UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 47 mnt 13 dtk yang lalu

Ribuan Orang Papua Meninggal Akibat Pelayanan Medis Buruk

Sel, 20/11/2018 - 14:15

Benjamin Lagowan selamanya akan dihantui oleh kematian sepupunya, yang salah didiagnosis dan akhirnya meninggal karena kurangnya perawatan kesehatan yang memadai di kampung halamannya di dataran tinggi Papua.

Alex Molama, 27, dilarikan dengan tandu ke rumah sakit di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, pada bulan Agustus setelah mengeluh perutnya kram.

Keluarga itu membawanya ke sana dengan tandu, karena tidak ada transportasi lain yang tersedia di sudut terpencil dunia ini di mana ambulans dianggap sebagai kemewahan yang langka.

Dokter mengatakan kepada keluarganya bahwa Molama tampaknya memiliki infeksi usus dan merujuknya ke dokter spesialis.

Namun, karena spesialisnya sedang berada di luar kota pada waktu itu, para perawat dengan kemampuan dan sumber daya yang terbatas berjuang untuk merawatnya, dan kerabatnya harus duduk dan menonton ketika kondisi pemuda itu makin memburuk.

“Perutnya bengkak dan kotoran mengalir keluar dari mulutnya,” kata Lagowan kepada ucanews.com.

Pada 24 Agustus Molama dikirim ke rumah sakit lain di Jayapura, ibukota provinsi Papua, yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik.

“Para dokter di sana mengatakan kepada kami bahwa dia tidak menderita infeksi usus tetapi gagal ginjal akut,” kata Lagowan. Molama meninggal lima hari kemudian.

Namun, penderitaan itu tidak berakhir di sana.

Ketika keluarga berusaha membawa pulang jenasahnya, mereka mengalami penundaan yang menimbulkan frustrasi dan kemarahan, karena tidak ada staf medis yang bertugas menandatangani surat pemulangannya.

Marcelina Matuan memiliki cerita serupa.

Kakak iparnya, Yuliana Lagowan, 37 tahun, dipaksa untuk mencoba ramuan  dan obat-obatan tradisional setelah merasakan sakit di kepalanya, karena tidak ada dokter spesialis yang tersedia di rumah sakit yang sama di Wamena untuk membantu mengidentifikasi apa yang salah.

Yuliana dilarikan ke rumah sakit lain di kota beberapa hari kemudian setelah dia pingsan pada suatu hari.

Sesampai di sana, dokter memberitahu keluarganya bahwa dia menderita pendarahan otak dan harus dirawat di rumah sakit Jayapura atau kemungkinan besar dia tidak akan bertahan hidup.

“Masalahnya adalah kami perlu seminggu untuk mendapatkan surat rujukan sehingga kami bisa mengirimnya ke sana,” kata Matuan mengenang peristiwa itu. Ketika keluarga akhirnya tiba di Jayapura, para dokter tidak dapat melakukan operasi segera meskipun kondisinya mendesak karena mereka harus menunggu seorang ahli bedah kepala datang dari Jakarta.

Karena kekurangan dokter, ahli bedah hanya tersedia di rumah sakit itu pada hari Jumat dan Sabtu.

“Mereka meminta kami bersabar,” kata Matuan.

Lagowan meninggal sebelum dokter bedah muncul.

Sepit Boma, 18 tahun, menambah deretan keluarga yang putus asa setelah menyaksikan kakak lelakinya meninggal karena kekurangan dana  untuk kesehatan masyarakat.

Simon Boma, 23, dibawa ke rumah sakit lokal di Abepura pada 24 September setelah dia mengeluh sakit di dada dan kesulitan buang air kecil. Dokter menyarankan agar dia dirawat di rumah sakit untuk menerima perawatan yang lebih baik.

“Tetapi tidak ada yang merawatnya dengan benar. Dokter itu hanya memberinya beberapa Parasetamol untuk rasa sakitnya, dan kondisinya tidak pernah membaik,” kata Sepit.

Menyadari bahwa mereka dapat menyediakan perawatan yang sama atau malah lebih baik kalau dibawah pulang kerumah, keluarga membawanya kembali ke desa mereka, di mana dia meninggal pada 1 Oktober.

Perawat memeriksa darah seorang pasien di klinik Kampung Harapan, Jayapura, Papua (Foto: Benny Mawel/ucanews.com)

 

Bisnis yang tidak sehat

Ada ribuan lagi contoh orang Papua yang telah meninggal karena layanan perawatan kesehatan yang buruk di wilayah tersebut. Tragisnya, banyak yang meninggal di rumah sakit milik pemerintah, yang dianggap sebagai yang terbaik di provinsi ini.

Tiga bulan yang lalu sebuah dokumen tentang pasien yang telah meninggal di Rumah Sakit Umum Jayapura diedarkan di kalangan wartawan di Papua.

Dokumen itu mencatat 1.275 kematian dari 2008 hingga 2012.

Survei serupa yang diterbitkan di majalah Tempo, sebuah majalah mingguan, pada bulan Februari yang melaporkan bahwa dari 2013 hingga 2017, 2.393 pasien meninggal di rumah sakit yang sama – hampir dua kali lipat jumlah periode empat tahun sebelumnya.

Dr Aloysius Giyai, kepala dinas kesehatan Papua, mengatakan jumlah kematian pasien di rumah sakit adalah yang tertinggi di Indonesia.

“Angka-angka ini sangat mengkhawatirkan. Jumlah rata-rata kematian pasien di rumah sakit nasional dalam 120 tahun,” kata Giyai kepada ucanews.com.

Dia mengatakan ada banyak faktor yang berkontribusi tetapi penyebab utamanya adalah terbatasnya jumlah personil terlatih.

Papua memiliki sekitar 12.000 pekerja medis tetapi para pakar mengatakan perlu tiga kali lebih banyak untuk menyediakan tingkat pelayanan yang memadai bagi masyarakat umum.

Faktor lain yang dikutip oleh Giyai adalah adanya kepercayaan yang tersebar luas dimasyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan atau komunitas yang terisolasi, dalam ilmu hitam, cenayang, dan penyembuh kesehatan lainnya biasanya dianggap “dukun” di dunia Barat.

“Ketika seseorang jatuh sakit, sering diasumsikan bahwa seseorang telah menyantet mereka, atau mereka terkena sihir ,” katanya.

“Dengan demikian, pasien dibawa untuk menemui dukun desa daripada seorang dokter yang terlatih di rumah sakit yang layak.”

Dalam banyak kasus, katanya, pasien hanya dilarikan ke fasilitas medis yang sah ketika mereka berada di ambang pintu kematian dan hanya ada sedikit dokter atau perawat yang tersedia untuk menyelamatkan mereka.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyalahkan tingginya jumlah korban di Papua karena kurangnya dedikasi yang tulus dari staf medis dan administrator rumah sakit, banyak dari mereka yang didatangkan dari daerah lain.

Dia mengatakan bahwa dalam banyak kasus, perhatian utama mereka adalah memperkaya diri sendiri, bukannya memastikan orang sakit dan terluka mendapatkan perawatan terbaik.

“Menjalankan rumah sakit adalah bisnis besar. Ada banyak uang yang dihasilkan. Ada banyak orang yang tidak memiliki hati untuk melayani rakyat Papua,” kata Enembe, yang terpilih kembali sebagai gubernur pada bulan Juni. Dia mengatakan banyak fasilitas perawatan kesehatan di wilayah tersebut salah urus.

Salah satu prioritas utamanya adalah memperbaiki masalah itu dengan Kartu Kesehatan Papua (KPS), katanya.

Sistem itu dirancang untuk membantu orang Papua yang miskin dan tidak mampu membeli obat, operasi, atau layanan kesehatan lainnya, tetapi program itu terbuka untuk penyalahgunaan oleh praktisi medis yang tidak bermoral, tambahnya.

“Kami perlu mempekerjakan orang-orang yang benar-benar peduli dengan orang Papua,” katanya, seraya menambahkan dia berencana untuk membangun lebih banyak rumah sakit yang akan dikelola secara eksklusif oleh dokter dan perawat setempat.

Perayaan HUT KNPB Dibubarkan Polisi

Sel, 20/11/2018 - 13:52

Aparat kepolisian dengan dibantu oleh aparat militer membubarkan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Senin (19/11) untuk memperingati perayaan ke-10 organisasi tersebut.

Sekitar 107 aktivis dan simpatisan KNPB serta Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Jayapura setelah aparat keamanan menggeledah sebuah asrama mahasiswa di Kabupaten Pegunungan Bintang, lokasi penyelenggaraan diskusi publik.

Mereka dibebaskan pada Selasa (20/11) dini hari.

Kapolresta Jayapura AKBP Gustav Robby Urbinas mengatakan kepada ucanews.com bahwa mereka ditangkap untuk proses identifikasi dan klarifikasi terkait kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) KNPB itu.

Menurut Gustav, aparat kepolisian akan terus melakukan pembubaran terhadap kegiatan apa pun yang mengarah pada makar di Propinsi Papua.

“Saya selaku Kapolres wajib mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut, apabila kegiatan yang dilakukan berseberangan dengan keutuhan NKRI, maka saya akan bubarkan. Ini adalah salah satu kegiatan ilegal organisasi tidak terdaftar di Kesbangpol,” katanya kepada wartawan.

Beberapa jam sebelum membubarkan diskusi publik tersebut, aparat keamanan menggeledah sekretariat pusat KNPB di Waena dan menyita dua spanduk yang salah satunya bertuliskan “Kongres Ke-II KNPB, Sadar dan Lawan: Membangun Kesadaran dan Kekuatan Perlawanan Dalam Negeri untuk Mengusir Praktek Militerisme, Kolonialisme, Kapitalisme dan Imperialisme,” satu unit printer, satu baju bermotif Bintang Kejora, dua noken bercorak Bintang Kejora dan sebuah unit sepeda motor tanpa surat.

Namun juru bicara nasional KNPB, Ones Suhuniap, mengatakan aparat keamanan merusak fasilitas sekretariat pusat KNPB dan menghancurkan makanan yang disiapkan di sana untuk peserta diskusi publik.

“Tindakan kepolisian hampir mirip dengan tindakan preman,” katanya kepada ucanews.com.

Terkait diskusi publik, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan perjalanan KNPB selama 10 tahun dan untuk membicarakan berbagai kegiatan untuk tahun berikutnya.

“Setiap kegiatan KNPB kami selalu melayangkan surat pemberitahuan (kepada polisi) tapi selalu ditolak. Rencananya kami akan melakukan diskusi publik di tempat tertutup, tidak mengganggu. Jadi ini bukan persoalan surat pemberitahuan,” katanya.

Ia mengklaim bahwa KNPB selama ini berjuang secara damai dan bermartabat untuk menuntut hak politik dan hak penentuan nasib sendiri. “Tindakan kepolisian membuat KNPB semakin dewasa dan juga mendidik KNPB dalam melakukan perlawanan,” lanjutnya.

Sementara itu, Romo Neles Tebay, koordinator Jaringan Papua Damai, menyebut tindakan aparat kepolisian itu sebagai pembatasan terhadap kemerdekaan berkumpul dan berpendapat.

“Saya pikir mereka melaksanakan kegiatan yang tidak merusak dan tidak mengganggu keamanan. Dikatakan (oleh mereka) kegiatan diskusi. (Mereka) juga tidak merencanakan untuk melakukan aksi-aksi anarkis. Saya pikir mungkin mereka punya pandangan aspirasi berbeda dengan aspirasi politik aparat keamanan, Polri dan TNI,” kata imam diosesan itu kepada ucanews.com.

“Mereka punya hak untuk berdiskusi, bertemu, berpendapat,” lanjutnya.

Katharina R. Lestari, Jakarta

 

Hutan Adat Jadi Lahan Perkebunan, Warga Papua Protes ke Jakarta

Sel, 20/11/2018 - 12:22

Perwakilan dari sejumlah suku di wilayah Papua, ditemani oleh imam Katolik, mendatangi kantor sejumlah kementerian di Jakarta pada pekan lalu, untuk menyampaikan protes terhadap izin perusahan perkebunan yang mencaplok hutan adat mereka.

Mereka menggelar audiensi dengan kementerian pertanian, badan pertanahan, kementerian lingkungan hidup serta meminta dukungan kepada lembaga gereja dan aktivis lingkungan, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Dalam kunjungan yang berlangsung pada 12-16 November 2018 itu, mereka juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Indofood, yang merupakan induk dari sejumlah perusahan perkebunan yang beroperasi di Papua.

Samuel Ariks, perwakilan warga Suku Mpur, yang mendiami Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat mengatakan, mereka ingin agar hutan adat mereka yang kini dikuasai oleh PT Bintuni Argo Prima Perkasa (BAPP), anak usaha Indofood dikembalikan kepada mereka.

“Itu tanah kami, tapi seakan-akan sudah jadi milik perusahan.” katanya.

Ia menjelaskan, perusahan itu yang beraktivitas sejak 2015 mendapat izin di atas lahan seluas 19.369 ha, di mana di dalamnya termasuk hutan adat mereka.

“Sejak awal kami menolak, tetapi perusahan memaksa beroperasi dan membabat hutan kami,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini wilayah hutan ini dijaga oleh aparat Brimob.

“Kami tidak punya akses lagi ke sana,” jelasnya, sambil menambahkan, pekerjaan warga Suku Mpur adalah petani, peramu dan berburu.

Suku lain yang mempersoalkan kehadiran perusahan perkebunan adalah Suku Moi di Kabupaten Sorong, Suku Iwaro di Sorong Selatan, Suku Mandobo di Kabupaten Boven Digoel dan Suku Malind di Kabupaten Merauke.

Petrus Kinggo, perwakilan Suku Mandobo yang berkonflik dengan perusahaan sawit Korindo mengatakan, sejak awal mereka menolak investasi sawit, tetap saja izin diberikan.

Romo Nico Rumbayan dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Merauke yang menemani warga suku ini mengatakan, masyarakat di Papua umumnya tidak dilibatkan dalam proses penerbitan izin.

“Kalau mereka menolak, maka mereka harus berhadapan dengan aparat keamanan,” katanya.

Padahal, kata dia, hutan adalah sumber pangan masyarakat, serta bernilai sosial.

Lidya Monalisa Upuya dari Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua mengtakan, pemerintah mesti mencabut izin perusahan-perusahan itu yang Masuk wilayah hutan adat serta melakukan rehabilitasi hutan.

“Pendekatan keamanan, intimidasi dan kekerasan juga mesti dihentikan,” katanya.

“Kami tegaskan, Papua bukan tanah kosong. Kami meminta pemerintah selalu menghormati hak-hak kami dan selalu melibatkan orang asli Papua dalam melakukan pembangunan,” lanjut Lidya.

Sementara itu, Sigit Nugroho, dari Kementerian Lingkungan Hidup, usai menerima kehadiran perwakilan warga ini berjanji mengevaluasi izin-izin perusahan tersebut.

”Evaluasi ini akan melihat pelaksanaan izin di lapangan dan tanggung jawab atas kewajiban, juga pelibatan masyarakat.”

Evaluasi tersebut, katanya, akan berujung pada keputusan pencabutan izin usaha atau tetap melanjutkan usaha, tetapi dengan catatan.

Sementara itu, terkait keberadaan aparat yang menjaga perkebunan, Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Hary Supriyono mengatakan pasukan Brimob memang diperbantukan di perusahaan.

Namun, kata dia, masyarakat yang ingin menggelar demonstrasi terkait urusan tanah tidak perlu takut dengan keberadaan Brimob.

Pendeta Henri Lokra dari Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan usai audiensi dengan perwakilan warga bahwa mereka akan menyampaikan masalah ini kepada pemerintah, juga Ombudsman.

Kepada ucanews.com, Romo Nico mengatakan, mereka sebenarnya juga menggelar audiensi dengan Konferensi Waligereja Indonesia, namun batal dilakukan karena pimpinan KWI sedang menggelar sidang sinodal di Bandung, Jawa Barat.

“Kami tentu saja akan menyampaikan soal ini ke KWI pada kesempatan lain dan berharap ada respon positif karena keputusan sidang sinodal itu juga terkait masalah hak asasi manusia,” katanya, menyinggung rumusan pernyataan yang diterbitkan KWI sebagai hasil sinodal.

 

 

Kardinal Tagle Berbagi Makanan, Cerita dengan Orang Miskin

Sen, 19/11/2018 - 16:03

Sejumlah pemimpin Gereja di Keuskupan Agung Manila di Filipina merayakan Hari Orang Miskin Sedunia pada Sabtu (17/11) dengan berbagi makanan dengan komunitas orang miskin di kota itu.

Sekitar 300 orang menghadiri acara “makan siang dan berbagi dengan orang miskin” di Universitas Santo Tomas seusai Misa yang dipimpin oleh Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila.

Dalam homilinya, prelatus itu meminta umat Katolik untuk tidak hanya mendengar “tangisan orang miskin” tetapi juga “ikut memikul beban mereka sehari-hari.”

Kardinal Tagle mengatakan “perbuatan mengampuni dan mengasihi” orang miskin merupakan alasan mengapa Gereja merayakan Hari untuk Orang Miskin itu.

Paus Fransiskus menyatakan Hari Minggu Biasa ke-33 dalam kalender liturgi Gereja Katolik – tahun ini jatuh pada 18 November – sebagai Hari Orang Miskin Sedunia bagi umat Katolik untuk “merefleksikan bagaimana kemiskinan merupakan bagian yang paling penting dalam Injil.”

Dalam pesannya, Kardinal Tagle mengatakan “tidak akan ada perayaan jika kita tidak peduli (terhadap orang miskin).” Prelatus itu meminta umat Katolik di Filipina untuk “mengakui kemiskinan mereka sendiri” dan “untuk berani mendengar orang miskin dan menjadi teman mereka.”

Data Otoritas Statistik Filipina memperlihatkan bahwa sekitar 22 juta orang Filipina atau seperlima dari jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Uskup Auksilier Manila Mgr Broderick Pabillo meminta klerus dan kaum religius untuk “menjalani kehidupan orang miskin dan menjadi seperti mereka.”

Mgr Pabillo mengatakan berbagai upaya untuk membantu orang miskin “akan menjadi kuat jika Gereja meneruskan pertemuan dengan mereka.”

Di Vatikan, Paus Fransiskus mengeritik ketidakadilan sosial pada perayaan tahun ini. Ia mengatakan “kemewahan beberapa orang kaya” menenggelamkan suara orang miskin.

Pada sebuah Misa yang dihadiri oleh sekitar 6.000 orang miskin di Basilika St. Petrus di Roma, Italia, Paus Fransiskus mengatakan “ketidakadilan adalah akar jahat dari kemiskinan.”

OMK Vietnam Diingatkan Agar Bekerja Bagi Keadilan

Sen, 19/11/2018 - 15:43

Para pemimpin Gereja mendorong ribuan Orang Muda Katolik di Vietnam utara untuk membela korban ketidakadilan dan menyumbangkan organ demi menyelamatkan mereka yang membutuhkan.

Sekitar 15.000 orang muda Katolik dari 10 keuskupan di wilayah utara Vietnam menghadiri pertemuan Hari Orang Muda untuk wilayah utara Vietnam yang diselenggarakan Keuskupan Hai Phong di International Fair Exhibition Centre milik pemerintah di Hai Phong City pada 14-15 November yang lalu.

Mgr Thomas Vu Dinh Hieu dari Keuskupan Bui Chu mengingatkan para peserta akan terus merajalelanya ketidakadilan yang berakibat jatuhnya korban karena ketidakadilan.

“Banyak warga dengan tenang menggunakan ponsel pintar untuk merekam video atau mengambil gambar kasus kekerasan domestik dan sekolah, perkelahian fisik di antara siswa dan bahkan siswa yang melawan guru, untuk diposting di media sosial dan menarik banyak komentar negatif,” kata Mgr Hieu.

Dia mengatakan mereka harus melakukan sesuatu untuk mencegah insiden semacam itu dan menyelamatkan korban. “Kaum muda Katolik bertindak seperti sahabat – sahabat Tuhan dan menjadi rasul bagi  saudara – saudari yang lain,” kata uskup itu, seraya menambahkan bahwa umat Katolik harus melindungi dan menyelamatkan saudara – saudari  yang rentan menjadi korban dalam masyarakat.

Ketika ditanya apakah umat Katolik dapat memberikan donasi organ, Mgr Hieu mengatakan bahwa gereja mendorong donasi organ untuk memberi hidup bagi warga lain  sebagai tindakan amal Kristen.

Dia mengatakan banyak umat Katolik dari keuskupan Bui Chu dan Phat Diem berjanji untuk menyumbangkan kornea mata mereka usai kematian ke Rumah Sakit Mata Pusat di Hanoi untuk membantu saudara – saudari yang menderita masalah mata.

Ketua Caritas Vietnam mengatakan umat Katolik dari keuskupannya menyumbangkan kornea untuk membantu lima pasien.

Mgr Joseph Nguyen Nang dari Keuskupan  Phat Diem mengingatkan peserta untuk mengambil tanggung jawab dalam membangun dan melindungi gereja dengan menjalani hidup yang bermartabat Kristiani, melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat, membawa kabar baik kepada orang lain dan menjaga lingkungan hidup.

Mgr Nang menceritakan tentang  seorang tukang cukur yang memotong rambutnya telah membuat bintang Natal dan menawarkannya kepada seorang lelaki tua non-Katolik. Orang tua itu menggantung bintang di depan rumahnya dan meminta tukang cukur membawanya untuk menghadiri perayaan Natal di gereja.

“Kita harus bersaksi kepada Allah dengan berani berbicara tentang nilai-nilai Katolik kepada banyak orang,” katanya. Para peserta dengan keras mengulang kata-kata Mgr Nang: “Bantulah siapa saja, jangan mengganggu orang, jangan membuang sampah sembarangan.”

Mary Tran Thi Hien dari Paroki Yen Bai mengatakan bahwa dia belajar hal-hal yang berguna dari pertemuan itu. “Pertemuan itu memberi saya kekuatan dan kegembiraan untuk menghadapi kesulitan dan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya,” katanya. “Aku bangga menjadi seorang Katolik.”

Kardinal Peter Nguyen Van Nhon dari Keuskupan Agung Hanoi memimpin Misa penutupan bersama dengan 300 imam.

Selama pertemuan tersebut, para peserta belajar katekismus, menyuymbangkan atraksi pertunjukan budaya, menonton drama Alkitab, mengikuti adorasi Ekaristi dan mengaku dosa di hadapan para imam.

Paus Fransiskus: Kita Harus Mendengar Jeritan Orang Miskin

Sen, 19/11/2018 - 15:25

“Bagaimana mungkin Allah di surga dapat mendengar jeritan orang miskin, kalau begitu banyak orang yang melihat atau berdiri di dekat mereka tidak mendengar atau tidak peduli?” tanya Paus Fransiskus.

Orang harus melakukan “pemeriksaan batin yang serius untuk memahami apakah kita benar-benar mampu mendengarkan orang miskin,” kata paus dalam pesan untuk Hari Orang Miskin Sedunia yang akan dirayakan pada 18 November.

Pesan itu berfokus pada sebuah ayat dari Mazmur 34 bahwa “apabila orang malang berseru, Tuhan mendengarnya.”

“Mari kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin tangisan orang miskin, yang jeritannya sampai ke Tuhan, tidak mampu menembus telinga kita dan mengapa kita tidak peduli dan tanpa ekspresi?” tanya paus dalam pesannya.

Untuk menyadari penderitaan orang lain dan tahu cara terbaik untuk merespons dengan cinta, orang harus belajar untuk diam dan mendengarkan, kata paus.

“Jika kita berbicara terlalu banyak, kita tidak akan bisa mendengarnya,” katanya.

Itulah yang sering terjadi ketika prakarsa yang penting dan perlu dilakukan lebih sebagai cara untuk menyenangkan diri sendiri “daripada benar-benar mendengarkan jeritan orang miskin,” katanya.

“Kita sering terperangkap dalam budaya yang memaksa kita untuk melihat diri sendiri” dan terlalu “memanjakan diri,” katanya. Orang-orang seperti itu percaya bahwa tindakan altruisme mereka sudah cukup tanpa harus merasakan empati atau kebutuhan untuk berkorban atau “membahayakan” diri mereka secara langsung.

Tidak ada yang mau menjadi miskin atau termarjinalisasi, dianiaya dan mengalami ketidakadilan, kata paus.

Paus mengatakan kemiskinan disebabkan oleh keegoisan, kesombongan, keserakahan dan ketidakadilan. Ini adalah kejahatan yang setua umur manusia, tetapi juga dosa-dosa di mana orang-orang tak berdosa terperangkap, membawa konsekuensi pada tingkat sosial, yang dramatis.

“Jawaban Tuhan untuk orang miskin selalu merupakan intervensi keselamatan untuk menyembuhkan luka jiwa dan raga, memulihkan keadilan dan membantu untuk memulai hidup baru dengan bermartabat. Jawaban Tuhan juga merupakan daya tarik agar mereka yang percaya padanya bisa melakukan hal yang sama, “tambahnya.

Hari Orang Miskin Sedunia dimaksudkan sebagai upaya kecil yang dapat dilakukan seluruh gereja agar orang miskin tahu bahwa tangisan mereka tidak pernah tidak didengar, kata paus.

“Ini seperti setetes air di padang pasir kemiskinan, namun itu bisa menjadi tanda berbagi bagi mereka yang membutuhkan, bahwa mereka mengalami kehadiran aktif seorang saudara laki-laki atau perempuan,” katanya.

Pertemuan ini adalah panggilan untuk keterlibatan pribadi, bukan delegasi kepada orang lain, katanya. Dan itu bukan pemberian yang bersifat  dingin, jauh, tetapi suatu tindakan yang membutuhkan “perhatian penuh kasih” sama seperti Allah menawarkan semua orang.

Begitu banyak orang yang membutuhkan pencarian makna keberadaan mereka dan tanggapan atas pertanyaan mereka tentang mengapa mereka terpuruk sejauh ini dan bagaimana mereka dapat membebaskan diri. Mereka menunggu seseorang untuk datang dan berkata ‘semangat dan bangkitlah.’

 

Sayangnya, orang sering ditolak, tidak tertarik pada orang miskin. Jeritan orang miskin sering kali ditimpali dengan teguran dan peringatan untuk diam dan bersabar. Ada fobia pada orang miskin yang nyata. Mereka dilihat tidak hanya sebagai orang miskin, tetapi juga sebagai pembawa ‘ketidakamanan dan ketidakstabilan’ yang harus ditolak dan disingkirkan ketempat yang jauh.

 

“Kecenderungan untuk menciptakan jarak berarti orang menjauhkan diri dari Yesus sendiri, yang tidak menolak orang miskin, tetapi memanggil mereka dan menghibur mereka,” kata paus.

Kalau anggota Gereja Katolik menawarkan perawatan dan bantuan, mereka dimotivasi oleh iman mereka dan keinginan untuk membagikan Kabar Gembira dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa para uskup, imam, religius, dan umat Katolik awam harus mengakui bahwa “di dunia yang sangat miskin, kapasitas kita untuk bertindak sangat terbatas, lemah dan tidak memadai. ”

Gereja harus bekerja sama dengan orang lain sehingga upaya bersama dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif, katanya.

Gereja harus memberi kebebasan dengan sikap rendah hati, “tanpa mencari sorotan,” katanya.

“Dalam melayani orang miskin, hal terakhir yang kita butuhkan adalah perjuangan untuk tempat pertama,” katanya. Orang miskin tidak membutuhkan pahlawan, tetapi cinta yang tahu bagaimana tetap tersembunyi dari pengakuan duniawi, katanya.

“Para protagonis sejati adalah Tuhan dan orang miskin,” dan mereka yang melayani hanyalah instrumen “di tangan Tuhan untuk mewujudkan kehadiran dan keselamatannya.”

Uskup Agung Rino Fisichella, presiden Dewan Kepausan untuk Promosi Evangelisasi Baru, mengatakan kepada para wartawan bahwa Paus berharap Hari Orang Miskin Seduni akan mengingatkan semua orang di gereja untuk mengarahkan pandangan mereka kepada orang miskin, mendengarkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan mereka dan merespon langsung dengan cinta yang bertujuan untuk mengembalikan martabat mereka.

Gereja-gereja, organisasi dan lembaga lokal sekali lagi diminta untuk inisiatif yang kreatif menumbuhkan momen-momen pertemuan nyata, persahabatan, solidaritas, dan bantuan konkret.

Uskup agung itu mengatakan paus akan merayakan Misa di Basilika Santo Petrus pada 18 November bersama orang-orang miskin dan sukarelawan, dan dia akan makan siang sesudahnya dengan sekitar 3.000 orang di aula  Paulus VI Vatikan. Kelompok relawan dan sekolah juga akan menawarkan makanan gratis dalam suasana “perayaan dan berbagi, “tambahnya.

 

Vatikan Angkat Uskup Agung Hanoi yang Baru

Sen, 19/11/2018 - 10:04

Tahta Suci telah mengangkat seorang uskup dari sebuah keuskupan di wilayah utara untuk memimpin Keuskupan Agung Hanoi yang saat ini masih berselisih dengan pemerintah Vietnam terkait properti yang dulu menjadi milik Gereja.

Pada Sabtu (17/11), Paus Fransiskus mengangkat Uskup Hai Phong Mgr Joseph Vu Van Thien sebagai uskup agung Hanoi.

Dalam sebuah pengumuman tertanggal 18 November, Mgr Joseph Nguyen Chi Linh, ketua Konferensi Waligereja Vietnam, mengatakan Uskup Agung (terpilih) Thien akan menggantikan Kardinal Peter Nguyen Van Nhon dari Hanoi yang telah berusia 80 tahun dan pengunduran dirinya telah diterima oleh Paus Fransiskus.

Menurut pengumuman itu, Uskup Agung (terpilih) Thien juga diangkat sebagai administrator apostolik Keuskupan Hai Phong.

Mgr Linh mengatakan pelantikan Uskup Agung (terpilih) Thien akan diadakan pada 18 Desember di Katedral St. Yosef di Hanoi.

“Pengangkatan itu merupakan sebuah kejutan dan kehormatan bagi saya. Saya ingin kalian semua berdoa kepada Allah agar Ia melimpahkan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya mampu melaksanakan misi baru ini,” kata Uskup Agung (terpilih) Thien kepada sekitar 1.000 umat yang menghadiri Misa syukur khusus untuk pengangkatannya di Katedral Bunda Maria Ratu Rosari di Hai Phong City.

Uskup Agung (terpilih) Thien – yang berusia 58 tahun dan berasal dari Propinsi Hai Duong – ditahbiskan sebagai imam untuk Keuskupan Hai Phong pada 1988. Setelah menyelesaikan studi di Institute Katolik di Paris pada 2000, ia diangkat sebagai uskup untuk keuskupan tersebut pada 2002. Ia kini berkarya sebagai wakil sekjen Konferensi Waligereja Vietnam.

Keuskupan Agung Hanoi – yang menerima benih-benih iman pertama dari sejumlah misionaris asing sekitar 400 tahun lalu – tengah menghadapi perselisihan terkait bekas properti milik Gereja yang telah dirampas oleh pemerintah.

Pada 15 November, Kardinal Nhon mengatakan otoritas setempat telah memulai pembangunan di atas lahan sekolah yang dulu dikelola oleh keuskupan agung. Sekolah yang terletak di atas lahan seluas 6.737 meter persegi dan dekat dengan kediaman uskup agung itu dirampas oleh pemerintah pada awal 1970-an.

Kardinal Nhon mengatakan Gereja lokal tidak pernah berhenti meminta pemerintah untuk mengembalikan properti yang dulu menjadi miliknya di sekitar kediaman uskup agung. Namun permintaan itu tidak pernah ditanggapi.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga tidak memenuhi permintaan uskup agung akan sebuah lahan baru di luar ibukota yang diajukan tiga tahun lalu.

Kardinal Nhon meminta “para imam dan umat Katolik setempat untuk berdoa agar otoritas pemerintah menghormati properti Gereja dan memenuhi kebutuhan iman Gereja lokal.”

Demonstran Tuntut Agar Pembebasan Uskup India Dibatalkan

Jum, 16/11/2018 - 16:26

Sekitar 600 orang berdemonstrasi di depan kantor legislatif negara bagian Kerala di India yang menuntut pembatalan jaminan yang diberikan kepada seorang uskup Katolik yang dituduh memperkosa seorang biarawati.

Para pengunjuk rasa mengatakan pembebasan Uskup Franco Mulakkal dari Jalandhar, penduduk asli Kerala, telah menjadi ancaman bagi para saksi dalam kasus ini dan itu mengganggu proses hukum yang berlangsung.

“Selama Franco keluar dengan jaminan, dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bukti dan mempengaruhi saksi. Kehidupan saksi dan para suster yang secara terbuka berbicara menentangnya juga beresiko,” kata mantan menteri utama Kerala dan pemimpin komunis V.S. Achuthanandan, yang memobilisasi protes pada 14 November.

Pengadilan Tinggi Kerala memberikan jaminan bagi Uskup Mulakkal pada 15 Oktober. Dia ditangkap pada 21 September berdasarkan pengaduan pada bulan Juli dari seorang biarawati berusia 48 tahun dari Misionaris Yesus, kongregasi diosesan yang berada di bawah prelatus itu, dia memperkosanya beberapa kali antara tahun 2014 dan 2016 ketika dia mengunjungi biaranya di Kerala.

Uskup telah di nonaktifkan dari tanggung jawab administratif dan ditangkap hanya setelah sekelompok biarawati dari kongregasi korban memulai protes publik untuk mencari keadilan.

Demonstrasi terakhir bertujuan untuk meminta perlindungan bagi korban perkosaan dan para biarawati yang menuntut penangkapan sang uskup.

Para pengunjuk rasa juga menuntut penyelidikan independen terhadap “kematian misterius” seorang imam senior Jalandhar, Pastor Kuriakose Kattuthara, yang secara terbuka mendukung para biarawati dan meuntut penyelidikan terhadap sang uskup.

Imam berusia 67 tahun, yang menderita tekanan darah tinggi dan diabetes, ditemukan tewas di ruang parokinya pada 22 Oktober, seminggu setelah Uskup Mulakkal dibebaskan dengan jaminan.

“Franco itulah yang menurunkan jabatan seorang imam senior itu [Kattuthara] ke pos yang tidak signifikan. Dia [Kattuthara] juga menerima beberapa ancaman karena secara terbuka menentang Uskup Franco,” kata Achuthanandan.

Achuthanandan adalah tamu undangan di demonstrasi yang diselenggarakan oleh Save Our Sisters (SOS), sebuah forum kelompok-kelompok hak asasi yang mendukung para biarawati yang mencakup kelompok-kelompok Katolik, imam dan biarawati.

Jaminan Uskup Mulakkal harus dicabut untuk menjamin keamanan pengadu perkosaan, lima biarawati yang mendukungnya dan saksi lain dalam kasus ini, kata Pastor Augustine Vattoli dari Keuskupan Agung Ernakulam, yang mengoordinasi kegiatan SOS.

Dia mengatakan bahwa uskup yang dituduh “memiliki koneksi dengan mereka yang berkuasa dan kaya. Penahannya diluar penjara yang terus berlanjut sama saja dengan melemahkan kasus ini.”

Pastor Vattoli mengatakan, keuskupan itu telah menempatkan empat biarawati yang mendukung Uskup Mulakkal di biara Kerala untuk tinggal bersama korban dan lima biarawati yang mengadakan protes terhadap sang uskup.

“Kehidupan orang-orang yang menantang uskup berada dalam bahaya karena para pendukungnya dapat melakukan apa saja. Kita perlu melindungi mereka sebelum kerusakan apa pun terjadi,” kata Pastor Vattoli kepada ucanews.com.

Dua petugas polisi telah ditempatkan di luar biara untuk melindungi para biarawati.

Sekitar 100 anggota keluarga Pastor Kattuthara bergabung dalam protes untuk menuntut penyelidikan yang bebas dan adil atas kematiannya.

“Anggota keluarga kami meninggal dalam keadaan misterius dan kami ingin tahu kebenarannya,” kata Sebastian Anthony.

Bahkan jika imam itu tidak terbunuh, dia mati “pasti karena tekanan dari Mulakkal. Pastor Kattuthara telah beberapa kali mengatakan kepada kami bahwa jika uskup itu mendapat jaminan, dia akan dibunuh,” kata Anthony.

Menumbuhkan Dialog Antaragama di Kota Ambon

Jum, 16/11/2018 - 13:20

Pada Januari 1999, ketika umat Islam tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah pertikaian antara seorang sopir kendaraan umum beragama Kristen dan seorang anak muda beragama Islam pecah di Ambon, ibukota Propinsi Maluku. Pertikaian ini memicu konflik sektarian mematikan yang berlangsung selama empat tahun.

Menurut sejumlah laporan, ratusan gereja dan masjid hancur. Ribuan rumah luluh lantak. Sedikitnya 5.000 orang tewas dan sekitar 500.000 orang mengungsi.

“Semua pada takut datang ke rumah milik orang Muslim. Saya, sebagai uskup, datang karena saya punya positive thinking terhadap orang Muslim. Idul Fitri adalah hari pengampunan,” kata Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC kepada ucanews.com.

“Jadi dengan jubah, saya datang ke kebun cengkeh, masuk dari rumah ke rumah orang Muslim, ucapkan selamat. Senyuman saya sudah mengalahkan mereka. … Saya bilang saya harus lawan musuh dengan cinta kasih. Bagaimana kasih mengalahkan tembok-tembok,” lanjut prelatus itu.

Peristiwa tersebut merupakan titik balik bagi Mgr Mandagi, seorang uskup yang lahir pada 27 April 1949 di Kamangta, Propinsi Sulawesi Utara, dan ditahbiskan sebagai imam Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus pada 18 Desember 1975.

Sejak saat itu, Mgr Mandagi berperanserta secara aktif dalam menumbuhkan dialog antaragama di kalangan para tokoh agama dan komunitas akar rumput.

Pada pertengahan Februari 2002, misalnya, ia menghadiri perundingan mediasi di Malino, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, bersama sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan kedua komunitas yang bertikai.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh 35 umat Kristen dan 35 umat Islam untuk mengkahiri konflik dan bekerjasama untuk menjaga perdamaian di Propinsi Maluku.

“Malino itu gerakan saya, mulai dengan Jusuf Kalla datang ke tempat ini. Dia membaca buku saya. Dan dalam buku itu saya bilang kekerasan di Ambon hanya bisa diatasi dengan dialog, pengampunan. Dan akhirnya dia datang. Mulailah organisir Malino 1 dan 2. Malino 1 untuk Palu, Malino 2 untuk Ambon. Jadi itu yang saya perjuangkan,” kata Mgr Mandagi.

 

Persahabatan

Bagi Mgr Mandagi – yang diangkat sebagai uskup Amboina pada 10 Juni 1994 dan ditahbiskan sebagai uskup pada 18 September pada tahun yang sama, kunci utama untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat melalui dialog antaragama adalah menjalin persahabatan yang baik dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka.

“Kerukunan bukan hanya dikatakan, tapi harus dibuktikan,” katanya.

“Bagaimana? Ketika saudaramu sedang merayakan sesuatu, kita dukung. Jangan kita cuma bicara,” lanjutnya.

Pada Juni 2012, ia memberikan dukungan untuk  penyelenggaraan MTQ Nasional Ke-24 di Kota Ambon dengan menyediakan penginapan di kediaman uskup untuk sejumlah peserta dari Propinsi Banten.

Ia menunjukkan dukungan serupa untuk penyelenggaraan Pesparawi Nasional Ke-9 yang juga diselenggarakan di Kota Ambon.

Pada September tahun ini, ia menghadiri perayaan Gereja Protestan Maluku (GPM) Ke-83 di Gereja Maranatha di Kota Ambon. Sudah sekian kali ia menghadiri perayaan peringatan GPM.

Bahkan baru-baru ini ia diminta untuk memimpin upacara peletakan batu pertama pembangunan sebuah masjid di sebuah desa.

“Jadi saya bilang, cari dahulu Kerajaan Allah, baru segalanya akan diberikan kepadamu. Inti dari Kerajaan Allah adalah trust, inti Kerajaan Allah adalah relasi. Cari dulu, bangun dulu jaringan,” kata Mgr Mandagi.

 

Tantangan

Meskipun demikian, persatuan khususnya di kalangan umat Katolik dari berbagai suku di Keuskupan Amboina – yang sejarahnya berawal ketika sejumlah misionaris dari Portugal dan Spanyol memulai karya mereka di wilayah itu pada 1534 – kadang menjadi tantangan.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik 2017, Keuskupan Amboina – yang melayani Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara – memiliki 119.665 umat Katolik dari 2.968.666 penduduk.

Mereka berasal dari puluhan suku.

“Ini artinya iman mereka belum bertumbuh. Jadi iman harus ditumbuhkan. Salah satu perjuangan saya adalah persatuan dan persaudaraan yang lahir dari iman,” kata Mgr Mandagi.

Ia juga meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah keuskupannya dengan mengirim 15 imam diosesan ke sekolah-sekolah Katolik dan dua imam kongregasi untuk menjadi aksesor di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah.

“Siapa kuasai pendidikan, maka akan terjadi perubahan. Ini prinsip saya. Kerusuhan itu karena kebodohan,” lanjutnya.

Di sisa masa kepemimpinannya sebagai uskup, Mgr Mandagi tidak akan berhenti menumbuhkan dialog antaragama.

“Hati-hati, setan masih berkeliaran, (mereka) mau menghancurkan persaudaraan. Tapi jangan takut, kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Iman harus kuat. Spirit persaudaraan ini akan terus dibawa kemana-mana,” kata Mgr Mandagi.

 

Mgr Suharyo Terpilih Sebagai Ketua KWI untuk Ketiga Kalinya

Jum, 16/11/2018 - 12:58

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo terpilih sebagai ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ketiga kalinya dalam Sidang Sinodal KWI tahun ini.

Prelatus berusia 68 tahun itu akan kembali memimpin KWI selama tiga tahun ke depan, mulai 2018 hingga 2021.

Biasanya posisi ketua KWI hanya bisa diemban oleh seorang uskup selama dua periode berturut-turut. Namun menurut statuta KWI, seorang uskup bisa menjadi ketua KWI lebih dari dua periode berturut-turut jika ada kebutuhan mendesak. Syaratnya adalah harus ada dua uskup lain yang meminta hal ini dan menyampaikan penjelasan serta mendapat dukungan 2/3 suara dari para uskup yang menghadiri sidang pada putaran pertama.

Sekretaris Eksekutif KWI Romo Siprianus Hormat Pr mengumumkan susunan pengurus KWI yang baru pada Misa konselebrasi yang dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo pada Rabu (14/11) petang di gereja Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat.

Misa tersebut diadakan untuk menutup Sidang Sinodal KWI yang digelar di Bandung, Propinsi Jawa Barat, pada 5-13 November lalu.

“Saya juga tidak tahu persis (apa kebutuhan mendesak itu). Tapi dikatakan bahwa misalnya sekarang ini yang dibutuhkan adalah orang yang tinggal di tengah pemerintah pusat di Jakarta supaya kalau ada apa-apa nanti komunikasinya lebih mudah,” kata Mgr Suharyo kepada ucanews.com seusai Misa konselebrasi.

“Kedua, mungkin yang diharapkan dapat menjadi ketua masih terlalu muda atau apa ya sehingga masih membutuhkan waktu. Kemudian masih ada acara ad limina, tahun depan bulan Juni, ketemu dengan Paus, harus membuat laporan. Kalau orang baru membuat laporan itu kansusah,” lanjutnya.

Menurut Mgr Suharyo, dinamika KWI tidak berubah karena kekuasaan tertinggi adalah sidang tahunan.

“Konferensi hanya berkumpul setahun sekali, maka ada perwakilan dari provinsi-provinsi gerejawi dan yang namanya pengurus harian – ketua, sekjen dan bendahara. Yang lain-lain menurut saya tidak ada yang istimewa kecuali kemungkinan untuk setiap kali menanggapi situasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa KWI memiliki beberapa komisi yang menjalankan tugas secara rutin. Misalnya, Komisi Pendidikan yang mengurusi isu pendidikan dan Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) yang mengurusi isu sosial-politik.

“Tapi ada saat-saat khusus ketika muncul masalah-masalah yang harus cepat ditanggapi. Misalnya akhir-akhir ini (ada) RUU Pesantren. Ini bukan perkara rutin, tapi sesuatu yang muncul pada suatu saat yang harus ditanggapi dengan cepat,” kata Mgr Suharyo.

Sabina Valencia Esther Kurniati Iskandar dari Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga, mengaku senang ketika mendengar pengumuman bahwa Mgr Suharyo terpilih kembali sebagai ketua KWI.

“Meski sudah sepuh, beliau masih bisa memimpin. Beliau saya lihat orangnya tegas dan bisa mengikuti perkembangan jaman. Kalau saya lihat selama ini, beliau juga dekat dengan umat. Saya juga berysukur beliau terpilih lagi,” katanya kepada ucanews.com.

 

Pesan Sidang

Terkait hasil SIdang Sinodal KWI tahun ini, Mgr Suharyo mengatakan sidang menghasilkan sebuah pesan yang menggarisbawahi hak asasi manusia (HAM) karena dalam Nota Pastoral yang dikeluarkan KWI tahun lalu isu “HAM terlewatkan, tidak terpikirkan.”

“Ada perkara besar, misalnya yang sering muncul di koran disebut masalah-masalah HAM besar tahun 1965, 1998. Itu belum selesai. Tapi lebih-lebih mesti dilihat secara positif bahwa Gereja Katolik ingin sungguh menghormati HAM. Dan yang paling dasar dari HAM itu adalah hak atas hidup dan martabat manusia. Intinya itu,” kata prelatus itu.

Pesan sidang yang dipublikasikan oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen) KWI menyebutkan bahwa “kondisi HAM yang masih memprihatinkan itu tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM, lemahnya integritas para penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang serta berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara.”

“Situasi tersebut telah melahirkan penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan, memudarkan semangat hidup dan mengecilkan harapan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” demikian isi pesan sidang.

Katharina R. Lestari, Jakarta

 

Paus Fransiskus: Model Dasar Kebenaran adalah Yesus

Kam, 15/11/2018 - 17:10

Berbohong atau menjadi tidak otentik itu sungguh tidak benar karena hal ini menghambat atau melukai hubungan manusia, kata Paus Fransiskus.

“Di mana ada kebohongan, di sana tidak ada cinta kasih, seseorang tidak bisa memiliki cinta kasih,” kata Paus Fransiskus dalam audiensi umum mingguan di Lapangan St. Petrus pada Rabu (14/11).

Menjalani kehidupan yang penuh dengan “komunikasi yang tidak jujur adalah masalah serius karena hal ini mengganggu hubungan dan oleh karena itu menghalangi cinta kasih,” kata Paus.

Paus melanjutkan rangkaian pembicaraannya tentang Sepuluh Perintah Allah. Kali ini fokusnya adalah perintah “Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu.” Menurut Katekismus Gereja Katolik, perintah ini berarti tidak boleh salah mengartikan kebenaran.

“Kita selalu berkomunikasi,” baik dengan kata-kata, gestur, perilaku seseorang dan bahkan dengan diam atau absen, kata Paus. Orang berkomunikasi melalui siapa mereka, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Artinya, orang selalu berada pada persimpangan, “bertengger” antara berkata benar atau berbohong.

“Tetapi apa makna kebenaran?” tanya Paus.

Tulus saja tidak cukup, kata Paus, karena seseorang bisa tulus akan suatu keyakinan yang tidak benar. Dan menjadi benar juga tidak cukup karena seseorang bisa menyembunyikan makna sesungguhnya dari sebuah situasi di balik begitu banyak detil yang tidak signifikan.

Kadang orang berpikir bahwa mengungkap urusan dan informasi rahasia orang lain itu wajar saja, kata Paus, karena “saya hanya menyampaikan kebenaran.”

Namun gosip menghancurkan persekutuan dengan bersikap tidak bijaksana dan tidak pengertian, kata Paus.

Lidah itu seperti pisau, kata Paus, dan “gosip itu membunuh,” menghancurkan orang dan reputasi mereka.

“Lantas, apa itu kebenaran?” tanya Paus.

Model dasar dari kebenaran adalah Yesus yang datang ke dunia “untuk memberi kesaksian akan kebenaran.” Seperti Ia mengatakan kepada Pontius Pilatus: “Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku,” demikian menurut Injil Yohanes (18:37).

Meneladani Yesus berarti menjalani hidup “dalam Roh kebenaran” dan menjadi saksi akan kebenaran, kasih pengampunan dan kesetiaan Allah, kata Paus.

“Setiap orang memperlihatkan atau menyembunyikan kebenaran dalam setiap tindakan mereka – mulai dari situasi kecil setiap hari hingga pilihan serius,” kata Paus. Maka manusia perlu bertanya kepada diri mereka apakah mereka jujur dan dan benar dalam kata-kata dan perbuatan mereka, “atau apakah saya seperti seorang pembohong yang menyembunyikan kebenaran?”

“Umat Kristen bukanlah laki-laki dan perempuan yang luar biasa. Tetapi mereka adalah anak-anak Bapa Surgawi yang adalah baik, tidak mengecewakan dan mengisi hati ini dengan cinta kasih kepada Saudara-Saudari kita,” kata Paus.

“Kebenaran bukan disampaikan dengan perkataan. Kebenaran adalah cara menjadi seorang manusia, cara hidup. Dan kalian melihatnya dalam setiap perbuatan,” kata Paus.

“Tidak menjadi pendusta berarti menjalani hidup seperti anak-anak Allah yang tidak pernah menyangkal” atau menentang dirinya dan tidak pernah berkata bohong,” kata Paus.

Ini adalah menjalani hidup dalam cara di mana setiap perbuatan mengungkap “kebenaran agung bahwa Allah adalah Bapa dan bahwa kalian bisa mempercayai-Nya,” kata Paus. Allah “mencintai saya, Ia mencintai kita dan (dengan demikian) kebenaran saya bertumbuh, saya menjadi orang yang jujur dan bukan pembohong.”

Pecandu Judi Hong Kong Bertobat Setelah Peneguhan Iman

Kam, 15/11/2018 - 16:58

Kecanduan berjudi tidak hanya merusak kehidupan para pecandu tetapi juga menghancurkan keluarga yang mengakibatkan terus bertambahnya pasangan yang menjadi korban mencari bantuan dari lembaga Katolik dan lembaga pendukung lainnya, demikian menurut survei terbaru Pusat Konseling Karitas yang menangani pecandu judi di  Hong Kong.

Lembaga ini  merilis hasil survei pada 8 November. Dikatakan lebih banyak pasangan yang meminta bantuannya sejak agensi itu diluncurkan pada 2003, dengan banyak istri mengeluh depresi, kesengsaraan ekonomi, dan kerusakan nyata atau potensial dalam hubungan keluarga dan hubungan sosial lainnya .

Pada konferensi pers, satu pasangan berbagi pengalaman mereka dalam menangani efek kerusakan akibat kecanduan judi pasangan dan bagaimana iman Katolik mereka telah membantu keluarga tetap bersama.

Sang suami, Yin, mengatakan ia  mulai memasang taruhan sebesar HK$50,000 ( 96,6 juta rupiah) pada satu waktu selama dekade terakhir, sampai berada pada satu titik di mana ia terpuruk hutang HK$77,000 ( Rp 144 juta).

Dia bahkan terpaksa pensiun dini dan menggunakan uang pensiunnya untuk menjaga kreditornya tetap aman. Tetapi meskipun menggunakan dua pertiga dari uang pensiun untuk melunasi utangnya, dia mengakui bahwa dia terus berjudi.

Nyonya Yin mengatakan kondisi ini telah memberikan beban besar pada keluarga mereka.

“Saya merasa tidak berdaya dan sering bertengkar dengannya,” katanya.

“Saya harus mulai bekerja, karena utangnya terus meningkat. Saya meminjam uang dari teman-teman dan kerabat kami sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan.”

Dia mendorong suaminya untuk mengunjungi lembaga tersebut untuk menerima konseling pada tahun 2014. Dengan bantuan pekerja sosial, dan dukungan umat parokinya, Yin berhasil menghentikan kecanduannya dalam setahun.

“Dengan keyakinan saya pada Tuhan, saya merasa lebih aman dan lebih bisa mentolerir kelemahan suami saya dengan rasa cinta dan kesabaran yang lebih kuat,” katanya. “Sekarang saya berdoa untuknya setiap hari dan berharap Tuhan terus membimbing kita.”

“Keyakinan saya telah membuat saya lebih rendah hati dan menghormati orang lain,” kata Yin, menambahkan dia membagikan cerita ini  untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya perjudian.

Sekitar 86 persen responden dalam jajak pendapat Lembaga Konseling ini dari 1.074 pasangan di Hong Kong adalah perempuan. Tujuh dari 10 yang menjawab melakukan pekerjaan sebagai karyawan yang menerima gaji sementara sisanya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Masing-masing diperbolehkan untuk memilih beberapa jawaban. Hasilnya menunjukkan bahwa 93 persen merasa terganggu secara emosional dan tidak aman sebagai akibat dari perjudian yang terus menghantui pasangan mereka; 88 persen mengatakan mereka hidup dalam ketakutan karena sejumlah hutang mereka; dan 30 persen memendam pikiran untuk bunuh diri.

Selain itu, 79,5 persen khawatir keluarga mereka akan berantakan, 78 persen menggambarkan diri mereka sebagai “pecundang,” dan 89,5 persen mengatakan mereka sering bertengkar dengan pasangan mereka sebagai akibat dari kebiasaan judi mereka.

Lebih dari 71 persen mengaku mereka secara rutin mengabaikan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan keluarga mereka; 66 persen mengatakan mereka mencoba menyembunyikan kebiasaan judi pasangan mereka dari kerabat dan teman-teman; 44 persen merasa mereka harus bersembunyi dari keluarga dan teman-teman mereka, entah karena malu atau karena mereka berhutang uang kepada mereka; dan 31 persen melampiaskan rasa frustrasi mereka pada kecanduan judi pasangan mereka pada anak-anak mereka.

Selain itu, 91 persen pasangan merasa standar hidup keluarga terus menurun sejak perjudian pasangan mereka tak terkendali lagi; 68 persen mengatakan masalah itu mempengaruhi pekerjaan mereka; 56 persen telah meminjam uang dari kerabat atau teman untuk melunasi utang judi pasangan mereka; 46 persen terpaksa menjual sebagian dari harta mereka; dan 30 persen mengatakan mereka dilecehkan oleh orang-orang yang berhutang judi kepada mereka.

Alfred Chan Chi-wah, seorang Kounselor senior di Lembaga itu, mendorong pasangan-pasangan penjudi biasa untuk terus mencari dukungan emosional dari agensi seperti dirinya.

Dia mengatakan mereka juga dapat mengambil manfaat dari belajar cara-cara baru menangani kecanduan pasangan mereka, keterampilan yang diajarkan pusat Konseling itu secara gratis.

Lembaga  ini didanai oleh Dana Ping Wo dari Biro Dalam Negeri Hong Kong dan telah menyediakan layanan konseling perjudian sejak 15 Oktober 2003.

Dalam 15 tahun terakhir, telah memberikan konseling kepada lebih dari 10.000 penjudi dan pasangan mereka di Wilayah Pemerintahan Khusus China itu.

Politisi Perempuan Inginkan Peran yang Lebih Besar di Bangladesh

Kam, 15/11/2018 - 16:40

Mendekati waktu pemilu nasional bulan depan, politisi perempuan Bangladesh telah menyerukan representasi perempuan yang lebih baik di parlemen dan peran yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan.

Bangladesh akan mengadakan pemilihan pada 30 Desember, menurut Komisi Pemilihan pada 12 November. Ini akan menjadi pemilu ke-11 sejak Bangladesh merdeka dari Pakistan pada 1971.

Sekitar 10.000 kandidat mencalonkan diri dari partai politik besar seperti Liga Awami yang berkuasa, partai politik tertua dan terbesar, dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), partai terbesar kedua.

Jatiya Sangsad (Majelis Nasional) memiliki 350 kursi termasuk 50 kursi khusus untuk wanita. Saat ini memiliki 18 anggota parlemen perempuan yang dipilih secara langsung.

Undang-undang representasi Rakyat dalam pemerintahan 2009, undang-undang yang mengatur regulasi untuk perwakilan politik di Bangladesh, mengharuskan semua partai politik untuk memastikan 33 persen perwakilan perempuan dalam keanggotaan mereka, di parlemen dan di komite parlemen pada 2020. Namun, politisi perempuan mengatakan partai gagal mencapai batas itu.

Selama seminar di Dhaka pada 13 November, sekitar 50 politisi perempuan dari partai-partai besar termasuk Liga Awami dan BNP menuduh bahwa partai-partai cenderung memberi perempuan pos-pos kecil dan menolak keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Democracy International, kelompok advokasi demokrasi dan advokasi hak asasi manusia yang berbasis di AS, menyelenggarakan seminar yang berjudul “Memajukan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemilihan Nasional,” yang disponsori oleh USAid dan UKAid.

“Perempuan masih diperlakukan sebagai perempuan, bukan sebagai manusia, oleh semua partai politik,” kata Selima Hossain, mantan menteri dan wakil ketua BNP, pada seminar itu, menurut laporan surat kabar Dhaka Tribune.

“Saya telah menduduki reservation seats untuk dua priode terakhir dan saya menghargai keberadaannya, tetapi tidak bijaksana untuk berpikir bahwa perempuan tidak dapat dipilih secara langsung di daerah pemilihan,” kata anggota parlemen Liga Awami, Sofura Begum.

Dipika Samaddar, seorang Kristen Baptis yang mencalonkan diri dari partai Liga Awami dari di daerah pemilihan Barishal-2 di Bangladesh selatan, memiliki pandangan yang sama.

“Seorang anggota parlemen yang dipilih langsung berhak atas kehormatan besar, hak dan dukungan publik untuk bekerja untuk perubahan yang lebih baik dalam masyarakat, karena anggota parlemen yang memiliki reservation seats yang disediakan tidak dapat diharapkan. Dunia telah berubah dan para wanita di Bangladesh juga. Mereka berhak mendapatkan perwakilan politik yang lebih baik untuk kebaikan. negara, “kata Samaddar kepada ucanews.com.

Peminggiran perempuan dari representasi yang lebih baik adalah hasil dari pola pikir patriarkal, kata Rita Roseline Costa, dari komisi Perempuan Konferensi Waligereja Bangladesh.

“Perempuan telah mengalami perkembangan yang jauh dalam hal kontribusi mereka di masyarakat, negara dan dunia. Di negara-negara maju perempuan memiliki peran yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan, tetapi dalam masyarakat yang didominasi laki-laki seperti Bangladesh perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Peran mereka dalam kepemimpinan terbatas dan seringkali bersifat ornamental, “kata Costa kepada ucanews.com.

“Seorang wanita yang kompeten dapat melayani masyarakat setara dengan laki-laki. Bangsa kita hanya bisa makmur jika kita dapat memastikan perempuan diizinkan untuk memainkan peran mereka dalam masyarakat dengan benar.”

Analis politik Rasheda Rawnak Khan mengatakan, sebuah arena untuk menunjukkan kemampuan diperlukan bagi perempuan dalam politik.

“Perempuan di Bangladesh melewati berbagai bentuk diskriminasi sejak dilahirkan. Seringkali potensi mereka tenggelam di tengah suasana yang tidak menguntungkan,” kata Khan kepada ucanews.com.

“Mulai dari tingkat akar rumput, partai politik harus menawarkan perempuan hak dan platform yang setara sehingga mereka dapat menaiki tangga kepemimpinan dan berkontribusi pada masyarakat dan negara.”

Lewat Museum Katedral, Umat KAJ Diajak Pikul Tanggung Jawab Sejarah

Kam, 15/11/2018 - 16:37

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo meresmikan Museum Katedral yang baru selesai direnovasi dan terletak di kompleks Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat pada Rabu (14/11) sore.

Di hadapan para uskup dan sejumlah imam serta umat awam, Mgr Suharyo mengatakan Museum Katedral hendaknya tidak sekedar merupakan tempat menyimpan benda-benda mati namun juga mampu menghidupkan kembali ingatan akan sejarah khususnya di kalangan umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ).

“Harapannya supaya khususnya umat Katolik di KAJ tahu sejarah KAJ yang dimulai 211 tahun yang lalu. Tanpa tahu sejarah, kita tidak akan mampu untuk menggali nilai-nilai, keutamaan-keutamaan yang bertumbuh, berkembang mekar berkat bimbingan Tuhan sampai menjadi KAJ yang sekarang ini,” kata prelatus itu.

“Dengan kata lain, museum ini diadakan dan kemudian ditumbuhkembangkan untuk mengajak seluruh umat Katolik di KAJ khususnya untuk ikut terus memikul tanggung jawab sejarah,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Mgr Suharyo mengajak umat Katolik di KAJ untuk “terus merawat dan mengembangkan nilai-nilai itu menjadi Gereja sebagaimana kita cita-citakan, Gereja KAJ sebagai persekutuan murid-murid Kristus dan sebagai gerakan untuk memaklumkan Kerajaan Allah.”

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo membuka selubung papan nama Museum Katedral. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

 

Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ, pastor kepala Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat, mengatakan peringatan 90 Tahun Sumpah Pemuda dan peringatan syukur Tahun Persatuan KAJ menjadi momentum peresmian Museum Katedral.

“Untuk diketahui sidang pertama Kongres Pemuda II, 27 Oktober 1928, itu berlangsung di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), gedung Pemuda Katolik, yang sekarang di kompleks katedral ini, di aula belakang,” katanya.

Terkait Museum Katedral, Romo Hani menjelaskan bahwa museum ini diprakarsai oleh Romo Rudolphus Kurris SJ dan diresmikan pada 28 April 1991 oleh ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) saat itu yakni Mgr Julius Riyadi Darmaatmadja SJ.

Selanjutnya Museum Katedral dipindahkan ke pastoran yang lama dan soft launching dilakukan pada 20 Agustus bertepatan dengan peringatan 20 tahun tahbisan episkopal Mgr Suharyo, katanya.

“Puji Tuhan, sore hari ini Museum Katedral sudah siap beroperasi dengan konsep bertumbuh. Museum ini terbuka untuk disempurnakan dari waktu ke waktu,” lanjutnya.

Di dalam Museum Katedral terdapat beberapa zona di mana koleksi benda-benda yang berkaitan dengan sejarah Gereja Katolik di Indonesia disimpan. (Katharina R. Lestari, Jakarta)

Kardinal India Dukung LGBT Kembali ke Gereja Katolik

Rab, 14/11/2018 - 16:27

Kardinal Oswald Gracias dari Keuskupan Agung Bombay  menyetujui upaya seorang gay Katolik yang membuka layanan bantuan bagi para lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) untuk kembali ke Gereja Katolik.

Kardinal Gracias, salah dari sembilan anggota dewan penasehat Paus Fransiskus, mengatakan dia senang mengetahui tentang rencana itu dari Wendell Rodricks, seorang perancang busana Internasional .

“Ini adalah langkah besar untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada komunitas LGBT karena mereka adalah warga kita sendiri,” kata kardinal, yang juga Ketua Presidium Konferensi Waligereja India.

Rodricks, 58, bertemu Kardinal Gracias pada 31 Oktober. Dia mengatakan itu sambil  “meneteskan air mata ketika Kardinal Gracias memberkati saya dan rencana saya untuk mulai menjadi jalur bantuan  bagi anggota LGBT.”

Rodricks dianugerahi Padmashree, salah satu penghargaan sipil India Kasta atas, pada tahun 2014 atas kontribusinya di pentas internasional pada perancangan busana India.

Sebagai seorang Katolik, dia menghadiri Misa setiap hari, lalu merancang bagaimana caranya untuk membawa kembali minoritas seksual yang tersesat dari gereja karena “sikap negatif” gereja terhadap mereka di masa lalu. “Dengan persetujuan dan restu Kardinal Gracias, layanan bantuan kami akan menjangkau orang-orang ini dan keluarga mereka,” kata Rodricks.

Dia mengatakan sebagai remaja dia dan teman – teman senasib seperti dia banyak menderita di gereja dan masyarakat. Saluran bantuan akan membawa mereka menyadari bahwa mereka adalah anggota penuh dari gereja meskipun orientasi seksual mereka berbeda, katanya.

“Saya tidak ingin mereka mengalami apa yang saya alami. Saya merasa seperti orang berdosa, bahwa saya tidak layak untuk menjadi Katolik dan saya hidup dalam rasa bersalah dan malu karena kutukan,” kata Rodricks, yang tumbuh dalam keluarga Katolik tradisional di Goa, bekas koloni Portugis.

Kecaman itu memaksa ratusan umat Katolik LGBT  melarikan diri dari gereja.

“Banyak yang mabuk-mabukan, beberapa terpengaruh obat-obatan dan beberapa yang lain mencoba bunuh diri … Itu tidak adil, perlakuan tidak adil,” kata Rodricks.

“Aku kenal seorang bocah lelaki yang mengaku kepada pastor Katolik bahwa dia gay. Pastor itu menyuruhnya keluar. Ke mana dia harus pergi? Katakan padaku.”

Kardinal mengatakan banyak hal telah berubah di India dan gereja. Pengadilan tinggi India pada 6 September memutuskan bahwa seks gay konsensual antara dua orang dewasa tidak dapat dianggap sebagai kejahatan. Ini juga menimpa hukum era Inggris 157 tahun yang mengkriminalisasi seks gay.

Putusan itu memicu kegembiraan di kalangan anggota komunitas LGBT.

“Saya telah menyarankan para imam dan paroki kami untuk memberi perhatian dan belas kasih kepada anggota LGBT,” kata Kardinal Gracias. Namun, katanya, gereja tidak mengakui pernikahan gay. “Bagi kami perkawinan adalah untuk prokreasi dan saling mendukung dan itu tidak berubah,” katanya.

Virginia Saldanha, sekretaris Forum Teolog Perempuan India dan Ecclesia Perempuan di Asia, percaya bahwa gereja perlu berbuat lebih banyak untuk para warga LGBT.

“Sudah saatnya gereja mulai menunjukkan kepekaan terhadap umat Katolik minoritas seksual di paroki-paroki kami, mengakui dan menerima mereka,” katanya.

Saldanha mengatakan gereja harus mengintegrasikan minoritas seksual ke dalam kursus persiapan pernikahan biasa “sehingga pasangan tidak malu ketika anak-anak seperti itu dilahirkan dari Rahim mereka.”

Otoritas China Kembali Menahan Uskup Wenzhou

Rab, 14/11/2018 - 11:50

Uskup Peter Shao Zhumin dari gereja bawah tanah di China bagian timur kembali ditahan oleh petugas Biro Urusan Etnis dan Agama Yueqing.

Ini adalah kedelapan kalinya uskup dari Keuskupan Wenzhou di provinsi Zhejiang itu ditahan oleh otoritas setempat sejak tahun 1999 ketika dia masih menjadi seorang imam.

Seorang sumber, John, mengatakan kepada ucanews.com bahwa uskup berusia 55 tahun itu ditangkap pada pagi hari 9 November oleh petugas Biro Urusan Etnis dan Agama Yueqing.

“Pihak berwenang tidak menjelaskan alasannya, hanya mengatakan bahwa uskup akan dikembalikan ke keuskupan dalam 10 hingga 15 hari,” katanya.

Tapi dia curiga alasannya mungkin terkait dengan orang-orang Wenzhou yang merayakan perayaan peringatan Uskup James Lin Xili di makamnya di Yueqing.

Uskup Lin, uskup pertama Wenzhou, secara rahasia ditahbiskan pada 4 Oktober 1992. Uskup bawah tanah itu meninggal pada 4 Oktober 2009, pada peringatan ke-17 tahbisannya.

John mengatakan bahwa pada 4 November, Uskup Shao dan tiga imam pergi ke Yueqing untuk misa konselebrasi di makam Uskup Linyang dan dihadiri oleh 500 orang umat. “Personil Biro Urusan Etnis dan Agama Yueqing dan petugas keamanan berada di tempat itu dan menyaksikannya. Setelah Misa, Uskup Shao dan salah satu imam dipanggil untuk berbicara dan mereka bertanya mengapa begitu banyak anggota gereja Wenzhou yang hadir,” kata John.

Mulai 1-8 November setiap tahun, para anggota paroki di Keuskupan Wenzhou pergi ke Yueqing untuk mengenang almarhum uskup Lin dan imam yang dimakamkan di sana, katanya.

John mengatakan persoalan dengan Yueqing belum pernah terjadi sebelumnya dan dia bertanya-tanya apakah itu terkait dengan kunjungan baru-baru ini oleh tim inspeksi agama yang dikirim oleh komite pusat Partai Komunis China.

“Biro Urusan Agama Wenzhou selalu ingin menahan uskup Shao, tetapi tidak ada jalan. Mereka melempar persoalan ini ke kantor Yueqing,” kata Thomas, seorang sumber lain.

Dia mengatakan, pihak berwenang awalnya ingin membawa Uskup Shao pada 4 November tetapi uskup itu mengatakan kepada mereka bahwa dia sedang sibuk hingga 8 November dan memohon untuk tidak pergi bersama mereka.

Thomas juga mengatakan pihak berwenang “sebelumnya akan memberitahu sang uskup bahwa dia akan ditahan dan akan memanggil kami untuk mengirim pakaian dan kebutuhannya sehari-hari keesokan harinya, tetapi kali ini mereka tidak melakukannya.”

John mengatakan umat berdoa untuk Uskup Shao sebagai “kita tidak tahu apakah uskup akan kembali seperti yang mereka katakan.”

Uskup Shao pertama kali dibawa pergi oleh pemerintah pada tahun 1999. Sebelum dia dilantik menjadi uskup oleh Vatikan menyusul kematian pendahulunya, Uskup Vincent Zhu Weifang, pada September 2016, dia telah dibawa pergi lima kali.

Pada bulan september 2016, dia ditahan oleh petugas keamanan untuk mencegahnya memimpin pemakaman Uskup Zhu dan Uskup Anthony Xu Jiwei dari Taizhou.

Pada 12 April 2017, pihak berwenang sekali lagi menahan Uskup Shao untuk mencegahnya memimpin Misa untuk pemberkatan minyak suci pada Kamis Putih. Dia dibebaskan lima hari kemudian tetapi ditahan lagi pada 10 Mei.

Pada 11 September 2017, Uskup Shao mengatakan di akun WeChat bahwa dia berada di rumah sakit untuk menjalani operasi telinga dan mendesak orang-orang untuk tidak mengunjunginya tetapi ia  meminta mereka mendoakannya. Namun, tidak sampai 3 Januari 2018, pihak berwenang mengakhiri penahanannya.

Pemerintah telah berulang kali meminta Uskup Shao untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA) tetapi dia selalu menolak karena dia percaya bahwa prinsip-prinsip CCPA tidak konsisten dengan doktrin Katolik.

Zhejiang adalah salah satu provinsi Kristen yang paling penting di Cina dan diperkirakan memiliki sekitar 2 juta orang Kristen. Kota Wenzhou di provinsi ini dikenal sebagai “Yerusalem Cina.” Kota ini memiliki sekitar 150.000 umat Katolik tetapi telah dimonitor dan ditekan oleh pihak berwenang untuk waktu yang lama.

Vietnam Adili Aktivis Katolik atas Tuduhan Menghina Bendera

Rab, 14/11/2018 - 11:24

Kelompok hak asasi manusia mengecam langkah pemerintah Vietnam mengadili  seorang blogger dan aktivis Katolik yang terkenal yang dituduh “menghina” bendera nasional.  Mereka menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap kebebasan  mengekspresikan pandangannya.

Huynh Thuc Vy akan menjalani persidangan pada 22 November karena “menghina lambang negara berdasarkan Pasal 276 kitab hukum pidana,” demikian pengumuman dari Kantor  Pengadilan Negeri Buon Ho di provinsi Dak Lak.

Jika terbukti, Vy menghadapi “pendidikan ulang” selama enam bulan hingga tiga tahun  penjara.

Vy, salah satu pendiri Vietnam Women for Human Rights, sebuah kelompok masyarakat sipil domestik yang bekerja untuk hak-hak perempuan setempat, telah menjalani tahanan rumah sejak Agustus setelah polisi menahannya dan menyita ponsel, laptop, dan kamera miliknya.

Dia sebelumnya menolak panggilan polisi untuk menjawab sejumlah pertanyaan.

Polisi ingin berbicara dengannya tentang foto yang dia unggah di Facebook pada bulan September 2017, yang menampilkan dirinya dan bendera nasional yang dilumuri cat putih.

Ibu berusia 33 tahun itu mengatakan “Saya menyemprotkan cat pada bendera untuk melambangkan kebebasan mengekspresikan pandangan saya. Ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang mengungkapkan keyakinan saya bahwa semua orang Vietnam memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. “

Vy melalui facebooknya mengatakan bahwa dia tidak khawatir tentang persidangan. “Kesehatan dan bisnis saya adalah hal yang paling penting sekarang,” kata “pembangkang” yang mencari nafkah sebagai pemasok kopi.

Imam Katolik dan aktivis hak asasi manusia, Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, mengkritik  pemerintah karena secara sewenang-wenang menuduh Vy dengan menggunakan Pasal 276 yang telah dicabut dalam amandemen 2015 terhadap hukum pidana.

“Vy menyatakan pandangan politiknya dan tidak melanggar hukum karena konstitusi memungkinkannya untuk bebas berbicara,” kata Pastor Thanh.

Dia mengatakan sangat tidak adil untuk menghukum perempuan itu dengan tuduhan seperti itu, sementara banyak penggemar sepak bola melilitkan bendera nasional di sekitar pantat mereka di tempat umum dan tidak dituntut apa – apa.

Dia mengatakan Vietnam tidak bangga dengan bendera ini, yang merupakan simbol dari penderitaan yang dialami oleh orang-orang sejak penyatuan kembali negara itu pada tahun 1975.

Banyak pembela hak asasi , masyarakat sipil dan kelompok agama serta aktivis mengatakan bahwa bendera nasional yang terkait dengan revolusi yang dipimpin komunis untuk mengambil alih kekuasaan tidak dipilih oleh rakyat.

“Negara yang diwakili oleh bendera adalah sebuah negara yang dikuasai oleh partai totaliter yang mencabut warga sipil dari semua hak dasar kebebasan,” kata mereka dalam sebuah petisi. Warga  dipaksa untuk menghormati bendera yang melayani pemerintah tirani, mereka menambahkan.

Mereka mengutuk pihak berwenang yang korup menerima suap memberi kesempatan besar kepada  perusahaan yang menyebabkan polusi merajalela, Sudah  tak terhitung banyaknya jumlah tahanan hati nurani yang ditahan polisi di balik jeruji besi, yang secara terbuka menyerang aktivis hak asasi dan menyiksa mereka di tahanan.

Mereka mengatakan tindakan Vy mencemari bendera pemerintah yang dikuasai satu partai yang bertujuan untuk tidak menghasut pemirsa untuk menggunakan kekerasan, menyebabkan kerusuhan atau bahaya bagi keamanan publik.

“Perilakunya hanya menyatakan ketidaksetujuan yang paling kuat atas kegagalan pemerintah dalam manajemen negara,” kata mereka menambahkan bahwa patriot harus memiliki kewajiban untuk memprotes kebijakan pemerintah yang salah.

“Kami meminta pemerintah untuk membatalkan penuntutan terhadap Vy dan mengakhiri tindakan keras terhadap para pembangkang lokal,” kata mereka.

Generasi Milenial Berkomitmen Merawat Kemajemukan 

Sel, 13/11/2018 - 15:27

Sekitar 150 remaja yang tergabung dalam Sahabat Milenial Indonesia (SAMINDO) telah berjanji menjadi “agen-agen sosial pemersatu” dan “agen-agen literasi digital” untuk merawat kemajemukan di tengah meningkatnya perpecahan sosial dan intoleransi khususnya di bidang politik yang mengancam persatuan bangsa.

Komitmen mereka disampaikan pada acara Bincang Anak Muda dengan tema “Promosi Toleransi” yang diselenggarakan oleh SAMINDO dan Setara Institute for Democracy and Peace di Gedung Conclave, Jakarta Selatan, pada Minggu (11/11).

“Dalam dua tahun terakhir, kami – generasi muda – merasa cemas dengan berbagai peristiwa sosial, politik, hukum, budaya dan berbagai peristiwa yang diperagakan oleh elit-elit politik republik. Kami juga cemas dengan sebagian generasi muda yang terpapar virus intoleransi, radikalisme dan terorisme,” kata Fikrah Fakhrullah, seorang mahasiswa di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta Timur, saat membacakan “Deklarasi Milenial untuk Indonesia Majemuk” pada acara tersebut.

Percaya bahwa masa depan bangsa hanya bisa dibangun oleh persatuan dan bahwa teknologi informasi bisa menjadi instrumen pemajuan peradaban manusia, Fikrah mengatakan anggota SAMINDO berkomitmen untuk “menjadi agen-agen sosial pemersatu di lingkungan sosial masing-masing” dan “menjadi agen-agen literasi digital yang mempromosikan penggunaan teknologi informasi termasuk media sosial secara bijaksana.”

Berbicara kepada ucanews.com di sela-sela acara, Fikrah mengatakan banyak politisi yang saat ini menggunakan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) untuk menyerang satu sama lain.

“Katanya penistaan agama dan sebagainya. Contohnya Ahok. Saya kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Ini bisa memecah-belah nantinya,” katanya.

Ahok adalah sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI Jakarta. Pada Mei 2017, ia divonis hukuman penjara selama dua tahun saat mencalonkan diri sebagai gubernur untuk periode kedua karena terbukti bersalah telah melakukan penistaan terhadap Alquran.

Sebelum vonis dijatuhkan kepada Ahok, rangkaian aksi protes masif digelar oleh kelompok Islam garis keras dengan menggunakan isu agama dan suku untuk menjatuhkannya.

“Politik sekarang sangat kejam, menggunakan isu SARA. Masyarakat diadu-domba dengan berita hoaks. Deklarasi tadi benar-benar bermanfaat bagi saya pribadi,” kata Patrick Santoso, seorang anggota SAMINDO.

Ia pun berjanji akan menyampaikan berita-berita valid.

“Sebagai penerus bangsa, generasi milenial, saya pasti melakukan yang terbaik. Saya bakal membagikan berita-berita yang valid dan tidak menyebarkan hoaks. Saya akan membaca berita dulu dengan baik baru kemudian mengeskposnya,” katanya.

Sementara itu, Disna Riantina, penggagas SAMINDO, mengatakan komitmen generasi milenial itu disampaikan setelah survei yang dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Peace mengungkapkan persepsi mengkhawatirkan di kalangan anak muda di Indonesia.

Pada 2015 lalu, Setara Institute for Democracy and Peace melakukan sebuah survei terhadap 684 siswa sekolah menengah umum negeri di Jakarta dan Bandung. Menurut survei ini, 7,2 persen, atau 1 dari 14 siswa, setuju dengan gerakan ISIS.

“Itu sangat berbahaya karena generasi muda sebagai korban, bukan pelaku utama. Generasi muda itu orang yang gampang sekali terpapar informasi negatif, maka dengan modal gadget mereka bisa menyebarkan tanpa berpikir lebih luas,” kata Disna.

Ia mengatakan pemilihan umum presiden dan legislatif yang akan digelar tahun depan merupakan momentum yang tepat bagi SAMINDO untuk menyampaikan komitmen mereka.

 

Paus Meminta Wartawan untuk Jaga Etika, Hindari Pesimisme

Sel, 13/11/2018 - 15:14

Paus Fransiskus meminta para wartawan Katolik untuk menerobos setiap “dinding” kegelisahan dan kepasrahan, dan membantu dunia untuk menyadari bahwa orang-orang perlu saling menjaga satu sama lain karena mereka semua adalah bagian dari satu keluarga manusia.

Dia juga mendesak mereka untuk terus menyuarakan ketidakadilan, mengikuti standar etika dan menempatkan manusia di tempat pertama.

Paus mengatakan hal itu pada 9 November selama audiensi dengan sekitar 340 mahasiswa, alumni dan para dosen Institute for the Promotion of Young Journalist -sebuah sekolah jurnalisme Katolik yang berbasis di Munich. Sekolah ini didirikan 50 tahun yang lalu, setelah Konsili Vatikan II, untuk memberikan pelatihan profesional kepada orang Kristen di bidang jurnalisme, media dan komunikasi, baik untuk media gereja atau sekuler.

“Sebagai jurnalis Kristen, Anda menonjol karena pendekatan positif Anda terhadap orang lain dan etika profesional Anda,” kata paus kepada kelompok itu.

Paus mengatakan pekerjaan itu lebih dari sekadar sebuah profesi. Ini adalah tanggung jawab dan komitmen, terutama saat ini ketika jurnalisme menjadi terlalu mudah “membiarkan diri terbawa oleh opini populer, mudah menyerah dan pesimisme yang melumpuhkan dan membutakan.”

“Karena terlalu biasa, kita tidak lagi berdiri melawan kejahatan. Kita membiarkan segala sesuatu apa adanya atau membiarkan orang lain memutuskan bagaimana mereka seharusnya,” kata paus, mengutip nasihat apostolik yang dia terbitkan “Gaudete et Exsultate” (Bersukacita dan Bergembiralah), yang menegaskan perlunya keberanian, semangat dan inspirasi untuk melawan rayuan untuk  berpuas diri.

Paus mendorong para wartawan untuk berdoa bagi keterbukaan dan keberanian, atau “parresia,” dari Roh Kudus yang membantu kita percaya kepada kebenaran Kristus yang membuat kita bebas.

“Marilah kita melewati tembok kesedihan dan sikap pasrah dan mari membantu orang membuka mata dan telinga mereka dan, di atas segalanya, hati mereka sehingga mereka dapat saling melihat satu sama lain dan menyadari bahwa mereka adalah putra dan putri dari seorang Bapa,” katanya. .

“Terima kasih, karena sebagai jurnalis, Anda mengarahkan pandangan Anda kepada orang-orang, dan Anda menyatakan ketidakadilan sebagai ketidakadilan,” katanya.

“Terima kasih juga karena berbicara tentang hal-hal yang indah,” yang mungkin tidak diterbitkan di halaman depan, tetapi masih menempatkan manusia dalam sorotan.

Paus sangat berterima kasih kepada mereka karena memperhatikan apa yang dikerjakan gereja dan berharap mereka akan terus melakukan “jurnalisme humanis.”

Halaman