UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 38 mnt 46 dtk yang lalu

Ditentang Gereja, Pemerintah Hentikan Pembagian Kondom kepada Siswa

Jum, 06/10/2017 - 15:58

Kementerian Kesehatan Filipina mengatakan akan menghentikan pembagian kondom kepada siswa sekolah menengah atas setelah mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari pemimpin Gereja Katolik.

Menteri Kesehatan Paulyn Ubial mengatakan sebagai gantinya, pemerintah akan mengintensifkan pendidikan tentang HIV/AIDS kepada kalangan muda usia 16-24 tahun.

Ubial menyampaikan hal itu di hadapan Senat Filipina saat dia tampil untuk mendengarkan konfirmasi tentang pengangkatannya sebagai pemimpin Departemen Kesehatan.

“Kami tidak akan melakukan itu,” kata Ubial menjawab pertanyaan Senator Vicente Sotto III, seorang politisi yang getol menyampaikan kritikan terhadap undang-undang yang mengijinkan penggunaan alat-alat kontraseptif.

Pemimpin gereja senang menyambut kabar tersebut.

Menurut mereka penggunaan kontrasepsi bukan menjadi solusi atas penyebaran HIV dan meningkatnya jumlah kehamilan remaja di Filipina.

“Secara pribadi saya senang dengan keputusan tersebut,” kata Pastor Melvin Castro, mantan ketua Komisi Keluarga Konferensi Waligereja Filipina.

Imam itu mangatakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Filipina adalah pementukan moral dan nilai-nila.

Pemimpin Gereja Filipina terus mengkritik rencana pemerintah untuk mendistribusi kondom di sekolah-sekolah negeri untuk mengatasi jumlah kasus HIV yang meningkat di antara orang muda.

Pastor Jerome Secillano, sekretaris eksekutif komisi urusan umum waligereja Filipina mengatakan membagikan kondom kepada anak-anak muda sama artinya memberikan  persetujuan terhadap aktivitas seks mereka.

Imam itu mengatakan pemerintah seharusnya mendidik orang tentang bahaya aktivitas seksual yang serampangan daripada membeli dan mendistribusikan kondom.

Dalam laporan tahun 2016, Human Rights Watch mengatakan bahwa pengaruh Gereja Katolik pada kebijakan kesehatan dan pendidikan pemerintah telah menyebabkan meningkatnya epidemi HIV di Filipina.

Pada bulan Agustus, direktur Lembaga Penelitian Obat Tropikal mengingatkan bahwa HIV sudah menjadi darurat nasional.

Dokter Rossana Ditangco mengingatkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap epidemi artinya ‘kami tidak bisa mengontrol peningkatan HIV.”

Dalam laporan  UNAIDS tahun  2017 menunjukkan jumlah orang dengan HIV di Filipina menjadi yang tertinggi di Asia Pasifik.

Peningkatan yang tajam dalam kasus-kasus baru sejak 2010 berbanding terbalik dengan penurunan atau stagnan di negara-negara lain di regio Asia Pasifik.

Data Departemen Kesehatan Filipina mengungkapkan kenaikan privalensi HIV hingga 140 persen dari tahun  2010 hingga 2016.

 

Baca juga: Philippine govt stops condom distribution to students

Paus Disarankan Melakukan Pendekatan yang Realistis dengan Beijing

Jum, 06/10/2017 - 15:25

Pastor Joseph Shih, mantan kepala bagian Radio Vatikan untuk China mengirim pesan kepada Paus Fransiskus bahwa gereja perlu memiliki “realisme sehat” dalam hubungannya dengan pemerintah China.

Pastor Shih juga menjelaskan bahwa toleransi tidak sama dengan kompromi, jadi Takhta Suci tidak boleh menentang pemerintah China demi  melanjutkan pembicaraan yang bertujuan, pertama, untuk menormalisasi pengangkatan para uskup.

Dalam beberapa dekade terakhir, Asosiasi Patriotik Katolik yang berada di bawah negara dan Vatikan secara bersama-sama menunjuk beberapa uskup sementara yang lain hanya memiliki persetujuan Vatikan atau pemerintah.

“Kompromi memberi sesuatu kepada pihak lain, sampai tingkat yang lain merasa memuaskan. Toleransi tidak memberikan apa-apa, juga tidak mengharuskan pihak lain memberi (apa saja),” kata Pastor Shih kepada pemimpin redaksi La Civilta Cattolica Pastor Antonio Spadaro, dalam sebuah wawancara untuk majalah yang berbasis di Roma yang dianggap sebagai jendela pemikiran Vatikan.

Diplomat Vatikan, di bawah Paus Fransiskus, pada tahun 2014 memulai diskusi mendetail dengan penguasa Komunis China yang sekarang telah berlangsung sekitar enam putaran.

“Pemerintah China adalah komunis, ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah untuk waktu yang lama, jadi satu-satunya hubungan yang mungkin kita miliki adalah toleransi timbal balik,” kata Pastor Shih.

Dia menambahkan bahwa toleransi timbal balik antara gereja di China dan pemerintah China memerlukan sebuah premis: bahwa “Tahta Suci tidak menentang pemerintah China.”

Jika tidak, gereja di China akan dipaksa untuk memilih di antara mereka dan jika gereja memilih Tahta Suci, dia mengatakan, ini akan menjadi tidak dapat ditolerir oleh pemerintah China.

“Kita bisa bertanya seandainya Tahta Suci tidak menentang pemerintah China, apakah Beijing akan mentolerir gereja di China?” kata Pastor Shih. “Kita hanya bisa mengatakan bahwa Gereja Katolik di China ada dan berfungsi, ini berarti bahwa toleransi sudah dialami dalam beberapa bentuk.”

Imam tersebut juga menafsirkan kasus Uskup Thaddeus Ma Daqin, uskup pembantu  Shanghai, dalam terang “realisme sehat ini”. Prelatus tersebut dipenjara segera setelah penahbisannya, yang disetujui oleh Roma dan Beijing.

Segera setelah penahbisannya sebagai Uskup Shanghai, salah satu posisi  terpenting di gereja China, Uskup Ma meninggalkan peran kepemimpinan dan keanggotaannya di CCPA. Sejak saat itu, dia seringkali menggambarkan langkah dramatisnya sebagai sebuah kesalahan.

“Dia tidak berubah arah, dia juga tidak menyerah,” kata Pastor Shih. “Saya pikir dia sudah ‘terbangun lagi’.”

Dia menjelaskan bahwa alih-alih mencintai China dari Konfusius atau Chiang Kai-shek seperti banyak orang yang memiliki gagasan abstrak di negara ini, Uskup Ma mencintai China seperti China saat ini, yang diperintah oleh Partai Komunis.

“Jadi dia tidak lagi percaya bahwa gereja harus selalu menentang pemerintah China, tapi dia mengerti bahwa untuk eksis dan berperan pada hari ini, gereja setidaknya harus bersikap toleran terhadap pemerintah,” kata Pastor Shih. .

Dia juga menunjukkan bahwa Uskup Ma berkonfrontasi dengan Uskup Zhan Silu yang tidak sah di Mindong adalah usaha untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah China.

“Bahkan jika dia saat ini dalam tahanan rumah, dia mencoba untuk terlibat secara positif dengan pemerintahannya,” kata Pastor Shih. “Saya harap Tahta Suci akan mendukungnya dan membiarkan dia terus mencoba.”

Imam tersebut juga menekankan bahwa St. Paus Yohanes Paulus II selama masa kepausannya bersikeras untuk melakukan rekonsiliasi antara gereja di China dan pemerintah China. Sekarang Uskup Ma berusaha mewujudkannya.

Dia juga mendesak melampaui prasangka dan kehadirannya. Jika kita melakukannya, dia percaya bahwa kita akan menemukan nilai-nilai fundamental sosialisme yang diimpikan oleh pemerintah China sesuai dengan Injil yang kita percaya.

Dia juga mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri ada komunitas yang berbeda dalam  gereja di China. Tapi perselisihan mereka disebabkan oleh ekspresi konflik kepentingan religius, bukan perbedaan iman. Lagipula, mereka sudah mulai berdamai satu sama lain setelah berulang kali seruan dari St. Paus Yohanes Paulus II.

“Tahbisan Uskup Xing Wenzhi, pada tahun 2005, adalah bukti yang indah,” kata Pastor Shih.

Dia menunjukkan bahwa mereka yang menentang dialog antara Tahta Suci dan pemerintah China membesar-besarkan perbedaan antara “gereja resmi” dan “gereja klandestin” untuk menghalangi dialog yang sedang berlangsung.

Untuk dialog di masa depan antara gereja dan pemerintah China, pastor tersebut optimis karena dia percaya dengan cara apa pun yang dihasilkan dari sejarah manusia, tidak pernah terjadi tanpa  terkait dengan rencana penyelamatan Allah.

 

Baca juga: Former Vatican Radio official advises pope to be tolerant of Beijing

Gereja Indonesia Dukung ASEAN Berantas Penyelundupan Manusia

Jum, 06/10/2017 - 09:07

Kelompok-kelompok gereja dan aktivis hak asasi manusia menuntut Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ASEAN mengenai perdagangan manusia, yang akan memberlakukan proses hukum untuk kasus-kasus lintas perbatasan.

Pada 4 Oktober, parlemen mulai membahas ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak. Konvensi tersebut diadopsi pada bulan November 2015 pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku pada bulan Maret tahun ini.

Konvensi tersebut menetapkan standar dan pendekatan umum dalam menangani kejahatan perdagangan manusia, investigasi dan penuntutan dan perlakuan terhadap korban trafiking.

Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei yang belum meratifikasinya.

“Tidak ada alasan bagi parlemen untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut karena kasus perdagangan manusia sangat masif,” kata Pastor Paulus Rahmat, Direktur Vivat International Indonesia, sebuah organisasi gereja yang membantu korban perdagangan manusia.

Dia mengatakan Nusa Tenggara Timur telah digolongkan oleh LSM dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi terburuk dalam hal penyelundupan manusia. Situasinya darurat.

Pastor Rahmat mengatakan hampir setiap hari ada kematian orang yang diperdagangkan dari provinsi ini untuk bekerja di luar negeri. Banyak korban adalah pekerja wanita yang dikirim ke Malaysia.

“Beberapa di antaranya adalah korban perdagangan manusia, tapi karena pelakunya ada di negara lain, mereka tidak bisa dikejar,” katanya kepada ucanews.com.

Wahyu Susilo, direktur eksekutif Migrant CARE, sebuah LSM yang berbasis di Jakarta yang membela hak-hak pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka, mengatakan bahwa ratifikasi akan melengkapi undang-undang anti-perdagangan orang yang saat ini terbatas pada kasus dalam negeri.

Namun, dia mengatakan bahwa ratifikasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret terhadap pelaksanaan rekomendasi konvensi tersebut.

Adhigama Budiman, seorang peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan bahwa investigasi dan penuntutan perdagangan manusia rumit dan panjang karena sering melibatkan orang-orang dari berbagai wilayah yurisdiksi. “Dengan ratifikasi ini, prosesnya akan lebih cepat,” katanya.

Gabriel Sola, seorang aktivis anti-perdagangan manusia, mengatakan bahwa ratifikasi akan menjadi kabar baik bagi keluarga pekerja migran di luar negeri.

“Kami telah menangani sejumlah kasus yang melibatkan pelaku di luar negeri, namun kasus tersebut berakhir tidak jelas karena kami menemui hambatan saat kasus tersebut melibatkan orang asing,” katanya.

Dia mencontohkan kasus Yurinda Selan, seorang pekerja migran berusia 19 tahun dari Nusa Tenggara Timur, yang meninggal di Malaysia pada tahun 2016. Jenazahnya dikembalikan ke rumah keluarganya di Timor Tengah Selatan, Indonesia pada tanggal 17 Juli dengan sejumlah memar. Keluarganya prihatin dengan kondisi tubuh terutama setelah pihak berwenang Malaysia mengatakan bahwa dia menggantung dirinya sendiri.

“Kami mengalami kesulitan dalam memproses kasus semacam itu secara menyeluruh,” kata Sola.

Orang Kristen Harus Penuh Harapan, Tidak Cengeng dan Pemarah

Kam, 05/10/2017 - 15:28

Pengharapan yang sebenarnya terletak pada pewartaan akan kematian dan kebangkitan Yesus, tidak hanya dengan kata-kata seseorang, tetapi juga perbuatan, kata Paus Fransiskus.

Orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan melalui cara mereka untuk menyambut, tersenyum dan mencintai, bukan hanya mengulangi kalimat yang sudah dihafal, kata paus pada saat audiensi mingguan 4 Oktober.

“Seperti itulah orang Kristen sejati, tidak cengeng dan marah, tapi yakin dengan kekuatan Kebangkitan bahwa tidak ada kejahatan yang abadi, tidak ada malam tanpa akhir, tidak ada orang yang secara permanen salah, tidak ada kebencian yang lebih kuat daripada cinta,” kata paus seperti dilaporkan Catholic News Service.

Paus melanjutkan serangkaian ceramahnya tentang harapan Kristen, yang merefleksikan pembacaan dari Injil St. Lukas, yang menggambarkan keheranan dan ketidakpercayaan para murid saat dikunjungi oleh Kristus yang telah bangkit.

Orang Kristen bukanlah “nabi malapetaka” melainkan misionaris pengharapan yang ditugaskan untuk mewartakan kematian dan kebangkitan Yesus, yang merupakan inti iman Kristen, kata Paus Fransiskus.

“Jika Injil berakhir pada penguburan Yesus, sejarah nabi ini akan ditambahkan ke dalam sederetan biografi orang-orang berjiwa pahlawan yang telah memberikan hidup mereka untuk sebuah cita-cita,” kata paus.

“Jika demikian, Injil akan menjadi buku yang meneguhkan dan menghibur, tapi tidak menjadi proklamasi pengharapan.”

Sebaliknya, dia melanjutkan, kebangkitan Yesus bukan hanya berita indah yang dibawa kepada semua orang, melainkan sebuah peristiwa luar biasa yang mengubah kita dengan kuasa Roh Kudus.

 

Barisan Pemuda Nasional Mendesak Duterte Segera Mundur

Kam, 05/10/2017 - 14:44

Sebuah organisasi pemuda dan mahasiswa nasional yang beranggotakan 40.000 orang dan sangat berpengaruh menuntut agar Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengundurkan diri atas pembunuhan anak-anak di bawah umur dan sebagian besar dari keluarga miskin dalam perang anti-narkotika pemerintah.

“Hentikan pembunuhan! Duterte harus mengundurkan diri!” demikian teriakan pemimpin kelompok anak muda Anakbayan (Pemuda Nasional) pada 3 Oktober pada sebuah konferensi pers yang menyoroti kasus pasukan intelijen pemerintah yang mengancam aktivis mahasiswa dan keluarga mereka.

Seruan agar Duterte mengundurkan diri menyusul serangkaian pembunuhan terhadap anak muda dalam seminggu terakhir.

Dave Galangue, 17, ditembak mati pada 28 September saat dalam perjalanan ke sebuah toko binatu di pinggiran Taguig kota Manila.  Athena Imperial, 16, ditembak mati di Quezon City, juga di wilayah nasional, saat meninggalkan sebuah alat cukur pada 2 Oktober. Pada malam yang sama, seorang anak berusia 16 tahun, Aldrin Raman Jore, terbunuh di wilayah yang sama.

Vinz Simon, ketua cabang kelompok Analbayan di Universitas Katolik De La Salle, mengatakan bahwa para pemuda tersebut juga memprotes darurat militer di Mindanao, dan campur tangan Amerika Serikat dan China dalam urusan nasional.

Mengutip permainan perang baru antara A.S. dan Filipina, dan China yang berkecimpung dalam program infrastruktur pemerintah, Anakbayan menggambarkan klaim Duterte sebagai “pemimpin progresif” sebagai “tipuan.”

Anakbayan mengisahkankan empat kasus pelecehan terhadap aktivis mahasiswa pada akhir September dan Oktober.  Sebagian besar korban meminta nama mereka tidak disebutkan  karena takut akan keamanan mereka.

Eden (bukan nama sebenarnya) mengatakan bahwa seorang  tentara berseragam olahraga menemuii orang tuanya di rumah mereka tentang aktivitasnya  di Universitas Politeknik Filipina di Manila.

“Ibuku panik karena mengancam keselamatan anaknya dan seluruh keluarga,” kata mahasiswa itu kepada ucanews.com.

Simon mengatakan seorang aktivis cabang  Anakbayan di Universitas De La Salle juga melaporkan kunjungan orang tak dikenal ke rumah keluarga di Caloocan City.

Seorang pelajar lain dan aktivis Anakbayan dihentikan oleh dua orang dengan sepeda motor di luar kampus universitas pada 28 September.

Mereka mencoba mengambil ranselnya dan memperingatkan bahwa mereka mengetahui semua tempat yang dikunjunginya di dalam dan di luar kampus. Orang-orang itu cepat-cepat pergi  saat pelajar  itu berlari ke toko komputer terdekat.

Keesokan harinya, seorang siswi Sekolah Menengah Atas didekati  dalam sebuah bus saat dia pulang ke rumah setelah melakukan demonstrasi.

Simon mengatakan ini bukan kali pertama pemuda Filipina menghadapi ancaman.

“Orang-orang muda selalu memainkan peran penting dalam kampanye politik dan sosial utama,” kata Simon. “Kami akan berdiri kokoh, kami akan menolak tirani,” tambahnya

 

Mahasiswa Banglades Ditangkap karena Menculik Seorang Imam

Kam, 05/10/2017 - 11:19

Seorang mahasiswa yang terafiliasi dengan Liga Awami, partai yang berkuasa di Bangladesh telah ditangkap atas penculikan dan penahanan seorang imam Katolik di Dhaka.

Firoz Talukdar, petugas di kantor polisi Tongi tempat korban, Pastor Shishir Gregory, menyampaikan laporan tersebut mengatakan bahwa orang yang ditangkap adalah anggota Liga Chhatra, sayap mahasiswa partai yang berkuasa.

Dia mengatakan polisi akan melakukan pemeriksaan selanjutnya untuk memburu empat orang lainnya yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.

Kelompok tersebut diduga menelpon Pastor Gregory, 40, wakil rektor seminari St. Joseph di Dhaka, pada 2 Oktober dan menyuruhnya untuk datang ke Tongi, sebuah kawasan industri di pinggiran ibu kota, untuk melihat adiknya yang “sedang sakit keras”.

Setibanya di sana, pastor tersebut ditahan di sebuah ruangan, dan mereka merebut uang, telepon genggam dan sepeda motornya.

Para penculik tersebut juga menuntut uang tebusan dalam jumlah besar sebelum imam tersebut berhasil melarikan diri dan berteriak minta tolong. Sekelompok penduduk setempat menyelamatkan Pastor Gregory, menangkap salah satu penculiknya dan menyerahkannya kepada polisi.

Imam tersebut kemudian melaporkan lima orang yang tidak disebutkan namanya di kantor polisi Tongi, menuduh mereka melakukan penculikan dan pemerasan.

“Sejauh yang kami tahu tidak ada motif sektarian di balik kejahatan tapi pemerasan. Mungkin ada motif lain yang belum kami ketahui dan kami dapat menentukan kapan penyelidikan selesai,” kata kepala polisi Firoz kepada ucanews.com.

Pastor Gregory menolak berkomentar tentang apa yang terjadi selain mengatakan bahwa dia “menderita secara psikologis.”

Gereja Vietnam, Jepang Kerjasama Membantu para Migran

Kam, 05/10/2017 - 10:58

Para pemimpin gereja Vietnam dan Jepang bekerja sama mencari cara terbaik untuk memberikan pelayanan pastoral dan manfaat sosial bagi para pekerja migran dan diaspora di kedua negara.

Pastor Joseph Dao Nguyen Vu, sekretaris eksekutif Komisi untuk Pelayanan Pastoral Migran dan Orang Hilang di Vietnam, mengatakan bahwa gereja Katolik telah sepakat untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk memasukkan perwakilan dari kedua negara, termasuk pastor dan religius.

Pastor Vu mengatakan bahwa kelompok kerja tersebut akan memberikan saran profesional dan program pastoral untuk pekerja Vietnam di Jepang dan juga untuk orang Jepang di Vietnam.

Pastor Vu menemani Uskup Joseph Do Manh Hung, kepala komisi tersebut, dalam sebuah kunjungan resmi untuk bertemu dengan pemimpin Komisi gereja Katolik Jepang untuk Migran, Pengungsi dan Orang Perantauan pada 23- 28 September.

Imam tersebut mengatakan bahwa kedua belah pihak sekarang bersiap untuk mendirikan dua pusat pastoral bagi pekerja migran Vietnam di dua provinsi gerejawi di Tokyo dan Osaka.

Pastor Vu mengatakan sekitar 200.000 pekerja migran Vietnam tinggal di Jepang dan banyak di antaranya menderita eksploitasi ekonomi, penindasan dan pelecehan.

Untuk mengatasi kebutuhan dan kesulitan hidup beriman di antara para migran Vietnam merupakan tantangan besar, kata Pastor Vu yang adalah pastor untuk Orang Asing di Keuskupan Agung Ho Chi Minh City.

Pastor Vu mengatakan meski kekurangan personil, gereja di Jepang mencoba menawarkan pendidikan iman bagi migran Vietnam, karya pastoral dan nasihat hukum. Gereja di Jepang juga membantu para migran Vietnam berintegrasi ke dalam komunitas lokal, dan mencoba melindungi mereka dari eksploitasi.

Ada 450.000 umat Katolik di Jepang dari total populasi 120 juta. Mereka dilayani oleh 1.800 imam, di antaranya 519 imam asing.

Selama kunjungan tersebut, Uskup Hung meminta gereja Jepang untuk melanjutkan kemurahan hati untuk mendukung masyarakat Vietnam tumbuh dalam iman dan kemampuan sosial.

Prelatus tersebut mengatakan bahwa komisi tersebut berencana untuk mendirikan sebuah kantor di Jepang di mana para imam, pekerja sosial, penasihat hukum dapat hadir secara resmi untuk membantu pekerja Vietnam.

“Ketika mereka membutuhkan saran dan petunjuk, ini adalah salah satu alamat terpercaya untuk mereka,” kata Bishop Hung.

“Kami juga membutuhkan dukungan profesional dan finansial untuk membangun kantor di Vietnam di mana kami dapat membantu mereka yang akan pergi ke Jepang dengan pelatihan yang benar dan lebih siap,” katanya. “Pada saat bersamaan, kami membutuhkan seseorang dari Jepang untuk membantu melatih staf kami di bidang ini,” katanya.

Uskup Hung mengatakan ada sekitar 100.000 migran Jepang yang bekerja di Vietnam. Sejak Paskah yang lalu, sekitar 50 umat Katolik Jepang menghadiri Misa sebulan sekali di Pastoral Centre di Ho Chi Minh City.

Sebagai bagian dari kerja sama sebelumnya antara kedua belah pihak, Pastor Vu mengatakan bahwa Gereja Katolik Vietnam telah mengirim 170 religius dan 41 imam untuk belajar dan bekerja di Jepang dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung gereja setempat di sana.

 

Laporan Koalisi Internasional Bantah Klaim Adanya Perbaikan HAM di Papua

Rab, 04/10/2017 - 18:11

Tidak ada kemajuan dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua meskipun ada klaim sebaliknya oleh pemerintah pusat, menurut sebuah laporan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh koalisi kelompok iman dan hak asasi manusia.

Yang ada, situasinya memburuk, kata laporan tersebut.

Papua menghadapi penyusutan ruang demokrasi yang mengkhawatirkan, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya tidak mengalami kemajuan, stagnan, kata laporan Koalisi Internasional untuk Papua.

Koalisi tersebut mencakup Franciscans International, Dewan Gereja dan Pax Romana.

“Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan grasi kepada tahanan politik jangka panjang, polisi membatasi bahkan kegiatan politik paling damai sekalipun,” kata laporan tersebut.

Pemerintah Indonesia, kata laporan itu, masih menggunakan tuduhan pengkhianatan terhadap aktivis politik yang menyuarakan pendapat mereka dalam demonstrasi.

“Anggota pasukan keamanan juga terus menggunakan penyiksaan dan penganiayaan sebagai tanggapan terhadap protes politik.”

Menurut laporan tersebut, penangkapan meningkat empat kali lipat dari 1.083 pada tahun 2015 menjadi 5.361 pada tahun 2016, sebagian besar selama demonstrasi damai untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Juga dinyatakan bahwa ada ketidakseimbangan yang signifikan dalam memenuhi standar minimum kesehatan, pendidikan, pangan dan hak buruh antara pusat kota dan daerah terpencil.

Selain itu, laporan tersebut mengkritik kegagalan Joko Widodo untuk mewujudkan janji tahun 2015 untuk membuat Papua dapat diakses secara bebas oleh wartawan asing dan pengamat internasional.
Penyangkalan oleh pemerintah

Laporan tersebut muncul di tengah berbagai penyangkalan pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memicu kekhawatiran internasional, terutama dari negara-negara Pasifik.

Pada 27 September, dalam Sidang Umum PBB, para pemimpin Pasifik menyerukan penyelidikan atas pembunuhan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Namun, Ainan Nuran, juru bicara pemerintah Indonesia, menuduh negara-negara itu dituntun untuk mendukung separatisme.

“Negara-negara ini ditipu oleh individu-individu dengan agenda separatis untuk mengeksploitasi isu hak asasi manusia,” katanya.

Sementara itu, Pastor John Djonga, seorang aktivis hak asasi manusia di Papua yang juga turut berkontribusi dalam laporan tersebut, mengatakan bahwa sulit untuk percaya klaim pemerintah.

“Ketika orang Papua mendengar sebuah pernyataan (mengenai situasi hak asasi manusia) dari perwakilan Indonesia di pertemuan PBB, mereka mengatakan, ‘pemerintah ini berbohong lagi,'” kata imam tersebut kepada ucanews.com pada 3 Oktober.

Menurut Pastor Djonga, untuk mendapatkan kepercayaan orang Papua, pemerintah harus mendorong penegakan hukum dan membawa pelaku ke pengadilan.

“Tidak ada yang berubah sejauh ini, karena pembunuhan merajalela,” katanya, mengutip pembunuhan Yulianus Pigai, seorang penduduk desa di distrik Deiyai oleh polisi pada 1 Agustus, menyusul ketegangan antara penduduk desa dan pekerja sebuah perusahaan konstruksi swasta.

Yuliana Langawuyo, direktur Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) OFM di Papua, mengatakan bahwa niat baik pemerintah tidak diikuti oleh tindakan nyata.

“Pendekatan pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur bangunan, tidak akan menyelesaikan masalah karena ekonomi bukan akar masalah orang Papua,” katanya kepada ucanews.com.

Sementara itu, Theo Hesegem, ketua Jaringan Advokasi untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendesak pemerintah untuk mengizinkan petugas keamanan internasional dan wartawan asing untuk mengunjungi wilayah tersebut.

“Masyarakat internasional harus melihat secara langsung apa yang terjadi di Papua agar bisa mempercayai klaim pemerintah,” katanya.

Dia mengatakan Jakarta tidak memiliki alasan untuk mengabaikan masalah internasional, karena “ini adalah masalah kemanusiaan yang telah lama terjaga yang belum terselesaikan.”

Karena Teladan Hidupnya, Imam Ini Menerima Penghargaan Bunda Teresa

Rab, 04/10/2017 - 14:51

Imam Katolik asal India yang tiba di rumah minggu lalu usai dibebaskan dari penahanan selama 18 bulan di Yaman, dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Bunda Teresa (Mother Teresa Award)  untuk Keadilan Sosial tahun ini.

Pastor Thomas Uzhunnalil, SDB, akan menerima penghargaan dari Harmony Foundation, sebuah kelompok yang berpusat di Mumbai.

Abraham Mathai, pendiri kelompok tersebut, mengatakan kepada ucanews.com pada 2 Oktober bahwa pastor tersebut  dipilih karena hidupnya dijadikan contoh berhubungan dengan  tema penghargaan tahun ini.

“Kasih Sayang Melampaui Batas – sebuah tanggapan penuh kasih terhadap krisis pengungsi,” adalah tema tahun ini, demikian Mathai .

Pastor Uzhunnalil dibebaskan pada 28 September setelah 18 bulan ditangkap di Yaman, di mana perang sipil antara pasukan pemerintah dan pemberontak Houthi telah menewaskan lebih dari 8.500 orang sejak 2015, demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diduga teroris Islam menculik imam itu pada bulan Maret 2016 saat menyerang sebuah rumah jompo yang dipakai  oleh para suster Misionaris Cinta Kasih di Aden. Militan menembak mati 16 orang termasuk empat biarawati. Imam itu bertugas sebagai pastor di rumah itu.

Pastor Uzhunnalil “diberi pilihan untuk meninggalkan Yaman pada tahun 2015 namun dia memilih untuk tinggal dan memberikan bantuan kemanusiaan di tengah teror tersebut,” kata Mathai.

Penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas  dedikasi dan komitmennya untuk bekerja di tempat yang sangat berbahaya dimana rekan-rekannya dibunuh oleh pembunuh berdarah dingin, kata Mathai.

Mother Teresa Memorial Awards untuk Keadilan Sosial diperkenalkan pada tahun 2005. Penghargaan ini merupakan satu-satunya penghargaan di dunia yang mengangkat nama St. Mother Teresa dan didukung oleh Suster Mary Prema, penerus kedua St. Bunda Teresa, yang mendirikan tarekat Misionaris Cinta Kasih.

Ungkap Pembunuhan Anti Narkoba, Polisi Meminta Perlindungan Gereja

Rab, 04/10/2017 - 14:35

Polisi Filipina yang ingin mengungkapkan informasi tentang perang melawan narkoba Presiden Rodrigo Duterte telah mencari perlindungan dari gereja karena khawatir akan keselamatan mereka.

Uskup agung Socrates Villegas dari Lingayen-Dagupan mengatakan bahwa “pencari suaka” bersedia mengatakan yang sebenarnya karena “hati nurani mereka mengganggu mereka.”

“Mereka telah menyatakan keinginan mereka untuk mengungkapkan secara terbuka tentang partisipasi mereka dalam pembunuhan di luar proses hukum dan eksekusi secara singkat,” kata prelatus tersebut dalam sebuah pernyataan pada 2 Oktober.

Uskup agung menolak untuk mengatakan berapa banyak polisi yang siap untuk diajukan, atau jika mereka memasukkan dua polisi yang sebelumnya bersaksi saat dengar pendapat Senat mengenai perang narkoba.

Dia mengatakan bahwa biara dan seminari di keuskupannya dapat menjadi tempat berlindung bagi saksi dan keluarga mereka setelah dilakukan penilaian terhadap keakuratan kesaksian mereka.

“Kami akan berhati-hati dalam ketulusan motif dan kebenaran cerita mereka,” kata Uskup Agung Villegas.

Di Keuskupan Kalookan, beberapa saksi pembunuhan seorang siswa berusia 17 tahun pada bulan Juli telah mencari perlindungan dari gereja.

“Jika pilihan mereka adalah tinggal bersama kami di gereja, [para saksi] tidak akan diserahkan ke negara bagian,” kata Uskup Agung Villegas. “Mari kita menjadi malaikat pelindung bagi sesama kita,” katanya.

Prelatus tersebut, yang adalah presiden konferensi para uskup, telah mendukung dua pembunuh yang mengaku dirinya memiliki hubungan dengan pembunuhan terhadap yang dicurigai pengguna narkoba dalam perang narkoba Duterte.

Duterte, yang tindakan keras mematikannya terhadap obat-obatan terlarang telah menentukan arah pemerintahannya, membantah memerintahkan pembunuhan tersebut.

Keuskupan di seluruh negeri telah mengeluarkan pernyataan pastoral yang mendesak umat Katolik untuk bekerja sama dan menuntut diakhirinya pembunuhan tersebut.

Di Keuskupan Legazpi, Uskup Joel Baylon menyesalkan seruan untuk mengakhiri pembantaian karena perang terhadap narkoba dan membawa pembunuh ke pengadilan hanya sampai di telinga tuli dan hati yang beku.

Dia mengatakan bahwa sementara gereja mendukung kampanye pemerintah melawan kriminalitas, rakyat harus “berbicara dan bergerak” ketika hak asasi manusia diinjak-injak dan peraturan undang-undang disisihkan.

Polisi Nasional Filipina mengklaim bahwa setidaknya 3.811 orang yang diduga menolak penangkapan tewas dalam operasi anti-narkoba mulai Juli 2016 sampai Agustus tahun ini.

Kelompok hak asasi manusia, mengatakan bahwa lebih dari 10.000 yang dituduh sebagai pengguna dan bandar narkoba menjadi korban pembunuhan tanpa hukum sejak tahun lalu.

Kardinal Filoni Tekankan ‘Misi Yesus’ Selama Kunjungan ke Jepang

Sel, 03/10/2017 - 17:44

Dalam kunjungan pastoral selama sepuluh hari ke Jepang, Kardinal Fernando Filoni menekankan bahwa Gereja Katolik di Asia Timur memiliki panggilan khusus untuk menjaga perdamaian.

Kardinal Filoni, prefek Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, memberikan komentar setelah mengunjungi kota Hiroshima dan Nagasaki yang dijatuhi bom atom, serta kota-kota yang tercemar oleh radiasi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima tahun 2011.

Selama kunjungannya ke Hiroshima, Kardinal Filoni menulis: “Hiroshima: il Suo nuovo nome e Pace” (Hiroshima: nama barunya adalah perdamaian) baik di buku tamu  The Peace Memorial Museum maupun di keuskupan.

Selama kunjungannya pada 17-26 September, Kardinal Filoni juga mengumpamakan Jepang sebagai sebuah kapal -bukan pulau- dengan mengatakan, “kibarkan bendera perdamaian dan arahkan ke seluruh dunia.”

Kardinal tersebut bertemu dengan imam setempat, umat beragama, awam dan seminaris di Fukuoka, Nagasaki, Hiroshima, Osaka, Sendai dan Tokyo.

Prefek tersebut juga memberikan surat dari Paus Fransiskus kepada Uskup Agung Mitsuaki Takami dari Nagasaki, ketua Konferensi Waligereja Jepang, di kantor Nuntius di Tokyo.

Dalam surat tersebut, paus menunjukan  tantangan negara tersebut. Misalnya, tingkat perceraian yang tinggi, bunuh diri di kalangan orang muda, orang-orang yang memilih untuk hidup bebas dari kehidupan sosial, formalisme religius dan spiritual, relativisme moral, ketidakpedulian kepada agama, dan obsesi dengan bekerja dan menghasilkan uang.

“Benar bahwa masyarakat yang berlomba-lomba maju dalam pembangunan ekonomi juga menciptakan di antara mereka orang miskin, terpinggirkan dan terabaikan. Tidak hanya orang-orang yang miskin secara material, tapi juga yang secara spiritual dan moral,” kata paus dalam suratnya.

Kardinal Filoni mengulangi sebuah pertanyaan selama kunjungan pastoral ke komunitas kecil kristiani: “Mengapa kita harus membawa Injil ke Jepang?” Sebagai jawaban, dia mengutip surat paus tersebut, “Dalam konteks yang sangat spesifik ini, ada kebutuhan mendesak bagi gereja di Jepang untuk terus memperbarui pilihannya untuk misi Yesus dan juga menjadi garam dan terang.”

Kardinal tersebut mengunjungi dua kampus Seminari Katolik Jepang di Fukuoka dan Tokyo. Di sana, dia menekankan pentingnya pembentukan imamat dan religius yang solid dan integral, sebagai tugas yang sangat mendesak, terutama karena penyebaran “budaya yang tidak berguna.”

Kardinal tersebut juga melakukan kunjungan tak terjadwal ke Rumah Loyola, sebuah rumah untuk orang jompo di dekat kampus seminari Tokyo. Di sana ia menyampaikan penghargaannya kepada para Jesuit untuk masa jaya mereka di Jepang.

Gerakan yang direstui  Vatikan

Surat Paus kepada uskup-uskup Jepang dalam sebuah paragraf menyebutkan “gerakan gerejani yang disetujui oleh Tahta Apostolik” yang menjadi topik diskusi di kalangan umat Katolik setempat.

Hal itu diyakini mengacu pada Neocatechumenal yang telah menyebabkan masalah di Gereja di Jepang, terutama di keuskupan terkecil, Takamatsu. Kardinal Filoni dikenal sebagai pendukung gerakan tersebut.

Namun, dia jarang merujuk pada salah satu gerakan ini selama kunjungannya.

Uskup-uskup Jepang sebelumnya telah mengeluh bahwa gerakan tersebut merongrong kesatuan komunitas Katolik setempat.

Paus Paulus VI mengakui gerakan tersebut pada tahun 1974, dengan mengatakan bahwa komunitas itu adalah cara yang otentik dan nyata untuk menjalani panggilan Kristiani. Namun pada saat yang sama mendesak anggota untuk tetap memperhatikan ketergantungan pada pastor dan persekutuan dengan semua saudara, dengan semua umat paroki, dengan para imam dan uskup.

Hujan, Badai Menurunkan Semangat Pengungsi Rohingya

Sel, 03/10/2017 - 15:01

Angin kencang dan hujan lebat telah menambah kesengsaraan pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp darurat di Bangladesh.

Air hujan membanjiri tempat perkemahan dan menyisakan genangan air, banyak di antaranya terkontaminasi limbah manusia, menambah penderitaan pengungsi yang tinggal dengan sedikit atau tanpa tempat berlindung, makanan, atau akses perawatan kesehatan, demikian disampaikan Organisasi Migrasi Internasional (IOM), Minggu 30 September.

Lebih dari 500.000 orang Rohingya telah melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah militer Myanmar meluncurkan ‘operasi pembersihan’ di Negara Bagian Rakhine, menyusul serangan 25 Agustus oleh militan di 30 titik pemeriksaan keamanan. Ratusan warga sipil tewas dalam eksodus tersebut, dengan tuduhan melakukan pemerkosaan dan pembakaran desa-desa yang alamatkan pada tentara Myanmar.

Niranjan Rudra, 50, adalah seorang Hindu Rohingya yang tinggal di sebuah peternakan ayam yang ditinggalkan di dekat kamp pengungsi Kutupalong bersama tujuh anggota keluarganya. Sekitar 500 orang Hindu dari sekitar 165 keluarga juga telah melarikan diri dari kekerasan di Rakhine.

Atap peternakan ayam yang sudah tua memiliki lubang, sehingga air menetes saat hujan.

“Kami tidak mengalami krisis pangan tapi kami menderita karena hujan. Setiap hari air hujan masuk ke tempat tinggal dan merusak barang-barang kami. Orang Hindu lainnya juga menghadapi kondisi yang sama,” kata Rudra kepada ucanews.com.

Rudra mengatakan bahwa enam anaknya menderita demam dan kelaparan karena basah kuyup akibat hujan dan mereka tidak bisa memasak cukup makanan karena kondisinya.

Dia mengatakan bahwa ratusan ribu Rohingya telah melarikan diri ke Cox’s Bazar, dan mendapatkan bantuan sangat sulit.

“Kami perlu menjaga anak-anak tapi kami juga perlu mendapat bantuan, terutama makanan,” katanya. “Selalu ada kerumunan orang banyak setiap kali bantuan didistribusikan dan sangat sulit untuk mendapatkannya.”

Syad Alam, 27, memasuki Bangladesh pada 9 September dari kota Maungdaw dan sekarang tinggal di kamp Kutupalong dengan sepuluh saudara perempuannya.

Alam mengatakan bahwa dia membeli lembaran polietilena (plastik) seharga 200 Taka -sekitar 30.000 rupiah- dari pasar lokal dan mendirikan tenda darurat untuk keluarganya , namun ternyata tidak berguna saat cuaca buruk.

“Kemah dari plastik itu terbang meskipun badai kecil, memaksa kami untuk hidup di bawah langit terbuka. Kami memiliki payung yang digunakan anak-anak kita untuk perlindungan dari hujan, tapi itu tidak cukup,” katanya.

“Karena seringkali hujan kami tidak bisa menggunakan kompor minyak tanah untuk memasak. Kami hanya makan saat mendapatkan makanan dari masyarakat setempat, kalau tidak kami kelaparan. Anak-anak dan orang tua kami seringkali merasa lapar.”

Sebuah paket makanan dan bantuan Caritas untuk lebih dari 10.000 keluarga Rohingya, baru dimulai minggu ini. Lembaga ini juga berencana untuk membantu menyediakan tempat berteduh.

Mazharul Islam, petugas manajemen bencana Caritas Chittagong, telah menyaksikan penderitaan yang disebabkan oleh cuaca buruk.

“Para pengungsi membutuhkan tempat penampungan yang kuat dan sistem drainase yang baik agar air tidak tergenang. Perhatian lebih dibutuhkan pada layanan yang berkaitan dengan air, sanitasi dan kebersihan,” katanya.

Imam yang Barus Saja Dibebaskan Bertemu Perdana Menteri India

Sel, 03/10/2017 - 13:32

Pastor Thomas Uzhunnalil SDB dari India, yang dibebaskan dua minggu lalu setelah ditawan selama 18 bulan di Yaman – tiba di New Delhi pada 28 September dan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pastor Uzhunnalil tiba di ibukota India setelah dua minggu di Roma di mana dia dibawa setelah dibebaskan dari militan Islam yang menculiknya pada tanggal 4 Maret 2016.

Imam berusia 59 tahun itu pertama-tama pergi ke kantor Konferensi Waligereja India di mana dia bertemu dengan kakak laki-laki dan perempuannya. Dia kemudian menghadiri serangkaian pertemuan dengan Perdana Menteri Modi dan Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj sebelum bertemu dengan Nunsius India, Uskup Agung Giambattista Diquattro.

Tampak rapuh dan letih, Pastor Uzhunnalil kemudian berbicara dengan media dan berterima kasih kepada semua orang yang berdoa untuk keselamatan dan pembebasannya.

Dia mengatakan bahwa anggota keluarga telah memberitahu kepadanya bahwa saudara laki-laki yang seorang Hindu di kampung halamannya di negara bagian selatan Kerala mengadakan doa di kuil untuk keselamatannya. Komunitas Muslim setempat juga mendoakannya.

“Saya yakin bahwa ada banyak orang di dunia yang mendoakan saya,” kata Pastor Uzhunnalil. “Saya bukan hanya milik keluarga saya atau Salesian, tapi sekarang saya mengerti bahwa saya adalah milik seluruh dunia,” katanya.

Penculikan

Imam itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki petunjuk tentang uang tebusan yang dibayar atau identitas penculiknya.

Diduga teroris menculik Pastor Uzhunnalil setelah mereka menyerang sebuah panti jompo yang dioperasikan oleh Misionaris Charity in Aden. Militan menembak mati 16 orang termasuk empat biarawati. Imam itu bertugas sebagai kapelan di rumah tersebut.

Pada hari-hari pertama penawanan, para penculiknya bertanya kepadanya siapa yang akan mencoba untuk membebaskannya – pemerintah, para uskup atau paus? Pastor Uzhunnalil mengatakan kepada mereka bahwa dia bekerja di bawah Uskup Paul Hinder dari Vikariat Arabia selatan. “Sisanya saya tidak tahu,” katanya.

Selama pengasingannya, Pastor Uzhunnalil mengatakan bahwa ia berhasil mengendalikan emosinya.

“Saya tidak takut, gemetar atau menangis,” katanya kepada media. “Saya tidak takut mati, tapi saya menghadapi ketidakpastian yang luar biasa.”

Pastor Uzhunnalil mengatakan selama penahanannya ia menghabiskan waktu “bernyanyi, merenung dan melantunkan doa sebanyak mungkin.”

Menurut kantor berita Oman ONA, Pastor Uzhunnalil “diselamatkan” oleh otoritas Oman “dalam koordinasi dengan pihak Yaman.” Segera setelah pembebasannya, pastor tersebut bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan dan menghabiskan dua minggu di Roma untuk beristirahat dan menerima perawatan.

Merayakan Misa

Pada hari kembalinya ke India, Pastor Uzhunnalil memimpin sebuah misa malam di Katedral Hati Kudus di New Delhi bersama beberapa imam.

“Yesus dapat memanggil Anda untuk sebuah misi. Jangan takut, dia akan menuntun kita dan menguatkan kita untuk melewatinya. Dengarkan apa yang dia minta darimu dan jawablah secara positif,” kata Pastor Uzhunnalil dalam Misa itu dengan suara tersendat.

Karena diliputi oleh emosi, dia berhenti dua kali dan menyeka air mata sebelum melanjutkan pesannya selama Misa.

Imam tersebut mengatakan bahwa para penculiknya tidak menyakitinya karena “doa-doa Anda yang penuh kasih kepada Tuhan dan pengorbanan yang telah Anda buat untuk saya, terlepas dari apapun agamamu.”

Anak keempat dari tujuh bersaudara dalam keluarga tersebut, Pastor Uzhunnalil, dijadwalkan tiba di rumahnya di Ramapuram di distrik Kottayam, Kerala, pada 1 Oktober.

Pastor Uzhunnalil ditahbiskan sebagai imam di propinsi Bangalore pada tahun 1990. Dia pergi ke Yaman pada tahun 2010.

ucanews.com

Taiwan Kembali Mengundang Paus Fransiskus untuk Berkunjung

Sel, 03/10/2017 - 09:32

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan undangan kepada Paus Fransiskus untuk mengunjungi negara tersebut. Undangan tersebut merupakan yang keempat kalinya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

Tsai menyampaikan undangan tersebut ketika bertemu Kardinal Peter Turkson, prefek  Dikasteri untuk Peningkatan Pembangunan Manusia Seutuhnya, untuk membahas kerjasama tentang bantuan kemanusiaan dan urusan lainnya.

Undangan pertama kepada paus untuk mengunjungi Taiwan dilakukan pada Desember 2015 oleh mantan Dubes untuk Tahta Suci Larry Yu-yuan Wang. Yang kedua dilakukan pada September 2016 ketika Wakil Presiden Chen Chien-Jen mengunjungi Vatikan, dan yang ketiga pada bulan Agustus oleh Menteri Luar Negeri sehingga bertepatan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Myanmar dan Banglades akhir tahun ini.

Kardinal Turkson mengunjungi Taiwan untuk memimpin Kongres Kerasulan Laut Sedunia ke-24 di Kaohsiung dari1-7 Oktober dan menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Katolik Fu Jen.

Bertemu di kantor kepresidenan, Tsai mengatakan hubungan antara Taiwan dan Vatikan sangat dekat. Dia juga mengatakan ada banyak perkembangan baru dalam hubungan bilateral, seperti penandatanganan memorandum kerjasama bulan Mei tentang pertukaran informasi keuangan untuk bersama-sama memberantas terorisme dan pencucian uang trans-nasional.

Tsai mengatakan dalam beberapa tahun terakhir beberapa kardinal senior dan uskup dari Vatikan mengunjungi Taiwan, sedangkan Taipei sudah mengutus tiga wakil pemerintah untuk mengunjungi Vatikan. Presiden mengatakan dia berharap hubungan dekat terus dibangun ke depannya.

Lebih dari 250 pakar dan skolar dari 50 negara menghadiri Kongres Kerasulan Laut Sedunia  ke-24 itu yang akan fokus pada masalah ketenagakerjaan dalam industri perikanan.

ucanews.com

Seminari Baru Diharapkan Dapat Mengatasi Kekurangan Imam di Timor-Leste

Sen, 02/10/2017 - 17:58

Timor-Leste sebagai negara dengan mayoritas Katolik baru saja meresmikan sebuah seminari baru untuk menampung semakin banyak orang muda yang ingin belajar menjadi imam setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama.

Seminari St. Josef di Keuskupan Maliana adalah seminari menengah kedua di negara itu setelah Seminari Maria Dari Fatima di Dili, yang selama ini merupakan satu-satunya tempat belajar bagi kaum muda yang bercita-cita untuk menjadi imam.

Setiap tahun, setidaknya 300 orang muda, termasuk dari Maliana, mencoba mendaftarkan diri di seminari ini, namun hanya bisa menerima 90 orang.

“Saya berharap seminari St Yosef ini merespons harapan Paus Fransiskus untuk mendapatkan lebih banyak panggilan dari Timor-Leste,” kata Apostolik Nuncio untuk Malaysia dan Timor-Leste, Uskup Agung Joseph Salvador Marino, saat pembukaan seminari baru di Maliana pada 26 September.

Nuncio meminta umat Katolik untuk mendukung para uskup dalam usaha mereka merawat seminari di negara itu – termasuk Seminari Tinggi St Petrus dan Paulus di Dili – yang juga tidak memiliki fasilitas yang memadai.

Timor-Leste memiliki total populasi 1,3 juta dan 97 persen atau sekitar 1,26 juta adalah umat Katolik. Hanya sekitar 220 imam di tiga keuskupan yang melayani mereka.

“Kami masih membutuhkan lebih banyak imam diosesan untuk melayani umat yang begitu banyak,” kata Uskup Maliana Mgr Norberto Do Amaral, dan berharap beberapa akan berasal dari angkatan pertama yang berjumlah 22 siswa.

Pastor Pascoal dos Santos Marques, rektor seminari baru tersebut, mengatakan bahwa keuskupan tersebut tidak membangun gedung baru untuk para seminaris. Mereka akan menempati gedung milik Colegio Infante de Sagres, milik keuskupan.

Para seminaris, katanya, akan belajar sebagai siswa reguler di sekolah tersebut, dan pada sore hari mereka akan mengikuti pendidikan seminari.

Uskup Basilio do Nascimento dari Baucau percaya bahwa pemimpin masa depan Gereja Timor-Leste akan datang dari seminari baru ini.

“Saya bangga bahwa tempat ini telah menjadi seminari dan harapan Gereja Timor-Leste,” kata prelatus tersebut, yang juga mantan pelajar di Colegio Infante de Sagres.

Memerangi Berita Palsu Jadi Tema Hari Komunikasi Sedunia 2018

Sen, 02/10/2017 - 17:11

Mengingat dampak perpecahan yang disebabkan oleh berita palsu, Paus Fransiskus menekankan pentingnya menyampaikan pesan kebenaran dan itu dituangkan dalam pesan Hari Komunikasi Sedunia mendatang.

Pesan itu menekankan perlunya mempelajari sebab dan akibat dari informasi yang tidak benar dan mempromosikan jurnalistik yang profesional, yang selalu mencari kebenaran dan sehingga tercipta perdamaian dan pemahaman di dunia, demikian pesan yang disampaikan paus melalui Sekretarian Komunikasi Vatikan.

“Kebenaran akan membebaskan: berita bohong atau jurnalisme damai” akan menjadi tema perayaan Hari Komunikasi Sedunia tahun 2018. Tema hari komunikasi itu diumumkan setiap tanggal 29 September, pesta malaikat agung Mikael, Gabriel dan Rafael.

Tema yang dipilih Paus Fransiskus terkait dengan ‘fake news’ atau berita bohong, yakni penyebaran informasi tidak benar yang menyuburkan polarisasi pendapat yang kuat dalam masyarakat. “Seringkali mencakup pemalsuan fakta, yang mempengaruhi sikap pada tingkat individu dan kolektif,” demikian pesan tersebut seperti dilaporkan Catholic News Service.

Dengan adanya begitu banyak pemain kunci dalam dunia media sosial, internet dan politik mulai mengalami fenomena ini, dan gereja juga ingin memberikan kontribusi positif.

Pesan paus untuk hari komunikasi dunia tersebut akan mengusulkan “refleksi atas penyebab dan konsekuensi logis dan kesalahan informasi di media dan mencoba untuk membantu mempromosikan jurnalisme profesional yang selalu mencari kebenaran, menekankan jurnalisme damai yang mempromosikan saling pengertian antara sesama manusia.

Kebanyakan keuskupan di seluruh dunia merayakan Hari Komunikasi Sedunia pada 13 Mei 2018, Hari Minggu Pentekosta. Vatikan akan mengeluarkan pesan paus untuk tujuan tersebut pada 24 Januari, pesta St Fransiskus de Sales, pelindung para jurnalis.

Kaum Ekstremis Indonesia Gunakan Isu Komunisme sebagai Alat Politik

Sen, 02/10/2017 - 16:42

Ribuan orang dari kelompok garis keras melakukan demonstrasi di Jakarta pada 29 September lalu menentang kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah lama mati. Banyak kalangan menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan yang didorong oleh politik.

Aksi protes yang diadakan di depan gedung DPR/MPR itu terjadi sehari sebelum peringatan 52 tahun pembubaran komunis di negara ini, yang menyebabkan pembunuhan lebih dari 500.000 orang setelah tujuh jenderal  dibunuh.

Demonstrasi ini juga diyakini oleh banyak orang sebagai cara untuk membangun kesuksesan menyusul demonstrasi “212” yang berhasil mengirim Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ke penjara.

Protes “212” mengacu pada 2 Desember tahun lalu ketika ribuan Muslim garis keras menuntut Ahok ditangkap karena tuduhan menista agama.  Dia kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah dinyatakan bersalah menghina Alquran.

“Demonstrasi ini dilakukan sebagai peringatan bahwa PKI adalah ancaman laten,” kata Aminuddin, jurubicara demonstrasi tersebut kepada ucanews.com.

Seminggu sebelum demo, sebuah seminar yang diadakan di kantor pusat Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk membahas kejadian selama pembersihan komunis dibubarkan  secara paksa oleh kelompok yang menyebut diri mereka anti komunis.

Namun Yaqut Qolil Qoumas, ketua GP Ansor – sayap pemuda Nahdlatul Ulama, menyebut isu kebangkitan PKI tidak masuk akal dan dipercaya bahwa ini digunakan oleh kelompok garis keras sebagai alat politik.

“Kami masih ingat bagaimana demonstrasi  ‘212’ menyerang Ahok.  Kini mereka menciptakan ketakutan di kalangan warga dengan menggunakan isu ini,” katanya. “Tidak ada agenda lain selain merebut kekuasaan.”

Bedjo Untung, korban pembersihan komunis, mengklaim bahwa kelompok Muslim garis keras bertujuan “menurunkan Presiden Joko Widodo” yang diserang dengan  kampanye kotor selama pemilihan presiden tahun 2014 yang menuduhnya sebagai anak dari anggota PKI.

“Kita tahu presiden tidak ingin PKI bangkit lagi,” katanya.

Bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, isu anti-komunisme telah menyebabkan penderitaan selama puluhan tahun karena stigma yang diciptakan terhadap mereka.

“Kami mengalami stigma karena dianggap penyebab pembersihan komunis,” kata Edward, seorang pengusaha Cina.

Setelah pembersihan komunis di tahun 1965, masyarakat Tionghoa terjebak dalam gelombang anti-komunisme yang mengakibatkan salah satu periode paling gelap dalam sejarah bangsa ini. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto, mengeluarkan sebuah keputusan yang melarang perayaan Tahun Baru Imlek.

Menurut Asvi Warman Adam, seorang sejarawan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pilkada yang akan datang berada di balik isu kebangkitan PKI.

Pada bulan Juni 2018, setidaknya 17 provinsi, 39 kotamadya dan 115 kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah, termasuk di provinsi Bali.

“Komunisme, yang terkait dengan agama, adalah isu yang sangat menarik,” katanya.

Sebenarnya, beberapa kelompok radikal berhasil mendukung Anies Baswedan untuk memimpin perlawanan terhadap  Ahok dalam pilkada Jakarta awal tahun ini.

“Sekarang mereka menggunakan isu anti-komunisme untuk menyerang Presiden Widodo,” katanya.

Pada bulan Mei 2019, negara ini  akan mengadakan pemilihan presiden lima tahunan.

“Mereka menekankan bahwa PKI adalah setan. Ketika mereka mengatakan bahwa presiden adalah anak dari anggota PKI, kesimpulannya jelas: presiden adalah setan,” katanya.

Dia juga percaya bahwa partai politik berada di belakang kelompok radikal ini. “Jadi ini semua permainan politik,” katanya.

Halaman