UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 31 mnt 20 dtk yang lalu

Umat ​​Katolik Timor-Leste Berdoa Mengakhiri Krisis Kepemimpinan

Jum, 20/07/2018 - 11:27

Umat Katolik Timor-Leste melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mencegah terjadinya krisis politik yang baru, termasuk novena  kepada Kerahiman Ilahi yang berakhir pada 19 Juli di Dili.

Novena, yang diadakan di kapel Santo Michael di Paroki Santo Antonius, bertujuan  memohon  perdamaian dan pemerintahan baru yang stabil di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Taur Matan Ruak, 62.

Ruak, yang menjabat sebagai presiden dari 2012-2017, dilantik lagi pada 22 Juni lalu, setelah Aliansi Perubahan dan Kemajuan memenangkan pemilu  pada 12 Juni. Pemilu  itu merupakan  kedua dalam waktu kurang dari setahun di negara  miskin itu, setelah pemerintah minoritas sebelumnya gagal meloloskan undang-undang apa pun.

Pastor Evaristo Fernandes da Costa Soares, yang ditunjuk oleh Uskup Virgilio do Carmo da Silva dari Dili untuk memimpin novena kepada Kerahiman Ilahi, mengatakan bahwa pemerintahan yang baru masih dalam kondisi goyah karena beberapa pos kabinet belum diisi.

“Jadi, kami mendorong umat Katolik  berdoa kepada Rahmat Tuhan untuk mengakhiri kebuntuan ini,” kata imam itu.

Orang tidak boleh meremehkan kekuatan doa jika mereka ingin negara itu ke luar dari situasi yang suram, kata Pastor Soares.

“Novena ini juga untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan kehadiran-Nya dalam melewati  masa-masa sulit,” tambahnya.

Mery Gajeng Chang, 51, salah seorang pendevosi, mengatakan penekanan dalam devosi Kerahiman Ilahi adalah meminta kesetiaan dan kerendahan hati.

“Kami berharap politisi kami memiliki sifat rendah hati sehingga mereka dapat bekerja sama  menyelesaikan masalah politik,” katanya.

Menurut Mgr  Basilio do Nascimento, uskup Baucau, ketidakpastian politik dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan menjauhkan investasi dari Timor-Leste.

“Jika presiden, perdana menteri, atau pengadilan bertindak sendiri-sendiri maka akan menciptakan masalah lain,” kata Uskup Nascimento, juga ketua Konferensi Waligereja Timor-Leste kepada  Timor-Post, 14 Juli.

Pada 22 Juli, perdana menteri dijadwalkan menyajikan programnya, dan proposal anggaran ke parlemen, meski kabinetnya tidak lengkap.

Bulan lalu, Presiden Francisco Guterres Lu-Olo hanya mengangkat sumpah perdana menteri dan 10 menteri. Sementara 11 orang lain ditangguhkan oleh presiden karena masih dalam penyelidikan tindak korupsi.

“Saya meminta pejabat publik  melanjutkan dialog dan mencari solusi yang lebih baik bagi negara ini, daripada mengurus kepentingan mereka sendiri,” kata Uskup Nascimiento.

Dia mendesak Lu-Olo dan Ruak  bekerja sama lebih erat demi kepentingan negara.

 

Semua Biara Kongregasi MC di India akan Diperiksa

Jum, 20/07/2018 - 09:07

Kementerian federal India telah memerintahkan pemeriksaan semua rumah singgah tempat pengasuhan anak yang dikelola oleh Kongregasi Suster-suster Misionaris Cinta Kasih (MC),  yang didirikan oleh Ibu Teresa, setelah seorang biarawati dituduh menjual bayi untuk diadopsi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Tumbuh Kembang  Anak mengeluarkan sebuah pernyataan pada 16 Juli bahwa langkahnya itu mengikuti kasus dugaan adopsi ilegal belum lama ini yang dilakukan oleh  Nirmal Hriday (hati yang lembut), sebuah rumah singgah bagi ibu yang tidak menikah yang dikelola  oleh para suster MC  di Ranchi, negara bagian Jharkhand.

Menteri Maneka Gandhi telah meminta pihak berwewenang  memeriksa semua rumah yang dikelola oleh konggregasi itu.

Suster Concelia Balsa dan pekerja sosial Anima Indwar ditangkap pada 4 Juli setelah pasangan yang tidak punya anak mengadu kepada Komisi Perlindungan anak negara itu bahwa Indwar mengambil uang untuk memberikan bayi tetapi gagal memenuhi janjinya. Mereka dituduh telah menjual tiga bayi dari rumah singgah itu.

Indwar dilaporkan mengaku kepada polisi bahwa dia mengambil uang untuk bayinya.

“Kami sepenuhnya bekerja sama dengan team investigasi dan terbuka untuk setiap penyelidikan yang bebas, jujur dan adil,” kata Suster Mary Prema Pierick, superior jenderal MC, dalam sebuah pernyataan 17 Juli.

Dia mengatakan Indwar, yang telah bekerja di rumah singgah itu selama enam tahun, mendapat  kepercayaan dari Suster Concelia, yang bertanggung jawab atas bagian ibu yang tidak menikah.

Ketika para biarawati  sibuk dengan pekerjaan lain, memungkinkan Indwar untuk mengawal ibu yang tidak menikah untuk membawa bayi mereka ke kantor Komisi Kesejahteraan Anak. Para biarawati tidak memiliki fasilitas untuk memverifikasi apakah seorang bayi telah menyerah karena “dalam praktik”, kantor pemerintah tidak akan mengakui pengambil alih  pengasuhan seorang bayi dari seorang ibu yang tidak menikah, kata Suster Prema.

Laporan media mengatakan Indwar, ibu bayi dan seorang penjaga di rumah bersama-sama mengambil uang untuk menjual bayi yang bersangkutan.

“Kami memiliki keyakinan penuh terhadap pengadilan hukum dan otoritas penyidik ​​dan yakin bahwa keadilan akan berlaku,” kata Suster Prema.

Pastor Peter Minj, seorang pengacara yang membantu suster MC, mengatakan langkah pemerintah federal  memeriksa semua rumah kongregasi MC adalah “perkembangan terbaru dalam serangkaian pemeriksaan yang kami hadapi.”

Kepala kepolisian negara bagian itu D.K. Pandey mengirim surat kepada sekretaris federal pada 11 Juli mendesak dia  membekukan rekening bank kongregasi itu untuk memfasilitasi penyelidikan apakah ada pelanggaran peraturan yang mencakup penerimaan dana asing.

Para pemimpin Gereja mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata  menggunakan kasus ini untuk mencoreng citra Misionaris Cinta Kasih dan seluruh komunitas Kristen.

“Banyak mitos yang tersebar, informasi terdistorsi dan berita palsu yang tersebar, dan sindiran tanpa dasar yang dilontarkan mengenai  suster-suster penerus  Ibu Teresa itu,” kata Suster Prema.

Kongregasi yang didirikan Ibu Teresa  tahun 1950 memiliki 5.167 anggota yang melayani di 760 rumah di 139 negara. Kongregasi ini memiliki 244 rumah di India.

Kongregasi “bersumpah untuk melanjutkan pelayanan sepenuh hati dan gratis kepada yang paling miskin dari yang miskin” bahkan di “tengah kritik yang belum pernah terjadi dan tidak berdasar yang dihadapinya saat  ini,” kata Suster Prema dalam pernyataannya.

 

Umat ​​Hindu India Minta Penghargaan Ibu Teresa Dicabut

Kam, 19/07/2018 - 12:50

Pemimpin kelompok Hindu India telah meluncurkan kampanye melawan St. Teresa dari Kalkuta dan Para Biarawati Misionaris Cinta Kasih (MC) setelah seorang biarawati ditangkap atas tuduhan melakukan adopsi ilegal dalam sebuah kasus yang dikatakan para pemimpin Kristen bertujuan  menodai citra Gereja.

Orang Kudus, yang dikenal sebagai Ibu Teresa, harus dilucuti dari penghargaan sipil tertinggi – Bharat Ratna (permata India) – yang diberikan kepadanya tahun 1980 jika tuduhan terhadap biarawati terbukti benar, kata Rajiv Tuli, seorang pemimpin kelompok Hindu,  Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

“Warga India tidak ingin kehormatan Bharat Ratna tercemar,” kata Tuli, ketua   RSS, yang dikenal sebagai ruang mesin pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

Permintaan Tuli didukung oleh anggota parlemen Subramanian Swamy, ketua Bharatiya Janata Party (BJP). “Jika Anda punya banyak contoh kriminalitas oleh Ibu Teresa, mengapa dia harus menjadi orang yang dirayakan sebagai penerima Nobel?”

Biarawati kelahiran Albania, yang bermisi ke India pada usia 18 tahun (1928) sebagai biarawati Konggregasi Loretto, menjadikan India sebagai rumahnya dan mendirikan MC  tahun 1950 untuk melayani orang  termiskin dari orang miskin. Dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian tahun 1979.

“Seluruh dunia tahu pekerjaan baik yang dilakukan Ibu Teresa untuk kemanusiaan, terutama orang miskin,” kata Uskup Vincent Barwa, uskup keuskupan Simdega, ketua Komisi Suku Konferensi Waligereja India kepada ucanews.com.

Pastor Denzil Fernandes, direktur Institut Sosial India yang dikelola Yesuit di New Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa penghargaan nasional dan internasional yang diberikan kepada Ibu Teresa menggambarkan orang macam apa dia.

Dia mengatakan orang-orang yang menyalahkan Ibu Teresa “tidak bisa menerima karya besar para biarawati terus lakukan. Ini adalah agenda mereka untuk menargetkan Gereja.”

Kampanye melawan Ibu Teresa dan para biarawatinya dimulai setelah polisi menangkap seorang biarawati yang mengelola sebuah rumah untuk ibu yang tidak menikah di Kota Ranchi, negara bagian Jharkhand, dengan tuduhan melakukan adopsi ilegal pada 5 Juli.

Penangkapan terjadi setelah pasangan yang tidak punya anak mengadu bahwa seorang anggota staf di rumah Nirmal Hriday mengambil uang tetapi gagal memberi mereka anak seperti yang dijanjikan.

Suster Mary Prema Pierick, superior jenderal MC, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 17 Juli bahwa seorang anggota staf dipercayakan menyerahkan seorang anak ke Pusat Kesejahteraan Anak pemerintah. Tetapi dia dan ibu anak itu tidak menyerahkan anak itu dan menyembunyikan fakta dari para biarawati, kata Suster Prema.

Abraham Mathai, mantan wakil ketua Komisi Minoritas di negara bagian Maharashtra, mengatakan kepada ucanews.com bahwa “paling banyak, para biarawati bersalah karena kenaifan dan orang yang terlalu percaya diri”.

A.C. Michael, seorang pemimpin awam Kristen, mengatakan bahwa penghargaan diberikan kepada Ibu Teresa atas kebaikan pribadinya. “Tidak adil menuntut untuk menangkap para biarawati  karena diduga bersalah,” katanya.

Michael, mantan anggota Komisi Minoritas Delhi, mengatakan bahwa masalah ini ditayangkan di media karena menuduh Ibu Theresa dan para biarawatinya selalu sensasional.

Sementara itu, para pemimpin agama dan awam Banglades telah mengecam  serangan terhadap Ibu Teresa oleh seorang penulis India yang tinggal di Banglades.

Komentarnya membuat kesal banyak orang di Banglades, dengan beberapa orang protes melalui  media sosial.

“Semua orang di dunia tahu tentang Ibu Theresa dan karya-karyanya. Seandainya dia melakukan kejahatan apa pun, itu akan terjadi di masa hidupnya. Komentar (Nasreen) tidak beralasan karena dia adalah tokoh kontroversial. Kami hanya akan menanggapinya,” kata Mgr Gervas Rozario,  uskup keuskupan Rajshahi, wakil ketua Konferensi Waligereja Banglades, kepada ucanews.com.

Maolana Fariduddin Masoud, ketua Majelis Ulama Banglades ( Jamiatul Ulema), mengatakan momentar  Nasreen adalah upaya yang mengerikan untuk menempatkan dirinya dalam sorotan.

“Saya tidak akan mengatakan bahwa Ibu Teresa benar-benar tanpa cacat tetapi dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia. Sebuah tuduhan terhadap dia dan suster dari kongregasinya bias dan tidak dapat diterima,” kata Masoud  kepada ucanews.com.

Ibu Teresa meninggal karena serangan jantung di Biara Kongregasi MC, Kalkuta, pada 5 September 1997, pada usia 87 tahun. St. Paus Yohanes Paulus II membeatifikasikannya tahun 2003 dan Paus Fransiskus mengkanonisasi dia  tahun 2016 di Vatikan.

 

Kardinal Tagle Mengingatkan Para Imam, Biarawati Hidup Bersama Orang Miskin

Kam, 19/07/2018 - 12:27

Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung  Manila mengingatkan para imam dan biarawati yang menghadiri hari pertama Konferensi  tentang Evangelisasi Baru untuk selalu hidup bersama orang miskin di Filipina tahun ini.

 Prelatus  itu mengatakan kepada para imam yang tertahbis dan para religius untuk selalu “berusaha menjadi kudus.”

“Kita tidak berusaha  menjadi suci hanya karena kita ditahbiskan. Kita tidak berusaha untuk menjadi kudus karena kita adalah biarawati atau bruder,” kata Kardinal Tagle pada 18 Juli.

“Kita berusaha  menjadi suci karena kita dibaptis,” katanya pada pertemuan tahunan yang berlangsung selama lima hari di Universitas Santo Tomas Manila.

Kardinal Tagle mengatakan orang-orang selalu dapat mengambil inspirasi dari Yesus dan para saksi iman dan orang kudus.

“Kita dapat kesucian hidup pada ibu dan ayah yang sederhana, pesuruh kantor, petugas kebersihan di kantin, dan perempuan yang bekerja mencuci, yang bersusah payah  mengirim anaknya ke sekolah,” katanya.

“Berbagi dalam imamat Kristus adalah berbagi dalam kesuciannya,  bersedia  melakukan kehendak Tuhan dan solidaritas yang mendalam dengan tetangga, terutama yang terluka dan mereka yang telah melakukan kesalahan dalam hidup,” kata prelatus itu.

Kardinal Tagle mendesak para peserta untuk tidak berpuas diri dalam iman mereka.

“Jangan menjadi lamban dalam semangat. Teguhlah dalam roh. Layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bertahanlah dalam penderitaan. Bertekunlah dalam doa,” katanya.

“Jangan ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi taklukkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah imamat Kristus dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Kardinal Tagle menginisiasi pertemuan tahunan tentang evangelisasi baru  tahun 2013 sebagai tanggapan atas seruan untuk pembaruan iman dalam konteks Filipina dan Asia.

Sekitar  2.000 peserta menghadiri hari pertama pertemuan tahun ini.

Perempuan di India Tidak Pernah Jauh Dari Bahaya

Rab, 18/07/2018 - 17:02

Setelah sebuah survei baru-baru ini melaporkan bahwa India merupakan tempat paling berbahaya di dunia bagi perempuan untuk menjalani hidup, sejumlah aktivis hak asasi manusia meminta pemerintah untuk mengambil tindakan agar negara itu menjadi tempat yang aman bagi setengah dari jumlah penduduk di sana.

Survei yang dirilis oleh Thomson Reuters Foundation (TRF) yang berbasis di London, Inggris, pada 26 Juni itu menyebut resiko tinggi akan kekerasan seksual dan pekerja budak yang dihadapi perempuan.

Afghanistan dan Suriah berada pada urutan kedua dan ketiga, menyusul Somalia dan Arab Saudi.

Sebelumnya, survei TRF pada 2011 menyebut India sebagai negara keempat dalam indeks global. Hal ini memperlihatkan bagaimana situasi semakin memburuk ketimbang membaik selama tujuh tahun terakhir.

“Pembunuhan anak-anak perempuan terjadi besar-besaran di sini. Secara efektif ini berarti bahwa seorang perempuan dibunuh bahkan sebelum dilahirkan,” kata Monique Villa dari TRF.

“Ironis bahwa di sebuah negara yang sedang berkembang seperti India, perempuan tidak cukup aman untuk menjalani hidup secara bebas,” lanjutnya.

Dalam survei itu, India menduduki peringkat tinggi dalam hal kekerasan seksual terhadap perempuan, perdagangan anak perempuan dan kondisi kesehatan perempuan.

“Ini menjadi keprihatinan kami dan juga membantah klaim bahwa seorang perempuan dihormati dan diakui dengan baik di India,” kata Fatima Sheikh, seorang aktivis yang tinggal di New Delhi, kepada ucanews.com.

“Kenyataannya perempuan masih dianggap sebagai subyek yang tabu dalam masyarakat kita di mana kelahiran seorang anak perempuan pun dilihat sebagai pertanda buruk bagi seluruh keluarga atau klan,” lanjutnya.

Menurut data PBB, 27 persen dari jumlah penduduk perempuan di India menikah sebelum berumur 18 tahun, sementara 29 persen dari mereka mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan mereka.

“Situasi pasti buruk di lapangan karena 70 persen dari jumlah perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual,” kata Sheikh.

Seorang seniman, Aruna Roy, mengatakan kelompok reaksioner di India menggagalkan langkah untuk memberi hak yang sama kepada perempuan.

“Tradisi yang ditentang oleh perempuan selama berabad-abad lalu tengah dihidupkan kembali oleh mereka yang menghormati nilai-nilai fundamentalis semacam itu,” katanya.

“Akibatnya, nilai-nilai sosial kita diabaikan dan kita kehilangan rasa kesopanan,” katanya.

Bahkan iklan TV menampilkan perempuan lebih sebagai simbol atau komoditas daripada individu yang dihormati, lanjutnya.

Menurut Harsh Kumar, seorang ekonom yang tinggal di Uttar Pradesh, urutan survei itu sepertinya berdampak pada pembangunan dan reputasi India di tingkat global.

“Pemerintah berusaha memberi kesan bahwa negara itu merupakan tempat yang menjanjikan bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai survei seperti ini membantah klaim tersebut,” katanya kepada ucanews.com.

Pemerintah sebelumnya sama sekali gagal memberi rasa aman kepada perempuan atau mempercepat proses peradilan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan, kata Basit Ahmad, seorang pengacara yang tinggal di ibukota itu.

“Kita tidak punya banyak hakim dan tidak ada pengadilan khusus untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan terhadap perempuan. Pemerintah harus memperbaiki krisis ini dan membentuk pengadilan yang bisa memproses dengan cepat kasus-kasus semacam itu sehingga perempuan kembali memperoleh kepercayaan diri dalam sistem peradilan kita dan berani melaporkan kasus kekerasan,” lanjutnya.

Data Badan Laporan Kejahatan Nasional milik pemerintah menunjukkan bahwa angka kasus pemerkosaan di India meningkat 80 persen dalam 10 tahun sejak 2007 hingg 2016, ketika empat kasus pemerkosaan dilaporkan rata-rata setiap jam.

Data menunjukkan bahwa 34.652 kasus pemerkosaan atau pencobaan pemerkosaan dilaporkan pada 2015. Tetapi angka ini meningkat 12,4 persen setahun kemudian dan menjadi 38.947 kasus.

Pada 2016, sekitar 39 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan setiap jam, hampir dua kali lipat dari data pada 2007, yakni 21 kasus.

Kebanyakan “kejahatan yang dilakukan oleh suami atau kerabat” (32,6 persen), menyusul “serangan terhadap perempuan dengan maksud untuk melecehkan kespoanan mereka” (25 persen), “penculikan dan penyanderaan” (19 persen) dan “pemerkosaan” (11,5 persen).

Angka pasti dari kejahatan terhadap perempuan mencapai 18 persen, demikian data tersebut.

 

Ribuan Orang Protes Pelecehan Terhadap Orang Kristen di India

Rab, 18/07/2018 - 14:16

Sekitar 10.000 orang Kristen di Negara Bagian Jharkhand,  India bagian timur membentuk rantai manusia sepanjang 20 kilometer  memprotes apa yang mereka sebut pelecehan yang didukung negara terhadap orang Kristen dan kampanye kebencian terhadap mereka.

Sebagian besar orang Kristen pribumi mengatakan pemerintah mereka, yang dijalankan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), pro-Hindu, telah mengembangkan kebijakan mengambil hak dan tanah mereka.

Menghadapi hujan lebat pada 15 Juli, perempuan, anak-anak, dan orangtua dari berbagai Gereja bergabung dengan rantai manusia setelah ibadat pada hari Minggu.

Protes itu diadakan di Ranchi, Gumla, Simdega, Bokaro, Jemshedpur dan Khunty sambil  meneriakkan slogan-slogan menentang langkah pemerintah negara bagian itu.

“Biarawati Katolik, imam, pendeta diserang dan dipenjarakan. Lembaga mereka digeledah. Mereka dituduh atas setiap kesalahan yang terjadi di negara bagian,” kata penyelenggara Prabhakar Tirkey, ketua Forum  Kristen Ekumenis Rashtriya Isai Mahasangh.

Orang-orang Kristen marah terkait penahanan seorang suster Misionaris Cinta Kasih (MC) baru-baru ini atas tuduhan perdagangan anak. Penangkapan terjadi setelah pasangan yang tidak memiliki anak melapor bahwa seorang anggota staf di sebuah rumah untuk ibu yang tidak menikah mengambil uang untuk memberikan bayi tetapi gagal memenuhi janjinya.

Pastor Alphonse Aind, kepala sekolah di sebuah desa terpencil, ditangkap dan dipensiunkan pada 22 Juni atas tuduhan bersekongkol untuk pemerkosaan setelah orang-orang tak dikenal menculik lima aktivis sosial yang menggelar drama jalanan di sekolahnya yang diduga mengkritik tuntutan masyarakat suku untuk otonomi.

Para pemimpin Kristen mengatakan penangkapan itu adalah bagian dari kampanye kebencian yang disponsori negara untuk memproyeksikan orang Kristen dan misionaris sebagai pelanggar hukum dan menodai institusi mereka.

“Ini adalah bagian dari rencana  menjauhkan orang-orang biasa dari institusi Kristen dan misionaris,” kata Tirkey.

Sejak BJP berkuasa di Jharkhand tahun  2014, kelompok-kelompok Hindu telah menuduh orang-orang Kristen terlibat dalam pembabtisan secara ilegal orang-orang Dalit dan orang-orang pribumi yang miskin secara sosial, katanya.

Setahun  lalu, negara memberlakukan undang-undang yang mengatur perpindahan agama, dimana menjadi kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman penjara jika dilakukan tanpa memberi tahu pemerintah, kata Tirkey.

Ankita Kujur, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah telah bekerja  membagi masyarakat pribumi sebagai orang Kristen dan non-Kristen untuk mengisolasi dan melemahkan masyarakat pribumi. Strategi ini bertujuan  menarik suara non-Kristen dan merusak persatuan masyarakat suku untuk mempertahankan hak kesukuan, katanya.

Pemerintah mengklaim bahwa semua orang pribumi non-Kristen beragama Hindu. Namun, sebagian besar masyarakat adat non-Kristen menjalankan agama tradisional Sarna mereka dan ingin agar pemerintah menerimanya di antara agama-agama resmi.

Pemerintah telah mencoba  mengamandemen dua undang-undang negara bagian dengan menghapus klausul untuk melindungi hak-hak tanah masyarakat adat, namun para pemimpin masyarakat adat  mencurigai langkah tersebut bertujuan  mengalihkan tanah mereka ke perusahaan-perusahaan pertambangan.

“Pemerintah datang dengan banyak gerakan untuk menggeser orang Kristen dan suku. Kalau ini tidak ditentang, secara bertahap akan membinasakan komunitas suku,” kata Kujur.

 

Di Vietnam, Seorang Aktivis Yang Dipenjara Gelar Aksi Mogok Makan  

Rab, 18/07/2018 - 13:45

Ibu dari seorang aktivis dan blogger perempuan Katolik terkenal di Vietnam yang kini tengah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun menuntut para pejabat penjara untuk memperbaiki kondisi di dalam penjara yang menyebabkan anaknya menggelar aksi mogok makan.

Nguyen Tuyet Lan mengatakan anaknya – Nguyen Ngoc Nhu Quynh – menggelar aksi mogok makan sejak 6 Juli lalu karena diperlakukan secara buruk di Penjara Kamp Nomor 5 di Propinsi Thanh Hoa.

“Saya minta para pejabat penjara untuk memenuhi permintaan anak saya yang sangat wajar,” kata Lan dalam sebuah surat yang dikirim ke penjara itu pada Senin (16/7).

Lan, 62, meminta para pejabat untuk memisahkan anaknya dari beberapa narapidana perempuan yang meneriakinya dan bertengkar dengannya dan untuk menindak sejumlah narapidana yang secara sengaja menyebabkan anaknya menderita gangguan mental.

Ia mengatakan anaknya seharusnya dimasukkan ke dalam sel biasa seperti para narapidana lainnya.

Lan pernah berbicara selama satu jam dengan anaknya yang juga terkenal sebagai “Ibu Jamur” itu di penjara pada 12 Juli lalu. Menurutnya, anaknya sekarang nampak kurus dan kondisi kesehatannya buruk.

Penjara itu terletak 1.200 kilometer dari rumah Lan di Propinsi Khanh Hoa.

Lan mengatakan anaknya telah dipindahkan ke sebuah sel di mana ia tidak memiliki privasi. Anaknya pernah mengeluh bahwa sel itu tidak memiliki banyak dinding dan toilet pun bisa dilihat dari luar.

Ia meminta anaknya yang adalah seorang narapidana politik itu untuk berhenti melakukan aksi mogok makan, Namun anaknya menolak.

“Quynh meminta saya untuk menghormati keputusannya. Ia mengatakan: ‘Saya sadar akan perbuatan saya,’” kata Lan.

Lan mengatakan ia memberi anaknya satu set pakaian dan sebuah buku tata bahasa dalam Bahasa Inggris. Namun sebuah Kitab Suci disimpan oleh para pejabat penjara.

Ia menambahkan bahwa bulan lalu anaknya dimasukkan ke dalam sebuah sel bersama tiga narapidana lainnya. Seorang narapidana meneriakinya dengan kata-kata kasar sepanjang waktu tetapi anaknya tidak menanggapinya. Para sipir menuduh keduanya bertengkar.

Quynh telah melakukan aksi mogok makan sebanyak tiga kali untuk memprotes perlakukan buruk di dalam penjara termasuk makanan yang diracun sejak ia dipindahkan dari kampung halamannya di Nha Trang ke penjara itu pada Januari lalu.

“Para pejabat penjara harus bertanggungjawab atas kesehatan, kehidupan dan keselamatan para narapidana di dalam penjara,” kata Lan dalam suratnya.

Tahun lalu, sebuah pengadilan di Propinsi Khanh Hoa menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Quynh menurut Pasal 88 KUHP karena ia melakukan propaganda melawan negara.

Amnesty International melaporkan bahwa sedikitnya 97 narapidana politik menderita di dalam beberapa penjara di Vietnam, banyak di antaranya dimasukkan ke ruang isolasi dengan kondisi yang kotor dan menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk rutin lainnya.

 

Gereja Katolik Sri Lanka Tolak Film Tentang Seorang  Imam Pembunuh

Rab, 18/07/2018 - 10:45

Film terbaru Sri Lanka,  “According to Mathew”, karya Chandran Rutnam, memicu kontroversi menjelang peluncurannya, para pejabat Gereja  berpandangan bahwa film itu menjatuhkan Gereja  Katolik  di negara mayoritas Buddha ini.

Film ini menggambarkan kisah nyata Pastor Mathew Peiris, seorang pastor Anglikan yang melakukan pelecehan seksual dan  berselingkuh dengan sekretarisnya dan kemudian membunuh suaminya Russel Ingram sebelumnya  juga merenggut kehidupan istrinya sendiri Eunice Peiris  tahun 1979 dengan menyebabkan dia overdosis karena obat anti diabetis.

Peiris, seorang imam dari Gereja Santo Paulus Rasul di Jalan Kynsey, Kolombo, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan digantung karena tuduhan pembunuhan ganda.

Film ini, yang diangkat di saat peristiwa sejarah terjadi, dibintangi oleh Jacqueline Fernandez, mantan Miss Universe Sri Lanka dan aktris Bollywood, serta penyanyi dan penulis lagu asal Australia kelahiran Australia serta aktor Alston Koch.

Rutnam, yang juga menjabat sebagai  the Asian Film Location Services, pada mulanya menjadwalkan film  detektif – kriminal  itu akan dirilis dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan  ke dalam bahasa Sinhala dan bahasa Tamil pada April 2017, namun pemutarannya terhenti.

Sutradaranya, seorang pemenang penghargaan internasional yang telah mengecam skandal seksual dalam semua agama, mengatakan dia bertekad untuk memutarkan filmnya tanpa membuat konsesi atau perubahan apa pun.

“Pastor Mathew juga melecehkan anak-anak. Ketika gadis-gadis muda mengaku dosa di hadapannya, ia melakukan perbuatan tak terpuji itu terhadap mereka,” kata Rutnam, yang telah bekerja dengan seorang sutradara dan produser film ternama  seperti Steven Spielberg.

“Saya sangat mengecam pelecehan seksual atau perilaku seksual yang dilakukan oleh setiap pemimpin agama  dalam agama apa pun,” kata Rutnam, seraya menambahkan skandal semacam itu adalah wabah yang mempengaruhi sebagian besar agama.

Ia mengutip kasus baru-baru ini yang melibatkan Kardinal Australia George Pell, tokoh paling senior Vatikan untuk menghadapi tuduhan pelecehan seksual, serta serangkaian tuduhan yang ditujukan kepada pastor Katolik di AS.

“Ini adalah kisah nyata. Saya terjebak pada fakta-fakta dan catatan pengadilan persidangan Pastor Peiris. Saya tidak membuat apa pun,” kata Rutnam kepada ucanews.com.

“Saya tahu fakta-fakta karena Pastor Mathew adalah gembala  saya dan juga teman saya,” kata Rutnam, yang juga manajer produksi untuk film Ibu Teresa: Dalam Nama Allah Miskin dan Indiana Jones Spielberg dan Temple of Doom, bagian yang diangkat  di Kandy  tahun 1983.

“Kami menerima keberatan dari semua pihak. Banyak surat pengaduan (tentang film itu) dikirim ke perdana menteri, presiden dan menteri yang bersangkutan,” kata Rutnam, seorang Kristen taat.

Seorang juru bicara Gereja Katolik yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan kepada ucanews.com bahwa di sebuah negara mayoritas Buddha di mana para pemimpin agamanya diperkirakan tidak melakukan hubungan seks dan pernikahan, para imam Katolik dan para pemimpin dari denominasi lain cenderung disatukan menjadi satu kelompok.

“Banyak umat Buddha di sini tidak akan memahami perbedaan antara seorang pastor Anglikan dan seorang imam Katolik,” katanya.

“Dalam kasus Pastor Peiris, dia tidak menikah, memulai perkawinan di luar nikah dan kemudian berkomplot untuk membunuh suami kekasihnya dan juga istrinya sendiri,” kata imam itu.

Gereja akan terus memprotes film,  yang akan beredar di Sri Lanka dan Australia,  dan gambarannya terhadap imam, katanya.

“Non-Katolik tidak akan mengerti perbedaan antara umat Katolik dan Anglikan karena para imam dari kedua denominasi itu mengenakan pakaian yang mirip, yaitu, jubah putih,” tambahnya.

Ketika media disuguhi pemutaran film tahun lalu, Kardinal Malcolm Ranjith, uskup agung Kolombo, mengeluarkan pernyataan tegas yang membantah  film tersebut.

Dia menekankan bahwa para imam Katolik tidak menikah, film ini menyangkut tindakan menyimpang dari satu individu, dan itu tidak ada artinya bagi umat Katolik atau Gereja.

“Dalam film ini, pastor Anglikan berpakaian seperti pastor lain dan ini mungkin mengirim pesan yang salah kepada orang,” katanya.

Rutnam mengatakan dia tidak akan mundur dari perang salibnya untuk mengekspos kesalahan di dalam Gereja.

“Skandal seksual yang melibatkan imam harus dipublikasikan dan saya sangat bangga untuk melayani  sebagai alat untuk mencapai tujuan ini,” katanya.

“Saya bangga telah membuat film ini karena jenis pelecehan ini telah berlangsung bertahun-tahun di seluruh dunia. Hanya karena Anda mengenakan gaun atau jubah tidak berarti Anda dapat melecehkan orang lain secara seksual, terutama anak-anak.

“Pesan yang mendasari adalah bahwa beberapa orang yang berada dalam posisi kekuasaan menyalahgunakan kelompok-kelompok rentan. Ini terjadi di seluruh dunia. Itu terjadi di Boston. Itu terjadi di seluruh Amerika. Dan itu terjadi di Sri Lanka.”

Lima imam Katolik di Boston dituntut lebih dari satu dekade yang lalu karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebuah film tentang kasus itu, Spotlight, dirilis  tahun 2015 yang berfokus pada penyelidikan skandal oleh The Boston Globe. Film  itu memenangkan dua Academy Awards termasuk satu untuk film terbaik.

“Ini adalah topik penting dan film ini tepat waktu karena ada banyak diskusi terjadi di seluruh dunia tentang masalah ini sekarang,” kata Rutnam,  seraya menambahkan dia siap  mengambil tindakan hukum terhadap segala upaya menghentikan film yang telah beredar itu.

“Saya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan film ini dan mereka tidak dapat menghentikan saya membuat film tentang masalah ini,” katanya.

Setelah produksi selesai, Rutnam mengatakan, Uskup Anglikan Kolombo mengirim surat protes kepada Presiden Maithripala Sirisena.

Pembuat film itu mengatakan dia kemudian bertemu dengan pejabat dari Badan Sensor Film Nasional Sri Lanka, dan membela keabsahan filmnya dan akurasi historisnya.

Pastor Hans Zollner SJ, seorang  Jerman yang mengepalai Pusat Perlindungan Anak di Universitas Gregoriana Roma yang dikelola Yesuit, mengatakan bahwa masalah pelecehan seksual dan kekerasan fisik oleh pastor merajalela di Asia dan harus segera dihentikan.

“Saya curiga dengan apa yang saya lihat dari belahan dunia lain bahwa di Asia ada pelecehan seksual dari pastor yang melibatkan orang dewasa lainnya dan saya sangat berharap ini ditonton oleh otoritas gerejawi,” kata imam itu, yang juga melayani sebagai anggota Komisi Kepausan  untuk Perlindungan Anak.

“Ini harus segera dihentikan untuk semua. Kita harus terus meningkatkan kesadaran bahwa perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi,” katanya.

Pastor Zollner mengunjungi Sri Lanka pada  Februari untuk berbicara dengan para imam di keuskupan Kandy.

Dia mengatakan  65 uskup termasuk  dari Asia Selatan membahas  tentang  tata cara kanonik dan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi korban pelecehan seksual pada pertemuan Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia 2017.

“Saya percaya bahwa di beberapa budaya di Asia di mana seksualitas tidak dibicarakan di depan umum, perilaku seksual yang salah dilihat sebagai sesuatu yang tabu oleh semua agama karena anda tidak seharusnya membicarakan sesuatu yang dianggap kotor,” kata Pastor Zollner.

“Konferensi Waligereja Sri Langka telah menyusun pedoman tentang cara terbaik untuk menangani pelecehan seksual, seperti yang diminta oleh Takhta Suci  tahun 2011. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kita telah menerapkannya.”

 

Umat Katolik Filipina Diajak Perbaiki Akuntabilitas Para Klerus

Sel, 17/07/2018 - 16:31

Seorang uskup yang baru ditahbiskan di Mindanao mendesak umat Katolik agar memperbaiki kekurangan para klerus dengan membuat mereka menjadi akuntabel.

“Jadikan kami akuntabel sama seperti kalian meminta akuntabilitas dari pemerintah. Koreksi para klerus jika kami salah,” kata Uskup Marbel Mgr Cerilo Casicas.

Uskup baru itu ditahbiskan pekan lalu di Katedral Kristus Raja di Koronadal City bersama sekitar 5.000 orang yang menghadiri upacara yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

Pernyataan Uskup Casicas itu disampaikan ketika Presiden Rodrigo Duterte terus melontarkan cacian kepada para pemimpin Gereja Katolik di negara itu.

Presiden Duterte menuduh para klerus munafik karena terlibat dalam korupsi dan berbagai kegiatan imoral.

Pada 10 Juli, Presiden Duterte menyatakan moratorium tentang serangan terhadap para pemimpin Gereja. Tetapi ia melanggarnya kurang dari 24 jam setelah moratorium.

Uskup Casicas mengaku bahwa ada “ketidaksempurnaan” di dalam Gereja. Ketika ia ditahbiskan, ia meminta maaf “atas segala dosa dan skandal yang telah kami perbuat.”

Sementara itu, Konferensi Evangelisasi Baru Filipina tahun ini yang akan dimulai pada 18 Juli akan memfokuskan “para pelayan evangelisasi baru.”

Keuskupan Agung Manila telah mengumumkan bahwa Pastor James Mallon, vikaris episkopal Keuskupan Agung Halifax-Yamouth di Kanada, akan menyampaikan sambutan utama pada konferensi itu.

Pertemuan sehari tersebut akan membahas berbagai isu terutama yang dihadapi oleh “para pelayan tertahbis dan kaum tertahbis sebagai para rasul Allah dan misi mereka untuk mengikut Kristus ketika mereka berjuang membentuk hati mereka.”

Tahun ini, Filipina juga merayakan Tahun Klerus dan Kaum Tertahbis.

Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila akan memimpin sesi pleno tentang “spiritualitas hidup para imam melalui pertemuan dengan Kristus.”

Konferensi tahunan itu diperkenalkan oleh Kardinal Tagle pada 2013 sebagai tanggapan lokal terhadap panggilan akan evangelisasi baru.

 

Publik Kecam Hukuman Mati untuk Seorang Petani di Vietnam

Sel, 17/07/2018 - 16:00

Ratusan aktivis dan umat beragama meminta pemerintah Vietnam untuk menghormati hak kepemilikan properti setelah beberapa petani menerima hukuman berat termasuk hukuman mati.

Pada 12 Juli, Pengadilan Tinggi di Ho Chi Minh City menjatuhkan hukuman mati kepada Dang Van Hien, seorang petani yang terbukti bersalah atas pembunuhan dalam kasus sengketa lahan antara para petani dan sebuah perusahaan swasta.

Hien didakwa menembak mati tiga pria dan menciderai 13 orang lainnya dari Perusahaan Long Son Trade and Investment.

Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman dua petani lainnya – Ninh Viet Binh dan Ha Van Truong – masing-masing dari 20 menjadi 18 tahun dan dari 12 menjadi sembilan tahun.

Surat kabar milik negara, Tuoitre, melaporkan bahwa ketiga terdakwa dari Distrik Tuy Duc, Propinsi Dak Nong, tersebut saat persidangan mengaku bersalah atas pembunuhan itu tetapi mereka dibawa ke jurang oleh para pekerja perusahaan.

Surat kabar itu mengatakan pada 2018 propinsi itu memberi perusahaan tersebut 1.000 hektar lahan di wilayah Quang Truc untuk proyek pertanian dan kehutanan.

Sengketa lahan merupakan penyebab utama terjadinya aksi protes di Vietnam dan perbedaan pendapat sangat jarang ditoleransi. Media milik negara itu melaporkan bahwa hampir 70 persen dari keluhan warga di seluruh negeri itu berkaitan dengan sengketa lahan.

Konflik antara petani lokal termasuk ketiga terdakwa tersebut dan perusahaan itu semakin menguat setelah perusahaan merebut lahan milik warga dengan cara membuldozernya. Perusahaan juga diduga menolak membayar kompensasi apa pun kepada mereka dan menyewa anggota geng untuk mengancam warga.

Para petani sudah menyampaikan petisi kepada otoritas setempat dan meminta mereka untuk menangani kasus mereka. Namun menurut mereka, mereka tidak menerima bantuan apa pun.

Pada 23 Oktober 2016, perusahaan itu dikabarkan mengirim sejumlah besar pekerja dan pengintai yang dipersenjatai pisau, tameng dan traktor untuk menghancurkan tanaman kopi, jambu monyet dan tanaman lain yang ditanam oleh Hien dan para petani lainnya.

Hien mengklaim bahwa ia menembakkan tembakan peringatan ke udara agar para pengintai tidak memasuki lahannya tetapi mereka membalas dengan melempar batu kepadanya. Ia kemudian bersembunyi di rumahnya dan menembaki para penyerang.

Ninh dan Binh juga menembaki orang-orang yang lewat. Ketiga terdakwa membunuh tiga pria dan menciderai 13 orang lainnya.

Nguyen Van Quynh, seorang pengacara yang membela Hien pada persidangan, mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada kliennya terlalu berat dan para hakim hendaknya tidak mendakwanya dengan pembunuhan brutal mengingat situasinya tidak berat dan ia hanya membela diri.

Seusai persidangan, ratusan orang menggelar aksi protes menentang putusan tersebut.

“Hukuman yang diberikan kepada Hien merupakan penghinaan terhadap keadilan dan digunakan untuk mencapai tujuan politik pemerintah,” demikian pernyataan 30 kelompok umat beragama, aktivis hak asasi manusia dan sipil yang ditandatangani oleh 120 orang.

Mereka menuduh para hakim kurang cermat menilai fakta dari kasus itu. Selain itu, mereka gagal mempertimbangkan bahwa Hien secara sukarela menyerahkan diri, suatu hal yang biasanya membuahkan hukuman ringan, kata mereka.

“Kami ingin pemerintah melakukan penyelidikan terhadap siapa yang memberi perusahaan swasta ini hak untuk secara ilegal mencaplok lahan pertanian warga. Namun sejauh ini tidak ada yang dilakukan,” kata mereka.

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, seorang advokat hak asasi manusia, menggambarkan hukuman mati itu sebagai “kebijakan tidak manusiawi.” Menurutnya, undang-undang Vietnam tidak melindungi dengan baik hak warga untuk memiliki lahan.

“Hukuman yang tidak adil semacam itu dan korupsi yang marak terjadi hanya akan berakhir jika hak kepemilikan lahan warga diakui,” kata Pastor Thanh.

Pada 13 Juli, Hien dikabarkan mengirim surat kepada Presiden Tran Dai Quang dan meminta presiden untuk mencabut hukumannya. Ia membantah bahwa ia tidak punya pilihan selain mengakui kejahatan itu karena keluarganya diserang oleh sekelompok orang bersenjata.

Presiden belum memberi tanggapan hingga 17 Juli tetapi ia wajib secara hukum mengeluarkan tanggapan dalam kurun waktu tujuh hari.

Seorang pengacara Katolik, Le Cong Dinh, mengatakan dalam media sosial bahwa ia berharap pemerintah akan memberi kelonggaran dalam kasus Hien. Ia percaya bahwa hukuman berat dijatuhkan untuk memberi peringatan kepada orang lain yang menghadapi situasi yang sama.

Dinh mengatakan para hakim bahkan menyarankan para terdakwa tersebut untuk meminta amnesti dari Presiden Quang ketika kasusnya masih berlanjut.

“Presiden akan memaafkannya sebagai cara untuk memenangkan hati publik,” katanya, seraya menambahkan bahwa keputusan lainnya bisa menimbulkan keresahan karena publik frustrasi dengan serangkaian kasus sengketa lahan yang terus berlanjut.

 

Imam yang Berkarya Sebagai Editor Terkemuka di Banglades Wafat  

Sel, 17/07/2018 - 14:05

Umat Katolik di Banglades berdukacita atas kematian seorang imam diosesan yang terkenal atas kontribusinya sebagai editor sebuah majalah mingguan Katolik nasional dan direktur Pusat Komunikasi Kristiani Konferensi Waligereja Banglades (PKK-KWB).

Pastor Jyoti Alexius Gomes meninggal di sebuah rumah sakit di Dhaka pada Senin (16/7) setelah menderita gangguan pernafasan dan jantung. Ia meninggal pada usia 76 tahun.

Ribuan pelayat menghadiri Misa pemakaman di Gereja Rosario Suci di Dhaka pada pagi hari itu. Jenazah Pastor Gomes dimakamkan setelah Misa pemakaman di parokinya di Distrik Gazipur pada sore harinya.

Pastor Kamal Corraya, ketua Persaudaraan Imam-Imam Diosesan Banglades, mengatakan Pastor Gomes adalah tokoh ikonik.

“Beliau adalah pelopor dalam pembinaan dan manifestasi talenta seperti penulis dan penyanyi. Beliau juga berperan penting dalam pembinaan PKK-KWB. Beliau memperkenalkan media Katolik di Banglades kepada dunia luar dan membuat profil historis bagi Gereja Katolik di Banglades,” kata imam dan mantan editor mingguan itu dalam sebuah homili.

Pastor Gomes lahir pada 21 Januari 1942 dan berasal dari Paroki St. Yohanes Pembaptis di Gazipur. Ia mulai mengikuti pembinaan imamat pada 1957. Uskup Agung Joseph Cordero (yang kemudian diangkat menjadi kardinal) menahbiskan Pastor Gomes sebagai imam di Karachi, Pakistan, pada 1972.

Setelah bertugas selama beberapa saat di beberapa paroki, Pastor Gomes berkarya sebagai editor untuk Pratibeshi, sebuah mingguan Katolik nasional satu-satunya, sejak 1975 hingga 1990. Ia menempuh studi jurnalisme dunia ketiga di Manila, Filipina, pada 1980 dan mengikuti kursus produksi TV dan radio di London pada 1984. Pastor Gomes adalah adalah direktur pertama PKK-KWB, sebuah kerasulan komunikasi dari para uskup Banglades, sejak 1982 hingga 1990.

Ia juga koordinator para pemimpin redaksi selama kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Banglades pada 19 November 1986.

Sejak 1991 hingga 1993, ia tinggal di Manila dan berkarya sebagai produser Radio Veritas Asia (layanan dalam Bahasa Bangla). Ia juga menjadi koordinator Radio Veritas Asia Layanan Bahasa Bangla sejak 1994 hingga 1996.

Pastor Gomes mendorong dan menyatukan banyak penulis Kristiani, intelektual dan seniman untuk meningkatkan kualitas konten surat kabar dan produksi audiovisual dari pusat tersebut.

Sejak 1996 hingga 2009, ia melayani beberapa paroki di Keuskupan Agung Dhaka dan melakukan riset dan menulis secara mendalam tentang sejarah Gereja lokal.

Ia berhenti memberikan pelayanan secara aktif pada 2014 karena menderita sakit dan tinggal di kediaman uskup di Dhaka.

Dr. Benedict Alo D’Rozario, mantan direktur eksekutif Caritas Banglades, mengatakan kematian Pastor Gomes merupakan kehilangan besar bagi Gereja.

“Beliau adalah seorang animator kaum muda yang luar biasa dan seseorang yang memiliki pola pikir intelektual dan kultural. Beliau adalah orang bijaksana dan tahu bagaimana memanfaatkan talenta dengan cara efektif. Hari ini, semua ini begitu terasa daripada sebelumnya – ada kekurangan motivator seperti beliau,” katanya kepada ucanews.com.

 

Ribuan Jemaat Iglesia ni Cristo di Manila Berkampanye Berantas Kemiskinan

Sel, 17/07/2018 - 12:04

Puluhan ribu jemaat Iglesia ni Cristo (Gereja Kristus) turun ke jalan-jalan kota Manila pada akhir pekan sebagai bagian dari kampanye anti kemiskinan.

Pihak berwenang memperkirakan sekitar 120.000 orang bergabung dalam acara itu yang berlangsung dua hari yang menutup beberapa jalan di kota itu.

Acara yang disebut “Lingap Laban sa Kahirapan” atau “Bantuan untuk Melawan Kemiskinan” menyoroti tekad Gereja untuk memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan sesuatu yang konkrit untuk memerangi kemiskinan, kata penyelenggara.

Tahun  2015, sekitar 22 juta orang Filipina atau lebih dari seperlima penduduk  masih hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data Bank Dunia terbaru.

“Ini adalah acara sipil, acara keagamaan. Tidak ada alasan untuk menghalanginya,” kata juru bicara Gereja Edwil Zabala.

Dia mengatakan Gereja akan terus mengadakan acara amal dalam beberapa hari mendatang di seluruh negeri itu.

“Satu ekspresi mencintai sesama manusia adalah memberikan bantuan ketika Anda melihat orang lain membutuhkannya dan salah satu kebutuhan berkelanjutan yang kita lihat berkaitan dengan dampak kemiskinan,” kata Zabala.

Kampanye, yang dimulai  tahun 2009 di bawah kepemimpinan Eduardo Manalo, pemimpin Gereja itu, menawarkan layanan medis dan gigi dan mendistribusikan makanan kepada orang miskin.

Acara ini diadakan untuk menandai  104 tahun  Iglesia ni Cristo pada  27 Juli.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan misi “Bantuan untuk Kemanusiaan” yang baru-baru ini dilakukan oleh Gereja itu di Afrika pada  Juni dan “Perjalanan Dunia Melawan Kemiskinan” pada Mei lalu.

Iglesia ni Cristo adalah salah satu Gereja Kristen pribumi yang tumbuh paling cepat di dunia saat ini. Didirikan  tahun 1914, Gereja itu disebut-sebut memiliki lebih dari 2,25 juta pengikut di lebih dari 100 negara.

 

Vatikan Angkat Dua Uskup Baru untuk Indonesia

Sel, 17/07/2018 - 11:45

Paus Fransiskus telah mengangkat dua uskup baru untuk keuskupan Purwokerto, Jawa Tengah dan keuskupan Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Juli, untuk pertama kalinya Vatikan  menunjuk dua uskup pada saat yang sama.

Bapa Suci menunjuk Pastor Ewaldus Martinus Sedu, 55 tahun, sebagai uskup keuskupan Maumere dan Pastor Christopher Tri Harsono, 52, sebagai uskup Keuskupan Purwokerto.

Uskup terpilih Harsono saat ini adalah vikjen keuskupan Bogor, Jawa Barat. Dia menggantikan Uskup Julianus Sunarka SJ yang mengundurkan diri pada Desember 2016 setelah mencapai usia pensiun 75 tahun.

Lahir di Bogor pada 18 Januari 1966, ia ditahbiskan menjadi imam pada 15 Februari 1995. Dari tahun 1998 hingga 2001 ia belajar bahasa Arab di Mesir dan di Institut Kepausan untuk Studi Bahasa Arab dan Islam di Roma, Italia.

Setahun kemudian ia diangkat sebagai rektor Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus di Bandung, Jawa Barat. Dia saat ini mengajar di Fakultas Filsafat  Universitas Katolik Parahyangan  Bandung.

Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM, uskup Bogor mengatakan umat Katolik di keuskupannya sangat senang karena seorang imam setempat, yang lahir dan dibesarkan di Bogor, telah ditunjuk sebagai uskup.

“Kami sangat bangga bahwa Pastor Harsono dipercaya oleh Vatikan untuk menggembalakan umat Katolik di Purwokerto,” kata Mgr Paskalis kepada ucanews.com.

Uskup itu mengatakan  Pastor Harsono pantas menjadi uskup karena dia memiliki pengalaman pastoral yang luas dan pengetahuan yang baik.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik, hingga tahun 2015 keuskupan Purwokerto memiliki sekitar 61.000 umat Katolik tersebar di 25 paroki yang dilayani oleh 46 imam diosesan, 35 imam religius, 145 suster, dan 24 bruder.

Sementara itu, Uskup terpilih Ewald, akan menggantikan Uskup  Gerulfus Kherubim Pareira SVD yang mengundurkan diri pada bulan September 2016 setelah mencapai usia pensiun 75 tahun.

Pastor Ewald lahir di Bajawa, Flores pada 30 Juli 1963, dan ditahbiskan menjadi imam pada Juli 1991.

Dari tahun 1997 hingga 2001, Pastor Ewald  belajar pedagogi di Roma, Italia, kemudian menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK)  Ledalero, di Maumere.

Dia juga melayani sebagai rektor Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret di Maumere dari tahun 2005 hingga 2010. Saat diangkat sebagai uskup,  ia menjabat sebagai vikjen keuskupan Maumere.

“Saya tidak percaya saya diangkat menjadi uskup. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi saya,” kata Uskup-terpilih Ewald  kepada ucanews.com.

Ia meminta umat Katolik setempat untuk mendukung dan membantunya dalam misi barunya, dan berharap ia tidak dibiarkan sendirian.

Uskup terpilih Ewald  mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi keuskupan adalah kekurangan imam diosesan sehingga dia “akan bekerja keras untuk mempromosikan panggilan imamat.”

Ia mengatakan ia akan melanjutkan hasil sinode keuskupan itu.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik, hingga tahun 2015, keuskupan Maumere memiliki sekitar 302.000 umat Katolik, yang tersebar di 36 paroki, yang dilayani 62 imam diosesan, 134 imam religius, 157 suster, dan 13 bruder.

 

Orang Katolik Menjadi Hakim Agung Malaysia

Sen, 16/07/2018 - 13:00

Richard Malanjum menjadi orang pertama dari dua negara bagian di Pulau Kalimantan  yang didominasi Kristen yang menjadi hakim agung Malaysia, posisi peradilan tertinggi negara itu.

Malanjum, 65, seorang Katolik dari komunitas Kadazandusun di negara bagian Sabah, bertugas sebagai hakim kepala Sabah dan Sarawak sebelum bertugas di Pengadilan Federal  tahun 2005.

“Dia telah melakukan banyak pekerjaan untuk mencoba membawa keadilan bagi orang miskin,” kata seorang teman yang menolak disebutkan namanya. “Pengadilan pribumi yang berbasis di daerah pedesaan Kalimantan adalah gagasannya. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa keadilan sulit didapat oleh orang miskin dan telah mengganggu pikirannya untuk waktu yang lama.”

Penunjukan Malanjum dipandang sebagai jeda yang menentukan dari masa lalu menyusul pemecatan beberapa hakim yang berpikiran independen tahun 1988 dan serangkaian keputusan berikutnya yang mendukung pemerintah.

Penunjukan itu juga menandakan bahwa penguasa baru Malaysia, yang menggulingkan pemerintah koalisi Barisan Nasional yang berkuasa lama pada Mei, berada di jalur reformasi.

Peradilan negara, di bawah pemerintahan sebelumnya, memperoleh reputasi sebagai pro-Islam dengan beberapa keputusan kontroversial yang tampaknya bertentangan dengan konstitusi dan mengkhawatirkan non-Muslim.

Satu keputusan yang bergema di seluruh dunia: pengadilan memutuskan tahun 2013 bahwa non-Muslim dilarang menggunakan kata Allah.

Keputusan yang kontroversial itu menyatakan bahwa istilah Allah harus eksklusif untuk Islam dan jika digunakan oleh agama lain dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat.

Orang-orang Kristen berpendapat bahwa mereka telah menggunakan kata itu, yang diserap oleh bahasa Melayu dari bahasa Arab, untuk menyebut Tuhan mereka selama berabad-abad.

Meskipun masa jabatan Malanjum berpotensi singkat – ia mencapai usia pensiun normal 66 pada Oktober – telah menjadi praktik umum untuk memperpanjang masa jabatan hakim nasional untuk tambahan enam bulan, sehingga ia bisa melayani hingga April.

Malanjum dididik  oleh para bruder La Salle di SMA La Salle  di Kota Kinabalu, ibukota negara bagian Sabah. Pengaruh mereka jelas terlihat karena dia sering berhubungan dengan para bruder selama bertahun-tahun setelah mereka pensiun.

Dia memulai karirnya di Departemen Pendidikan sebelum pindah ke beberapa departemen pemerintah lainnya.

Tahun 1972, ia lulus dari institut lokal sebagai mahasiswa eksternal Universitas London dan memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1975.

Dia kemudian bekerja di kantor ketua mentri Sabah dan ditugasi sebagai wakil jaksa penuntut umum di kejaksaan agung negara bagian Sabah.

Dia melanjutkan studi di London dan di bekerja di bar di Inggris sebelum kembali bekerja di  pemerintah di Malaysia.

 

Para Pastor Filipina Mendapat Ancaman  dan Gangguan Tentara

Sen, 16/07/2018 - 11:19

Pemimpin Iglesia Filipina Independiente (Gereja Independen Filipina), atau IFI, menuduh pasukan keamanan melakukan pengawasan ilegal terhadap para pastor, dan bahkan mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap mereka.

“Kami percaya ancaman pembunuhan dan pelecehan ini adalah tindakan yang hanya negara yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk melakukan,” kata uskup agung  IFI, Mgr Rhee Timbang kepada  ucanews.com dalam sebuah wawancara pada 12 Juli.

Tuduhan ini menyusul klaim oleh para pastor  IFI, Randy Manicap dan Arvin Mangrubang, dari wilayah utara Ilocos, bahwa mereka berkali-kali  menerima ancaman telepon dan SMS sejak tahun 2017.

Keduanya aktif dalam aksi perlawanan mereka terhadap aktivitas penambangan di paroki masing-masing dan merupakan pengamat yang kritis atas dugaan pelanggaran HAM oleh pejabat pemerintah.

Kedua imam itu adalah penggerak kelompok Solidaritas Rakyat Melawan Penambangan Skala Besar di propinsi Ilocos Norte.

Para karyawan paroki juga melaporkan “pria-pria yang tampak mencurigakan” menanyakan keberadaan para pastor.

“Hanya pemerintah yang punya motif untuk melakukan pelecehan ini,” kata Pastor Manicap.

“Mereka ingin membungkam kami karena kami terus menyuarakan jeritan warga miskin terhadap ketidakadilan sosial,” tambah imam itu.

Pastor Mangrubang mengatakan dia mengkhawatirkan ancaman nyawanya, terutama setelah pembunuhan tiga imam Katolik dalam beberapa bulan terakhir.

“Ini bukan hanya serangan terhadap kami para hierarki, tetapi serangan yang disengaja terhadap iman kita,” kata Pastor Mangrubang.

“Kami khawatir umat paroki kami akan terluka karena mencoba melindungi kami dari kekerasan yang tidak masuk akal ini,” katanya kepada ucanews.com.

Seorang juru bicara militer menepis klaim yang mengatakan bahwa “tidak ada alasan” bagi pemerintah untuk melakukan operasi pengawasan terhadap para imam.

“Tidak mungkin tentara kami melakukan itu. Ini adalah tugas kami untuk melindungi warga sipil terutama para imam, bukan mengancam mereka,” kata Letnan Kolonel Isagani Nato dari Komando Luzon Utara.

“Kami adalah organisasi militer profesional yang menganut proses hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia,” kata Nato.

Dia mendesak para imam untuk berkoordinasi dengan militer “sehingga kami dapat membantu mereka menemukan pelaku di balik ancaman pembunuhan dan tindakan yang melanggar hukum.”

Namun, Uskup Timbang mengatakan ini bukan pertama kalinya IFI menerima laporan tentang pelecehan, bahkan serangan terhadap imam “berdiri bersama dan dalam mengadvokasi penyebab sah dari orang-orang kita.”

Salah satunya adalah pembunuhan Uskup Alberto Ramento, yang ditikam sampai mati di  kediamannya di kota Tarlac pada 3 Oktober 2006.

Uskup Ramento, mantan uskup agung IFI, telah aktif dalam berbagai masalah sosial dan menjadi ketua Forum Ekumenis Para Uskup  dan Promosi Penyambutan Umat Gereja.

“Tindakan ini melanggar hak asasi manusia para pemimpin kami yang ditahbiskan dan rakyat biasa,” kata Uskup Timbang, sambal menambahkan bahwa ancaman “merupakan tindakan penganiayaan.”

“Ini adalah upaya yang disengaja untuk membungkam para imam kita dan orang awam yang terlibat dalam memberdayakan masyarakat,” tambah prelatus itu.

IFI, yang didirikan pada 1902 di tengah nasionalisme intens yang menyertai perang kemerdekaan dari Spanyol, memiliki setidaknya 30 keuskupan di Filipina dan satu di Amerika Serikat dengan total anggotanya sekitar 1,5 juta.

 

Otoritas India Berupaya Membekukan Rekening Bank Biarawati MC 

Jum, 13/07/2018 - 14:15

Pejabat di India tengah berupaya membekukan rekening bank milik Kongregasi Misionaris Cinta Kasih (MC) yang dibentuk oleh Santa Teresa dari Kolkata menyusul penangkapan seorang biarawati MC atas tuduhan perdagangan anak di Negara Bagian Jharkhand.

Pada Rabu (11/7), Kepala Polisi Negara Bagian Jharkhand D.K. Pandey menyurati menteri dalam negeri dan mendesak pembekuan rekening itu untuk memfasilitasi sebuah penyelidikan terkait ada atau tidaknya pelanggaran terhadap undang-undang tentang penerimaan dana luar negeri.

Polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan di panti yang dikelola komunitas MC untuk para ibu yang tidak menikah menyusul penangkapan seorang biarawati dan seorang karyawan di sana. Sepasang suami-isteri yang tidak memiliki anak menyampaikan keluhan terkait pembayaran untuk adopsi seorang bayi.

Polisi kini bekerjasama dengan pejabat pajak untuk mengecek sumber dana dan pengeluaran dari panti itu, demikian laporan surat kabar lokal.

Namun juru bicara Kongregasi MC, Sunita Kumar, mengatakan kepada ucanews.com pada Kamis (12/7) bahwa perluasan penyelidikan itu adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memfitnah karya panti itu bagi para ibu yang tidak menikah.

Ia mengklaim ada niat untuk “menekan dan mengganggu secara finansial” kongregasi yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kolkata itu pada 1950.

“Berbagai kegiatan, tenaga dan sumber dana kami diketahui oleh pemerintah dan tidak ada yang kami sembunyikan,” katanya.

Prabhkar Tirkey, ketua Rashtriya Isai Mahasangh atau sebuah forum ekumene, mengatakan langkah pemerintah itu tidak lain merupakan “perburuan” untuk menodai seluruh komunitas Kristiani dan karya amal mereka yang memberi manfaat bagi jutaan orang miskin.

Bharatiya Janata Party (BJP) yang pro-Hindu memerintah Negara Bagian Jharkhand   dan pemerintahan federal. Dan sejumlah tokoh Kristiani menuduh mereka secara diam-diam mendukung kelompok-kelompok sayap kanan yang berusaha memperluas dominasi Hindu.

Pastor Peter Martin – yang juga seorang pengacara – mengatakan donasi luar negeri masuk ke satu rekening bank milik Kongregasi MC dan dananya didistribusikan untuk berbagai karya amal.

Surat kepala polisi kepada pejabat federal itu mengatakan bahwa sejak 2006 hingga 2017 para suster, bruder and pastor MC menerima 9.272 miliar rupee (sekitar 142 juta dolar AS).

“Laporan keuangan mereka diaudit setiap tahun sesuai undang-undang dan laporan detilnya disampaikan kepada pemerintah,” kata Pastor Martin kepada ucanews.com.

“Jika ada anomali atau transaksi mencurigakan, departemen pendapatan hendaknya curiga. Tetapi tidak ada kecurigaan yang disampaikan. Langkah ini konyol,” lanjutnya.

Para biarawati MC mengelola lebih dari 770 panti di seluruh dunia, 243 diantaranya di India. Panti-panti ini untuk melayani orang-orang miskin dan sekarat dan para ibu yang tidak menikah serta yatim piatu dan orang cacat mental dan fisik.

 

Sri Lanka Segera Mengeksekusi Penyelundup Narkoba

Jum, 13/07/2018 - 14:00

Juru bicara pemerintah Sri Lanka mengatakan pada Rabu (11/7) bahwa pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati bagi para penyelundup narkoba meskipun ada penolakan dari sejumlah aktivis hak asasi manusia.

Presiden Maithripala Sirisena mengatakan ia akan menandatangani surat perintah untuk menerapkan apa yang sudah disepakati oleh kabinet terkait pelaksanaan eksekusi demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

Namun Nuwan Malinda, 38, seorang guru sekolah Minggu dan aktivis sosial, mengatakan tidak ada bukti yang cukup secara internasional untuk menunjukkan bahwa hukuman mati secara signifikan mengurangi kejahatan narkoba.

Menurutnya, hukuman mati bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ia mengatakan Sri Lanka akan dilihat sebagai negara yang “tidak beradab” jika eksekusi dilaksanakan. Eksekusi merupakan suatu hal yang tidak pernah terjadi selama 42 tahun di negara itu. Eksekusi terakhir dilaksanakan pada Juni 1976.

Pada 2004, pemerintahan saat itu memutuskan untuk kembali melaksanakan eksekusi untuk pemerkosa, penyelundup narkoba dan pembunuh. Namun pertentangan meluas sehingga belum satu pun eksekusi dilaksanakan.

Pemerintahan saat ini bersikeras bahwa eksekusi boleh dilaksanakan.

Malinda mengatakan kejahatan serius bisa terjadi karena penyakit jiwa, rendahnya pendidikan formal atau kemiskinan yang sangat parah. “Hukuman mati tidak memberi harapan akan rehabilitasi apa pun,” lanjutnya.

Pada Rabu (11/7), polisi menangkap dua orang yang diduga menyembunyikan 9,9 kilogram heroin di sebuah gudang beras. Menurut perkiraan, heroin ini senilai 118 juta rupee Sri Lanka atau 740.000 dolar AS.

Tentara Inggris menjajah Sri Lanka pada 1815 dan melarang segala bentuk eksekusi seperti pemenggalan kepala dan penenggelaman. Namun mereka memperkenalkan hukuman gantung.

Amnesty International yang berbasis di London, Inggris, telah mendesak pemerintah Sri Lanka untuk tidak memberlakukan hukuman mati dan bergabung dengan 142 negara yang telah menghapus hukuman mati.

Sementara itu, Kardinal Malcolm Ranjith mengatakan pada konferensi pers yang diadakan pada Kamis (12/7) bahwa Gereja akan mendukung keputusan Presiden Sirisena terkait hukuman mati bagi penyelundup narkoba yang melakukan kejahatan di balik jeruji.

 

Kelompok Perdamaian Memberi Penghormatan kepada Imam yang hilang

Jum, 13/07/2018 - 12:46

Sebuah kelompok perdamaian ekumenis di Filipina pada 11 Juli memperingati 33 tahun hilangnya seorang imam Redemptoris (CSsR) dan salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan perlawanan terhadap almarhum diktator Ferdinand Marcos.

Kelompok Perdamaian Ekumenis Filipina memberi penghormatan atas kontribusi Pastor Rudy Romano untuk kemajuan perdamaian dan HAM  di negara ini.

Ofelia Cantor, koordinator kelompok perdamaian, mengatakan Pastor Romano “mengabdikan hidupnya mempromosikan perdamaian, sebuah tugas yang harus dipenuhi oleh setiap orang Kristen.”

Imam Redemptoris itu terakhir terlihat pada 11 Juli 1985, di luar biara di kota Cebu, Filipina tengah.  Ia diculik oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal.

Imam berusia 44 tahun itu adalah pemimpin aktif gerakan melawan kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos saat itu.

Dia adalah sekretaris eksekutif Koalisi Melawan Penganiayaan terhadap Rakyat dan wakil ketua Aliansi Patriotik Baru Nasional.

Norma Dollaga dari The Promotion of Church People’s Response (PCPR)  mengatakan Romo Romano “bepergian dengan orang miskin” dan tidak akan pernah terlupakan.

“(Pastor Romano) mengajarkan kami bahwa kehidupan beragama berarti melayani rakyat dan Tuhan tanpa syarat,” katanya. “Gereja harus bangga bahwa ia memiliki seorang putra seperti (Romano) yang mempertaruhkan nyawanya demi orang lain.”

Sementara itu, Kongregasi Redemptoris mengulangi seruannya pada pemerintah untuk “memberikan keadilan kepada korban penghilangan paksa.”

Dikatakan bahwa Pastor  Romano “difitnah, dilecehkan, dan akhirnya diculik … karena dia membela kebenaran dan membela hak orang miskin dan yang lemah.”

Imam Redemptoris Ariel Lubi, wakil ketua provinsi Manila, mengatakan bahwa kongregasi memiliki banyak imam seperti Pastor Romano “yang tidak akan pernah meninggalkan orang miskin dalam misi mereka.”

“Mari kita seperti Pastor Rudy yang berjuang untuk keadilan sosial, yang membela iman dengan melayani rakyat, dan membawa gereja ke pinggiran,” kata imam itu.

Cristina Palabay dari kelompok HAM  Karapatan mengatakan penghilangan paksa dan pembunuhan terus berlanjut karena pemerintah bersikeras “solusi militer murni” untuk konflik bersenjata di negara itu.

Dia mengatakan lebih dari 2.000 orang telah menjadi korban penghilangan paksa sejak Marcos mengumumkan darurat militer tahun 1970-an.

Palabay mengatakan budaya impunitas telah mendorong penggunaan metode penculikan dan pembunuhan di luar hukum untuk membungkam perbedaan pendapat.

Uskup Deogracias Iniguez dari Forum Uskup Ekumenis mengatakan Gereja “tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan jeritan orang miskin untuk perdamaian yang adil dan abadi.”

“Jangan takut,” kata prelatus itu. “Akan ada lebih banyak Pastor  Romano yang akan mengorbankan hidup mereka untuk mewartakan Kabar Baik.”

 

Halaman