayaan selama berabad-abad. Sebagai tanggapan, Metropolit itu menyebut film Martin Scorsese Silence yang menggambarkan penganiayaan brutal di Jepang sekitar 400 tahun yang lalu.

Metropolitan Rusia itu memperkenalkan sejarah singkat Gereja Ortodoks di Jepang, terutama kontribusi St. Nikolas yang tiba pada tahun 1861 sebagai misionaris Rusia pertama di negara ini.

Metropolitan Hilarion, yang merupakan komposer terkenal, memberikan satu set CD komposisinya kepada nunsius.

Metropolitan Hilarion, ketua Departemen Hubungan Eksternal Gereja Patriarkat Moskow, mengunjungi Jepang pada 7-9 November untuk mengambil bagian dalam konferensi – St. Nikolas dari Jepang dan Inosensius dari Moscow: Budaya Rakyat Rusia, Jepang, dan Amerika – diadakan di Kedutaan Besar Rusia di Tokyo. Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia.

Menurut Badan Urusan Kebudayaan Jepang, ada sekitar 95.000 orang Kristen Ortodoks di Jepang.

Caritas India Ingin Menarik Relawan dari Agama Lain

Rab, 15/11/2017 - 22:00

Caritas India, badan amal terkemuka Gereja Katolik di negara ini, berusaha menarik orang-orang India dari berbagai agama untuk membantunya bekerja untuk perubahan sosial.

Beberapa LSM hanya menawarkan dukungan jangka pendek pada saat dibutuhkan, seperti pada saat bencana alam, dalam bentuk makanan dan bantuan yang tidak memberdayakan masyarakat untuk perubahan jangka panjang, kata Pastor Frederick D’Souza, Direktur Eksekutif Caritas India.

Pastor D’Souza berbicara pada 9-10 November di sebuah konferensi nasional mengenai “relawan untuk perubahan” yang dprakarsai oleh Caritas India untuk menekankan pentingnya relawan perubahan sosial. Sekitar 300 relawan dari berbagai LSM menghadiri program ini di New Delhi. Pemimpin Hindu dan Muslim adalah bagian dari konferensi tersebut.

Pekerjaan amal mungkin untuk sementara memenuhi kebutuhan masyarakat tapi akan membuat mereka bergantung. “Yang kita butuhkan adalah perubahan sosial dan bukan ketergantungan orang,” katanya.

Caritas India telah memprakarsai rencana khusus untuk memperluas basis relawannya, Amrit Sangma, kata petugas bagaian humas kepada ucanews.com.

Caritas saat ini memiliki sekitar 20.000 sukarelawan yang membantu di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan memerangi perdagangan manusia. Dalam lima tahun ke depan, Caritas berencana untuk memperluas basis ini menjadi satu juta, kata Sangma.

“Pelayanan harus didasarkan pada kebutuhan dan bukan berdasarkan agama,” kata pemimpin Hindu Swami Chidananda Saraswati, salah satu pendiri Global Interfaith WASH Alliance. “Kita perlu pindah” dari kuil untuk membangun lebih banyak toilet,’’ katanya, menekankan perlunya sanitasi yang layak di India.

Pemimpin Muslim Mohammed Salim Engineer, sekretaris jenderal Jamaat-e-Islami Hind mengatakan bahwa Islam berdiri untuk perdamaian dan menasehati para pengikutnya untuk bekerja demi perdamaian. Seorang Muslim sejati akan bergandengan tangan dengan orang lain di masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan, katanya.

Ketua Caritas India Uskup Lumen Monteiro dari Agartala mengatakan bahwa kesukarelaan keluar dari semua agama. “Sebagai orang Kristen juga panggilan kita untuk memberikan kembali kepada masyarakat,” katanya.

Nigel Wallace, Direktur Pengembangan Penghasilan Caritas International mengatakan tidak semua orang akan memiliki uang untuk disumbangkan untuk amal “tapi kita semua bisa memberi waktu, bahkan sedikit bantuan bisa mengubah dunia,” katanya.

Hari Ini Dubes Vatikan Mgr Piero Pioppo Tiba di Jakarta

Sel, 14/11/2017 - 16:00

Duta Besar Vatikan yang baru untuk Indonesia Uskup Agung Piero Pioppo, dijadwalkan tiba di Jakarta pada 14 November sore.

Paus Fransiskus menunjuk uskup agung asal Italia berusia 56 tahun itu pada tanggal 8 September sebagai nuntius untuk Indonesia, menggantikan Uskup Agung Antonio Guido Filipazzi yang ditugaskan ke Nigeria.

Pastor Siprianus Hormat, Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan kepada ucanews.com bahwa ketua KWI, wakil ketua, dan sekretaris jenderal akan menjemput nuncio pada sore ini di bandara.

“Para uskup akan berkumpul di Kedutaan Vatikan untuk menyambutnya,” kata Pastor Sipri.

Saat ini, semua uskup Indonesia berada di Jakarta untuk pertemuan tahunan mereka yang dimulai pada 6 November dan berakhir pada 16 November.

Uskup Agung Pioppo lahir di Savona, Italia pada tanggal 19 September 1960. Dia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 29 Juni 1985 dan kemudian mengambil spesialisasi teologi dogmatis.

Dia memasuki dinas diplomatik pada tahun 1993 dan telah bertugas mewakili Tahta Suci di Korea Selatan, Cile dan Kamerun dan Equatorial Guinea di Afrika Tengah.

Pada tahun 2006, dia diangkat menjadi prelatus Institut untuk Karya Keagamaan, yang umumnya dikenal sebagai Bank Vatikan.

Buruh, Petani Kecam ASEAN karena Anti Masyarakat Miskin

Sel, 14/11/2017 - 15:29

Kelompok aktivis, termasuk pekerja dan petani, mengecam KTT Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Manila minggu ini karena anti-masyarakat miskin.

Para pemrotes mengadakan demonstrasi setiap hari di sekitar ibukota Filipina minggu ini untuk menunjukkan kemarahan mereka atas apa yang mereka sebut ASEAN mengabaikan kepentingan sektor dasar masyarakat.

Asosiasi Serikat Pekerja dan Kongres Serikat Buruh Filipina mencatat bahwa KTT ASEAN telah menjadi “eksklusif hanya untuk bisnis dan kapitalis.”

“KTT adalah acara premium untuk proses integrasi ASEAN, namun eksklusif hanya untuk pemerintah, pengusaha dan majikan,” kata Alan Tanjusay, juru bicara kelompok tersebut.

Dia mencatat bahwa tidak ada diskusi yang direncanakan selama pertemuan mengenai upah dan tunjangan untuk pekerja.

Kelompok buruh telah melobi masuknya serikat pekerja dalam perumusan kebijakan, penegakan, dan pemantauan standar keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah ini.

“Tidak ada tempat duduk di meja bagi para pekerja untuk meletakkan standar pekerja umum yang mengikat dan standar keselamatan serta kesehatan kerja untuk pekerja di ASEAN,” kata Tanjusay.

Kelompok petani internasional La Via Campesina meminta negara anggota ASEAN “untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak atas tanah dan akses terhadap keadilan petani dan orang desa di wilayah ini.”

“Hak petani harus dilindungi untuk memastikan bahwa ada makanan di meja bagi setiap orang,” kata Elvira Baladad, perwakilan La Via Campesina untuk Filipina.

“Kami berutang kepada produsen makanan Asia Tenggara untuk melindungi hak-hak mereka,” katanya, menambahkan bahwa 70 persen makanan yang dikonsumsi orang secara global berasal dari petani kecil.

Dia mengatakan bahwa rencana ASEAN untuk membangun satu pasar tunggal untuk wilayah ini melalui kesepakatan perdagangan bebas dan investasi berskala besar telah berdampak negatif kepada petani kecil dan produsen makanan.

“Kurangnya kebijakan yang memadai merupakan batu sandungan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan. Sudah saatnya pemerintah ASEAN mendengar suara dan tuntutan kita,” kata Baladad.

“perampasan lahan dan konversi lahan menjadi fenomena normal di pedesaan,” kata Mohammed Ikhwan dari Serikat Petani Indonesia.

Dia mengatakan petani kehilangan tanah mereka karena pertambangan, zona ekonomi khusus, pariwisata, dan real estat. “Hak kami secara terus menerus dan sistematis dilanggar,” tambahnya.

La Via Campesina mendesak untuk mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani dan setiap orang yang Bekerja di Wilayah Pedesaan di negara-negara anggota ASEAN.

Agenda utama di hari pertama KTT tersebut adalah peningkatan perdagangan ekonomi antara ASEAN dan Jepang, peningkatan kesepakatan perdagangan bebas, dan diskusi mengenai kemitraan ekonomi regional.

Aktivis sayap kiri, sementara itu, menyerang Presiden A.S. Donald Trump, satu dari sekitar 20 pemimpin dunia yang menghadiri KTT tersebut, karena menjadi “CEO pemerintahan imperialis A.S.”

Filipina berada di bawah kendali kolonial Amerika Serikat selama sekitar 50 tahun sampai 1945.

Pemimpin para pemuda Einstein Recedes mengutuk apa yang dia sebut “aliansi tidak suci” antara Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Trump.

Menyebut Duterte dan Trump sebagai “fasis yang memiliki penghinaan tak tertandingi untuk hak asasi manusia,” pemimpin pemuda tersebut mengatakan bahwa kunjungan Trump diatur untuk memperkuat hubungan A.S.-Filipina yang terlalu miring.

Pemimpin pemuda tersebut mengatakan bahwa, seperti Yudas, Duterte telah menjual negara tersebut ke imperialisme A.S. dengan mengizinkan dominasi A.S yang lebih besar dan kehadiran militer di negara tersebut melalui latihan militer gabungan dan pembangunan pangkalan militer A.S.

“Duterte menjual Filipina ke bangsawan imperialis A.S. Trump, serta kekuatan imperialis yang sedang berkembang seperti China dan Rusia,” kata Recedes.

ASEAN adalah kelompok regional yang mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di antara sepuluh anggotanya: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Muhammadiyah, Sant’Egidio Komitmen Mencegah Radikalisme

Sel, 14/11/2017 - 15:06

Muhammadiyah dan Komunitas Sant’Egidio yang bermarkas di Italia berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai agama moderat demi membatasi radikalisme yang meningkat di Indonesia, dan juga di dunia ini.

Komitmen mereka ditulis dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) – Pembangunan Antaragama dan Antarbudaya, yang ditandatangani pada 10 November di Jakarta oleh ketua Muhammadiyah, Haedar Nashir dan presiden Sant’Egidio Marco Impagliazzo.

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan, membangun jaringan global, dan menciptakan jembatan perdamaian.

Itu merupakan penandatanganan MoU yang kedua diantara kedua belah pihak. Yang pertama ditandatangani pada bulan April 2012 oleh ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Impagliazzo dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian melalui dialog antariman antara Muslim dan Kristen.

“MoU lima tahun pertama telah berakhir. Karena ini adalah masa kepemimpinan saya, saya ingin memiliki komitmen baru. MoU kedua adalah komitmen kuat kami untuk menyebarkan nilai-nilai agama moderat karena kami ingin menciptakan ruang yang tidak memiliki batasan agama, etnis dan ras, “kata Nashir kepada ucanews.com.

Di Indonesia, menurut dia, konflik muncul karena sentimen keagamaan. Lebih diperparah lagi, politik sering memberi kontribusi pada konflik.

“Ada unsur radikal dalam setiap agama. Apapun yang mendorong radikalisme, tidak akan pernah bisa diterima, “katanya.

Sementara itu, Impagliazzo mengatakan bahwa komunitas dan organisasinya telah melakukan beberapa kegiatan bersama untuk mewujudkan MoU tersebut.

“Kami terlibat dalam dialog antaragama karena konflik dan radikalisme muncul di dunia ini. Sebagai contoh, kami ambil bagian dalam proses perdamaian di Mindanao, Filipina, dan dalam mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, “katanya.

“Kami mengembangkan, sepanjang tahun, hubungan dialog dan kerja sama yang kuat dengan penuh rasa hormat terhadap keragaman. Tapi dalam kesatuan tugas yang dalam, kami yakin bahwa hanya dialog dan kerjasama yang menjadi dasar perdamaian, “katanya.

Pemerintah Indonesia Dinilai Gagal Tangani Pernikahan Anak

Sel, 14/11/2017 - 05:31

Sekelompok lembaga swadaya masyarakat menuduh pemerintah Indonesia gagal berkomitmen untuk menghapuskan pernikahan anak setelah tingkat pernikahan dini meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, yang salah satunya adalah untuk menghilangkan semua praktik berbahaya yang menimpah anak perempuan dan perempuan termasuk pernikahan anak.

Namun, menurut UNICEF, satu dari enam gadis di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, setara 340.000 anak perempuan dalam setahun.

Koalisi Indonesia untuk Mengakhiri Perkawinan Anak (koalisi 18+) pada 7 November lalu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengutip angka Badan Pusat Statistik yang mengatakan tingkat perkawinan anak meningkat dari 22,8 persen pada tahun 2015 menjadi 25,7 persen pada tahun 2017.

“Ini adalah bukti nyata kegagalan pemerintah untuk memberantas pernikahan anak,” kata Supriyadi Widodo Eddyono, pengacara kelompok tersebut kepada ucanews.com.

Dia menyalahkan hukum pernikahan – yang menetapkan usia 16 sebagai usia minimum seorang wanita untuk dinikahi dan 19 untuk laki-laki – untuk peningkatan pernikahan anak.

“Pemerintah harus segera mengubah usia minimum. Jika tidak, situasinya akan memburuk, “katanya.

Listyowati, ketua Kalyanamitra – sebuah organisasi yang melakukan studi tentang perkawinan anak pada tahun 2014, mengatakan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan dan kebiasaan setempat juga merupakan kekuatan pendorong utama di balik pernikahan dini.

“Perkawinan anak membatasi pendidikan anak perempuan, kesehatan, karier, keselamatan dan kemampuan masa depan,” katanya, ia menambahkan bahwa Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi.

Sementara itu, Suster Theresia Kurniawati dari tarekat Suster Gembala Baik, seorang aktivis, mengatakan bahwa pendidikan dapat menjadi cara untuk mengurangi perkawinan anak selain revisi undang-undang.

“Pendidikan, khususnya di daerah terpencil, harus ditingkatkan. Melalui pendidikan, kita bisa membantu anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dini, “katanya.

Aktivis, Endang Wastrinah, yang menikah pada usia 14, mempertanyakan peningkatan pernikahan anak.

“Apa yang telah dilakukan pemerintah?” tanya Endang.

“Saya sangat menderita. Saya belum siap untuk menikah, “katanya, seraya menambahkan bahwa dia dipaksa menikah karena orang tuanya mengalami kesulitan keuangan.

Bersama dua orang korban pernikahan dini, dia mengajukan permintaan judicial review untuk mengubah undang-undang pernikahan pada bulan April, yang didukung oleh Koalisi 18+. Petisi tersebut sejauh ini telah diabaikan kata mereka.

Pekan lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengumumkan sebuah kampanye selama sebulan yang dikatakannya akan mengurangi perkawinan anak dengan meminta masyarakat untuk melindungi hak anak-anak.

“Jika hak mereka dilindungi, tidak akan ada lagi perkawinan anak,” kata Menteri Yohana Susana Yembise kepada wartawan saat itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kampanye tersebut.

Dia juga tidak mengesampingkan sebuah perubahan dalam hukum pernikahan, dengan mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas masalah tersebut.

Imam Ini Yakin Penolakan Kasino di Taiwan Dampak Ancaman Presiden China

Sen, 13/11/2017 - 13:05

Seorang imam menghubungkan kampanye anti-korupsi yang dilakukan oleh Presiden China Xi Jinping di China daratan dengan penolakan  yang berhasil terhadap kasino yang rencananya dibangun di atas pulau Kinmen di Taiwan.

Warga di pulau itu memilih untuk tidak memiliki kasino di wilayah mereka. Sebuah laporan pada 28 Oktober mengatakan  24.368 orang memilih “tidak”, sementara 2.705 memilih “ya”.

Pastor Chou Jung dari Gereja Hati Kudus Kinmen mengatakan kepada ucanews.com bahwa sebelum voting diadakan dia khawatir akan hasilnya. Namun pastor tersebut percaya titik baliknya adalah oposisi pemerintah China terhadap kasino dan ancaman selanjutnya untuk mengakhiri kebijakan “Mini Three Links” antara daratan dan Kinmen.

Didirikan pada tahun 2001, Mini Three Links membuka jaringan pos, transportasi dan perdagangan antara Fujian dan Kinmen yang jaraknya hanya dua kilometer.

“Dukungan untuk membuka kasino di Kinmen adalah untuk merangsang ekonomi namun dorongan besar bagi ekonomi Kinmen adalah Mini Three Links,” kata Pastor Chou. “Ketika China menentang proposal tersebut dan mengatakan akan menutup jaringan, bagaimana orang-orang pulau dapat mendukungnya?” katanya.

Ho Tsung-hsu, direktur eksekutif Anti-Legalisasi Koalisi Judi Taiwan, juga memberikan penekanan pada renana pemerintah China dalam menghalangi tawaran tersebut. Ho mengatakan bahwa China ingin mencegah pencucian uang oleh pejabat pemerintah daratan dengan berjudi.

“Presiden Xi sekarang memerangi korupsi dan Kinmen begitu dekat dengan Xiamen,” kata Ho. “Kalau ada kasino, China pasti takut itu akan menjadi tempat pencucian uang,” katanya.

Pengamat China mengatakan bahwa Xi telah menggunakan apa yang disebut kampanye anti-korupsi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam Partai Komunis China.

Pastor Chou mengatakan jika kasino diizinkan di Kinmen, hal itu akan membawa unsur-unsur yang merusak. “Perjudian adalah tindakan keserakahan,” katanya. “Orang bangkrut dan merusak nyawa mereka melalui itu,” katanya. “Terlebih lagi, pelacuran dan kejahatan lainnya akan menyusul.”

Sebagai bagian dari perlawanannya, Pastor Chou memimpin demonstrasi anti-kasino dengan  300 orang yang terdiri dari anggota gereja dan masyarakat seminggu sebelum referendum diadakan.

Cegah Terorisme, Pers Harus Kedepankan Profesionalisme

Sen, 13/11/2017 - 12:52

Persaingan media menjadikan profesionalisme wartawan menurun dan itu berdampak pada pemberitaan terkait radikalisme dan terorisme. Untuk mencegah penyebarluasan paham radikal terorisme, media disarankan meminimalisir persaingan.

Hal ini disampaikan anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Willy Pramudya,  saat menjadi narasumber Visit Media Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo ke Mimoza TV, 8 Nov. 2017).

“Karena alasan persaingan media sekarang mendewakan klik, rating dan oplah, yang ujungnya media menjadi tidak profesional,” kata Willy.

Ketidakprofesionalan media, lanjut Willy, di antaranya nampak dari terjadinya glorifikasi, fabrikasi, justifikasi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dalam isu terorisme, tak jarang berbagai pelanggaran menjadikan berita yang disajikan media menjadi teror baru bagi masyarakat.

“Contoh kasus bom di Jalan Thamrin, Jakarta. Kejadiannya tidak besar, tapi karena media mengejar rating dan membuatnya heboh, masyarakat yang di Gorontalo juga merasakan kengeriannya,” tambah Willy.

Willy menambahkan, menjadi tugas industri pers dan wartawan secara pribadi untuk meningkatkan independensi dan profesionalismenya. “Profesionalisme akan mencegah persaingan antar media,” tutupnya.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan pencegahan terorisme bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga pers.

“Pers adalah bagian dari yang wajib ikut terlibat dalam pencegahan terorisme. Bagaimana keterlibatannya, salah satunya dengan menjaga profesionalisme,” kata Yosep.

Ia mengaskan empat fungsi pers, yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat, media pendidikan, media hiburan serta sarana pengingat dan pengawal pemerintahaan.

“Media harus mampu menyampaikan kritik apabila menemukan ketidakadilan, karena ketidakadilan dalah salah satu penyebab seseorang menjadi radikal dan mau melakukan aksi terorisme,” tandas Yosep.

Ia mengajak media menjalankan  fungsi mata dan telinga bagi masyarakat, mengingatkan bahwa ancaman radikalisme dan terorisme ada di mana-mana dan bisa terjadi kapan saja.

Visit Media merupakan salah satu metode yang dijalankan di kegiatan Pelibatan Media Massa dalam Pencegahan Terorisme. Satu metode lainnya adalah dialog Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat.

Sumber: BNPT.go.id

Vox Point Indonesia Jadi Perekat Bangsa

Min, 12/11/2017 - 18:20

 

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017, Ketua Umum Vox Point Indonesia (VPI), Yohanes Handoyo Budhisejati melantik pengurus DPD VPI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Pelantikan dilakukan di aula Gereja Santo Yusuf, Bintaran, Yogyakarta.

Pelantikan pengurus ormas Katolik di gereja bersejarah tersebut mengingatkan catatan sejarah keikutsertaan Gereja Katolik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Ketika Soekarno memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946, Uskup Soegijapranoto memindahkan pusat pelayanan Keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta dan berpusat di Gereja Santo Yusuf, Bintaran. Tujuan Uskup pindah ke Yogyakarta adalah untuk menemani Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan. Dari pergumulan seputar perjuangan inilah Sang Uskup menegaskan tekad umat Katolik Indonesia dengan semboyan “100 Persen Indonesia dan 100 Persen Katolik”.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bimas Katolik Eusebius Binsasi, Kepala Biro Organisasi Provinsi DIY JB Jarot Budiharjo mewakili Gubernur DIY, Romo FX Sukendar Pr selaku wakil Uskup, para pastor, suster dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Handoyo mengatakan bahwa kehadiran Vox Point di Indonesia dan Yogyakarta adalah untuk mengambil bagian secara nyata dalam pembangunan bangsa ini. Dia menegaskan, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi berbagai persoalan termasuk gesekan dan perpecahan, umat Katolik melalui Vox Point harus menjadi pelopor dan perekat kebangsaan.

“Vox Point DIY dan Kota Yogyakarta harus menjadi perekat bangsa dan penjaga nilai-nilai kebangsaan,” tegas Handoyo.

Sementara itu, Gubernur DIY Hamengbuwono X dalam sambutannya yang dibacakan Jarot menyampaikan kegembiraan atas kehadiran Vox Point di Yogyakarta. Sultan berharap, Vox Point memberi sumbangan yang bernilai dalam mendidik bangsa, khususnya dalam bidang politik.

“Vox Point diharapkan menjadi titik temu bagi para awam Katolik untuk memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan sosial politik di tingkat nasional yang selama ini masih sangat kurang. Bukan hanya dengan suara gaduh, tapi suara yang menggerakkan menuju kesejahteraaan bersama demi terjaganya kestabilan publik,” ungkap Sultan.

Ketika memberi sambutan, Dirjen Bimas Katolik Eusebius Binsasi menegaskan bahwa umat Katolik Indonesia dalam kapasitas dan terang imannya harus memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Umat Katolik lanjutnya, diharapkan mengorbankan banyak hal untuk kejayaan Indonesia.

“Saat ini kebhinnekaan tercabik, ada ancaman mengganti ideologi negara, sentimen keagamaan semakin meningkat. Vox Point harus menjadi pelopor perekat bangsa.

Mengharapkan kerjasama positif antara ormas Katolik.  Dan Vox Point Indonesia sedang ambil bagian secara nyata, dan hendaknya mendapat dukungan,” harap Eusebius.

Hal senada dikatakan oleh Romo Sukendar. Romo Vikjen Kevikepan DIY menyampaikan kegembiraan atas kehadiran Vox Point Indonesia.

“Kita mengharapkan pengurus yang dilantik bertepatan dengan hari pahlawan ini, berjuang sungguh-sungguh untuk masa depan Indonesia yang bermartabat,” ungkap Romo Sukendar.

Uskup Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko Pr melalui tayangan video juga menyambut dengan antusias kehadiran Vox Point.  Uskup berharap VPI berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini melalui pencerahan-pencerahan politik.

John S. Keban sebagai ketua DPD DIY dengan semangat mengatakan, pihaknya akan mengibarkan bendera Vox Point di seluruh DIY dan berusaha melakukan yang terbaik.

“Obor sudah dinyalakan untuk menerangi. Setiap suara yang dilontarkan harus mampu membuat pencerahan dan perubahan. Vox Point bertugas memperluas medan pelayanan gereja. 100 persen Katolik tidak berarti fundamentalis, tapi menegaskan kehadiran diri dalam bangsa ini. Vox Point hadir sebagai komunitas inklusif untuk merajut kemerdekaan demi keutuhan dalam kebhinnekaan. Vox Point akan hadir secara nyata di tengah masyarakat dan Gereja,” jelas John dalam sambutannya

Tulisan ini dikirim oleh Eman Dapa Loka dari Yogyakarta

 

Hancur Saat Perang Vietnam, Gereja para Martir Ini Dibangun Lagi

Jum, 10/11/2017 - 15:00

Keuskupan di Vietnam utara telah memulai pembangunan sebuah gereja yang didedikasikan untuk para martir Dominikan menggantikan puing-puing yang sebelumnya hancur akibat serangan udara AS pada tahun 1967.

Uskup Joseph Vu Van Thien dari Hai Phong merayakan Misa khusus pada 6 November untuk memulai pembangunan gereja baru di atas puing gereja para martir Hai Duong di kota Hai Duong, sekitar 60 kilometer tenggara Hanoi.

Tujuh puluh imam berkumpul dalam misa yang dihadiri oleh 7.000 orang dari seluruh negeri. Perwakilan dari instansi pemerintah dan umat Budha juga hadir pada acara tersebut dan banyak yang mengirimkan bunga ucapan selamat.

“Hari ini, 50 tahun setelah penghancuran gereja Martir, kami dengan senang hati memulai pembangunan gereja baru. Ini adalah tonggak bersejarah dari keuskupan kami,” kata Uskup Thien dalam Misa.

Uskup mengatakan bahwa acara tersebut merupakan hasil akhir dari para pejabat keuskupan yang dengan sabar mengadakan dialog dan kerjasama dengan pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Otoritas pemerintah membantu merelokasi 43 rumah yang telah secara ilegal didirikan di daerah tempat suci dan memberi keuskupan sertifikat izin penggunaan lahan dan bangunan.

Uskup Thien mengatakan bahwa tempat suci tersebut adalah tempat di mana banyak umat Katolik dan misionaris dieksekusi karena iman mereka. Di antara mereka ada tiga orang Dominikan Spanyol – Uskup Jeronimo Hermosilla Liem dan Valentino Berrio Ochoa Vinh, dan Pastor Pedro Almato Binh – yang terbunuh pada 1 November 1861 dan Dominikan Vietnam Joseph Nguyen Duy Khang yang terbunuh pada 6 Desember di tahun yang sama .

Hari raya untuk keempat martir tersebut, di antara 117 martir Vietnam yang dikanonisasi pada tanggal 19 Juni 1988 oleh St. Paus Yohanes Paulus II, dirayakan oleh keuskupan pada 6 November.

Umat ​​Katolik setempat membangun sebuah gereja yang didedikasikan untuk para martir di daerah suci tersebut pada tahun 1927. Gereja tersebut, yang dianggap sebagai yang terbesar di Indocina, dihancurkan oleh serangan udara AS pada 1 Juli 1967. Hanya sebagian menara dan beberapa dinding yang masih berdiri.

Pastor Joseph Duong Huu Tinh, seorang anggota dewan konstruksi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa gereja baru tersebut akan memiliki luas 464 meter persegi dan dua menara menara setinggi 17,8 meter. Sebuah museum baru juga akan dibangun untuk menyimpan relik para martir.

Pastor Tinh mengatakan bahwa pemerintah meminta keuskupan tersebut untuk mempertahankan tembok tua seluas 25 meter persegi sebagai bukti dari apa yang terjadi selama perang.

Uskup Thien mengatakan bahwa fasilitas baru tersebut bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih umat Katolik setempat kepada para martir dan menunjukkan warisan iman mereka.

“Saya ingin memanggil kalian semua untuk mengikuti contoh-contoh cemerlang para martir dengan mencintai dan bekerja sama dengan orang lain untuk membangun masyarakat yang damai dan adil,” katanya.

 

Paus Fransiskus Membuka Jalan untuk Beatifikasi Yohanes Paulus I

Jum, 10/11/2017 - 13:54

Paus Fransiskus menyadari bahwa Paus Yohanes Paulus I, yang hanya melayani 33 hari sebagai paus, menjalani kebajikan Kristen dengan cara yang luar biasa.

Vatikan mengumumkan keputusan Paus Fransiskus pada 9 November. Ini menandai langkah besar pertama menuju kesucian bagi paus yang meninggal pada tahun 1978 pada usia 65 tahun, yang mengejutkan dunia dan gereja yang baru saja meratapi kematian Beato Paulus VI.

Paus Fransiskus harus mengenal sebuah mukjizat yang dikaitkan dengan perantaraan doa paus Yohanes Paulus agar dia dapat dibeatifikasi, yang merupakan langkah selanjutnya menuju kesucian. Keajaiban kedua akan dibutuhkan untuk kanonisasi.

Stefania Falasca, wakil postulator penyebab kesucian Paus Yohanes Paulus, mengatakan bahwa satu “penyembuhan luar biasa yang diterkait” telah diselidiki oleh keuskupan dan kemungkinan kedua sedang dipelajari, namun Vatikan tidak memulai penyelidikannya sampai kandidat dinyatakan terhormat.

Meskipun kepausannya menjadi salah satu yang terpendek dalam sejarah, Paus Yohanes Paulus meninggalkan kesan abadi pada gereja yang mengingatnya sebagai “paus yang tersenyum,” demikian Catholic News Service

Kematiannya yang mengejutkan yang terjadi hanya sebulan menjadi paus membuka peluang untuk rumor dan teori konspirasi pembunuhan. Dokter Vatikan bersikeras, karena Vatikan terus mendesak, bahwa Paus Yohanes Paulus meninggal karena serangan jantung.

Moto kepausannya “Humilitas” (Kerendahan Hati) tidak hanya menekankan kebajikan Kristen tapi juga mencerminkan kepribadiannya yang sangat membumi dan awal yang sederhana.

Lahir sebagai Albino Luciani di kota kecil Canale D’Agordo, Italia pada 17 Oktober 1912, paus masa depan itu beserta dua saudara dan satu saudarinya hidup dalam kemiskinan dan kadang-kadang pergi tidur dalam keadaan lapar.

India Menghukum Pria Banglades karena Memperkosa Biarawati Lansia

Kam, 09/11/2017 - 20:42

Bangladesh harus meminta maaf kepada India atas kejahatan yang dilakukan seorang warganya yang dihukum karena memperkosa seorang biarawati berusia 71 tahun di India dua tahun lalu, kata seorang pejabat gereja.

Tanggapan resmi para uskup Katolik Bangladesh terjadi setelah pengadilan setempat di Kolkata, di negara bagian Bengal Barat di India pada 7 November  menghukum Nazrul Islam karena memperkosa biarawati tersebut di Biara Yesus dan Maria di Ranaghat pada tanggal 14 Maret 2015.

Islam dan lima lainnya, semuanya dari Bangladesh, juga dihukum karena perampokan bersenjata di biara tersebut, sekitar 30 kilometer dari perbatasan India-Bangladesh.

“Kejahatan dan keyakinan itu tercela bagi Bangladesh,” kata Teofil Nokrek, sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Bangladesh. “Saya pikir pemerintah kita harus mengeluarkan pernyataan permintaan maaf resmi ke India,” katanya kepada ucanews.com.

“Senang melihat keadilan ditegakkan,” kata Nokrek, dan menambahkan bahwa pelaku kekerasan seksual di balik kejahatan tersebut harus mendapat hukuman yang bisa menjadi contoh.

Namun, dia mengatakan bahwa polisi India juga salah karena Islam telah memasuki India tanpa dokumen yang sah. “Orang bertanya-tanya bagaimana seorang pria dari satu negara bisa memasuki negara lain tanpa surat-surat yang sah,” katanya.

Empat dari enam penyerang diidentifikasi melalui rekaman CCTV, menurut polisi India. Para biarawati  melaporkan bahwa sekelompok geng yang didiri dari delapan orang menggeledah biara pada dini hari tanggal 14 Maret dan mengambil beberapa barang berharga termasuk uang tunai.

Polisi menangkap Islam pada bulan Juni 2015 dari sebuah stasiun kereta api di India. Biarawati 71 tahun dari Konggregasi Yesus dan Maria kemudian mengidentifikasi Islam dari antara 10 orang yang dibariskan oleh polisi untuk diidentifikasi. Meskipun Islam telah dihukum karena memperkosa suster, hukumannya belum diumumkan.

Pastor Saroj Biswas dari Paroki Ranaghat’s Our Lady of Guadalupe, mengatakan kepada ucanews.com bahwa masyarakat setempat “senang melihat keadilan sedang dilakukan.”

“Kami percaya bahwa hasil dari putusan ini akan membantu menghentikan pengulangan kejahatan semacam itu,” katanya menambahkan bahwa biarawati lokal di biara tersebut telah membuat sebuah kebijakan untuk tidak berbicara kepada media mengenai masalah tersebut.

Kasus Ranaghat menjadi berita utama media karena seorang biarawati tua terlibat. “Tapi sayangnya ada beberapa kejahatan seperti yang dilakukan terhadap kaum yang lebih lemah, namun tidak dibawa ke forum publik,” kata Pastor Biswas.

Catatan pemerintah terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2015 India mendaftarkan rata-rata 890 kejahatan setiap hari terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan dan pembunuhan. Pada tahun 2015 negara tersebut mencatat 34.651 kasus perkosaan termasuk anak-anak dan orang tua, menurut catatan terakhir Biro Catatan Kejahatan Nasional.

 

Baca juga: India convicts Bangladeshi national for raping elderly nun

Halaman