UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 28 mnt yang lalu

Meningkatkan Pendidikan Menjadi Perjuangan yang Berat di Papua

Sen, 08/10/2018 - 14:32

Abraham Hubi, menganggap dirinya anak yang paling beruntung karena dia bisa bersekolah di SMP St. Antonius Padua. Sekolah yang digagas oleh Pastor Nico Syukur Dister OFM dan Pastor John Kore OFM ini berada di Sentani, tidak jauh dari ibukota provinsi Papua, Jayapura.

Anak kelas sembilan yang berasal dari desa terpencil di perbukitan mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban, mengingat dia tidak dapat membaca atau menulis setelah lulus dari sekolah dasar.

Itulah mengapa dia tidak keberatan untuk harus mengikuti “matrikulasi” sebelum masuk ke sekolah menengah pertama yang dikelola gereja Katolik, yang menawarkan satu-satunya kesempatan yang realistis baginya untuk masa depan yang lebih baik.

“Setelah meninggalkan sekolah dasar saya hanya bisa mengeja kata dan huruf. Tapi sekarang saya bisa membaca dan menulis,” katanya.

Buta huruf merupakan masalah utama di Papua, dengan banyak anak-anak tidak dapat membaca atau menulis meskipun telah menyelesaikan sekolah dasar.

Ada banyak alasan untuk ini, tetapi yang paling serius adalah kekurangan guru dan fasilitas sekolah.

Kekurangan ini seperti ini semestinya tidak perlu karena Papua – selain kekayaan alamnya – telah menerima triliunan rupiah selama bertahun-tahun dari pemerintah pusat untuk membantu mendukung status otonomi khusus.

Pemerintah daerah di Papua mengatakan mereka telah berusaha meningkatkan pendidikan melalui program-program seperti membangun sekolah di daerah terpencil. Namun, para pengamat pendidikan mengatakan sekolah yang dibangun tidak didukung oleh jumlah guru yang cukup.

Banyak anak-anak Papua tinggal di desa-desa terpencil, namun, sekolah-sekolah yang baik berada di kota-kota, kata Gabriel Payong, 28 tahun, kepala sekolah Kolese St. Antonius Padua.

Dia mengatakan solusi terbaik untuk siswa Papua saat ini, terutama di tingkat dasar dan menengah, adalah sekolah berasrama.

Gabriel Payong, Kepala Sekolah Kolese St Antonius Padua

Sekolah Santo Antonius menawarkan sekolah berasrama yang memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada studi mereka.

“Sekolah semacam ini berguna untuk anak-anak dari desa, yang miskin secara ekonomi tetapi memiliki kemauan untuk belajar,” kata Payong.

Dia juga mengatakan sekolah asrama membantu anak-anak Papua menjadi orang yang bertanggung jawab, melalui peraturan yang mereka jalani.

“Di sini siswa dapat belajar, terlibat dalam kegiatan harian, dan kita dapat memantau kemajuan mereka,” katanya.

 

Memanfaatkan dana otonomi

 

Setelah pelantikannya di istana negara di Jakarta pada 5 September – bersama dengan gubernur yang baru terpilih lainnya – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa selama lima tahun ke depan ia dan wakilnya, Klemen Tinal, akan fokus pada peningkatan pendidikan di provinsi Papua.

Dia mengatakan akan membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik di distrik dan kotamadya, serta menawarkan lebih banyak beasiswa kepada penduduk asli Papua untuk melanjutkan studi lanjut.

“Ada banyak anak Papua yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Enembe.

Dia mengatakan pendidikan yang rendah adalah penyebab kemiskinan di Papua, sehingga menjadikannya provinsi termiskin di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, dari 26 juta orang Indonesia yang secara resmi terdaftar sebagai orang miskin banyak yang tinggal di Papua.

“Dalam lima tahun ke depan, kami berharap melihat lebih banyak orang dididik,” kata Enembe.

Menurut Profesor Baltazar Kabuaya dari Universitas Cendrawaih, di Jayapura, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan dan layanan lainnya kemungkinan akan berhasil jika ada kepemimpinan yang kuat dan kemauan untuk mengelola sumber daya alam dan dana daerah otonomi khusus dengan lebih baik.

Karena Papua diberi status otonomi khusus pada tahun 2001 sebagian untuk membantu membangun provinsi secara ekonomi, pemerintah pusat telah menyediakan lebih dari 58 triliun dalam pendanaan tambahan, dan berencana untuk menyediakan lebih banyak lagi di tahun-tahun sebelum status khusus berakhir pada 2025.

Provinsi ini adalah rumah bagi 3,6 juta orang, di antaranya 61,3 persen beragama Protestan, 21 persen Katolik, dan 17,4 persen Muslim.

Kabuaya mengatakan dana otonomi adalah jumlah yang besar ketika mempertimbangkan jumlah penduduk provinsi sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi orang Papua.

“Kalau tidak, Papua akan kembali ke titik awal, setelah status otonomi khusus habis,” katanya.

 

Lebih banyak beasiswa

 

Tahun ini pemerintah provinsi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan menawarkan beasiswa kepada lebih dari 1.000 penduduk asli Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai universitas.

Semua diharapkan untuk lulus dalam mengajar dan ditempatkan di pendidikan menengah dan tinggi.

Ferige Uaga, 28 tahun, seorang mahasiswa kedokteran di Jayapura, mengatakan dia menghargai niat baik Gubernur Enembe mengenai beasiswa, tetapi mengatakan mereka tidak pergi cukup jauh.

Beasiswa seharusnya tidak hanya diberikan kepada mereka yang mengejar karir di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang lain.

“Menawarkan beasiswa harus obyektif, dan juga bebas dari nepotisme,” katanya

Benyamin Lagowan, 28 tahun, mahasiswa kedokteran lainnya, mengatakan dibutuhkan banyak tenaga di sektor kesehatan sehingga lebih banyak beasiswa di bidang ini juga harus menjadi prioritas.

“Banyak klinik tidak memiliki dokter, jadi masuk akal untuk pemerintah harus mendukung mereka yang ingin menjadi dokter,” katanya, seraya menambahkan bahwa sekolah tentu akan membutuhkan petugas kesehatan untuk memastikan para siswa sehat.

Buka Sinode, Paus Meminta Para Uskup Agar Berani, Jujur, Terbuka

Jum, 05/10/2018 - 15:45

Paus Fransiskus meminta para uskup untuk berani, jujur, berpikiran terbuka, murah hati dan, terutama, tekun dalam doa pada saat membuka pertemuan tiga minggu tentang “kaum muda, iman, dan pilihan hidup.”

Sementara banyak orang muda berpikir bahwa orang tua tidak memiliki sesuatu yang berguna untuk diajarkan pada mereka untuk hidup hari ini, kata paus, usia para uskup, dikombinasikan dengan klerikalisme, dapat menyebabkan “kita menyakini bahwa kita termasuk kelompok yang memiliki semua jawaban dan tidak perlu lagi mendengarkan atau mempelajari apa pun. ”

“Semangat klerikalisme adalah sebuah penyimpangan dan merupakan akar dari banyak kejahatan dalam gereja,” kata Paus Fransiskus pada 3 Oktober di sesi pertama sinode. “Kita harus dengan rendah hati meminta maaf untuk itu dan menciptakan kondisi sehingga hal itu tidak terulang lagi.”

Paus secara resmi menyambut 267 uskup dan imam sebagai pemilik suara dalam sinode, delapan delegasi persaudaraan dari gereja-gereja Kristen lainnya dan 72 mudika, Bruder dan Suster, pengamat dan ahli, yang akan melakukan pertemuan hingga 28 Oktober.

Paus juga berterima kasih kepada ribuan anak muda yang menanggapi kuesioner Vatikan, yang berpartisipasi dalam pertemuan pra-sinode di bulan Maret atau mereka yang memberi masukan kepada uskup mereka tentang keprihatinan mereka. Dengan pengorbanan waktu dan tenaga, mereka bertaruh bahwa itu sepadan dengan usaha untuk menjadi bagian dari gereja atau untuk berdialog dengannya. 

Mereka menunjukkan bahwa, setidaknya pada tingkat tertentu, mereka percaya gereja bisa menjadi ibu, guru, rumah dan keluarga bagi mereka, katanya. Dan mereka menegaskan bahwa “terlepas dari kelemahan dan kesulitan manusia,” mereka percaya bahwa gereja “mampu memancarkan dan menyampaikan pesan abadi Kristus.”

“Tanggung jawab kita di sini di sinode,” kata paus, “bukan untuk melemahkan mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa mereka berhak bertaruh. Ini benar-benar sepadan dengan upaya mereka, tidak membuang-buang waktu!”

Paus Fransiskus memulai sinode dengan ajakan agar setiap peserta “berbicara dengan keberanian dan kejujuran” karena “hanya dialog yang dapat membantu kita tumbuh.”

Tetapi dia juga meminta peserta untuk waspada terhadap “obrolan yang tidak penting, rumor, dugaan, atau prasangka” dan memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan orang lain.

Banyak peserta sinode tiba di Roma dengan teks pidato tiga menit yang ingin mereka sampaikan, tetapi paus meminta mereka “untuk dengan bebas mempertimbangkan apa yang telah mereka persiapkan sebagai rancangan sementara yang terbuka untuk setiap penambahan dan perubahan seturut dinamika yang terjadi dalam sinode. ”

Kesediaan untuk “mengubah keyakinan dan posisi kita,” katanya, adalah “tanda manusia hebat dan kematangan rohani.”

Sinode ini dirancang untuk menjadi “latihan menentukan pilihan hidup,” kata paus kepada mereka. “discerment bukanlah slogan iklan, bukan teknik organisasi atau trend dari kepausan ini, tetapi sikap batin yang berakar pada tindakan iman.”

Discernment “didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah dunia, dalam peristiwa kehidupan, pada orang yang saya temui dan berbicara kepada saya,” katanya. Itu membutuhkan kemauan untuk mendengarkan dan doa, itulah sebabnya mengapa paus menambahkan aturan bahwa setelah setiap lima pidato akan ada jeda tiga menit untuk refleksi dan berdoa.

Mendengarkan Roh, mendengarkan Tuhan dalam doa dan mendengarkan harapan dan impian anak muda adalah bagian dari misi gereja, kata paus. Proses persiapan untuk sinode “menyoroti gereja yang perlu mendengarkan, termasuk kepada orang-orang muda yang sering tidak merasa dipahami oleh gereja” atau merasa mereka “tidak diterima dan kadang-kadang bahkan ditolak.”

Mendengarkan satu sama lain, terutama orang-orang muda dan uskup yang saling mendengarkan, katanya, adalah satu-satunya cara sinode dapat menjadi saran yang bermanfaat untuk memimpin lebih banyak orang muda kepada iman atau untuk memperkuat iman orang-orang muda yang terlibat dalam kehidupan gereja. .

“Orang dewasa harus mengatasi godaan untuk meremehkan kemampuan anak muda dan (seharusnya) tidak menilai mereka secara negatif,” katanya. “Saya pernah membaca bahwa  anggapan negatif untuk orang muda berasal dari 3000 SM dan ditemukan di tanah liat di Babel kuno, di mana ada tertulis bahwa orang muda tidak bermoral dan tidak mampu menyelamatkan budaya masyarakat mereka.”

Anak-anak muda juga, katanya, harus mengatasi godaan untuk mengabaikan orang dewasa dan menganggap orang tua kuno, ketinggalan jaman dan membosankan,’ karena apa yang kamu capai saat ini berkat jasa para orang tua.

Paus Fransiskus, yang diminta oleh beberapa uskup untuk menunda sinode karena skandal pelecehan seksual, mengatakan dia tahu saat ini “sarat dengan perjuangan, masalah, beban. Tapi iman kita mengatakan bahwa itu juga ‘ kairos ‘(saat yang tepat) di mana Tuhan datang untuk menemui kita untuk mengasihi kita dan memanggil kita untuk kepenuhan hidup. ”

Tujuan dari sinode itu, kata Paus Fransiskus, bukan untuk menyiapkan dokumen – dokumen sinode, katanya, umumnya “hanya dibaca oleh segelintir orang dan dikritik oleh banyak orang” – tetapi untuk mengidentifikasi “proposal pastoral konkret” yang akan membantu dan menjangkau  semua anggota gereja, membawa dengan dan mendukung iman orang-orang muda.

Dengan kata lain, katanya, tujuannya adalah “menanam mimpi, mengguratkan nubuat dan visi, memungkinkan harapan untuk berkembang, inspirasi iman, membalut luka, menjalin hubungan persaudaraan, membangkitkan fajar harapan, saling belajar satu dengan yang lain dan menciptakan sumber daya terang yang akan mencerahkan pikiran, hati yang hangat, memberi kekuatan kepada tangan kita dan mengilhami orang-orang muda – semua orang muda, tanpa ada yang dikecualikan – visi masa depan yang dipenuhi dengan sukacita Injil. “

Pertama Kali Uskup China Daratan Menghadiri Sinode di Roma

Jum, 05/10/2018 - 15:00

Usai penandatanganan perjanjian antara Vatikan dan China, dua uskup China diundang oleh Paus Fransiskus untuk menghadiri Sinode Para Uskup untuk pertama kalinya.

Salah satunya  Mgr Joseph Guo Jincai, uskup yang diekskomunikasi, yang baru-baru ini diterima oleh paus. Dia adalah uskup Keuskupan Chengde – provinsi Hebei dan sekretaris jenderal Konferensi Wali Gereja Cina (BCCCC), yang baru-baru ini membangun kompleks senilai US $ 11 juta yang terdiri dari katedral, biara, dan wisma keuskupan.

Uskup yang lainnya adalah Mgr John Baptist Yang Xiaoting dari Keuskupan Yanan – provinsi Shaanxi. Dia adalah Wakil Ketua Konferensi Wali Gereja China (BCCCC) dan ditahbiskan sebagai uskup dengan persetujuan paus dan pengakuan pemerintah pada bulan Juli 2010. Dia adalah imam daratan pertama yang menerima gelar doktor sejak Gereja Tiongkok mulai bangkit kembali pada akhir tahun 1970-an.

Mereka akan berdiskusi dengan para peserta sinode tentang peran kaum muda di Gereja Katolik.

Sinode berlangsung dari 3-28 Oktober dengan tema “Kaum muda, iman dan discernment panggilan”. Lebih dari 260 prelatus hadir dan 34 anak muda berusia 18-29 tercatat  sebagai pengamat.

Paus Fransiskus dalam homili pada Misa pembukaan pada 3 Oktober mengatakan: “Hari ini, untuk pertama kalinya, bersama kita dua uskup dari Cina daratan. Kita menyambut hangat mereka : persekutuan para  uskup dengan Penerus Petrus lebih nampak berkat kehadiran mereka. ”

Setelah itu, dia tersedak, menurut media.

Paul, seorang Katolik dari komunitas gereja bawah tanah di propinsi Hebei, mengatakan dia tidak berkecil hati oleh kehadiran para uskup di sinode karena paus telah menerima mereka. “Saya berharap mereka akan dipengaruhi dan direformasi untuk dapat bersaksi dengan tindakan dan tidak akan mengecewakan Tuhan, paus dan umat beriman.”

John, seorang Katolik lain dari komunitas bawah tanah, bertanya bagaimana sinode akan mengurus anak di bawah umur di China dan bagaimana dua uskup ini akan mencerminkan masalah nyata yang dihadapi oleh pemuda Cina karena mereka dilarang memasuki tempat-tempat keagamaan dan dipaksa untuk melepaskan keyakinan mereka. .

Dia mengatakan bahwa Paus Emeritus Benediktus XVI pada tahun 2005 telah mengundang empat uskup lama, tiga di antaranya diakui pemerintah dan secara terbuka menyatakan kesediaan mereka untuk bersekutu dengan paus dan Tahta Suci, untuk menghadiri sinode tetapi pemerintah China melarang mereka.

Keempat uskup itu terdiri dari tiga uskup yang diakui pemerintah – Uskup Li Zhaoan dari Keuskupan Xian, Uskup Jin Luxian dari keuskupan Shanghai dan Uskup Li Jingfeng dari keuskupan Fengxiang – dan gereja bawah tanah, Uskup Wei Jingyi.

John percaya bahwa pemerintah Cina kali ini mengijinkan kedua uskup untuk menghadiri sinode seperti menggantungkan balon percobaan di angin dengan garis balon masih kuat di tangan pemerintah.

“Mereka tidak mewakili Gereja Cina maupun orang-orang muda Tiongkok tetapi kepentingan Partai Komunis, yang di atas segalanya dan paling sakral,” katanya.

Menurut Vatican Insider, sebuah sumber dari China mengatakan bahwa Mgr  Guo dan Mgr Yeung dapat menghadiri sinode setelah disetujui oleh Wang Zuo-an, Direktur Pemerintahan untuk Urusan Agama.

Joseph, seorang Katolik dari komunitas gereja terbuka di Propinsi Hebei, mengatakan bahwa jika dua wakil Cina ditunjuk oleh pemerintah China, yang mencerminkan gereja daratan masih berada di bawah kendali pihak berwenang.

“Ini akan menjadi bencana besar bagi gereja daratan” dan “bahaya besar bagi hierarki gereja” karena “Gereja daratan berubah menjadi hierarki dengan keterlibatan pemerintah,” katanya.

Dua Opsi untuk Tiga Gereja yang Disegel di Kota Jambi

Kam, 04/10/2018 - 21:36

Umat Protestan dari tiga gereja yang bangunannya disegel baru-baru ini di Kota Jambi, ibukota Propinsi Jambi, harus memilih dua opsi yang ditawarkan oleh pemerintah kota, yakni relokasi atau penggabungan.

Dua opsi tersebut disampaikan oleh pemerintah kota pada sebuah pertemuan yang diadakan pada Senin (1/10) malam dengan perwakilan dari Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Methodist Indonesia (GMI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA).

Pertemuan itu diadakan setelah sejumlah anggota Satpol PP menyegel ketiga bangunan gereja tersebut pada Kamis (27/9) berdasarkan beberapa peraturan antara lain tentang ketertiban umum dan IMB.

“Kami belum memutuskan. Kami belum bertemu sampai sekarang. Kami akan berdiskusi dulu,” kata Pendeta Ojahan Tampubolon dari GMI kepada ucanews.com pada Selasa (2/10).

Ia mengatakan relokasi merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena bangunan gereja masih bagus, jemaat cukup banyak dan lokasi bangunan gereja strategis.

Penggabungan juga menjadi problematis mengingat masing-masing Gereja memiliki struktur organisasi dan aturan sendiri. “Mungkin bisa dilakukan. Tapi paling berjalan satu bulan saja,” lanjutnya.

GMI dibentuk pada 1999. Sejak saat itu, jemaat GMI mengadakan ibadah di rumah secara bergantian dan kemudian di sebuah ruko. Namun selang beberapa bulan, warga setempat memprotes mereka. Akhirnya muncul persetujuan yang menyebutkan bahwa jemaat GMI boleh membangun gereja tidak jauh dari lokasi sebelumnya.

Pada 2002, gereja dibangun di sana. Jumlah jemaat pun semakin bertambah. Akhirnya pada 2003, gereja berlantai dua dibangun.

GMI – yang saat ini memiliki sekitar 500 jemaat – sudah mengajukan IMB namun sampai saat ini belum disetujui.

Sejak 2006, banyak Gereja di Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan IMB setelah dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 14 dari peraturan itu menyebutkan bahwa pendirian sebuah rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus antara lain daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

Kepala Kesbangpol Kota Jambi Lipan Pasaribu mengatakan pemerintah kota berharap ketiga Gereja itu akan segera menentukan pilihan.

“Opsi kita serahkan kepada pihak Gereja. Mereka berunding sampai Sabtu atau Minggu ini. Kalau sudah ada keputusan, pemerintah kota berani ambil langkah,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mengatakan penyegelan bangunan gereja itu bertujuan untuk mencegah konflik dalam masyarakat dan bukan untuk melarang umat Kristiani menjalankan ibadah mereka.

“Masyarakiat keberatan dengan adanya ketiga bangunan gereja di wilayah mereka. Mereka akan menggelar demo … mau turun 1.000 orang. Pemerintah kota tidak mungkin membiarkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjutnya.

Menurutnya, masing-masing bangunan gereja itu terletak kurang dari 100 meter.

Meskipun demikian, penyegelan itu memunculkan kritik keras dari sejumlah tokoh Kristiani.

Maximinus Purnomo, Plt. Ketua Umum Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI KAJ), mengatakan peristiwa itu telah melukai dan menciderai semangat toleransi antarumat beragama di negara itu.

‘Untuk itu, kami mengimbau pada Pemerintah Kota Jambi untuk tetap berpedoman pada konstitusi dan hukum agar segera memproses secara legal perizinan gereja-gereja tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok tertentu yang tidak menginginkan terjadinya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Irma Riana Simanjuntak, Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), mengungkapkan keprihatinannya bahwa penyegelan dilakukan karena tekanan massa.

 

Hasil Kajian, Agama Bukan Penyebab Konflik Marawi

Kam, 04/10/2018 - 20:26

Agama tidak ada hubungannya dengan konflik bersenjata yang menghancurkan Marawi, kota di bagian selatan Filipina pada pertengahan tahun 2017.

Ini adalah hasil  penelitian yang dirilis di Manila pada 2 Oktober yang lalu oleh International Alert, sebuah kelompok independen yang melakukan program serupa di seluruh dunia untuk mengatasi konflik.

Ia mencatat bahwa perang di Marawi, yang mengakibatkan hampir setengah juta orang mengungsi, bukanlah konflik antar agama.

“Bukti menunjukkan bahwa keanggotaan dalam kelompok ekstrimis didorong oleh permusuhan kelompok yang sudah ada,” kata Nikki dela Rosa, Country Manajer dari International  Alert  untuk Filipina.

Dia mengatakan kelompok-kelompok ekstremis di Mindanao menginstruksikan konflik berbasis identitas yang ada untuk membentuk aliansi yang memperkuat basis mereka dan memperluas jangkauan mereka.

Kajian ini mencatat bahwa munculnya kelompok-kelompok yang menjanjikan kesetiaan kepada Negara Islam Irak – Suriah (ISIS) di Mindanao adalah  kombinasi antara konflik politik dan bayangan krisis ekonomi.

Kelompok yang terlibat dalam obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, penculikan, pemerasan, dan kegiatan kriminal lainnya juga berkolusi dengan ekstremis.

Dela Rosa mengatakan kelangsungan hidup kelompok ekstrimis di wilayah pusat Mindanao memperkuat keyakinan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki akses keuangan dari berbagai sumber, termasuk “pensuplai ekonomi dari kelompok bayangan .”

Jaringan kekerabatan klan di daerah tersebut juga memungkinkan perluasan sumber daya kelompok dan memfasilitasi pelarian mereka.

Dela Rosa mengatakan ada kebutuhan mendesak akan reaksi cepat dan kemudahan untuk beradaptasi terhadap konflik di Filipina selatan.

“Strategi saat ini untuk memerangi ekstremisme kekerasan tidak dibentuk oleh analisis mendalam tentang asal-usulnya dan tetap didominasi oleh pendekatan militer tunggal untuk masalah ini,” katanya.

Dia menekankan apa yang digambarkan sebagai kebutuhan untuk mengubah “kerangka kerja kelembagaan … untuk menyelesaikan konflik kekerasan di antara klan di tingkat lokal.”

Dela Rosa mengatakan “serangkaian kekerasan multi-kausal ” membutuhkan “fokus pada pembangunan kembali kohesi sosial dan ketahanan dalam komunitas.”

Francisco Lara Jr., penasihat Senior perdamaian dan konflik untuk Internasional Alert di Filipina, mengatakan bahwa meskipun pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk memberi orang Moro di Mindanao wilayah otonom, orang-orang di wilayah itu tetap saja  merasa tidak yakin dan khawatir tentang keamanan mereka.

Dia mengatakan pemerintahan yang baik melalui “sistem yang inklusif, profesional, egaliter, dan berdasarkan prestasi” baik-baik saja, tetapi transisi ke entitas politik baru akan membutuhkan dukungan penuh dan bantuan dari klan dan warga lokal yang kuat untuk itu dilakukan secara damai.

Penelitian International Alert mencatat bahwa akses terbatas terhadap senjata api setelah Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan darurat militer di wilayah tersebut membantu mengurangi insiden kekerasan di Mindanao pada tahun lalu.

Lara,  mengatakan harapannya bahwa “beberapa bulan pertama” dari transisi ke wilayah Muslim otonom baru akan menjadi “saat yang tepat untuk memadamkan amarah kebencian dan pemecahan masalah.”

Sebuah badan transisi akan memerintah wilayah otonomi baru Bangsamoro selama tiga tahun dari 2019 sebelum layanan pemerintahan permanen diberlakukan.

Penyelesaian politik baru adalah produk dari perjanjian perdamaian 2014 antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro yang memberontak.

Upaya Menemukan Siswa Peserta Retret di Sigi Terhambat Medan Sulit

Kam, 04/10/2018 - 20:15

Mayat 34 siswa dari sekolah yang  sedang menghadiri retret di Sigi ketika bencana gempat terjadi ditemukan di bawah reruntuhan gereja.

Sedangkan 52 pelajar  lainnya yang menghadiri retret tersebut di desa Jono Oge, Sigi, Sulawesi Tengah, masih belum ditemukan.

Albert Podung, seorang pekerja gereja yang tinggal di Palu, yang juga rusak parah oleh gempa bumi dan tsunami berkekuatan 7,5 pada 28 September, mengatakan, sebanyak 86 siswa sekolah menengah menghadiri kelas Kitab Suci di sebuah pusat pelatihan gereja.

“Mereka adalah siswa-siswi Katolik dan Protestan yang sedang retret di lokasi ketika gempa terjadi yang menyebabkan gereja runtuh,” katanya kepada ucanews.com.

Dia mengatakan tiga gereja di Sigi rusak, termasuk satu yang tenggelam ke dalam lumpur karena tanah longsor -bergerak menjadi lumpur- setelah gempa. Dia menambahkan bahwa banyak gereja Katolik dan Protestan di Palu juga rusak.

Aulia Arriani, seorang pejabat Palang Merah Indonesia, mengatakan tim relawan Palang Merah hanya bisa melacak 34 mayat, sementara sisanya tidak diketahui.

Aulia mengatakan tim penyelamat mengalami kesulitan mencapai lokasi karena jalan rusak dan medan berubah menjadi lumpur.

“Daerah itu masih terisolasi,” katanya. “Tanah dipenuhi lumpur dan relawan harus berjalan hampir satu setengah jam untuk membawa mayat-mayat itu ke ambulans.”

Kehancuran yang disebabkan oleh gempa telah melumpuhkan layanan transportasi dan komunikasi, dan banyak bagian dari wilayah ini tidak memiliki pasokan listrik.

Sementara itu, Anthonius Gunawan Agung, petugas Air Traffic Control (ATC) Airnav Indonesia-Seorang Katolik berusia 22 tahun – meninggal saat bertugas di bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu. Ia dikenang sebagai pahlawan karena ia berhasil memastikan keselamatan penerbangan saat gempa bumi sedang melanda.

Setelah memastikan bahwa penerbangan Batik Air 6231 telah lepas landas dengan aman, Agung melompat keluar dari menara kontrol setinggi empat lantai dan ia menderita luka parah yang serius, menurut Channel NewsAsia. Dia kemudian meninggal karena menderita luka parah di rumah sakit.

“Terima kasih sudah menjaga dan mengawal saya hingga saya bisa  terbang dengan selamat di udara,” tulis pilot di Instagramnya, dan menggambarkan Agung sebagai malaikat pelindungnya.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengatakan pada 4 Oktober bahwa gempa bumi dahsyat dan tsunami telah menewaskan sedikitnya 1.424 orang. Sedikitnya 2.500 lainnya mengalami luka-luka dan lebih dari 120 orang masih hilang.

Lebih dari 65.000 rumah rusak dan 70,00 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Presiden Joko Widodo telah meminta kepada lembaga internasional untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut. Setidaknya 18 negara telah menjanjikan bantuan.

Pemerintah juga memberikan izin masuk bagi 20 pesawat kargo maupun militer dari 11 negara untuk membantu penanggulangan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Negara-negara itu adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Inggris, Malaysia, Singapura, Swiss, Australia, Vietnam, India,  Qatar dan Selandia Baru.

Konkordat Vatikan Ubah Pendanaan untuk Paroki di Timor-Leste

Kam, 04/10/2018 - 09:53

Penandatanganan kesepakatan antara Sekretaris negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin  tahun 2015, dengan pemerintah Timor Leste yang mayoritas Katolik di Dili menandakan hubungan erat antara gereja dan negara, salah satunya adalah mengatur  pendanaan.

Tapi sekarang, Perdana Menteri Taur Matan Ruak, seorang penganut Katolik yang taat, yang terpilih pada 10 Mei yang lalu, berencana untuk menggunakan kesepakatan itu sebagai dasar untuk mengubah dukungan keuangan yang lama bagi paroki.

“Pemerintah saya tidak akan lagi memberikan dana kepada gereja-gereja paroki karena kami telah mengalokasikan anggaran khusus untuk gereja,” kata Taur Matan Ruak kepada parlemen. “Gereja harus menyelesaikan masalahnya sendiri.”

Dia mencatat bahwa ketika Gereja Katolik menerima uang dari pemerintah, denominasi dan agama lain berpendapat bahwa mereka juga harus diberi dukungan keuangan yang sama.

Selama dekade terakhir, dana yang berjumlah antara US $ 1,5 – 2 juta setiap tahun dibagikan kepada dua keuskupan di negara setengah pulau itu, dengan jutaan lagi tersedia bagi paroki dan ordo religius untuk proyek-proyek tertentu.

Namun, kesepakatan kedua belah pihak  (konkordat) mengubah semua itu di negara dengan 90 % katolik tersebut.

Ada kebingungan atas pembagian tanggung jawab alokasi keuangan antara pejabat terpilih, gereja dan birokrat yang menerima Dana Dukungan untuk Masyarakat Sipil di Kantor Perdana Menteri.

Dana ini, dianggarkan dari tahun 2008, yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengawasi alokasi pemerintah ke Gereja Katolik.

Masalah utamanya sekarang adalah berapa banyak uang itu akan diberikan kepada gereja dari US $ 15 juta yang disetujui berdasarkan kesepakatan pemerintah Timor-Leste dan berapa bagian yang akan menjadi tanggung jawab yang terpisah dari pemerintah.

Perjanjian dua pihak antara gereja dan negara berawal pada tahun 1107 ketika sebuah perjanjian ditandatangani dengan Raja Henry I dari Inggris.

Perjanjian-perjanjian itu menjadi kontroversial di bawah Paus Pius XI, yang menyelesaikan sebagiannya dalam keadaan tergesa-gesa setelah Perang Dunia I, termasuk perjanjian dengan Jerman di bawah Adolf Hitler yang sebagian besar mengekang Vatikan selama Perang Dunia II.

Trauma atas pengalaman dengan Hitler dan dikritik sebagai mengaburkan pemisahan gereja dan negara, kesepakatan itu ditandatangani secara tepat setelah Perang Dunia II dan dikesampingkan selama hampir 30 tahun setelah Konsili Vatikan Kedua.

Versi modern telah dihidupkan kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dengan kesepakatan Polandia pada tahun 1993 dan sejak itu juga kesepakatan itu ditandatangani dengan negara-negara lain termasuk Portugal, Slovenia dan Brasil.

Negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan Timor-Leste membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk membuat kesimpulan akhir, setelah dimulai pada 2006 oleh presiden saat  itu Jose Ramos Horta, dan sekarang US $ 15 juta setahun yang dijamin oleh pemerintah telah mulai disalurkan.

Pada 2017, US $ 6 juta langsung masuk ke gereja, dan sisanya  US $ 9 juta masih sama pemerintah, yang secara umum seharusnya untuk pendanaan proyek pembangunan gereja.

Ada juga hibah ad hoc untuk gereja sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002.

Pada tahun 2008, Dana Dukungan Masyarakat Sipil, di bawah perdana menteri, mentransfer US $ 1,5 juta langsung ke rekening Keuskupan Baucau dan US $ 1,5 juta lainnya diberikan kepada Keuskupan Dili.

Pada saat itu, uskup Baucau menerima uang tersebut sementara uskup Dili meminta pemerintah agar menggunakan alokasi keuskupan itu untuk membantu para warga yang terlantar.

Keuskupan Dili kemudian meminta untuk menggunakan dana tersebut untuk merehabilitasi patung Yesus Kristus di ibu kota negara serta untuk proyek-proyek lain seperti membangun taman dan merehabilitasi gereja Katedral Dili.

Joaquin Freitas, kepala bagian pendanaan untuk  Dukungan Masyarakat Sipil, mengatakan bahwa dalam tahun-tahun berikutnya US $ 1,5 juta hingga US $ 2 juta diberikan ke keuskupan setiap tahun. Tetapi ada juga hibah, seperti satu untuk US $ 10 juta untuk memperbaiki  gereja dan kapel.

Freitas mengatakan kepada ucanews.com bahwa tambahan US $ 2 juta telah disediakan untuk menyanggupi permintaan pendanaan dari gereja-gereja paroki dan jemaat.

“Selama 10 tahun saya bekerja di bidang ini, sebagian besar anggaran negara yang dialokasikan oleh kantor saya digunakan untuk Gereja Katolik dan beberapa proporsi digunakan untuk Protestan dan lainnya seperti Muslim dan Hindu,” kata Freitas.

“Itu sebabnya pemerintah memilih ide bahwa keuangan untuk Gereja Katolik harus melalui konferensi waligereja Timor Leste untuk memenuhi  semua kebutuhan mereka.

“Pada waktu itu, kami telah membangun hampir 20 gereja Katolik besar dan banyak lagi kapel Katolik di negara itu, yang menghabiskan biaya jutaan dolar.”

Tapi tahun ini ada masalah pendanaan yang belum terselesaikan terkait perjanjian konkordat 2015.

Sejauh ini, pemerintah hanya menjanjikan US $ 5 juta untuk dialihkan ke konferensi waligereja Timor Leste dalam kesepakatan yang ditandatangani pada hari-hari terakhir pemerintahan Mari Alkatiri yang sebelumnya, meskipun anggaran untuk tahun ini belum dibahas.

Uang itu belum ditransfer karena perubahan pemerintah dan Freitas mengatakan dia telah diberitahu bahwa pemerintah dapat mentransfer hanya US $ 3 juta.

Pastor Crispin Julio Belo, juru bicara konferensi Wali Gereja Timor Leste , mengatakan bahwa total dana 2018 sebesar 15 juta dolar AS harus ditransfer langsung ke rekening konferensi Wali Gereja Timor Leste.

Namun, pemerintah tidak akan berkomentar tentang bagaimana rencananya untuk membagi jumlah ini dan itu bisa mengakibatkan konflik dengan hirarki Gereja Katolik tentang masalah ini.

Pastor Belo menjanjikan  bahwa berbagai proyek gereja, terutama yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang dimulai pada tahun 2015 dan 2016, harus tetap menjadi tanggung jawab, terpisah dari kesepakatan, dari Dana Dukungan Masyarakat Sipil.

Sejumlah Uskup Turut Imbau Pembebasan Tapol di Sri Lanka

Rab, 03/10/2018 - 20:15

Sejumlah uskup dan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Sri Lanka telah mengimbau pembebasan tahanan politik (Tapol), beberapa di antaranya telah ditahan selama beberapa tahun tanpa ada tuduhan keterlibatan dengan Pembebasan Macan Tamil Eelam.

Dan 10 Tapol Suku Tamil di LP Anuradhapura yang terletak sekitar 200 kilometer sebelah utara Kolombo, ibukota negara, telah melancarkan aksi mogok makan untuk mendesak penyelesaian kasus-kasus mereka.

Uskup Andradhapura Mgr Norbert M. Andradi telah mengupayakan rekonsiliasi sejak perang sipil antara kelompok mayoritas Suku Sinhala yang beragama Buddha dan warga Suku Tamil yang beragama Hindu yang berlangsung sejak 1983 hingga 2009.

Prelatus itu mengunjungi para tahanan di penjara yang terletak di Andradhapura tersebut pada Jumat (28/9) lalu.

Banyak tahanan merasa bahwa mereka ditipu oleh janji-janji politisi dan tidak ada indikasi bahwa kasus mereka akan segera diselesaikan secara adil.

Mgr Andradi mengatakan para Tapol Suku Tamil telah meminta pembebasan mereka dari penjara dan meminta ijin untuk kembali ke keluarga mereka.

Opsi lain yang disampaikan kepada uskup adalah mereka telah ditawari bebas berjaminan yang saat ini masih menunggu keputusan persidangan.

Jika mereka tidak dibebaskan, mereka meminta agar sebuah ketentuan dibuat supaya mereka bisa dipindahkan dari penjara ke lingkungan yang lebih nyaman. Dengan demikian, mereka bisa mejalani proses “rehabilitasi.”

“Mereka juga menegaskan bahwa jika tidak ada solusi untuk situasi mereka saat ini, mereka memutuskan untuk mempercepat kematian,” kata Mgr Andradi.

Ia menambahkan bahwa ada banyak kasus yang tidak melewati proses hukum yang layak dan akibatnya keluarga para tahanan mengalami penderitaan yang memilukan.

Mgr Andradi mengatakan ia mengerti bahwa menurut sistem peradilan Sri Lanka, tidak mungkin mengijinkan tahanan dibebaskan dalam jangka waktu singkat. Maka ia yakin bahwa prosedur rehabilitasi yang diminta itu cukup beralasan.

Para kerabat Tapol pada Kamis (27/9) menggelar aksi protes di Kolombo. Mereka meminta amnesti bagi semua Tapol.

Sementara itu, sejumlah pembela HAM mengatakan ada lebih dari 100 Tapol di berbagai penjara di negara itu, termasuk 10 Tapol di Anuradhapura.

Ruki Fernando, seorang pembela HAM terkemuka, mengatakan UU Pencegahan Terorisme telah dipakai untuk menahan warga hingga 15 tahun sebelum mereka pada akhirnya terbukti bersalah atas suatu kejahatan.

“UU itu menghasilkan berbagai pelanggaran HAM berat seperti penangkapan secara seweneng-wenang, penahanan dan penyiksaan tanpa ada tuduhan. Dan hal ini terus terjadi,” katanya.

Sementara itu, Uskup Batticaloa Mgr Joseph Ponniah – yang adalah warga Suku Tamil, mendukung petisi yang meminta amnesti bagi Satchithanantham Ananthasuthakaran yang dihukum penjara seumur hidup.

Ananthasuthakaran didakwa atas keterlibatannya dalam sebuah pemboman terhadap kelompok separatis Suku Tamil selama perang sipil berlangsung.

Isterinya meninggal dunia awal tahun ini dan anak bungsunya telah menyurati Presiden Maithripala Sirisena untuk meminta pembebasannya.

 

Dituduh Komunis, Biarawati OND Khawatir Hidupnya dalam Bahaya

Rab, 03/10/2018 - 15:50

Seorang biarawati Katolik yang aktif dalam isu-isu keadilan sosial di Filipina selatan mengkhawatirkan hidupnya setelah dia dituduh sebagai seorang komunis oleh militer.

Suster Susan Bolanio dari Oblat Notre Dame mengecam apa yang dia gambarkan sebagai “tanda merah” oleh militer,  sebagai “kebohongan yang menggelikan.”

Dalam sebuah pernyataan pada 2 Oktober, suster itu meminta pihak berwenang untuk menyelidiki mereka yang berada di balik upaya menuduh dirinya sebagai seorang pemberontak komunis, dan mengatakan bahwa itu menyebabkan hidupnya dalam bahaya.

“Afiliasi ke kelompok komunis teroris akan menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan, martabat dan keamanan pada biarawan-biarawati,” kata Suster Bolanio.

Sebuah postingan di media sosial pada 28 September menuduh Suster Bolanio dan para pemimpin suku Dande Dinyan dan Victor Danyan menjadi bagian dari front pemberontak Wilayah Selatan. Postingan itu telah dihapus pada 2 Oktober.

Danyan dulunya adalah ketua organisasi S’daf Claimants dari kelompok suku Taboli-Manobo. Dia terbunuh bersama dengan tujuh orang suku lainnya pada bulan Desember 2017. Dinyan menggantikan pemimpin yang terbunuh sebagai kepala organisasi.

Suster Bolanio, yang adalah direktur eksekutif Yayasan Hesed yang dijalankan Gereja di kota Santos, telah membantu organisasi kesukuan dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan proyek pengembangan.

Biarawati itu mengatakan upaya untuk menghubungkan dirinya dengan gerakan pemberontak bawah tanah adalah “rencana jahat dan keji untuk membahayakan hidupnya, terutama karena Mindanao berada di bawah undang-undang darurat militer.”

“mengaitkan dirinya dengan kelompok komunis teroris adalah cara mencap seseorang sebagai anti-pemerintah,” katanya.

Biarawati itu secara aktif terlibat dalam badan-badan pemerintahan lokal dan regional di wilayah tersebut dalam 30 tahun terakhir. “Bagaimana saya bisa menjadi teroris, musuh negara, ketika saya memiliki hubungan baik dengan para pejabat?” dia bertanya.

Letnan Kolonel Jones Otida, komandan Batalyon Infantri ke-27 Tentara Filipina di provinsi Cotabato Selatan, mengatakan bahwa unitnya tidak berada di belakang tuduhan pada suster itu. “Kami tidak tahu dari mana informasi itu berasal,” katanya dalam wawancara radio.

Suster Bolanio mengatakan bahwa para pengacaranya sudah mencari kemungkinan untuk mengajukan tuntutan terhadap militer.

Para Uskup di Vietnam Merencakan Bantuan Bagi Keluarga

Sel, 02/10/2018 - 16:52

Para uskup di Vietnam telah meminta umat Katolik dalam sebuah masyarakat yang cepat berubah untuk memberi perhatian pastoral kepada pasangan suami-isteri migran di negara itu dan juga keluarga-keluarga yang menghadapi masalah seperti perpisahan.

Dalam surat gembala tertanggal 28 September, para uskup mengatakan banyak anggota keluarga – karena masalah ekonomi – harus meninggalkan kampung halaman mereka dan pindah ke kota-kota besar untuk mencari nafkah.

Hanya sedikit orang saja yang berhasil. Sementara sebagian besar orang terus berjuang untuk memperoleh penghasilan termasuk untuk membayar biaya pendidikan anak-anak mereka.

Gereja memperlakukan pasangan suami-isteri yang bercerai dan menikah kembali dengan kasih seorang ibu, kata para uskup seusai pertemuan nasional yang berlangsung pada 24-28 September di My Tho City di Vietnam bagian selatan.

Sejumlah perwakilan dari 26 keuskupan menghadiri pertemuan tersebut.

Para uskup mendesak umat Katolik agar bersikap simpatis terhadap keluarga-keluarga yang mengalami perpisahan karena suasana yang tidak mendukung sering menjadi penyebab, bukan kesalahan yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri itu sendiri.

Di Vietnam, kasus perceraian mencapai rata-rata 60.000 per tahun dan sebagian besar melibatkan pasangan muda, demikian menurut Institut Studi Keluarga dan Gender.

Para uskup mengatakan perkawinan campur kadang menimbulkan masalah karena perbedaan keyakinan termasuk juga dalam hal pendidikan agama untuk anak-anak.

Pasangan suami-isteri Katolik membutuhkan dukungan untuk “menampilkan Yesus” kepada anggota keluarga dan tetangga mereka.

Para uskup juga mengatakan orang yang pergi jauh meninggalkan kampung halaman mereka sering menemui kesulitan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sebuah paroki baru.

Para uskup mendesak umat Katolik agar menerima mereka secara terbuka sehingga mereka bisa memperdalam iman mereka dan mengatasi berbagai tantangan.

Para uskup yang menghadiri pertemuan itu juga membahas persiapan “Sinode Para Uskup tentang Orang Muda, Iman dan Penajaman Panggilan” yang akan berlangsung di Vatikan pada 3-28 Oktober.

Uskup Joseph Do Manh Hung, administrator apostolik Keuskupan Agung Ho Chi Minh City, dan Uskup Auksilier Vinh Mgr Peter Nguyen Van Vien akan menghadiri sinode itu.

 

1.234 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa, Tsunami di Sulawesi Tengah

Sel, 02/10/2018 - 16:29

Hingga Selasa (2/10) sekitar 1.234 orang meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang memicu tsunami dengan gelombang setinggi hingga tiga meter di Propinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) sore.

Gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong juga mengakibatkan sekitar 799 orang mengalami luka berat, memaksa lebih dari 16.700 orang untuk mengungsi dan merusak banyak bangunan, demikian menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kebutuhan mendesak saat ini antara lain air minum, obat-obatan, bahan makanan, makanan siap saji, makanan bayi dan anak, air bersih, tenda, terpal, selimut, alat penerangan, genset dan tenaga medis.

Gubernur Longki Djanggola telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai 28 September hingga 11 Oktober.

Berbicara kepada ucanews.com pada Minggu (30/9), Pastor Joy Derry Clement Pr, ketua Komisi Pengembangan Sosial-Ekonomi (PSE)-Caritas Keuskupan Manado, mengatakan ia memperoleh informasi dari Pastor Johanis Salaki MSC dari Paroki St. Maria Bunda Hati Kudus di Kota Palu bahwa paroki itu dan juga Paroki St. Paulus yang juga terletak di kota yang sama mengalami kerusakan akibat gempa.

“Kerusakan retak-retak di dinding, goyah sedikit. Satu gereja sementara membangun, belum selesai. Satu lagi gerejanya besar dan konstruksi baja berat ada bagian yang lepas,” kata Pastor Joy.

Ia juga mengatakan sejumlah imam juga terdampak. “Ada yang luka-luka,” lanjutnya.

Menurutnya, Uskup Manado Mgr Benediktus Estephanus Rolly Untu MSC telah memintanya untuk mengkoordinasi berbagai upaya bantuan.

“Saya telah membentuk tim assessment dan akan segera mengirimnya ke Palu. Di Kantor Komisi PSE sendiri, kami membentuk tim logistik untuk menampung bantuan dari umat sesuai seruan Bapak Uskup yang disampaikan oleh para pastor pada Misa Minggu. Kami juga mengumpulkan tenaga medis dari perkumpulan dokter Katolik di Keuskupan Manado,” kata Pastor Joy.

Ia pun mengatakan sekitar 500 imam, biarawati, frater dan umat Katolik terpaksa tidur di lapangan terbuka di halaman gereja Paroki St. Maria Bunda Hati Kudus di Kota Palu.

Pastor Johanis tidak bisa dihubungi hingga Senin (1/10) karena gangguan jaringan komunikasi.

Aryo Saptoadji, staf Caritas Indonesia (Karina), mengatakan kepada ucanews.com bahwa Karina tengah bekerjasama dengan tim assessment Keuskupan Manado dan Keuskupan Agung Makassar, Catholic Relief Services (CRS) dan beberapa lembaga swadaya setempat untuk keperluan Joint Need Assessment dan Emergency Response Capacity Building.

Rudi Raka, relawan untuk tim assessment Keuskupan Agung Makassar, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mereka telah meninggalkan Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dan menuju Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, melalui jalur darat beberapa hari setelah gempa. Dari Kabupaten Mamuju, mereka akan mengunjungi Kabupaten Donggala dan kemudian Kota Palu.

“Kami akan melakukan rapid assessment bersama. Dari hasil itu kami akan melihat respon apa yang akan kami lanjutkan,” katanya.

Bencana alam yang mematikan itu telah menarik perhatian komunitas internasional, termasuk Paus Fransiskus.

Setelah menyampaikan doa Angelus bersama umat Katolik yang berkumpul di Lapangan St. Petrus di Kota Vatikan pada Minggu (30/9), Paus Fransiskus menyampaikan dukacitanya.

“Saya berdoa bagi korban yang meninggal dunia – sangat menyedihkan, jumlahnya banyak – bagi para korban yang mengalami luka-luka, bagi semua orang yang kehilangan rumah dan pekerjaan,” kata Paus Fransiskus.

“Semoga Tuhan menghibur mereka dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam memberikan bantuan. Marilah kita berdoa bersama bagi Saudara-Saudari kita di Pulau Sulawesi. Salam Maria … ,” lanjutnya.

 

Minoritas Bangladesh Minta Jaminan Keamanan Saat Pemilu

Sel, 02/10/2018 - 13:42

Pemimpin Kelompok minoritas dan aktivis liberal terus menyerukan jaminan keselamatan dan keamanan bagi minoritas agama dan etnis di Bangladesh yang berpenduduk mayoritas Muslim pra dan pasca pemilihan umum  yang diselenggarakan pada akhir Desember atau awal Januari.

Kekhawatiran itu diungkapkan pada pertemuan nasional di ibukota Dhaka pada 28 September. Sekitar 50.000 orang, sebagian besar umat Hindu, Budha, Kristen dan anggota kelompok etnis, menghadiri acara di Taman Suhrawardy Udayan.

Acara ini diselenggarakan oleh Hindu Buddhist Christian Unity Council, forum hak asasi  minoritas antaragama terbesar di Bangladesh, bekerja sama dengan 22 organisasi hak asasi minoritas yang berafiliasi.

Belajar dari pengalaman pahit serangan bermotif politik pada kelompok minoritas pra dan pasca jajak pendapat nasional sebelumnya, pembicara mempresentasikan tuntutan yang mereka katakan sangat penting untuk “eksistensi dan keamanan minoritas.”

Mereka menyerukan kepada pemerintah untuk menjamin  penuh keamanan kaum minoritas pra dan pasca pemungutan suara, untuk mencegah partai-partai politik mengajukan kandidat yang secara langsung atau tidak langsung telah menjadi penyebab penyiksaan terhadap minoritas, dan untuk memastikan perwakilan kelompok minoritas di parlemen sebanding dengan jumlah mereka.  Mereka juga ingin partai-partai berjanji untuk mendirikan sebuah kementerian bagi kaum minoritas dalam pernyataan politik di depan konstituen mereka.

Minoritas dan tuntutan minoritas adalah sah karena penyiksaan terhadap minoritas sangat umum di Bangladesh, kata Anisuzzaman, seorang akademisi terkemuka, penulis dan profesor emeritus Universitas Dhaka.

“Kami memerdekakan diri dari Pakistan pada tahun 1971 untuk membangun sebuah negara di mana para warga dari semua kelompok etnis dan agama dapat hidup bebas dan damai. Namun, kami melihat minoritas sering disiksa oleh kelompok mayoritas, dan itu sangat menyedihkan dan harus dihentikan,” kata Anisuzzaman, seorang Muslim. “Kita harus menggunakan semua kekuatan untuk mencegah komunalisme dan fanatisme di Bangladesh.”

Advokat Sultana Kamal, aktivis hak asasi manusia terkemuka, menggemakan sentimen tersebut.

“Setelah 47 tahun kemerdekaan, mengapa ini terjadi? Negara telah gagal untuk memastikan bahwa negara kita adalah tempat di mana para warga dari semua agama dapat hidup bersama dengan martabat, persamaan hak dan lingkungan untuk pertumbuhan dan kemakmuran tanpa disparitas,” kata Kamal. , yang juga seorang Muslim.

Shahriar Kabir, seorang jurnalis terkemuka, penulis, pembuat film dan tokoh sekuler, mengatakan minoritas terus menderita sekitar 10.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia sejak 2005, dan sebagian besar kasus bermotif politik atau kejahatan kebencian.

“Jika Pemerintah Bangladesh merancang sebuah pelayanan terpisah  untuk distrik perbukitan, kita pasti dapat memiliki sebuah kementerian khusus bagi minoritas di negara itu untuk mengatasi masalah mereka di tingkat nasional,” kata Kabir.

Nirmol Rozario, seorang Katolik dan ketua Asosiasi Kristen Bangladesh, menuduh bahwa tuntutan telah ada selama bertahun-tahun tetapi pemerintah tidak pernah mau mendengarkan.

“Dalam pemilihan mendatang, kami menginginkan kandidat yang akan mendukung kepentingan dan hak minoritas. Kami tidak ingin memilih para wakil kami  yang pernah menyiksa minoritas di masa lalu dalam banyak hal,” kata Rozario.

Muslim membentuk sekitar 90 persen dari populasi 160 juta penduduk Bangladesh. Umat ​​Hindu berjumlah sekitar 8 persen dan sisanya terbentuk dari  berbagai agama termasuk Budha dan Kristen. Ada sekitar tiga juta penduduk etnis asli.

Bangladesh menyelenggarakan  pemilihan parlemen setiap lima tahun. Ada 350 kursi di parlemen termasuk 50 kursi yang diperuntukkan bagi perempuan, tetapi tidak ada kursi khusus bagi kaum minoritas.

Orang Kristen Pakistan Desak PBB Turun Tangan Akhiri Persekusi

Sel, 02/10/2018 - 12:38

Puluhan orang Kristen asal Pakistan berkumpul di luar kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, untuk memprotes penganiayaan terhadap para penganut agama Kristen di tanah air mereka.

Mereka berkumpul dan melakukan unjuk rasa pada 27 September mereka berasal dari beberapa negara Eropa Barat di mana mereka telah menerima suaka, termasuk Jerman, Prancis, Swiss dan Inggris.

Para pengunjuk rasa memegang poster dan plakat yang bertuliskan “Selamatkan Orang Kristen Pakistan” dan “Hentikan penganiayaan pada orang Kristen di Pakistan.”

Berbicara melalui pengeras suara, perwakilan mereka menyerukan kepada PBB untuk menekan Pakistan agar mencabut undang-undang penodaan agama, yang sering digunakan oleh mayoritas Muslim yang dominan terhadap minoritas agama.

Empat anggota parlemen Uni Eropa juga berpartisipasi dalam unjuk rasa mendukung orang-orang Kristen Pakistan. Mereka mendesak komite hak asasi manusia parlemen uni Eropa untuk mencurahkan lebih banyak perhatian pada situasi minoritas agama di Pakistan.

“Protes itu diselenggarakan oleh berbagai LSM hak asasi manusia untuk menarik perhatian PBB terhadap penderitaan umat Kristen di Pakistan karena penodaan agama dan undang-undang diskriminatif lainnya,” kata Asher Sarfraz, seorang advokat yangmemeperjuangkan hak-hak orang Kristen Pakistan yang tinggal di Jerman dan berpartisipasi dalam acara itu, kepada ucanews.com.

Ratusan orang Kristen dituduh telah melanggar undang-undang penistaan ​agama Pakistan,  oleh para pembela hak asasi manusia dianggap sebagai tuduhan palsu. Orang yang dihukum karena penodaan agama dijatuhi hukuman penjara yang lama dan kadang-kadang hukuman mati. Banyak dari terdakwa telah digantung oleh massa yang marah.

“Banyak orang Kristen dituduh melakukan penodaan agama dan kejahatan lainnya,” kata Sarfraz, yang juga adalah CEO dariChristians’ True Spirit, yang mengadvokasi orang Kristen yang dianiaya di negara Asia Selatan. “Mereka sasaran mudah dengan alasan palsu.”

Pemerintah Pakistan mengklaim bahwa hak-hak minoritas agama sepenuhnya ditegakkan di negara Muslim yang konservatif itu. Orang Kristen, bagaimanapun, bersikeras bahwa mereka telah lama menghadapi prasangka mendalam dan diskriminasi karena iman mereka.

“Selama beberapa dekade minoritas agama di Pakistan, khususnya Kristen, telah menjadi korban diskriminasi dan segala macam penindasan,” kata Sarfraz.

Sebagian besar dari empat juta orang Kristen di negara ini merana dan digerogoti kemiskinan, melakukan pekerjaan kasar seperti mengumpulkan sampah dan menyapu jalan. Banyak pekerjaan dengan gaji lebih baik dan peluang menjadi pegawai negeri tidak dapat diakses oleh mereka.

Ada banyak kasus-kasus yang dilaporkan orang-orang Kristen karena menjadi sasaran para pejuang Muslim dan individu yang tidak bermoral. Pembakaran terhadap rumah-rumah orang Kristen dan kejahatan-kejahatan lain adalah hal biasa. Orang Kristen setempat mengatakan bahwa para pejabat sering enggan untuk bertindak melawan para pelaku dalam kasus-kasus seperti itu.

“Wanita Kristen dan gadis muda diculik, diperkosa, dipaksa masuk Islam dan dipaksa menikahi pria Muslim,” kata Sarfraz. “Situasi orang Kristen di Pakistan semakin memburuk dan lebih buruk. Kami ingin PBB dan dunia memperhatikan.”

Kardinal Zen Kecam ‘Pengkhianatan’ Terhadap Gereja Bawah Tanah Tiongkok

Sel, 02/10/2018 - 09:24

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun percaya bahwa perjanjian sementara Vatikan-Cina untuk penunjukan para uskup akan memungkinkan pemerintah China untuk melenyapkan gereja bawah tanah dengan bantuan Vatikan.

Mengutip dari seorang teolog Hungaria, uskup emeritus Hong Kong mengatakan perjanjian itu tampaknya tidak melanggar hukum kanonik tentang isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan kepausan tetapi memberikan kekuasaan diskresi ke Beijing atas penunjukan uskup.

“Ini adalah pemerintahan ateis yang ingin menekan gereja lebih dari sebelumnya,” katanya kepada wartawan yang diundang ke pertemuan di Biara Salesian di Hong Kong pada 26 September.

“Pemerintah Cina akan berhasil melenyapkan gereja bawah tanah dengan bantuan Vatikan. Sekarang setelah memperkuat penindasan terhadap agama, bagaimana mungkin Anda berpikir ini akan mengarah pada kesepakatan yang baik? Sama seperti Santo Yohanes Pembaptis bernegosiasi dengan Raja Herodes, bagaimana ini bisa menjadi hasil yang baik? Untuk mengatakan bahwa perjanjian itu adalah hal yang baik sangat dangkal. ”

Kardinal Zen mencatat bahwa beberapa orang mengklaim bahwa perjanjian itu bertujuan untuk menghindari para uskup tidak sah menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Namun, sehari setelah penandatanganan perjanjian pada 22 September, Konferensi Uskup Gereja Katolik di China dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA) mengeluarkan pernyataan bersama untuk menegaskan kembali empat prinsip mereka.

Mereka menyerukan “kesetian pada tradisi patriotisme yang luhur, mencintai negara dan gereja,” “setia pada prinsip-prinsip kemerdekaan, otonomi dan pemimpin gereja,” “ketekunan dalam arah Cinaisasi dan “ketekunan dalam beradaptasi dengan masyarakat sosialis sehingga dapat bekerja dengan masyarakat dari semua suku di negara itu di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok untuk membuat upaya tak henti-hentinya untuk mewujudkan impian untuk pembaharuan besar bangsa China. ”

Kardinal Zen menekankan bahwa “kenyataannya adalah bahwa gereja masih terbagi.” Dia mengatakan, lebih mengerikan lagi melegitimasi tujuh orang yang disebut para uskup terlarang, dua di antaranya telah meninggalkan sumpah selibat sebagai imam.

“Menurut isi perjanjian yang saat ini dikenal, itu hanya membataskan ekskomunikasi para uskup ini tetapi tidak mengakui mereka sebagai uskup. Namun, jika mereka diizinkan menjadi uskup, bagaimana mereka bisa menjadi gembala yang baik dan bagaimana pengikut dapat mematuhi mereka?” Kardinal Zen bertanya

Dia mempertanyakan apakah para uskup yang diakui oleh pemerintah dapat meminta pengampunan paus tanpa persetujuan dari pihak berwenang.

Kardinal Zen mengatakan perjanjian itu membawa “penderitaan baru” ke gereja bawah tanah karena penderitaan di masa lalu berasal dari penindasan pemerintah tetapi sekarang ini berasal dari perjanjian itu. “Mereka takut bahwa Takhta Suci mengkhianati iman dan bahwa mereka ingin mereka bergabung dengan pengkhianatan ini.”

Jika Takhta Suci meminta gereja bawah tanah untuk bergabung dengan CCPA tetapi menolak dan menaati imannya, itu akan setara dengan menentang paus; jika tidak, jika mengikuti paus, itu akan mengkhianati imannya, katanya.

Kardinal percaya bahwa satu-satunya cara adalah tetap netral, tetapi itu sangat sulit. “Pada saat itu, Anda [mereka yang menolak bergabung dengan CCPA] bisa pulang. Anda juga bisa berdoa di rumah,” katanya.

Kardinal Zen mendesak umat beriman gereja bawah tanah untuk tidak menentang paus, “kalau tidak pemerintah akan sangat bahagia.”

Mengenai hubungan Taiwan-Vatikan, Kardinal Zen percaya bahwa China dan Vatikan akan segera membangun hubungan diplomatik dan Vatikan siap untuk meninggalkan Taiwan.

“Meskipun perjanjian tersebut mengklaim bahwa itu tidak bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik dan hanya berurusan dengan masalah iman, saya meragukannya. Sekretaris negara [Vatikan] [Kardinal Pietro Parolin] memiliki ambisi politik, dan [pembentukan hubungan diplomatik. “Adalah tujuannya karena dia merasa mulia tentang itu. Dia seorang diplomat tapi sekuler.”

Dia takut orang-orang di Taiwan mungkin tidak mengerti karena terlihat “seperti pengkhianatan seorang teman” tetapi dia percaya bahwa Taiwan dan Vatikan akan mempertahankan pertukaran budaya dan akademik.

Kardinal Zen mengatakan dia tidak pernah menentang dialog tetapi menekankan bahwa itu perlu untuk mempertahankan iman secara bersamaan dan itu adalah tanggung jawab para uskup, kardinal dan semua yang setia untuk mempertahankan iman mereka. “Vatikan tidak melakukannya demi keyakinan, jadi kita memiliki tanggung jawab untuk berbicara. Ini adalah kewajiban hati nurani,” katanya.

Dia juga menunjukkan bahwa dia hanya membujuk semua orang dengan rasionalitas. “Aku mengatakan yang sebenarnya. Banyak orang takut untuk mengatakan [kebenaran] tetapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Mungkin hati nurani seseorang akan disentuh suatu hari nanti. Seseorang akan mendengar suaraku.”

Kardinal Zen menambahkan: “Dia [Kardinal Parolin] membenci saya tetapi saya akan berdoa untuknya. Saya menikmati pertentangan ketika saya masih muda tetapi sekarang saya hanya ingin beristirahat dalam damai.”

Awam Katolik Italia, Imam Asal Belanda Dapat Anugerah Kebudayaan 2018

Sen, 01/10/2018 - 15:11

Seorang wanita Katolik asal Italia berusia 62 tahun dan seorang imam kelahiran Belanda berusia 76 tahun baru-baru ini memenangkan Anugerah Kebudayaan 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kontribusi mereka dalam memperkuat karakter bangsa Indonesia.

Valeria Martano, koordinator Komunitas Sant’Egidio untuk wilayah Asia, dan Pastor Leonardus Egidius Joosten Ginting Suka OFMCap, seorang imam yang telah memasuki masa purna tugas, menerima penghargaan tersebut pada sebuah seremoni yang digelar di aula kementerian di Jakarta Pusat pada Rabu (26/9) pekan lalu.

Valeria – juga seorang doktor di bidang agama dan sejarah – mendapat penghargaan untuk kategori Perorangan Asing atas upayanya dalam mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian melalui komunitasnya di Indonesia sejak 1990.

Sejak saat itu, Valeria – yang telah menulis lima buku dalam bahasa Italia – terlibat aktif dalam beberapa dialog antaragama dengan sejumlah tokoh Muslim di Indonesia dan juga di Roma, Italia.

Wanita awam Katolik kelahiran Roma pada 2 Mei 1956 itu juga menjadi koordinator bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Propinsi Aceh pada 2004 dan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2006.

Ia juga berperanserta dalam mencapai nota kesepahaman dengan Muhammadiyah pada 2012. Nota kesepahaman ini diperbarui pada 2017 lalu.

Sementara itu, Pastor Leonardus memenangkan penghargaan untuk kategori Pelestari.

Pastor Leonardus Egidius Joosten Ginting Suka OFMCap memegang sertifikat Anugerah Kebudayaan untuk kategori Pelesteri. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)  

 

Sejak menginjakkan kaki pertama kali di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, pada 1971, imam yang akrab disapa Pastor Leo itu telah menunjukkan perhatian besar terhadap kebudayaan Suku Batak.

Imam yang diterima secara resmi sebagai warga negara Indonesia pada 1994 dan mendapat marga Ginting Suka pada 1999 itu telah menulis tujuh buku dan kamus baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Selain itu, imam kelahiran Nederwetten, Belanda, pada 9 September 1942 itu juga mendirikan tiga gereja Katolik dengan karakteristik kebudayaan Suku Batak, baik Suku Batak Karo maupun Suku Batak Toba, dan membangun dua museum untuk memperlihatkan keanekaragaman kebudayaan Suku Batak Karo dan Suku Batak Toba.

Sebelumnya, pada 2015, Pastor Leo mendapat Penghargaan Sastra Rancage dari Yayasan Kebudayaan Rancaga Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Selain Valeria dan Pastor Leo, ada 49 penerima Anugerah Kebudayaan 2018 lainnya untuk kedua kategori tersebut dan juga kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru; Anak dan Remaja; Maestro Seni Tradisi; Pemerintah Daerah; dan Komunitas.

“Ada satu tanda penting bagi Komunitas Sant’Egidio Indonesia dengan penghargaan ini. Artinya bahwa komunitas dihargai – walaupun ini dimulai dari minoritas – oleh negara, pemerintah. Ini memberi semangat juga kepada pemuda kita sehingga mereka merasa bangga dan bisa membawa semangat pesan damai kepada masyarakat pinggiran dan orang miskin di kota,” kata Valeria kepada ucanews.comseusai seremoni.

Menurutnya, Komunitas Sant’Egidio sangat berkomitmen untuk mempromosikan dialog antaragama sejak 1986 ketika Paus Yohanes Paulus II memulai Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian di Assisi, Italia.

“Dia yang mengajar bahwa setiap agama di dunia ada prinsip damai, ada perasaan untuk damai. Dan kami, Komunitas Sant’Egidio mulai mengikuti ajaran Paus Yohanes Paulus II. Ini kami lakukan karena ajaran Paus Yohanes Paulus II yang diteruskan oleh Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus dengan memberi semangat kepada umat Katolik agar mencari damai dengan Saudara-Saudari dari agama yang berbeda. Ini merupakan misi dan identitas umat Kristiani abad ini,” lanjutnya.

Ia mengaku tertarik dengan Indonesia atas konsep negara pluralis yang dimilikinya.

“Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan kami Komunitas Sant’Egidio percaya pluralisme dari dasar iman Kristiani. Kami pikir model ini harus dikuatkan, disemangati,” katanya, seraya menambahkan bahwa Komunitas Sant’Egidio telah memulai Gerakan Pemuda Damai di Bandung dan gerakan ini akan dikembangkan di 17 kota di Indonesia.

Sementara itu, Pastor Leo memilih berkarya di Propinsi Sumatera Utara sebagai seorang misionaris karena kekagumannya akan kekayaan kebudayaan setempat.

Menurutnya, keanekaragaman kebudayaan di Indonesia itu hal yang luar biasa. “Untuk saya, seluruh kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sungguh luar biasa. Kebudayaan ini asli. Ini perlu dijaga. Sayang kalau tidak dijaga. Itu maksud saya mendukung,” katanya kepada ucanews.com.

Pastor Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno SJ, seorang anggota tim penilai untuk kategori Perorangan Asing, membeberkan alasan mengapa Valeria memenangkan penghargaan itu.

“Valeria sudah lama aktif dalam Komunitas Sant’Egidio. Dia giat terus untuk dialog pemahaman antara Islam di sini, didialogkan dengan Eropa khususnya di Italia dan sekitarnya. Dan jangan lupa, Komunitas Sant’Egidio itu adalah komunitas, gerakan dari kepausan,” katanya kepada ucanews.com.

“Waktu itu disadari, ini pokok berikutnya, bahwa tidak cukup dialog intelektual, pemahaman saja. Tapi juga harus mengikuti tokoh-tokoh pemimpin politiknya. … Jadi dialog makin disadari dalam perkembangannya bahwa pemimpin dan massa, atau rakyat, juga harus dipertemukan,” lanjutnya.

Menurut imam itu, alasan utamanya adalah Komunitas Sant’Egidio merupakan gerakan untuk perdamaian. “Perdamaian hanya akan beres kalau di antara religi juga saling mengerti, saling memahami. Artinya apa? Religi tidak dipakai untuk politisasi, kekuasaan, pembenaran diri sendiri,” katanya.

Hal itu, lanjutnya, cukup sulit dilakukan. Tetapi Valeria bisa menjembatani dengan berbasis pada kemanusiaan. “Yang dia cermati terus itu fokus pada hubungan antara Islam dan Kristiani itu sendiri. Dan jalan yang ditempuh adalah jalan kebudayaan,” tegasnya.

 

Pastor Mansuetus Akhiri Puluhan Tahun Kris Air Bersih Sebuah Desa di Flores

Sen, 01/10/2018 - 14:27

Kenangan masa kecil yang pahit  karena kurangnya air bersih menggerakkan Pastor Tus Mansuetus SVD melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah krisis air bersih  itu.

Lahir dan dibesarkan di desa Sambikoe, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara ekonomi terbilang miskin, Pastor Mansuetus masih terus  mengenang kembali perjalanan sejauh kurang lebih tiga kilometer untuk mengambil air bersih.

Perjalanan pulang dilewatinya dengan menaiki bukit karena desa mereka terletak di lereng bukit, dan tugas ini biasanya harus dilakukan setiap hari, pagi dan sore hari.

Pastor Mansuetus berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya sementara banyak remaja seusianya tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang pendirikan yang lebih tinggi.

Setelah menyelesaikan studinya, termasuk di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang – Jawa Timur, ia ditahbiskan sebagai imam di Jerman pada tahun 2004.

Setelah ditahbiskan Mansuetus kemudian menjadi misionaris di Italia. Ketika liburan, ia merasa prihatin dengan kondisi warga di desanya, termasuk anggota keluarganya. Penduduk desa masih harus berjuang untuk mengatasi kekurangan air yang sangat akut.

Keprihatinannya itu ditambah ketika melihat anak-anak yang seharusnya fokus di sekolah terpaksa harus membagi waktu antara sekolah dan mengambil air di sungai.

Sulit bagi anak usia sekolah untuk terus mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan ditambah harus  berjalan kaki tiga kilometer lagi untuk sampai di sekolah dasar setempat. Dia pun memutuskan untuk membantu.

Setelah mengunjungi Sambikoe pada tahun 2008 bersama dengan beberapa temannya dari Italia, mereka memutuskan untuk membantu warga desa itu. Hal yang pertama dilakukan adalah memperbaiki  fasilitas sekolah setempat yang tidak memadai, kemudian membangun sarana air bersih.

Mereka kemudian merencanakan dan membiayai pembangunan asrama untuk anak perempuan yang belajar di Sekolah Menengah Pertama Katolik Waemokel, yang selesai pada tahun 2012.

Bahkan sekarang, anak remaja perempuan dari sekolah umum pun ditampung di asrama itu.

Pada 2015, dengan bantuan dari donatur termasuk Pemerintah kota Bolzano, Italia utara, proyek air bersih dimulai.

Di bawah arahan seorang insinyur, penduduk desa bekerja berdampingan untuk memasang pipa dan pompa serta membangun penampungan air.

Pekerjaan dilakukan selama satu tahun untuk mengalirkan air dari mata air yang berjarak empat kilometer dari desa, melintasi medan yang curam dan berbatu.

Sambikoe, dikelilingi oleh savana dan bukit-bukit gersang, penduduk desa membudidayakan padi, jagung dan umbi – serta pohon jambu mete, mahoni dan jati – dan beberapa warga pria mencari pekerjaan sampingan.

Kepala Desa Rafael Rae mengatakan bahwa sejak kehidupan dimulai di desa Sambikoe hampir 60 tahun yang lalu, anak-anak serta orang dewasa menderita berbagai penyakit kulit sebagai akibat dari terbatasnya akses  air bersih.

Tetapi Pastor Mansuetus mengakhiri perjuangan panjang itu.

“Sekarang anak – anak gadis, para ibu dan anak-anak sekolah tidak perlu lagi pergi ke sungai untuk mengambil air atau mandi,” kata Rae.

“Semuanya dilakukan di rumah.”

Ludwig Nossing, perwakilan dari donatur Italia, pada saat peresmian fasilitas air bersih itu Agustus lalu meminta kepada warga agar merawat fasilitas yang ada.

“Tugas kalian adalah untuk memastikan bahwa fasilitas dipelihara dengan baik,” katanya, seraya menambahkan bahwa semua warga harus melindungi lingkungan dengan tidak menebang  pohon  yang ada di bukit-bukit itu.

“Jangan menebang pohon untuk memastikan bahwa air tidak akan kering, sehingga anak-anak dan cucu-cucu dapat menikmati apa yang anda miliki sekarang.”

Benyamin Sambi, seorang guru di sekolah dasar di desa itu, mengatakan anak-anak sekarang terlihat lebih sehat dan kehadiran di sekolah terus membaik.

Dan ketersediaan air bersih telah memungkinkan orang menanam lebih banyak sayuran.

Selama musim kemarau, banyak warga dari desa terdekat mengambil air dari Sambikoe.

Pastor Mansuetus berharap bahwa pasokan air baru akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi semua warga , kata Sambi.

Keuskupan Marbel di Filipina Memerangi Judi 

Sen, 01/10/2018 - 13:21

Kampanye melawan judi yang diluncurkan baru-baru ini oleh Keuskupan Marbel di Filipina bagian selatan terbukti berhasil setelah walikota setempat berjanji untuk menutup kios-kios lotere di kotanya.

Keuskupan melakukan kampanye bukan hanya dari mimbar tetapi juga di kalangan komunitas Kristiani.

Langkah itu muncul setelah para pemodal mendirikan sejumlah kios lotere di Kota Koronadal dan kota-kota sekitarnya.

“Sebagai sebuah keuskupan, sikap kami adalah tidak berjudi,” kata Pastor Ariel Destora, direktur Pusat Aksi Sosial Keuskupan Marbel.

Ia mengatakan para pemimpin Gereja setempat telah meminta Komunitas Basis Kristiani “untuk secara aktif menentang” pengoperasian kios lotere di wilayah mereka.

Kios lotere, lanjutnya, menjamur di kota itu dan kota-kota sekitarnya dalam beberapa pekan terakhir.

“Jika warga dalam komunitas menolak judi, ini akan membuat perbedaan. Dengan demikian, mereka memberdayakan diri mereka dan komunitas mereka,” katanya.

Kios lotere merupakan operasi legal yang diijinkan oleh Kantor Undian Amal Filipina. Kios lotere dimulai pada 2005 sebagai bagian dari aksi pemerintah untuk memberantas permainan angka ilegal yang disebut “jueteng.”

Namun Pastor Destora mengatakan judi mempromosikan budaya “melupakan prioritas dan berpasrah pada nasib.”

“Bukannya membeli makanan untuk keluarga mereka, beberapa orang memakai sisa uang mereka sebagai taruhan dengan harapan bisa menang meskipun kemungkinannya sangat kecil,” lanjutnya.

Ia mengatakan judi juga menyebabkan kecanduan yang bisa “menghancurkan nilai-nilai keluarga.”

Pastor Destora mengatakan para pastor paroki berperan penting dalam upaya memerangi judi karena mereka secara langsung terlibat dalam komunitas Kristiani.

Walikota Peter Miguel mendukung Gereja dan mengatakan ia tidak akan mengijinkan kios lotere beroperasi di kota itu.

Ia mengaku telah menginstruksikan sebuah tim untuk membongkar kios lotere di 27 desa. Lotere, katanya, “tidak bisa membasmi judi ilegal yang tengah kita lawan.”

Hingga 28 September, “Ultra Lotto” Filipina diduga akan memecahkan rekor dalam hal nominal uang hadiah karena nilainya mencapai 14 juta dolar AS dalam penarikan undian selanjutnya.

 

Tentara Etnis Mengusir Imam, Biarawati dari Pelosok Myanmar

Jum, 28/09/2018 - 13:05

Sekelompok imam Katolik dan guru diusir dari Negara Bagian Shan di utara Myanmar oleh tentara etnis minoritas yang didukung China.

Seorang imam Katolik mengatakan kepada ucanews.com bahwa seorang imam Salesian, lima biarawati dari konggregasi Missionaris Santo Paulus dan enam orang guru awam diperintahkan oleh Tentara negara bagian Wa (UWSA) untuk meninggalkan wilayah utara Wa  yang berbatasan dengan Cina.

“Anak-anak dan masyarakat setempat sangat kecewa dengan pengusiran para imam, biarawati dan guru,” kata imam yang meminta namanya tidak publikasikan .

Ordo Salesian and kongregasi Missionaris Santo Paulus memberikan layanan pendidikan dan perawatan kesehatan kepada orang-orang di daerah terpencil.

Tidak ada gereja Katolik di daerah itu dan para imam merayakan Misa di tempat tinggal mereka.

Pengusiran datang sebagai bagian dari kampanye di mana UWSA – yang berasal dari Partai Komunis Burma – telah menghancurkan gereja-gereja yang ilegal, menahan para pendeta dan menutup sekolah-sekolah agama di wilayah Wa di Negara Bagian Shan sejak 13 September.

Beberapa pendeta dan guru dari gereja Baptis telah ditahan oleh UWSA. Semua sekolah Baptis juga telah ditutup.

Imam itu mengatakan pengepungan di Mong Mao, kota terbesar kedua Wa, tampak semakin memburuk dimana milisi UWSA dalam proses memeriksa semua gereja, sekolah dan biara.

Para pejabat Gereja Katolik di Myanmar berencana mengirim surat ke kantor penghubung UWSA di Lashio, Negara Bagian Shan. Surat itu akan menjelaskan program pendidikan dan perawatan kesehatan Gereja Katolik di wilayah Wa, yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.

Pejabat Wa yang pertama kali mengundang gereja ke wilayah itu dan para Salesian yang pada awalnya menjawab panggilan itu, kata imam itu.

Keuskupan Lashio yang mencakup wilayah Wa tidak secara resmi diinformasikan oleh UWSA tentang tindakan keras itu, menurut sumber-sumber gereja.

Para pemimpin UWSA telah menginstruksikan pasukan dan administratornya untuk mencari tahu apa yang misionaris lakukan di wilayah Wa.

Mereka juga menyatakan bahwa semua gereja yang dibangun setelah tahun 1992 telah dibangun secara ilegal dan akan dihancurkan. Hanya gereja-gereja yang dibangun antara 1989 dan 1992 telah dianggap legal.

UWSA juga telah melarang pembangunan gereja-gereja baru dan mengharuskan para imam dan pekerja di gereja-gereja harus lokal, bukan asing.

Mereka juga melarang pengajaran agama di sekolah-sekolah di wilayah Wa, anggota UWSA telah dilarang menjadi anggota organisasi keagamaan.

Pemimpinan UWSA juga berjanji untuk menghukum kader dipemerintahan lokal yang mendukung kegiatan misionaris.

Wilayah Wa adalah rumah bagi kelompok etnis termasuk Wa, Kachin, Ta’ang, Lahu, Lisu, Kokang dan Shan, mereka menganut agama Kristen, Budha, animisme, ibadah roh dan Islam. Umat ​​Kristen terdiri dari sekitar 30 persen dari sekitar 450.000 penduduk Wa.

Beranggota 30.000 – UWSA merupakan kolompok kuat – tentara etnis terbesar di Myanmar – dikenal sebagai salah satu kelompok perdagangan narkoba terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Para Uskup Vietnam Menyambut Gembira Kunjungan Utusan Vatikan

Jum, 28/09/2018 - 12:52

Ketua Konferensi Waligereja Vietnam mengatakan kepada utusan Vatikan yang berkunjung ke sana bahwa kehadirannya membawa harapan baru untuk  negara komunis, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tahta Suci.

Uskup Agung Marek Zalewski menghadiri pertemuan nasional Konferensi Waligereja Vietnam (CBCV) pada 24-28 September di Pusat Pastoral Kota My Tho, Vietnam selatan.

Mgr Joseph Nguyen Chi Linh, Ketua Pesidium CBCV, mengatakan bahwa 21 Mei 2018, adalah hari bersejarah bagi gereja Vietnam, terutama para uskup, ketika Uskup Agung Zalewski diangkat sebagai duta apostolik untuk Singapura dan wakil non-residen dari Tahta Suci untuk  Vietnam.

“Kami ingin mengucapkan salam hangat dan menyambut Anda,” kata Uskup Agung Linh kepada diplomat yang telah bertugas di Afrika, Eropa, Asia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 23 tahun.

Uskup Agung Hue mengatakan gereja katolik Vietnam mengharapkan diplomat Polandia itu untuk membawa secercah harapan untuk negara mereka, yang telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Vatikan sejak negara itu bersatu kembali di bawah pemerintahan komunis pada 1975.

“Kami percaya bahwa apa yang ditabur pendahulu Anda akan menghasilkan buah dalam jangka waktu Anda,” katanya kepada Uskup Agung Zalewski pada pertemuan itu.

Uskup Agung Leopoldo Girelli, yang menjadi wakil pertama non-residen Vatikan untuk Vietnam pada tahun 2011, melakukan berbagai upaya terbaik untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua belah pihak ke tingkat yang lebih tinggi dari status perwakilan penduduk. Dia menyelesaikan masa jabatannya November lalu.

Uskup Agung Linh menyatakan harapannya bahwa Uskup Agung Zalewski, yang berasal dari Polandia, tempat tinggal Paus Yohanes Paulus II dan sebelumnya dikuasai oleh komunis, “akan mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh perang ideologi sebelumnya.”

Dia mengatakan, kehadiran Uskup Agung Zalewski pada pertemuan Konferensi Wali Gereja Vietnam “menunjukkan ikatan yang nampak  dari persekutuan antara Takhta Suci dan gereja katolik  Vietnam, dan sinyal perjalanan Anda bersama kami.”

Pada 26 September, Uskup Agung Zalewski, didampingi oleh Kardinal Peter Nguyen Van Nhon dari Keuskupan Agung Hanoi dan Uskup Joseph Nguyen Nang dari Phat Diem, memberi penghormatan kepada Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, pada pemakamannya di Hanoi.

Berpusat  di Singapura, Uskup Agung Zalewski, 55, membalas kunjungan pertamanya ke Keuskupan Agung Hanoi pada 9-15 September sejak pengangkatannya pada bulan Mei. Ia bertemu dengan pejabat pemerintah dan memberi ceramah kepada para uskup, imam, dan seminaris utara.

“Tanggung jawab saya di Vietnam adalah untuk menjamin ikatan persekutuan di antara para uskup, antara uskup dan imam, antara uskup dan komunitas Tuhan, dan antara para hierarki  Vietnam dan Bapa Suci,” kata diplomat itu kepada ratusan umat Katolik yang menghadiri acara khusus Misa menyambutnya di Katedral St. Joseph di Hanoi pada 11 September.

“Misi lain adalah untuk memastikan kesatuan gereja lkatolik Vietnam dengan Bapa Suci selain bersatu dengan otoritas sipil di Singapura dan Vietnam.”

Halaman