UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 12 mnt 4 dtk yang lalu

Dewan Pelajar, Mahasiswa Katolik Dukung RUU Tentang Hak Komunitas Gay

Sen, 13/08/2018 - 21:32

Proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri diskriminasi atas dasar gender dan seksualitas di Filipina mendapat dukungan dari sejumlah dewan pelajar dan mahasiswa dari beberapa sekolah dan universitas Katolik di negara itu.

Para senator juga menyampaikan dukungan bagi RUU tentang Kesetaraan Ekspresi dan Identitas Gender dan Orientasi Seksual dalam Konggres.

Dewan pelajar dan mahasiswa dari beberapa sekolah Katolik juga mendukung RUU yang melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual seseorang itu.

Mengabaikan kemungkinan adanya sanksi dari sekolah dan universitas mereka, dewan pelajar dan mahasiswa di Manila mengeluarkan sebuah pernyataan bersama pada Jumat (10/8) yang berisi dukungan terhadap pengesahan RUU itu.

Para pelajar dan mahasiswa tersebut meminta legislator untuk mengesahkan RUU itu. “Dibesarkan dengan nilai-nilai Kristiani tentang cinta kasih dan penerimaan … kita harus menempa sebuah masyarakat yang berlandaskan pada kesetaraan,” kata mereka.

Para legislator telah mengesahkan RUU versi mereka tetapi kemudian mendapat perdebatan sebanyak 26 kali.

“Setiap hari dengan diskriminasi, orang dari berbagai perbedaan (orientasi seksual dan identitas gender) dikeluarkan dari sekolah dan rumah mereka, diejek dan diolok-olok di jalanan, tidak diterima sebagai pekerja dan tidak punya hak untuk mengakses layanan kesehatan,” demikian bunyi pernyataan dewan pelajar dan mahasiswa tersebut.

Dewan pelajar dan mahasiswa dari Ateneo de Manila yang dikelola SJ, Universitas Dominikan Santo Tomas, Universitas San Beda, Universitas De La Salle, Kolese Miriam, Kolese St. Scholastica dan Kolese St. Benilde menyebut “didikan Kristiani” mereka dalam menekan pengesahan RUU itu.

RUU itu disponsori oleh Senator Risa Hontiveros pada 14 Desember 2016 tetapi menghadapi perdebatan dalam Senat.

Senator Loren Legarda yang mendukung RUU itu mengatakan RUU akan menjadi “peninggalan luar biasa” dari Senat “jika kita mampu mengesahkan RUU anti-diskriminasi selama periode kita.”

“Negara hendaknya melindungi hak semua warga negara termasuk anggota komunitas (lesbian, gay, biseksual dan transgender),” kata Legarda, seraya menambahkan bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasikan atas dasar orientasi seksual dan identitas atau ekspresi gender.

Pada 2015, Konferensi Waligereja Filipina mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendukung sebuah RUU anti-diskriminasi.

Namun para uskup menjelaskan pernyataan mereka bahwa mereka tidak mendorong pemilihan gender seseorang atau tindakan homoseksual, misalnya.

Para prelatus mengatakan sebuah UU anti-diskriminasi adalah “sikap amal” jika diskriminasi yang dimaksud adalah individu-individu tertentu karena orientasi seksual atau identitas gender secara sistematis tidak mengakui hak asasi fundamental.

 

HRW Soroti Perlindungan HAM Setelah Presiden Jokowi Umumkan Cawapres  

Sen, 13/08/2018 - 15:02

Keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memilih seorang ulama berpandangan konservatif sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan memunculkan pertanyaan terkait komitmennya untuk memperbaiki perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi semua warga negara, demikian menurut Human Rights Watch (HRW).

Setelah mendapat persetujuan dari partai-partai Koalisi Indonesia Kerja, Presiden Jokowi memilih Ma’ruf Amin, 75, karena “beliau adalah sosok utuh sebagai tokoh agama.”

Ma’ruf menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 2007 dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 2015. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD DKI, DPR-RI, MPR-RI and Dewan Pertimbangan Presiden.

Namun HRW mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (10/8) bahwa Ma’ruf memainkan peran penting dalam memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan gender karena ia ikut merancang dan menjadi pendukung vokal sejumlah fatwa terkait hak-hak kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah serta komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

HRW mencatat pandangannya yang intoleran seperti ketika MUI menyampaikan sikap keagamaan pada Oktober 2016 bahwa Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang Protestan, menghina Alquran dan ketika ia menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI dan mengeluarkan sebuah fatwa pada 2005 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan.

Andreas Harsono, seorang peneliti HRW di Indonesia, mengatakan Ma’ruf melihat banyak hal dari kacamata fikih dan hal ini wajar terjadi.

“Persoalannya … Ma’ruf tidak tahu banyak akan perkembangan agama-agama lain maupun perkembangan dunia sehingga cara pandangnya membatasi dirinya sendiri. Ia masih melihat agama lain bisa diselesaikan dengan cara pandang dzimmi di mana orang non-Muslim harus membayar pajak tetapi tidak boleh ikut perang. Pandangannya tidak memadai,” katanya kepada ucanews.com pada Senin (13/8).

Senada, Setara Institute menyebut Ma’ruf sebagai salah satu aktor kunci dalam beberapa fatwa MUI yang problematik dan mendorong meluasnya intoleransi serta memberikan energi bagi pelanggaran hak konstitusional minoritas oleh kelompok-kelompok intoleran dan vigilante.

“Selain itu, banyak pandangan MUI dan Ma’ruf Amin yang menunjukkan konservatisme dan menghalangi pemajuan dan pemenuhan hak konstitusional kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan … ,” demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok HAM itu pada Senin (13/8).

Menurut Setara Institute, kesediaan Ma’ruf untuk menjadi cawapres bagi Presiden Jokowi dalam pilpres yang akan digelar pada April 2019 harus disertai dengan langgam politik Presiden Jokowi dan realisasi ide-ide politik kebangsaan sebagaimana tertuang dalam dokumen politik Nawa Cita yang hingga saat ini masih jauh dari ideal.

“Ma’ruf Amin harus ikut mendorong realisasi cita-cita politik Jokowi dalam pemenuhan dan pemajuan hak seluruh warga negara terutama kelompok minoritas keagamaan dan kelompok-kelompok rentan pelanggaran HAM,” demikian bunyi pernyataan Setara Institute.

Yendra Budiana, juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, meyakini bahwa pemilihan Ma’ruf tidak terlepas dari kepentingan politik.

“Kami berharap Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa keluar dari kondisi di mana beliau, khususnya Ma’ruf Amin sebagai ketua umum MUI dan Rais Aam PBNU, mulai memposisikan diri sebagai pejabat publik yang mengutamakan kepentingan negara yang adil dan taat pada konstitusi,” katanya kepada ucanews.com.

“(Kami berharap) Ma’ruf Amin bisa menjadi negarawan yang akan dikenang warga sebagai pemimpin yang menularkan nilai-nilai Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh warga negara,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan keputusan Presiden Jokowi untuk menggandeng Ma’ruf sebagai cawapres adalah “pilihan realistis secara politik.” dan “minimal akan membuat stigma yang selama ini memancing kampanye berbau SARA menjadi hilang.”

“Ada tugas berat bagi Jokowi saat kampanye. Ini kekalahan pluralis. Ma’ruf tidak punya track record yang baik. Bagi kalangan milenial, tidak mudah juga bahwa seorang kiai sepuh yang cenderung dianggap konservatif didekatkan pada milenial, padahal milenial merupakan segmen terbesar,” katanya kepada ucanews.com.

“Dari sisi negatif, Jokowi akan terkooptasi oleh pandangan keagamaan konservatif Kiai Ma’ruf atau sebaliknya menjadi jembatan bagi sosok kiai dan tokoh-tokoh agama konservatif lain (untuk) bisa berkompromi dengan pihak-pihak nasionalis,” lanjutnya.

Katharina R. Lestari, Jakarta

 

Siksaan Apapun Tidak Dapat Membungkam Umat Katolik di Cina

Sen, 13/08/2018 - 13:15

Thomas Zhang lahir di desa Yaozhang, distrik Liquan, provinsi Shaanxi, Cina Tengah tahun 1944. Keluarganya belajar tentang agama  Katolik dari neneknya, sementara salah satu paman dari pihak ibunya adalah seorang imam.

Tahun 1961, setelah lulus dari sekolah menengah pertama, Zhang membantu keluarganya bertani dan mengikuti paman dan pastor parokinya untuk membawakan khotbah di sekitar daerah itu.

Selama apa yang disebut Empat  Gerakan Pembersihan yang dikeluarkan oleh Mao Zedong  tahun 1963 yang menargetkan orang-orang yang dicap sebagai reaksioner di daerah-daerah – Jingyang, Gaoling dan Sanyuan – provinsi Shaanxi adalah yang paling terpengaruh sebagai anggota kelompok kerja yang dibentuk oleh Partai Komunis Tiongkok yang ditempatkan di setiap rumah, tinggal bersama mereka untuk mencuci otak mereka.

Zhang, 74, mengenang: “Pada awal Revolusi Kebudayaan, masyarakat kacau balau, tidak teratur dan tidak disiplin. Banyak imam dipenjara dan keluarga saya juga terpengaruh.”

Tahun 1966, ketika Zhang berumur 22 tahun, umat kristiani dipaksa menyerahkan benda-benda  suci dan kitab suci mereka. Pengawal Merah (mahasiswa militan atau pelajar sekolah menengah) memukul drum dan berteriak di pintu rumah umat beriman, yang diberi label monster dan setan.

Murid-murid di kota Xian, ibukota Shaanxi, mengorganisir seri nasional, salah satu langkah mobilisasi sosial yang diluncurkan Mao dalam Revolusi Kebudayaan (1966-1976), dari paruh kedua tahun 1966 hingga awal 1967. Pengawal Merah berkeliling Tiongkok untuk mempropaganda.

Orang-orang muda ini agresif terhadap siapa pun yang tidak mau mendengarkan Mao dan akan menggantung kartu-kartu besar di dada mereka yang menandakan mereka sebagai kacung. Banyak orang menderita nasib seperti ini.

Zhang mengatakan banyak umat beriman juga mengalami penganiayaan. Orang yang diserang oleh binatang buas  tidak dapat menerima perawatan medis karena dia adalah seorang Katolik. Dia meninggal akibat tetanus.

Suatu hari, seorang Pengawal Merah datang ke desanya dan berteriak: “Hiduplah Partai Komunis!” Pamannya menjawab: “Panjang umur Tuhan! Hidup Yesus Kristus!”

Imam itu dicap seorang reaksioner dan diarak di jalan-jalan bersama saudara laki-lakinya yang sudah menikah dan istrinya. Seorang pria memukul gong memimpin jalan untuk menarik perhatian publik dan wajah mereka dicat hitam dan merah. Imam itu kemudian dipenjara bersama dengan banyak imam lainnya di seluruh negeri itu.

Meskipun Revolusi Kebudayaan begitu kacau, keluarga Zhang masih  tetap setia pada keyakinan mereka.

Suami dari bibi ibu Zhang dan paman yang sudah menikah melihat tidak ada imam  berkhotbah, jadi setiap malam mereka mengendarai sepeda secara diam-diam ke desa-desa di mana Zhang dan pamannya  adalah seorang  imam berkhotbah untuk menumbuhkan iman  umat beriman. Zhang pergi bersama mereka setiap kali.

Mereka berkhotbah di rumah-rumah umat beriman. Saat mereka berkhotbah, umat  beriman lainnya berdiri mengawasi pintu masuk ke desa dan di pintu rumah. Jika ada orang yang mencurigakan muncul, para pengkhotbah akan segera pergi.

Zhang membaca banyak buku yang disembunyikan di rumah pamannya yang seorang  imam. Buku-buku tentang Gereja memperkaya dunia spiritualnya dan membantunya menulis banyak artikel di masa depan untuk bersaksi tentang Tuhan.

Keluarga Zhang kemudian menolak mengumumkan secara terbuka kesesatannya. Akibatnya, paman yang sudah menikah dan istrinya dipermalukan di depan umum dan saudara dan sepupu Zhang dijatuhi hukuman penjara dua hingga 10 tahun.

Dia sangat marah ketika melihat pamannya yang sudah menikah dan istrinya, yang hanya petani biasa, dipaksa memakai topi kertas karena menolak untuk menyatakan kemurtadan mereka.

“Saya tidak bisa membantu dan naik ke panggung di mana mereka dipermalukan dan disiksa untuk mengambil topi mereka,” kata Zhang.

Pengawal  Merah memaksanya ke tanah dan memberinya label reaksioner. Dia dipermalukan dan disiksa di malam hari. Dia kemudian dikirim ke bagian produksi untuk bekerja sebagai buruh.

“Dalam tim, seorang pria yang bekerja selama sehari dapat memperoleh 10 poin untuk bertukar makanan pada akhir bulan. Bahkan mereka yang dicap memiliki pikiran kotor dapat memperoleh delapan poin sehari, tetapi saya, sebagai reaksioner, tidak memiliki apa pun, “Zhang ingat.

Setelah Revolusi Kebudayaan, Zhang masih antusias untuk berkhotbah. Pada usia 50 tahun, dia seharusnya membantu keluarganya bertani tetapi dia pergi membantu Gereja dengan melakukan pekerjaan sukarela tanpa upah.

Mengingat pengalamannya dalam Revolusi Kebudayaan, Zhang mengatakan secara emosional: “Jika tidak ada bantuan dari Tuhan, saya tidak bisa menjalaninya dengan begitu mulus. Semuanya diatur oleh Tuhan.”

Lang Tao Sha adalah seorang Katolik dan jurnalis Cina. Satu lagi artikel Lang tentang Revolusi Kebudayaan Cina akan mengisi laporan kedua ini.

 

Caritas Berusaha Memerangi Kelaparan di Asia Selatan   

Sen, 13/08/2018 - 08:24

Caritas telah meluncurkan sebuah proyek yang bertujuan  mengakhiri kelaparan di Asia Selatan  tahun 2030.

Caritas India meluncurkan program itu bekerjasama dengan mitra internasionalnya untuk membantu para petani menyesuaikan metode pertanian untuk mengatasi kondisi iklim yang tidak menentu.

“Perubahan iklim adalah tantangan global dan mempengaruhi produksi pertanian dan kesejahteraan manusia. Ini sangat berpengaruh kepada orang-orang secara langsung bergantung pada pertanian untuk makanan dan mata pencaharian,” kata Sunil Simon, kepala proyek khusus India.

The Small Adaptive Farming and Biodiversity Network diluncurkan pada  Juni pada Konferensi Regional Caritas Asia di Bangkok, Thailand.

“Program unik ini bertujuan  mencapai tujuan bersama kami untuk mengakhiri kelaparan  tahun 2030,” kata Christoph Schweifer, sekjen Caritas Austria.

Proyek ini secara resmi diluncurkan di New Delhi, India, pada 31 Juli. Caritas Banglades, Nepal, dan Pakistan akan melaksanakan program tersebut dengan dukungan Caritas Austria dan Caritas Swiss.

Skema ini bertujuan  memerangi kelaparan dan malnutrisi dengan mempromosikan makanan lokal melalui pertanian skala kecil di daerah-daerah terpilih di Asia Selatan dalam konteks perubahan iklim, kata Simon.

Program ini akan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan di Asia Selatan.

Sementara 40 persen dari populasi global bekerja di sektor pertanian, 54,6 persen dari 1,2 miliar penduduk India adalah petani, menurut studi PBB. Meskipun lebih dari separuh penduduk India adalah petani, pertanian hanya menyumbang 15 persen dari produk domestik bruto negara itu.

India memiliki hampir 191 juta orang yang kelaparan, atau 25 persen dari total dunia, yang tidak memiliki makanan lengkap setiap hari, menurut laporan PBB tahun  2017 tentang keadaan keamanan pangan dan gizi.

Sekitar 51 persen dari wanita India usia subur (15-49) mengalami anemia karena kekurangan makanan seimbang, sementara 38 persen anak India mengalami pertumbuhan yang lambat karena kekurangan makanan bergizi, kata laporan itu.

Proyek ini bertujuan  menciptakan jaringan diantara para petani untuk mendiskusikan lingkungan mereka, iklim dan ekonomi agraris untuk menemukan masalah khusus yang terjadi pada mereka. Mereka kemudian akan menemukan solusi yang dapat diterima secara lokal dan mengujinya sampai menemukan solusi terbaik.

“Saling berbagi, belajar pemecahan masalah secara proaktif antara petani, ilmuwan pertanian dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah adalah inti dari proyek ini,” kata Simon.

Proyek lima tahun ini bertujuan memberi manfaat  kepada 10.000 petani di India dan 40.000 di seluruh Asia Selatan sebelum berakhir tahun  2022, katanya.

Direktur Caritas India Pastor Paul Moonjely mengatakan petani kecil sangat penting dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan gizi bangsa.

Proyek ini juga bertujuan agar  menghasilkan permintaan untuk produk pertanian kecil di pasar, terutama di kota-kota. Sehingga ada pendapatan bagi petani dan mempromosikan agro-keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan, katanya.

Asia Selatan bergantung pada petani kecil yang menanam di lahan yang kurang dari dua hektar, menurut T. Haque, mantan ketua kebijakan pertanahan di Komisi Perencanaan India.

Sementara petani Korea Selatan dan Jepang dengan mudah mendapatkan pendapatan lima digit setiap tahun, rata-rata petani kecil India berpenghasilan kurang dari US $ 1.000 per tahun, katanya.

Haque percaya bahwa prestasi petani Korea dan Jepang terletak pada kebanyakan asosiasi petani kecil yang mereka dirikan. Proyek baru tersebut telah memasukkan ini sebagai strateginya.

 

Pemboman Gereja di Sri Lanka Terus Menghantui Warga yang Selamat

Jum, 10/08/2018 - 21:30

Rasa sakit yang dirasakan oleh banyak warga yang selamat dan keluarga mereka yang tewas dalam pemboman Gereja St. Petrus  tahun 1995 dan Gereja  St. Paulus  Sri Lanka utara tetap menghantui mereka hingga kini. Sekitar 147 warga tewas dan 400 terluka dalam insiden yang terjadi pada puncak perang sipil negara kepulauan itu.

Beberapa orang  percaya Angkatan Udara mengebom segala harta milik di desa Navaly sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk merebut kembali semenanjung Jaffna dari Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), yang memiliki benteng di wilayah tersebut.

Episode ini dianggap sebagai salah satu titik rendah konflik selama puluhan tahun antara tentara Sri Lanka dan gerilyawan separatis yang ingin mendirikan negara merdeka bagi minoritas Tamil.

Yang tewas termasuk banyak wanita dan anak-anak yang keliru berasumsi bahwa gereja akan dianggap suci oleh kedua belah pihak di tengah-tengah konflik 1983-2009.

Tapi bukan itu masalahnya.

Salah seorang penduduk Navaly, Anthony Croose Kamala, 67, masih ingat hari penyerangan itu.

“Kami mendengar delapan ledakan berdering saat helikopter terbang melewatinya,” katanya, ia menambahkan itu tidak adil bahwa pristiwa itu sudah lebih dari dua dekade terjadi tapi belum ada penyelidikan transparan atau kompensasi atas kerusakan yang diberikan kepada keluarga korban.

Awal bulan lalu, Pastor Roy Fernandez, pastor paroki di salah satu gereja, yang masih berdiri, memimpin Misa untuk menandai peringatan ke-23 pristiwa pemboman tersebut.

Dia mengatakan kerabat yang masih hidup kehilangan harapan bukan hanya karena kehilangan orang-orang tercinta tetapi karena dirampok kesempatan untuk melakukan ritual terakhir atau upacara pemakaman.

“Umat Hindu dan Katolik datang ke sini setiap tahun dengan membawa foto-foto mereka yang hilang,” katanya kepada ucanews.com.

Tetapi keadilan harus terus ditegakkan bagi mereka yang berlindung di gereja dan kuil Hindu di dekatnya yang juga ditembaki dari pesawat, kata Pastor S.V.B. Mangalaraja, direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian  Keuskupan Jaffna.

“Pemerintah membantah bertanggung jawab atas pemboman itu,” katanya.

“Uskup Jaffna, Mgr. Thomas Savundaranayagam, terus mengangkat masalah itu dan membawanya untuk menjadi sorotan pejabat Sri Lanka dan masyarakat internasional, tetapi belum ada tanggapan nyata,” tambahnya.

Dia mengatakan bagi warga yang terluka dan kerabat warga Tamil yang meninggal harus diberi ganti rugi.

Uskup Savundaranayagam menulis surat kepada mantan presiden Chandrika Kumarathunga pada tanggal 10 Juli 1995 yang menyesalkan pembunuhan warga sipil yang diperintahkan oleh Departemen Pertahanan untuk berkumpul di gereja.

Dalam surat itu, dia mendesak pemerintah untuk menahan diri dari melakukan serangan bom udara dan artileri terhadap warga sipil yang berlindung di gereja, kuil dan sekolah.

Palang Merah Internasional yang juga merilis laporan tentang “Pembantaian Navaly” pada 11 Juli 1995 meminta presiden untuk menghormati kehidupan sipil, harta milik dan tempat perlindungan.

Mengutip laporan saksi mata yang mengatakan  gereja dan bangunan yang berdekatan telah menjadi target serangan Angkatan Udara pada 9 Juli  pukul 16:30.

Pemboman gereja dan kuil Hindu Murugan Sri Kathirgamar mengakibatkan pembantaian yang menghancurkan, dengan banyak bayi ditarik dari puing-puing oleh regu penyelamat tidak berhasil diselamatkan.

Banyak dari mereka yang selamat tetap trauma dengan kejadian itu.

Mereka mengklaim pada hari serangan Angkatan Udara telah membagikan selebaran yang meminta warga sipil untuk pindah ke tempat-tempat keagamaan dan menghindari daerah-daerah yang dapat diberondong.

Tidak jelas apakah serangan itu merupakan bagian dari strategi yang diperhitungkan oleh militer atau pelanggaran yang tidak pernah diakui.

Kamala, yang masih dihantui oleh apa yang terjadi, mengatakan penduduk desa telah menerima pengungsi dan menyediakan kebutuhan sehari-hari sebelum pengeboman terjadi.

Banyak yang datang tanpa alas kaki, setelah meninggalkan rumah mereka untuk melarikan diri dari pertempuran, kata wanita tua itu, seorang anggota Lembaga St. Vincent de Paul, sebuah organisasi relawan Katolik.

“Kami memberi mereka susu, jatah makanan kering dan pakaian tetapi sayangnya banyak dari mereka meninggal pada hari yang sama ketika mereka tiba karena mereka pikir gereja akan aman,” katanya.

“Saya mendengar bom meledak ketika saya sedang mengikis daging kelapa mentah untuk membuat makanan bagi mereka yang pergi ke gereja,” katanya.

Dia bergegas ke gedung melewati kabut asap dan tiba di atas pemandangan mengerikan dengan bagian tubuh yang tersebar dan daging yang hangus.

Ratusan orang menangis, berdoa dengan manik-manik rosario, membuat tanda salib dan meratapi kesedihan, katanya.

Sementara Kamala, yang berusia 40 tahun, sedang merawat beberapa korban, tiba – tiba seorang warga desa berlari dan mengatakan putri satu-satunya telah meninggal.

Ini bukan insiden yang terisolasi.

Pada tahun 1999, tempat suci  Our Lady of Madhu, sebuah Gua  Maria dan situs ziarah populer di semenanjung Jaffna, juga diserang.

Pengungsi diketahui telah menggunakan gereja dan bangunan berusia 400 tahun, dianggap sebagai tempat ziarah Katolik paling suci di negara itu, sebagai tempat berlindung di beberapa kesempatan selama perang.

Tapi takdir menentang mereka pada 20 November ketika harta milik itu dihancurkan dan 40 warga Tamil termasuk 13 anak-anak yang telah mengungsi akibat pertempuran itu kehilangan nyawa mereka. 60 lainnya terluka.

Kedua belah pihak saling menyalahkan.

Presiden Kumaratunga mengklaim bahwa LTTE memiliki mortir yang mengebom gereja sementara “separatis” membalas tentara yang harus disalahkan.

Kerala mengatakan tidak ada kompensasi yang diberikan tetapi Angkatan Darat kemudian membantu merenovasi tempat suci itu.

Astika Anthonypillai berumur 10 tahun ketika pristiwa itu terjadi. Dia selamat tapi sepupunya tidak.

“Dia meninggal di tempat,” katanya. “Aku hanya beruntung. Bibiku datang untuk menyelamatkanku.”

“Aku terlalu takut untuk kembali ke sana selama bertahun-tahun setelah itu.”

Relawan HAM Filipina Dibunuh

Jum, 10/08/2018 - 21:02

Seorang relawan untuk kelompok hak asasi manusia (HAM) Rise Up for Life and for Rights di Propinsi Cebu, Filipina bagian tengah, ditembak dan tewas di tengah jalanan kota yang ramai pada Rabu (8/8).

Korban diidentifikasi sebagai Butch Rosales (42). Ia ditembak di kepala beberapa kali oleh seorang pria bersenjata yang menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria lainnya.

Kelompok HAM Karapatan mengutuk pembunuhan itu, seraya mengatakan “angka pembunuhan meningkat karena adanya impunitas di Cebu.”

Cristina Palabay dari Karapatan mengatakan pembunuhan Rosales “mengungkap perilaku kurang ajar dari para pelaku” yang mungkin dijamin oleh “adanya impunitas.”

“Rosales dibunuh dengan cara yang sama seperti para terduga pengguna narkoba dibunuh,” katanya.

Pembunuhan aktivis HAM seperti Rosales dan beberapa serangan baru-baru ini terhadap para tokoh politik sayap kiri dipandang oleh Karapatan sebagai bagian dari “upaya terkoordinasi” pemerintah untuk melawan orang-orang yang mengkritisi mereka.

“Kita dihadapkan pada situasi di mana represi pemerintah diam-diam diijinkan oleh peraturan yang juga represif,” kata Palabay.

Ia menuduh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte menjadikan pelanggaran dan perampasan hak sipil dan hak politk warga negara sebagai sesuatu yang legal.

“Baik dalam perang melawan narkoba maupun dalam operasi melawan pemberontakan, pelanggaran HAM berat terus terjadi,” lanjutnya.

Sejak 1 Juli 2016, ketika Presiden Duterte mulai berkuasa, Kepolisian Nasional Filipina mengatakan lebih dari 4.500 orang dibunuh dalam perang melawan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah secara intensif.

Namun kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 23.000 orang tewas dalam pembunuhan terkait perang melawan narkoba yang dilakukan pemerintah sejak 2016.

Pada 9 Agustus saja, tiga tersangka pengguna narkoba dibunuh dan 15 orang lainnya ditahan di Propinsi Bulacan, sebelah utara Manila.

Sementara itu, pemerintah Filipina mengungkapkan optimisme bahwa negara itu akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan lembaga HAM PBB di bawah pemimpin baru yakni mantan presiden Chile, Michelle Bachelet.

Bachelet akan menggantikan Zeid Ra’ad al-Hussein, seorang warga negara Yordania yang cukup vokal yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir bulan ini setelah menjabat selama empat tahun.

Zeid membuat Presiden Duterte marah setelah ia menyarankan presiden Filipina agar menemui psikiater. Ia menyampaikan pernyataannya ketika ia mengkritisi sejumlah aksi yang diambil oleh pemerintah Filipina untuk menentang pelapor khusus PBB Agnes Callamard dan Victoria Tauli Corpuz.

Pemerintah Filipina menyebut Zeid sebagai salah satu alasan mengapa Filipina menarik ratifikasinya atas Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional.

 

23 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang, Tanah Longsor di India

Jum, 10/08/2018 - 20:53

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Negara Bagian Kerala di India akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak 7 Agustus lalu menewaskan sedikitnya 23 orang dan menyapu bersih banyak rumah.

Sejumlah lembaga pemerintah dan kelompok relawan pun segera menyalurkan bantuan ke wilayah itu.

Anggota militer Angkatan Darat dan Angkatan Udara dikerahkan untuk membantu aparat polisi dan warga setempat dalam mengatasi bencana yang melanda enam distrik terparah di wilayah pegunungan bagian tengah dan utara di negara bagian itu.

Hujan terus mengguyur wilayah itu sehingga otoritas setempat membuka pintu air di 24 bendungan pada 9 Agustus, termasuk bendungan terbesar Idukki. Hal ini mengancam lebih banyak wilayah yang terkena banjir bandang.

“Ini situasi yang sangat mengkahawtirkan,” kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan.

Ia menambahkan bahwa ini pertama kali pintu air di bendungan-bendungan itu dibuka dalam waktu satu hari.

Tiga pintu air di Bendungan Idukki, sebuah bendungan melengkung tertinggi di Asia, dibuka ketika ketinggian air sudah melebihi kapasitas.

Banjir bandang menewaskan 11 orang di wilayah Idukki, enam orang di Malappuram, tiga orang di Ernakulam, dua orang di Kozhikode dan satu orang di Wayanad. Enam orang juga dilaporkan hilang di Negara Bagian Kerala.

Situasi nampaknya memburuk, kata K. Santhosh, direktur Badan Meteorologi India di Negara Bagian Kerala. Ia memprediksi hujan deras akan terus mengguyur beberapa wilayah di negara bagian itu hingga 11 Agustus.

“Hujan ringan hingga hujan deras akan mengguyur Distrik Ernakulam, Distrik Idukki dan Distrik Alappuzha pada Jumat dan Sabtu,” kata Santhosh kepada ucanews.com.

Sejumlah petinggi Gereja bekerja tanpa henti untuk merehabilitasi para korban yang sebagian besar adalah petani yang kehilangan rumah atau tanaman mereka.

Administrator Apostolik Keuskupan Ernakulam-Angamaly Uskup Jacob Manathodath telah meminta para petinggi Gereja di keuskupan itu untuk menyediakan tempat di gereja dan bangunan lain bagi para korban.

Para petinggi Gereja mengatakan kepada ucanews.com  bahwa mereka telah memerintahkan para imam di semua paroki untuk membuka pintu sekolah gereja dan institusi lain untuk mengakomodasi para korban, selain mendistribusikan makanan, pakaian dan bantuan lainnya.

“Hujan deras dan tanah longsor di negara bagian itu telah membuat hidup banyak orang menderita. Membuka pintu air di bendungan-bendungan itu telah memunculkan kekhawatiran di kalangan warga yang tinggal di pinggir Sungai Periyar. Gereja hendaknya melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban mereka,” kata Uskup Manathodath.

Ia meminta umat untuk mendistribusikan makanan, pakaian dan benda-benda lainnya untuk membantu para korban.

Pastor Jose Plachikkal, juru bicara Keuskupan Idukki – wilayah terparah yang terkena bencana itu, mengatakan keuskupan sangat memahami situasi itu dan sebagian besar warga menjadi korban.

Namun umat telah bekerjasama dengan otoritas setempat dalam mengakomodasi warga yang harus mengungsi akibat banjir, tanah longsor dan pembukaan pintu air di bendungan-bendungan itu, katanya kepada ucanews.com.

Pastor Abhilash Chirambikkunnel, seorang pejabat dari Keuskupan Thamaraserry, mengatakan para petinggi Gereja tengah menyiapkan sekolah dan institusi Gereja lainnya untuk mengakomodasi warga di Distrik Kozhikode dan Distrik Wayanad.

Ia mengatakan Komisi Pelayanan Sosial keuskupan telah bekerjasama dengan otoritas pemerintah untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan bantuan.

 

Para Pakar Berbicara Tentang Masa Depan  Gereja di Cina

Jum, 10/08/2018 - 15:23

Tiga ahli agama asal Hong Kong berbicara tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia dan hubungan Cina -Vatikan di acara TV Taiwan.

Mereka mengatakan di program Taiwan Formosa News bahwa kebebasan beragama di Hong Kong dan di daratan Cina telah dikurangi oleh United Front Work Department (UFWD) sayap Partai Komunis Cina (CCP).

Ketiga tamu itu adalah kritikus pemerintah Sang Pu, Profesor Ying Fuk-tsang, dekan Fakultas Teologi Universitis Cina di Hong Kong, dan Suster Beatrice Leung Kit-fun, seorang pakar hubungan Cina-Vatikan.

Sang Pu mengatakan dalam acara itu bahwa kebijakan CCP menyingkirkan agama telah ada sejak pendiriannya tetapi telah menjadi lebih parah, terutama setelah implementasi peraturan yang direvisi menyangkut urusan agama pada 1 Februari.

“Berbagai agama menghadapi anekaimacam penindasan, terutama Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan Islam,” kata pengacara itu.

Setelah seorang anggota CCP beragama Islam  kembali dari Haji di Mekkah, ia diusir karena tidak ada anggota partai yang boleh memiliki keyakinan agama, katanya.

“Beberapa gereja secara paksa dibongkar di depan umat beriman. Semua ikon suci yang dipasang di rumah penduduk di desa-desa harus diganti dengan potret Xi Jinping, jika tidak, subsidi pemerintah dan dana pengentasan kemiskinan tidak akan tersedia,” kata Sang.

Ying mengatakan CCP masih mengklaim ada kebebasan beragama tetapi telah dieksploitasi dan berbeda dari apa yang dipikirkan orang.

“Kebebasan beragama versi mereka adalah Anda dapat mempercayai apa pun dalam pikiran Anda, tetapi tidak boleh mempraktikkannya. CCP melihat agama dari perspektif keamanan nasional, stabilitas sosial dan ketertiban, sehingga akan ada banyak pengawasan dan kontrol atas urusan agama,” katanya.

Profesor itu mencatat bahwa Presiden Cina Xi Jinping sangat mementingkan kepemimpinan partai dan suka menyebut “pegangan kuat” dalam pidato-pidatonya.

Ying menunjukkan bahwa dalam jangka panjang partai akan melakukan kontrol yang sangat ketat atas semua aspek agama. “Kita harus lebih memperhatikan keadaan kebebasan beragama di Cina,” katanya.

Suster Leung mengatakan kebijakan kebebasan beragama Cina diusulkan oleh Li Weihan, menteri Front Persatuan di era Mao Zedong. Kebijakan serupa diulang oleh Ye Xiaowen, menteri agama di era Deng Xiaoping. Paradoksnya, mereka percaya bahwa kebebasan beragama adalah cara terbaik untuk melawan kebebasan beragama.

Suster Leung, seorang profesor peneliti tamu di fakultas bahasa universitas Wenzao Ursulin Taiwan, mengatakan pelarangan Tiongkok terhadap anak-anak di bawah umur 18 tahun memasuki gereja-gereja adalah pukulan fatal bagi agama-agama tradisional.

Dia mengatakan manajemen demokrasi yang diadvokasi oleh CCP, membiarkan para imam, biarawati dan umat beriman mengelola gereja tanpa para uskup yang mewakili Kristus dalam hierarki, adalah cara lain untuk melenyapkan agama.

Dia mengatakan Gereja Katolik di Hong Kong memiliki sistem dan organisasi yang kuat, sehingga CCP hanya memiliki sedikit ruang untuk kerjasama dengan gereja. Tetapi mereka akan menggunakan “racun berlapis gula” seperti memberi uang kepada para imam dan biarawati.

Sang Pu merasa bahwa perjanjian Cina-Vatikan tentang penunjukan uskup akan ditandatangani, tetapi dia tidak optimis tentang hubungan Taiwan-Vatikan.

Suster Leung mengatakan CCP berharap untuk menandatangani perjanjian dengan Vatikan tetapi Paus Fransiskus tidak segera setuju setelah melihat oposisi yang kuat. Suster Leung percaya bahwa tidak mendesak bagi Vatikan untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok.

“Bahkan jika ditandatangani, ada banyak hal yang harus segera diurusi. Hubungan antara Taiwan dan Vatikan juga merupakan masalah yang harus dihadapi karena kontribusi Taiwan kepada Vatikan juga besar,” katanya.

 

Dua Imam Bawah Tanah Dipindahkan di Cina

Kam, 09/08/2018 - 20:33

Dua pastor kepala paroki di Propinsi Gansu, Cina, telah dipindahkan setelah mereka dituduh mengadakan kemping musim panas bagi sekelompok orang muda di gereja.

Pastor Wang Yiqin dari Hui dan Pastor Li Shidong dari Kota Leling di Propinsi Shandong sebelumnya melayani Paroki Maijiqu Ganquan di Keuskupan Tianshui.

Komisi Agama dan Etnis Kota Tianshui telah mengirim surat dan meminta cabang lokal dari Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang dikendalikan pemerintah untuk mengirim orang untuk menggantikan kedua imam yang dituduh mengadakan kemping musim panas bagi Kelompok Orang Muda Bosco di gereja itu serta memulangkan keduanya ke kampung halaman mereka.

Pada 21 Juli, komisi itu mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tidak satu pun anggota asosiasi itu terlibat dengan gereja yang menjadi basis bagi klerus bawah tanah.

Asosiasi diminta untuk mengangkat anggota “untuk memperkuat manajemen agama sesuai dengan undang-undang dan menurut peraturan tentang agama.”

Pastor Zhao Jianzhang dari gereja terbuka di Tianshui adalah wakil direktur dan sekjen Asosiasi Patriotik Katolik Gansu dan Komisi Administrasi Katolik.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa ia telah mendapat informasi terkait insiden itu dan paroki telah menerima surat itu. Namun ia berada di luar kota dan akan menyelesaikan insiden itu sekembalinya dari luar kota.

“Ada orang dalam pemerintahan yang ingin mengacaukan situasi saat ini. Mereka tidak mengijinkan keberadaan gereja bawah tanah dan harus mengubahnya menjadi gereja terbuka hanya karena Tianshui di Cina bagian barat laut masih memiliki komunitas bawah tanah,” kata seorang sumber.

Paroki Maijiqu Ganquan adalah satu dari dua gereja bawah tanah di Keuskupan Tianshui.

Didirikan pada 1921, paroki yang berdiri di atas tanah seluas 7.000 meter persegi itu memiliki sebuah gedung gereja serta beberapa bangunan dan rumah. Paroki ini telah disetujui oleh pemerintah Distrik Yuanbeidao.

 

Tiga Keuskupan Imbau Penggalangan Dana Bagi Korban Gempa di Lombok

Kam, 09/08/2018 - 20:27

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Keuskupan Agung Semarang (KAS) dan Keuskupan Denpasar telah mengeluarkan surat imbauan yang mengajak umat Katolik di masing-masing keuskupan untuk menggalang dana dan menunjukkan solidaritas mereka terhadap para korban gempa yang baru-baru ini mengguncang Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bermagnitudo 7 yang juga mengguncang Pulau Bali pada Minggu (5/8) itu menewaskan sedikitnya 131 orang dan mencederai lebih dari 1.440 orang lainnya. Gempa juga merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi.

Dalam surat tertanggal 7 Agustus, KAJ mengatakan “saat ini Saudara-Saudari kita … mengalami bencana gempa bumi” dan “tergerak mewujudkan belas kasih Allah dan solidaritas kemanusiaan, kami menyampaikan himbauan ini: paroki-paroki memutuskan sendiri cara yang akan ditempuh untuk penggalangan dana kasih kemanusiaan para korban.”

Vikjen KAJ Pastor Samuel Pangestu Pr mengatakan ada banyak cara yang bisa dilakukan paroki-paroki untuk menggalang dana kasih kemanusiaan tersebut.

“Ada kolekte kedua (pada Misa Minggu). Mereka bisa (juga) pakai amplop (untuk sumbangan),” katanya kepada ucanews.com pada Rabu (8/8).

“Kita tidak ada target nominal. Kita lihat situasi (dan) kondisi. Kita lebih pada solidaritas, formasi umat. Belarasa yang kami tunjukkan,” lanjutnya.

Ia mengatakan dana yang terkumpul dari paroki-paroki melalui Rekening Pos Dana Kasih Kemanusiaan KAJ akan dikirim secara langsung ke Keuskupan Denpasar.

Pada hari yang sama, Komisi Pengembangan Sosial-Ekonomi (PSE) Keuskupan Denpasar mengeluarkan surat imbauan serupa yang ditandatangani oleh Ketua Komisi PSE Pastor Evensius Dewantoro Pr dan Direktur Pusat Pastoral Pastor Herman Yoseph Babey Pr serta Vikjen Keuskupan Denpasar Pastor Yosef Wora SVD.

Surat imbauan itu mengatakan “kami berpikir bantuan dari paroki-paroki akan diarahkan kepada warga terdampak gempa pada masa rehabilitasi, saat mereka sudah kembali ke rumah untuk perbaikan, pemulihan dan melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari.”

Lebih lanjut surat imbauan itu mengatakan “kami merekomendasikan bantuan dalam bentuk dana (yang disalurkan) ke rekening atas nama Keuskupan Denpasar … (dan) dalam bentuk sembako (seperti) beras, mie instan, minyak goreng, air mineral kemasan, ikan kering, kacang hijau, kacang merah, susu bubuk dan lain-lain yang memungkinkan.”

“Kami mengharapkan agar para pastor paroki menggerakkan umat untuk (menunjukkan) solidaritas bagi sesama kita yang sedang tertimpa bencana gempa di Lombok. Bantuan dikirim … mulai tanggal 1-15 September 2018,” demikian isi surat imbauan itu.

Berbicara kepada ucanews.com, Pastor Dewantoro mengatakan distribusi bantuan akan dilakukan bekerjasama dengan Caritas Indonesia (Karina).

“Atas persetujuan Bapak Uskup, kita keluarkan dana untuk pengadaan barang-barang untuk membantu mereka,” katanya.

“Jumat ini, tim dari Denpasar akan membawa bantuan. Tapi ada beberapa yang sudah ada di Lombok dan belanja di sana. Yang direkomendasikan oleh tim setelah turun ke lapangan adalah selimut, matras, terpal, minyak angin, obat nyamuk, kelambu, ember atau jerigen, handuk, pispot, popok, beras dan perlengkapan pertukangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Yayasan Karitas Indonesia KAS (KARINAKAS) mengatakan dalam surat imbauan yang juga dikeluarkan pada Selasa (7/8) bahwa “Yayasan KARINAKAS hendak mengadakan pengumpulan dan penyaluran bantuan baik berupa dana maupun barang” dan “bantuan akan kami salurkan melalui Tim Tanggap Darurat Bencana Keuskupan Denpasar.”

“Maka Yayasan KARINAKAS mengharapkan bantuan para Romo untuk menggerakkan umat di paroki masing-masing agar terlibat meringankan beban penderitaan warga terdampak gempa bumi dengan memberikan bantuan baik berupa dana maupun barang (sembako dan cleaning kit/peralatan mandi),” demikian isi surat imbauan yang ditandatangi oleh Direktur KARINAKAS Pastor Martinus Sutomo Pr.

Menanggapi surat imbauan tersebut, Pastor Antonius Suyadi Pr dari Paroki St. Yakobus di Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengatakan paroki akan menggalang dana bantuan melalui kolekte kedua pada Misa Minggu.

“Kemarin saya sudah diskusi dengan para ekonom di KAJ. Pada umumnya mereka mengusulkan minggu ketiga. Dan dari keuskupan sudah menyetujui,” katanya kepada ucanews.com.

Maria Suparni, seorang umat Paroki St. Kristoforus di Grogol, Jakarta Barat, menyambut baik surat imbauan itu dan berjanji akan memberikan donasi.

“Meskipun jumlahnya tidak banyak, saya ingin menunjukkan solidaritas saya dengan para korban gempa. Saya ingin membantu mereka dengan tulus. Ini adalah perwujudan iman Katolik: berbagi dengan sesama,” katanya.

Menurut Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, KAJ “sejak awal melalui surat mengajak seluruh umat untuk berbelarasa: semakin beriman, semakin bersaudara , semakin berbelarasa.”

 

Myanmar Memperingati Pemberontakan Demokrasi 1988

Kam, 09/08/2018 - 10:30

Berbicara pada peringatan 30 tahun pemberontakan demokrasi di Myanmar 1988, para aktivis dan anggota parlemen menekankan pentingnya demokrasi untuk masa depan bangsa.

Ribuan orang Myanmar pada 8 Agustus memperingati pemberontakan demokrasi 1988 yang mengakibatkan penumpasan berdarah oleh militer.

Mahn Johnny, mantan menteri utama wilayah Irrawaddy, mengatakan tanggal tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah Myanmar. Orang-orang memberi hidup mereka untuk demokrasi selama protes – juga dikenal sebagai Pemberontakan 8888 – jadi itu tidak boleh dilupakan, katanya.

Protes besar mahasiswa terhadap kediktatoran 26 tahun terhadap Jenderal Ne Win memicu tindakan keras militer pada 8 Agustus 1988. Ribuan orang diyakini tewas. Protes yang populer itu juga mendorong Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menjadi terkenal di dunia internasional.

Mahn Johnny mengatakan kepada ucanews.com bahwa gerakan demokrasi tahun 1988 memberi Myanmar landasan yang dibutuhkan untuk perubahan demokratis.

“Kita harus bersatu dan mendorong negara  menjadi negara federal demokratis. Dan semua pemangku kepentingan perlu berkompromi untuk perdamaian dan rekonsiliasi,” katanya.

Anggota parlemen Katolik berusia 77 tahun dari partai NLD yang sekarang berkuasa mengatakan tantangan terbesar bagi demokrasi penuh adalah militer memainkan peran kunci dalam pemerintahan sesuai konstitusi 2008.

 

Perwakilan militer yang tidak dipilih membentuk 25 persen parlemen di negara ini. Militer juga mengontrol kementerian utama; pertahanan, perbatasan dan urusan dalam Negeri.

Memenangi pemilu 2015, konselor negara saat ini, Suu Kyi menekankan rekonsiliasi dengan para jenderal, orang-orang yang sama yang menahannya di bawah tahanan rumah selama 15 tahun.

Ashin Ariya Wuntha Bhiwunsa, seorang biksu berbasis Mandalay yang terlibat dalam program lintas agama, mengambil bagian dalam pemberontakan 1988.

Dia mengatakan kepada ucanews.com bahwa rakyat Myanmar masih perlu mendorong demokrasi.

“Kita harus memiliki kesabaran dan akan terus berjuang untuk demokrasi dengan cara tanpa kekerasan,” katanya.

“Jika semua orang memiliki persatuan dan mereka siap mengorbankan hidup mereka untuk negara, kita dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan demokrasi. Saya percaya kita akan mencapainya suatu hari nanti.”

Ariya Wuntha adalah satu dari ribuan orang yang bergabung dengan perayaan peringatan yang diadakan di beberapa kota di Myanmar pada 6-8 Agustus.

 

Penjara untuk Aktivis Filipina yang Menyinggung Perasaan Keagamaan

Kam, 09/08/2018 - 09:00

Mahkamah Agung (MA) Filipina memenjarakan  seorang aktivis yang menyinggung perasaan keagamaan dengan menggelar protes di dalam katedral di Manila tahun 2010.

Pengadilan memvonis pemandu wisata dan aktivis budaya  Carlos Celdran dengan hukuman penjara minimum dua bulan, 21 hari dan jangka waktu maksimum satu tahun, satu bulan, 11 hari.

Tahun 2010, Celdran mengejutkan para pejabat Gereja ketika dia memasuki katedral saat Misa dan mengangkat plakat dengan kata “Damaso” mengacu pada karakter fiktif Padre Damaso dari novel pahlawan nasional Jose Rizal Noli me Tangere, yang menceritakan tentang perlakuan kejam para biarawan Spanyol.

Aktivis itu memprotes dugaan campur tangan Gereja Katolik dalam pengesahan RUU Kesehatan Reproduksi yang kemudian ditunda pengesahannya di Kongres.

Tahun 2012, pengadilan Manila memutuskan Celdran bersalah karena menyinggung perasaan keagamaan. Putusan itu diperkuat pada Agustus 2013 dan oleh Pengadilan Banding pada  Desember tahun lalu.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 7 Agustus, MA  menolak petisi Celdran yang berusaha  membatalkan putusan Pengadilan Banding.

“Kami setuju dengan (Pengadilan Banding) dalam menemukan bahwa tindakan para pemohon dimaksudkan untuk mengejek dan menghina para imam yang keyakinannya dan berprinsip bertentangan dengan dirinya sendiri,” demikian pernyataan keputusan MA.

Pengadilan mengatakan Celdran gagal menghadirkan bukti untuk menunjukkan bahwa pengadilan yang lebih rendah keliru dalam mengeluarkan keputusan.

Dalam permohonannya yang diajukan pada Oktober 2015, aktivis itu meminta MA mendekriminalisasi pelanggaran berdasarkan KUHP Revisi  dengan menyatakan itu tidak konstitusional.

Pasal 133 KUHP menghukum siapa pun yang “di tempat ibadah atau selama perayaan upacara keagamaan, melakukan tindakan yang sangat menyakitkan perasaan umat beriman.”

Dalam sebuah pernyataan, Keuskupan Agung Manila mengatakan kasus Celdran merupakan ranah  pemerintah.

Pastor Roy Bellen dari Komsos Keuskupan Agung Manila mengatakan bahwa keuskupan agung itu tidak menuntut  kasus hukum apa pun terhadap Celdran.

“Meskipun ada keluhan awal yang dibuat  pihak berwenang mengetahui insiden itu dan  mereka dapat membantu mencegah situasi seperti itu terjadi lagi, keuskuan agung tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun,” kata Pastor Bellen.

“Kami tidak mengatakan bahwa keuskupan agung senang (dengan keputusan pengadilan) hanya karena seseorang telah divonis bersalah,” katanya, seraya menambahkan bahwa Gereja selalu menginginkan kebaikan umat dan lembaga.

“Kami bukan satu-satunya institusi dengan keinginan seperti itu. Saya yakin pemerintah juga bekerja untuk kebaikan yang sama,” kata Pastor Bellen.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, Celdran mengatakan: “Ini terjadi. Permohonan saya di MA ditolak dan hukuman saya ditegakkan.”

Tahun 2015, Kardinal Luis Antonio Tagle,uskup agung Manila mengatakan telah memaafkan Celdran, dan menambahkan bahwa “sejauh menyangkut Gereja, itu sudah berakhir.”

 

Goa Masih Menjadi ‘Baterai’ Katolikisme untuk Asia

Rab, 08/08/2018 - 15:14

Goa, bekas jajahan Portugis yang sekarang memiliki pantai dengan berperingkat salah satu yang  paling terkenal di India, terus mempromosikan Kekristenan di Asia sebagai bagian dari warisan kolonialnya, demikian menurut Uskup Agung Emeritus Raul Gonsalves.

Uskup Emeritus berusia 91 tahun itu percaya para misionaris Yesuit, yang berpusat di tanah airnya pantai barat daya benua itu sejak abad ke-16, masih memiliki efek  di seluruh benua itu, meskipun ada dugaan upaya untuk “membersihkan secara etnis” wilayah tersebut sebagai basis Umat ​​Katolik di masa lalu.

Uskup Agung Gonsalves mengatakan, Goa telah menghasilkan uskup untuk sejumlah negara karena keyakinan iman yang kuat tertanam dalam begitu banyak keluarga di wilayah itu.

Negara bagian kecil India ini, yang mencakup keuskupan Goa dan Daman, telah menghasilkan sekitar 60 uskup dan kardinal untuk India, Pakistan, dan Afrika, demikian menurut Pastor Joaquim Loiola Pereira, sekretaris Uskup Agung Goa Mgr Filipe Neri Ferrao saat ini.

Keuskupan Goa dibentuk tahun 1533, 23 tahun setelah Portugis menaklukkan negara itu.

Imam pertama dari Keuskupan Goa, Pastor Andre Vaz, ditahbiskan 55 tahun kemudian  tahun 1558 di tengah perasaan umum di antara para misionaris kolonial bahwa penduduk setempat “tidak layak” menjadi imam, kata Pastor Pereira.

Uskup pertama dari negara bagian itu adalah Mgr Matheus de Castro, yang ditahbiskan  tahun 1637.

Sejak itu, banyak imam  dari Goa diangkat Vatikan menjadi uskup untuk  memimpin banyak keuskupan di India karena Goa adalah pusat Kekristenan di India setelah Kerala, kata Pastor Pereira.

Sekitar 500.000 dari 1,8 juta penduduk Goa tercatat sebagai umat Katolik, sementara di Kerala sekitar 5 juta dari 36 juta warganya adalah umat Katolik, dan 1 juta lainnya berasal dari denominasi Kristen lainnya.

Namun, dampak kedua negara ini terhadap urusan agama global sangat besar.

Misalnya, sekarang ada 80 uskup yang melayani di berbagai pos di seluruh dunia yang lahir di Kerala. Lebih dari setengah (50) dari uskup itu melayani di keuskupan negara bagian itu.

Namun, ini tidak selalu demikian. Selama era kolonial mereka dilarang melakukan penginjilan di luar negara bagian, yang sangat menurunkan pengaruh mereka.

Bahkan, jumlah uskup yang lahir di Kerala baru mulai meningkat setelah Konsili Vatikan II  (1962-65), yang menekankan karya misi bahwa  setiap Gereja harus terus berkembang maju dan menyebarkan Firman  ke seluruh dunia.

Sebaliknya, Portugis, yang memerintah Goa selama 450 tahun dengan sejarah yang sebanding dengan yang ada di Inggris, datang dengan mandat untuk terus mengekspansi misionaris. Mereka diikuti oleh para misionaris Fransiskan, Dominikan, Yesuit dan Agustinian.

“Mereka meneruskan penyebarluasan misionaris melalui Goa ke Afrika Selatan, Jepang dan Cina,” kata Pastor Pereira.

Roh misionaris ini masih terlihat di sejumlah uskup dan kardinal yang tetap aktif di India dan Pakistan tetapi jika dilacak mereka berasal dari Goa.

Contoh terbaru adalah Kardinal Joseph Coutts dari Keuskupan Agung Karachi, yang menerima topi merah pada 28 Juni.

Dia peringkat sebagai kardinal kelima dengan akar di Goa, mengikuti jejak Kardinal Valerian Gracias dari Bombay (1900-1978), Kardinal Joseph Cordeiro dari Karachi (1918-1994), Kardinal Ivan Dias (1936-2017) dan Kardinal Oswald Gracias (1944-sekarang).

Sementara di Pakistan hanya dua prelatus yang telah diangkat menjadi kardinal dan keduanya adalah – Kardinal Cordeiro dan Kardinal Coutts – juga masih berakar dari Goa.

Hubungan ini sudah ada sejak era kolonial ketika Karachi berperan sebagai pelabuhan dan bandara  “ramah” terdekat ke Pakistan.

Pada saat blokade selama tahun-tahun terakhir pemerintahan kolonial, ribuan keluarga Goa menuju ke Pakistan dengan rencana selanjutnya untuk kemudian menjelajah ke Afrika dan negara-negara lain. Namun, ada yang memutuskan untuk tinggal di sana.

Kemudian, sebelum Pemerintah Kolonial Inggris India dirancang untuk menciptakan Pakistan pada tahun 1947, ribuan orang dari Goa melakukan perjalanan, bekerja dan menetap di kota-kota besar seperti Karachi.

Setelah India dibagi, banyak yang tidak dapat kembali ke rumah leluhur mereka di Goa, di mana aset mereka dibekukan dan dianggap “milik musuh.”

Sementara banyak tokoh agama dari Goa telah menjadi terkenal, pemimpin terkemuka dari wilayah itu yang menjadi pusat perhatian adalah Altino Ribeiro de Santana, uskup pertama negara itu.

Ia dilahirkan di Porvorim dan ditahbiskan imam pada Oktober 1938. Setelah melayani sebagai asisten pastor paroki dan pastor militer, ia memperoleh gelar doktor dalam bidang teologi dari Universitas Gregorian  Roma.

Kemudian, pada usia 39, ia menjadi imam pertama dari Keuskupan Agung Goa untuk diangkat menjadi uskup dan ditahbiskan pada Oktober 1955 di Katedral Se di Goa Lama.

Pada  Juli 1955, Paus Paulus VI mendirikan Keuskupan Sa da Bandeira di Angola. Pastor De Santana diangkat sebagai uskup pertama dan melayani umat di keuskupannya sebagai misionaris sejati, setia dan tanpa lelah.

Dia tinggal di sana dari tahun 1956 hingga 1972, ketika dia diangkat sebagai uskup Keuskupan Beira di Mozambique, Afrika.

Dia meninggal karena serangan jantung sekitar satu tahun kemudian, pada 27 Februari 1973, tak lama setelah sebuah bom diledakkan di luar tempat kediamannya oleh rezim militer yang berkuasa dalam upaya untuk menakut-nakuti dia.

Pada saat itu, dia sedang menyembunyikan dua imam Portugis yang dituduh melakukan kejahatan terhadap negara dan dicap sebagai ancaman keamanan.

Setelah tubuhnya dikuburkan di Beira, warga Sa da Bandeira meminta agar jenazahnya  dibawa ke kota mereka di mana dia telah hadir dan hidup bersama mereka selama 16 tahun. Keinginan mereka dipenuhi pada  4 April 1974.

Meskipun Goa memiliki banyak tempat terkenal, desa Aldona tercatat karena telah menjadi tempat kelahiran tidak kurang dari enam uskup.

Mereka adalah mendiang Mgr Ferdinand Fonseca, uskup agung Bombay; Mendiang Mgr Anthony Lobo, uskup Islamabad, Pakistan; Mgr U Joseph Coutts, uskup Agung Karachi; Mgr Felipe Neri Ferrao, uskup agung Goa dan Daman; Mgr Evarist Pinto, uskup agung Emeritus  Karachi; dan Mgr Anil Couto, uskup agung Delhi yang juga sepupu Kardinal Coutts.

Prelatus lain dari Goa, yang menjadi Sekjen Konferensi Waligereja India adalah Mgr  Theodore Mascarenhas. Pastor Pereira mengatakan, panggilan imam keuskupan yang berlimpah sebagian berasal dari praktik keluarga di wilayah itu yang secara tradisional “mempersembahkan satu anak kepada Allah.”

Uskup Agung Gonsalves mengatakan itu juga berhubungan dengan sistem doa yang berbeda di Goa. Di masa lalu, umat Katolik di Goa akan berdoa kepada Tuhan membantu mereka memenuhi keinginan-Nya, sedangkan hari ini mereka meminta agar Dia membantu mereka melaksanakan apa yang mereka lihat sebagai mandat mereka, katanya.

 

Rumah Sakit Katolik Bantu Korban Gempa di Lombok

Rab, 08/08/2018 - 14:29

Sejumlah rumah sakit Katolik telah mengirimkan tim medis untuk melayani ratusan orang yang mengalami cedera akibat gempa bermagnitudo 7 yang mengguncang Lombok di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8) lalu.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban tewas hingga Selasa (7/8) mencapai 105 orang, sementara 236 orang lainnya menderita luka-luka. Ribuan bangunan mengalami kerusakan dan ribuan orang terpaksa mengungsi.

“Tenaga medis sangat dibutuhkan untuk menangani para korban,” kata Suster Paulina SSpS, kepala Bagian Humas RS St. Antonius di Ampenan, Mataram, ibukota Propinsi NTB, kepada ucanews.com.

Ia mengatakan rumah sakit merawat sekitar 12 pasien yang menderita luka-luka akibat gempa.

“Kami tempatkan di tempat parkir karena situasi tidak memungkinkan, gempa susulan masih terjadi. Baru setengah jam yang lalu kami masukkan ke ruang perawatan,” lanjutnya.

Lebih dari 176 gempa susulan terjadi setelah gempa mematikan itu.

Suster Paulina mengatakan rumah sakit telah mengirim satu tim perawat ke RSUD Propinsi karena rumah sakit yang dikelola pemerintah tersebut lebih membutuhkan bantuan untuk menangani operasi.

“Banyak relawan yang sudah menghubungi saya. Tapi saya tanya dulu kepada mereka, mau mengirim apa. Kalau bentuk medis oke, saya butuh tenaga dokter spesialis ortopedi dan bedah syaraf,” katanya.

Menurut biarawati itu, rumah sakit bekerjasama dengan RS St. Vincentius A Paulo di Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

Dr. Agung Kurniawan Saputra, juru bicara RS St. Vincentius A Paulo di Surabaya, mengatakan rumah sakit mengirim tim medis beranggotakan tiga perawat pada Senin (6/8) atau sehari setelah gempa terjadi.

“Pagi tadi tambahan satu dokter dan satu perawat. Total ada empat perawat dan satu dokter. Untuk tim kedua ini, karena gempanya lebih besar dan sebagian besar infrastruktur rusak, sampai kemarin malam mereka stand by di RS St. Antonius untuk membantu menangani korban yang cukup membludak,” katanya.

Ia menambahkan tim medis biasanya melayani para korban selama satu minggu.

Sebelumnya, setelah gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang wilayah yang sama pada 29 Juli, RS St. Vincentius A Paulo mengirimkan  satu tim medis beranggotakan dua dokter, tiga perawat dan satu tenaga farmasi ke lokasi kejadian. Mereka melayani para korban hingga Jumat (3/8).

“Mulai hari ini atau nanti siang, mereka akan menyusuri daerah-daerah di lapangan bekerjasama dengan aparat setempat, jika memungkinkan,” katanya, seraya menambahkan bahwa transportasi mengalami gangguan akibat gempa.

Dr. Felix Gunawan, direktur eksekutif Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki), mengatakan lembaganya telah menyiapkan obat-obatan.

“Kami sudah menyiapkan obat-obatan untuk membantu para korban gempa dan akan disalurkan melalui RS St. Antonius,” katanya, seraya menambahkan bahwa rumah sakit itu anggota Perdhaki.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah mengirim 87 tenaga medis ke sejumlah wilayah yang terkena dampak paling parah yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Kementerian Kesehatan, sebagian besar korban menderita trauma kepala dan fraktur terbuka.

 

OMK Berbagai Universitas di Jakarta Sepakat Memperkuat Persatuan dalam Kebhinnekaan

Rab, 08/08/2018 - 13:14

Para orang muda Katolik (OMK) dari berbagai universitas di Jakarta mengadakan temu mahasiswa untuk memperkuat semangat persatuan dalam kebhinnekaan.

“Bersatu Indonesia Merdeka” merupakan tema dari Temu Mahasiswa dari Pastoral Mahasiwa Keuskupan Agung Jakarta (PMKAJ) 2018 yang dilangsungkan di Gunung Putri, 1-3 Agustus 2018.

Kegiatan ini merupakan ajang perjumpaan OMK   se-universitas di Jakarta untuk bertemu, berdinamika, menerima informasi dan bertindak lanjut dalam membuat project social.

Kegiatan hari pertama diawali dengan Parade Kebhinekaan, kemudian mahasiswa diajak untuk mendengarkan sesi “Panggilan Gereja Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara” oleh Romo Ignatius Swasono SJ selaku Romo Moderator.

Romo Swasono  menjelaskan bahwa panggilan Gereja dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai Nota Pastoral KWI 2018.

Pada hari kedua, acara dimulai dengan sesi “Mahasiswa dan Ancaman Keruntuhan Pancasila” yang dibawakan oleh Mikael Gorbacev Dom (Peneliti, Penggiat Lingkungan & Kebangsaan) menyebutkan bahwa untuk menguatkan kembali semangat persatuan dan kebhinekaan diwujudkan dalam kehidupan bermahasiswa sesuai dengan Pancasila dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial secara positif.

Dialog keagamaan juga dipaparkan oleh lima pembicara lintas agama dan kepercayaan yang mengusung tema “Membangun Kembali Spirit Kebangsaan yang Terkoyakan”. Sesi ini dimoderatori Hieronymus Kopong Bali (Pegiat Komunitas Katolik & Kebangsaan).

Alissa Wahid  dari Gusdurian mengatakan bahwa “untuk mulai bergerak, mari pikirkan kenapa dan mengapa kita perlu bergerak. Jika sudah, caranya pasti akan banyak karena kaum muda itu kreatif. Orang muda perlu terlibat jauh dan melakukan bebapa hal.

Desiana Samosir dari Komisi Kepemudaan KWI menegaskan juga “kalau hanya mengenal satu warna saja, maka akan punya bloking untuk bertemu dengan orang komunitas yang itu aja. Orang muda Katolik  harus punya wajah Gereja dan bangsa yang ditunjukkan dalam wajah komunitas, turut berdiskusi dan perbanyak dalam dialog dengan beda agama.”

Kemudian Dewi Kanti dari Kepercayaan Sunda Wiwitan menekankan bahwa “adat dan kebudayaan tetap harus dilestarikan. Berbudaya dan beragama perlu seimbang dalam berkehidupan. Seren Taun menjadi tradisi adat  Sunda Wiwitan yang juga tradisi kebhinekaan tiap tahun.”

Kemudian Agus Hartono dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga mengatakan, “Pemuda perlu kritis dalam menghadapi keadaan dan tantangan dalam dunia milenial. Semangat kerelawanan dalam Tzu Chi dengan spirit DA AI (Cinta Kasih). Berpegang teguh pada Buddhis bukan hanya beribadah di Vihara, tetapi juga terjun dalam masyarakat.”

Yan Mitha Djaksana dari  Perhimpunan Pemuda Hindu mengatakan,  “Orang muda mempunyai tugas yang sangat penting sebagai penerus bangsa, perii  kritis dalm mengahadapi keadaan. Perlu juga menciptakan sejarah, supaya tidak terlupakan seperti menulis di media sosial yang positif menanggapi tantangan untuk orang muda dalam dunia milenial ini.“

Peserta juga mengakrabkan diri dengan kegiatan outbound yang berspiritkan kemerdekaan. Outbound ini terdiri dari 5 pos di mana setiap peserta dituntut untuk saling bekerjasama menyelesaikan permainannya.

Lalu dilanjutkan dengan kesepakatan Project Social. Pada sesi ini peserta merancang dan akan merealisasikan beberapa action plan dalam kurun waktu satu tahun ke depan secara bersama diantaranya interaksi keagamaan, kampanye media sosial, bakti sosial, dan buka bersama & seminar.  (VR-LB)

 

Beato Paus Paulus VI Segera Dikanonisasi Menjadi Santo

Rab, 08/08/2018 - 08:40

Pada peringatan 40 tahun wafatnya  Beato Paulus VI, Paus Fransiskus turun ke lantai bawah Basilika Santo Petrus untuk berdoa di makam pendahulunya yang sederhana tersebut.

Paus yang mengawal sesi terakhir Konsili Vatikan II dan mengawali penerapan ajarannya, meninggal pada 6 Agustus 1978, di Castel Gandolfo, kediaman musim panas kepausan di luar kota Roma.

Ia dimakamkan enam hari kemudian di lantai bawah basilika. Tidak seperti kebanyakan paus yang dimakamkan di sana, makamnya ada di dalam tanah – bukan dalam sarkofagus – dan ditutupi dengan lempengan marmer travertin sederhana.

Melantunkan doa Angelus bersama umat di Lapangan Santo Petrus pada 5 Agustus, Paus Fransiskus mengingatkan pada umat hari peringatan itu dan rencananya untuk mengkanonisasi pendahulunya pada  14 Oktober.

“Dari surga mungkin dia berdoa bagi Gereja yang sangat dia cintai dan untuk perdamaian di dunia,” kata Paus Fransiskus.

Dia mengajak umat yang berada di Lapangan St. Petrus  untuk bersama dengan dia  bertepuk tangan untuk “paus modernitas yang hebat ini.”

 

Uskup Dukung Sistem KTP Nasional di Filipina

Sel, 07/08/2018 - 16:45

Sedikitnya dua uskup telah menyampaikan dukungan terhadap implementasi sistem KTP di Filipina meskipun para aktivis memperingatkan bahwa sistem itu rawan disalahgunakan.

Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos, ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantau, mengatakan sistem baru itu akan memberi keuntungan bagi para pekerja migran.

“Kami mendukung sistem KTP nasional,” kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa sistem itu bisa mencegah suap dan birokrasi yang bertele-tela yang selalu dihadapi oleh para pekerja migran di kantor-kantor pemerintah.

“Mari kita berharap agar aturan ini tidak akan disalahgunakan,” kata Uskup Auksilier Manila Mgr Broderick Pabillo.

Presiden Rodrigo Duterte menandatangani pengesahan Undang-Undang Sistem Identifikasi Filipina yang bertujuan untuk membuat layanan publik semakin efisien.

Presiden Duterte mendesak masyarakat agar mendukung implementasi UU baru yang menurutnya akan “meningkatkan kualitas pemerintahan” dan “menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdagangan” tersebut.

KTP tunggal yang disebut “Phil-ID” itu akan dikeluarkan bagi semua warga negara dan warga asing yang bermukim di negara itu. Semua warga negara tidak perlu lagi menyerahkan berbagai macam kartu identitas untuk pelayanan di kantor-kantor pemerintah.

Namun kelompok hak asasi manusia (HAM) Karapatan menyebut sistem KTP nasional sebagai “serigala berbulu domba.”

Cristina Palabay, juru bicara Karapatan, mengatakan sistem itu akan melahirkan “banyak pelanggaran HAM” termasuk hak warga negara untuk bebas bergerak dan untuk mendapatkan privasi serta hak untuk bebas dari pengawasan.

Ia mengatakan sistem KTP nasional “akan menjadi manuver licik untuk mengontrol dan memantau warga negara.”

“UU ini akan sangat rawan terhadap penyalahgunaan, mengingat bahwa birokrasi kita telah dikotori oleh militer dan mantan jenderal yang terbukti menghina hak warga negara,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa UU itu menjadi “ujian terbuka bagi para pejabat yang haus akan kekuasaan untuk mengintensifkan tujuan mereka dan persekusi politik terhadap orang-orang yang menolak politik dan yang mengkritisi pemerintah.”

Menurut Karapatan, sekitar 67.000 orang menjadi korban dari berbagai bentuk ancaman, pelecehan dan intimidasi sejak Presiden Duterte menjadi presiden.

Palabay juga mengingatkan akan “tren yang mengkhawatirkan” terhadap “pasal bijaksana namun sistematis dari UU yang represif.”

Ia mengatakan usulan untuk mengamandemen UU anti-teror masih ada di Konggres, tetapi kekuasaan sudah diserahkan kepada polisi.

Aktivis HAM itu mengatakan UU Darurat Militer di Filipina bagian selatan dan sistem KTP nasional “mengarah pada obsesi rezim itu untuk menanamkan peraturan militer.”

Namun Presiden Duterte menenangkan kekhawatiran warga negara soal privasi dan keamanan. Ia mengatakan informasi yang tercakup dalam KTP baru itu akan sama dengan informasi yang telah dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah sebelumnya.

Ia mengatakan pemerintah akan mengatasi isu soal privasi dan keamanan.

“Sama sekali tidak ada alasan untuk menimbulkan kekhawatiran tentang Phil-ID kecuali tentu saja kekhawatiran itu berdasarkan pada sesuatu yang mendekati ilegal,” kata Presiden Duterte.

 

Seorang Uskup di India Dituduh Menikah, Mencuri Uang

Sel, 07/08/2018 - 15:35

Seorang uskup di India bagian selatan sedang menghadapi kasus di pengadilan terkait tuduhan bahwa ia menyalahgunakan dana keuskupan untuk membiayai “isterinya” dan anak remaja laki-laki, namun ia membantah semua tuduhan itu.

Uskup Cuddapah (kini Kadapa) Mgr Prasad Gallela telah diminta untuk hadir pada 18 Agustus di hadapan Lok Adalat, sebuah forum non-pemerintah, untuk secara damai menyelesaikan kasus yang masih tertunda di pengadilan itu.

Prelatus itu dituduh menyalahgunakan jutaan rupee dari dana kesejahteraan sosial milik keuskupan untuk membiayai “isterinya” dan anak laki-laki berumur 18 tahun dengan mencurangi sistem administrasi Gereja.

Dua bulan lalu, dua umat awam Katolik – Mesa Ravi Kumar (40) dan Byreddy Chinnappa Reddy (65) – mengajukan gugatan terhadap Uskup Gallela.

Sebuah pengadilan di Distrik Kadapa, Negara Bagian Andhra Pradesh, meminta Uskup Gallela untuk hadir di persidangan pada 2 Agustus. Namun para pengacara uskup meminta kelonggaran waktu sehingga kasus itu ditunda hingga pekan terakhir bulan ini.

“Kami punya sejumlah dokumen solid yang diakses dari pemerintah untuk membuktikan status perkawinannya,” kata Kumar kepada ucanews.com.

Beberapa tuduhan yang diajukan terhadap Uskup Gallela antara lain pencucian uang, penyalahgunaan dana keuskupan, korupsi dan pengelabuan terhadap otoritas agama dan sipil.

Uskup Gallela menyesatkan para pemimpin Gereja dan umat Katolik karena hukum Gereja secara jelas menyatakan bahwa hanya seorang pria selibat yang bisa menjadi seorang imam dan seorang uskup, kata Kumar.

Sejumlah dokumen yang diajukan ke pengadilan mengatakan bahwa kasus itu telah diinformasikan kepada Vatikan pada November 2016 dengan detil kehidupan Uskup Gallela yang “imoral dan korup” dan tuntutan agar ia diturunkan dari jabatannya sebagai uskup, kata Kumar.

Kumar menambahkan bahwa para pemimpin Gereja belum mengambil sikap.

Para penggugat dan pendukung mereka menyebarkan salinan kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sertifikat tanah di mana Prasad Gallela hadir sebagai seorang suami dari seorang wanita bernama Gallela Sujatha. Mereka juga menyebarkan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah milik Gallela Junior Prasad, 18, anak dari pasangan tersebut.

Namun sejumlah orang meragukan keaslian dokumen itu. “Ada banyak dokumen untuk mendukung semua tuduhan itu, tapi semuanya perlu verifikasi dari otoritas yang kompeten,” kata Pastor A.X.J. Bosco, seorang imam Yesuit yang membela hak warga miskin Suku Dalit di negara bagian itu.

Imam itu mengatakan tuduhan itu sudah lama diajukan dan berkaitan dengan perjuangan kasta yang masih berlangsung di dalam Gereja dan masyarakat. Perjuangan ini mengarah pada penculikan Uskup Gallela pada April 2016. Dua imam dan 14 orang lainnya ditangkap atas tuduhan menyerang uskup itu.

“Ini semua berhubungan, tetapi sayangnya kita tidak punya bukti untuk menentukan sesuatu. Saat ini yang kita punya hanya dugaan,” lanjutnya.

Uskup Gallela mengatakan orang-orang yang menculiknya membuat tuduhan palsu terhadap dirinya. “Mereka adalah warga kelas atas dan punya kekuatan, sarana dan uang. Setiap orang takut berbicara dengan mereka. Mereka adalah Reddies, kelompok kasta yang mendominasi secara sosial, politik dan ekonomi di sini,” katanya.

Ia mengatakan wanita yang disebut sebagai isterinya adalah isteri kedua dari adik laki-lakinya yang meninggal pada 2001. Anak laki-laki dari adik laki-lakinya berumur satu tahun ketika ayahnya meninggal dunia dan seluruh keluarga menerima anak laki-laki itu beserta ibunya dan merawat mereka.

“Keluarga saya sering menjalin komunikasi dengan ibu dari anak laki-laki itu,” kata Uskup Gallela, seraya menambahkan bahwa menyebut dirinya sebagai suami dari ibu dari anak laki-laki itu merupakan “interpretasi keliru” dari hubungannya dengan ibu dari anak laki-laki itu.

Uskup Gallela mengaku siap menghadapi semua tes yang diajukan oleh Vatikan dan hukum di India dan siap menerima tes kesehatan dan penyelidikan apa pun untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Pastor Stephen Alathara, wakil sekjen Konferensi Waligereja Ritus Latin di India, mengatakan konferensi telah mendengar kasus itu. “Hierarki tengah melakukan apa yang boleh dilakukan menurut hukum dan Gereja,” katanya.

Seorang pejabat senior Gereja mengatakan para pemimpin tidak bisa berkomentar karena “tidak satu pun memiliki informasi yang mamadai tentang sebuah kasus yang tengah diselidiki polisi.”

“Jika kami membantahnya hari ini dan penyelidikan membuktikannya besok, bagaimana kami akan mengatasi situasi itu?” tanyanya, seraya mengatakan umat Katolik terlibat secara aktif dalam mencari kebenaran.

 

Para Suster Membantu Anak Timor-Leste yang Mengalami Kesulitan  Belajar

Sel, 07/08/2018 - 12:52

Itu adalah perasaan putus asa yang menyelimuti Jose de Araujo dan istrinya ketika mereka mengetahui 15 tahun  lalu bahwa salah satu dari dua putri mereka menderita Down sindrom (cacat mental).

Dia berusia tiga tahun pada saat itu dan mereka bertanya-tanya mengapa putri mereka tidak seperti anak-anak lain pada usia yang sama.

Ketika ia terus bertumbuh dewasa, keluarga itu masih menyuap makanan, memandikan, dan mendandaninya. Mereka juga kesulitan menemukan sekolah yang akan menerimanya.

De Araujo, yang bekerja di sebuah lembaga pemerintah di Dili, ibukota Timor Leste, mengatakan bahwa dia bahkan sudah  membawanya ke Bali  untuk terapi  tahun 2013, tetapi, tidak ada perkembangan yang nyata.

“Saya menyerah dan membawanya kembali ke Timor-Leste,” katanya.

Namun, tujuh bulan yang lalu dia menemukan Yayasan Bhakti Luhur, sebuah pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Asosiasi Lembaga Misionaris Awam – yang dikenal sebagai  Suster ALMA – untuk para penyandang disabilitas dan anak yatim-piatu.

“Saya bertanya kepada suster apakah putri saya dapat bergabung dengan anak-anak lain untuk sesi terapi yang tidak mengharapkan mereka setuju, tetapi para biarawati mengatakan ya,” katanya.

Tujuh bulan berlalu, De Araujo mengatakan ada kemajuan yang signifikan.

“Saya benar-benar bahagia, dia secara fisik lebih sehat, dapat berbicara lebih baik, dan dapat makan dan mandi sendiri,” katanya, memuji para suster karena keterampilan dan dedikasi mereka.

“Putriku sekarang berada di tangan orang  yang baik,” katanya.

Suster Bergita Nganus ALMA, Ketua  Yayasan Bhakti Luhur Timor-Leste, mengatakan bahwa pusat rehabilitasi tersebut saat ini menangani 53 anak, 38 di antaranya menderita autisme atau gangguan perkembangan lainnya, sedangkan sisanya adalah anak yatim atau anak-anak dari keluarga broken home.

Sebagian besar mereka tinggal di pusat rehabilitasi, tetapi beberapa orang tinggal dengan keluarga mereka, seperti anak perempuan De Araujo, katanya.

Anak-anak sering diserahkan kepada kami karena sekolah formal tidak dapat membantu mereka. Sekolah-sekolah kami segera menemukan anak-anak ini mengalami kesulitan belajar, terutama dalam membaca dan menulis dan dibawa ke  ke pusat rehabilitasi ALMA ini.

Di pusat rehabilitasi ini mereka diajarkan sampai mereka dapat membaca dan menulis.

“Untungnya, ada satu sekolah dasar negeri yang kemudian akan menerima mereka yang mencapai tahap itu,” katanya.

Dia mengatakan bahwa para suster dapat memberikan perhatian lebih yang dapat dilakukan oleh sekolah biasa, sehingga apa yang diajarkan dapat dilakukan dengan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tetapi masalahnya ketika mereka berusia 17 tahun. Para biarawati dan keluarga bekerja sama tentang cara terbaik untuk menghadapi anak-anak yang menuju usia  dewasa yang masih mengalami kesulitan belajar.

Suster Makrina Lewo ALMA, pemimpin terapis di pusat rehabilitasi itu, mengatakan bahwa semakin bertambah usia mereka semakin sulit untuk bekerja. Ini terutama dalam kasus dengan autisme di mana hasil terbaik adalah dengan anak-anak berusia 3-4 tahun.

Namun, Suster Lewo, yang memiliki pengalaman satu dekade dengan anak-anak dengan gangguan belajar, mengatakan banyak dari anak-anak telah membaik.

“Misalnya, mereka yang datang pertama kalinya dengan banyak kemarahan sekarang dapat berkomunikasi lebih baik,” katanya.

Pusat rehabilitasi ini memiliki sembilan biarawati dan seorang wanita awam yang mengajar anak-anak dari Senin hingga Jumat setiap minggu.

 

Perhatian pemerintah

Didirikan di Jawa Timur tahun 1964 oleh Pastor Belanda Pengikut Vincentius a Paulo, Paul Hendrikus Janssen CM,  para Suster ALMA telah bekerja di antara orang Timor-Leste yang miskin sejak Oktober 2004.

Awalnya mereka menyewa sebuah rumah kecil tetapi ketika pekerjaan mereka berkembang, karya mereka menjadi perhatian perdana menteri, Xanana Gusmao.

Pada  Oktober 2009, Kementerian Solidaritas Sosial, mulai memberikan dukungan keuangan yang memungkinkan para suster memperluas fasilitas mereka.

Florencio Pina Dias Gonzaga, direktur Pembangunan Sosial Nasional di Kementerian Solidaritas Sosial, mengatakan setiap tahun pemerintah memberikan hibah kepada lembaga yang membantu orang miskin, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan anak-anak penyandang disabilitas, termasuk ALMA.

“Kami memberikan uang untuk sarana dan prasarana seperti pembangunan fasilitas, tergantung permintaan kebutuhan masing-masing lembaga,” katanya.

“Kami juga mendukung berbagai kegiatan untuk membantu pertumbuhan rohani dan fisik anak-anak, seperti kursus musik atau komputer,” katanya.

Cesario da Silva, manajer program dari  Asosiasi Penyandang Cacat Timor-Leste (ADTL), yang mengawasi 18 kelompok nirlaba yang bekerja dengan anak-anak penyandang cacat, mengatakan bantuan pemerintah disambut baik tetapi masih banyak yang harus dipersiapkan.

“Layanan langka di setiap area, karena sumber daya manusia yang tidak memadai dan kekurangan dana,” katanya.

 

Halaman