UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 37 mnt yang lalu

Umat Katolik Makau Tolak Pengesahan RUU Reproduksi Artifisial

2 hours 41 mnt yang lalu

Komisi Keluarga, Perkawinan dan Kehidupan Keuskupan Makau menyampaikan 1.500 tandatangan dan sebuah pernyataan tertulis kepada pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tentang teknologi reproduksi bantuan.

Komisi mempertegas sikap penolakannya terhadap konsepsi artifisial dan berbagai teknologi yang digunakan untuk menciptakan kehidupan dan yang melanggar martabat manusia.

November lalu, Badan Kesehatan Makau mengumumkan bahwa sebuah konsultasi publik terkait pengesahan RUU itu akan dilakukan selama 40 hari sejak 4 Desember hingga 2 Januari.

Menurut para pejabat, konsultasi publik tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat memahami tujuan pengesahan RUU serta isi RUU yang relevan khususnya beberapa hal terkait isu etis yang kontroversial.

Uskup Makau Mgr Stephen Lee Bun-sang mengatakan kepada media setempat pada 20 Desember lalu bahwa teknologi reproduksi bantuan merupakan sebuah “kotak Pandora” yang memiliki banyak isu etis yang menuntut pertimbangan secara matang dari pemerintah. Jika tidak, banyak masalah “akan tidak terkendali dan berdampak besar bagi kehidupan manusia.”

“Tanggung jawab keuskupan hanya menyampaikan penilaian etis kepada semua orang,” kata prelatus itu.

Komisi itu mengadakan simposium pada 4 Januari lalu untuk menjelaskan dampak dari pengesahan RUU tersebut.

Suster Juliana Devoy dari Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik mengutip dogma Katolik yang menyatakan bahwa menciptakan kehidupan melalui sarana tidak alami itu merampas hak Allah.

Ia menggambarkan sikap Gereja terkait inseminasi artifisial dan teknologi terkait sebagai hal yang “sungguh tidak bisa diterima.” Ia juga mengutip “Donum Vitae” – Hormat terhadap Hidup Manusia Tahap Dini dan Martabat Prokreasi – untuk menjelaskan bahwa sikap ini merupakan kebenaran akan iman Katolik yang tegas dan teguh.

Seorang pembicara lain dalam simposium itu, Pastor Domingos Un Wai-meng, menjelaskan bahwa teknologi reproduksi bantuan memberi tantangan bagi hubungan etis antar-umat manusia karena melibatkan donasi sperma, sel telur atau embrio di luar pasangan suami-isteri. Akibatnya, hal ini akan menghancurkan struktur keluarga alami.

Ia mengatakan tidak ada langkah yang bisa diambil saat ini untuk melindungi hak hidup manusia yang diciptakan oleh teknologi reproduksi bantuan karena RUU itu menetapkan status donor agar disimpan secara rahasia selamanya sehingga anak tidak akan pernah tahu siapa orangtua biologisnya.

“Kita dihadapkan pada perdagangan manusia, tapi teknologi reproduksi bantuan merupakan cara lain untuk melakukannya. Ini suatu pelanggaran moral, maka kami menentangnya,” kata imam itu.

Pada 7 Januari lalu, komisi itu mengumpulkan tandatangan di semua paroki untuk melindungi “martabat manusia, nilai kehidupan dan menjaga etika sosial.”

 

Di Vietnam, Pengadilan Pertegas Hukuman Penjara Aktivis Katolik

4 hours 31 mnt yang lalu

Pengadilan Propinsi Nghe An di Vietnam mendapat kritikan keras setelah mempertegas hukuman penjara lima tahun untuk seorang aktivis Katolik.

Pada 15 Januari lalu, pengadilan menegaskan kembali hukuman penjara untuk Nguyen Van Oai serta hukuman percobaan empat tahun atas tuduhan melawan aparat keamanan dan melanggar hukuman percobaan sebelumnya.

Hanya ibu dan istri Oai yang bisa menghadiri proses persidangan. Sementara kerabat dan pendukungnya dilarang masuk dan hanya menunggu di luar ruang sidang. Bahkan mereka mendapat penjagaan ketat dari polisi dan aparat keamanan.

Sedikitnya lima pendukung Oai dipukul dan ditahan di sebuah kantor polisi, kata sejumlah saksi mata.

Polisi juga menyita sejumlah spanduk yang berisi dukungan untuk Oai dan telepon seluler milik beberapa orang.

Selama sidang berlangsung, para pendukung Oai memanjatkan doa dan melambungkan pujian di luar ruang sidang.

Pengacara Oai, Ha Huy Son, mengatakan seusai sidang bahwa pengadilan telah menghukum Oai secara ilegal.

Ia mengatakan polisi dan para penguasa melanggar hukum ketika mereka secara sewenang-wenang masuk ke rumah Oai tanpa ijin berkali-kali. “Oai membela diri dengan memaksa mereka keluar dari rumahnya,” kata Son.

“Hal tidak masuk akal lainnya adalah polisi muncul sebagai saksi dalam sidang. Seharusnya tetangga Oai yang menjadi saksi,” lanjutnya.

Ia mengatakan para hakim menolak komentarnya yang menentang hukuman itu.

Ibu Oai, Tran Thi Lieu, mengatakan anaknya memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kepentingan bersama.

“Hukuman itu tidak adil karena anak saya tidak bersalah,” katanya.

Sebelum Oai yang kini berusia 36 tahun ditangkap pada Januari 2017, ia menjalani hukuman percobaan selama empat tahun. Hukuman ini merupakan bagian dari hukuman sebelumnya karena “berusaha menggulingkan pemerintahan.” Untuk itu, ia dihukum penjara sejak 2013 hingga 2015.

Ayah dari satu anak itu berpartisipasi dalam aksi protes anti-Cina dan pemenjaraan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM). Ia juga ikut serta dalam aksi protes menentang perusahaan baja asal Taiwan, Formosa, yang bertanggungjawab atas bencana sampah beracun di sepanjang pantai bagian tengah Vietnam pada April 2016.

Menurut Human Rights Watch (HRW), para penguasa Vietnam seharusnya membatalkan tuduhan pelanggaran terhadap hukuman percobaan untuk Oai dan mengijinkannya pulang.

“Nguyen Van Oai dan banyak pemberani asal Vietnam lainnya mempertaruhkan keselamatan dan kebebasan mereka untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM,” kata Brad Adams, direktur Asia HRW.

HRW mengatakan lebih dari 100 aktivis saat ini dipenjara di negara itu karena menggunakan kebebasan berekpresi, berkumpul, berserikat dan beragama.

 

Uskup Protes Keputusan Konggres untuk Mengubah Konstitusi Filipina

8 hours 13 mnt yang lalu
Seorang uskup terkemuka di Filipina mengeluarkan sebuah pernyataan pastoral pekan ini yang memprotes keputusan Kongres Filipina untuk mengubah konstitusi guna memperpanjang masa jabatan pejabat terpilih. Uskup Agung Socrates Villegas dari keuskupan agung Lingayen-Dagupan, mantan ketua Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa “secara moral tidak pantas” untuk menulis ulang undang-undang dasar sebagai dalih untuk memperpanjang persyaratan jabatan politisi. Dia mengatakan bahwa pemimpin Gereja “tidak sadar bahwa konfigurasi ulang pemerintah dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak berprinsip sebagai dalih untuk memperpanjang masa jabatan mereka.” Prelatus tersebut memperingatkan bahwa ada pejabat terpilih yang bahkan menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan mereka “tak terelakan dan perlu.” Dalam sebuah pernyataan pastoral berjudul “Pedoman Moral Pastoral untuk Umat Katolik Kita,” uskup tersebut mengatakan Gereja menemukan bahwa langkah di Kongres “oportunis dan benar-benar ditolak secara moral.” Dia mengatakan bahwa menghindari batas persyaratan  jabatan  yang ditetapkan oleh konstitusi “akan menjadi kesalahan moral yang serius dan ketidakadilan yang luar biasa.” “Ini adalah posisi moral kita bahwa jika hasilnya adalah rancangan undang-undang dasar yang kredibel, maka pengubah yang merancang piagam dasar masa depan negeri ini akan dikenal karena kejujuran dan ketajaman intelektual mereka,” kata Uskup Agung Villegas. Dia mengatakan mereka yang harus menulis ulang konstitusi, jika perlu, harus “bebas dari kepentingan pribadi yang mungkin membuat hasil karyanya tidak dipercayai.” Ia juga mengingatkan umat Katolik akan “tanggung jawab Kristiani mereka” sebagai warga negara untuk mengetahui masalahnya. “Merupakan kewajiban sebagai orang percaya untuk membuat pilihan yang benar-benar adil, adil secara sosial dan memberdayakan,” kata prelatus tersebut. Pergeseran dari bentuk pemerintahan kesatuan ke federal adalah salah satu janji Presiden Rodrigo Duterte selama kampanye pemilihannya di tahun 2016. Presiden mengatakan bahwa dia perlu “mengkonfigurasi ulang” sistem tersebut untuk memberikan otonomi ke daerah. Duterte mengeluarkan perintah untuk menciptakan sebuah lembaga yang akan meninjau kembali konstitusi dan mengajukan rekomendasi ke Kongres. Dia mengatakan bahwa dia belum menyebutkan nama anggota lembaga yang akan terdiri dari 25 orang. Awal bulan ini, para pemimpin kongres mengumumkan bahwa mereka akan berkumpul sebagai Majelis Konstituante untuk membuat amandemen piagam tersebut. Namun, kelompok aktivis menolak usulan perubahan piagam tersebut, dengan mengatakan bahwa ini adalah upaya Duterte untuk memaksakan sebuah kediktatoran. Renato Reyes, sekjen kelompok kiri Bayan, mengatakan amandemen konstitusi yang diusulkan hanya akan “mengisolasi dan mencabut hak” rakyat dan memberi presiden “kekuatan tak terkendali”. “Duterte memiliki kekuatan eksekutif dan legislatif selama periode sebelum kongres federal  bersidang,” kata Reyes. Dia mengatakan itu persis seperti yang diktator mendiang Ferdinand Marcos saat membuat perubahan konstitusi tahun 1973. Nardy Sabino dari the Promotion of Church People’s Response mengatakan bahwa pendirian negara-negara federal hanya akan melayani kepentingan dinasti politik dan bangsawan. “Federalisme tidak akan memberi kekuasaan kepada rakyat, akan memungkinkan keluarga politik di daerah untuk memerintah dan memiliki kerajaan dan wilayah mereka sendiri,” katanya.

Pemerintah India Ingin Mendirikan Universitas bagi Orang Kristen

11 hours 26 mnt yang lalu

Komisi federal India yang bertugas melindungi minoritas agama telah meminta pendirian universitas yang didanai pemerintah terutama untuk orang-orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen mendukung proposal tersebut.

Komisi Nasional untuk Minoritas dalam laporan tahunannya pada 13 Januari mengatakan bahwa inisiatif semacam itu akan mirip dengan Universitas Muslimah Aligarh dan Universitas Jamia Millia Islamia yang telah didanai negara tersebut.

Komisi tersebut mencari program bantuan keuangan tujuh tahun untuk mendirikan universitas baru bagi komunitas Kristen, yang telah mengelola fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan mereka sendiri.

Ketua Komisi Syed Ghayorul Hasan Rizvi mengatakan bahwa universitas-universitas yang didanai pemerintah memprioritaskan pendidikan untuk orang-orang Kristen sementara juga mengakui siswa dari agama lain.

Komisi tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja sama dengan Gereja Katolik di India, yang mengelola sekitar 400 perguruan tinggi dan 15.000 dari 36.000 sekolah yang dikelola oleh orang Kristen.

“Ini adalah langkah yang disambut baik dan universitas yang didedikasikan untuk orang Kristen dapat membantu kemajuan pendidikan orang Kristen yang miskin finansial,” kata Uskup Vincent Barwa, ketua Komisi Minoritas Etnis and Orang Dalit  Konferensi Waligereja  India.

India memiliki sekitar 27 juta orang Kristen dan 60 persen di antaranya adalah orang Dalit yang miskin secara sosial, yang sebelumnya dikenal sebagai orang hina, dan juga orang-orang suku.

Orang-orang Kristen, meskipun hanya minoritas kecil dari  1,2 miliar penduduk India, adalah komunitas agama  terbesar kedua setelah sekitar 172 juta Muslim.

Ada yang melihat ada unsur politik dalam rencana pembagunan universitas Kristen.

“Itu tidak akan terjadi,” kata Bruder Thomas Thanickal, ketua Asosiasi Sekolah Katolik di India.

“Ini hanya upaya untuk menenangkan orang-orang Kristen menjelang pemilihan di beberapa negara bagian utama tahun ini dan pemilihan umum tahun depan.”

Bruder Thanickal mengatakan bahwa pemerintah federal, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu, secara diam-diam menyetujui kelompok-kelompok Hindu militan yang melecehkan dan berusaha  untuk mengendalikan sekolah-sekolah Kristen.

Beberapa aktivis Kristen secara terbuka menentang gagasan universitas yang didirikan untuk orang Kristen.

P.T. John, sekretaris umum persatuan petani teh di negara bagian Kerala, India selatan, mengatakan bahwa hal itu akan sama dengan mengisolasi orang-orang Kristen dari arus utama sosial.

Dia mengatakan universitas Muslim didirikan dalam konteks kebutuhan masa lalu.

“Di zaman modern, tidak masuk akal untuk memiliki institusi pendidikan atas nama agama,” katanya. “Saya orang India dan karena itu saya memiliki hak untuk belajar di universitas bergengsi  manapun dan mencari pekerjaan di manapun.”

Mathew Thomas, seorang siswa Kristen di sebuah perguruan tinggi di Delhi, mengatakan bahwa tidak ada universitas yang secara sah menolak menerima mahasiswa karena agama mereka, jadi tidak perlu menciptakan divisi buatan.

Kongregasi Katolik menjalankan tiga universitas di India tanpa pendanaan pemerintah dan menerima siswa dari berbagai agama.

Yesuit mengelola  Universitas Xaverius  di negara bagian Odisha timur dan Salesian mengelola Universitas Don Bosco di negara bagian Assam bagian timur, sementara Karmel  (C.M.I.) di negara bagian Karnataka mengelola   University Kristus.

Komisi Nasional untuk Kaum Minoritas bertujuan  melindungi berbagai kelompok agama di India, termasuk Muslim, Kristen, Sikh, Buddha dan Zoroastrian.

 

Pemuda Katolik Bantu Orang Miskin Keluar Dari Kemiskinan

Sel, 16/01/2018 - 16:39

Terdorong oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup para petani miskin, seorang pemuda Katolik yang kini berusia 29 tahun, Yoseph Leribun, rela pulang ke kampung halamannya di Labuan Bajo, Flores.

Ia menanggalkan profesinya sebagai jurnalis dan meninggalkan Jakarta pada tahun 2012 lalu.

Sebagai anak dari keluarga petani, ia pun sadar bahwa panggilannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup ribuan petani yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

“Mereka sudah berada di situasi seperti ini sejak lama, tidak tahu bagaimana memaksimalkan potensi mereka,” katanya.

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 5,2 juta penduduk. Sebanyak 55,4 persen di antaranya beragama Katolik, dan sekitar 1,1 juta orang hidup miskin.

Secara nasional, propinsi tersebut menduduki peringkat ketiga terkait angka kemiskinan. Peringkat pertama dan kedua adalah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

Di Kabupaten Manggarai Barat, kampung halaman Leribun, 42 persen dari jumlah penduduk hidup miskin. Sebagian besar adalah petani.

Ini merupakan realita yang memprihatinkan mengingat Labuan Bajo, sebagai ibukota kabupaten, telah diubah menjadi tempat wisata moderen. Wilayah ini terkenal atas komodo dan pulau-pulaunya yang indah.

Labuan Bajo juga menarik investasi besar untuk sejumlah proyek raksasa seperti bandar udara, pelabuhan, hotel dan resor.

Tahun lalu, sekitar 84.000 wisatawan mengunjungi wilayah itu. Pemerintah juga tengah menarik sebanyak 500.000 wisatawan untuk beberapa tahun mendatang.

Sayangnya, pembangunan semacam itu semakin meminggirkan warga setempat, sebagian besar petani.

“Saya terkejut ketika saya tahu bahwa suplai sayuran dan daging untuk hotel dan resor berasal dari wilayah lain, bukan dari warga setempat,” kata Leribun.

Ia pun terdorong untuk mempelajari suplai makanan. Secara perlahan-lahan, ia mengembangkan cara baru bercocok-tanam yang memungkinkan petani menjadi pemain utama dalam industri wisata, bukan sekedar penonton.

Pelopor Proyek

Pada akhir tahun 2012, Leribun mulai menanam sayuran dengan menggunakan pupuk organik. Ia juga beternak babi dan ayam. Ia hanya mengandalkan literatur dan panduan yang ada di internet karena ia tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Beberapa bulan kemudian, proyek kecilnya sukses. Hal ini mengilhami petani lain untuk mengikuti metodenya.

Ia lalu melatih petani dan memberi mereka modal kecil untuk menjalakan proyek mereka sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi masing-masing petani untuk mendapatkan keuntungan bulanan sekitar Rp 700.000 – Rp 1.000.000 dari hasil menjual sayuran ke restoran dan warga setempat.

Melihat potensi tersebut, Leribun pun mendirikan Kampung Ternak. Di sini ia dan puluhan petani beternak ayam, babi dan ikan lele untuk dipasok ke restoran dan dijual kepada warga setempat.

Keberhasilannya dalam memberdayakan petani mendapat perhatian dari Yayasan Daya Pertiwi, sebuah kelompok non-profit yang terlibat dalam pengembangan ekonomi warga desa. Kelompok ini memberi bantuan finansial dan pelatihan kepada komunitas yang dibentuk Leribun, dan pada tahun 2015 menunjuk Leribun sebagai manager proyek.

Selain itu, pada tahun 2016, Leribun juga terpilih sebagai salah satu dari 10 “duta petani muda” oleh beberapa NGO, termasuk Oxfam.

Sejak saat itu, ia terlibat dalam kampanye nasional yang mempromosikan pentingnya pertanian bagi orang muda.

Meyakinkan Orang Muda

Banyak orang muda berpikir bahwa petani bukan profesi yang menjanjikan.

Oleh karena itu, banyak orang muda di beberapa desa di Pulau Flores memilih menjadi sopir ojek dan pekerja migran.

“Akibatnya jumlah petani menurun drastis dan mempengaruhi hasil pertanian,” kata Leribun.

Menurut data Kementerian Pertanian, 65 persen dari 26,3 juta petani berusia lebih dari 45 tahun. Dan tidak ada tanda-tanda regenerasi.

Kini tugas Leribun adalah meyakinkan orang muda bahwa petani adalah pekerjaan yang menjanjikan selama mereka tahu cara melakukannya, yakni mengikuti sarannya.

Gregorius Afioma, direktur Sunspirit for Justice and Peace, mengakui bahwa meyakinkan orang muda untuk bekerja di ladang itu tidak mudah karena banyak lahan sudah tidak subur lagi akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan sejak 1980-an.

Ia juga mengkritik pemerintah karena melupakan petani dalam proyek pengembangan wisata yang masif.

“Apa yang dilakukan Leribun menggarisbawahi pengabaian pemerintah,” katanya.

Buah Keberhasilan

Bone Juang, 52, mengatakan bahwa ia bisa memperoleh penghasilan tetap dari beternak sejak mulai bekerja bersama Leribun pada tahun 2012.

Dengan beternak, ia mampu mengirim anak tertuanya ke perguruan tinggi. Anaknya ini, seorang perempuan, sudah lulus tahun lalu. Sementara dua anaknya yang lain masih kuliah.

“Saya beruntung bertemu Leribun,” katanya. “Pikiran saya sangat terbuka tentang bagaimana memanfaatkan peluang untuk mendapatkan uang.”

Keberuntungan serupa dialami oleh Liborius Trisnyoman Bisaend. Ia sempat menganggur. Namun sekarang ia bisa menghasilkan sekitar Rp 900.000 per bulan dari hasil menjual ayam.

“Saya yakin usaha ini menganyam masa depan saya yang lebih cerah,” kata pria berusia 29 tahun itu.

Saat ini, Leribun terlibat dalam berbagai program pelatihan untuk petani di sejumlah desa. Ia ingin menggandeng semakin banyak orang muda.

“Jalan masih panjang, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil,” katanya.

 

Kepolisian Filipina Luncurkan Kembali Perang Melawan Narkoba 

Sel, 16/01/2018 - 15:17

Sejumlah tokoh Gereja di Filipina mengingatkan akan “pembunuhan yang semakin banyak terjadi” setelah kepolisian nasional mengumumkan peluncuran kembali perang melawan narkoba.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan kampanye anti-obat terlarang yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte menewaskan sedikitnya 13.000 orang sejak diluncurkan 2016 lalu.

Kepala Kepolisian Nasional Ronald de la Rosa berjanji akan melakukan operasi “tanpa pertumpahan darah,” dan polisi akan menjunjung “semangat sejati” dari “tokhang” atau kampanye anti-narkoba yang dilakukan polisi.

“Tokhang” merupakan gabungan dari dua kata Visayan – “toktok” (ketuk) dan “hangyo” (minta) – dan berarti kampanye dari pintu-ke-pintu yang dilakukan polisi guna meminta para pengguna narkoba agar menyerahkan diri untuk rehabilitasi.

“Semangat ‘tokhang’ jika diterapkan dengan baik tidak akan menimbulkan pertumpahan darah,” kata Ronald. “Makanya disebut ketuk dan minta.”

Meskipun demikian, Uskup Kalookan Mgr Virgilio David ragu jika aparat mampu menyingkirkan stigma pembunuhan yang terjadi saat kampanye tahun lalu.

“Mereka hampir saja menghapus darah dari kasus-kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan,” katanya.

Dalam “laporan akhir” yang dikeluarkan bulan lalu, pemerintah mencatat 3.967 “individu yang terlibat narkoba” yang tewas selama operasi anti-narkoba. Sementara itu, sebanyak 16.355 kasus pembunuhan dilaporkan masih dalam penyelidikan.

“Berapa banyak ‘kematian dalam penyelidikan’ yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng yang sudah diselesaikan? Mengapa para pembunuh tidak pernah ditahan, dikejar atau ditangkap?” tanya Uskup Virgilio.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa pembunuhan tidak pernah berhenti bahkan setelah polisi mengumumkan penundaan kampanye anti-narkoba pada Oktober tahun lalu.

Menurut prelatus itu, sedikitnya 19 orang tewas sejak 13 Okotober hingga 13 Januari di dekat kediamannya di Caloocan. Di sini pembunuhan terkait narkoba seringkali terjadi.

“Apa lagi yang kita harapkan (dari peluncuran kembali kampanye itu)? Dugaan Anda sebaik dugaan saya,” lanjutnya.

Suster Mary John Mananzan, seorang biarawati Benediktin yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah terkait perang melawan narkoba, juga mengatakan pembunuhan tidak berhenti.

“Peluncuran kembali (kampanye itu) hanya meningkatkan perang melawan narkoba, dan kita akan melihat semakin banyak kematian,” katanya. “Tentu saja orang miskin akan terus menjadi korban.”

Nardy Sabino, sekjen Promosi Respon Umat Gereja, mengatakan peluncuran kembali kampanye anti-narkoba hanya akan “memperkuat budaya impunitas” di negara itu.

“Tidak ada penyesalan dalam kepemimpinan kepolisian nasional terkait begitu banyak kasus penyalahgunaan dan pembunuhan,” katanya.

“Polisi harus fokus pada rantai suplai. Mereka hendaknya menangkap pengedar narkoba yang besar dan bukan membunuh orang miskin yang adalah korban dari industri raksasa ini,” lanjutnya.

 

Netizens Beradaptasi Dengan Penyensoran Media Sosial di Vietnam

Sel, 16/01/2018 - 14:16

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh setiap hari memposting tulisannya tentang isu-isu sensitif politik seperti korupsi dan kerusakan  lingkungan.

Demi tujuan  yang baik, pastor Katolik tersebut juga menggunakan akun Facebook-nya untuk meminta kebebasan beragama dan hak politik.

Dia telah memiliki 14.000 pengikut hanya dalam setahun setelah sebelumnya akun Facebooknya diserang oleh hacker.

Pastor Thanh mengatakan bahwa dia mencoba memenuhi permintaan publik akan sumber informasi selain yang dikeluarkan oleh media pemerintah.

Vietnam melarang surat kabar swasta, sehingga media sosial telah menjadi cara efektif bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengungkapkan pendapat mereka, katanya.

Internet merupakan “anugerah” yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang yang hidup di bawah rezim otoriter seperti di Vietnam, kata Pastor Thanh.

Pada akhir Desember, terungkap bahwa pemerintah Vietnam telah mengerahkan lebih dari 10.000 orang yang disebut pasukan siber untuk melawan “pandangan yang salah” di Internet.

Letnan Jenderal Nguyen Trong Nghia, seorang pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas urusan politik, menuduh pasukan musuh menggunakan internet untuk mencoba merongrong pemerintah komunis di negara tersebut.

“Dalam setiap jam, menit, dan detik, kita harus siap bertempur secara proaktif melawan pandangan yang salah,” katanya.

Lebih dari 60 persen dari 94 juta orang Vietnam menggunakan Internet, menurut Nghia.

Pastor John Nguyen Ngoc Nam Phong, seorang Facebooker populer yang berbasis di ibukota Hanoi, mengatakan bahwa badan siber  pemerintah yang disebut Force 47 tidak bertindak sendiri.

Sebuah pasukan pembentuk opini online lainnya,  termasuk siswa, guru dan mantan tentara,  beroperasi di bawah Departemen Propaganda Pusat Komunis.

Pastor Phong mengatakan bahwa tujuan utama kedua pasukan tersebut adalah mempertahankan pemerintahan otoriter.

Mereka menyebarkan laporan media yang dijalankan negara dan juga mengancam pembangkang dan menyebarkan berita palsu atau menyimpang.

Membobol situs populer yang dijalankan oleh aktivis adalah taktik lain.

Pastor Phong, yang memiliki 31.000 pengikut di Facebook, mengatakan bahwa dia telah diancam untuk dibunuh dan tahun lalu dilarang bepergian ke luar negeri.

Vietnam telah meningkatkan upaya menyensor Internet, menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap media sosial dan menghapus konten-konten yang dianggap menyinggung.

Tahun lalu Facebook, atas perintah Vietnam, menghapus 159 akun yang dianggap merusak reputasi pemimpin atau mempromosikan pandangan anti-Komunis.

YouTube memblokir 4.500 video atau 90 persen atas permintaan pemerintah.

Majelis Nasional memperdebatkan sebuah undang-undang keamanan siber yang mengharuskan perusahaan teknologi asing menyimpan data tertentu di server di negara tersebut.

Namun, Pastor Thanh mengatakan bahwa pasukan siber pemerintah tidak dapat mencegah puluhan juta pengguna Internet mengakses sumber berita non-pemerintah.

Imam tersebut mengatakan bahwa netizen dengan mudah mengenali komentar membosankan dan dogmatis yang disebarluaskan secara online oleh para pendukung pemerintah.

Pastor Thanh mengatakan akan lebih baik jika semakin banyak orang dipekerjakan sebagai pejuang siber pemerintah karena mereka harus membaca pandangan yang berlawanan untuk merespons.

Secara bertahap mereka secara pribadi akan terpengaruh untuk menjadi lebih baik oleh pemaparan tersebut.

“Saya hanya memblokir komentar yang menyinggung agama, tapi menerima komentar yang mengompori atau mengancam saya karena saya ingin mereka membaca tulisan saya,” katanya.

Imam tersebut mengatakan bahwa jumlah orang yang percaya pernyataan dari para pemimpin negara telah turun drastis selama beberapa tahun terakhir karena dampak media sosial.

“Adalah penting bahwa Gereja mengajarkan orang bagaimana menggunakan Internet dengan sehat dan benar memilih, menganalisis, memberi komentar dan menilai berata berdasarkan ajaran Gereja,” kata Pastor Thanh.

Banyak netizen menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum untuk secara terbuka mengungkapkan pendapat di media sosial, tambahnya.

 

Paus Fransiskus: Ketakutan adalah dosa ketika menolak migran

Sel, 16/01/2018 - 09:51

Takut dan khawatir dengan dampak migrasi bukanlah dosa, kata Paus Fransiskus, namun adalah dosa ketika membiarkan ketakutan tersebut menyebabkan penolakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

“Dosa adalah membiarkan ketakutan ini menentukan tanggapan kita, membatasi pilihan kita, untuk berkompromi dengan rasa hormat dan kemurahan hati, untuk memberi permusuhan dan penolakan,” kata Sri Paus pada 14 Januari, saat homili  dalam Misa memperingati Hari Migran dan Pengungsi Sedunia.

Sementara rasa takut adalah reaksi alami manusia, demikian  Bapa Suci.  “Dosa adalah menolak bertemu dengan orang  lain, yang berbeda, yang bertetangga, padahal ini adalah kesempatan istimewa untuk bertemu dengan Tuhan.”

Ribuan migran dan pengungsi sekarang tinggal di Roma, dan berasal dari lebih dari 60 negara, bergabung dengan Paus Fransiskus dan  kardinal, uskup dan imam untuk Misa di Basilika Santo Petrus.

Sementara peduli terhadap migran dan pengungsi menjadi prioritas Paus Fransiskus,  Hari Dunia untuk Migran dan Pengungsi menjadi perayaan tahunan Gereja Katolik selama lebih dari 100 tahun. St. Pius X memulai perayaan itu  tahun 1914.

Setelah doa  Angelus di Lapangan Santo Petrus usai Misa, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa “demi  alasan pastoral”, tanggal perayaan tahunan dipindahkan ke hari Minggu kedua  September. Hari Migran dan Pengungsi Sedunia berikutnya,  akan berlangsung pada 8 September 2019.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperkirakan 258 juta orang tinggal di luar negara kelahiran mereka. Jumlah tersebut mencakup 26 juta pengungsi dan pencari suaka, yang terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka karena perang atau penganiayaan.

Bagi orang-orang di negara tuan rumah, kata Sri Paus, ini berarti menyambut pendatang baru, membuka dirt “tanpa mengurangi keanekaragaman mereka,” dan mengenali potensi mereka.

 

FPI Protes Pemblokiran Akun Facebook

Sen, 15/01/2018 - 17:07

Beberapa kelompok Islam garis keras yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi protes menentang pemblokiran sejumlah akun Facebook yang digunakan untuk menyebarkan ideologi mereka.

Menurut FPI, sekitar 70 akun Facebook termasuk Laskar Pembela Islam dan Save Ulama sera sejumlah akun pribadi telah diblokir.

Slamet Maarif, juru bicara FPI dan juga ketua Alumni 212, mengatakan kepada ucanews.com di sela-sela aksi protes 12 Januari lalu bahwa mereka sudah menyampaikan keluhan kepada Facebook Indonesia sjeik sebulan yang lalu namun tidak ada tanggapan.

Ia mengatakan sejumlah akun Facebook termasuk akun miliknya diblokir meskipun kontennya mengajak umat Muslim untuk shalat.

Sekitar 500 anggota kelompok Islam garis keras ikut dalam aksi protes yang digelar di depan Capital Place,  Jakarta Selatan dimana kantor Facebook Indonesia berada disana.

Al-Athos, koordinator aksi, meminta para petinggi Facebook Indonesia untuk menjelaskan kriteria pemblokiran akun-akun tersebut.

Ia mengklaim bahwa akun-akun itu diblokir sebelum dan setelah reuni 212 yang digelar pada 2 Desember lalu. Pertemuan ini diadakan untuk memperingati satu tahun aksi massa menentang mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Egi Sudjana, seorang aktivis dan pengacara beragama Islam, menuduh Facebook melakukan diskriminasi.

Namun, ia menduga bahwa pemblokiran akun-akun tersebut terkait dengan Badan Siber dan Sandi Negara yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada Mei tahun lalu.

Menanggapi aksi protes itu, Facebook mengatakan bahwa perusahaan ingin agar orang merasa aman dan nyaman saat memposting sesuatu di media sosial itu.

“Kami membolehkan orang menggunakan Facebook untuk mengeluarkan ide-ide dan memunculkan kesadaran akan isu-isu penting, tapi kami akan menghapus konten yang melanggar standar komunitas kami,” kata seorang juru bicara perusahaan itu.

Ia menambahkan bahwa Facebook melarang organisasi dan individu untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan.

Menurut data  Facebook, hingga tahun   2017, para pengguna media sosial tersebut  di  Indonesia mencapai 115 juta.

Sri Lanka Larang Hewan Kurban

Sen, 15/01/2018 - 16:17

Sri Lanka akan melarang segala bentuk ritual kurban yang dilakukan pada perayaan keagamaan Hindu setelah mendapat desakan dari sejumlah aktivis perlindungan binatang.

Beberapa hewan yang dikurbankan antara lain kambing, ayam dan sapi. Biasanya binatang-binatang ini dibiarkan mati kehabisan darah.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa sebuah rancangan undang-undang (RUU) akan dibuat untuk menghapus praktek lama tersebut.

Sebelumnya sejumlah aktivis menyampaikan permintaan larangan hewan kurban kepada Presiden Maithripala Sirisena. Mereka juga meraih kemenangan di sejumlah pengadilan, termasuk larangan hewan kurban di Chilaw bagian barat laut tahun 2013.

Tahun lalu, Pengadilan Tinggi Jaffna melarang segala bentuk hewan kurban.

Masyarakat memberikan hewan kurban kepada para dewa Hindu ketika mereka tengah meminta campur tangan ilahi untuk berbagai tujuan seperti menghukum musuh dan lulus ujian.

Saat upacara kurban berlangsung, laki-laki menyembelih hewan kurban – biasanya kambing atau ayam – dengan sebuah pedang di hadapan perempuan, anak-anak dan umat beragama lain.

Sharmini Ratnayake, sekretaris Perhimpunan Perlindungan Binatang Sri Lanka dan Lembaga Kesejahteraan Binatang, mengatakan tekanan akan terus diberikan kepada pemerintah agar sebuah undang-undang disahkan.

Lebih dari 300 biksu telah menyampaikan sebuah petisi untuk pemerintah. Petisi ini juga berisi 750.000 tandatangan dari mereka yang menentang praktek hewan kurban.

Para pejabat departemen agama pun mengatakan sebuah naskah akademik akan dikeluarkan untuk diskusi publik sebelum RUU dibuat.

Perwakilan umat Buddha dan Hindu akan terlibat dalam proses pembuatan RUU.

Bagi Niroshan Kodikara yang telah berjanji akan melakukan ritual kurban di sebuah kuil Hindu, penyembelihan hewan kurban sudah menjadi tradisi agama selama berabad-abad.

Ia mengatakan umat Islam mengurbankan ternak di rumah saat perayaan ibadah Haji.

Di India tidak ada larangan tentang ritual hewan kurban.

Namun ternak tidak dikurbankan karena umat Hindu menganggap mereka suci.

Agustus lalu, Mahkamah Agung di India mengkonfirmasi bahwa tradisi hewan kurban masih sah termasuk untuk perayaan Bakrid bagi umat Islam dan ritual Hindu.

Pengadilan Sepakat Putuskan Hukuman Mati Bagi Mary Jane  

Sen, 15/01/2018 - 16:01

Pengadilan di Manila memutuskan bahwa seorang wanita Filipina yang divonis hukuman mati di Indonesia tidak dapat memberikan kesaksian terhadap perekrut yang dituduhkan di luar pengadilan di Filipina.

Keputusan tersebut telah  dijatuhkan bulan lalu, namun baru dipublikasikan ke media pekan lalu itu dinilai membahayakan kehidupan Mary Jane Veloso, yang terbukti melakukan perdagangan narkoba di Indonesia tahun 2010.

Indonesia memberikan kesempatan kepada Veloso yang seharusnya  dieksekusi pada  April 2015 untuk mengizinkannya bersaksi tentang  perekrutnya yang dituduhkan terkait perdagangan manusia dan tuntutan perekrutan ilegal di Filipina. Dia mengaku telah ditipu dalam perdagangan heroin.

Kesaksian Veloso dalam kasus ini sangat penting untuk penuntutan.

Namun, perekrut yang diduga – Maria Cristina Sergio dan Julius Lacanilao – meyakinkan Pengadilan Banding Filipina untuk melarang hakim Filipina Anarica Castillo-Reyes pergi ke Indonesia untuk mengambil keputusan tersebut.

Veloso seharusnya memberi pernyataan bulan ini di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, di mana dia ditahan.

Dalam putusannya, pengadilan pemohon di Filipina mengatakan bahwa mengizinkan pernyataan tanpa kehadiran Sergio dan Lacanilao “melanggar” hak mereka untuk menghadapi Veloso secara langsung.

Juga dicatat bahwa “umumnya, pemeriksaan saksi harus dilakukan secara lisan di depan hakim di pengadilan terbuka” agar hakim dapat menguji kredibilitas saksi.

Pengadilan mengatakan bahwa “tidak lupa akan nasib menyedihkan dan tidak beruntung yang menimpa” Veloso, namun menambahkan bahwa keadaan dalam kasus Sergio dan Lacanilao menuntut penerapan peraturan pengadilan.

Pengadilan menambahkan bahwa, “tugas pertama dan mendasar dari pengadilan adalah menerapkan hukum.”

Pengacara Veloso menyatakan kekecewaannya, dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan “membuat frustasi dan ironis.”

Edre Olalia dari National Union of Peoples ‘Lawyers mengatakan apa yang diminta tim hukum Veloso adalah agar dia menceritakan keseluruhan ceritanya dan dengan jaminan prosesnya yang masih utuh.

“Tidak ada hak fundamental yang dilanggar jika (Veloso) diizinkan untuk menjawab interogasi tertulis karena terdakwa melalui nasihat mereka akan hadir saat pernyataannya diambil,” kata Olalia.

“Biarkan dia berbicara dan biarkan ceritanya berdiri sendiri,” kata pengacara itu.

 

Para Aktivis Politik Tuntut Keadilan di Hong Kong

Sen, 15/01/2018 - 15:25

Tiga orang pelopor gerakan pendudukan dan enam pemimpin demonstran hadir di Pengadilan Magistrates West Kowloon pada 9 Januari untuk pra-persidangan.

Ketiganya bersama–sama menghadapi tuduhan menghasut orang lain yang menyebabkan gangguan ketertiban umum tahun 2014 salah satu di antara tiga tuduhan.

Mereka adalah Benny Tai Yiu-ting, profesor hukum di Universitas Hong Kong; Chan Kin-man, Asosiasi Professor Sosiologi di Universitas Hong Kong China; dan Pendeta Chu Yiu-ming dari Gereja Baptis Hong Kong.

Terdakwa lainnya adalah anggota dewan Tanya Chan dan Bottle Shiu Ka-chun; mantan pemimpin mahasiswa Tommy Cheung Sau-yin dan Eason Chung; Raphael Wong Ho-ming, wakil ketua Liga Demokrat Sosial; dan Lee Wing-tat, anggota komite Pusat  Partai Demokrat.

Kasus ini ditunda hingga 13 Februari.

Mereka semua dinyatakan bersalah tapi Lee didakwa menghasut orang lain yang menyebabkan keresahan publik. Tuduhan lainnya adalah persekongkolan yang menyebabkan keresahan publik dan hasutan untuk melakukan gangguan publik.

Tai mengatakan kepada ucanews.com pada 10 Januari bahwa sulit untuk berharap banyak pada putusan pengadilan.

“Itu tergantung pada seberapa banyak pengadilan bersedia melindungi peraturan hukum di Hong Kong pada saat ini,” katanya.

“Pemerintah Hong Kong akan terus menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat untuk menekan oposisi.”

Januari mungkin akan menjadi bulan sulit bagi para pemimpin dan aktivis pro-demokrasi. Media memperkirakan empat sampai enam pengadilan untuk mengadili sekitar 40 terdakwa.

Hasil pengadilan banding pada 16 Januari tiga orang dari kelompok mahasiswa Scholarism dan federasi pelajar Hong Kong dan 13 demonstran pro-demokrasi akan menjadi titik fokus.

Mantan aktivis mahasiswa tersebut adalah Joshua Wong Chi-fung, sekretaris jenderal partai Demosisto pro-demokrasi; Alex Chow Yong-kang, mantan sekretaris jenderal Federasi Mahasiswa Hong Kong; dan Nathan Law Kwun-chung, seorang mantan anggota dewan.

Mereka divonis melakukan pertemuan tidak sah di sebuah alun-alun di dekat markas besar pemerintah tahun 2014, yang mengatur gerakan untuk menduduki.

Mereka dijatuhi hukuman sosial atau masa percobaan tahun  2016, namun menteri Kehakiman Rimsky Yuen Kwok-keung mengajukan banding atas putusan tersebut dan mereka dipenjara selama enam sampai delapan bulan.

Demikian pula, 13 demonstran tersebut dinyatakan bersalah atas pertemuan tidak sah setelah melakukan demonstrasi menentang rencana pembangunan kota baru pemerintah Hong Kong di Wilayah Baru timur laut tahun 2014.

Setelah dijatuhi hukuman sosial hingga 80 sampai 150 jam, Departemen Kehakiman mengajukan banding atas putusan tersebut, mengakibatkan mereka dipenjara selama delapan hinge 13 bulan.

Jackie Hung, anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik Hong Kong, mengatakan kepada ucanews.com: “Pemerintah Hong Kong dan menteri Kehakiman mencengkeram para pemuda dan tidak membiarkan mereka pergi dengan mengancam mereka.”

Seorang pengamat mengklaim bahwa pemerintah menggunakan pengadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengkriminalisasi gerakan demokrasi.

Shiu, salah satu terdakwa pada 9 Januari, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah di bawah pemerintahan otoriter menggunakan alasan keadilan untuk mengintimidasi.

“Dalam kasus pemuda tersebut, pemerintah terus menuntut mereka sampai dipenjara,” katanya.

Pada Desember 2017, Rimsky Yuen mengundurkan diri dan Teresa Cheng Yeuk-wah mengambil alih pada Januari, namun Shiu percaya bahwa pemerintah tidak akan membuat perubahan besar.

“Di bawah pemerintahan otoriter, saya tidak memiliki harapan dari Menteri Kehakiman yang baru. Siapa pun yang mengambil alih kekuasaan, dia harus mengikuti partai yang berkuasa,” katanya.

“Pemerintah Hong Kong mengadopsi pemerintahan otoriter karena ada tekanan dari China. Presiden China Xi Jinping menerapkan peraturan otoriter untuk menangani pembangkang dengan undang-undang. Kalau itu kebijakan nasional, bisakah Hong Kong tidak mengikuti?”

Shiu mengakui harus ada perubahan di Hong Kong, tapi pertama-tama China perlu berubah.

Namun, dia tidak optimis. “Dalam keadaan seperti ini, mungkin butuh wake lama sebelum Hong Kong bisa keluar dari musim dingin.”

 

Pertama Kali, Uskup Marawi Kunjungi Katedral yang Hancur

Sen, 15/01/2018 - 14:45

Setelah gagal beberapa kali, Uskup Marawi Mgr Edwin de la Pena akhirnya mengunjungi gereja katedral yang hancur pada pekan ini atau tiga minggu setelah konflik yang berlangsung lima bulan di Kota Marawi, Filipina bagian selatan, berakhir.

Bersama beberapa orang yang mewakili kelompok Bantuan untuk Gereja yang Membutuhkan, prelatus itu memasuki pusat kota yang hancur serta reruntuhan gereja katedral ersebut pada 11 Januari lalu.

Ia menggambarkan kunjungan itu sebagai sesuatu yang “menyentuh hati” dan menyebut pengalaman ini sebagai “kunjungan yang sangat emosional.”

Saat memasuki bangunan yang hancur itu, Uskup Edwin berlutut di depan altar. Di altar inilah ia merayakan Misa selama 17 tahun.

Kemudian ia berdiri di depan patung Santa Perawan Maria yang dipenggal kepalanya oleh kelompok orang bersenjata yang terinspirasi oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kelompok ini yang menyerang kota itu pada 23 Mei tahun lalu.

Pada dinding di atas altar terdapat sebuah gambar Yesus yang disalib. Gambar ini juga dirusak oleh kelompok bersenjata itu, tapi tentara pemerintah sudah memperbaikinya.

Sebagian besar Kota Marawi masih tertutup bagi warga sipil. Banyak warga sipil masih tinggal di tempat penampungan sementara dan pusat evakuasi di sejumlah kota dan desa sekitarnya.

“Begitu banyak kenangan,” kata Uskup Edwin.

“Dulu kami yang membangun gereja katedral ini. Kini semuanya hancur, bahkan pepohonan yang kami tanam dipenuhi peluru,” lanjutnya.

Setelah berdoa di dalam gereja katedral, ia menemui sejumlah relawan, beberapa di antaranya Muslim. Ia juga menjumpai sejumlah karyawan kantor aksi sosial keuskupan.

Para pemimpin Gereja Katolik di Kota Marawi telah mengingatkan bahwa kelompok orang bersenjata masih berkeliaran di desa-desa di wilayah itu untuk mencari anggota baru.

“Kota ini adalah lahan subur bagi perekrutan teroris,” kata Reynaldo Barnido, direktur eksekutif Duyog Marawi, sebuah program bantuan Gereja.

Ia pun mengaku menerima laporan yang mengatakan bahwa beberapa keluarga di luar kota itu ditawari sekitar 1.000 dolar AS dan ternak jika mereka mau bergabung dalam “sesi perekrutan” kelompok teroris.

“(Mereka) mengindoktrinasi anak-anak dan remaja dengan interpretasi Islam yang ekstrim dan akhirnya melatih mereka tentang perang militer,” katanya.

Meski prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, Uskup Edwin berharap agar masyarakat bersedia membantu membangun kembali gereja katedral itu.

“Saya sangat berharap masyarakat akan membantu kami membangun kembali … tapi prioritas saya bukan membangun melainkan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sesuai kunjungan, ia mengaku tidak tahu bagaimana memulai kembali dengan segala kerusakan itu.

“Namun seperti yang saya sampaikan kepada Anda, saya tahu ada hari esok yang lebih cerah karena di hadapan saya saat ini adalah masa depan Marawi,” katanya dalam sambutan di hadapan para relawan.

Ia mengatakan setelah konflik yang mengungsikan sekitar 400.000 orang dan menewaskan lebih dari 1.000 orang, “baik umat Kristiani dan Islam sadar bahwa mereka saling membutuhkan untuk melangkah maju.”

Dituduh Komunis, Aktivis Anti Tambang Asal Banyuwangi Terancam Penjara 7 Tahun

Jum, 12/01/2018 - 12:25

Seorang aktivis anti pertambangan mengatakan tidak bersalah di pengadilan Indonesia atas tuduhan menyebarkan komunisme, dalam kasus yang menurut para pendukungnya merupakan usaha kotor untuk melemahkan perjuangannya.

Heri Budiawan, akan menghadapi hukuman tujuh tahun penjara jika dinyatakan bersalah. Ia membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri Banyuwangi di Jawa Timur pada 9 Januari.

Komunisme dilarang di Indonesia setelah pembunuhan beberapa perwira militer senior pada tahun 1965, yang kemudian menyebabkan serangkaian gerakan anti-komunis di mana ratusan ribu orang dibantai dan terbunuh.

Budiawan ditangkap pada bulan April tahun lalu setelah perusahaan pertambangan emas, PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo mengajukan laporan ke polisi terhadapnya, setelah aktivis tersebut melakukan demonstrasi menentang kegiatan mereka di Kabupaten Banyuwangi.

Sebuah spanduk yang bergambar simbol komunis seperti palu dan sabit ditampilkan pada demonstrasi menurut tuduhan perusahaan.

Jaksa kemudian menuduh Budiawan “melakukan kejahatan terhadap keamanan negara,” mengacu pada  Pasal 107 ayat a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Pendukung Budiawan mengatakan tuduhan tersebut palsu.

“Tuduhan ini jelas terkait dengan penolakan Budiawan terhadap penambangan emas.” kata Deva Kusuma, juru bicara “untuk Banyuwangi,” sebuah kelompok advokasi lingkungan.

“Tuduhan itu konyol. Demonstrasi itu hanya ditujukan untuk menentang kehadiran perusahaan pertambangan,” katanya.

Tidak ada bukti bahwa spanduk yang bergambar palu arit itu pernah ada, kata Kusuma, ia menambahkan bahwa tidak pernah sepanduk seperti itu dibuat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti.

“Fakta ini menjadi semakin mencurigakan karena para pemrotes membuat spanduk di bawah pengawasan polisi sebelum demonstrasi berlangsung. Jadi dari mana spanduk yang menyinggung itu berasal? “Katanya.

Melky Nahar, manajer kampanye Anti Pertambangan menuduh polisi berpihak pada perusahaan pertambangan dan mengabaikan laporan masyarakat setempat terhadap perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di lokasi seluas 11.600 hektar itu.

Sejak penambangan dimulai pada 2012, katanya, setidaknya lima desa telah mengalami bencana seperti tanah longsor.

“Pasokan air lokal juga mengering akibat kegiatan penambangan,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa pengadilan Budiawan bertentangan dengan undang-undang perlindungan lingkungan yang menyatakan bahwa “mereka yang memperjuangkan hak mereka untuk tinggal di lingkungan yang sehat dan tidak dapat dikenai denda atau hukuman sipil.”

Tuntutan Dalit di India Mengancam Hegemoni Hindu

Jum, 12/01/2018 - 12:18

Dalit India, yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok yang hina-dina, menantang ideologi supremasi dari kelompok garis keras Hindu.

Namun aktivis hak asasi manusia menyalahkan fundamentalisme Hindu atas serangan baru-baru ini terhadap Dalit yang merayakan kemenangan dalam pertempuran abad ke-19 melawan kasta atas yang menguasai mereka.

Serangkaian bentrokan kekerasan antara Dalit dan orang-orang Maratha kasta tinggi dilaporkan terjadi di beberapa bagian negara bagian Maharashtra barat pada awal Januari.

Ini berrmula dari serangan pada 1 Januari terhadap orang-orang Dalit yang merayakan seratus tahun pertempuran antara penguasa lokal dan pasukan perusahaan India Timur Inggris.

Pertarungan di desa Bhima Koregaon mengakibatkan Inggris membatasi dominasi penguasa Maratha Peshwa Bajirao II.

Kekalahan tersebut telah dirayakan oleh Dalits sejak saat itu.

Namun, pada tahun yang keseratus ini berubah menjadi kekerasan, dengan satu orang terbunuh dan ratusan terluka.

Laporan media menunjukkan bahwa kelompok sayap kanan yang membawa bendera safron melempari Dalit dengan batu, mendorong mereka untuk melakukan pembalasan.

Dalam bentrokan berikutnya, lebih dari 30 kendaraan, termasuk bus dan van polisi serta kendaraan pribadi, dibakar atau rusak dan Rahul Fatangale yang berusia 28 tahun, seorang pengamat kasta atas Maratha, dibunuh oleh sebuah batu yang dilemparkan.

“Ini adalah tren yang sangat berbahaya karena kita akan kembali ke tahun 1947 ketika kasta dan kepercayaan membagi negara ini,” kata Joseph Dias, seorang pemimpin Katolik yang berbasis di Mumbai, ibu kota Maharashtra.

Sungguh mengejutkan bahwa apa yang telah terjadi 100 tahun yang lalu masih menimbulkan konflik, tambahnya.

“Tiba-tiba hal ini terjadi karena beberapa unsur pinggiran telah memprovokasinya,” kata Dias mengacu pada kelompok fundamentalis Hindu.

Jurnalis Saquib Salim mengatakan dalam sebuah komentar bahwa kekerasan harus dilihat sebagai awal kampanye untuk mencap orang-orang Dalit sebagai orang yang tidak patriotik.

Pendukung penjajah Inggris di India.

Pastor Z. Devasagaya Raj, sekretaris Kantor keuskupan untuk kelompok Dalit dan Masyarakat Adat India, mengatakan bahwa serangan tersebut mengalir dari kepercayaan kuno bahwa Dalit seharusnya menjadi pelayan umat Hindu kasta tinggi.

Kata Dalit berarti “diinjak-injak” dalam bahasa Sanskerta dan mengacu pada semua kelompok yang pernah dianggap hina dan berada di luar empat kasta Hindu

Data pemerintah menunjukkan 201 juta dari 1,2 miliar penduduk India termasuk dalam segmen masyarakat yang kurang beruntung secara sosial.

Sekitar 60 persen dari 25 juta orang Kristen India berasal dari kelompok Dalit atau masyarakat suku.

Pastor Raj mengatakan kelompok Hindu kasta atas tidak dapat menerima kenyataan bahwa orang-orang Dalit semakin menegaskan hak-hak mereka.

Paus Minta Orang Katolik untuk Tanpa Ragu Mengaku Dosa

Kam, 11/01/2018 - 16:29

Ketakutan dan rasa malu untuk mengakui dosa yang kita lakukan menyebabkan kita menunjuk jari dan menuduh orang lain daripada mengakui kesalahan sendiri, kata Paus Fransiskus.

“Sulit untuk mengaku bersalah, tapi sangat bagus untuk mengaku dengan tulus. Tapi kita harus mengaku dosa kita sendiri,” kata paus saat audiensi awal tahun.

Mengakui dosa yang dilakukan mempersiapkan seseorang untuk memberi ruang di dalam hatinya untuk Kristus, kata paus. Tapi seseorang yang memiliki hati “penuh dengan dirinya sendiri, penuh dengan kesuksesannya sendiri” tidak menerima apapun karena dia sudah kenyang oleh “keadilan yang diberikan dirinya sendiri.”

“Mendengarkan suara hati nurani dalam keheningan memungkinkan kita menyadari bahwa pikiran kita jauh dari pikiran ilahi, bahwa kata-kata dan tindakan kita seringkali bersifat duniawi, dipandu oleh pilihan yang bertentangan dengan Injil,” kata paus.

Mengakui dosa seseorang kepada Tuhan dan gereja membantu orang memahami bahwa dosa tidak hanya memisahkan kita dari Tuhan tetapi juga dari saudara dan saudari kita, kata paus seperti dikutip Catholic News Service.

“Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan saudara dan saudari kita, di keluarga kita, di masyarakat, di komunitas,” kata paus. “Dosa selalu memutuskan, memisahkan, memecahbelah.”

Lebih dari 6 Juta Orang Mengikuti Prosesi Black Nazarene di Filipina

Kam, 11/01/2018 - 15:54

Lautan manusia bergerak kiri dan kanan, maju dan mundur, diperkirakan enam juta orang tanpa alas kaki dalam khidmat melakukan devosi kepada Black Nazarene yang berlangsung 22 jam.

Teriakan  “Viva Senor Nazareno,” menggema saat kerumunan baik pria, wanita, dan bahkan anak-anak, menarik tali yang diikat ke sebuah kereta yang membawa gambar Yesus yang hitam (karena terbakar) selama pawai yang bergerak lamban di jalan-jalan sempit ibukota Filipina, Manila.

Jumlah orang yang mengikuti prosesi tersebut mencapai sekitar 6,3 juta, dua kali lipat dari tahun lalu, menurut Joel Coronel, kepala Polisi Manila.

Prosesi tersebut sampai di Basilika Black Nazarene di distrik Quiapo Manila sekitar pukul 3 pagi pada 10 Januari, sekitar 22 jam setelah dimulai di Luneta Park pagi-pagi sekali hari sebelumnya.

Memakai jubah merah marun, dengan mahkota duri dan memanggul salib, patung Nazarene dibawa ke Manila oleh biarawan Augustin pada tahun 1607, pada masa penjajahan Spanyol.

Prosesi tahunan yang menampilkan gambar tersebut, mencakup rute sepanjang tujuh kilometer, memperingati perpindahan Black Nazarene pada tahun 1787 dari kapel San Nicolas de Tolentino di kota tua Manila ke Gereja Quiapo.

Gambar itu dilukis oleh pematung Meksiko dan dibawa ke Manila dengan kapal Spanyol dari Acapulco. Cerita tradisional mengaitkan warnanya dengan lilin yang menyala di depan gambar, meskipun kepercayaan yang paling umum mengatakan bahwa itu merupakan api yang telah menghanguskan patung itu di kapal.

Membawa orang lebih dekat kepada Tuhan

Pastor Douglas Badong, vikaris Basilika Black Nazarene, mencatat kenaikan jumlah pendevosi yang ikut prosesi tahun ini.

“Sungguh kerumunan yang besar di seluruh rute,” kata imam tersebut, ia menambahkan bahwa pendevosi dipinggir jalanan sepanjang rute juga memperlambat prosesi, namun tetap “tertib dan damai.”

Monsignor Hernando Coronel, rektor basilika, mengucapkan terima kasih kepada panitia festival tersebut, yang ia gambarkan sebagai “usaha besar demi iman”.

Dia mengatakan bahwa stasi doa yang diperkenalkan untuk prosesi tahun ini “membantu memperdalam iman para pendevosi kami.”

Untuk tahun kedua, streaming lewat media sosial yang menyiarkan langsung dari tempat acara tersebut yang memungkinkan orang-orang Filipina yang tinggal di luar negeri untuk menikmati tontonan tersebut.

Perayaan itu bertujuan untuk mendekatkan umat “Pencinta black Nazarene,” Ujar Pastor Coronel

Nuntius Kagum

Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila mengatakan bahwa kerumunan besar orang yang menghadiri Misa sebelum prosesi tahunan membuat kagum Uskup Agung Gabriele Caccia, nuntius yang baru untuk negara tersebut.

“Bahkan sebelum dia ditugaskan di sini, dia telah banyak mendengar tentang devosi orang-orang Filipina …. Dia ingin [secara pribadi] melihat,” kata kardinal tersebut.

Kardinal Tagle mengatakan bahwa ketika nuntius melihat sejumlah besar umat dia berkata: “Lihatlah bagaimana iman orang dapat menginspirasi kita.”

“Saya mengatakan kepadanya bahwa ini belum menampakan keseluruhannya tapi nanti pada saat prosesi terjadi,” kata kardinal dalam homili pada Misa tengah malam pada 9 Januari.

Tampilan semangat religius

Ribuan pendevosi mulai berkumpul di Taman Luneta di Manila pada tanggal 8 Januari karena akan diawali dengan ciuman tradisional terhadap gambar dan misa tengah malam sebelum prosesi berlangsung.

Orang-orang di sekitar kereta menarik tali, sementara sejumlah besar orang melambaikan handuk putih dan saputangan sambil melantunkan pujian kepada Tuhan. Mereka yang tidak dapat mengikuti prosesi mengangkat lengan mereka atau berlutut di tepi jalan dalam doa.

Perayaan untuk menghormati Black Nazarene juga dirayakan di berbagai belahan negeri itu.

Di Cagayan de Oro di wilayah Mindanao, Filipina selatan, diperkirakan 200.000 orang bergabung dalam prosesi dua jam meski ada ancaman serangan oleh kelompok ekstremis.

Pihak berwenang mengerahkan setidaknya seribu petugas keamanan berseragam yang membentuk rantai manusia di sepanjang rute prosesi.

Di provinsi Bohol tengah, para pendevosi berjalan ke gunung setempat di mana sebuah perayaan untuk menghormati penderitaan Kristus diadakan.

Di Manila, seorang pendevosi meninggal karena serangan jantung pada puncak prosesi.

Ramil dela Cruz, seorang petugas penjara berusia 51 tahun, mengeluh karena sakit dada setelah turun dari kereta yang mengangkut gambar itu. Dia dilarikan ke rumah sakit tempat dia dinyatakan meninggal pada saat kedatangan.

Petugas medis mengatakan lebih dari 1.000 orang dirawat karena berbagai kondisi medis, termasuk luka ringan.
Diadakan setiap tahun pada tanggal 9 Januari, Pesta Black Nazarene adalah salah satu acara keagamaan terbesar di Asia.

Lagi, Seorang Imam di China Dinyatakan Hilang

Kam, 11/01/2018 - 09:38

Pastor Lu Danhua dari Keuskupan Lishui di provinsi Zhejiang timur China dilaporkan menghilang sejak pejabat pemerintah tiba-tiba membawanya pergi setelah Natal.

Dia adalah satu-satunya imam Keuskupan Lishui dan pendahulunya adalah Pastor Kenneth Roderick Turner dari Scarboro Foreign Mission Society dari tahun 1948 sampai 1983. Keuskupan Wenzhou kemudian mengelola Keuskupan Lishui.

Pastor Lu ditahbiskan oleh gereja bawah tanah Uskup Peter Shao Zhumin dari Wenzhou pada tanggal 14 Desember 2016, dan telah melayani Keuskupan Lishui sampai sekarang.

Uskup Shao dibebaskan oleh pihak berwenang pada 3 Januari setelah ditahan sejak Mei 2017. Seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa alasan untuk membawa Pastor Lu pergi tidak berhubungan dengan Uskup Shao.

Namun dia mengatakan bahwa pihak berwenang telah menyatakan bahwa Pastor Lu harus pergi ke Wenzhou untuk “pendidikan ulang” tentang peraturan-peraturan agama baru yang mulai berlaku 1 Februari dan bahwa dia akan kembali setelah mendapatkan izin untuk menjadi seorang imam.

Pada siang hari tanggal 29 Desember, pejabat Administrasi Negara untuk Urusan Agama (SARA) membawa Pastor Lu pergi dari pastoran.

Seorang Katolik yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan kepada ucanews.com bahwa para pejabat tersebut mengklaim bahwa Pastor Lu hanya pergi untuk ngobrol sebentar.

Keesokan harinya, umat tersebut pergi ke kantor SARA dimana pejabat mengklaim Pastor Lu telah dibebaskan.

Akan tetapi Pastor Lu tetap hilang dan panggilan ke telepon genggamnya belum terjawab.

Wanita ‘Leher Panjang’ Mulai Berpaling dari Tradisi

Rab, 10/01/2018 - 15:00

Bagi Ma Tha yang berusia 21 tahun, mengenakan setumpuk cincin perunggu di leher merupakan tanda kecantikan dan mempertahankan tradisi suku Kayan.

Dia kembali ke desa Pan Pet yang terpencil di Kota kecil Demoso di Negara Bagian Kayah Myanmar pada tahun 2016 dengan ayahnya setelah sembilan tahun bekerja di Thailand sementara ibu dan saudara perempuannya tinggal di Myanmar.

Ma Tha berharap dengan boomingnya pariwisata dan pendapatan yang lebih besar dari menjual barang-barang tradisional akan memberinya stabilitas ekonomi di tanah airnya.

“Ini adalah situasi yang sulit dan kami tidak memiliki cukup pendapatan untuk kebutuhan keluarga, jadi kami memutuskan untuk meninggalkan Thailand,” katanya kepada ucanews.com.

Ma Tha dan ayahnya sekarang mengelola sebuah toko kecil sederhana yang menjual boneka kayu buatan lokal, syal dan cincin leher perunggu.

“Penghasilan harian kami bergantung pada para wisatawan dan kami memiliki harapan besar untuk mendapatkan penghasilan yang baik di tanah air kami di masa depan,” kata Ma Tha saat ia membuat syal di toko di samping rumah tembok dua lantai.

Seorang wanita single Kayan yang bisa berbicara sedikit bahasa Inggris atau Thailand, Ma Tha tidak menikah dan dengan tersenyum mengatakan bahwa dia tidak punya pacar.

Pada masa lalu dilarang bagi pelancong dianggap sebagai daerah etnik di bawah pemerintahan junta, Myanmar sekarang menjadi objek wisata yang menarik. Sebagian besar Negara Bagian Kayah terlarang bagi orang asing dan dianggap sebagai daerah yang belum dijelajahi selama beberapa dekade di bawah pemerintahan militer yang keras.

Di desa terpencil Pan Pet, jalan baru diaspal dan jalur kabel listrik terpancang di samping rumah tembok yang bagus dan toko yang menjual souvenir hasil kerajinan tangan. Wisatawan berkeliaran mengambil foto potret wanita Kayan tua dan muda.

Selama bertahun-tahun, perempuan Kayan telah pindah ke Thailand untuk menghindari konflik dan kemiskinan dan mendapatkan uang dengan berpose untuk turis di desa-desa Thailand yang dibangun dengan tujuan pariwisata yang dikecam oleh aktivis hak asasi manusia sebagai “kebun binatang manusia”.

Sekitar tiga tahun yang lalu, mereka mulai kembali ke tanah air mereka karena situasi mulai lebih damai, memungkinkan wisatawan bisa mengakses kawasan tersebut dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

Gadis Kayan diberi hingga 10 cincin leher untuk dipakai mulai dari usia lima tahun. Mereka kemudian menambahkan yang baru setiap tahun sampai dewasa. Praktik ini memberi mereka penampilan seperti jerapah karena secara menyakitkan memampatkan bahu dan selangkang daripada merentangkan leher mereka.

Banyak mitos dan legenda mengelilingi tradisi tersebut, mulai dari cerita tentang wanita yang memakai cincin untuk melindungi diri dari harimau atau demi meningkatkan kecantikan mereka.

Tradisi Kayan kuno yang telah berabad-abad lamanya dalam praktiknya menghadapi masa depan yang tidak menentu karena modernisasi mulai berkembang bagi generasi muda.

Mu Par, 20, mengatakan bahwa dia akan terus mengenakan cincin perunggu di lehernya tapi tidak mengizinkan anak perempuannya melakukannya. “Saya ingin mereka melanjutkan pendidikan mereka,” katanya.

Hilangnya tradisi secara bertahap jelas terlihat di Pan Pet, di mana lebih dari 1.000 penduduk tinggal.

Seiring modernisasi muncul dengan mudahnya akses ke ponsel dan internet, orang muda memilih untuk berpakaian santai dengan kaos, blus, celana panjang dan longyis.

Margarita, seorang wanita Katolik berusia 20 tahun, mengatakan bahwa dia tidak mengenakan cincin perunggu di lehernya dan lebih memilih gaya bebas dengan mengenakan blus dan longyi.

Dia berasal dari desa Kathanku, sebuah dusun Pan Pet dimana sekitar 80 orang tinggal di komunitas campuran umat Buddha dan umat Katolik. Sebuah gereja Katolik kecil terlihat di dekat rumah Margarita di bawah bukit hijau.

Maria, 80, berpose dalam foto di pondok kecilnya di Kathanku dan mengatakan bahwa dia menjadi seorang Katolik 20 tahun yang lalu dan sebelumnya ia beragama budda.

Generasi yang lebih tua seperti Maria tampak nyaman dan bangga akan kecantikan mereka dengan mengenakan cincin di tengah booming pariwisata di Myanmar timur, namun orang muda menghadapi dilema memilih antara tradisi kuno atau mengenakan cincin demi tujuan komersial.

Halaman