UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 54 mnt 7 dtk yang lalu

Vietnam Larang Imam Pembangkang Bepergian ke Luar Negeri 

Rab, 13/06/2018 - 05:00

Seorang imam yang dikenal atas pertentangannya dengan pemerintahan komunis di Vietnam dilarang meninggalkan negara itu.

Pada 11 Juni, Pastor Joseph Nguyen Duy Tan dari Paroki Tho Hoa di Propinsi Dong Nai diberhentikan oleh aparat keamanan di Bandar Udara Internasional Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City.

Petugas bandar udara mengatakan dalam sebuah dokumen bahwa Pastor Tan “belum diijinkan bepergian ke luar negeri atas permintaan Departemen Keamanan Umum Propinsi Dong Nai.” Mereka tidak menjelaskan detilnya.

Mereka juga meminta imam itu untuk menghubungi departemen terkait untuk menyelesaikan kasus itu.

Pastor Tan, 40, dan 25 imam dari Keuskupan Xuan Loc akan terbang ke Malaysia. Semua imam, kecuali Pastor Tan, tidak dilarang bepergian ke luar negeri.

Dalam keluhannya kepada Kedutaan Besar Jerman di Hanoi dan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, Pastor Tan menuduh pemerintah melanggar hak asasinya.

“Saya ragu jika alasannya adalah ceramah saya kepada perwakilan Uni Eropa pada sebuah pertemuan di sebuah pagoda pada 16 Mei,” katanya.

Kepada diplomat dari Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Belanda dan Uni Eropa di Pagoda Giac Hoa di Ho Chi Minh City, sejumlah anggota Lembaga Antaragama Vietnam termasuk Pastor Tan menyampaikan beberapa contoh persekusi agama yang dilakukan pejabat pemerintah dan polisi.

Pastor Tan mengatakan kepada para diplomat itu bahwa semua organisasi keagamaan harus meminta ijin kepada pejabat pemerintah jika hendak mengadakan kegiatan, bahkan membangun sebuah toilet atau pagar sekalipun.

“Prosedur minta-dan-beri itu memperkuat pelanggaran kekuasaan yang dilakukan otoritas untuk mengintervensi urusan internal agama,” katanya.

Pastor Tan menggunakan media sosial untuk menentang kebijakan sosial-ekonomi pemerintah, korupsi dan kekerasan terhadap aktivis. Ia telah meminta masyarakat untuk menggulingkan pemerintahan komunis dan memboikot pemilihan nasional.

 

Sentimen Anti-Cina Muncul di Vietnam Terkait Zona Ekonomi

Sel, 12/06/2018 - 15:18

Masyarakat Vietnam, termasuk umat Katolik, menolak rencana pemerintah untuk membentuk tiga zona ekonomi khusus yang baru. Mereka khawatir zona ekonomi ini akan dikendalikan oleh para investor asal Cina.

Pada 10 Juni, puluhan ribu orang turun ke jalan di Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang dan kota-kota lain untuk menggelar aksi protes secara damai menentang rancangan undang-undang (RUU) tentang zona ekonomi tersebut.

Aksi protes itu merupakan yang terbesar sejak negara itu bersatu kembali di bawah pemerintahan komunis pada 1975. Para pendemo memblokade jalan dan dibubarkan oleh aparat keamanan. Ratusan pendemo ditangkap, dipukul dan diinterogasi.

Media daring milik pemerintah, VnExpress, melaporkan bahwa ribuan pendemo merusak kantor pusat Komisi Rakyat Propinsi Binh Thuan di Kota Phan Thiet. Sekitar 202 orang ditangkap dan banyak aparat kepolisian terluka.

Di banyak tempat, umat Katolik menghadiri Misa di gereja dan berdoa bagi perdamaian dan keadilan di negara itu.Anna Le, seorang awam Katolik dari Kota Phan Rang Thap Cham, mengatakan para pendemo bertikai dengan aparat kepolisian dan menyebabkan kemacetan sepanjang 10 kilometer. Kemacetan ini tidak terurai hingga tengah malam.

“Kami punya tugas untuk mencegah RUU itu disahkan oleh pemerintah sebagai cara untuk melindungi negara kami dari kendali orang Cina,” katanya. “Kami menyampaikan secara damai patriotisme kami. Mengapa polisi memukul dan membubarkan kami?”

RUU itu mengijinkan pembentukan unit administratif ekonomi khusus di Van Don di Propinsi Quang Ninh, Bac Van Phong di Propinsi Khanh Hoa dan Phu Quoc di Propinsi Kien Giang.

Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengatakan RUU itu bertujuan untuk menekankan kebijakan khusus dan kondisi baik untuk menarik modal asing di bidang industri di zona khusus tersebut.

RUU itu akan menyewakan lahan kepada investor asing selama 70 hingga 99 tahun. Menurut para pendemo, hal ini merupakan kesepakatan yang manis untuk perusahaan khusus Cina serta perusahaan asing lainnya.

RUU itu “penuh resiko dan bahaya yang merusak kepentingan bangsa, khususnya mengganggu kedaulatan dan keamanan kita,” kata Uskup Paul Nguyen Thai Hop, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Vietnam.

Uskup Hop mengatakan model unit administrasi dan ekonomi khusus sudah ketinggalan jaman dan tidak cocok bagi pembangunan ekonomi di era revolusi teknologi.

Prelatus itu mengatakan konsesi utama dari pajak, masa sewa lahan dan sektor bisnis yang diregulasikan dalam RUU itu tentu akan “memberi keuntungan bagi spekulan asing dan kelompok kepentingan domestik.”

Ia menambahkan bahwa RUU itu melupakan elemen terpenting yang menarik investor – kebijakan ekonomi yang layak, standar hukum, administrasi yang efektif dan sistem yudisial yang transparan.

Uskup Hop mengatakan ketiga unit ekonomi itu akan berlokasi di tempat-tempat yang secara langsung mempengaruhi kedaulatan dan keamanan nasional, khususnya karena Cina memperluas ekspansi dan membangun basis militer di Laut Cina Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, sejumlah pengusaha, investor dan kontraktor asal Cina secara diam-diam melakukan spekulasi dan membeli banyak lahan di Vietnam. Banyak pekerja asal Cina bekerja di zona industri. Akibatnya, muncul banyak masalah sosial dan ekonomi bagi otoritas setempat.

“Kami minta anggota Dewan Nasional untuk menghormati harapan masyarakat dan menunda RUU itu,” kata Uskup Hop dalam sebuah petisi yang dikirim kepada ketua Dewan Nasional Nguyen Thi Kim Ngan pada 8 Juni.

Ia juga mendesak pemerintah agar meninjau kembali opini publik dan mengadakan jajak pendapat tentang RUU itu sebelum pengesahan.

Sejumlah surat kabar milik pemerintah melaporkan pada 11 Juni bahwa pemerintah dan parlemen telah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU itu hingga akhir tahun ini. RUU itu seyogyanya disahkan pada 15 Juni.

 

Para Uskup Filipina Menolak Pastor Membawa Senjata

Sel, 12/06/2018 - 11:12

Konferensi Waligereja Filipina mengkritik permohonan penggunaan senjata  untuk para imam sebagai langkah perlindungan setelah serangan berlanjut  terhadap anggota klerus itu.

Permintaan datang dari beberapa tempat bagi para imam untuk mengambil manfaat dari undang-undang tahun 2014 yang memungkinkan jurnalis, pastor, pengacara, dokter, perawat, akuntan, dan insinyur untuk membawa senjata api saat pergi ke luar rumah mereka.

Permintaan datang setelah empat insiden penembakan baru-baru ini terhadap para imam.

Pada  6 Juni, Pastor Rey Urmeneta, seorang imam  berusia 64 tahun di provinsi Laguna, selamat dari serangan senjata oleh dua penyerang.

Dia adalah imam ketiga yang ditembak dalam enam bulan terakhir.

Pada  April, Pastor Mark Ventura dari kota Gattaran, Filipina utara, meninggal setelah ditembak oleh seorang pria bersenjata tak lama setelah merayakan Misa hari Minggu.

Pada 4 Desember 2017, Pastor Marcelito Paez juga ditembak mati di kota Jaen, provinsi Nueva Ecija.

Namun, Konferensi Waligereja Filipina menolak keras terhadap ide untuk mempersenjatai para imam.

“Mempersenjatai para imam bukanlah solusi untuk kejahatan terhadap mereka,” kata Pastor Jerome Secillano, sekretaris eksekutif Dokumen dan Penerangan Konferensi Waligereja Filipina.

Dia mengatakan tidak perlu bagi para imam untuk mempersenjatai diri karena seperti warga biasa lainnya, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

“Jika (pastor) dimusuhi warga lain, membunuh mereka tidak perlu berlebihan dan brutal,” kata Pastor Secillano, seraya menambahkan bahwa imam seharusnya tidak dianggap sebagai “musuh.”

Mgr Arturo Bastes, uskupkeuskupan Sorsogon mengatakan, imam mendapat perlindungan dari “malaikat, bukan senjata.”

“Saya adalah masyarakat tanpa senjata. Kami para imam tidak takut akan bahaya. Jika masyarakat, terutama orang miskin, terkapar bahaya, kami tidak bisa menghindari mereka,” kata Mgr Ramon Arguelles, uskup keuskupan agung Lipa.

Mgr Honesto Ongtioco, uskup keuskupan Cubao mengatakan “panggilan dan peran imam dalam transformasi masyarakat” berbeda dari orang lain.

“Keamanan kami lebih pada apa yang kami lakukan, bagaimana kami berinteraksi dan hidup dengan para warga,” kata prelatus itu.

Sementara itu Menteri Kehakiman Philipina mengatakan ia akan  memasukkan dalam anggaran tahun depan yang diusulkan untuk pendanaan departemennya dalam rangka pembelian senjata api untuk jaksa.

Menardo Guevarra mengatakan langkah itu adalah tanggapan atas pembunuhan jaksa dalam beberapa bulan terakhir, terutama di provinsi-provinsi.

Dia membuat pengumuman menyusul pembunuhan seorang jaksa selama insiden perampokan di Quezon City pada 4 Juni.

Setidaknya tujuh jaksa telah tewas dalam dua tahun terakhir, demikian laporan polisi.

Sebelum undang-undang tahun 2014, orang-orang seperti imam dan jaksa, seperti warga negara lainnya, diminta untuk membuktikan bahwa mereka “di bawah ancaman sebenarnya” sebelum dikeluarkan izin khusus untuk membawa senjata api.

 

Gusmao Menyerahkan Tugas PM Timor-Leste Kepada Taur Matan Ruak

Sel, 12/06/2018 - 08:54

Mantan presiden dan pemimpin Partai Pembebasan Rakyat Taur Matan Ruak diperkirakan akan dinobatkan sebagai perdana menteri baru Timor-Leste pekan ini setelah pemilu bulan lalu dimana Aliansi oposisi untuk Perubahan dan Kemajuan (AMP) memimpin koalisi dengan mayoritas mutlak.

Pemilu itu mengakhiri 10 bulan kemacetan politik di badan legislatif  yang beranggotakan 65 anggota parlemen di Timor Leste setelah pemilu Juli 2017 yang tidak meyakinkan yang dimana Fretilin memimpin pemerintahan minoritas yang tidak efektif.

Parlemen dijadwalkan bertemu pada 13 Juni setelah penundaan tak terduga untuk pengambilan sumpah untuk  anggota parlemen baru, yang kemudian akan memilih ketua legislatif yang baru dan diharapkan politikus kawakan, Arao Noe terpilih menjadi ketua parlemen.

Hanya sedikit yang diketahui tentang dia di luar negeri tetapi Noe adalah anggota Kongres untuk Rekonstruksi Timor (CNRT), partai terbesar dalam aliansi AMP.

Setelah itu, AMP diharapkan untuk menamai tim kepemimpinan barunya.

Aliansi ini dipimpin oleh pahlawan revolusioner negara itu Xanana Gusmao, yang telah menjabat sebagai presiden dan perdana menteri dan yang semula diperkirakan akan mengambil alih kemudi setelah kemenangan pemilu.

Gusmao diperkirakan akan mengambil peran senior sebagai penasihat PM serta mengambil alih aset-aset minyak dan gas negara itu setelah baru-baru ini merundingkan perjanjian baru dengan negara tetangganya, Australia, mengenai cadangan di Laut Timor, kata sumber-sumber politik di negara yang mayoritas  Katolik kepada ucanews.com.

Ruak yang sudah berusia 63 tahun menjadi perdana menteri adalah tanda terakhir bahwa pertempuran jangka panjang atas model pembangunan ekonomi negara itu dengan mentornya Gusmao akan berakhir.

Taur Matan Ruak adalah nama lain yang digunakan secara universal untuk Jose Maria Vasconcelos, pemimpin revolusioner lain yang juga menjabat sebagai presiden negara itu dari 2002-2007.

Ruak menggantikan Gusmao sebagai pemimpin pasukan tempur revolusioner Falintil yang akhirnya memaksa jalan buntu dengan Indonesia  ketika pemerintah sayap kiri negara itu tiba-tiba berjalan menjauh dari semua penaklukan kolonial mereka tahun 1974.

Di bawah konstitusi Timor-Leste yang sangat dipengaruhi Portugal, setelah pemilihan parlemen bulan lalu, presiden saat ini, Francisco “Lu-Olo” Guteres, harus berkonsultasi dengan semua pihak yang memenangkan kursi di legislatif

Di bawah sistem perwakilan proporsional 100 persen negara, setiap partai yang mendapat lebih dari 4 persen suara nasional mendapat perwakilan sesuai dengan persentase suara mereka.

Hasil pemilu bulan lalu, AMP memenangkan 34 kursi,  Fretilin 34 kursi, Partai Demokrat lima kursi dan Partai Kemajuan Demokratis, kumpulan partai-partai kecil yang bergabung untuk mencoba melewati  angka  4 persen, mendapat tiga kursi .

Ketua parlemen terakhir seharusnya mengadakan sidang bersama anggota parlemen lama dan kemudian dalam tujuh hari mengambil sumpah anggota baru, yang kemudian memilih ketua parlemen – pekerjaan yang dilihat sebagai posisi nomor tiga dalam sistem politik.

Ketua parlemen terakhir adalah anggota Fretilin, yang memimpin koalisi pemerintah minoritas dengan Partai Demokrat sampai kemacetan politik karena tidak dapat meloloskan satu undang-undang tunggal yang memaksa Lu-Olo mengumumkan pemilu baru pada  Maret yang kemudian diadakan dua bulan kemudian.

Keterlambatannya dalam menggelar sidang parlemen dan mendapatkan pemerintahan baru, sangat berakibat pada keluarnya anggaran yang akan memungkinkan lebih banyak dana mengalir ke layanan publik dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, menggarisbawahi kegetiran dimana dua partai utama berjuang dalam pemilu.

Ada perdebatan internal yang panjang antara berbagai partai – CNRT  yang dipimpin oleh Gusmao, Partai Progresif Rakyat yang dipimpin oleh Ruak dan neophytes politik Khunto, sebuah kelompok geng jalanan seni bela diri yang berubah menjadi kekuatan politik dalam pemilihan Juli 2017.

Michael Sainsbury, Dili, Timor Leste

 

Lagi, Seorang Imam Ditembak Mati Di Filipina

Sen, 11/06/2018 - 16:13

Daftar korban tewas dalam Gereja Katolik di Filipina bertambah pada Minggu (10/6) ketika seorang imam ditembak mati saat hendak memimpin Misa di Propinsi Nueva Ecija.

Pastor Richmond Villaflor Nilo dari Keuskupan Cabanatuan ditembak di dalam Kapel Nuestra Senora dela Nieve di Kota Zaragoza.

Menurut polisi, ia ditembak ketika mengenakan jubah sebelum mengawali Misa. Sedikitnya ada tiga tembakan yang dilepaskan melewati jendela kapel tersebut.

Pastor Nilo adalah imam keempat yang ditembak di Filipina dalam enam bulan terakhir dan kedua dalam sepekan.

Pada Rabu (6/6) lalu, Pastor Rey Urmeneta dari Paroki St. Mikael Malaikat Agung di Kota Calamba diserang oleh dua pria bersenjata. Namun ia bertahan hidup.

Pada 29 April, seorang pria bersenjata menembak mati Pastor Mark Ventura, seorang kepala paroki di Kota Gattaran di Filipina bagian utara, seusai memimpin Misa Minggu.

Pada 4 Desember 2017, Pastor Marcelito Paez ditembak dan dibunuh di Kota Jaen, Propinsi Nueva Ecija.

“Tidak seorang imam pun, dan tidak seorang manusia pun, boleh dibunuh secara brutal dan tanpa rasa hormat dan impunitas,” kata Uskup Cabanatuan Mgr Sofronio Bancud dalam sebuah pernyataan.

Prelatus itu mengatakan “untuk membunuh seorang imam apa pun motif atau alasannya, hal ini bukan saja tidak Kristiani dan tidak manusiawi tetapi juga tidak seperti orang Filipina,” lanjutnya.

Pastor Nilo adalah pastor Paroki St. Vincentius Ferrer di Kota Zaragoza dan administrator keuangan Keuskupan Cabanatuan sebelum ia tewas ditembak.

“Kami mengutuk keras dan sangat berduka atas pembunuhan brutal itu … dan kekerasan dan budaya impunitas yang meningkat … bahkan terhadap klerus yang tidak berdaya,” kata Uskup Bancud.

Ia meminta umat Katolik untuk berdoa bagi arwah Pastor Nilo dan “bagi perdamaian, kesembuhan dan keamanan bagi komunitas kami,” dan bagi klerus dan kaum religius khususnya di Cabanatuan.

Ia juga menuntut “penyelidikan imparsial dan mendalam dan resolusi yang cepat.”

Para uskup di negara itu menyampaikan kekhawatiran akan jumlah imam yang dibunuh dalam beberapa bulan terakhir.

Ketua Konferensi Waligereja Filipina, Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles, mengatakan ia “sangat sedih dan terganggu” oleh serangan terhadap para klerus.

“Saya sungguh-sungguh memohon kepada otoritas kita khususnya polisi agar berusaha sebaik mungkin dalam melakukan penyelidikan dan mengadili para pelaku kejahatan ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penyelidikan yang layak merupakan “hal terpenting dari berbagai macam hal yang bisa kita lakukan.”

“Kita bisa melakukan banyak hal tapi … sangat penting untuk memulihkan kepercayaan kita bahwa keadilan akan ditegakkan,” katanya.

Uskup Cubao Mgr Honesto Ongtioco mengatakan pembunuhan tidak akan menghentikan Gereja untuk mengungkap kebenaran dan mewartakan Injil.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (11/6), kelompok hak asasi manusia (HAM) Karapatan mengecam serangan terhadap sejumlah imam, seorang jurnalis dan seorang prosekutor dan menyebutnya “sebagai tanda jelas akan iklim impunitas yang berkembang di Filipina.”

Pada Kamis (7/6), Dennis Denora, penerbit pers komunitas Trends and Times, ditembak dan dibiarkan mati di Kota Panabo, Propinsi Davao del Norte.

Pada Senin (4/6), prosekutor Madonna Joy Tanyag yang tengah hamil ditusuk hingga tewas di Quezon City.

Juru bicara Karapatan, Cristina Palabay, mengatakan: “Ada keraguan besar bahwa otoritas akan mengungkap kebenaran akan pembunuhan (dan serangan) baru-baru ini” di tengah pembunuhan terkait pemberantasan narkoba.

“Pemerintah tidak mau melihat kesalahannya sendiri sebagai akibat dari korupsi dan aparat yang brutal dan mata duitan,” katanya.

 

Anak Nelayan Menjadi Uskup Baru Mindanao

Sen, 11/06/2018 - 08:00

Seorang putra nelayan miskin dari kota pantai di Filipina selatan ditahbiskan menjadi uskup Tandag di provinsi Surigao del Sur, Mindanao pada 7 Juni.

Menjadi imam selama 25 tahun terakhir, Uskup Raul Bautista Dael, penduduk asli provinsi Misamis Oriental, ditahbiskan oleh Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung  Manila.

Ia akan menggantikan Uskup Agung Nereo Odcimar yang berusia 77 tahun, yang pensiun lebih awal, sebagai uskup Tandag.

Dalam pesannya selama upacara pentahbisan, Kardinal Tagle mengingatkan Uskup Dael bahwa menjadi seorang uskup “ini bukan suatu kehormatan (dan) bukan promosi, itu bukan karier.”

“Ini bukan menaiki tangga dan naik ke sana sebelum yang lain. Tidak, ini semua tentang misi, dengan cara yang sama seperti Yesus diutus,” kata prelatus Manila itu.

Kardinal Tagle memberitahukan uskup baru itu “tidak khawatir”  menjadi prajurit meskipun ada cobaan yang akan datang sebagai pemimpin Gereja.

Ketika tiba gilirannya untuk bicara, Uskup Dael mengatakan dia “gemetar ketakutan” setelah mendengar berita pengangkatannya dari Duta Besar Vatikan  pada  Februari.

“Seolah-olah misteri masuk melalui tubuh saya dan menembus seluruh tubuh saya sehingga saya bisa merasakan daging terdalam saya bergetar,” katanya kepada wartawan setelah pentahbisan.

Uskup Dael mengatakan dia tidak dapat membayangkan dirinya dipercayai dengan “misi yang sangat mulia.”

“Saya merasa tidak layak. Saya tahu kekurangan saya. Tetapi pada saat yang sama saya juga merasakan Tuhan senang dengan upaya saya meskipun saya memiliki kelemahan,” katanya.

Uskup Dael mengatakan dia tidak akan terburu-buru dalam keuskupannya tetapi akan meluangkan waktu untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang akan dia layani.

“Saat ini, saya belum akan masuk ke hal-hal berat. Saya hanya ingin mendengarkan dan mengamati,” katanya.

Uskup Dael memilih motto uskupnya: “Duc di Altum (bertolaklah ke tempat yang dalam),” sebuah perikop dari injil,  untuk mengingatkannya tentang masa lalunya yang sederhana.

Dia mengatakan bahwa mottonya juga menyoroti “sentralitas persahabatan saya yang intim dengan Tuhan di mana seluruh pelayanan dan hidup saya bergantung.”

Sebelum masuk seminari, Uskup Dael menghabiskan sebagian besar masa remajanya di sekolah lokal di kota kelahirannya. Dia mengambil studi filsafat di Universitas Xavier yang dikelola Yesuit di kota Cagayan de Oro.

Dia memulai pembinaan religius dan imamatnya di Seminari Tinggi San Jose de Mindanao  tahun 1983. Untuk studi teologinya, ia belajar di Seminari Teologi Santo John Vianney dan lulus  tahun 1993.

Ia memperoleh lisensi dalam bidang teologi  di Sekolah Tinggi Teologi Loyola di Manila dan mengambil studi doktoralnya di Universitas Kepausan Gregorian di Roma.

 

Gereja Katolik Diserang di Kachin

Sen, 11/06/2018 - 08:00

Sebuah gereja Katolik dirusak di Negara Bagian Kachin akibat pertempuran sporadis yang terus berlanjut antara militer Myanmar dan pemberontak Kachin.

Gereja Katolik Keluarga Kudus dan sebuah rumah di dekatnya diserang oleh militer Myanmar di desa Kamaing Kawng Ra,  kotapraja Hpakant, demikian menurut para saksi.

Pastor Paroki  Pastor Peter Nlam Tu mengatakan dia mendengar ledakan di dekat desa pada malam 30 Mei dan beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan.

Dia mengatakan tampaknya tentara  menembak secara acak, meninggalkan lubang-lubang peluru di gedung gereja dan rumahnya.  Sebuah mortir yang tidak meledak mendarat di kompleks gereja.

“Keesokan harinya, militer datang dan menjinakkan granat yang belum meledak. Mereka tidak menanyai saya tentang serangan itu atau berbicara tentang siapa yang melakukannya,” kata Pastor Nlam Tu kepada ucanews.com.

Tang Lung, seorang katekis lokal, mengatakan dia dan seorang imam sedang mengadakan pertemuan dengan para pengungsi internal (IDP) ketika serangan itu terjadi. Dia mengatakan empat lubang peluru terlihat di gereja.

“Kami melaporkan kepada pemerintah desa, polisi, dan petugas pemadam kebakaran tentang granat  yang belum diledakkan dan kemudian mereka melaporkan kepada  militer, yang datang dan membawanya keesokan harinya,” kata Lung kepada ucanews.com.

Bom kedua meledak di dekat sebuah rumah, mengeluarkan  pecahan peluru melewati  dinding bambu dan merembes pipi seorang bayi perempuan  berusia 22 bulan.

Sekitar 300 umat Katolik di Kamaing Kawng Ra dan sekitar 45 IDP yang meninggalkan rumah mereka sebulan lalu berlindung di sebuah aula dekat kompleks gereja.

Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius – kota Mongkoe,  Negara Bagian Shan yang terkena serangan udara militer Myanmar pada 3 Desember.

Gereja Katolik Maria  Dikandung Tanpa Noda Kutkai, Negara Bagian Shan dilanda tembakan artileri kecil pada Februari 2015.

Lebih dari 60 gereja Kristen telah dihancurkan di Negara Bagian Kachin sejak gencatan senjata yang sudah lama rusak pada tahun 2011, demkian menurut kelompok advokasi Inggris Christian Solidarity Worldwide.

Sebagian besar penduduk negara Bagian Kachin  yang berjumlah 1,7 juta adalah orang Kristen, termasuk 116.000 umat Katolik.

Lebih dari 100.000 orang tetap terlantar di negara bagian Kachin dan negara bagian Shan sejak pertempuran pecah kembali pada 9 Juni 2011.

Militer Myanmar telah meningkatkan serangannya di Kachin sejak awal April dengan meluncurkan serangan terhadap Tentara Kemerdekaan Kachin menggunakan artileri berat, helikopter dan jet tempur.

Lebih dari 7.400 orang telah berlindung di kedua gereja Katolik dan Baptis, demikian menurut laporan PBB.

5 Pria Muslim Dibunuh di Thailand

Sen, 11/06/2018 - 07:50

Sejumlah orang bersenjata M16 menembak mati lima pria yang sedang mengobrol di sebuah beranda pada Senin (11/6) di sebuah desa di Propinsi Yala, Thailand.

Kelima pria itu diidentifikasi oleh polisi sebagai umat Islam setempat. Mereka ditembak mati sekitar pukul 13.00 waktu setempat oleh para penyerang yang mengenakan jaket dan mengendarai dua sepeda motor.

Menurut polisi, para korban mungkin menjadi target balas dendam oleh separatis Islam atau warga desa atas permusuhan pribadi.

Penembakan itu merupakan kekejaman terbaru dalam serangkaian penembakan, pemboman dan pemenggalan kepala yang terus terjadi di tiga propinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim – Yala, Pattani dan Narathiwat. Di ketiga wilayah ini, pemberontakan berdarah separatis terhadap pemerintahan Buddha dari Bangkok terjadi sejak 2004.

Sekitar 7.000 orang, sebagian besar warga desa beragama Buddha dan Islam, tewas dalam serangan balasan di ketiga propinsi itu. Selain itu, polisi dan tentara, biksu, guru dan pejabat pemerintah terus menjadi target dari anggota kelompok separatis seperti Barisan Revolusi Nasional di Pattani.

“Kami hidup dalam ketakutan,” kata seorang pria Muslim dari sebuah keluarga ternama di Pattani kepada ucanews.com. Ia minta tidak disebutkan namanya karena takut akan dicap sebagai kolaborator oleh separatis.

“Umat Islam dan Buddha, kami dulu hidup berdampingan dengan damai,” lanjutnya. “Kami menghadiri pernikahan dan pemakaman bersama. Sekarang kami tidak bisa melakukan itu.”

Bagi banyak warga setempat, bahkan melibatkan diri dalam kegiatan duniawi bisa berbahaya.

Banyak pengendara sepeda motor ditembak dalam serangan acak di tiga propinsi tersebut. Beberapa hari lalu, empat pria yang tengah mendulang emas di sebuah perkebunan karet di Narathiwat ditemukan tewas dengan luka tembakan di sekujur tubuhnya. Warga desa beragama Islam ini termasuk seorang bapak dan dua anak remajanya.

“Kami tidak tahu persis apa motifnya,” kata Manus Sixsamat, komandan polisi Narathiwat, kepada media setempat.

Para korban itu mungkin dibunuh oleh pemberontak Muslim atau pesaing mereka dalam pendulangan emas.

Batasan antara aksi kekerasan oleh pemberontak dan geng penjahat seringkali tidak jelas di ketiga propinsi itu.

“Penyelundup manusia, penyelundup narkoba, gembong lokal, aparat penipu – mereka semua terlibat,” kata seorang pakar forensik yang bekerja untuk pemerintah dan tinggal di Bangkok. Ia menolak untuk disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Banyak pembunuhan dan pemboman yang terjadi di wilayah rawan itu masih belum terselesaikan. Rezim militer telah berjanji untuk menenangkan wilayah itu, namun hanya ada sedikit kemajuan. Pemberontak masih bisa melakukan serangan sesuka hati.

Di akhir Mei, pada Minggu malam, terduga pemberontak meledakkan bom rakitan di 20 lokasi, terutama di ATM yang ada di ketiga propinsi itu dan juga Propinsi Songkhla. Dua perempuan terluka.

“(Separatis) selalu mencari cara untuk menciptakan kepanikan dan ketidaknyamanan,” kata juru bicara tentara, Kolonel Pramote Prom-in, kepada media. “Mereka mencari target yang mudah.”

 

Paus: Gosip Menghancurkan Karya Allah

Jum, 08/06/2018 - 14:43

Perdamaian adalah sebuah karunia yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh gosip dan ucapan buruk terhadap sesama, kata Paus Fransiskus.

Orang yang menerima dan memberi tanda perdamaian “seharusnya laki-laki dan perempuan yang membawa perdamaian” dan tidak menghancurkan “perdamaian yang dianugerahkan oleh Roh Kudus dengan lidah kalian,” katanya dalam audiensi umum mingguan, Rabu (6/6).

“Gosip bukan merupakan sebuah karya Roh Kudus, bukan sebuah karya persatuan Gereja. Gosip menghancurkan karya Allah. Mohon berhenti bergosip,” lanjutnya.

Meneruskan rangkaian pembicaraan tentang penguatan, Paus Fransiskus berbicara tentang karunia Roh Kudus yang diterima oleh umat Kristiani dalam Sakramen.

Ketika seseorang diurapi minyak, karunia itu “merasuk ke dalam diri kita dan berbuah sehingga kita bisa kemudian memberikan karunia ini kepada sesama,” jelasnya. Karunia bukan untuk disimpan “seolah-olah jiwa itu seperti gudang penyimpanan.”

Meskipun biasanya uskup – penerus para rasul dan penjamin persatuan Gereja – yang memberikan Sakramen Penguatan kepada seseorang, ia juga berperan seperti umat Kristiani dalam mewartakan cinta kasih.

“Sebagian orang mungkin berpikir bahwa di dalam Gereja ada tuan – Paus, uskup, imam – dan kemudian pelayan lainnya,” kata Paus Fransiskus. “Tidak, Gereja selalu berarti setiap orang. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling menguduskan, saling peduli. Gereja itu ‘kita.’ Setiap orang punya tugas di dalam Gereja, tetapi kita semua adalah Gereja.”

Saat Sakramen Penguatan, lanjutnya, uskup mengatakan kepada penerima Sakramen itu, “Damai besertamu,” yang merupakan “sebuah gestur yang mengungkapkan persekutuan Gereja dengan uskup dan dengan semua umat beriman.”

Namun karunia bisa hilang jika umat Kristiani mulai menyampaikan hal-hal buruk satu sama lain setelah mereka mengikuti Misa.

“Gosip itu perang,” kata Paus Fransiskus. “Kasihan Roh Kudus! (Bayangkan) karya-Nya bersama kita dengan kebiasaan bergosip kita!”

Paus Fransiskus mendesak umat beriman agar mewartakan Injil melalui perbuatan dan perkataan “yang memperbaiki akhlak dan bukan melalui gosip yang menghancurkan.”

Seperti perumpamaan tentang talenta, lanjutnya, karunia Roh Kudus merupakan sebuah benih yang berbuah jika dibagikan kepada sesama dan tidak berbuah “jika dikubur karena rasa egois.”

“Jika kita memilki benih itu, bukan berarti benih itu kita simpan rapat-rapat. Benih ini untuk ditabur. Semua kehidupan harus ditabur agar berbuah dan berkembangbiak. Kita harus memberikan kembali karunia Roh Kudus kepada komunitas,” kata Paus Fransiskus.

 

Otoritas Cina Bongkar Jalan Salib di Henan

Jum, 08/06/2018 - 12:31

Jalan Salib di sebuah tempat ziarah di Propinsi Henan di Cina dibongkar secara paksa oleh otoritas setempat dalam upaya mereka untuk menekan kebebasan beragama.

Pejabat pemerintah memindahkan patung Yesus di tempat ziarah terkenal Bunda Maria dari Gunung Karmel di Desa Tianjiajing yang dilayani Keuskupan Anyang pada Selasa (5/6) pukul 20.00 waktu setempat.

Sebuah sumber mengatakan otoritas setempat mengirim aparat sebulan yang lalu untuk menyampaikan kepada Uskup Anyang Mgr Joseph Zhang Yinlin bahwa Jalan Salib harus dibongkar, Namun alasannya tidak disampaikan.

“Sejumlah buldozer dan truk bak terbuka menuju ke lokasi pada malam hari karena otoritas setempat khawatir terlalu banyak anggota Gereja akan datang (jika pembongkaran dilakukan) pada siang hari,” katanya.

Sejumlah biarawati yang tinggal di sekitar tempat ziarah itu mengambil gambar dan video pembongkaran tersebut dan mengirim bukti itu ke sejumlah kelompok obrolan.

Seorang sumber Gereja mengatakan kebijakan Partai Komunis nampaknya “mengijinkan agama Katolik tetap ada tetapi tidak boleh berkembang.”

Tempat ziarah Bunda Maria dari Gunung Karmel merupakan satu-satunya tempat ziarah di Propinsi Henan. Tempat ziarah ini dibangun atas perintah Pastor Stefano Scarsella dari Institut Kepausan untuk Misi Asing – yang pada saat itu menjabat sebagai vikaris apostolik Henan bagian utara – pada 1903-1905 untuk mengucap syukur kepada St. Perawan Maria karena telah menjaga para misionaris lokal dari bahaya persekusi Boxer pada 1900.

Tempat ziarah itu menjadi terkenal bagi masyarakat di Propinsi Henan, Hebei dan Shanxi. Perayaan besar diadakan di sana setiap tanggal 16 Juli.

Dikabarkan bahwa pada 16 Juli 1986, sekitar 10.000 peziarah dari tiga propinsi itu mengunjungi tempat ziarah bersama sejumlah tim drum band.

Pada 1987, pemerintah setempat mengirim pasukan dan kendaraan lapis baja ke tempat ziarah itu setelah sekitar 50.000 peziarah memadatinya, kata sumber itu.

Pada tahun yang sama, tempat ziarah itu dinyatakan ilegal oleh pemerintah Henan. Sejak saat itu, pemerintah mengendalikan jumlah orang dan kendaraan. Tidak lebih dari 300 peziarah diijinkan mengunjungi tempat ziarah itu.

Sejak sebuah salib di sebuah gereja Protestan dibongkar di Henan September lalu, Gereja Katolik menjadi target meningkatnya penindasan di propinsi itu.

Pada Februari, sejumlah kota dan desa di Henan menerima selebaran yang melarang masyarakat untuk memosting doa. Beberapa salib di sebuah gereja Katolik kemudian dibongkar dan taman kanak-kanak milik Gereja dirampas dan dipaksa tutup secara permanen.

Pada April, kekerasan meningkat di Beijing karena delapan dari 10 keuskupan di Propinsi Henan – Anyang, Luoyang, Xinxiang, Puyang, Zhengzhou, Shangqju, Kaifeng dan Zhumadian – ditindas.

Baik komunitas Gereja dan Gereja bawah tanah menjadi target. Sebuah gereja Katolik dan makam seorang uskup dibongkar, sejumlah imam bawah tanah diusir dari paroki mereka, aset Gereja dirampas, dan otoritas menempatkan pejabat di gereja setiap Hari Minggu untuk mencegah anak kecil mengikuti Misa.

Meskipun data resmi tidak tersedia, jumlah penduduk beragama Kristen di Propinsi Henan menduduki posisi kedua setelah Propinsi Zhejiang.

Pada 2009, Henan memiliki sekitar 2,4 juta umat Kristiani. Sekitar 300.000 di antaranya Katolik. Pada akhir 2011, propinsi itu memiliki 2.525 gereja Kristen dan 4.002 properti Kristen.

 

 

Kardinal Kecam Pengadilan Hong Kong Menjadi Alat Penindasan

Jum, 08/06/2018 - 11:36

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, uskup emeritus Hong Kong,  percaya bahwa peradilan Hong Kong telah menjadi alat penindasan dengan memenjara orang-orang muda yang telah berpartisipasi dalam politik.

Dia berbicara di sebuah acara di Hong Kong untuk menandai peringatan enindasan Lapangan Tiananmen ke-29 ketika ratusan demonstran tewas pada 4 Juni 1989.

Kardinal Zen mengatakan situasi di Cina telah menjadi lebih buruk selama 29 tahun terakhir dan pemerintah baru-baru ini memantau kerabat dan teman-teman dari mereka yang meninggal dalam penumpasan tersebut.

Penindasan Partai Komunis Cina terhadap agama, terutama dengan melarang anak-anak di bawah umur mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan, jelas-jelas terorganisir dan penindasan besar-besaran, katanya.

Mengacu pada situasi Hong Kong, dia mengatakan kebijakan “satu negara, dua sistem” telah lama tidak berbentuk, dan bahkan peradilan telah menjadi alat tekanan politik.

“Para warga yang menjaga nilai-nilai intrinsik Hong Kong dan memiliki cita-cita, terutama kaum muda, telah dikirim ke penjara secara massal. Pihak berwenang telah melakukan apa pun yang mereka inginkan. Apakah ini bukan Cina sebelum 4 Juni 1989?” kata Kardinal Zen, seraya bertanya.

“Apa yang kita harapkan bukan pertumpahan darah, tetapi Revolusi Beludru.”

Revolusi Beludru adalah protes demokrasi yang terjadi di Cekoslovakia pada November 1989 untuk menentang pemerintahan komunis. Itu mencapai perubahan rezim tanpa pertumpahan darah besar-besaran.

Kardinal Zen mengatakan dia berharap melihat semua orang di Victoria Park tahun depan pada peringatan 30 tahun pembantaian Lapangan Tiananmen.

Perhimpunan Organisasi Katolik Hong Kong Mendukung Gerakan Patriotik dan Demokratis di Cina dan Kelompok Keadilan dan Perdamaian milik Fransiskan mengadakan doa tahunan pada peringatan itu.

Acara itu diikuti oleh Federasi Gerakan Demokrasi Patriotik yang mengadakan penyalaan lilin pada malam tahunan di Taman Victoria.

Sebuah spanduk yang menyatakan “Mengakhiri kediktatoran satu partai” tergantung di sisi panggung dekat patung pemenang Hadiah Nobel Cina, Liu Xiaobo.

Panitia mengumumkan bahwa 115.000 orang menghadiri acara menyalakan lilin itu tetapi polisi mengatakan bahwa angka itu hanya 17.000.

Or Yan Yan, seorang staf Komisi Keadilan dan Perdamaian Hong Kong, mengatakan kepada ucanews.com bahwa seorang tokoh kartun yang terluka di atas cermin yang diserahkan kepada 90 peserta doa mewakili mereka yang ditindas karena mengejar keadilan dan pengabdian tanpa pamrih.

“Kami berharap menggunakan cermin ini untuk mengingatkan orang bahwa kita harus mengejar keadilan dan cinta dan hidup dalam citra Allah,” katanya.

 

Uskup Agung Dikecam Terkait Pernyataannya Bahwa Konstitusi India dalam Bahaya

Jum, 08/06/2018 - 10:58

Mgr Filipe Neri Ferrao, uskup  keuskupan agung  Goa menghadapi kecaman  politik karena mengklaim bahwa konstitusi India dalam bahaya, tetapi ia mendapat dukungan dari umat awam.

Kontroversi terbaru terjadi dua minggu setelah Mgr Anil Couto, uskup keuskupan agung New Delhi dikritik karena komentarnya tentang situasi politik di India.

Dalam surat gembala setebal  15-halaman yang dirilis pada 2 Juni,  Uskup Agung Ferrao fokus pada keprihatinan Kristiani atas kemiskinan tetapi di bagian terakhir, tentang hak asasi manusia, dia berkomentar tentang konstitusi.

“Baru-baru ini, kita melihat tren baru yang muncul di negara kita, yang menuntut keseragaman dalam apa dan bagaimana kita makan, berpakaian, hidup dan bahkan beribadah: sejenis monokulturisme. Hak asasi manusia diserang dan demokrasi tampaknya berada dalam bahaya,” tulisnya.

Surat itu mengatakan selama kampanye pemilu, politisi membingungkan orang dengan janji palsu. “Konstitusi kita dalam bahaya,” katanya.

Uskup Agung Ferrao merujuk pada pemilu pada April mendatang dan meminta umat Katolik  terlibat aktif dalam politik guna mempromosikan sekularisme dan nilai-nilai lain dari konstitusi. “Kita harus berusaha  mengetahui konstitusi kita lebih baik dan bekerja lebih keras  melindunginya,” katanya.

Meskipun surat itu menyoroti berbagai bentuk kemiskinan yang perlu perhatian mendesak, media mengutip kalimat dan menafsirkannya sebagai daya tarik politik untuk menentang Partai Bharatiya Janata (BJP)  pro-Hindu yang menguasai pemerintahan federal dan sebagian besar negara bagian.

Kelompok Hindu, Vishwa Hindu Parishad menuduh Konferensi Waligereja India bertindak atas perintah Vatikan untuk membangkitkan suasana politik terhadap Perdana Menteri Narendra Modi dan partainya menjelang pemilu.

Menteri Urusan Minoritas Federal Mukhtar Abbas Naqvi pada 5 Juni mengatakan kekhawatiran tentang keselamatan kaum minoritas salah tempat. Konstitusi dan pemerintah melindungi hak-hak minoritas, katanya.

Inacio Oliveira, seorang umat paroki di dekat ibukota Goan Panaji, mengatakan surat itu menyebutkan meningkatnya jumlah migran dan kaum miskin karena proyek pembangunan  berat sebelah tetapi “media menghitamkan semua itu karena media itu sendiri telah menjadi bagian dari sistem busuk, mengadopsi jenis monokulturalisme. ”

Pastor Joaquim Loiola Pereira, sekretaris uskup agung, mengatakan media telah menghilangkan dua atau tiga kalimat dari surat gembala itu di luar konteks dan membuatnya menjadi masalah.

“Kami tidak membuat komentar dan penjelasan lebih lanjut tentang surat itu. Jika Anda mau, Anda dapat membaca surat itu secara online,” katanya.

Surat gembala itu ditandatangani oleh uskup agung tetapi bukan produk dari satu pikiran, kata imam itu.

Surat itu mencerminkan sentimen orang Indian sekuler dan komunitas Katolik, kata Bruder Eusebio Miranda, editor mingguan yang dikelola Gereja, Vauradencho Ixxt (Teman Pekerja).

Uskup Agung  Ferrao “telah berdiri bersama para warga yang menderita. Kata-katanya mirip dengan Uskup Agung Romero dari Argentina yang wafat karena ditembak. Kami senang bahwa ia telah dengan berani mencerminkan sentimen dari komunitas Katolik khususnya,” kata Bruder Miranda.

Kontroversi sebelumnya dipicu ketika Uskup Agung Couto meluncurkan kampanye doa sepanjang tahun menjelang pemilu, dan mengatakan India menghadapi “masa depan politik yang bergejolak.”

Kelompok Hindu dan BJP menuduhnya merongrong kepentingan India dan bekerja dengan Vatikan  mencoreng citra pemerintah.

 

Seorang Pastor di Sri Lanka Dapat Penghargaan HAM

Kam, 07/06/2018 - 21:46

Pastor Nandana Manatunga membela keluarga dari para tahanan politik dan korban penganiayaan, perkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ia mengunjungi kantor polisi dan kamp militer untuk mencari keadilan bagi mereka dan juga bagi warga Suku Tamil yang hilang setelah ditahan militer saat terjadi perang sipil pada 1983-2009.

Suatu hari, sejumlah perempuan mendatangi kantor Pastor Manatunga. Beberapa di antaranya menangis ketika mereka menceritakan tentang anggota keluarga mereka – kebanyakan anak laki-laki, suami atau kakak laki-laki – yang diculik oleh militer atau kelompok paramiliter.

“Kantornya, karyanya dan programnya selalu diawasi oleh polisi dan Divisi Investigasi Terorisme,” kata Lucille Abeykoon dari Kantor HAM.

“Keluarga dari para korban meminta bantuannya. Ia tidak peduli dengan nyawanya sendiri,” lanjutnya.

Menurutnya, imam itu aktif membantu keluarga dari sejumlah orang muda yang hilang pada pemberontakan pemuda tahun 1987-1989.

Ia membantu menemukan jasad para korban termasuk jenazah yang telah dikubur di tempat umum.

Pastor Manatunga adalah direktur Kantor HAM di Kandy, bekas ibukota negara itu.

Beberapa imam yang membela HAM selama terjadi perang sipil dibunuh atau hilang dan dikhawatirkan tewas.

Tahun ini, pada 18 Mei, Pastor Manatunga mendapat Penghargaan Gwangju untuk HAM oleh Yayasan Memorial yang dibentuk sehari setelah kematian warga sipil pada 1980 saat terjadi pemberontakan populer di Kota Gwangju, Korea Selatan.

Abeykoon hadir pada upacara penganugerahan penghargaan di Korea. Dikatakan, Pastor Manatunga mendapat pengakuan internasional atas upaya kemanusiaannya.

Kelompok HAM itu mengadakan perayaan Tahun Baru untuk meningkatkan integrasi antara korban yang selamat dan keluarga mereka dengan menghilangkan stres dan menambah kekuatan mereka dengan mempertemukan mereka dengan orang lain yang menderita.

Seorang aktivis HAM, Ruki Fernando, mengatakan Pastor Manatunga memperlakukan para korban penganiayaan seperti keluarganya sendiri.

Ia menambahkan bahwa imam itu memberi bantuan hukum dan perlindungan fisik serta bantuan finansial dan psiko-sosial.

Pendekatan yang komprehensif ini membantu mengatasi isu struktural dan hukum dan melakukan advokasi bersama pejabat pemerintah, media dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karya Pastor Manatunga dan timnya telah memenangkan sejumlah persidangan terhadap para pelaku perkosaan dan penganiayaan serta membebaskan tahanan politik.

“Ini adalah kemenangan yang jarang terjadi di Sri Lanka. Kemenangan ini diperoleh setelah upaya keras yang dilakukan selama beberapa tahun,” kata Fernando kepada ucanews.com.

Pastor Manatunga juga telah melakukan negosiasi terkait peluncuran program kesejahteraan di dalam penjara.

Seorang aktivis HAM lainnya, Pastor Reid Shelton Fernando, menjelaskan bahwa keberhasilan lain adalah keterlibatan para imam dalam isu HAM.

Ia mengatakan Pastor Manatunga pernah menghadapi ancaman dari polisi dan para pelanggar HAM lain. Ia harus “menghadapi kritik dan skeptisme” dari beberapa rekan imam dan tokoh Gereja saat ia menantang mereka untuk terlibat aktif dalam melawan pelanggaran.

Dan kesadaran yang besar akan isu-isu HAM di kalangan anak-anak sekolah pun diraih melalui debat dan pameran serta lomba esai, puisi dan poster.

Selain itu, selama 14 tahun, Pastor Manatunga menangani kasus Jesudasan Rita yang diculik dan diperkosa pada 2001 ketika ia berusia 17 tahun. Saat itu Rita tengah dalam perjalanan pulang setelah mengikuti Misa Minggu dan kelas persiapan penerimaan Sakramen Krisma di Gereja St. Patrick di Talawakela, sebuah wilayah perkebunan teh di Propinsi Tengah.

Pastor Manatunga membantu Rita memenangkan persidangan pada 2016 ketika dua pria masing-masing dihukum penjara 23 tahun dan kerja paksa.

Kantor HAM menyediakan rumah aman, bantuan hukum, pelayanan medis dan pendidikan serta membantu mengatur pernikahan Rita.

Pastor Manatunga mengatakan kepada ucanews.com bahwa semua tokoh agama memiliki kewajiban moral untuk membela HAM.

“Organisasi kami memberi bantuan hukum, pendidikan, tempat tinggal dan penyuluhan bagi para korban yang masih berusia muda,” katanya. “Kami berkomitmen untuk melindungi martabat warga biasa di depan hukum.”

Pastor Manatunga lahir pada 1960 dan ditahbiskan pada 1986.

 

Kardinal Bo Bawa Pesan Damai ke Australia

Kam, 07/06/2018 - 15:02

Charles Maung Bo akan menjadi kardinal pertama dari Myanmar yang akan mengunjungi Australia pada 9 Juni. Advokat hak asasi manusia (HAM) ini akan menyampaikan pesan perdamaian dan iman di sela-sela kunjungan tiga hari ke Sidney, Melbourne dan Perth.

Kunjungan itu berkaitan dengan upaya pencarian dana karena Kardinal Bo akan melakukan kunjungan sebagai seorang tamu dari Misi Katolik. Misi Katolik membantu mencari dana untuk program pendidikan pembangunan negeri yang didukung oleh Kardinal Bo di Myanmar.

Kardinal pertama di Myanmar itu akan menyampaikan sambutan pada Misa yang akan digelar pada 10 Juni di Katedral St. Maria di Sidney. Ia juga akan mengunjungi Seminari Redemptoris Mater Missionary di Perth dan akan bertemu komunitas warga negara Myanmar di ketiga kota tersebut.

Kardinal Bo dikenal sebagai juru kampanye rekonsiliasi di Myanmar, sebuah negara di mana negosiasi damai dengan milisi etnis bersenjata masih berlangsung dan krisis pengungsi Rohingya tengah dicari solusinya.

Ia membela Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ketika Aung San Suu Kyi berusaha memperjuangkan demokrasi dengan bekerjasama dengan militer meskipun ada desakan agar Penghargaan Nobel yang diraihnya dicabut karena ia tidak melakukan tindakan apa pun terkait persekusi yang dialami warga Suku Rohingya.

“Kardinal Bo adalah pemimpin yang luar biasa yang berusaha keras namun tenang bagi perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar,” kata Pastor Brian Lucas, direktur nasional Misi Katolik.

“Seringkali ia melawan pasukan yang tidak kasat mata dan mengambil resiko besar,” lanjutnya.

“Tahun lalu banyak media besar yang meliput Myanmar berfokus pada isu-isu di Negara Bagian Rakhine. Kardinal Bo adalah satu dari advokat terkuat bagi resolusi damai atas semua konflik di negaranya, terutama melalui dialog lintas-agama,” katanya.

Ketika Paus Fransiskus mengunjungi Myanmar pada November 2017, Kardinal Bo menyambutnya dan memintanya untuk tidak menggunakan kata “Rohingya” selama kunjungannya agar tidak memancing aksi protes anti-Muslim.

Paus menunggu sampai ia berpindah ke Banglades sebelum menyebut kata itu di depan publik.

Kardinal Bo diangkat sebagai uskup agung Yangon pada 2013. Ia bertemu Paus pada Mei di Roma saat melakukan ziarah bersama beberapa uskup asal Myanmar.

Ia meminta Paus Fransiskus untuk membantu mengadakan konferensi internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencari cara guna membantu warga Suku Rohingya dan kelompok etnis lainnya.

 

Gereja  ​​Katolik Malaysia Bantu Pangkas Utang Negara

Kam, 07/06/2018 - 14:00

Doa-doa mereka untuk pemilu damai dan perubahan kepemimpinan sudah terkabulkan, umat Katolik  Malaysia kini mendukung untuk membantu negara mayoritas Muslim ini mengurangi utang satu triliun ringgit (lebih dari 3514 triliyun Rupiah).

Mgr  Julian Leow, uskup keuskupan agung  Kuala Lumpur, dalam surat gembalanya kepada umat Katolik pada 4 Juni, mengatakan, kolekte Gereja selama  Misa yang diadakan dari 22-24 Juni akan disumbangkan ke Tabung Harapan Malaysia sebagai bagian dari komitmen Gereja untuk membantu membangun kembali negara itu.

Uskup Agung Leow mengatakan para uskup dari Semenanjung Malaysia telah menyetujui  untuk menawarkan kolekte satu minggu dari semua paroki  untuk membantu memangkas utang negara.

Dia meminta agar sumbangan donasi diumumkan dalam buletin paroki dan Misa pada akhir pekan ini, dan ia juga menambahkan bahwa akan ada satu kolekte di setiap Misa selama akhir pekan kedua bulan ini.

“Saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda dan sebagai sesama anggota Gereja Malaysia, mari kita terus berdoa untuk negara kita tercinta, Malaysia,” kata Uskup Agung Leow.

Gereja-gereja di dua negara bagian – Sabah dan Sarawak  – diperkirakan akan mengikutinya.

Pengumpulan ini diharapkan mendapatkan hasil yang signifikan karena umat Katolik mencapai sekitar 3,5 persen dari 31 juta penduduk negara yang memiliki sembilan keuskupan termasuk tiga keuskupan agung.

Dewan Gereja Malaysia juga mendesak umat Kristen menyumbang dana itu dalam “seruan khusus” kepada anggota jemaat  untuk “berperan  dalam upaya luar biasa ini”.

Tabung Harapan Malaysia (Dana Harapan Malaysia) didirikan pada 30 Mei sebagai tanggapan atas kekhawatiran Malaysia atas  salah urus ekonomi oleh mantan pemerintah Barisan Nasional.

Ini dimulai setelah pengguna media sosial mengatakan mereka ingin mengumpulkan dana  membantu membayar utang besar yang telah terakumulasi di bawah mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Dana tersebut disambut dengan antusias oleh warga Malaysia yang masih merayakan perubahan pemerintahan setelah pemilihan 9 Mei.

Dana tersebut sejauh ini telah terkumpul lebih dari  Rp 112  juta dari berbagai kalangan seperti sekelompok anak-anak dan remaja mencuci mobil untuk kontribusi, bisnis yang menjanjikan sebagian dari keuntungan mereka dan individu dan kelompok yang mengatur donasi drive.

Sementara itu, Najib menjadi pusat investigasi di seluruh dunia atas dana pembangunan negara 1MDB (sebuah lembaga investasi Malaysia yang bercikal bakal dari Otoritas Investasi Terengganu yang didirikan tahun 2008 untuk mengembangkan pemasukan sektor minyak negara bagian itu), yang mana miliaran dolar diduga digelapkannya.

Peneliti pemerintah AS mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana yang dia awasi.

Mereka menuduh dia mentransfer sekitar 9,8 milyar dana ke rekening banknya sendiri, mendanai belanja mewah untuk istrinya. Dia telah membantah semua kesalahan tetapi sekarang di bawah penyelidikan baru Malaysia setelah pemerintahannya jatuh.

Kemarahan lebih dari 1MDB membantu aliansi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad yang berusia 92 tahun, perdana menteri baru, mencetak kemenangan pemilu yang menakjubkan pada 9 Mei, mengakhiri pemerintahan koalisi Barisan Nasional selama 60 tahun.

Pada 25 Mei, polisi Malaysia mengatakan mereka menemukan  Rp 4.004 miliyar dalam bentuk uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas selama pencarian pada beberapa apartemen yang terkait dengan Najib.

Penggebrekan yang terkait dengan penyelidikan baru dalam skandal 1MDB, juga menemukan lebih dari 30 tas berisi jam tangan dan perhiasan.

 

Imam Filipina Ketiga yang Ditembak Sejak Desember

Kam, 07/06/2018 - 12:04

Seorang imam Katolik yang  melayani sebagai pastor di  Kepolisian Filipina mengalami luka-luka  setelah serangan senjata di Kota Calamba, sekitar 60 kilometer dari Manila, pada 6 Juni.

Pastor Rey Urmeneta, 64, seorang imam di Paroki St. Michael Malaikat Agung di kota itu, sedang dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah pertemuan Gereja ketika dua pria bersenjata menembaknya.

Laporan polisi yang diperoleh oleh ucanews.com mengatakan imam itu berada di mobilnya berama  sekretaris Remedios de Belen ketika penembakan terjadi sekitar pukul 9.40 pagi.

Pastor Urmeneta menderita luka di punggung kiri bagian atas dan lengan kirinya.  Dia dilarikan ke rumah sakit dimana dia dilaporkan berada dalam kondisi stabil.

Penyelidikan sedang berlangsung untuk menentukan motif serangan itu, meskipun imam itu mengatakan kepada polisi bahwa insiden itu mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang berhutang padanya.

Pada  April, Pastor Mark Ventura dari kota Gattaran  Filipina utara meninggal setelah ditembak oleh seorang pria bersenjata tak lama setelah merayakan Misa hari Minggu.

Pada 4 Desember 2017, Pastor Marcelito Paez juga ditembak dan dibunuh di kota Jaen, provinsi Nueva Ecija.

Jaringan pembangunan sosial berbasis agama di Filipina, Misereor Partnership Inc. (PMPI),  mengungkapkan “dukacita yang mendalam” atas kematian para imam yang dikenal sebagai pembela HAM.

Yoly Esguerra, koordinator PMPI, menjelaskan  pembunuhan Pastor Ventura sebagai “tidak masuk akal.”

“Membunuh seorang imam yang telah memilih untuk hidup dengan orang-orang sederhana di tempat-tempat  jauh dan terlupakan untuk menebus kurangnya kehadiran pemerintah di daerah itu tidak masuk akal,” kata Esguerra dalam sebuah pernyataan.

Pastor Paez ditembak setelah mengunjungi penjara untuk membantu membebaskan seorang tahanan politik.

Kelompok HAM mengatakan pembunuhan para imam dan serangan terhadap pembela HAM  di negara itu telah menjadi “sumber keprihatinan mendalam kami.”

“Kami tidak bisa tidak bertanya, apakah ini cara untuk membungkam suara-suara kritis dari kelompok yang berpotensi menantang dan menentang peraturan dan kebijakan dari mereka yang berkuasa?” demikian pernyataan PMPI yang dirilis pada  Mei.

Kelompok itu mengatakan Gereja, “meskipun banyak peluang dan tantangan internal,” telah menjadi “landasan moral yang konsisten” bagi para pemimpin dan pemerintah di masa lalu.

Menurut Global Witness, kelompok non-pemerintah yang berbasis di London, Filipina adalah negara paling mematikan kedua bagi para aktivis  tahun 2017.

 

Di Banglades, Gereja Berjuang Rebut Kembali Lahan yang “Dirampas” Biksu

Rab, 06/06/2018 - 16:16

Sejumlah pejabat Gereja di Banglades mengambil langkah hukum untuk merebut kembali lahan yang diduga dirampas oleh seorang biksu yang memiliki pengaruh kuat di Chittagong Hill Tracts (CHT) empat tahun lalu.

Pada 2014, Prakash Ucha Hla, seorang Bhante (rohaniawan Buddha), secara paksa mencaplok lahan seluas 5,57 akre milik Gereja St. Paulus di Roangchaari, sebuah pusat misi di bawah Gereja Bunda Maria dari Fatima di Distrik Bandarban, kata sejumlah pejabat Gereja di Keuskupan Agung Chittagong.

Mereka mengatakan lahan itu dibeli oleh Gereja pada 1971-1972.

Tiga distrik di wilayah pegunungan dan kawasan hutan menyebut CHT – Bandarban, Rangamati dan Khagrachhari – memiliki sekitar 20.400 umat Katolik warga suku dari total 30.000 umat Katolik yang dilayani keuskupan agung itu.

Pada 25 Mei, Keuskupan Agung Chittagong menyurati Kementerian CHT untuk meminta bantuan dalam upayanya untuk merebut kembali lahan itu.

Konflik lahan itu mulai terjadi pada 4 Mei 2014 ketika ratusan pengikut Bhante Ucha Hla diduga mendatangi lahan itu dan menghancurkan sawah, kata Pastor Jerome D’Rozario, sekretaris Komisi Pertanahan Keuskupan Agung Chittagong.

Ia mengatakan para penyerang memukul dan mengejar para petani Katolik dan mendirikan rumah dari besi ulir.

Romesh Tripura, seorang Katolik dan ketua Dewan Serikat setempat, melaporkan kasus itu ke pengadilan Bandarban pada 2014.

“Pada akhir tahun itu, kami memenangkan kasusnya dan mendapatkan kembali properti itu karena kami memiliki semua dokumen tanah yang valid. Namun Bhante mengajukan peninjauan kembali dan otoritas Gereja tidak menyadarinya. Maka ia mendapatkan kembali lahan itu. Maka kami mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Tinggi dan proses hukumnya masih berlangsung sampai saat ini,” katanya kepada ucanews.com.

Bhante Ucha Hla memiliki catatan perampasan lahan milik orang miskin dan lemah, kata Dilip Barua, seorang politikus beragama Buddha dan sekretaris Serikat Kesejahteraan Barua atau sebuah kelompok hak asasi manusia bagi umat Buddha warga Suku Barua.

Biksu itu telah merampas lahan seluas 100 akre dari umat Buddha, sebuah kelompok kesejahteraan Buddha dan Gereja, katanya.

“Bhante dulu adalah seorang hakim dan mengeksploitasi kekuasaan dan uang untuk merampas lahan milik banyak orang secara paksa. Kami ingin menghapus tekanannya,” lanjutnya.

Shahidul Islam, seorang polisi di Roangchaari, mengatakan kepada ucanews.com: “Kami tahu kasus perampasan lahan yang saat ini tengah disidangkan. Pengadilan akan memutuskan, maka kami tidak bisa berkomentar.”

Sementara itu, Bhante Ucha Hla tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

 

Greenpeace Indonesia, MUI Luncurkan Kampanye #PantangPlastik di Masjid

Rab, 06/06/2018 - 15:47

Greenpeace Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLHSDA-MUI) memanfaatkan Bulan Suci Ramadan untuk meluncurkan kampanye #PantangPlastik di masjid-masjid di Kota Jakarta dan Kota Bandung.

Bertempat di Masjid Raya Pondok Indah di Jakarta Selatan, kampanye diluncurkan pada 4 Juni, sehari menjelang Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

“Kampanye #PantangPlastik kami luncurkan karena permasalahan sampah plastik sudah cukup akut di Indonesia. Pada tahun 2015, Indonesia memiliki sampah plastik di lautan terbesar kedua setelah Cina,” kata Muharram Atha Rasyadi, juru kampanye urban dari Greenpeace Indonesia, kepada ucanews.com.

Ia merujuk pada sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science pada Februari 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia, sebuah negara yang berpenduduk sekitar 250 juta orang, menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik pada 2010, sekitar 1,29 juta di antaranya berada di lautan. Angka ini membuat Indonesia berada di posisi kedua setelah Cina yang memproduksi 8,8 juta ton sampah, 27 persen dari jumlah sampah di dunia.

“Kami memanfaatkan momen bulan puasa karena bulan ini orang cenderung lebih konsumtif. Dan sampah plastik lebih banyak dihasilkan. Misalnya, kegiatan buka puasa di masjid-masjid dan kantor-kantor banyak menggunakan bungkus plastik dan styrofoam,” katanya.

Fatah, seorang pengurus Masjid Raya Pondok Indah, mengatakan banyak sampah dihasilkan selama Ramadan.

“Selama Ramadan, setiap hari sampah di masjid diangkut karena penggunaan plastik dan kertas. Selain ada buka puasa bersama, juga ada bazar setiap hari. Jika bukan Bulan Ramadan, sampah diangkut biasanya setiap tiga atau empat hari karena ada kantin di masjid,” katanya.

Menurut Atha, kampanye #PantangPlastik bertujuan untuk mendorong umat Islam agar menggunakan gelas dan piring yang bukan terbuat dari plastik untuk kegiatan keagamaan dan untuk menyadarkan mereka tentang pelestarian lingkungan hidup.

Ia mengatakan kampanye untuk tahap awal berfokus pada Kota Jakarta dan Kota Bandung. Hal ini dikarenakan Kota Jakarta tahun lalu menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah setiap hari dan sekitar 15 persen dari angka ini, atau 1.050 ton, adalah sampah plastik. Dan pada tahun yang sama, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari dengan prosentase yang sama untuk sampah plastik.

“Masyarakat kita terjebak dalam praktek sekali pakai. Mereka menggunakan botol plastik, kantong plastik, sedotan plastik dan wadah makanan yang terbuat dari plastik,” katanya, seraya menambahkan bahwa sampah plastik mengancam ekosistem laut.

Pada 2017, pemerintah menyampaikan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025. Setahun sebelumnya, pemerintah meluncurkan gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dan memulai uji coba plastik berbayar.

“Kita juga mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada pengurangan sampah plastik dari hulunya,” lanjut Atha.

Hayu S. Prabowo, ketua LPLHSDA-MUI, mengatakan agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam, atau rahmatan lil-alamin.

“Karena itu, ajaran Islam memberikan panduan bagi umat manusia bukan saja tentang bagaimana menjaga hubungan kepada Sang Pencipta dan sesama manusia, tetapi juga bagaimana menjaga alam seisinya ini agar tetap membawa kemanfaatan bagi umat manusia,” katanya.

“Misalnya, berbuka puasa tanpa plastik sekali pakai, sedotan dan styrofoam,” lanjutnya.

Fatah pun berharap agar kampanye #PantangPlastik terus dilakukan di masjid-masjid.

“Masjid berkeinginan untuk bersinergi dengan Greenpeace Indonesia ke depan. Entah bentuknya seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Pastor Alexius Andang Listya Binawan SJ, vikep Keuskupan Agung Jakarta yang telah memperkenalkan kampanye serupa sejak 2013, mengatakan penyadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik terhadap lingkungan hidup harus terus digaungkan.

“Polusi sampah sudah sampai pada kategori ‘awas.’ Artinya sudah makin berdampak pada alam, binatang dan bahkan tubuh manusia. Pengurangan penggunaan plastik terutama yang sekali pakai harus segera dilakukan,” katanya.

 

Seorang Bidan Menjadi Ibu bagi Anak dengan HIV

Rab, 06/06/2018 - 13:53

Selama satu dekade, Ropina Tarigan (Vina) menjadi ibu kedua bagi lebih dari 100 anak penderita HIV di sekitar Jabotabek.

Orang tua mereka telah meninggal akibat tertular virus mematikan itu sehingga anak-anak tersebut kini tinggal bersama  nenek atau kerabat mereka dan juga  bantuan dari Vina.

Bidan berusia 54 tahun dan ibu dari dua anak ini mulai mengasuh lima anak  tahun 2007 dan sejak itu jumlahnya melonjak menjadi 130. Mereka berusia  dari  4-17 tahun.

Setiap hari Vina  mengunjungi banyak anak di tempat mereka tinggal untuk memantau kesehatan mereka dan menyediakan obat-obatan antiretroviral (ARV).

Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, lebih dari 620.000 orang penderita HIV, sekitar 4.000 di antaranya adalah anak-anak.

“Anak-anak dengan  HIV ini  ditularkan dari ibu mereka dan ibu mengidap virus itu dari suami mereka,” kata Vina kepada ucanews.com.

Dia mengatakan dari 130 anak  asuhannya, 20 orang  tinggal di rumahnya bersama  keluarganya sehingga dia dapat memantau kesehatan mereka setiap hari.

“Kadang  mereka merasa rindu dan ingin melihat kakek dan nenek mereka,” kata Vina.

Dia sebelumnya bekerja di  KIOS  Atma Jaya, sebuah kelompok peneliti dan pencegahan HIV/AIDS yang dikelola  oleh Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.

 

Diskriminasi

Beberapa orang di sekitar anak-anak ini, termasuk teman sekolahnya  tahu bahwa mereka memiliki  HIV dan sering mendapat perlakuan diskriminatif.

“Mereka menghadapi beban berat pada usia muda mereka,” kata Vina.

Seringkali guru, siswa dan masyarakat pada umumnya tidak diberitahu tentang HIV/AIDS dengan baik dan ini menjadi  tantangan besar bagi dia dan orang lain untuk membantu.

“Jadi saya memutuskan untuk membuka status mereka di sekolah  mereka sehingga anak-anak tersebut mendapat perhatian khusus,” tambah Vina.

“Misalnya, ketika mereka sakit di sekolah, guru atau siswa dapat membantu  mereka pulang,” katanya.

Vina dan suaminya Agus Siswanto memberikan konseling dan mendidik siswa SMP dan SMA serta masyarakat umum tentang bahaya HIV/AIDS serta bagaimana membantu orang lain yang terjangkit virus itu.

 

Dituduh  Kristenisasi

Pada tahun-tahun awal pelayanannya, Vina  dituduh tetangganya  melakukan kristenisasi terhadap anak-anak penderita HIV.  Bahkan seorang ulama Muslim mengumumkan di  sebuah masjid setempat  bahwa Vina  memiliki misi untuk melakukan kristenisasi  terhadap anak-anak itu.

Tetapi setelah menyaksikan ketulusan komitmennya, kebanyakan warga tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu dan dia sekarang berhubungan baik dengan para pemimpin Muslim lokal dan pejabat pemerintah.

“Yang paling mengejutkannya adalah beberapa sekolah tempat anak-anak belajar dan teman-temannya mengatakan kepada saya  bahwa Vina lebih baik kamu suntik mati saja mereka,” katanya.

Tetapi ,dia menyadari bahwa mereka bereaksi dengan cara itu karena ketidaktahuan mereka.

“Ini tantangan untuk mendidik orang  tentang cara melakukan advokasi dan merangkul  orang  dengan  HIV/AIDS,” kata Vina.

Kesulitan lain mencakup  biaya  sekolah, membeli makanan dan mengadakan  kampanye kupada masyarakat.

Setiap bulan ia menghabiskan dana sekitar Rp 14.000.000, untuk kampanye, pelatihan, advokasi dan pendidikan tentang HIV.

Tahun 2015,  Vina  mendirikan yayasan sendiri, Vina Smart Era (VSE) di Jakarta Barat yang padat penduduk untuk memberikan perawatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dengan  HIV serta advokasi  agar mereka diterima kembali oleh anak-anak lain.

Yayasan ini juga memiliki asrama, fasilitas bimbingan belajar agar anak-anak dengan HIV ini bisa berbaur dengan anak-anak lain serta klinik ini  telah memberikan tes HIV kepada 2.500 orang.

Relawan, termasuk para mahasiswa  dari Universitas Katolik Atma Jaya dan Universitas Indonesia membantu Yayasan itu dan juga  bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kementerian Kesehatan Indonesia menyediakan ARV dan memberi anak akses ke beberapa rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

 

Merasa diberkati

Menurut Vina, menemukan anak penderita HIV  sangat sulit karena mereka adalah sebuah komunitas tersembunyi  atau tertutup karena mereka  takut mengalami diskriminasi setelah warga sekitar mengetahui status mereka.

Namun, ia melakukan segala kemungkinan untuk menemukan anak-anak penderita HIV yang membutuhkan perawatan.

Aditya, 13, dan adik laki-lakinya berusia 7 tahun, menderita HIV sejak lahir. Ibu mereka meninggal karena AIDS  tahun 2013 dan sekarang mereka tinggal di Ciputat, Provinsi Banten, bersama  ayah mereka, seorang pekerja bangunan.

Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan, termasuk obat-obatan, yang diberikan oleh Vina Smart Era Foundation.

Mira, 14, siswi kelas 8, mengatakan kadang-kadang dia tidak bersekolah dan tidak dapat fokus dalam belajarnya karena dia merasa pusing jika ia lupa  minum ARV.

“Aku ingin sembuh karena aku merasa tidak enak minum obat setiap hari. Kadang-kadang aku menangis sendirian di kamarku,” katanya.

Ayah dan ibunya serta satu adiknya telah meninggal akibat AIDS. Ia seksrang tingel beraam neneknya namun biaya sekolahnya oleh VSE.

Angela Yvone, seorang relawan di VSE, mengatakan membantu anak-anak memberinya kesempatan untuk belajar dari mereka.

“Saya telah belajar banyak tentang HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan bagaimana membantu mereka yang hidup dengan virus itu,” katanya.

* Aditya dan Mira bukan nama sebenarnya.

 

Halaman