UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 26 mnt yang lalu

Kardinal Kolombo Ingin Pemerintah Larang Kelas Tutorial pada Hari Minggu

Kam, 09/11/2017 - 11:10

Kardinal Malcolm Ranjith dari Colombo telah meminta pemerintah Sri Lanka untuk melarang kelas tutorial pada hari Minggu.

“Saya sudah menulis surat kepada presiden untuk melarang ada kelas dari pukul 6.00 pagi sampai pukul 2.00 sore pada hari Minggu,” kata Kardinal Ranjith ketika menghadiri program Hari Guru Katolik di Kolese St. Yosep Kolombo pada akhir pekan lalu.

Kardinal mengatakan bahwa anak-anak Kristen juga perlu menghadiri sekolah Minggu.

“Anak-anak tidak punya waktu untuk bermain atau menikmati masa kecil mereka saat ini karena mereka mengikuti pelajaran,” katanya.

Kardinal mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga Budha juga tidak bisa pergi ke kuil pada hari-hari suci umat Buddha karena mengikuti kelas tutorial.

Seorang guru agama Buddha, Ananda Rashown, yang berjuang untuk melarang kelas tutorial mengatakan bahwa semua pemimpin agama harus menekan pihak berwenang untuk menghentikan kelas semacam itu pada hari Minggu dan hari-hari suci agama.

“Siapa pun yang melakukan kelas pada hari Minggu harus dihukum,” katanya.

Kelas tutorial pada hari Minggu mendapat kritikan keras dari para guru dan beberapa orang tua yang mengaku bahwa itu berdampak buruk pada anak-anak.

Namun, yang lain berpendapat bahwa pelarangan kelas tutorial menghilangkan hak orang untuk bekerja pada hari Minggu dan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menerapkan larangan tersebut.

Rencana Pemulangan Hindu Rakhine ke Myanmar Dapat Tanggapan Beragam

Rab, 08/11/2017 - 16:37

Rencana pemerintah Myanmar untuk memulangkan dan memukimkan kembali pengungsi Hindu dari provinsi Rakhine yang dilanda konflik mendapat tanggapan beragam antara antusias dan skeptis di dalam negeri juga di perbatasan Bangladesh dan India yang mayoritas Hindu.

Sedikitnya 3.000 dari sekitar 8.000 orang Hindu yang tinggal di Maungdaw, Buthidaung dan ibukota Rakhine Sittwe telah mengungsi di tengah eksodus Muslim Rohingya karena operasi “pembersihan” militer Myanmar, sementara sekitar 500 orang melarikan diri ke Bangladesh.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan departemen imigrasi negaranya telah meminta Bangladesh untuk segera memulai proses pemulangan 500 orang Hindu.

“Kami siap untuk memulainya hari ini tapi semuanya tergantung pada pihak Bangladesh karena mereka belum mengirim daftar pengungsi dan mendiskusikan tentang kelompok kerja sama,” kata Zaw Htay kepada ucanews.com.

Tapi Muhammad Abul Kalam, kepala Komisi Pengungsi dan Pemulangan pemerintah Bangladesh, telah mengkritik tindakan tersebut.

“Kami tidak memiliki informasi yang jelas bahwa umat Hindu akan dipulangkan terlebih dahulu, jika itu terjadi, saya pikir itu tidak masuk akal dan tidak adil. Semua pengungsi harus dipulangkan tanpa memandang apa agama karena mereka adalah rakyat Myanmar”. Kata Kalam kepada ucanews.com.

 

Para pengungsi

Niranjan Rudra, 50, seorang Hindu yang sekarang tinggal bersama delapan anggota keluarganya di sebuah peternakan unggas yang telah ditinggalkan di dekat kamp pengungsi Kutupalong, mengatakan bahwa mereka tiba di Bangladesh pada pertengahan September dari Maungdaw.

Rudra mengatakan bahwa dia siap untuk segera kembali ke Myanmar tapi pertama-tama menginginkan beberapa jaminan.

“Kami ingin kembali tapi pemerintah harus memastikan kami akan kembali ke rumah kami dan bukan di kamp, ​​dan bahwa tanah dan properti kami harus dikembalikan kepada kami, Kami juga menginginkan jaminan keamanan, jadi kami tidak pernah berada di bawah serangan seperti itu di masa depan, “kata Rudra kepada ucanews.com.

Kanika Bala, 40, seorang janda Hindu datang ke Kutupalong dari Maungdaw pada pertengahan September dengan kedua putrinya dan seorang anak laki-laki.

Bala mengatakan bahwa orang-orang bersenjata bertopeng membunuh suaminya pada akhir Agustus dan bahwa dia tidak mau kembali ke Myanmar.

“Suami saya terbunuh, jadi saya tidak punya orang untuk mendukung saya di sana, saya khawatir anak-anak saya dan saya mungkin akan menghadapi lebih banyak kekerasan. Saya tidak ingin kembali ke Myanmar tapi ingin pindah ke Bangladesh atau India,” kata Bala kepada ucanews.com

Ketika Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi melakukan kunjungan yang mundur sehari dari yang dijadwalkan ke Rakhine utara yang dilanda konflik pada 2 November, dia memeriksa sebuah perkemahan yang akan digunakan untuk pemukiman kembali para pengungsi. Dia juga meminta pihak berwenang setempat untuk mengirim orang-orang yang kembali ke rumah asalnya sesegera mungkin.

 

Kuburan massal

Lebih dari 605.000 etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer yang brutal di Negara Bagian Rakhine dalam rangkah menanggapi serangan kelompok Rohingya militan terhadap pos pemeriksaan keamanan pada 25 Agustus, menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kekerasan tersebut juga berimbas pada ribuan orang Hindu Rohingya. Militer Myanmar dilaporkan menemukan dua kuburan massal dengan 45 mayat orang Hindu di Rakhine dan menyalahkan pembunuhan dilakukan oleh gerilyawan dari Arakan Rohingya Salvation Army.

Pemimpin Hindu yang berbasis di Yangon Hla Tun senang dengan rencana pemulangan pengungsi Hindu namun memilih pemindahan mereka yang terpisah dari Rohingya.

“Mengenai pemukiman kembali masyarakat Hindu, kami sangat memperhatikan keamanan mereka, jadi mereka harus dimukimkan kembali di antara komunitas etnis Rakhine dan kelompok lainnya daripada dengan komunitas Muslim,” kata Hla Tun kepada ucanews.com.

Dia mengatakan bahwa organisasinya akan mengirim surat kepada pemerintah dengan keprihatinan dan rekomendasi mereka mengenai masalah tersebut.

“Baik Muslim maupun Hindu telah hidup bersama secara damai namun orang Hindu menjadi sasaran sejak serangan 25 Agustus. Jadi, tidak mungkin untuk hidup bersama lagi,” kata Hla Tun.

Pada 1 Oktober, Dewan Hindu nasional Myanmar mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa istilah Hindu Rohingya tidak pernah ada di Myanmar dan meminta media internasional untuk tidak menggunakan istilah tersebut.

Hindu hanya memiliki 0,5 persen populasi di Myanmar sementara 89 persen adalah umat Budha dan 4,3 Muslim, menurut sensus 2014.

Maolana Azharudin dari Jammu dan Kashmir satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim di India yang menampung ribuan pengungsi Rohingya mengkritik tindakan tersebut yang mengatakan bahwa mereka membenarkan bahwa kekerasan tersebut adalah “sebuah genosida terhadap umat Islam.”

“Ini juga menunjukkan ‘sikap keibuan’ pemerintah Myanmar terhadap umat Islam dan bagaimana Muslim dipandang dengan curiga,” kata Azharudin kepada ucanews.com.

Dia mengatakan sebuah negara modern seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya sendiri atas dasar agama dan bahwa pemerintah Myanmar memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua Muslim dengan aman tinggal kembali di rumah mereka.

Ashwani Kumar, seorang pemimpin Hindu di Jammu, mengatakan bahwa langkah Myanmar untuk menarik kembali orang-orang Hindu dan kesunyian terus-menerus terhadap pengungsi Muslim tidak dapat diterima.

“Harus dipulangkan orang-orang Muslim dan Hindu yang mengungsi karena kekerasan tanpa membedakan mereka atas dasar agama,” kata Kumar.

Rana Dasgupta, seorang pengacara dan pemimpin Hindu yang bermarkas di Dhaka mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia menyambut baik langkah tersebut.

“Tidak masalah siapa yang pergi lebih dulu tapi masalah utamanya adalah pemulangan dan harus dimulai dengan cepat,” kata Dasgupta. “Mengambil kembali [Rakhine] orang Hindu terlebih dahulu mungkin atau mungkin bukan langkah strategis di pihak Myanmar untuk menjaga India tetap di sisi mereka,” katanya

Gereja Dukung Umat Islam Jadikan Negara Bagian Kashmir Bebas Alkohol

Rab, 08/11/2017 - 16:07

Keuskupan Jammu-Srinagar mendukung kelompok Islam yang menuntut pelarangan alkohol di satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India, yaitu Jammu dan Kashmir.

Kepala ahli hukum Islam Mufti Nasirul Islam, bersama dengan tokoh-tokoh aktivis masyarakat sipil, pada 4 November meminta pemerintah negara bagian untuk melarang minuman keras di negara bagian tersebut dalam waktu tiga bulan.

“Jika pemerintah gagal memenuhi tenggat waktu ini, akan terjadi demonstrasi dan agitasi berskala besar,” kata Mufti saat jumpa pers.

Keuskupan Jammu-Srinagar yang mencakup seluruh negara bagian juga menginginkan pemerintah melarang minuman keras.

Juru bicara Keuskupan Pastor Saiju Chacko mengatakan kepada ucanews.com bahwa umat katolik setempat mendukung pelarangan tersebut. Mereka juga menginginkan pemerintah “untuk mendidik dan membuat orang sadar akan efek berbahaya dari konsumsi minuman keras,” kata Pastor Chacko yang menambahkan bahwa alkohol telah menghancurkan keluarga dan membuat orang miskin menjadi miskin.

Permintaan mereka datang setelah pemerintah pekan lalu menunda sebuah rencana untuk mendirikan sebuah toko minuman keras di bandara utama negara tersebut. Pemerintah menarik rencana tersebut menyusul meluasnya demonstrasi dari partai-partai Islam.

Beberapa negara bagian di India telah melarang alkohol secara legal di masa lalu namun kemudian mencabutnya. Larangan sekarang hanya ada di tiga negara bagian – Gujarat, Bihar dan Nagaland. Tapi larangan tanpa program penyadaran yang tepat dan pemantauan ketat tidak membantu dalam “memberantas ancaman” karena kasus pembunuhan yang merajalela, kata Pastor Chacko.

Mirwaiz Umar Farooq, kepala ulama Kashmir, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah “harus tahu bahwa Kashmir adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim dan seharusnya tidak mengambil keputusan yang menyakitkan sentimen keagamaan umat Islam.”

Farooq berpendapat bahwa upaya untuk membuka gerai alkohol adalah bagian dari usaha pemerintah untuk “merusak masyarakat Kashmir, yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan etika” Islam.

Negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki sekitar 12,5 juta orang, 68 persen di antaranya beragama Islam dan 28 persen Hindu.

Banyak kelompok Islam telah mempelopori perjuangan bersenjata untuk mengakhiri kekuasaan India di negara bagian atau untuk bergabung dengan negara tetangga Pakistan. Mereka menganggap konsumsi alkohol sebagai anti-Islam.

Wilayah ini telah mengalami kekerasan dalam 30 tahun terakhir. Diperkirakan 100.000 orang telah meninggal, termasuk warga sipil, militan dan personil militer setelah kelompok militan memulai sebuah perjuangan bersenjata untuk kebebasan dari pemerintahan India pada tahun 1989. Sejak itu, militan Islam melarang gedung bioskop dan membakar beberapa toko minuman keras di wilayah tersebut.

 

Orang Katolik Indonesia Diminta Terlibat Aktif Mengurangi Sentimen Agama, Etnis

Rab, 08/11/2017 - 09:03

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya meminta orang Katolik agar melakukan lebih banyak aksi konkrit dalam masyarakat untuk menghilangkan sentimen agama dan etnis yang seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik.

Menurut Yunarto, sentimen keagamaan dan etnis biasanya muncul menjelang pilkada maupun pilpre dan sasarannya adalah orang-orang miskin dan tidak berpendidikan.

“Orang Katolik bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial bagi warga miskin dan yang tidak berpendidikan. Kegiatan semacam ini menjadi sarana untuk membuat mereka sadar bahwa tidak ada ada sekat-sekat agama dan etnis,” kata Yunarto pada pembukaan rapat tahunan Konferensi Waligereja Indonesia pada 6 November di Jakarta.

Yunarto kemudian mencontohkan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun ini.

Pemilihan yang berlangsung dua putaran, yang diadakan pada 15 Februari dan 19 April, membawa kemenangan bagi Anies Baswedan yang didukung oleh kelompok-kelompok radikal dan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.

“Apa yang menjadi kekhawataran adalah daerah-daerah lain kemungkinan akan menggunakan sentimen serupa [dalam pilkada serentak tahun depan],” kata Yunarto kepada ucanews.com.

Pada bulan Junie 2018 bangsa ini akan mengadakan pemilihan kepala daerah di sekurangnya 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Kemudian akan ada pemilihan presiden pada Mei 2019.

Ada empat provinsi yang rawan konflik yakni Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat.

Akan tetapi menurut Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, sentimen agama dan etnis tidak menjadi isu besar di wilayahnya.

“Ada keprihatinan di kalangan orang Papua bahwa orang-orang non-Papua akan terus mendominasi atas mereka secara politik dan ekonomi,” kata uskup.

Black Nazarene Jadi Tumpuan Harapan Korban Haiyan

Sel, 07/11/2017 - 16:16

Umat ​​Katolik Filipina yang terkena terdampak bencana yang ditimbulkan oleh topan super Haiyan pada 2013 terus menemukan penghiburan dalam devosi kepada Black Nazarene.

Orang-orang dari seluruh wilayah Visayas Timur di Filipina tengah berbondong-bondong ke kota Tacloban minggu ini untuk memberi penghormatan kepada Black Nazarene. Gambar replika patung abad ke 16 yang berukuran besar dari Yesus yang berkulit hitam dan sedang memanggul salib itu, dibawa ke Tacloban pada untuk mengenang empat tahun bencana topan Haiyan pada minggu ini.

Pastor Erby Davy Lajara, pastor kepala paroki San Jose di kota tersebut, mengatakan bahwa orang-orang di Visayas Timur “memiliki devosi yang besar kepada Black Nazarene.”

“Kita dapat berempati dengan Black Nazarene karena menggambarkan penderitaan yang dialami Kristus. Kita dapat merasakan bahwa penderitaan kita lebih ringan karena mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita,” kata imam itu.

Pastor Lajara mengatakan bahwa patung tersebut dibawa ke kota karena permintaan umat paroki dan peziarah dari berbagai wilayah di wilayah tersebut.

“Mereka ingin mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan, dan pada saat yang sama mengungkapkan penderitaan yang masih banyak dialami oleh mereka,” kata pastor tersebut.

Perempuan membawa replika Black Nazarene untuk diberkati sehari menjelang Pesta Black Nazarene di Quiapo, Manila

 

Dia mengatakan bahwa kehadiran gambar Black Nazarene yang perayaannya dirayakan setiap bulan Januari di Manila “mempersatukan orang-orang dalam kasih karunia Tuhan.”

“Kunjungan Black Nazarene ini membawa banyak berkah, rahmat, kebahagiaan, harapan, dan kedamaian bagi kita semua,” kata Pastor Lajara.

Seorang devosional, 42 tahun, Teresita Homeres membuktikan bagaimana doa-doanya kepada Black Nazarene menyelamatkan dua anaknya yang ditinggalkannya di Tacloban pada tahun 2013.

“Hanya mukjizat yang menyelamatkan keluarga saya karena kami tinggal tepat di pantai,” katanya. “Pikiran saya mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin mereka bertahan tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya,” kata Homeres.

Sejak Black Nazarene tiba di kota minggu lalu, Homeres dan keluarganya mengadakan doa. “Ini adalah cara kami untuk berterima kasih kepada Tuhan karena menjaga keluarga saya aman,” katanya.

 

Korban masih mengharapkan bantuan

Di provinsi Samar Utara, korban bencana yang mengelompokkan diri mereka ke dalam sebuah organisasi yang disebut People Surge meminta pemerintah untuk menghentikan pengiriman tentara ke masyarakat yang terkena dampak bencana.

“Bencana yang disebabkan manusia seperti militerisasi berada dalam lingkup prioritas pemerintah sementara kebutuhan dasar kita untuk pemulihan telah diabaikan,” kata Jemmar Tenedero, ketua organisasi tersebut.

Angkatan Bersenjata Filipina telah menempatkan pasukan di wilayah tersebut untuk mengejar pemberontak komunis setelah perundingan untuk menegosiasikan kesepakatan damai gagal awal tahun ini.

Akan tetapi People Surge mengatakan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan negara, dan kelambanan pemerintah atas masalah rehabilitasi telah menambah kesulitan masyarakat.

Haiyan, topan terkuat yang pernah terjadi dalam catatan sejarah, mengisyaratkan kedatangan topan berturut-turut di Filipina tengah yang melanda wilayah tersebut.

“Dampak langsung dari kemarahan alam terhadap komunitas ekonomi kita yang rentan,  tidak lain, adalah kelaparan dan kemiskinan yang memburuk,” kata Tenedero.

Sebuah laporan dari Departemen Pertanian mengungkapkan bahwa produksi beras di provinsi Samar Utara mengalami penurunan yang  dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2014, produksi beras di provinsi ini mencapai 117.965 metrik ton, namun pada 2016, turun menjadi 111.086 metrik ton.

Perkebunan abaca yang rusak setelah serangkaian topan mencapai 99,97 persen, mempengaruhi ribuan petani dan kehilangan tanaman serat senilai lebih dari US $ 3,4 juta.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan sebuah proposal untuk mendeklarasikan 8 November setiap tahun sebagai “Hari Ketahanan Topan Yolanda” di wilayah Visayas Timur.

Anggota dewan  Yedda Marie Romualdez mengatakan bahwa langkah yang diambilnya akan menghormati orang-orang yang tewas dalam bencana tersebut dan mereka yang membantu daerah tersebut untuk pulih.

Dia mengatakan memperingati  hari bencana tidak untuk merayakan tragedi tersebut “tapi kekuatan dan ketahanan masyarakat kita (dan) kemampuan fenomenal kita untuk bertahan hidup.”

“Rasa sakit yang disebabkan oleh [Haiyan] agak dinegasikan oleh kesempatan fenomenal untuk dapat membangun kembali dengan lebih baik, mengingat dukungan yang luar biasa yang menyertai kita,” kata Romualdez.

Topan Super Haiyan yang melanda negara itu pada tahun 2013 berdampak pada 1,5 juta keluarga, 18.261 di antaranya kehilangan rumah mereka.

Pemerintah memperkirakan jumlah mereka yang meninggal pada 6.300 sementara 1.061 lainnya dinyatakan hilang, dan 28.689 orang luka-luka.

Mencari Solusi untuk Mengakhiri Perlawanan terhadap Paus Fransiskus

Sel, 07/11/2017 - 13:42

Paus Fransiskus menghadapi perlawanan yang seringkali sangat kasar dari kelompok Katolik tertentu. Tingkat permusuhan yang mereka tunjukkan terhadap Uskup Roma mungkin tidak ada paralelnya dalam sejarah Gereja Roma modern.

Sebenarnya ada kabar buruk buruk untuk semua ini.

Kabar baiknya adalah bahwa orang-orang yang saat ini mendayung melawan kemudi Kapal Petrus (Barque of Peter) adalah bagian dari minoritas yang sangat kecil dan berisik.

Kabar buruknya adalah bahwa mereka kebanyakan ditemukan di antara orang-orang yang ditahbiskan, yakni para imam dan uskup.

Statistik Vatikan terbaru mengklaim bahwa ada 1,285 miliar anggota gereja Katolik di seluruh dunia. Di antara mereka -hampir 416.000- adalah imam dan 5.300 uskup – atau hanya sekitar 0,3% dari umat Katolik yang dibaptis.

Dan bahkan dalam kelompok ini, jumlah mereka yang aktif menentang Paus kemungkinan besar sangat kecil. Jadi minoritas dalam minoritas.

Tidak bisa dipastikan angka pastinya berapa. Namun, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan tren tertentu. Misalnya, oposisi terhadapa Paus Fransiskus sangat penuh antuasias dilontarkan dari dunia berbahasa Inggris, sebagian dari Eropa dan Afrika di mana yang menkritik Paus cenderung lebih muda (di bawah usia 50), para imam yang secara doktrin dan liturgis sangat kaku.

Orang-orang di kubu penentang Fransiskus juga menunjukkan kecenderungan pemahaman yang sangat sempit akan penerapan Hukum Kanonik, penyembah rubrik liturgi dan pandangan Euro-sentris yang sudah kuno terhadap dunia yang berakar pada sistem filsafat Yunani-Romawi klasik.

Tentunya sudah cukup menyulitkan jika para penentang Paus Fransiskus hanya berasal dari anggota klerus. Namun tidak demikian.

Ada juga kelompok-kelompok kecil dari umat yang dibaptis yang juga sangat kritis dan bahkan meremehkan dia. Mereka menunjukkan karakteristik yang serupa dengan klerus yang memberontak. Mereka juga cenderung lebih muda dan fundamentalis ketika berhubungan dengan ajaran gereja, dan pendukung liturgi dan eklesiologi pra- Konsili Vatikan II.

Yang mengkritik paus ini bersuara lantang dan mengganggu. Mereka juga terorganisir dan ulet. Tapi jujur saja, mereka juga minoritas baik dalam klerus maupun awam.

Tapi mereka sudah membuat diri mereka tampak lebih mewakili populasi Katolik secara keseluruhan dengan memanfaatkan media sosial dan menggunakan megafon besar yang disediakan dunia maya. Dengan cara ini, mereka telah berhasil menipu sangat banyak orang (terutama di media mainstream) sehingga percaya bahwa Gereja dibagi menjadi dua kelompok: yang mencintai Paus Fransiskus dan yang tidak tahan dengan dia.

Massimo Faggioli baru-baru ini menggambarkan orang-orang yang dengan marah menentang Paus dan upayanya untuk memperbaharui Gereja sebagai “militia Katolik dunia maya.”

Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu tentang berbagai kelompok klerus dan awam ini. Mereka telah mencoba untuk mengklaim legitimasi atas kritikan pedas mereka terhadap Paus Fransiskus dengan menyatakan kesetiaan mereka kepada tulisan-tulisan dan ide-ide yang dari pendahulunya, Paus Emeritus Benediktus XVI. Dalam melakukannya, mereka mengambil nama (dan pemikiran teologis) Joseph Ratzinger.

Mereka menyederhanakan dan bahkan mendistorsi pemikiran yang lebih bernuansa dan kompleks dari pria yang terampil di Konsili Vatikan II ini dan yang lama memimpin Kongregasi untuk Ajaran Iman sebelum menjadi uskup Roma (Paus).

Mereka membaca tulisan-tulisan Ratzinger seperti mereka membaca hal-hal lain, dengan lensa redup dan sempit.

Mereka yang menyatakan diri sebagai “Ratzingerian” penentang Jorge Bergoglio ini secara rutin mengubah ide-ide yang lebih kompleks dari paus emeritus (yang juga bisa dipertanyakan) menjadi frase-frase yang mudah dan mencolok.

Misalnya, mereka mengubah pandangan Benediktus XVI bahwa pada dasarnya ada dua cara menafsirkan pelaksanaan Vatikan II , yakni ‘hermeneutika diskontinuitas dan pecah’ versus ‘hermeneutika reformasi’, yang dia jelaskan sebagai “pembaharuan dalam kontinuitas dengan satu subjek-Gereja “- dan mengubah yang kedua menjadi interpretasi yang jauh lebih sederhana dan keliru” hermeneutik kontinuitas”, sebuah frase yang tidak pernah di ucapkan oleh mantan paus itu.

Mereka juga telah melonggarkan pemahaman Ratzinger atas pemikiran John Henry Newman tentang pengembangan organik dari doktrin dan penerapannya pada bentuk-bentuk liturgis.

Sebagian besar oposisi terhadap Paus Fransiskus datang dari umat Katolik yang mengabdikan diri untuk merayakan Misa Tridentin. Dan banyak dari mereka berasal dari kelompok pinggiran yang terus-menerus ingin dibawa oleh Benediktus ke dalam arus utama gereja.

Tindakan yang paling monumental Benediktus adalah mengeluarkan “motu proprio’ pada tahun 2007 untuk menormalkan liturgi pra-Vatikan II. Dia mengatakan bagian dari alasan ia melakukannya adalah untuk melaksanakan “rekonsiliasi internal di jantung Gereja.”

Tindakan yang paling monumental yang dilakukan Benediktus adalah mengeluarkan “motu prorio” pada tahun 2007 untuk menormalkan liturgi pra-Vatikan II. Dia mengatakan bagian dari alasan ia melakukannya adalah untuk membawa “rekonsiliasi internal di jantung Gereja”. Fransiskus tidak menunjukkan keterikatan pada Misa Lama, tapi ia juga tidak melakukan apa-apa untuk membatasi itu.

Akan tetapi anggota kelompok penggemar Misa Tridentin telah mengkhianati niat Benediktus untuk “mendapatkan rekonsiliasi dan persatuan” di dalam Gereja yang terpecah. Sebaliknya, serangan mereka terhadap Paus Fransiskus telah menambah perpecahan.

Sekarang, kita mesti jelas: tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan bahwa Benediktus XVI mendukung, atau dengan cara apapun bersimpati terhadap kampanye yang dilancarkan oleh pembela dirinya terhadap Paus Fransiskus.

Tapi yang membuat kecil hati adalah ada uskup dan kardinal yang telah menggunakan kata-kata mantan paus itu sebagai sarana untuk mempertanyakan ortodoksi dan legitimasi kepemimpinan dan kuasa mengajar paus saat ini.

Apa yang dapat dilakukan untuk mengakhiri ini?

Hanya beberapa hari setelah Benediktus mengumumkan pengunduran dirinya dari kepausan pada pertengahan Februari 2013, ia mengatakan kepada para imam Roma bahwa ia akan “menarik diri” tersembunyi dari dunia dan menyendiri dalam doa.

Tetapi selama lebih dari empat tahun sejak ia pensiun, dia tidak benar-benar tersembunyi atau terpencil. Benediktus secara rutin menemui pengunjung di kediamannya di Taman Vatikan. Dan banyak dari mereka adalah imam, uskup, dan awam – termasuk wartawan dan penulis – yang merupakan orang-orang yang paling di depan mengkritik Paus Fransiskus.

Mantan Paus juga telah mengirimkan selusinan pesan tertulis (sejauh yang diketahui) ke berbagai pertemuan agama dan individu. Dia juga memenuhi wawancara panjang untuk buku, menyediakan pidato untuk pemakaman salah satu Kardinal yang menentang dokumen Paus Fransiskus tentang pernikahan (Amoris Laetitia) dan bahkan telah menulis pengantar dan penutup untuk setidaknya dua buku.

Ia memiliki hak untuk melakukannya karena tidak ada orang yang menyuruhnya diam atau melarangnya menerima pengunjung.

Namun, pada hari ia benar-benar mengundurkan diri sebagai Uskup Roma – 28 Februari 2013 – dia mengumpulkan para kardinal dan mengatakan kepada mereka untuk “benar-benar tidak melawan tindakan Roh Kudus dalam pemilihan paus baru”.

Dia juga membuat janji pada hari itu: “Di antara kalian, dalam College of Cardinals, ada juga paus yang akan datang kepada siapa hari ini saya berjanji memberikan hormat tanpa syarat dan ketaatan saya.”

Mengingat cara beberapa teman paling setia dari Benediktus, mantan rekan kerja dan pengagum telah memperdagangkan persatuan mereka dengan dia untuk merendahkan Paus Fransiskus, dan mengingat suara-suara sumbang dan meningkatnya permusuhan yang diakibatkan oleh penentangan mereka terhadap Paus Fransiskus, mungkin sudah saatnya bagi Benediktus untuk menghormati janjinya dan angkat bicara sekali lagi.

Ini mungkin tidak akan menghalangi para penentang Paus Fransiskus jika secara publik ia meminta mereka untuk menghentikan pembangkangan mereka, tapi itu akan menjadi tanda yang jelas bahwa Uskup Emeritus-Roma yang mereka cintai tidak mendukung mereka.

Robert Mickens, Vatikan

Suka atau Tidak, Gereja Harus Tetap Berada di Luar Politik

Sel, 07/11/2017 - 11:03

Gereja Katolik di India tidak dapat terlibat langsung dalam politik, namun dapat membantu menuntun anggotanya untuk membuat keputusan matang secara politis, kata Kardinal Baselios Cleemis, ketua konferensi waligereja India.

Dia mengatakan cara terbaik melawan ideologi politik yang menjual ketakutan dan kejahatan yang menargetkan orang-orang Kristen di India adalah melalui cara hidup orang-orang Kristen menjalankan iman mereka dengan teguh.

Kardinal, berusia 58 tahun itu, mengatakan bahwa sebagian kecil orang Hindu secara agresif menentang komunitas religius lainnya. “Mereka mengambil langkah agresif untuk membatasi kebebasan agama lain. Itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan,” kata Kardinal Cleemis dari gereja ritus timur Syro-Malankara.

Dia adalah kardinal India termuda, dan terkenal karena pandangan tradisionalnya tentang ajaran gereja. Kardinal Cleemis mengatakan India didukung oleh budaya keragaman dan penerimaan, cara berpikir seperti itu baru muncul. Dia mengatakan bahwa ideologi Hindu-nasionalis tidak memiliki penerimaan yang populer di negara ini.

Pemimpin Kristen menuduh kelompok garis keras Hindu menargetkan orang-orang Kristen setelah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu berkuasa pada tahun 2014 dengan kemenangan telak. Kelompok-kelompok ini yang menganggap BJP sebagai sayap politik mereka, melihat kemenangan pemilu sebagai mandat untuk mempercepat perubahan India -yang berada di bawah konstitusi sekuler- menjadi sebuah negara Hindu.

Orang Kristen, yang merupakan 2,3 persen dari 1,2 miliar penduduk India, tidak dapat mengubah keadaan tersebut, kata kardinal tersebut.

“Dalam demokrasi, yang penting adalah jumlah suara. Komunitas Kristen, karena jumlahnya yang sedikit, tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan politik.”

Kardinal Cleemis mengatakan meski minoritas, orang Kristen hidup bebas di India sejak masa kerasulan karena sikap sekuler dan perlindungan Tuhan di negara tersebut.

Dia mengatakan ketika merencanakan tindakan politik, orang Kristen harus mempertimbangkan apakah ini ‘tambahan bagi kehidupan sosio-politik kita” atau “sesuatu yang membimbing hidup kita?”

“Kita seharusnya tidak memberi tempat kepada Yesus untuk politik dan menjadi pemimpin politik,” kata kardinal tersebut.

Kardinal yang tinggal di Kerala dan telah berurusan dengan pemimpin partai komunis. Dia mengatakan meski jumlahnya kecil, orang Kristen harus menggunakan hak politik mereka dan bekerja sama dengan orang lain untuk mempertahankan kualitas sekuler bangsa.

Serangan yang meningkat terhadap orang-orang Kristen, terutama setelah BJP berkuasa, adalah “tanda-tanda masalah yang jauh lebih dalam, tentang kebencian yang tumbuh dan cara berpikir tertentu tentang agama sendiri,” kata kardinal tanpa menyebut nama kelompok Hindu manapun.

Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Kristen seperti orang-orang di negara bagian Odisha menjadi sasaran karena iman mereka. Pada tahun 2008, komunitas Kristen terpencil di negara tersebut diserang oleh nasionalis Hindu yang membunuh 100 orang dan membakar ratusan gereja dan rumah.

“Orang-orang Kristen ditantang, dihukum berjalan telanjang di jalanan, dipukuli, dibantai dan dibakar hidup-hidup. Kini kita melihat tanda-tanda iman tumbuh di tempat-tempat ini. Sebagai komunitas iman kita memiliki perlindungan yang berada di luar semua perlindungan manusia.”

Kardinal Cleemis mengatakan ini tidak berarti orang Kristen harus mengabaikan serangan dan terus menderita. Advokasi, lobi dan pembentukan aliansi sangat penting untuk menjamin kebebasan dan keselamatan.

Dia mengatakan bahwa lebih banyak orang Kristen harus terlibat dalam politik untuk memperkuat sistem demokrasi sekuler.

“Kita juga perlu menantang model agresif yang mengusulkan satu agama dan satu budaya untuk semua orang India,” kata kardinal tersebut.

Meskipun upaya BJP untuk merayu pemilih di kantong-kantong negara-negara bagian Kristen, kardinal tersebut mengatakan bahwa Gereja juga tidak dapat terlibat dalam partai politik.

“Terserah pemimpin politik Kristen untuk mengambil keputusan, menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan kepentingan masyarakat. Hirarki tidak memiliki peran dalam partai politik, “katanya.

Gereja di India harus memimpin orang mencapai kematangan politik dengan meningkatkan kesadaran umum tentang proses demokrasi.

Namun, Gereja tidak akan membuat petunjuk dan rencana tindakan untuk mendirikan atau menghancurkan partai politik. “Jika kita melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana kita berbeda dari partai politik? Maka kita akan berhenti menjadi Gereja Katolik,” kata Kardinal Cleemis.

 

Gereja Hong Kong Minta Dukungan Umat Menolak ‘Perubahan Gender’

Sel, 07/11/2017 - 06:02

Keuskupan Hong Kong telah meminta umat Katolik untuk mengikuti arahan gereja dalam menentang undang-undang pengakuan gender selama masa konsultasi publik yang berfokus pada isu yang kontroversial termasuk penentuan ulang gender.

Sebuah kelompok kerja dibentuk pada pertengahan Agustus oleh keuskupan untuk mengekspresikan sikap gereja pada naskah konsultasi pemerintah untuk isu pengakuan gender.

Pada sebuah pertemuan pengarahan untuk naskah konsultasi yang diadakan oleh keuskupan pada 30 September, Uskup Auksilier Joseph Ha Chi-shing mengatakan bahwa gereja ingin menyampaikan pendiriannya mengenai masalah ini di kalangan umat Katolik.

Pastor Robert Ng Chi-Fun mengatakan pada kesempatan itu bahwa Gereja Katolik benar-benar menentang apa yang disebut pengubahan gender. Imam Yesuit mengatakan gender seseorang sudah diputuskan oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa mengubah jenis kelamin mereka.

Naskah konsultasi pemerintah mengikuti keputusan dan nasehat Pengadilan Banding pada akhir tahun 2013 atas sebuah kasus yang melibatkan seorang transeksual yang menikahi seorang pria. Pemerintah membentuk Kelompok Kerja Antar Departemen untuk Pengakuan Gender (IWG) pada bulan Januari 2014. Kelompok ini mempelajari apakah perlu untuk memperkenalkan undang-undang dan tindakan administratif untuk menangani isu-isu mengenai pengakuan gender di Hong Kong.

Pada bulan Juni, IWG menerbitkan sebuah naskah konsultasi mengenai pengakuan gender dan meminta pendapat masyarakat mengenai masalah ini.

Sebagai tanggapan, Keuskupan Hong Kong mengeluarkan saran bagi umat Katolik sebagai tanggapan atas naskah konsultasi yang mencakup 16 pertanyaan untuk mengumpulkan opini publik mengenai legislasi pengakuan gender. Dalam panduannya, keuskupan memberikan informasi yang mencerminkan pendirian gereja mengenai masalah ini.

Pedoman tersebut mencatat bahwa keuskupan “pada dasarnya menentang undang-undang dan tidak mendukung inisiatif pengakuan gender.” Namun, dikatakan akan menawarkan “cinta kasih, belaskasihan dan pelayanan pastoral” kepada mereka yang bermasalah dengan masalah pengakuan gender.

Konsultasi publik seharusnya ditutup pada akhir Oktober, namun telah diperpanjang sampai 31 Desember

Sidang Tahunan KWI, Para Uskup Belajar dari Yohanes Paulus II

Sen, 06/11/2017 - 17:30

Para uskup dari seluruh Indonesia bertemu di Jakarta untuk mengikuti sidang tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk membahas sejumlah hal penting terkait kehidupan menggereja di dunia modern antara lain seperti yang tertuang dalam Anjuran Apostolik Pastores Gregis yang dikeluarkan Paus Yohanes Paulus II, sekarang St Yohanes Paulus.

Pertemuan yang dimulai 6 November itu dihadiri oleh semua uskup dari 37 keuskupan, sejumlah uskup emeritus, Kardinal Julius Darmaatmaja SJ, Sekretaris Duta Vatikan Rm. Fabio Salerno, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi perwakilan PGI Pdt Bambang Wijaya serta beberapa utusan beberapa lembaga gereja.

Dalam sambutannya Ketua KWI Mgr Ignatius Suharyo menyambut para uskup yang baru masuk dalam kolegialitas para uskup Indonesia, yakni Uskup Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko, Uskup Sintang Mgr Oton Sidin, Uskup Manado Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC, dan Uskup Pangkalpinang Mgr. Adrianus Sunarko OFM.

“Kepada para Bapak Uskup baru yang pertama kali hadir dalam sidang KWI, kami berharap kehadiran para uskup yang baru bergabung di KWI bisa menjadi daya pembaru dalam dinamika Gereja Indonesia yang kita cintai ini. Semoga para Bapak Uskup segera cepat merasa nyaman di dalam konperensi ini, “ kata Mgr Suharyo.

 

Pastores Gregis

 

Mgr Suharyo mengajak para uskup untuk mengacu pada bab terakhir Anjuran Apostolik Pastores Gregis (Gembala dari Kawanan) oleh Paus Yohanes Paulus II.

Anjuran Apostolik tersebut mengajak para uskup untuk menjadi pejuang untuk keadilan dan perdamaian, memperhatikan dialog antar agama demi perdamaian dunia, kehidupan sipil, sosial,dan ekonomi, serta memelihara lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan.

“Wilayah-wilayah ini pulalah yang perlu diperhatikan pada hari studi para uskup KWI sebagaimana jelas terumus dalam berbagai surat gembala, surat sapaan, dan nota pastoral. Dalam wilayah pelayanan itulah para uskup diharapkan mewartakan pengharapan. ” tandasnya.

Sejak dikeluarkannya Pastores Gregis pada 2003 terjadi banyak perubahan cepat.  Sejak 2007 di negeri tercinta ini terjadi krisis moral di semua bidang kehidupan. Krisis ini menjadi semakin kompleks dengan maraknya berbagai gejala: korupsi di berbagai lini, berkembangnya kejahatan narkoba, kebohongan publik, intoleransi, ancaman disintegrasi bangsa, dan nafsu liar untuk mengubah dasar Negara.

“Dalam konteks inilah kita ingat kembali pesan Paus Yohanes Paulus II pada akhir Anjuran Apostolik Pastores Gregis,” kata Mgr Suharyo.

Sementara itu Eusabius Binsasi mengatakan bahwa pembangunan agama menjadi poin penting yang memberi harapan besar bagi pebaikan bangsa ke depan.

“Kita yakin bahwa semakin tinggi dan mendalam penghayatan nilai-nilai ajaran agama, maka diharapkan potensi intoleran akan semakin terkikis,” kata Eusabius seperti dikutip dokpenkwi.org

“Anarkisme dan radikalisme semakin hilang dari peradaban kita dan diganti dengan habitus baru yang lebih manusiawi. Keberagaman dan keberagamaan menjadi model kehidupan sejuk bagi semua anak bangsa,” paparnya.

Eusabius mengajak KWI untuk bergandengan tangan sebagai mitra yang sinergis dalam erja sama untuk menjadikan umat Katolik lebih bermanfaat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Pdt Bambang Widjaja yang mewakili PGI mengajak para peserta sidang untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kebersamaan dalam Kristus dan menghadirkan perdamaian di tengah dunia ini.

 

Selengkapnya: Pembukaan Sidang Tahunan KWI 2017: Gereja yang Relevan dan Signifikan, Panggilan Gereja Menyucikan Dunia.

 

Paus Fransiskus Minta Umat Katolik Berdoa untuk Asia

Sen, 06/11/2017 - 14:50

Paus Fransiskus telah merilis sebuah pesan video meminta umat Katolik untuk berdoa bagi Asia, sebuah benua yang sangat besar di mana orang Kristen menjadi minoritas.

“Ciri yang paling mencolok di Asia adalah keragaman masyarakatnya yang menjadi pewaris budaya, agama dan tradisi kuno,” kata paus dalam pesan video yang merupakan bagian dari ujud doa bulanan selama bulan November.

“Di benua ini, di mana gereja itu minoritas, tantangannya sangat kuat. Kita harus mempromosikan dialog antar agama dan budaya,” kata Paus Fransiskus.

“Dialog adalah bagian penting dari misi gereja di Asia,” katanya.

“Mari kita berdoa agar orang-orang Kristen di Asia dapat mewujudkan dialog, perdamaian, dan saling pengertian, terutama dengan agama-agama lain.”

Ada lebih dari 141 juta umat Katolik di 48 negara di Asia, termasuk wilayah dimana Katolik menghadapi risiko penganiayaan.

Paus Fransiskus mengunjungi dua negara Asia – Myanmar dan Bangladesh – akhir bulan ini.

Intensi doa bulan November adalah untuk Evangelisasi: Menjadi Saksi Injil di Asia.

Intensi tersebut dimasukkan setiap bulan ke Jaringan Doa Paus Sedunia dan Video Paus yang menghasilkan video di bawah ini bekerja sama dengan Pusat Televisi Vatikan. Video-video yang dibuat fokus pada tantangan yang dihadapi umat manusia.

 

Pastor Avent Saur: Pemerintah Masih Sebatas Janji Tangani Orang Gangguan Jiwa 

Sen, 06/11/2017 - 13:01

Pastor Avent Saur SVD, seorang imam yang memberi pelayanan khusus terhadap penyandang ganggung jiwa mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius untuk menangani kelompok ini yang sudah lama diabaikan dan mesti berhenti untuk sekedar memberi janji.

Pastor Avent, yang bertugas di Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penggagas dan pendiri Kelompok Kasih Insanis (KKI), sebuah wadah solidaritas dan sosial karitatif yang dibentuk untuk membantu penyandang gangguan jiwa.

Ia memberi contoh, meski undang-undang tentang kesehatan jiwa sudah diresmikan tahun 2014, namun, belum ada langkah konkret terkait implementasinya.

“Pemerintah mengetahui betapa peliknya masalah ini, namun mereka kemudian tidak tergerak untuk mengambil langkah lebih lanjut,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pastor Avent hadir di ibukota untuk menghadiri sebuah pertemuan nasional para dokter jiwa yang berlangsung pada 3-4 November, di mana ia menjadi salah satu pembicara dalam acara itu.

Ia menjelaskan, akibat tidak adanya sikap jelas pemerintah, masyarakat umumnya terus mengambil cara penanganan tradisional, yakni dengan memasung.

“Penderita gangguang jiwa diikat dan ditempatkan di ruangan yang kotor dan berbau. Kalau yang aktivitasnya tidak membahayakan, mereka dibiarkan saja terlantar di jalan,” katanya.

“Itu lebih merupakan cara membunuh perlahan-lahan, karena mereka tidak dirawat,” lanjut imam yang juga jurnalis di koran lokal Flores Pos ini.

Dalam penelitian yang dirilis tahun lalu, Human Rights Watch (HRW), lembaga pemerhati hak asasi manusia yang berbasis di New York menyatakan, terdapat 57.000 orang di Indonesia yang pernah dipasung, setidaknya sekali dalam hidup mereka dan merujuk data pemerintah, sekitar 18.800 orang yang saat ini masih dipasung.

Andreas Harsono, peneliti HRW untuk Indonesia menjelaskan, dalam prakteknya, keluarga, paranormal, dan petugas panti rehabilitasi membelenggu penyandang ganggung jiwa terkadang selama bertahun-tahun.”

Dalam satu kasus, kata dia, seorang penderita perempuan dikunci ayahnya di sebuah kamar setelah meminta masukan dari paranormal.

“Ketika si putri mencoba gali jalan keluar dari ruang itu, si ayah mengikat tangannya di belakang punggung,” katanya.

“Ia telanjang, duduk dan tidur di atas serakan kotoran, makan, tidur, kencing dan berak di ruangan tersebut selama 15 tahun sebelum akhirnya dilepaskan,” lanjut Andreas.

Pada 1977, pemerintah sudah menyatakan melarang praktek pasung.

Tahun 2010 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah  juga menargetkan bahwa Indonesia akan bebas pasung pada 2014.

Kedua komitmen itu, sayangnya, tidak direalisasikan.

Tahun lalu, menyusul peluncuran laporan HRW, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kembali berjanji bahwa hingga Desember tahun ini Indonesia akan bebas pasung.

Namun, kata Pastor Avent, hal itu lagi-lagi hanya sekedar isapan jempol.

“Kita belum menemukan gebrakan apapun, padahal tahun ini sudah hampir berakhir,” katanya. “Pasti sebentar lagi, ada janji, bebas pasung 2019, 2020 dan seterusnya.”

Selain melepas pasung, pemerintah, kata dia, juga perlu memikirkan serius terkait pengadaan layanan kesehatan dan panti rehabilitasi.

“Di Provinsi Nusa Tenggara Timur saja hanya ada tiga dokter jiwa dan 4 poli jiwa, yang semuanya terpusat di ibukota provinsi,” katanya.

Merujuk pada laporan HRW, dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia hanya memiliki 600 hingga 800 psikiater, yang artinya satu orang menangani 300.000 hingga 400.000 orang dan hanya 48 rumah sakit jiwa, lebih dari separuhnya berada di Pulau Jawa.

Tujuh dari 34 provinsi di Indonesia tak memiliki satu pun rumah sakit jiwa milik negara, demikian menurut laporan mereka.

Pastor Avent menambahkan, dana adalah juga masalah pelik. Karena tidak dialokasikan dalam rancangan anggaran setiap tahun, kata dia, maka pemerintah di level daerah menjadikan hal itu sebagai alasan ketika dikritik terkait minimnya perhatian terhadap masalah ini.

“DPRD Ende misalnya pernah berjanji akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 125 juta. Namun, itu juga hanya sebatas janji,” katanya.

Hingga kini, untuk melayani sekitar 300 penyandang gangguang jiwa di Ende dan sekitarnya, wilayah yang menjadi fokus perhatian KKI, mereka menaruh harap pada bantuan donatur.

Mereka juga melakukan usaha sendiri, termasuk dengan menjual buku“Belum Kalah” karya Pastor Avent yang diterbitkan baru-baru ini dan merekam aktivitas dan upaya KKI sejak dibentuk. (Ryan)

PBB Diminta Membawa Kasus Myanmar ke Pengadilan Internasional

Sen, 06/11/2017 - 08:12

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengajukan Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena kegagalannya untuk menyelidiki kekejaman massal terhadap etnis Rohingya, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada 3 November.

Negara-negara anggota PBB juga harus mengupayakan proses pengumpulan bukti kriminal untuk mengajukan tuntutan di ICC dan pengadilan lainnya, kata kelompok yang berbasis di New York tersebut.

Pemerintah Myanmar telah gagal untuk secara meyakinkan menyelidiki operasi militer sejak akhir Agustus yang mengakibatkan pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan massal, menghancurkan ratusan desa dan memaksa lebih dari 600.000 Muslim Rohingya untuk melarikan diri ke Bangladesh, kata kelompok hak asasi manusia tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pelanggaran ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kata HRW.

“Keadilan sangat dibutuhkan bagi penduduk Rohingya yang menjadi target kampanye pembersihan etnis militer Burma,” kata Param-Preet Singh, direktur peradilan internasional kelompok tersebut.

“Dewan Keamanan PBB harus merujuk situasi di Burma [Myanmar] ke ICC, yang memang dibentuk untuk menangani situasi di mana kejahatan berat dilakukan tanpa ada yang bertanggungjawab.”

ICC adalah pengadilan pilihan terakhir dan hanya bertindak bila ada kejahatan berat dan otoritas nasional tidak mau atau tidak dapat menuntut dan mengadili mereka yang bertanggung jawab. Tapi ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara bagian dalam perjanjian pendiriannya, Statuta Roma, dan Burma bukan anggota.

Hanya Dewan Keamanan PBB yang bisa mengajukan situasi ini ke ICC untuk dilakukan investigasi kriminal lebih lanjut.

“Negara-negara anggota PBB harus menggali langkah-langkah konkrit untuk membangun data kriminal terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan besar di Burma untuk diadili,” kata Singh.

“Mengidentifikasi pelaku dapat membantu menaikkan biaya politik dari operasi militer yang kejam, dan membawa korban lebih dekat pada keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.”

Halaman