UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 15 mnt 31 dtk yang lalu

Uskup Sambut Baik Hukuman Mati untuk Pembunuh Buruh Migran Filipina

Kam, 05/04/2018 - 12:04

Ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Filipina menyambut baik putusan sebuah pengadilan di Kuwait untuk menghukum mati majikan dari seorang buruh migran Filipina yang menjadi korban pembunuhan.

Uskup Ruperto Santos menyebut putusan itu sebagai “berita yang sangat menghibur dan memberi semangat.”

“Kita di sini melihat keseriusan dan ketulusan hati Kuwait untuk memberikan keadilan kepada (Joanna Demafelis) dan untuk melindungi kesejahteraan para buruh migran kami di sana,” kata prelatus itu.

Sebuah pengadilan di Kuwait menjatuhkan hukuman gantung – tanpa kehadiran terdakwa – kepada seorang pria asal Libanon dan isterinya yang berasal dari Suriah karena membunuh Demafelis.

Demafelis menghilang pada September 2016. Jenazahnya ditemukan pada 6 Februari tahun ini di dalam sebuah mesin pendingin di sebuah apartemen kosong di Kuwait.

Kedua majikan asisten rumah tangga itu – Nader Essam Assaf dan Mona Hassoun – meninggalkan Kuwait setelah jenazah Demafelis ditemukan. Pencarian terhadap keduanya pun akhirnya dilakukan oleh Interpol.

Pemerintah Filipina menyambut baik hukuman mati tersebut. Namun pemerintah Filipina menegaskan bahwa hukuman itu berdampak kecil terhadap sebuah larangan tentang pengiriman buruh migran Filipina ke negara itu.

Penemuan jenazah Demafelis membuat gerah Presiden Rodrigo Duterte yang memerintahkan larangan itu.

Larangan itu tetap berlaku, kata Wakil Sekretaris Eksekutif Senior Presiden Menardo Guevarra.

Ia mengatakan hukuman tersebut bukan syarat untuk membatalkan larangan itu.

Pencabutan larangan itu tergantung pada sebuah kesepakatan yang tengah dinegosiasikan oleh Filipina dan Kuwait untuk menjamin perlindungan buruh migran Filipina.

Uskup Santos mengatakan para uskup akan mendukung pemerintah jika pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan itu.

Ia mengatakan dengan “kolaborasi” kedua negara itu “untuk mempromosikan hak dan martabat” dan dengan menandatangani sebuah kesepakatan “kita akan mendukung pencabutan sebagian dari larangan tentang pengiriman buruh migran Filipina.”

Namun Menteri Tenaga Kerja Silvestre Bello III mengatakan rancangan akhir usulan kesepakatan dan rekomendasi untuk perlindungan buruh migran Filipina telah diserahkan kepada Presiden Duterte untuk dimintai persetujuan.

Ia menambahkan bahwa beberapa pasal yang ada dalam kesepakatan itu antara lain menghentikan penyimpanan paspor buruh migran Filipina oleh majikan asal Kuwait, memperhatikan kontrak kerja, menjamin pembayaran upah minimal 400 dolar AS melalui bank dan tidak ada penyitaan telepon seluler dan alat komunikasi lainnya.

Sebelum ada larangan itu, Kuwait merupakan negara tujuan utama bagi buruh migran Filipina. Sekitar 250.000 warga Filipina bekerja di sana.

Menurut Bank Sentral Filipina, sejak Januari hingga November tahun lalu pengiriman uang dari buruh migran Filipina yang bekerja di Kuwait mencapai 735 juta dolar AS.

 

Meski Ada Spekulasi, Tidak Ada Kesepakatan Vatikan-Cina Dalam Waktu Dekat

Kam, 05/04/2018 - 11:25

Spekulasi bahwa perjanjian Cina-Vatikan tentang pengangkatan uskup dan masalah pelik lainnya akan tercapai pada  Maret  tidak terbukti.

Juru bicara Vatikan pada malam Kamis Putih mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang akan segera terjadi.

Kekhawatiran Gereja Katolik ‘bawah tanah’ di Cina akan berada di bawah kendali negara telah sedikit berkurang, tetapi perundingan antara Vatikan dan Beijing belum ditangguhkan atau dibatalkan, hanya ditunda sampai setidaknya Juni.

Gereja bawah tanah telah menolak bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang didukung pemerintah terkait dengan apa yang dikenal sebagai Gereja ‘terbuka’.

Surat kabar harian Italia Corriere Della Sera melaporkan pada 19 Februari bahwa Paus Fransiskus telah menyatakan kesediaannya  menandatangani perjanjian itu.

Pada 28 Maret, Guo Jincai, sekjen  Konferensi  Waligereja  Cina, dilaporkan telah mengatakan sebuah kesepakatan akan segera tercapai.

Namun, dia menambahkan bahwa waktu yang tepat tergantung pada detail dan masalah teknis.

Guo mengatakan bahwa begitu juga berurusan dengan penunjukan uskup, dia berharap bahwa kesepakatan antara Vatikan dan pemerintah Cina akan  mengurangi kesalahpahaman di masa depan.

Wang Meixiu, seorang akademisi yang berbasis di Beijing yang meneliti Katolisisme di Cina, mengatakan perlu ada penyelesaian masalah-masalah luar biasa yang melibatkan tujuh “uskup yang tidak diakui.”

Ada spekulasi bahwa Paus dapat menggunakan wewenangnya  memberikan “pengampunan” dalam beberapa kasus kepada para uskup yang sebelumnya ditahbiskan tanpa persetujuan Vatikan.

Wang juga menekankan bahwa penting apakah Takhta Suci hanya sekedar mengakui para uskup yang tidak sah itu  atau mengakui dan memberi mereka kekuasaan  memimpin sebuah keuskupan.

Pada 28 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang menyatakan bahwa Cina memiliki niat tulus ingin meningkatkan hubungan dengan Vatikan.

Seorang pejabat senior Vatikan mengatakan kepada Reuters pada hari berikutnya bahwa Takhta Suci tidak tahu kapan delegasi Tiongkok akan tiba di Roma.

Gereja Katolik terus mengakui Taiwan, yang memiliki misi diplomatik dengan Takhta Suci.

Juru bicara Taiwan Andrew Lee pada akhir Maret mengatakan misi diplomatik akan dipertahankan.

Tidak ada hubungan diplomatik resmi antara Cina daratan dan Takhta Suci sejak 1951.

Masih belum terlihat apakah pembicaraan yang sedang berlangsung antara Vatikan dan Beijing,  Gereja Katolik memberikan pengakuan diplomatik kepada Cina daratan.

Tidak ada tanda baik

Beberapa umat Katolik dari  Gereja terbuka dan Gereja bawah tanah percaya kegagalan  mencapai kesepakatan sejauh ini mungkin terkait dengan Uskup Guo Xijin dari Gereja bawah tanah yang ditahan beberapa saat oleh otoritas Cina.

Dia menolak bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina.

Semua uskup yang diakui oleh pemerintah Cina harus menjadi anggota asosiasi.

Kesepakatan yang dinegosiasikan dapat mengarah pada Vatikan yang mengakui tujuh uskup yang tidak sah yang ditahbiskan di bawah naungan pemerintah Cina. Ada isu yang beredar bahwa kesepakatan itu akan memberi Vatikan pernyataan akhir tentang pengangkatan uskup.

Pastor Joseph dari Gereja bawah tanah di Cina utara percaya kesepakatan yang dinegosiasikan bisa mengorbankan umat Gereja bawah tanah.

Dia yakin perjanjian itu akan ditandatangani, akan menjadi  lebih baik. “Melalui tawar-menawar, perjanjian akan lebih matang dan bermanfaat bagi Gereja,” katanya.

Tetapi Pastor Joseph mengatakan kepada ucanews.com dia tidak yakin bahwa Cina akan menandatangani perjanjian bahkan jika Vatikan terus berkompromi.

 

Sembilan Umat Hindu Berdoa di Katedral Goa pada Jumat Agung

Kam, 05/04/2018 - 09:00

Sembilan umat Hindu berkumpul di  Katedral Se yang dibangun abad ke-17 di Goa Tua dan membacakan doa dari kitab suci Hindu kuno untuk memberikan penghormatan kepada Yesus Kristus pada Jumat Agung, ketika umat Katolik memperingati wafatnya di kayu salib.

Lima wanita dan empat pria menyanyikan syair dari naskah kuno Narayana Upanishad dari tulisan Hindu yang mengakui superioritas Tuhan Yesus. Teks itu menekankan kesatuan semua dewa dan ajaran sebagai cara mencapai keselamatan.

Kesembilannya  adalah anggota kelompok Swadhyay Parivar (kelompok belajar mandiri) yang didirikan tahun 1954 oleh Pandurang Sashtri Athavale (1920-2003), seorang revolusioner sosial dan filsuf. Kelompok ini menjadi pelopor gerakan perdamaian.

Di dalam katedral itu, mereka dengan tenang memberi hormat kepada Kristus yang menderita, jauh dari perhatian umat Katolik yang duduk di bangku-bangku gereja.

Setelah pembawaan doa lima menit di bagian belakang katedral, seorang anggota kelompok membacakan pesan singkat dari mimbar melalui sistem suara beberapa menit sebelum dimulainya ritual ibadat.

Selain memperkenalkan Jumat Agung sebagai hari yang penuh syukur, pesan itu mengakui pengorbanan tertinggi Kristus bagi umat manusia. Pesan itu juga menyoroti pengorbanan yang Kristus alami untuk menghilangkan penderitaan umat manusia, menggambar paralel dengan keyakinan dan karya-karya Athavale, yang berfokus pada kesejahteraan umat manusia.

“Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang tertinggi berusaha membebaskan umat manusia dari duka cita,” demikian bunyi pesan itu.

Seorang anggota terkemuka di Goa, yang meminta namanya tidak disebutkan karena kebijakan kelompok itu tidak untuk mencari publisitas, mengatakan bahwa ajaran Athawale didasarkan pada kitab suci Hindu, Bhagavad Gita (nyanyian Tuhan).

“Pembacaan slokas adalah cara kami memberikan namskar (salam) kepada Kristus,” katanya, menjelaskan bahwa mereka  tidak terkait dengan partai politik.

Edward Crasta, seorang umat paroki Goa Tua, mengatakan umat paroki harus menyambut gerakan ini dari saudara-saudari kita yang beragama Hindu, terutama ketika kelompok-kelompok pro-Hindu semakin menjadi fundamentalis “atas nama persaudaraan.”

Crasta mengatakan kelompok-kelompok seperti itu harus bersuara keras di saat-saat kekerasan anti-Kristen yang terus dirancang  oleh kelompok-kelompok Hindu garis keras.

Namun, juru bicara kelompok ini mengatakan perannya hanyalah pengabdian.

“Pekerjaan kami adalah menuju kesetiaan kepada Yang Mahakuasa. Ada orang lain yang melakukan pekerjaan menjadi vokal hanya untuk masalah-masalah umum,” katanya.

“Kami percaya bahwa pencipta alam semesta adalah satu dan sama, dan kami adalah saudara dan saudari. Kami berharap  mencapai persaudaraan ilahi tanpa konversi.”

Kepala paroki  Pastor Alfred Vaz juga menyambut baik gerakan itu. Pada Jumat Agung, “Sungguh bermakna di saat saudara-saudari kita yang berbeda agama datang bersama untuk berdoa. Saudara-saudari kita yang beragama Hindu yang bersama kita dalam doa hanya menegaskan bahwa Kristus adalah milik semua orang,” katanya.

 

Sejumlah Gereja Diserang di India

Rab, 04/04/2018 - 20:57

Dua patung Maria dirusak di Negara Bagian Odisha, India. Selain itu, sakristi dan toko milik Paroki St. Thomas di Salangabahal yang dilayani Keuskupan Rourkela dibakar.

Pemerintah Distrik Sundergarh telah mengerahkan aparat polisi bersenjata ke wilayah tersebut karena sensitivitas agama dari kedua insiden yang terjadi pada Minggu (1/4) itu, kata Inspektur Polisi Bijay Kumar Singh.

Negara bagian di India bagian timur itu mengalami kekerasan anti-Kristen sejak satu dekade lalu. Lebih dari 100 orang tewas.

Kini umat Kristiani khawatir jika serangan akan terjadi saat Natal nanti, meskipun perayaan Paskah lalu berjalan dengan damai.

Umat Kristiani tidak mengaitkan kedua serangan tersebut dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal. “Kami tidak punya petunjuk siapa dibalik serangan-serangan itu,” kata Uskup Rourkela Mgr Kishore Kumar Kujur kepada ucanews.com, Selasa (3/4).

Polisi belum mengidentifikasi para pelaku kedua serangan itu, kata Singh. Namun penyelidikan tengah berlangsung, dan polisi berharap akan segera menangkap para pelakunya.

Kedua serangan itu terjadi dalam radius tujuh kilometer.

Sebuah patung Maria dari Paroki St. Thomas dipindah dan dibuang ke sungai yang terletak tidak jauh dari gereja paroki, kata Pastor Petrus Joseph Barwa. Sementara itu, sebuah patung kanak-kanak Yesus dihancurkan.

Paroki yang memiliki 6.000 umat Katolik itu “tidak pernah memiliki sejarah tentang perpecahan antar-warga” selama 46 tahun ini. “Kami hidup damai dan merayakan perayaan semua agama,” katanya kepada ucanews.com.

Pastor Bipin Kishore Majhi dari Paroki Bihabandh mengatakan umat Katolik yang tidur setelah merayakan Minggu Paskah terbangun karena ada keributan dan melihat sebuah toko paroki gereja itu terbakar.

Api segera menyebar ke sakristi dan menghancurkan jubah dan benda-benda lainnya, kata imam dari paroki yang berusia 18 bulan itu.

Sebuah patung Maria yang terletak dekat gereja itu kemudian ditemukan dalam keadaan hancur.

Wilayah itu mengalami serangan serupa pada 4 Maret ketika sekelompk orang tak dikenal merusak Gua Maria Dikandung Tanpa Noda milik Paroki Aligonda di Distrik Gajapati yang dilayani oleh Keuskupan Berhampur. Polisi belum menangkap satu orang pun.

Pejabat Gereja menuduh negara bagian yang dipimpin oleh sebuah koalisi sejumlah partai pro-Hindu bersikap apatis dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Mereka juga menyinggung soal proses penegakan keadilan yang lamban bagi para korban kerusuhan meskipun sudah melewati satu dekade.

Kerusuhan yang terjadi pada 2008 menewaskan 101 umat Kristiani. Lebih dari 600 desa diserang dan 6.500 rumah diluluhlantakkan dan dibakar. Akibatnya, 54.000 orang mengungsi. Beberapa wanita termasuk seorang biarawati diperkosa.

Kekerasan itu juga menghancurkan 395 tempat ibadah Kristiani.

Kerusuhan anti-Kristen terburuk dalam sejarah India mulai terjadi di Distrik Kandhamal setelah pemimpin Hindu, Swami Laxmananada, ditembak mati pada 23 Agustus 2008 bersama tiga orang lainnya.

 

Sejumlah Uskup di Filipina Dukung Kelanjutan Pembicaraan Damai

Rab, 04/04/2018 - 16:03

Sejumlah uskup Katolik dan Protestan di Filipina mendukung desakan anggota parlemen agar pemerintah melanjutkan negosiasi damai dengan pemberontak komunis.

Menjelang Pekan Suci, 61 anggota parlemen menandatangani sebuah resolusi yang meminta Presiden Rodrigo Duterte untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Front Demokrasi Nasional.

Resolusi itu juga mendesak presiden agar merampungkan kesepakatan komprehensif pemerintah terkait reformasi sosial, ekonomi dan politik dengan pemberontak.

Kesepakatan tersebut menyelesaikan berbagai isu reformasi agraria dan industrialisasi nasional.

“Melanjutkan pembicaraan damai akan memberi manfaat kepada masyarakat Filipina yang sebagian besar adalah petani dan buruh miskin,” demikian bunyi resolusi itu.

Dewan Gereja-Gereja Evangelisasi Filipina memuji anggota parlemen dan mengatakan: “Perdamaian yang adil dan tahan lama tidak bisa dicapai melalui senjata.”

Uskup Noel Pantoja, direktur nasional Dewan Gereja-Gereja Evangelisasi Filipina, meminta baik pemerintah dan pemberontak untuk mencari “cara yang layak untuk menyelesaikan kebuntuan saat ini.”

Sementara itu, Uskup Emeritus Kalookan Mgr Deogracias Iniquez menantang Presiden Duterte untuk mengejewantahkan pesan Paskah-nya dan “memperbaiki perbuatannya demi perdamaian.”

Ia mengatakan Presiden Duterte “hendaknya mengubah caranya dan menemukan jalan menuju perdamaian.”

Dalam pesan Minggu Paskah, Presiden Duterte mengajak masyarakat Filipina untuk “menanamkan kerendahan hati dan pengampunan dalam hati kita.” Menurutnya, hal ini akan membebaskan mereka “dari belenggu kebencian dan keserakahan.”

Uskup San Jose Mgr Robert Mallari merasa optimis bahwa pemerintah dan pemberontak akan “menemukan lebih banyak alasan untuk berbicara daripada mengobarkan perang.”

“Kami optimis, cepat atau lambat kedua pihak akan saling mendengarkan,” kata prelatus itu.

Presiden Duterte mengakhiri negosiasi damai pada November lalu sebagai tanggapan atas serangan pemberontak terhadap pasukan pemerintah.

Desember lalu, Presiden Duterte menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan Partai Komunis Filipina dan pasukan bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru, sebagai organisasi teroris.

Kepala tim negosiator pemberontak, Fidel Agcaoili, mengatakan mereka terbuka terhadap kemungkinan kelanjutan pembicaraan damai “tanpa prasyarat apa pun.”

 

Malaysia Loloskan RUU Anti-Berita Hoaks

Rab, 04/04/2018 - 13:31

Pemerintah Malaysia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak yang terkena skandal,  telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mereka yang mengkritik pemerintahannya, terutama di media sosial.

RUU Anti-Berita Hoaks 2018, yang dibahas di parlemen pada 2 April disetujui 123 anggota parlemen, termasuk 11 dari kubu oposisi, sementara 64 suara menolak.

Pemerintah, yang terguncang oleh serangkaian skandal, telah menuduh politisi oposisi menyebarkan dugaan korupsi tersebut untuk memenangkan pemilu dan pemerintah memperingatkan bahwa setiap berita yang belum disensor  oleh pemerintah adalah hoaks.

Anggota parlemen dari Partai Islam Pan-Malaysia, yang lebih dikenal sebagai PAS, yang berselisih dengan aliansi oposisi Pakatan Harapan, memilih mendukung RUU itu bersama dengan Barisan Nasional, koalisi pemerintah, untuk meloloskan RUU setelah beberapa amandemen.

Maksimum hukuman penjara yang sebelumnya 10 tahun direvisi  menjadi enam tahun. Denda yang diusulkan hingga 500.000 ringgit (US $ 128.000) dipertahankan. Istilah “secara sadar” menerbitkan berita palsu diubah menjadi “dengan jahat” untuk mendefinisikan suatu pelanggaran.

Kritik yang mucul menggambarkan ruang lingkup RUU itu terlalu luas dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Malaysia. Mereka juga khawatir akan disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat menjelang pemilu yang dijadwalkan pada Agustus tahun ini tetapi diharapkan akan dilakukan lebih cepat.

Pemerintah telah membantah klaim RUU itu akan digunakan untuk membungkam kritik, pemerintah bersikeras bahwa RUU itu disusun dengan tujuan menjaga kepentingan nasional serta  melindungi “korban berita hoaks.”

Undang-undang baru itu muncul di tengah skandal seputar dana negara 1MDB Malaysia dan hilangnya miliaran dolar, beberapa di antaranya diduga berakhir di rekening bank Najib.

Pada  Desember tahun lalu, Jaksa Agung AS Jeff Sessions menggambarkan skandal korupsi sebagai bentuk terburuk dari kleptokrasi, dan mengatakan Departemen Kehakiman sedang bekerja untuk memberikan keadilan kepada para korban.

DoJ pada Juni tahun lalu mengajukan beberapa tuntutan hukum untuk menyita lebih dari 1,7 miliar dolar AS aset yang diyakini telah dicuri dari dana negara yang dibentuk oleh Najib.

Jaksa mengatakan “pejabat yang diduga korup” dalam 1MDB dilaporkan menghabiskan US $ 200 juta untuk real estat di California Selatan dan New York, US $ 130 juta untuk karya seni, menginvestasikan US $ 100 juta di label musik Amerika dan US $ 265 juta untuk sebuah kapal pesiar.

“Secara total, pejabat 1MDB diduga mencuci lebih dari US $ 4,5 miliar dalam bentuk dana melalui jaringan transaksi rumit dengan perusahaan-perusahaan cangkang palsu dengan rekening bank di negara-negara lain mulai dari Swiss dan Singapura hingga Luksemburg dan Amerika Serikat,” kata jaksa

Otoritas  hukum AS menuduh bahwa US $ 681 juta dari dana yang disalahgunakan dari 1MDB dipindahkan ke akun “pejabat nomor 1 Malaysia,” yang oleh sumber-sumber AS dan Malaysia mengidentifikasi sebagai Najib.

Menteri yang bertanggung jawab atas urusan hukum, Azalina Othman, mengatakan bahwa dengan penerapan UU itu, sekarang hanya pengadilan yang dapat memutuskan identitas “Pejabat nomor 1 Malaysia ” (MO1).

Azalina mengatakan ini sebagai tanggapan atas pertanyaan dari seorang anggota parlemen oposisi yang menanyakan apakah pengakuan oleh seorang menteri  tahun 2016 bahwa “MO1” adalah Najib sekarang dianggap “berita palsu”.

Dia menolak untuk menguraikan lebih lanjut tentang masalah 1MDB dan deposito multi-miliar-ringgit ke rekening bank pribadi Najib, mengikuti keputusan oleh Ketua Parlemen Pandikar Amin.

Pandikar telah melarang diskusi tentang masalah ini di parlemen, karena kasus itu sedang beralngsung di pengadilan.

Najib telah mengklaim deposit $ 681 juta ke rekening bank pribadinya adalah sumbangan dari seorang anggota keluarga kerajaan Saudi.

DoJ telah mengklaim bahwa uang itu berasal dari 1MDB dan telah masuk ke rekening bank pribadi “MO1”.

Najib telah membantah melakukan kesalahan dan dibebaskan dari pelanggaran apa pun oleh jaksa agung Malaysia.

RUU baru itu akan di bawa ke senat, yang berlangsung hingga 15 April, sebelum disahkan  sebagai Undang-undang.

 

Biarawati Katolik di India Angkat Martabat Perempuan di Kawasan Kumuh

Rab, 04/04/2018 - 13:02

Ketika anak-anak seusia dia belajar di sekolah dan bermain-main, Rukshana Asharf menikah pada usia 14 tahun.

Ashraf, 31,  mengatakan bahwa dia “mengalami seperti di  neraka” selama dekade pertama pernikahannya sampai dia bertemu dengan beberapa biarawati Katolik enam tahun lalu di Parsana Nagar, sebuah pemukiman bagi pekerja rumah tangga (PRT) di pinggiran Rajkot, Negara Bagian Gujarat,  India barat.

Pada tahun-tahun awal pernikahannya, Ashraf mengatakan dia berada di bawah tahanan rumah yang sesungguhnya.  “Saya tidak diizinkan keluar dari rumah dan keluarga suami saya tidak mengizinkan saya berbicara dengan tetangga,” kata ibu dua anak ini.

“Situasinya sangat menyedihkan bahkan  berbicara dengan saudara laki-laki dan ayah saya, saya memerlukan izin dari suami atau mertua saya, yang mengawasi semua kegiatan saya seolah-olah saya adalah pencuri atau penjahat.”

Situasi mulai berubah setelah Ashraf bertemu dengan beberapa biarawati Katolik, yang mengunjungi rumahnya  tahun 2006 sebagai bagian dari program pemberdayaan perempuan mereka.

Mereka menjelaskan kepadanya tentang perlunya kemandirian sehingga dia bisa melawan  beberapa pelecehan yang dapat dialami seorang wanita dalam sebuah keluarga.

“Awalnya saya takut tetapi secara bertahap mulai  memiliki  keberanian untuk mengikuti kata-kata mereka,” katanya.

Para Biarawati  dari suster – suster Devapriaya (saudara-saudari tercinta), sebuah kongregasi lokal yang didirikan oleh Uskup Emeritus Gregory Karotemprel dari Keuskupan Rajokot, bertujuan  membantu para wanita miskin memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan menawarkan pelatihan dan petunjuk  tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan.

Setelah lebih dari 10 tahun, Ashraf mengatakan dia mendapat banyak manfaat dalam hubungannya dengan para biarawati. “Hari ini saya sangat bahagia. Saya memutuskan sendiri apa yang ingin saya lakukan, daripada menerima pesanan dari orang lain, dan juga bisa  mengurus keluarga saya,” katanya.

Asharf mendapat penghasilan bulanan 3.000 rupee (US $ 50) dari pekerjaan sulaman yang ia pelajari dengan bantuan para biarawati tersebut.

Suaminya, yang bekerja sebagai sopir, tidak keberatan dengan pekerjaannya karena mendatangkan penghasilan tambahan. Mertuanya juga tidak mempermasalahkan karena “uang dari pekerjaan saya dipakai untuk kebutuhan semua yang ada di dalam rumah.

Asharf mengatakan dia menikmati kebebasan, pekerjaan dan rasa hormat dia dapatkan sekarang di dalam keluarga dan masyarakat.

Mgr Karotemprel, yang mendirikan kongregasi ini  tahun 1989, mengatakan para biarawati telah membantu “ribuan pekerja rumah tangga yang tak bersuara” seperti Asharf untuk menemukan “tempat dan nilai mereka dalam keluarga dan masyarakat mereka.”

Uskup berusia 84 tahun itu mengatakan ia mendirikan kongregasi ini untuk membantu perempuan miskin di sebuah keuskupan yang baru berkembang.

“Ribuan orang tinggal di daerah kumuh. Kami ingin membantu mereka,” kata Mgr  Karotemprel dari Ordo  Karmel Maria  Tak Bernoda (CMI).

Suster Grace Kollencherry, 47, yang telah menjadi bagian dari program pemberdayaan perempuan sejak dimulai  tahun 1998, mengatakan para biarawati menawarkan kelompok-kelompok swadaya dan kelas-kelas perempuan untuk pemberantasan kemiskinan, kebersihan dan penghasilan pendapatan.

“Kami berhasil menciptakan kesadaran di kalangan wanita  mengidentifikasi potensi mereka sehingga mereka dapat membantu meningkatkan kehidupan mereka dan juga keluarga mereka,” kata Suster Kollencherry.

Dalam 20 tahun terakhir, para Suster Devapriaya telah “mengubah kehidupan ribuan wanita miskin dan memperbaiki kondisi hidup mereka,” kata biarawati itu.

Salah seorang wanita, Rajeshwari Goswamy, mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia bekerja sebagai pembersih sekolah tetapi juga menjadi “pemimpin wanita” di daerah kumuh tempat dia tinggal.

Ibu dari dua anak berusia 32 tahun itu mengatakan para biarawati itu membuat perbedaan nyata dalam kehidupan wanita dengan membantu mereka memahami bahwa mereka bukan “hewan domestik” yang dikurung untuk pekerjaan rumah tangga.

“Para suster mengajarkan saya untuk membela hak kami dan mendekati pihak berwenang ketika hak kami ditolak,” kata Goswamy  kepada ucanews.com.

Uskup Rajkot Mgr Jose Chittooparambil mengatakan para biarawati berfokus pada pengembangan semua potensi orang di daerah mereka, terutama orang miskin. Mereka tidak mendiskriminasi siapapun berdasarkan agama mereka, katanya.

“Upaya Gereja telah membawa perubahan yang sangat positif bagi para wanita tetapi kita perlu melakukan lebih banyak untuk membuat semua orang lebih mandiri,” kata Uskup Chittooparambil.

 

Mgr Suharyo Sebut “Uang, Kekuasaan dan Gengsi” Sebagai  Ancaman Persatuan

Sel, 03/04/2018 - 19:23

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan dalam pesan Paskah yang disampaikannya pada Minggu (1/4) bahwa uang, kekuasaan dan gengsi menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.

“Banyak umat Katolik berusaha mengontak tokoh agama di wilayahnya, khususnya pimpinan agama Islam. Banyak sekali dilakukan, tidak untuk apa-apa, tapi untuk membangun persatuan yang sekarang ini rasanya tercabik-cabik oleh kepentingan sesaat: ingin kekuasaan, ingin uang, ingin gengsi,” katanya kepada wartawan seusai Misa Minggu Paskah di Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat.

“Tiga hal itu yang menurut saya amat sangat jahat dan bisa menjadi musuh bagi persatuan Indonesia: uang, kekuasaan dan gengsi,” lanjutnya.

Menurut prelatus itu, uang dibelanjakan untuk mendapatkan kekuasaan dan setelah mendapatkan kekuasaan, uang lagi yang dicari. “Akhirnya yang mau dicapai adalah gengsi, pencitraan diri yang tidak pernah memikirkan kenapa seseorang diberi kekuasaan, tetapi demi gengsi,” katanya.

Terkait dengan istilah tahun politik yang dipakai untuk menggambarkan tahun ini ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara serentak di 171 propinsi, kota dan kabupaten pada Juni nanti, Mgr Suharyo mengaku tidak setuju dan lebih memilih istilah tahun persatuan.

“Dengan menggunakan istilah tahun politik, kita merendahkan arti politik. Karena namanya tahun politik, yang terjadi hanya siapa yang mau jadi bupati, walikota, gubernur dan sebagainya. Hanya itu,” tegasnya.

“Dan apa yang mewarnai hari-hari ini? Suap, (operasi) tangkap tangan dan sebagainya. Apa itu artinya politik kah? … Saya sama sekali tidak setuju karena politik itu artinya positif. Politik artinya kalau pun harus mencapai kekuasaan, tapi kekuasaan dicapai dengan elegan. Dan ketika dicapai, dipakai untuk memastikan kebaikan bersama,’ katanya.

“Sudah berapa persen calon pemimpin daerah yang menjadi tersangka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)? Ada berapa yang tertangkap operasi tangkap tangan? Mengerikan,” lanjutnya.

Mgr Suharyo mengimbau agar nilai-nilai Pancasila diterjemahkan menjadi gagasan dan kemudian gerakan untuk menciptakan habitus baru.

“Kalau persatuan Indonesia itu diterjemahkan menjadi gerakan, orang tidak akan tergoda untuk menyebarkan kebencian demi mencapai kekuasaan. Tidak akan tega,” tegasnya.

KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sedikitnya enam calon kepala daerah yang diduga terlibat suap.

Salah satunya adalah Bupati Ngada Marianus Sae. Ia ditangkap pada 11 Februari karena diduga menerima suap dari kontraktor yang mengadakan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten itu sejak 2012 dan menggunakan uangnya untuk membiayai pencalonannya sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati sepakat dengan pesan Paskah yang disampaikan Mgr Suharyo.

“Saya sangat mendukung, dan (ini) harus menjadi sebuah konsep bersama untuk kita benar-benar katakan bahwa tahun ini merupakan tahun persatuan,” katanya kepada ucanews.com.

“Keterbelahan bangsa bukan angan saat ini, sudah sangat krusial,” lanjutnya.

Menurutnya, umat Katolik hendaknya keluar dari sekitar altar dan masuk ke pasar. “Artinya masuk pada masyarakat dengan dinamikanya, kebhinnekaannya, mengurus segala macam. Ini yang sangat penting saat ini,” katanya.

Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Hargo Mandirahardjo menyebut pesan Paskah Mgr Suharyo disampaikan pada saat yang tepat dan juga penuh makna.

“Beliau ingin mengingatkan seluruh anak bangsa. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Keutuhan di Indonesia harus lebih diutamakan daripada sekedar pemilihan. Itu nomor satu menurut saya,” katanya kepada ucanews.com.

“Beliau (juga) ingin mengingatkan moralitas bahwa seorang pemimpin harus menjaga integritas,” lanjutnya.

“Kita harus terus menerus dan tidak boleh capai untuk menyerukan ‘Ayo, kita bangun persatuan dan kesatuan kita.’ Kalau bukan kita, siapa lagi?” tanyanya.

Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Benny Kabur Harman, anggota DPR-RI yang mencalonkan diri sebagai gubernur NTT, meminta agar hal ini terus dilakukan.

“Jangan berhenti. Dan kalau bisa pasang orang-orang di desa-desa untuk monitor,” katanya.

 

Kebangkitan Paskah di Marawi Menyusul Perang

Sel, 03/04/2018 - 13:00

Penduduk yang kehilangan tempat tinggal di kota Marawi, Filipina Selatan, diperbolehkan kembali untuk mencari sisa-sisa dari   rumah mereka yang hancur dan untuk pertama kalinya pada Minggu Paskah, lima bulan setelah kota itu dibebaskan dari teroris bersenjata.

Kunjungan itu dilakukan setelah ribuan orang mengadakan aksi  protes pada Jumat Agung yang menuntut agar mereka diizinkan untuk setidaknya melihat dan berdoa di dalam kota yang hancur itu.

Marawi dibebaskan dari kelompok ISIS  bersenjata pada Oktober lalu setelah lima bulan bentrok di antara pasukan pemerintah dan para pemberontak teroris ISIS yang merebut kota itu pada  Mei.

Keluarga, banyak yang menangis, terlihat menggali puing-puing  rumah mereka yang rusak atau hancur dalam konflik, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan teroris.

Ini adalah pertama kalinya pihak berwenang mengizinkan sekitar 7.000 penduduk untuk memasuki bekas zona pertempuran utama.

Sekitar  400.000 orang, banyak yang masih tinggal di tempat penampungan sementara di pinggiran Marawi, terkena dampak  konflik tersebut.

Militer mengklaim bahwa mereka masih harus berurusan dengan 50 bom yang tidak meledak dari serangan udara militer dan peralatan peledak yang ditinggalkan oleh orang-orang bersenjata.

“Kami kekurangan peralatan untuk menjinakan bom-bom itu,” kata jurubicara militer Kolonel Romeo Brawner.

Pada Jumat Agung, tentara melarang warga, yang menggelar pawai protes bertajuk: “Mari kita kembali ke Ground Zero”.

Para pengunjuk rasa membawa spanduk, kartu identitas, dan plakat yang menuntut rehabilitasi segera kota dan penyelidikan terhadap krisis.

Jamalodin Basman Mohammad, juru bicara kelompok itu, mengatakan mereka hanya ingin mengadakan sholat Jumat bagi mereka yang tewas selama konflik.

Sultan Abdul Hamidullah Atar, salah satu penyelenggara aksi protes, mengatakan bahwa protes itu juga bertujuan  mengekspresikan sentimen mereka atas perlakuan terhadap warga yang terlantar.

Dia mengatakan pemerintah memberikan “kepercayaan dan harapan palsu” kepada orang-orang. “Sebagian besar merasa bahwa mereka telah dikhianati selama beberapa bulan terakhir,” kata Atar.

“Apakah ini tidak melanggar hak orang untuk kembali ke rumah mereka masing-masing?” ujarnya, seraya menambahkan, “Seruan  untuk kembali adalah  hak,” tambah Atar.

Pekan lalu, Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung Manila menyerukan  untuk menyumbangkan dana bagi  rehabilitasi kota yang berpenduduk mayoritas Muslim itu.

Pastor Reginald Malicdem, Pastor Kepala Paroki Katedral Manila, mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan oleh gereja-gereja di ibukota Filipina itu masa Prapaskah  akan disumbangkan kepada para korban.

“Ini adalah cara yang konkret untuk melakukan perbuatan baik dan menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia,” kata imam itu.

Pihak berwenang mengumumkan bahwa selama  sebulan ke depan mulai 1 April penduduk akan diizinkan mengunjungi dan mengumpulkan apa saja yang tersisa dari rumah mereka sebelum rehabilitasi kota dimulai pada Mei.

Militer Filipina sebelumnya mengidentifikasi setidaknya 24 desa di pusat kota sebagai “daerah terlarang karena masalah keamanan.”

Departemen kesejahteraan sosial pemerintah mengatakan bahwa dari 28.219 orang yang terlantar yang diizinkan untuk kembali ke rumah mereka sejak akhir konflik, hanya 20.668 yang telah kembali.

“Sudah saatnya warga melihat rumah mereka, menyelamatkan sisa harta benda mereka, dan membangun kembali rumah mereka,” kata Aida Ibrahim, koordinator Tindeg Ranao, sebuah organisasi keluarga  terlantar.

Organisasi warga lainnya telah memprotes rencana pemerintah yang dilaporkan  mendirikan sebuah kamp militer di kota itu.

“Rencana telah dibuat tanpa partisipasi kami,” demikian  pernyataan yang dirilis oleh kelompok Gerakan Multi-Sektoral Ranaw.

Rehabilitasi yang diusulkan kota itu “bukan hanya jumlah bangunannya” dan “bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi” karena kota “melambangkan rakyatnya,” tambah kelompok itu.

 

Uskup Vietnam Mengadakan Kunjungan Paskah Pertama ke Daerah Terpencil

Sel, 03/04/2018 - 09:48

Seorang uskup mengunjungi umat Katolik – yang  kebanyakan berasal dari etnis minoritas – di bagian pegunungan Vietnam barat laut pada triduum Paskah, kunjungan ini merupakan  pertama sejak agama Katolik diperkenalkan ke daerah itu seabad lalu.

Didampingi  oleh dua imam dan dua seminaris, Uskup Hung Hoa Mgr John Mary Vu Tat mengadakan  kunjungan pastoral ke sembilan paroki, sub-paroki dan stasi misi di provinsi Yen Bai pada 28 Maret hingga 1 April.

Uskup Tat, 74, merayakan Misa Kamis Putih dan membasuh kaki 12 orang Katolik di sebuah rumah keluarga di Distrik Mu Cang Chai. Sekitar 100 orang termasuk 10 orang yang berasal dari etnis Hmong menghadiri Misa tersebut.

Mu Cang Chai memiliki populasi sekitar 50.000 orang, 90 persen di antaranya adalah etnis Hmong yang bekerja sebagai petani.

Distrik ini terdiri dari 30 keluarga Katolik termasuk suku Hmong dan Kinh. Selama beberapa dekade pemerintah menganggap wilayah itu  sebagai wilayah  yang penduduknya tidak memiliki agama tetapi kini telah berubah.

“Kami sangat senang bahwa Uskup Tat merayakan pelayanan triduum suci bagi penduduk setempat. Ini adalah pertama kalinya seorang uskup mengunjungi kami, sejak komunitas Katolik setempat didirikan lebih dari 100 tahun  lalu,” kata Pastor Joseph Nguyen Trong Duong, yang bertanggung jawab memberikan layanan pastoral ke daerah itu, kepada ucanews.com.

Seorang pria lokal berusia 65 tahun mengatakan dia senang bahwa Uskup Tat membasuh kakinya pada saat Misa. “Melalui pengalaman ini saya merasakan kasih Allah bagi kami dan akan berusaha dengan tekun menghidupkan iman Katolik di daerah terpencil ini,” katanya.

Pria itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa keluarganya pindah ke daerah itu dari Provinsi Binh Thai sejauh 100 kilometer  tahun 1977 dan harus kembali daerah asalnya untuk menghadiri Misa pada Paskah dan Natal.

Selama Misa, Uskup Tat, mendesak umat Katolik setempat untuk percaya pada cinta Tuhan, mewartakan iman Katolik kepada orang lain dan bekerja keras  mengembangkan stasi misi.

Pastor Duong,  pastor paroki Nghia Lo, mengatakan dia harus meminta izin kepada pemerintah agar uskup bisa berkunjung  dan mereka kemudian menyetujui.

Pastor Duong mengatakan, pada Desember lalu, Uskup Auksilier Alfonse Nguyen Huu Long dari Hung Hoa dan beberapa imam bertemu dan mendiskusikan kegiatan keagamaan dengan pejabat distrik Mu Cang Chai dan hasilnya positif.

Selama kunjungannya, Uskup Tat juga membaptis dan memberikan Komuni pertama kepada 31 orang dewasa dan anak-anak Hmong selama Misa Paskah  di gereja Vinh Quang. Sekitar 2.000 orang menghadiri Misa tersebut.

Joseph Mua Vang Sang yang berasal dari etnis Hmong, seorang katekis, mengatakan ini adalah pertama kalinya banyak orang Hmong secara terbuka memeluk agama Katolik di daerah tersebut. Sang, 37, mengatakan kelompok katekis Hmong mengunjungi desa-desa untuk mewartakan agama Katolik.

Menurut imam setempat, sekitar 200 orang Hmong dibaptis selama Misa Paskah di keuskupan tersebut.

Pada  Paskah tahun lalu, Uskup Tat mengunjungi stasi misi Muong Nhe di Provinsi Dien Bien. Stasi misi itu memiliki sekitar 1.000 umat Katolik Hmong.

 

Imam Asal Filipina Korban Pembunuhan Dijuluki “Martir Kristen Moderen”

Sen, 02/04/2018 - 18:12

Seorang imam asal Filipina yang dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal pada Desember lalu mendapat julukan “martir Kristen moderen” tahun ini.

Julukan tersebut dianugerahkan kepada Pastor Marcelito Paez pada acara “Night of the Witnesses” (Malam Kesaksian) yang digelar pada 16 Maret di Paris oleh Aid to the Church in Need (ACN), sebuah organisasi bantuan pastoral internasional.

Acara tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2008 itu menganugerahi umat Kristiani yang mengalami persekusi dari seluruh dunia termasuk imam dan kaum religius yang dibunuh karena iman dan advokasi mereka.

Foto Pastor Paez diletakkan di Katedral Notre Dame di Paris bersama foto sejumlah pelayan Gereja yang dibunuh termasuk Pastor Jacques Hamel asal Perancis yang dibunuh oleh seorang ekstrimis Muslim di Normandy pada 2016.

Selain kedua imam tersebut, ada juga empat biarawati Misionaris Cinta Kasih yang dibunuh oleh kelompok ekstremis di Yemen pada Maret 2016.

Uskup San Jose Mgr Robert Mallari mengatakan penganugerahan julukan itu kepada Pastor Paez merupakan “sumber kebahagiaan bagi keuskupan yang masih berduka atas kematiannya.”

“Pengakuan akan kemartirannya mengatakan kepada kita bahwa ia tewas karena melakukan hal-hal yang benar. Ia mempertaruhkan nyawanya bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan,” kata prelatus itu kepada ucanews.com.

Imam yang berusia 72 tahun itu ditembak saat dalam perjalanan pulang setelah membantu membebaskan seorang tahanan politik pada 4 Desember lalu.

Ia dikenal atas advokasinya terkait hak asasi manusia. Ia juga merupakan anggota Misi Desa Filipina.

Jonathan Luciano, direktur ACN di Filipina, mengatakan Pastor Paez tewas sebagai seorang martir karena “ia menjalani hidup untuk membela orang-orang miskin dan tertindas.”

“Ia adalah pengingat bagi kita semua agar kita semua mengaktualisasikan iman kita dan memperjuangkan apa yang benar dan adil hingga ajal,” katanya.

Dalam sebuah pernyataan, March Fromager, direktur ACN di Perancis, mengatakan upaya untuk mengenang para martir sekali dalam setahun merupakan “hal paling kecil yang bisa kita lakukan bagi mereka.”

 

Pria Katolik di Pakistan Dipukul Hingga Tewas oleh Karyawan Rumah Sakit

Sen, 02/04/2018 - 15:30

Seorang pria Katolik berusia 34 tahun diduga dipukul hingga tewas oleh sejumlah dokter dan petugas keamanan di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Lahore, ibukota Pakistan, menyusul pertikaian setelah korban merespon seorang dokter perempuan yang menampar adik perempuannya yang tengah hamil tua.

Suneel Saleem, bapak empat anak, mengalami luka kritis akibat pemukulan yang terjadi pada Senin (26/3) tersebut. Ia kemudian meninggal di Rumah Sakit Pelayanan di mana insiden itu terjadi.

“Sekitar 20 petugas keamanan dan 14 dokter meninju dan menyerang kakak laki-laki dan sepupu saya dengan tongkat, kursi dan ikat pinggang,” kata Aneel Saleem, adik Suneel yang mengandung sembilan bulan.

“Kami mengalami luka dalam dan memanggil polisi, Tulang rusuk dan kaki Suneel patah. Badannya lemah dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit yang sama,” lanjutnya.

Laporan disampaikan kepada polisi pada 27 Maret, katanya. Polisi setempat telah mendata kasus pembunuhan yang melibatkan lima dokter dan sejumlah petugas keamanan rumah sakit tersebut.

Pastor Qaiser Feroz, sekretaris eksekutif Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Pakistan, memimpin pemakaman Suneel pada Selasa (27/3).

“Ini merupakan tragedi semacam ini yang baru pertama kali terjadi … Orang mengunjungi rumah sakit untuk mendapat perawatan dan dokter seharusnya menyelamatkan nyawa orang,” katanya.

Pihak rumah sakit juga melayangkan laporan kepada polisi terhadap keluarga Katolik itu karena menciptakan situasi “tak berhukum.”

Dawn, media lokal, mengutip seorang pengawas rumah sakit yang mengatakan bahwa “pertikaian mulai terjadi ketika petugas keamanan rumah sakit memaksa keluarga dari seorang pasien untuk berhenti membuat video bangsal rumah sakit dengan sebuah telepon seluler.”

Menteri Punjab Shahbaz Sharif telah menyampaikan simpati kepada keluarga Suneel dan memerintahkan penyelidikan terhadap insiden tersebut.

Keluarga itu bergabung dengan sekitar 300 orang di luar Klub Media Lahore pada Kamis (29/3) untuk memprotes apa yang telah terjadi. “Kami menuntut keadilan,” kata ibu dari Suneel saat itu.

Semangat Sejati Kristen, sebuah LSM yang membantu para korban persekusi, mengatakan mereka akan memberikan bantuan hukum gratis kepada keluarga korban dan bantuan finansial selama enam bulan.

Anak termuda Suneel berumur 4 bulan.

Diskriminasi terhadap minoritas agama yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan fenomena yang umum terjadi di Pakistan.

 

Uskup Ingin Larangan Pengiriman Tenaga Kerja ke Negara yang Tidak Melindungi Buruh Migran

Sen, 02/04/2018 - 14:37

Para uskup  Filipina menginginkan larangan total terhadap penempatan pekerja Filipina ke negara-negara yang tidak memiliki undang-undang untuk melindungi para migran.

Konferensi Waligereja Filipina melalui  Komisi  Pastoral Migran dan Perantauan mengatakan pada 26 Maret bahwa   waktu yang tepat” bagi pemerintah  mengatakan tidak kepada negara-negara di mana para pekerja disalahgunakan.

Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos, ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantauan, mengatakan bahwa larangan total adalah tindakan pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korban jiwa.

“Pekerja migran kami bukan milik mereka,” kata prelatus itu. “Mereka seharusnya tidak diperlakukan sebagai alat untuk keuntungan, atau sebagai budak,” katanya.

Dia mengatakan penghentian pekerja ke negara-negara ini akan mengirim pesan yang kuat bahwa Filipina peduli terhadap pekerjanya.

Uskup Santos mengeluarkan pernyataan untuk mendukung resolusi di Senat Filipina untuk melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang tidak menawarkan kondisi kerja yang baik kepada para buruh migran.

Para pejabat Kementerian  Luar Negeri Filipina akan melakukan perjalanan ke Kuwait akhir bulan ini sebagai bagian dari upaya antara kedua negara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran di negara Teluk tersebut.

Manila telah melarang penempatan pekerja baru ke Kuwait menyusul laporan penganiayaan dan kematian pekerja Filipina di tangan para majikan mereka.

Menurut Kementerian  Tenaga Kerja Filipina,   ada sekitar 250.000 pekerja Filipina di berbagai belahan dunia, 10.000 dari mereka berada di Kuwait.

Filipina dan Kuwait pada pekan lalu menyetujui sebuah rancangan nota kesepahaman, tetapi Presiden Filipina Rodrigo Duterte menunda kesepakatan itu untuk menambahkan lebih banyak ketentuan.

 

Penjara Bawa Napi Timor-Leste Lebih Dekat Kepada Tuhan

Sen, 02/04/2018 - 10:41

“Julio” adalah seorang guru fisika di sebuah sekolah menengah di Timor-Leste sebelum dia membuat serangkaian keputusan yang salah yang akhirnya menjebloskan dia  ke penjara.

Dia bekerja di distrik Oekusi, dekat perbatasan dengan Indonesia. Semuanya berjalan baik, katanya, sampai dia membuat kesalahan dengan jatuh cinta pada seorang siswi berusia 14 tahun.

Cinta mereka  begitu kuat sehingga ayah enam anak itu, yang menolak memberi nama aslinya, mengatakan bahwa hubungan mereka segera berkembang menjadi hubungan seksual.

“Saya jatuh cinta padanya, jadi tentu saja kami menjalin hubungan intim,” katanya kepada ucanews.com, ia menambahkan hubungan itu berlangsung selama empat bulan.

Namun, pada  2011 hubungan mereka diketahui oleh keluarga gadis itu. Mereka menuduh Julio memperkosa gadis muda itu.

“Saya diserang dan dipukuli oleh beberapa anggota keluarganya. Mereka juga melaporkan saya ke polisi,” katanya. “Kasus itu dibawa ke pengadilan dan pada Juni 2013 saya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena pemerkosaan.”

Selama masa-masa awal di penjara, dia mengatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengasihi dirinya sendiri dan bertanya-tanya bagaimana dia akan mengatasinya.

Tetapi, setelah beberapa pertemuan dengan para imam dan anggota Gereja lainnya di penjara, ia mulai mencoba mengikuti ajaran Alkitab.

Merasakan kehadiran Tuhan

Bulan Juni mendatang akan menandai tahun kelima Julio di Penjara Distrik Ermera di Gleno, sekitar 40 kilometer di barat Dili.

Alih-alih menghitung hari-harinya di penjara, ia mengatakan bahwa ia merefleksikan akibat yang telah ia timbulkan pada keluarganya, gadis dan keluarganya, sekolah tempat ia bekerja, masyarakat, dan Tuhan.

“Saya benar-benar menyesali apa yang saya lakukan. Saya selalu meminta pengampunan Tuhan untuk itu,” katanya.

Ketika dia mencurahkan lebih banyak waktu untuk pelajaran agama dan mengarahkan hatinya pada Tuhan, dia mengatakan dia dapat merasakan Tuhan memetakan jalan baginya untuk perjalanan hidupnya.

“Saya sedih karena saya meninggalkan keluarga saya untuk berjuang sendiri. Tapi saya juga senang karena (saya menyadari) penjara adalah cara Tuhan  memberitahu saya untuk kembali kepada-Nya. Saya percaya Tuhan memiliki rencana untuk saya di masa depan,” katanya.

Dia mengatakan kesepian yang dia rasakan, dan rasa sakit karena hidup yang begitu jauh dari keluarganya, tidak sebanding dengan penderitaan Yesus, yang mati di kayu salib.

“Yesus disalibkan untuk saya. Penderitaannya jauh lebih besar daripada penderitaan saya,” katanya.

Bagi  Julio, salib dan Paskah sekarang merupakan bagian sentral dari hidupnya. Untuk membantu mempertahankan keyakinannya dia tetap aktif dalam pelayanan penjara – bernyanyi dalam paduan suara, berdoa dengan narapidana lain, dan menghadiri Misa.

Maubere – juga bukan nama sebenarnya – adalah seorang katekis sebelum dia dipenjara. Pria berusia 47 tahun itu mengatakan dia tidak pernah membayangkan dia suatu hari akan dipenjara.

Masalahnya dimulai setelah dia memenangi pemilihan kepala desa. Dia menang dan berhasil memimpin selama empat tahun sebelum diberhentikan karena perselingkuhannya dengan seorang gadis 17 tahun terungkap, katanya.

Seorang sipir mengawal para napi ketika mereka berdoa di kapel penjara distrik Ermera. (Foto: Michael Coyne/ucanews.com)

 

“Saya dituduh memperkosa gadis itu. Saya dilaporkan ke polisi dan akhirnya  tahun 2014 pengadilan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada saya,” kata Maubere, yang masih percaya dia adalah korban serangan bermotif politik oleh musuh-musuhnya di desa.

Alih-alih melawan, dia mengatakan dia tidak punya pilihan selain menerima putusan pengadilan.

“Saya tidak punya cukup uang untuk membayar pengacara demi kepentingan saya. Saya baru saja menerima keputusan mereka. Ini adalah cara Tuhan memberitahu saya untuk mengikuti jalan-Nya,” katanya.

Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai katekis di penjara, membantu teman-teman sesama narapidana untuk semakin dekat dengan Tuhan dengan doa komunitas, pelajaran agama, sharing Alkitab dan Misa, yang diadakan seminggu sekali di sebuah kapel di dalam penjara.

Maubere membantu imam penjara  seperti  para Imam Yesuit dari gereja Maria dari Fatima  di Railaco dan para imam di Gleno, yang secara teratur mengadakan Misa di sana dan mendengarkan pengakuan dosa di penjara.

“Saya juga membantu teman-teman saya untuk merefleksikan kembali perbuatan masa lalu mereka, sesuatu yang kami lakukan menjelang hari raya seperti Natal dan Paskah,” katanya.

Penjara bukan tempat  menghakimi

Anibal Da Luz, 42, telah menjadi petugas di penjara selama 18 tahun. Dia mengatakan fasilitas penjara direnovasi ketika dia mulai bekerja di sana dan sekarang memiliki sekitar 90 tahanan, termasuk 17 wanita.

Hukuman para tahanan berkisar dari empat hingga 24 tahun, katanya. Pria dengan hukuman penjara terpanjang karena memperkosa dan membunuh seorang wanita. Narapidana termuda berusia 18 tahun, dan juga ada di sana karena memperkosa anak di bawah umur. Narapidana tertua adalah 60 tahun.

“Sebagian besar dari mereka dihukum karena pembunuhan, diikuti oleh kasus perkosaan atau mereka terlibat narkotika,” katanya.

Agustino de Fatima Salsinha, 43, melayani sebagai wakil kepala Penjara Ermera. Dia mengatakan narapidana didorong untuk melihat penjara sebagai kesempatan untuk mengubah hidup mereka dan bekerja menuju masa depan yang lebih cerah sambil melupakan masa lalu yang kelam.

Mereka menerima pelatihan keterampilan seperti pertukangan, pengelasan, pembuatan batu bata dan banyak lagi.

Karena banyak narapidana buta huruf, penjara mengajarkan mereka cara membaca dan menulis serta menyediakan bentuk pendidikan akademis lainnya.

“Kami juga menawarkan bimbingan rohani, seperti mengundang para imam untuk datang kepenjara,” kata Salsinha.

Dia mengatakan hanya berkhotbah saja tidak cukup: Para narapidana harus ditunjukkan bagaimana mereka dapat mengubah hidup mereka dan bersiap  memasuki kembali masyarakat sebagai orang yang lebih baik.

“Jadi, ketika mereka meninggalkan penjara, mereka sudah memiliki keterampilan yang mereka membutuhkan untuk memulai kehidupan baru,” katanya.

Dia mengatakan itu penting  memperlakukan narapidana sebagai orang yang mampu mengubah diri menuju  ke kehidupan yang lebih baik.

“Kami di sini bukan untuk menghakimi mereka, tetapi  membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia, orang-orang yang memiliki keyakinan,” kata Salsinha.

“Ini tugas kami  membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan membantu mereka menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan,” tambahnya.

Sampai sekarang, Timor-Leste memiliki dua penjara. Yang terbesar adalah di Dili, yang memiliki lebih dari 560 narapidana. Penjara ketiga direncanakan akan segera dibangun di bagian barat Timor-Leste, dekat perbatasan Indonesia.

Salsinha mengatakan bahwa jumlah tahanan nasional relatif kecil dibandingkan dengan penduduk Timor-Leste sebesar 1,2 juta, sumber daya negara sedang direntangkan.

Penjara Dili lebih sulit dari Ermera karena memiliki lebih banyak tahanan, katanya, ia menambahkan perlu lebih banyak staf untuk meningkatkan keamanan dan memastikan program yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan narapidana dilakukan dengan benar.

“Seperti yang saya katakan, kami mempersiapkan orang-orang untuk tahap berikutnya dalam hidup mereka. Kami hanya perlu beberapa personil lagi untuk membantu kami melaksanakannya,” kata Salsinha.

 

Halaman