UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 49 mnt yang lalu

Para Uskup Kachin Bertemu dengan Panglima Militer Myanmar  

Jum, 19/01/2018 - 10:33
Empat uskup Kachin telah bertemu dengan Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk membicarakan prospek perdamaian di utara negara tersebut, dimana pertempuran di antara militer dan kelompok etnis bersenjata semakin meningkat.   Uskup Agung Mandalay Mgr Paul Zinghtung Grawng dan Uskup Lashio Mgr Philip Lasap Za Hawng, Uskup Myitkyina Mgr Francis Daw Tang dan Uskup Banmaw Mgr Raymond Sumlut Gam  menghadiri  pertemuan itu di Bayintnaung Parlor,  Naypyidaw,  16 Januari.   Selama satu jam 45 menit, para uskup dan Min Aung Hlaing membahas situasi di Negara Bagian Kachin dan Shan, dimana pertempuran sengit telah meletus dalam beberapa bulan terakhir di antara kelompok etnis bersenjata dan militer Myanmar.   Sejak akhir tahun lalu, militer telah melakukan serangan udara dan serangan dengan artileri berat, mengakibatkan ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dan  melarikan diri dari kamp mereka.   Uskup Gam mengatakan bahwa para uskup berbicara kepada Min Aung Hlaing tentang pertempuran yang telah sporadis, situasi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal seperti keinginan mereka untuk kembali ke rumah, dan sulitnya memberikan bantuan kemanusiaan ke kamp-kamp, ​​terutama di daerah-daerah terpencil.   “Kami menyampaikan pesan tentang sikap Gereja Katolik untuk mendapatkan perdamaian yang tahan lama melalui dialog dan bukan senjata, dan Gereja siap berpartisipasi dalam pembangunan bangsa  bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan,” katanya kepada ucanews.com.   Uskup Gam mengatakan bahwa kepala militer tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri perang saudara di Myanmar sambil membuka pintu bagi semua kelompok etnis bersenjata untuk bernegosiasi.   Uskup Za Hawng mengatakan  pertemuan tersebut jujur ​​dan konstruktif dan dia berharap diskusi tersebut dapat berdampak pada proses perdamaian dalam jangka panjang.   “Ini adalah pertemuan pertama kali di antara uskup Kachin dan pemimpin militer dan ini merupakan langkah maju untuk perdamaian dengan bertemu secara pribadi dan mendiskusikan masalah secara terus terang,” katanya kepada ucanews.com.   Para uskup telah berusaha bertemu dengan pemimpin militer tersebut sejak bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi pada  Januari 2017.   Namun, pertemuan 16 Januari tersebut terjadi dua bulan setelah Paus Fransiskus mengunjungi Myanmar dan mengadakan pertemuan singkat dengan pemimpin militer tersebut pada 27 November. Paus menyoroti pentingnya perdamaian di Myanmar dan peran yang lebih besar dari militer Myanmar dalam mengakhiri perang saudara, menurut sumber.   Min Aung Hlaing mengatakan kepada para uskup bahwa militer tidak memiliki masalah dengan kelompok etnis dan mengadakan pembicaraan damai dengan organisasi etnis bersenjata.   “Militer akan menerima diskusi tentang perbedaan dengan organisasi-organisasi ini. Mereka harus memiliki keinginan yang kuat untuk benar-benar memulihkan perdamaian dan tidak mematahkan kesepakatan dan janji damai,” kata Min Aung Hlaing di halaman Facebook-nya pada 17 Januari.   Pertarungan telah terjadi di kubu Kristen di Negara Bagian Kachin hilang-muncul sejak tahun 1948 setelah merdeka dari pemerintahan Inggris yang saat itu masih disebut  Birma.   Sejak situasi memburuk tahun 2011, lebih dari 100.000 orang telah mengungsi. Sekitar 1,7 juta penduduk di Negara Bagian Kachin adalah orang Kristen, termasuk 116.000 umat Katolik.   Suu Kyi berjanji untuk mengakhiri perang saudara selama beberapa dekade di negara ini, namun bentrokan baru telah merongrong prakarsa perdamaiannya.   Pertarungan yang sedang berlangsung telah menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa besar pengaruh Suu Kyi terhadap militer.   Pengamat mengatakan militer tetap berkuasa di pemerintahan pimpinan sipil dan telah melakukan serangan baru-baru ini untuk menekan pejuang Kachin untuk menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata.   Tentara Kemerdekaan Kachin belum menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata nasional, baru delapan dari 20 kelompok bersenjata yang telah menandatangani sejauh ini.

Minoritas Agama di Pakistan Alami Diskriminasi Di Tempat Kerja

Kam, 18/01/2018 - 17:14

Parmala Ravi Shankar hanya bertahan selama empat hari di sebuah perusahaan multi-nasional di Pakistan.

Ia mengundurkan diri setelah seorang manager memintanya untuk tidak menggunakan peralatan makan yang juga dipakai oleh karyawan Muslim. Ia bahkan diminta untuk membawa peralatan makan sendiri dari rumah.

“Saya heran apa yang sedang terjadi. Apakah saya bukan manusia?” katanya.

Memang, apa yang menimpanya sungguh aneh.

Namun hal serupa menimpa seorang wanita lain. Ia dihukum mati atas penodaan agama setelah muncul argumen bahwa ia meminum air dari gelas yang juga dipakai oleh umat Islam.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Pakistan – bekerjasama dengan sejumlah organisasi seperti Konferensi Waligereja Pakistan – melakukan studi kasus di Karachi dan Hyderabad di Propinsi Sindh.

Menurut Moazzam Ali, koordinator proyek, tujuan utama dari studi kasus itu adalah menggarisbawahi dampak diskriminasi terhadap kehidupan masyarakat.

Sebuah survei pun berisi 22 pertanyaan terkait jaminan konstitusi seperti larangan praktek diskriminatif terhadap karyawan.

Pastor Saleh Diego, direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian Nasional (KKPN) Konferensi Waligereja Pakistan, mengatakan sejumlah orang memiliki pola pikir diskriminatif.

KKPN terlibat dalam proyek riset tersebut. Hasilnya menemukan bahwa – di banyak kasus – umat Kristiani atau Hindu tidak diterima bekerja di sebuah perusahaan tertentu karena agama mereka.

Dalam banyak kasus lainnya, mereka diterima bekerja tetapi dipisahkan dari karyawan Muslim.

Pastor Diego tetap berharap riset itu akan membantu masyarakat yang mengalami diskriminasi memahami bahwa suara mereka bisa didengar.

Ia mendorong kelompok-kelompok HAM agar mengangkat sejumlah kasus tertentu kepada media.

Ia juga mengimbau agar mereka yang terlibat dalam diskriminasi di tempat kerja dituntut.

Misalnya, ada dugaan bahwa satu-satunya guru beragama Kristen di sebuah sekolah secara tidak adil diasingkan karena kritik dan akhirnya dipecat.

KKPN memberi bantuan hukum dan finansial untuk sementara waktu kepada guru itu.

Satu kasus lainnya terkait sebuah iklan di Propinsi Sindh. Iklan ini mengatakan bahwa stigmatisasi terhadap pekerja sanitasi hanya untuk non-Muslim.

Ada juga keluhan bahwa buku pelajaran sekolah mengajarkan agar umat Islam menjadi superior atas pemeluk agama lain.

Mohammad Nayyar, seorang aktivis HAM, mengatakan seorang karyawan beragama Hindu di sebuah kantor harus duduk sendiri saat makan siang.

Beberapa kali Nayyar meyakinkan mereka yang bertanggungjawab bahwa diskriminasi seperti itu tidak manusiawi.

 

Gereja Katolik Merespon KLB Campak, Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

Kam, 18/01/2018 - 16:21

Hingga kemarin (17/1), 67 anak bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Asmat, Propinsi Papua, meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk yang melanda wilayah itu sejak September lalu.

Pemerintah setempat telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atas peristiwa tersebut.

Lebih dari 560 anak telah menjalani rawat jalan dan rawat inap di satu-satunya rumah sakit milik pemerintah setempat sejak wabah tersebut muncul empat bulan lalu.

Sekitar 15 anak masih dirawat di RSUD Asmat, kata Steven Langi, kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, kepada ucanews,com.

Penambahkan jumlah dokter diperlukan untuk mencegah wabah campak dan gizi buruk menjadi semakin memburuk, lanjutnya.

Kabupaten Asmat memiliki 26 dokter yang melayani lebih dari 90.000 penduduk.

Menurut Pastor Neles Tebay, ketua STF Fajar Timur di Abepura dan koordinator Jaringan Damai Papua, selama ini kekurangan dokter, kampung-kampung yang terisolir dan rendahnya kesadaran orang Papua dalam hal hidup sehat menjadi faktor penyebab bila terjadi kasus kesehatan yang besar yang menaik perhatian banyak pihak.

Namun ia meminta orang Papua untuk berpikir dan terlibat dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat.

“Penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup sehat di Tanah Papua mesti dipandang sebagai tanggungjawab dari setiap dan semua pemangku kepentingan, termasuk orang Papua,” katanya, seraya menyarankan agar orang Papua mulai mencari solusi alternatif tepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pastor Hendrikus Hada, koordinator tim bantuan dari Keuskupan Agats-Asmat, mengatakan timnya telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat soal distribusi bantuan.

Dinas Kesehatan Propinsi serta berbagai organisasi dan individu telah mulai mengirim bantuan ke keuskupan, lanjutnya.

“Masalahnya banyak yang prihatin dan mau membantu tapi sulit atau tidak tahu bagaimana harus mengirim bantuan. Medannya sulit, ketersediaan transportasi terbatas,” katanya.

Yulius Setiarto, koordinator Gerakan Solidaritas Asmat – sebuah kelompok beranggotakan lima organisasi Katolik yakni Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Pemuda Katolik (PK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), mengatakan kelompoknya telah mulai mengumpulkan donasi dari umat Katolik di seluruh negeri sejak 16 Januari lalu.

Uang yang terkumpul akan dikirim ke Keuskupan Agats-Asmat, katanya.

“Tim dari keuskupan yang akan membelanjakan kebutuhan dan mendistribusikannya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Manakala ada kebutuhan yang lebih mendesak dan tidak bisa dicari di Papua, kami akan berkoordinasi dengan jaringan yang kami punya untuk mengirimkannya ke sana,” lanjutnya.

 

Kerusuhan Hong Kong Mengubah Gereja Katolik Lokal

Kam, 18/01/2018 - 12:53
  Kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok kiri di daerah koloni Inggris, Hong Kong, tahun 1967 mendorong Gereja Katolik untuk lebih memperhatikan kekhawatiran para buruh dan pemuda, menurut sebuah studi akademis terbaru.   Masalah di Hong Kong merupakan bagian dari Revolusi Kebudayaan di Cina daratan  di mana pasukan Merah yang terdiri dari para pemuda menyerang orang-orang Kristen dan yang lainnya dianggap tidak setia pada pemimpin komunis Mao Zedong.   Ying Fuk-tsang, direktur Sekolah Teologi di Universitas Cina Hong Kong, telah menyelesaikan sebuah studi pendahuluan mengenai dampak kerusuhan Hong Kong tahun 1967 bagi  Gereja.   Namun, dia yakin dibutuhkan lebih banyak penelitian, paling tidak untuk menentukan sejauh mana anggota bawah tanah komunis menyusup ke sekolah-sekolah Kristen.   Ying mempelajari laporan media dari periode tersebut, termasuk di koran sayap kiri Ta Kung Pao, serta laporan dan pernyataan Gereja.   Perselisihan buruh yang relatif kecil memicu kerusuhan serta demonstrasi, pemogokan,  pemboman dan penembakan ala teroris.   Sementara Gereja diserang dan orang-orang Kristen dibunuh di Cina daratan, Ying mengatakan kepada ucanews.com bahwa tidak ada dampak kekerasan yang meluas terhadap Gereja-gereja di Hong Kong.   Namun, misionaris secara individu dilecehkan secara verbal dan beberapa sekolah Kristen terganggu.   Koran-koran kiri telah menuduh sekolah Gereja mendoktrin pemikiran siswa melalui suatu bentuk invasi budaya, kata Ying.   Para pemrotes telah menggunakan poster, spanduk dan selebaran untuk mengobarkan sentimen anti-Inggris. Banyak yang ditangkap dan dipenjara.   Kerusuhan dimulai pada  Mei 1967 dan berakhir pada Desember, namun karena pemerintah kolonial kembali menguasai, Gereja-gereja terhindar dari kehancuran.   Meskipun demikian, perbedaan pendapat di Hong Kong memiliki implikasi luas.   Banyak orang kaya yang anak-anak belajar di Hong Kong memutuskan untuk berimigrasi dan peran Gereja Katolik dengan sendirinya berubah, kata Ying.   Misalnya, Gereja membentuk organisasi baru untuk berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Hong Kong untuk menjalankan program kesejahteraan bagi pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka.   Ada juga upaya untuk memenangkan siswa yang terlibat dalam kerusuhan yang telah dicap sebagai remaja nakal yang tersesat, termasuk melalui usaha untuk membangun kesadaran kewarganegaraan.   Ying mengatakan bahwa perlu mencerminkan bahwa kebutuhan akan “stabilitas dan kemakmuran” dirasa telah lebih ditekankan di atas masalah kemasyarakatan lainnya.   Namun, baik pemerintah kolonial maupun Gereja setidaknya berusaha  meninjau kembali alasan dan motivasi perselisihan tahun 1967.   Setelah penyerahan Hong Kong tahun 1997 ke Cina daratan, analisis faktor sosial telah diganti seluruhnya oleh tuntutan demonstrasi mahasiswa yang menyerukan demokrasi sejati.

Masyarakat Adat Paksa Pemerintah India Batalkan UU Pertanahan

Kam, 18/01/2018 - 11:36
Negara Bagian Chhattisgarh,  India, membatalkan sebuah undang-undang (UU) pertanahan yang kontroversial menyusul tentangan keras dari kelompok masyarakat adat termasuk orang-orang Kristen di negara bagian itu, tempat pemilihan yang akan berlangsung akhir tahun ini. Pemerintah Negara Bagian Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu mencabut Klaim Pendapatan (Amandemen) rancangan undang-undang  2017 pada 11 Januari, kurang dari sebulan setelah disahkan legislatif. Kelompok masyarakat adat menyebut “undang-undang lama itu” sebagai upaya merebut tanah mereka. RUU tersebut mengubah klausul dalam UU  yang ada untuk memberdayakan pemerintah dengan membeli tanah langsung dari penduduk asli di daerah terlarang, dengan melewati prosedur akuisisi untuk mendapatkan konsensus dari dewan desa. Pemerintah mengklaim RUU tersebut bertujuan untuk mempercepat proyek pembangunan seperti jalan dan proyek lainnya di negara bagian itu. Pembelian tanah dari masyarakat adat sedang ditunda prosesnya. Pemimpin adat, termasuk Uskup Raigarh Mgr Paul Toppo, percaya amandemen tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah mengambil alih tanah kesukuan atas nama pembangunan dan menyebarkannya ke perusahaan pengembangan industri dan infrastruktur. Prelatus tersebut menyambut baik keputusan pemerintah untuk mundur. “Kita semua harus menerimanya sebagai kemenangan kita karena suku tanpa tanah seperti ikan yang kehabisan air,” kata prelatus dari minoritas Oraon itu. Uskup Toppo menyesalkan kemiskinan negara yang tidak manusiawi, yang didirikan  tahun 2000 konon untuk pengembangan masyarakat adat. Orang-orang justru masih memperjuangkan makanan sehari-hari mereka di negara kaya mineral itu. Penduduk asli memiliki  sekitar tujuh juta dari 23 juta orang di negara bagian tersebut, yang memproduksi 15 persen baja India. Tapi 50 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka tidak memiliki sumber daya untuk makan  setiap hari. Negara bagian itu  dianggap sebagai pusat utama industri pengolahan mineral, logam dan batubara, namun dimiliki oleh orang luar yang hampir tidak menggunakan penduduk asli. Beberapa penduduk setempat bekerja sebagai buruh kasar. “Pada akhirnya pembangunan hanya menguntungkan bagi orang luar dan masyarakat lokal tetap hidup miskin,” kata Nabore Ekka, presiden unit Bharatiya Adivasi Sangamam Delhi (forum masyarakat adat India). Pastor Vincent Ekka, peneliti isu pribumi di Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mundurnya pemerintah pada masalah ini dalam tahun pemilihan ini adalah “hanya sebuah upaya pencuci mulut untuk menyenangkan” masyarakat adat yang secara politis menentukan.

Umat Katolik Makau Tolak Pengesahan RUU Reproduksi Artifisial

Rab, 17/01/2018 - 19:40

Komisi Keluarga, Perkawinan dan Kehidupan Keuskupan Makau menyampaikan 1.500 tandatangan dan sebuah pernyataan tertulis kepada pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tentang teknologi reproduksi bantuan.

Komisi mempertegas sikap penolakannya terhadap konsepsi artifisial dan berbagai teknologi yang digunakan untuk menciptakan kehidupan dan yang melanggar martabat manusia.

November lalu, Badan Kesehatan Makau mengumumkan bahwa sebuah konsultasi publik terkait pengesahan RUU itu akan dilakukan selama 40 hari sejak 4 Desember hingga 2 Januari.

Menurut para pejabat, konsultasi publik tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat memahami tujuan pengesahan RUU serta isi RUU yang relevan khususnya beberapa hal terkait isu etis yang kontroversial.

Uskup Makau Mgr Stephen Lee Bun-sang mengatakan kepada media setempat pada 20 Desember lalu bahwa teknologi reproduksi bantuan merupakan sebuah “kotak Pandora” yang memiliki banyak isu etis yang menuntut pertimbangan secara matang dari pemerintah. Jika tidak, banyak masalah “akan tidak terkendali dan berdampak besar bagi kehidupan manusia.”

“Tanggung jawab keuskupan hanya menyampaikan penilaian etis kepada semua orang,” kata prelatus itu.

Komisi itu mengadakan simposium pada 4 Januari lalu untuk menjelaskan dampak dari pengesahan RUU tersebut.

Suster Juliana Devoy dari Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik mengutip dogma Katolik yang menyatakan bahwa menciptakan kehidupan melalui sarana tidak alami itu merampas hak Allah.

Ia menggambarkan sikap Gereja terkait inseminasi artifisial dan teknologi terkait sebagai hal yang “sungguh tidak bisa diterima.” Ia juga mengutip “Donum Vitae” – Hormat terhadap Hidup Manusia Tahap Dini dan Martabat Prokreasi – untuk menjelaskan bahwa sikap ini merupakan kebenaran akan iman Katolik yang tegas dan teguh.

Seorang pembicara lain dalam simposium itu, Pastor Domingos Un Wai-meng, menjelaskan bahwa teknologi reproduksi bantuan memberi tantangan bagi hubungan etis antar-umat manusia karena melibatkan donasi sperma, sel telur atau embrio di luar pasangan suami-isteri. Akibatnya, hal ini akan menghancurkan struktur keluarga alami.

Ia mengatakan tidak ada langkah yang bisa diambil saat ini untuk melindungi hak hidup manusia yang diciptakan oleh teknologi reproduksi bantuan karena RUU itu menetapkan status donor agar disimpan secara rahasia selamanya sehingga anak tidak akan pernah tahu siapa orangtua biologisnya.

“Kita dihadapkan pada perdagangan manusia, tapi teknologi reproduksi bantuan merupakan cara lain untuk melakukannya. Ini suatu pelanggaran moral, maka kami menentangnya,” kata imam itu.

Pada 7 Januari lalu, komisi itu mengumpulkan tandatangan di semua paroki untuk melindungi “martabat manusia, nilai kehidupan dan menjaga etika sosial.”

 

Di Vietnam, Pengadilan Pertegas Hukuman Penjara Aktivis Katolik

Rab, 17/01/2018 - 17:50

Pengadilan Propinsi Nghe An di Vietnam mendapat kritikan keras setelah mempertegas hukuman penjara lima tahun untuk seorang aktivis Katolik.

Pada 15 Januari lalu, pengadilan menegaskan kembali hukuman penjara untuk Nguyen Van Oai serta hukuman percobaan empat tahun atas tuduhan melawan aparat keamanan dan melanggar hukuman percobaan sebelumnya.

Hanya ibu dan istri Oai yang bisa menghadiri proses persidangan. Sementara kerabat dan pendukungnya dilarang masuk dan hanya menunggu di luar ruang sidang. Bahkan mereka mendapat penjagaan ketat dari polisi dan aparat keamanan.

Sedikitnya lima pendukung Oai dipukul dan ditahan di sebuah kantor polisi, kata sejumlah saksi mata.

Polisi juga menyita sejumlah spanduk yang berisi dukungan untuk Oai dan telepon seluler milik beberapa orang.

Selama sidang berlangsung, para pendukung Oai memanjatkan doa dan melambungkan pujian di luar ruang sidang.

Pengacara Oai, Ha Huy Son, mengatakan seusai sidang bahwa pengadilan telah menghukum Oai secara ilegal.

Ia mengatakan polisi dan para penguasa melanggar hukum ketika mereka secara sewenang-wenang masuk ke rumah Oai tanpa ijin berkali-kali. “Oai membela diri dengan memaksa mereka keluar dari rumahnya,” kata Son.

“Hal tidak masuk akal lainnya adalah polisi muncul sebagai saksi dalam sidang. Seharusnya tetangga Oai yang menjadi saksi,” lanjutnya.

Ia mengatakan para hakim menolak komentarnya yang menentang hukuman itu.

Ibu Oai, Tran Thi Lieu, mengatakan anaknya memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kepentingan bersama.

“Hukuman itu tidak adil karena anak saya tidak bersalah,” katanya.

Sebelum Oai yang kini berusia 36 tahun ditangkap pada Januari 2017, ia menjalani hukuman percobaan selama empat tahun. Hukuman ini merupakan bagian dari hukuman sebelumnya karena “berusaha menggulingkan pemerintahan.” Untuk itu, ia dihukum penjara sejak 2013 hingga 2015.

Ayah dari satu anak itu berpartisipasi dalam aksi protes anti-Cina dan pemenjaraan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM). Ia juga ikut serta dalam aksi protes menentang perusahaan baja asal Taiwan, Formosa, yang bertanggungjawab atas bencana sampah beracun di sepanjang pantai bagian tengah Vietnam pada April 2016.

Menurut Human Rights Watch (HRW), para penguasa Vietnam seharusnya membatalkan tuduhan pelanggaran terhadap hukuman percobaan untuk Oai dan mengijinkannya pulang.

“Nguyen Van Oai dan banyak pemberani asal Vietnam lainnya mempertaruhkan keselamatan dan kebebasan mereka untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM,” kata Brad Adams, direktur Asia HRW.

HRW mengatakan lebih dari 100 aktivis saat ini dipenjara di negara itu karena menggunakan kebebasan berekpresi, berkumpul, berserikat dan beragama.

 

Uskup Protes Keputusan Konggres untuk Mengubah Konstitusi Filipina

Rab, 17/01/2018 - 14:07
Seorang uskup terkemuka di Filipina mengeluarkan sebuah pernyataan pastoral pekan ini yang memprotes keputusan Kongres Filipina untuk mengubah konstitusi guna memperpanjang masa jabatan pejabat terpilih. Uskup Agung Socrates Villegas dari keuskupan agung Lingayen-Dagupan, mantan ketua Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa “secara moral tidak pantas” untuk menulis ulang undang-undang dasar sebagai dalih untuk memperpanjang persyaratan jabatan politisi. Dia mengatakan bahwa pemimpin Gereja “tidak sadar bahwa konfigurasi ulang pemerintah dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak berprinsip sebagai dalih untuk memperpanjang masa jabatan mereka.” Prelatus tersebut memperingatkan bahwa ada pejabat terpilih yang bahkan menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan mereka “tak terelakan dan perlu.” Dalam sebuah pernyataan pastoral berjudul “Pedoman Moral Pastoral untuk Umat Katolik Kita,” uskup tersebut mengatakan Gereja menemukan bahwa langkah di Kongres “oportunis dan benar-benar ditolak secara moral.” Dia mengatakan bahwa menghindari batas persyaratan  jabatan  yang ditetapkan oleh konstitusi “akan menjadi kesalahan moral yang serius dan ketidakadilan yang luar biasa.” “Ini adalah posisi moral kita bahwa jika hasilnya adalah rancangan undang-undang dasar yang kredibel, maka pengubah yang merancang piagam dasar masa depan negeri ini akan dikenal karena kejujuran dan ketajaman intelektual mereka,” kata Uskup Agung Villegas. Dia mengatakan mereka yang harus menulis ulang konstitusi, jika perlu, harus “bebas dari kepentingan pribadi yang mungkin membuat hasil karyanya tidak dipercayai.” Ia juga mengingatkan umat Katolik akan “tanggung jawab Kristiani mereka” sebagai warga negara untuk mengetahui masalahnya. “Merupakan kewajiban sebagai orang percaya untuk membuat pilihan yang benar-benar adil, adil secara sosial dan memberdayakan,” kata prelatus tersebut. Pergeseran dari bentuk pemerintahan kesatuan ke federal adalah salah satu janji Presiden Rodrigo Duterte selama kampanye pemilihannya di tahun 2016. Presiden mengatakan bahwa dia perlu “mengkonfigurasi ulang” sistem tersebut untuk memberikan otonomi ke daerah. Duterte mengeluarkan perintah untuk menciptakan sebuah lembaga yang akan meninjau kembali konstitusi dan mengajukan rekomendasi ke Kongres. Dia mengatakan bahwa dia belum menyebutkan nama anggota lembaga yang akan terdiri dari 25 orang. Awal bulan ini, para pemimpin kongres mengumumkan bahwa mereka akan berkumpul sebagai Majelis Konstituante untuk membuat amandemen piagam tersebut. Namun, kelompok aktivis menolak usulan perubahan piagam tersebut, dengan mengatakan bahwa ini adalah upaya Duterte untuk memaksakan sebuah kediktatoran. Renato Reyes, sekjen kelompok kiri Bayan, mengatakan amandemen konstitusi yang diusulkan hanya akan “mengisolasi dan mencabut hak” rakyat dan memberi presiden “kekuatan tak terkendali”. “Duterte memiliki kekuatan eksekutif dan legislatif selama periode sebelum kongres federal  bersidang,” kata Reyes. Dia mengatakan itu persis seperti yang diktator mendiang Ferdinand Marcos saat membuat perubahan konstitusi tahun 1973. Nardy Sabino dari the Promotion of Church People’s Response mengatakan bahwa pendirian negara-negara federal hanya akan melayani kepentingan dinasti politik dan bangsawan. “Federalisme tidak akan memberi kekuasaan kepada rakyat, akan memungkinkan keluarga politik di daerah untuk memerintah dan memiliki kerajaan dan wilayah mereka sendiri,” katanya.

Pemerintah India Ingin Mendirikan Universitas bagi Orang Kristen

Rab, 17/01/2018 - 10:54

Komisi federal India yang bertugas melindungi minoritas agama telah meminta pendirian universitas yang didanai pemerintah terutama untuk orang-orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen mendukung proposal tersebut.

Komisi Nasional untuk Minoritas dalam laporan tahunannya pada 13 Januari mengatakan bahwa inisiatif semacam itu akan mirip dengan Universitas Muslimah Aligarh dan Universitas Jamia Millia Islamia yang telah didanai negara tersebut.

Komisi tersebut mencari program bantuan keuangan tujuh tahun untuk mendirikan universitas baru bagi komunitas Kristen, yang telah mengelola fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan mereka sendiri.

Ketua Komisi Syed Ghayorul Hasan Rizvi mengatakan bahwa universitas-universitas yang didanai pemerintah memprioritaskan pendidikan untuk orang-orang Kristen sementara juga mengakui siswa dari agama lain.

Komisi tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja sama dengan Gereja Katolik di India, yang mengelola sekitar 400 perguruan tinggi dan 15.000 dari 36.000 sekolah yang dikelola oleh orang Kristen.

“Ini adalah langkah yang disambut baik dan universitas yang didedikasikan untuk orang Kristen dapat membantu kemajuan pendidikan orang Kristen yang miskin finansial,” kata Uskup Vincent Barwa, ketua Komisi Minoritas Etnis and Orang Dalit  Konferensi Waligereja  India.

India memiliki sekitar 27 juta orang Kristen dan 60 persen di antaranya adalah orang Dalit yang miskin secara sosial, yang sebelumnya dikenal sebagai orang hina, dan juga orang-orang suku.

Orang-orang Kristen, meskipun hanya minoritas kecil dari  1,2 miliar penduduk India, adalah komunitas agama  terbesar kedua setelah sekitar 172 juta Muslim.

Ada yang melihat ada unsur politik dalam rencana pembagunan universitas Kristen.

“Itu tidak akan terjadi,” kata Bruder Thomas Thanickal, ketua Asosiasi Sekolah Katolik di India.

“Ini hanya upaya untuk menenangkan orang-orang Kristen menjelang pemilihan di beberapa negara bagian utama tahun ini dan pemilihan umum tahun depan.”

Bruder Thanickal mengatakan bahwa pemerintah federal, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu, secara diam-diam menyetujui kelompok-kelompok Hindu militan yang melecehkan dan berusaha  untuk mengendalikan sekolah-sekolah Kristen.

Beberapa aktivis Kristen secara terbuka menentang gagasan universitas yang didirikan untuk orang Kristen.

P.T. John, sekretaris umum persatuan petani teh di negara bagian Kerala, India selatan, mengatakan bahwa hal itu akan sama dengan mengisolasi orang-orang Kristen dari arus utama sosial.

Dia mengatakan universitas Muslim didirikan dalam konteks kebutuhan masa lalu.

“Di zaman modern, tidak masuk akal untuk memiliki institusi pendidikan atas nama agama,” katanya. “Saya orang India dan karena itu saya memiliki hak untuk belajar di universitas bergengsi  manapun dan mencari pekerjaan di manapun.”

Mathew Thomas, seorang siswa Kristen di sebuah perguruan tinggi di Delhi, mengatakan bahwa tidak ada universitas yang secara sah menolak menerima mahasiswa karena agama mereka, jadi tidak perlu menciptakan divisi buatan.

Kongregasi Katolik menjalankan tiga universitas di India tanpa pendanaan pemerintah dan menerima siswa dari berbagai agama.

Yesuit mengelola  Universitas Xaverius  di negara bagian Odisha timur dan Salesian mengelola Universitas Don Bosco di negara bagian Assam bagian timur, sementara Karmel  (C.M.I.) di negara bagian Karnataka mengelola   University Kristus.

Komisi Nasional untuk Kaum Minoritas bertujuan  melindungi berbagai kelompok agama di India, termasuk Muslim, Kristen, Sikh, Buddha dan Zoroastrian.

 

Pemuda Katolik Bantu Orang Miskin Keluar Dari Kemiskinan

Sel, 16/01/2018 - 16:39

Terdorong oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup para petani miskin, seorang pemuda Katolik yang kini berusia 29 tahun, Yoseph Leribun, rela pulang ke kampung halamannya di Labuan Bajo, Flores.

Ia menanggalkan profesinya sebagai jurnalis dan meninggalkan Jakarta pada tahun 2012 lalu.

Sebagai anak dari keluarga petani, ia pun sadar bahwa panggilannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup ribuan petani yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

“Mereka sudah berada di situasi seperti ini sejak lama, tidak tahu bagaimana memaksimalkan potensi mereka,” katanya.

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 5,2 juta penduduk. Sebanyak 55,4 persen di antaranya beragama Katolik, dan sekitar 1,1 juta orang hidup miskin.

Secara nasional, propinsi tersebut menduduki peringkat ketiga terkait angka kemiskinan. Peringkat pertama dan kedua adalah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

Di Kabupaten Manggarai Barat, kampung halaman Leribun, 42 persen dari jumlah penduduk hidup miskin. Sebagian besar adalah petani.

Ini merupakan realita yang memprihatinkan mengingat Labuan Bajo, sebagai ibukota kabupaten, telah diubah menjadi tempat wisata moderen. Wilayah ini terkenal atas komodo dan pulau-pulaunya yang indah.

Labuan Bajo juga menarik investasi besar untuk sejumlah proyek raksasa seperti bandar udara, pelabuhan, hotel dan resor.

Tahun lalu, sekitar 84.000 wisatawan mengunjungi wilayah itu. Pemerintah juga tengah menarik sebanyak 500.000 wisatawan untuk beberapa tahun mendatang.

Sayangnya, pembangunan semacam itu semakin meminggirkan warga setempat, sebagian besar petani.

“Saya terkejut ketika saya tahu bahwa suplai sayuran dan daging untuk hotel dan resor berasal dari wilayah lain, bukan dari warga setempat,” kata Leribun.

Ia pun terdorong untuk mempelajari suplai makanan. Secara perlahan-lahan, ia mengembangkan cara baru bercocok-tanam yang memungkinkan petani menjadi pemain utama dalam industri wisata, bukan sekedar penonton.

Pelopor Proyek

Pada akhir tahun 2012, Leribun mulai menanam sayuran dengan menggunakan pupuk organik. Ia juga beternak babi dan ayam. Ia hanya mengandalkan literatur dan panduan yang ada di internet karena ia tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Beberapa bulan kemudian, proyek kecilnya sukses. Hal ini mengilhami petani lain untuk mengikuti metodenya.

Ia lalu melatih petani dan memberi mereka modal kecil untuk menjalakan proyek mereka sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi masing-masing petani untuk mendapatkan keuntungan bulanan sekitar Rp 700.000 – Rp 1.000.000 dari hasil menjual sayuran ke restoran dan warga setempat.

Melihat potensi tersebut, Leribun pun mendirikan Kampung Ternak. Di sini ia dan puluhan petani beternak ayam, babi dan ikan lele untuk dipasok ke restoran dan dijual kepada warga setempat.

Keberhasilannya dalam memberdayakan petani mendapat perhatian dari Yayasan Daya Pertiwi, sebuah kelompok non-profit yang terlibat dalam pengembangan ekonomi warga desa. Kelompok ini memberi bantuan finansial dan pelatihan kepada komunitas yang dibentuk Leribun, dan pada tahun 2015 menunjuk Leribun sebagai manager proyek.

Selain itu, pada tahun 2016, Leribun juga terpilih sebagai salah satu dari 10 “duta petani muda” oleh beberapa NGO, termasuk Oxfam.

Sejak saat itu, ia terlibat dalam kampanye nasional yang mempromosikan pentingnya pertanian bagi orang muda.

Meyakinkan Orang Muda

Banyak orang muda berpikir bahwa petani bukan profesi yang menjanjikan.

Oleh karena itu, banyak orang muda di beberapa desa di Pulau Flores memilih menjadi sopir ojek dan pekerja migran.

“Akibatnya jumlah petani menurun drastis dan mempengaruhi hasil pertanian,” kata Leribun.

Menurut data Kementerian Pertanian, 65 persen dari 26,3 juta petani berusia lebih dari 45 tahun. Dan tidak ada tanda-tanda regenerasi.

Kini tugas Leribun adalah meyakinkan orang muda bahwa petani adalah pekerjaan yang menjanjikan selama mereka tahu cara melakukannya, yakni mengikuti sarannya.

Gregorius Afioma, direktur Sunspirit for Justice and Peace, mengakui bahwa meyakinkan orang muda untuk bekerja di ladang itu tidak mudah karena banyak lahan sudah tidak subur lagi akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan sejak 1980-an.

Ia juga mengkritik pemerintah karena melupakan petani dalam proyek pengembangan wisata yang masif.

“Apa yang dilakukan Leribun menggarisbawahi pengabaian pemerintah,” katanya.

Buah Keberhasilan

Bone Juang, 52, mengatakan bahwa ia bisa memperoleh penghasilan tetap dari beternak sejak mulai bekerja bersama Leribun pada tahun 2012.

Dengan beternak, ia mampu mengirim anak tertuanya ke perguruan tinggi. Anaknya ini, seorang perempuan, sudah lulus tahun lalu. Sementara dua anaknya yang lain masih kuliah.

“Saya beruntung bertemu Leribun,” katanya. “Pikiran saya sangat terbuka tentang bagaimana memanfaatkan peluang untuk mendapatkan uang.”

Keberuntungan serupa dialami oleh Liborius Trisnyoman Bisaend. Ia sempat menganggur. Namun sekarang ia bisa menghasilkan sekitar Rp 900.000 per bulan dari hasil menjual ayam.

“Saya yakin usaha ini menganyam masa depan saya yang lebih cerah,” kata pria berusia 29 tahun itu.

Saat ini, Leribun terlibat dalam berbagai program pelatihan untuk petani di sejumlah desa. Ia ingin menggandeng semakin banyak orang muda.

“Jalan masih panjang, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil,” katanya.

 

Kepolisian Filipina Luncurkan Kembali Perang Melawan Narkoba 

Sel, 16/01/2018 - 15:17

Sejumlah tokoh Gereja di Filipina mengingatkan akan “pembunuhan yang semakin banyak terjadi” setelah kepolisian nasional mengumumkan peluncuran kembali perang melawan narkoba.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan kampanye anti-obat terlarang yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte menewaskan sedikitnya 13.000 orang sejak diluncurkan 2016 lalu.

Kepala Kepolisian Nasional Ronald de la Rosa berjanji akan melakukan operasi “tanpa pertumpahan darah,” dan polisi akan menjunjung “semangat sejati” dari “tokhang” atau kampanye anti-narkoba yang dilakukan polisi.

“Tokhang” merupakan gabungan dari dua kata Visayan – “toktok” (ketuk) dan “hangyo” (minta) – dan berarti kampanye dari pintu-ke-pintu yang dilakukan polisi guna meminta para pengguna narkoba agar menyerahkan diri untuk rehabilitasi.

“Semangat ‘tokhang’ jika diterapkan dengan baik tidak akan menimbulkan pertumpahan darah,” kata Ronald. “Makanya disebut ketuk dan minta.”

Meskipun demikian, Uskup Kalookan Mgr Virgilio David ragu jika aparat mampu menyingkirkan stigma pembunuhan yang terjadi saat kampanye tahun lalu.

“Mereka hampir saja menghapus darah dari kasus-kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan,” katanya.

Dalam “laporan akhir” yang dikeluarkan bulan lalu, pemerintah mencatat 3.967 “individu yang terlibat narkoba” yang tewas selama operasi anti-narkoba. Sementara itu, sebanyak 16.355 kasus pembunuhan dilaporkan masih dalam penyelidikan.

“Berapa banyak ‘kematian dalam penyelidikan’ yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng yang sudah diselesaikan? Mengapa para pembunuh tidak pernah ditahan, dikejar atau ditangkap?” tanya Uskup Virgilio.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa pembunuhan tidak pernah berhenti bahkan setelah polisi mengumumkan penundaan kampanye anti-narkoba pada Oktober tahun lalu.

Menurut prelatus itu, sedikitnya 19 orang tewas sejak 13 Okotober hingga 13 Januari di dekat kediamannya di Caloocan. Di sini pembunuhan terkait narkoba seringkali terjadi.

“Apa lagi yang kita harapkan (dari peluncuran kembali kampanye itu)? Dugaan Anda sebaik dugaan saya,” lanjutnya.

Suster Mary John Mananzan, seorang biarawati Benediktin yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah terkait perang melawan narkoba, juga mengatakan pembunuhan tidak berhenti.

“Peluncuran kembali (kampanye itu) hanya meningkatkan perang melawan narkoba, dan kita akan melihat semakin banyak kematian,” katanya. “Tentu saja orang miskin akan terus menjadi korban.”

Nardy Sabino, sekjen Promosi Respon Umat Gereja, mengatakan peluncuran kembali kampanye anti-narkoba hanya akan “memperkuat budaya impunitas” di negara itu.

“Tidak ada penyesalan dalam kepemimpinan kepolisian nasional terkait begitu banyak kasus penyalahgunaan dan pembunuhan,” katanya.

“Polisi harus fokus pada rantai suplai. Mereka hendaknya menangkap pengedar narkoba yang besar dan bukan membunuh orang miskin yang adalah korban dari industri raksasa ini,” lanjutnya.

 

Netizens Beradaptasi Dengan Penyensoran Media Sosial di Vietnam

Sel, 16/01/2018 - 14:16

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh setiap hari memposting tulisannya tentang isu-isu sensitif politik seperti korupsi dan kerusakan  lingkungan.

Demi tujuan  yang baik, pastor Katolik tersebut juga menggunakan akun Facebook-nya untuk meminta kebebasan beragama dan hak politik.

Dia telah memiliki 14.000 pengikut hanya dalam setahun setelah sebelumnya akun Facebooknya diserang oleh hacker.

Pastor Thanh mengatakan bahwa dia mencoba memenuhi permintaan publik akan sumber informasi selain yang dikeluarkan oleh media pemerintah.

Vietnam melarang surat kabar swasta, sehingga media sosial telah menjadi cara efektif bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengungkapkan pendapat mereka, katanya.

Internet merupakan “anugerah” yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang yang hidup di bawah rezim otoriter seperti di Vietnam, kata Pastor Thanh.

Pada akhir Desember, terungkap bahwa pemerintah Vietnam telah mengerahkan lebih dari 10.000 orang yang disebut pasukan siber untuk melawan “pandangan yang salah” di Internet.

Letnan Jenderal Nguyen Trong Nghia, seorang pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas urusan politik, menuduh pasukan musuh menggunakan internet untuk mencoba merongrong pemerintah komunis di negara tersebut.

“Dalam setiap jam, menit, dan detik, kita harus siap bertempur secara proaktif melawan pandangan yang salah,” katanya.

Lebih dari 60 persen dari 94 juta orang Vietnam menggunakan Internet, menurut Nghia.

Pastor John Nguyen Ngoc Nam Phong, seorang Facebooker populer yang berbasis di ibukota Hanoi, mengatakan bahwa badan siber  pemerintah yang disebut Force 47 tidak bertindak sendiri.

Sebuah pasukan pembentuk opini online lainnya,  termasuk siswa, guru dan mantan tentara,  beroperasi di bawah Departemen Propaganda Pusat Komunis.

Pastor Phong mengatakan bahwa tujuan utama kedua pasukan tersebut adalah mempertahankan pemerintahan otoriter.

Mereka menyebarkan laporan media yang dijalankan negara dan juga mengancam pembangkang dan menyebarkan berita palsu atau menyimpang.

Membobol situs populer yang dijalankan oleh aktivis adalah taktik lain.

Pastor Phong, yang memiliki 31.000 pengikut di Facebook, mengatakan bahwa dia telah diancam untuk dibunuh dan tahun lalu dilarang bepergian ke luar negeri.

Vietnam telah meningkatkan upaya menyensor Internet, menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap media sosial dan menghapus konten-konten yang dianggap menyinggung.

Tahun lalu Facebook, atas perintah Vietnam, menghapus 159 akun yang dianggap merusak reputasi pemimpin atau mempromosikan pandangan anti-Komunis.

YouTube memblokir 4.500 video atau 90 persen atas permintaan pemerintah.

Majelis Nasional memperdebatkan sebuah undang-undang keamanan siber yang mengharuskan perusahaan teknologi asing menyimpan data tertentu di server di negara tersebut.

Namun, Pastor Thanh mengatakan bahwa pasukan siber pemerintah tidak dapat mencegah puluhan juta pengguna Internet mengakses sumber berita non-pemerintah.

Imam tersebut mengatakan bahwa netizen dengan mudah mengenali komentar membosankan dan dogmatis yang disebarluaskan secara online oleh para pendukung pemerintah.

Pastor Thanh mengatakan akan lebih baik jika semakin banyak orang dipekerjakan sebagai pejuang siber pemerintah karena mereka harus membaca pandangan yang berlawanan untuk merespons.

Secara bertahap mereka secara pribadi akan terpengaruh untuk menjadi lebih baik oleh pemaparan tersebut.

“Saya hanya memblokir komentar yang menyinggung agama, tapi menerima komentar yang mengompori atau mengancam saya karena saya ingin mereka membaca tulisan saya,” katanya.

Imam tersebut mengatakan bahwa jumlah orang yang percaya pernyataan dari para pemimpin negara telah turun drastis selama beberapa tahun terakhir karena dampak media sosial.

“Adalah penting bahwa Gereja mengajarkan orang bagaimana menggunakan Internet dengan sehat dan benar memilih, menganalisis, memberi komentar dan menilai berata berdasarkan ajaran Gereja,” kata Pastor Thanh.

Banyak netizen menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum untuk secara terbuka mengungkapkan pendapat di media sosial, tambahnya.

 

Paus Fransiskus: Ketakutan adalah dosa ketika menolak migran

Sel, 16/01/2018 - 09:51

Takut dan khawatir dengan dampak migrasi bukanlah dosa, kata Paus Fransiskus, namun adalah dosa ketika membiarkan ketakutan tersebut menyebabkan penolakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

“Dosa adalah membiarkan ketakutan ini menentukan tanggapan kita, membatasi pilihan kita, untuk berkompromi dengan rasa hormat dan kemurahan hati, untuk memberi permusuhan dan penolakan,” kata Sri Paus pada 14 Januari, saat homili  dalam Misa memperingati Hari Migran dan Pengungsi Sedunia.

Sementara rasa takut adalah reaksi alami manusia, demikian  Bapa Suci.  “Dosa adalah menolak bertemu dengan orang  lain, yang berbeda, yang bertetangga, padahal ini adalah kesempatan istimewa untuk bertemu dengan Tuhan.”

Ribuan migran dan pengungsi sekarang tinggal di Roma, dan berasal dari lebih dari 60 negara, bergabung dengan Paus Fransiskus dan  kardinal, uskup dan imam untuk Misa di Basilika Santo Petrus.

Sementara peduli terhadap migran dan pengungsi menjadi prioritas Paus Fransiskus,  Hari Dunia untuk Migran dan Pengungsi menjadi perayaan tahunan Gereja Katolik selama lebih dari 100 tahun. St. Pius X memulai perayaan itu  tahun 1914.

Setelah doa  Angelus di Lapangan Santo Petrus usai Misa, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa “demi  alasan pastoral”, tanggal perayaan tahunan dipindahkan ke hari Minggu kedua  September. Hari Migran dan Pengungsi Sedunia berikutnya,  akan berlangsung pada 8 September 2019.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperkirakan 258 juta orang tinggal di luar negara kelahiran mereka. Jumlah tersebut mencakup 26 juta pengungsi dan pencari suaka, yang terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka karena perang atau penganiayaan.

Bagi orang-orang di negara tuan rumah, kata Sri Paus, ini berarti menyambut pendatang baru, membuka dirt “tanpa mengurangi keanekaragaman mereka,” dan mengenali potensi mereka.

 

FPI Protes Pemblokiran Akun Facebook

Sen, 15/01/2018 - 17:07

Beberapa kelompok Islam garis keras yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi protes menentang pemblokiran sejumlah akun Facebook yang digunakan untuk menyebarkan ideologi mereka.

Menurut FPI, sekitar 70 akun Facebook termasuk Laskar Pembela Islam dan Save Ulama sera sejumlah akun pribadi telah diblokir.

Slamet Maarif, juru bicara FPI dan juga ketua Alumni 212, mengatakan kepada ucanews.com di sela-sela aksi protes 12 Januari lalu bahwa mereka sudah menyampaikan keluhan kepada Facebook Indonesia sjeik sebulan yang lalu namun tidak ada tanggapan.

Ia mengatakan sejumlah akun Facebook termasuk akun miliknya diblokir meskipun kontennya mengajak umat Muslim untuk shalat.

Sekitar 500 anggota kelompok Islam garis keras ikut dalam aksi protes yang digelar di depan Capital Place,  Jakarta Selatan dimana kantor Facebook Indonesia berada disana.

Al-Athos, koordinator aksi, meminta para petinggi Facebook Indonesia untuk menjelaskan kriteria pemblokiran akun-akun tersebut.

Ia mengklaim bahwa akun-akun itu diblokir sebelum dan setelah reuni 212 yang digelar pada 2 Desember lalu. Pertemuan ini diadakan untuk memperingati satu tahun aksi massa menentang mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Egi Sudjana, seorang aktivis dan pengacara beragama Islam, menuduh Facebook melakukan diskriminasi.

Namun, ia menduga bahwa pemblokiran akun-akun tersebut terkait dengan Badan Siber dan Sandi Negara yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada Mei tahun lalu.

Menanggapi aksi protes itu, Facebook mengatakan bahwa perusahaan ingin agar orang merasa aman dan nyaman saat memposting sesuatu di media sosial itu.

“Kami membolehkan orang menggunakan Facebook untuk mengeluarkan ide-ide dan memunculkan kesadaran akan isu-isu penting, tapi kami akan menghapus konten yang melanggar standar komunitas kami,” kata seorang juru bicara perusahaan itu.

Ia menambahkan bahwa Facebook melarang organisasi dan individu untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan.

Menurut data  Facebook, hingga tahun   2017, para pengguna media sosial tersebut  di  Indonesia mencapai 115 juta.

Sri Lanka Larang Hewan Kurban

Sen, 15/01/2018 - 16:17

Sri Lanka akan melarang segala bentuk ritual kurban yang dilakukan pada perayaan keagamaan Hindu setelah mendapat desakan dari sejumlah aktivis perlindungan binatang.

Beberapa hewan yang dikurbankan antara lain kambing, ayam dan sapi. Biasanya binatang-binatang ini dibiarkan mati kehabisan darah.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa sebuah rancangan undang-undang (RUU) akan dibuat untuk menghapus praktek lama tersebut.

Sebelumnya sejumlah aktivis menyampaikan permintaan larangan hewan kurban kepada Presiden Maithripala Sirisena. Mereka juga meraih kemenangan di sejumlah pengadilan, termasuk larangan hewan kurban di Chilaw bagian barat laut tahun 2013.

Tahun lalu, Pengadilan Tinggi Jaffna melarang segala bentuk hewan kurban.

Masyarakat memberikan hewan kurban kepada para dewa Hindu ketika mereka tengah meminta campur tangan ilahi untuk berbagai tujuan seperti menghukum musuh dan lulus ujian.

Saat upacara kurban berlangsung, laki-laki menyembelih hewan kurban – biasanya kambing atau ayam – dengan sebuah pedang di hadapan perempuan, anak-anak dan umat beragama lain.

Sharmini Ratnayake, sekretaris Perhimpunan Perlindungan Binatang Sri Lanka dan Lembaga Kesejahteraan Binatang, mengatakan tekanan akan terus diberikan kepada pemerintah agar sebuah undang-undang disahkan.

Lebih dari 300 biksu telah menyampaikan sebuah petisi untuk pemerintah. Petisi ini juga berisi 750.000 tandatangan dari mereka yang menentang praktek hewan kurban.

Para pejabat departemen agama pun mengatakan sebuah naskah akademik akan dikeluarkan untuk diskusi publik sebelum RUU dibuat.

Perwakilan umat Buddha dan Hindu akan terlibat dalam proses pembuatan RUU.

Bagi Niroshan Kodikara yang telah berjanji akan melakukan ritual kurban di sebuah kuil Hindu, penyembelihan hewan kurban sudah menjadi tradisi agama selama berabad-abad.

Ia mengatakan umat Islam mengurbankan ternak di rumah saat perayaan ibadah Haji.

Di India tidak ada larangan tentang ritual hewan kurban.

Namun ternak tidak dikurbankan karena umat Hindu menganggap mereka suci.

Agustus lalu, Mahkamah Agung di India mengkonfirmasi bahwa tradisi hewan kurban masih sah termasuk untuk perayaan Bakrid bagi umat Islam dan ritual Hindu.

Pengadilan Sepakat Putuskan Hukuman Mati Bagi Mary Jane  

Sen, 15/01/2018 - 16:01

Pengadilan di Manila memutuskan bahwa seorang wanita Filipina yang divonis hukuman mati di Indonesia tidak dapat memberikan kesaksian terhadap perekrut yang dituduhkan di luar pengadilan di Filipina.

Keputusan tersebut telah  dijatuhkan bulan lalu, namun baru dipublikasikan ke media pekan lalu itu dinilai membahayakan kehidupan Mary Jane Veloso, yang terbukti melakukan perdagangan narkoba di Indonesia tahun 2010.

Indonesia memberikan kesempatan kepada Veloso yang seharusnya  dieksekusi pada  April 2015 untuk mengizinkannya bersaksi tentang  perekrutnya yang dituduhkan terkait perdagangan manusia dan tuntutan perekrutan ilegal di Filipina. Dia mengaku telah ditipu dalam perdagangan heroin.

Kesaksian Veloso dalam kasus ini sangat penting untuk penuntutan.

Namun, perekrut yang diduga – Maria Cristina Sergio dan Julius Lacanilao – meyakinkan Pengadilan Banding Filipina untuk melarang hakim Filipina Anarica Castillo-Reyes pergi ke Indonesia untuk mengambil keputusan tersebut.

Veloso seharusnya memberi pernyataan bulan ini di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, di mana dia ditahan.

Dalam putusannya, pengadilan pemohon di Filipina mengatakan bahwa mengizinkan pernyataan tanpa kehadiran Sergio dan Lacanilao “melanggar” hak mereka untuk menghadapi Veloso secara langsung.

Juga dicatat bahwa “umumnya, pemeriksaan saksi harus dilakukan secara lisan di depan hakim di pengadilan terbuka” agar hakim dapat menguji kredibilitas saksi.

Pengadilan mengatakan bahwa “tidak lupa akan nasib menyedihkan dan tidak beruntung yang menimpa” Veloso, namun menambahkan bahwa keadaan dalam kasus Sergio dan Lacanilao menuntut penerapan peraturan pengadilan.

Pengadilan menambahkan bahwa, “tugas pertama dan mendasar dari pengadilan adalah menerapkan hukum.”

Pengacara Veloso menyatakan kekecewaannya, dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan “membuat frustasi dan ironis.”

Edre Olalia dari National Union of Peoples ‘Lawyers mengatakan apa yang diminta tim hukum Veloso adalah agar dia menceritakan keseluruhan ceritanya dan dengan jaminan prosesnya yang masih utuh.

“Tidak ada hak fundamental yang dilanggar jika (Veloso) diizinkan untuk menjawab interogasi tertulis karena terdakwa melalui nasihat mereka akan hadir saat pernyataannya diambil,” kata Olalia.

“Biarkan dia berbicara dan biarkan ceritanya berdiri sendiri,” kata pengacara itu.

 

Para Aktivis Politik Tuntut Keadilan di Hong Kong

Sen, 15/01/2018 - 15:25

Tiga orang pelopor gerakan pendudukan dan enam pemimpin demonstran hadir di Pengadilan Magistrates West Kowloon pada 9 Januari untuk pra-persidangan.

Ketiganya bersama–sama menghadapi tuduhan menghasut orang lain yang menyebabkan gangguan ketertiban umum tahun 2014 salah satu di antara tiga tuduhan.

Mereka adalah Benny Tai Yiu-ting, profesor hukum di Universitas Hong Kong; Chan Kin-man, Asosiasi Professor Sosiologi di Universitas Hong Kong China; dan Pendeta Chu Yiu-ming dari Gereja Baptis Hong Kong.

Terdakwa lainnya adalah anggota dewan Tanya Chan dan Bottle Shiu Ka-chun; mantan pemimpin mahasiswa Tommy Cheung Sau-yin dan Eason Chung; Raphael Wong Ho-ming, wakil ketua Liga Demokrat Sosial; dan Lee Wing-tat, anggota komite Pusat  Partai Demokrat.

Kasus ini ditunda hingga 13 Februari.

Mereka semua dinyatakan bersalah tapi Lee didakwa menghasut orang lain yang menyebabkan keresahan publik. Tuduhan lainnya adalah persekongkolan yang menyebabkan keresahan publik dan hasutan untuk melakukan gangguan publik.

Tai mengatakan kepada ucanews.com pada 10 Januari bahwa sulit untuk berharap banyak pada putusan pengadilan.

“Itu tergantung pada seberapa banyak pengadilan bersedia melindungi peraturan hukum di Hong Kong pada saat ini,” katanya.

“Pemerintah Hong Kong akan terus menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat untuk menekan oposisi.”

Januari mungkin akan menjadi bulan sulit bagi para pemimpin dan aktivis pro-demokrasi. Media memperkirakan empat sampai enam pengadilan untuk mengadili sekitar 40 terdakwa.

Hasil pengadilan banding pada 16 Januari tiga orang dari kelompok mahasiswa Scholarism dan federasi pelajar Hong Kong dan 13 demonstran pro-demokrasi akan menjadi titik fokus.

Mantan aktivis mahasiswa tersebut adalah Joshua Wong Chi-fung, sekretaris jenderal partai Demosisto pro-demokrasi; Alex Chow Yong-kang, mantan sekretaris jenderal Federasi Mahasiswa Hong Kong; dan Nathan Law Kwun-chung, seorang mantan anggota dewan.

Mereka divonis melakukan pertemuan tidak sah di sebuah alun-alun di dekat markas besar pemerintah tahun 2014, yang mengatur gerakan untuk menduduki.

Mereka dijatuhi hukuman sosial atau masa percobaan tahun  2016, namun menteri Kehakiman Rimsky Yuen Kwok-keung mengajukan banding atas putusan tersebut dan mereka dipenjara selama enam sampai delapan bulan.

Demikian pula, 13 demonstran tersebut dinyatakan bersalah atas pertemuan tidak sah setelah melakukan demonstrasi menentang rencana pembangunan kota baru pemerintah Hong Kong di Wilayah Baru timur laut tahun 2014.

Setelah dijatuhi hukuman sosial hingga 80 sampai 150 jam, Departemen Kehakiman mengajukan banding atas putusan tersebut, mengakibatkan mereka dipenjara selama delapan hinge 13 bulan.

Jackie Hung, anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik Hong Kong, mengatakan kepada ucanews.com: “Pemerintah Hong Kong dan menteri Kehakiman mencengkeram para pemuda dan tidak membiarkan mereka pergi dengan mengancam mereka.”

Seorang pengamat mengklaim bahwa pemerintah menggunakan pengadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengkriminalisasi gerakan demokrasi.

Shiu, salah satu terdakwa pada 9 Januari, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah di bawah pemerintahan otoriter menggunakan alasan keadilan untuk mengintimidasi.

“Dalam kasus pemuda tersebut, pemerintah terus menuntut mereka sampai dipenjara,” katanya.

Pada Desember 2017, Rimsky Yuen mengundurkan diri dan Teresa Cheng Yeuk-wah mengambil alih pada Januari, namun Shiu percaya bahwa pemerintah tidak akan membuat perubahan besar.

“Di bawah pemerintahan otoriter, saya tidak memiliki harapan dari Menteri Kehakiman yang baru. Siapa pun yang mengambil alih kekuasaan, dia harus mengikuti partai yang berkuasa,” katanya.

“Pemerintah Hong Kong mengadopsi pemerintahan otoriter karena ada tekanan dari China. Presiden China Xi Jinping menerapkan peraturan otoriter untuk menangani pembangkang dengan undang-undang. Kalau itu kebijakan nasional, bisakah Hong Kong tidak mengikuti?”

Shiu mengakui harus ada perubahan di Hong Kong, tapi pertama-tama China perlu berubah.

Namun, dia tidak optimis. “Dalam keadaan seperti ini, mungkin butuh wake lama sebelum Hong Kong bisa keluar dari musim dingin.”

 

Pertama Kali, Uskup Marawi Kunjungi Katedral yang Hancur

Sen, 15/01/2018 - 14:45

Setelah gagal beberapa kali, Uskup Marawi Mgr Edwin de la Pena akhirnya mengunjungi gereja katedral yang hancur pada pekan ini atau tiga minggu setelah konflik yang berlangsung lima bulan di Kota Marawi, Filipina bagian selatan, berakhir.

Bersama beberapa orang yang mewakili kelompok Bantuan untuk Gereja yang Membutuhkan, prelatus itu memasuki pusat kota yang hancur serta reruntuhan gereja katedral ersebut pada 11 Januari lalu.

Ia menggambarkan kunjungan itu sebagai sesuatu yang “menyentuh hati” dan menyebut pengalaman ini sebagai “kunjungan yang sangat emosional.”

Saat memasuki bangunan yang hancur itu, Uskup Edwin berlutut di depan altar. Di altar inilah ia merayakan Misa selama 17 tahun.

Kemudian ia berdiri di depan patung Santa Perawan Maria yang dipenggal kepalanya oleh kelompok orang bersenjata yang terinspirasi oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kelompok ini yang menyerang kota itu pada 23 Mei tahun lalu.

Pada dinding di atas altar terdapat sebuah gambar Yesus yang disalib. Gambar ini juga dirusak oleh kelompok bersenjata itu, tapi tentara pemerintah sudah memperbaikinya.

Sebagian besar Kota Marawi masih tertutup bagi warga sipil. Banyak warga sipil masih tinggal di tempat penampungan sementara dan pusat evakuasi di sejumlah kota dan desa sekitarnya.

“Begitu banyak kenangan,” kata Uskup Edwin.

“Dulu kami yang membangun gereja katedral ini. Kini semuanya hancur, bahkan pepohonan yang kami tanam dipenuhi peluru,” lanjutnya.

Setelah berdoa di dalam gereja katedral, ia menemui sejumlah relawan, beberapa di antaranya Muslim. Ia juga menjumpai sejumlah karyawan kantor aksi sosial keuskupan.

Para pemimpin Gereja Katolik di Kota Marawi telah mengingatkan bahwa kelompok orang bersenjata masih berkeliaran di desa-desa di wilayah itu untuk mencari anggota baru.

“Kota ini adalah lahan subur bagi perekrutan teroris,” kata Reynaldo Barnido, direktur eksekutif Duyog Marawi, sebuah program bantuan Gereja.

Ia pun mengaku menerima laporan yang mengatakan bahwa beberapa keluarga di luar kota itu ditawari sekitar 1.000 dolar AS dan ternak jika mereka mau bergabung dalam “sesi perekrutan” kelompok teroris.

“(Mereka) mengindoktrinasi anak-anak dan remaja dengan interpretasi Islam yang ekstrim dan akhirnya melatih mereka tentang perang militer,” katanya.

Meski prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, Uskup Edwin berharap agar masyarakat bersedia membantu membangun kembali gereja katedral itu.

“Saya sangat berharap masyarakat akan membantu kami membangun kembali … tapi prioritas saya bukan membangun melainkan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sesuai kunjungan, ia mengaku tidak tahu bagaimana memulai kembali dengan segala kerusakan itu.

“Namun seperti yang saya sampaikan kepada Anda, saya tahu ada hari esok yang lebih cerah karena di hadapan saya saat ini adalah masa depan Marawi,” katanya dalam sambutan di hadapan para relawan.

Ia mengatakan setelah konflik yang mengungsikan sekitar 400.000 orang dan menewaskan lebih dari 1.000 orang, “baik umat Kristiani dan Islam sadar bahwa mereka saling membutuhkan untuk melangkah maju.”

Halaman