UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 31 mnt yang lalu

Pekerja Filipina Gunakan Bulan Maria untuk Menuntut Upah Layak

Sel, 05/06/2018 - 21:16

Para pekerja bagian  ekspor di luar ibu kota Filipina, Manila, berunjuk rasa di depan istana presiden pada 30 Mei memprotes  diakhirinya  pekerja kontrak  lepas.

Para pekerja yang melakukan protes itu menyebut unjuk rasa  mereka “Flores de Endo,” sebuah parodi dari festival keagamaan tahunan pada Mei – Flores de Mayo –  menghormati Perawan Maria.

Endo,” kependekan dari “akhir kontrak,” adalah praktik  yang dilakukan perusahaan untuk memecat pekerja lepas sebelum mencapai enam bulan kerja untuk menghindari pembayaran  tunjangan apa pun.

Menurut undang-undang Filipina, seorang pekerja yang bekerja setelah masa percobaan enam bulan dianggap sebagai karyawan tetap.

Flores de Endo bukan sebagai perayaan, tetapi protes terhadap semua bentuk kontraktualisasi,” kata Antonette Amorado, juru bicara  para pekerja.

“Berbeda dengan kemegahan dan warna dari Flores de Mayo, kami bertujuan  menunjukkan kemarahan kami atas masalah kontraktualisasi yang belum terselesaikan,” kata Amorado.

Para pekerja mengatakan bahwa meskipun presiden berjanji  mengakhiri praktek kontrak pekerja lepas ini, “kejadian sebenarnya di lapangan berbeda.”

Pada  1 Mei, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani peraturan pemerintah yang melarang hanya tenaga kerja  kontrak, tetapi beberapa bentuk “kontrakisasi” masih diperbolehkan.

Kelompok buruh yang kecewa ini mengatakan bahwa peraturan ini adalah bagian dari “upaya  sia-sia dan berulang untuk memadamkan protes yang berkembang di sektor tenaga kerja … terhadap janji-janjinya yang gagal.”

Presiden, yang janji kampanyenya  tahun 2016 adalah untuk mengakhiri kontrak buruh saja, mengatakan tindakan yang lebih komprehensif harus dilakukan dengan meninjau undang-undang ketenagakerjaan negara itu.

Tuntutan upah minimum yang lebih tinggi

Sementara pekerja lepas berdemonstrasi di jalan-jalan, pegawai pemerintah menuntut kenaikan upah minimum mereka.

Kelompok pekerja pemerintah  Courage (Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees) menyerukan kenaikan upah minimum nasional 5 juta rupiah per bulan dari saat ini 2,8 juta rupiah  per bulan yang diterima oleh seorang karyawan dengan upah terendah.

Kelompok-kelompok sektor swasta juga telah menyerukan kenaikan upah.

“Kami menyerukan kepada pemerintah  memperhatian  kondisi ekonomi para pekerjanya yang memburuk, terutama para pekerja dengan peringkat rendah di tingkat lokal,” kata ketua Courage   Ferdinand Gaite.

Pekerja pemerintah dengan peringkat terendah di Manila menerima Rp 126.000 per hari dibandingkan dengan pekerja sektor swasta upah minimum yang menerima hingga Rp 136.000  per hari.

Di provinsi-provinsi, pekerja pemerintah peringkat terendah menerima Rp 95.000, sementara seorang penerima upah minimum sektor swasta menerima hingga Rp 107.000  sehari.

Gaite mengatakan sudah saatnya pemerintah menaikkan upah minimum nasional.

Upah minimum tertinggi di ASEAN

Meskipun meningkatnya tuntutan menaikan upah yang lebih tinggi, Filipina memiliki upah minimum tertinggi di daerah-daerah  di Manila.

Upah minimum bervariasi di seluruh negara dari terendah sekitar Rp 80.500 sehari di provinsi miskin.

Di Thailand, seorang pencari nafkah minimum, tergantung pada daerah tempat mereka bekerja, dapat menghasilkan sebanyak Rp 127.000  hingga Rp 130 000 per hari.

Di Malaysia, seorang pekerja menghasilkan tarif harian Rp 102.000 hingga Rp 111.000 per hari. Vietnam menyediakan bayaran Rp 69 000 hingga Rp 78 000.

Upah minimum Indonesia berkisar antara Rp 45.000  hingga Rp 117.000, tergantung pada daerahnya.

Undang-undang pajak baru menyulitkan kehidupan

Ketua  komisi kerasulan awam Konferensi Waligereja Filipina mendukung kaum buruh.

Uskup Auksilier Manila, Broderick Pabillo, mengutip kenaikan biaya barang dan jasa sebagai akibat dari undang-undang pajak baru.

“Jika pemerintah menginginkan pertumbuhan terbuka, gaji pekerja harus terus ditingkatkan,” kata prelatus itu.

Dia mengatakan bahwa jika pemerintah tidak dapat memberikan kenaikan gaji, pemerintah harus memberikan kompensasi lain, termasuk penghapusan kontrak kerja lepas.

Kelompok-kelompok buruh telah  meminta subsidi voucher uang tunai sebesar Rp 140.000 untuk pekerja yang terkena dampak daya beli yang mengikis dari upah minimum harian mereka.

“Jangan menunggu badai yang sangat besar terjadi,” kata Alan Tanjusay, juru bicara Kongres Serikat Buruh Serikat Pekerja Gabungan dari Filipina.

Dia mengatakan pemerintah harus mengurangi penderitaan pekerja yang memburuk dan keluarga mereka dengan menyediakan jaring pengaman sementara pengusaha memberikan kenaikan upah yang cukup besar.

Kelompok buruh menuntut kenaikan upah harian sebesar Rp 322.000 untuk pekerja di sektor swasta agar mereka “dapat hidup di atas ambang kemiskinan negara.”

Tidak ada janji pemerintah

Sekretaris Buruh Silvestre Bello III mengatakan bahwa pemerintah akan mempelajari tuntutan tersebut, dan menambahkan bahwa dia telah memerintahkan dewan upah regional untuk memantau kenaikan harga komoditas dasar.

Dia mengatakan kenaikan upah minimum di seluruh negeri akan dilaksanakan pada kuartal terakhir tahun ini jika kenaikan harga berlanjut.

Dia mengatakan, subsidi tunai juga sedang dipelajari, meskipun dia mengatakan Rp 140.000 terlalu tinggi. “Mungkin … Rp 28.000 hingga Rp 56.000  sebulan,” kata Bello.

“Kami melakukan ini untuk memungkinkan penerima upah harian untuk melindungi dampak dari harga yang terus naik jika tidak benar-benar memulihkan kehilangan nilai pendapatan mereka.”

Inflasi mencapai tertinggi dalam  lima tahun 4,5 persen pada April 2018.

Departemen Keuangan mencatat bahwa harga minyak global yang lebih tinggi dan peso Filipina yang lebih lemah terhadap dolar Amerika Serikat berkontribusi pada tingkat inflasi yang lebih tinggi.

 

Warga Pulau Boracay di Filipina Terancam Diusir

Sel, 05/06/2018 - 16:23

Warga Boracay, sebuah pulau kecil di Filipina bagian tengah yang dikenal dengan resor dan pantainya, tengah menghadapi pengusiran karena pemerintah menerapkan apa yang disebut sebagai program rehabilitasi.

Sekitar 426 keluarga miskin telah menerima perintah untuk meninggalkan wilayah itu dari Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DLH-SDA).

Pada Sabtu (2/6), sebuah misi pencari fakta Katolik mengungkap sekitar 30 persen keluarga yang menghadapi pengusiran adalah warga asli.

Mgr Meliton Oso, direktur aksi sosial Keuskupan Agung Jaro, mengaku terkejut bahwa warga asli diusir dari rumah mereka.

Menurutnya, sangat menyedihkan bahwa pemerintah mengijinkan pengembangan bisnis di pulau itu tetapi mengusir mereka yang tidak bisa bersuara atau meminta bantuan hukum.

Awal tahun ini, Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan penutupan pulau itu selama enam bulan karena polusi dan ancaman kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari resor dan pengembangannya.

Setelah ditutup pada 26 April, pemerintah juga memerintahkan warga yang tinggal  di wilayah yang masih berupa hutan itu untuk pergi.

Estelita Mariano, seorang ibu rumah tangga berusia 80 tahun, mengatakan keluarganya telah tinggal di pulau itu selama beberapa generasi namun belum memperoleh sertifikat tanah.

“Orangtua dan kakek-nenek kami tidak paham soal sertifikat tanah,” kata ibu dari 14 anak itu.

“Mereka dulu nelayan dan petani sebelum para pengusaha datang ke sini,” lanjutnya.

DLH-SDA mengatakan hanya sepertiga dari pulau itu, atau sekitar 292 hektar, yang memiliki sertifikat tanah dan menjadi milik sebuah keluarga yang memperoleh sertifikat tanah pada 1931.

“Lainnya hanya punya dokumen pajak sebagai bukti kepemilikan,” kata Richard Fabila, seorang pengacara dan ketua Kantor Komunitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Pulau Boracay.

“Sayangnya, undang-undang di Filipina hanya mengakui sertifikat tanah,” katanya.

Ia mengatakan kantornya tidak akan mengusir warga sampai relokasi ditemukan.

“Kami tengah mencari warga ilegal yang mendiami lahan basah yang jelas-jelas mencemari wilayah hutan bakau kita,” lanjutnya.

Pastor Edwin Gariguez, sekretaris eksekutif Sekretariat Nasional Aksi Sosial, mengatakan pemerintah hendaknya mempertimbangkan pembangunan fasilitas “relokasi di tempat” bagi keluarga-keluarga miskin.

Mengusir warga asli sama dengan mencabut hak mereka dan tidak mengakui baik mata pencaharian dan hak atas tanah, katanya.

Sedikitnya 36.000 karyawan dilaporkan kehilangan pekerjaan sejak penutupan pulau itu, demikian kelompok aktivis Rise Up Aklan.

Pastor Gariguez mengatakan kantornya telah mengalokasikan dana sebanyak 6.000 dolar AS untuk membantu pendidikan anak-anak yang terdampak di sedikitnya satu sekolah.

“Kami masih mencari sumber daya untuk membantu anak-aak yang orangtuanya kehilangan pekerjaan karena penutupan pulau itu,” katanya.

“Kita harus membantu mereka memastikan bahwa hak atas tanah tidak dilanggar,” lanjutnya.

Pemerintah hendaknya membuat “data lengkap” tentang warga yang terdampak.

Pulau Boracay terletak sekitar 320 kilometer sebelah selatan Manila. Pulau ini terkenal atas pantai pasir putih dan panorama matahari terbenam yang indah.

Pada 2012, majalah Travel and Leisure menyebut pulau itu sebagai “pulau terindah di dunia.” Namun sejak saat itu, pulau itu mengalami polusi parah dan masalah lingkungan hidup.

 

Keadilan Terus Diupayakan Bagi Karyawan Korban Kekerasan di Sri Lanka 

Sel, 05/06/2018 - 15:40

Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) dan beberapa tokoh agama menuntut keadilan bagi karyawan zona perdagangan bebas (ZPB) yang ditembak polisi pada 2011.

Mereka menyampaikan keluhan kepada Komisi HAM Sri Lanka dan meminta komisi itu melakukan penyelidikan secara independen, memberi kompensasi dan memberi hukuman kepada para pelaku.

Satu orang tewas dan 260 orang lainnya luka-luka ketika polisi menembaki para karyawan yang menggelar aksi demo untuk memprotes rancangan undang-undang tentang dana pensiun untuk karyawan di sektor swasta.

Sejumlah aktivis termasuk seorang imam dan seorang biarawati mengunjungi kantor komisi itu pada peringatan ketujuh kematian seorang pekerja beragama Katolik, Roshen Chanaka.

Suster Christine Fernando MC mengatakan tidak seorang pun diseret ke pengadilan sejak tujuh tahun lalu.

“Keadilan seharusnya diberikan kepada semua korban termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau menjadi cacat, mengalami penyerangan atau menderita luka-luka,” katanya kepada ucanews.com setelah mengunjungi kantor komisi yang terletak di Kolombo itu pada Jumat (1/6).

“Perwakilan komisi meminta kami untuk mengirim surat yang pernah dikirimkan sebelumnya oleh para aktivis kepada pemerintah,” lanjutnya.

“Kami menggelar aksi protes setiap bulan sejak enam tahun lalu di ZPB untuk mencari keadilan,” katanya.

Setelah mendapat tekanan dari para aktivis, pemerintah yang pernah dipimpin oleh Mahinda Rajapaksa itu mengangkat mantan hakim Mahanama Thilakaratne untuk menyelidiki insiden yang terjadi pada 2011 tersebut.

Hasil laporannya merekomendasikan agar para korban diberi kompensasi dan polisi harus diadili tanpa memandang pangkat mereka. Namun para korban masih menanti keadilan sampai saat ini.

Mary Swarnakanthi, 61, ibu dari Chanaka, mengatakan pemerintah belum memberi kompensasi seperti yang dijanjikan.

“Kami menyerahkan sebuah petisi kepada komisi itu untuk meminta keadilan bagi semua, termasuk mereka yang menderita cacat permanen,” katanya.

“ZPB seharusnya mempengaruhi berbagai pihak untuk mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi penyelidikan itu,” lanjutnya.

 

Peziarah Indonesia Mengharapkan Pembatalan Larangan Perjalanan ke Israel

Sel, 05/06/2018 - 13:16

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan kepada Israel untuk meninjau kembali larangan terhadap wisatawan Indonesia, karena itu akan membahayakan ribuan peziarah yang mengunjungi  Tanah Suci.

Larangan itu tampaknya sebagai tanggapan terhadap Indonesia yang menolak visa bagi warga Israel setelah berminggu-minggu kekerasan mematikan di perbatasan Gaza-Israel yang menyebabkan orang Indonesia memprotes apa yang mereka katakan adalah perlakuan kejam Israel terhadap Palestina.

Tahun lalu 905 kelompok dari Indonesia yang terdiri dari 30.099 peziarah mengunjungi Tanah Suci, menurut data dari Kantor Peziarah Fransiskan. Amerika Serikat dan Italia mengirim lebih banyak peziarah.

“Larangan itu mengecewakan bagi orang Kristen yang telah menyimpan uang dalam waktu lama untuk memenuhi harapan mereka mengunjungi Tanah Suci sebagai bagian dari perjalanan iman mereka,” kata Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam  Konferensi Waligereja Indonesia.

“Israel harus memberikan peringatan sebelum mengambil kebijakan itu. Pemerintah Israel perlu memperbarui kebijakan dan pemerintah Indonesia juga perlu menuntut Israel membatalkannya.”

Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik tetapi peziarah telah memasuki Israel dengan visa khusus untuk ziarah rohani.

Larangan Israel terhadap wisatawan Indonesia akan berlaku efektif 9 Juni.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly menegaskan pada 1 Juni bahwa pihak imigrasi menolak visa untuk 53 warga Israel baru-baru ini.

Dia menolak untuk mengungkapkan alasan, hanya mengatakan masalah itu sensitif. “Namun, itu adalah hak prerogatif kami sebagai negara untuk menerima atau menolak visa warga negara lain,” tambahnya.

Eko Put Widiarso, kepala Humas  Christour Travel, mengatakan ia sangat kecewa dengan keputusan Israel dan berharap akan ada kebijakan baru dalam beberapa hari ke depan.

Perusahaan memberangkatkan dua kelompok ke Tanah Suci setiap bulan, dengan satu kelompok 100 orang akan berangkat pada 9 Juni.

“Permohonan visa telah diajukan sejak Mei tetapi kami belum menerima penjelasan  seperti biasa,” kata Widiarso.

Dia mengatakan kelompok itu masih akan berangkat pada 9 Juni tetapi hanya akan mengunjungi Mesir dan Yordania.

“Meskipun kunjungan ini tidak dapat menggantikan kerinduan para peziarah untuk pergi ke Yerusalem, Betlehem dan Nazareth di wilayah Israel, kami akan tetap mencoba melayani mereka,” katanya.

Pastor Albertus Erens Novendo Gesu, seorang imam kelahiran Indonesia yang belajar di Yerusalem dan sering membantu peziarah, mengatakan kepada ucanews.com bahwa kebijakan Israel tidak hanya akan membahayakan para peziarah Indonesia.

“Agen tur lokal, pemandu dan pengemudi yang khusus melayani para peziarah Indonesia juga akan sangat merasakan pengaruhnya,” katanya.

 

Katedral Jakarta, Komunitas Muslim Bersatu Dukung Korban Bom Surabaya

Sen, 04/06/2018 - 17:03

Paroki Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat bekerja sama dengan beberapa komunitas Muslim mengadakan acara buka puasa bersama di aula paroki pada Jumat (1/6) untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan kepada para korban bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada pertengahan Mei lalu.

Sekitar 200 umat Islam dari berbagai komunitas termasuk Jaringan GUSDURian memadati aula paroki untuk mengikuti program yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu. Mereka juga diajak masuk ke dalam gereja katedral untuk mendapatkan informasi seputar sejarah gereja katedral dan juga benda-benda rohani yang terdapat di dalamnya.

Pastor Albertus Hani Rudi Hartoko SJ, pastor paroki, memimpin tur kecil itu.

“Gereja KAJ (Keuskupan Agung Jakarta) pada tahun ini ingin mewujudkan semangat ‘Kita Bhinneka, Kita Indonesia.’ Kita sungguh-sungguh menghargai kebhinnekaan. Karena kita mengakui, maka kita bisa bekerja sama satu sama lain. Itu semangat yang dibuat,” kata imam itu kepada ucanews.com di sela-sela acara.

“Gereja katedral terbuka untuk siapa saja. Gereja katedral sebagai situs heritage, semua orang boleh datang. Saya kira gereja katedral ini bisa menjadi oase untuk kita semua,” lanjutnya.

Ia merujuk pada sidang hari pertama Konggres Pemuda Indonesia II pada 27 Oktober 1928 di komplek gereja katedral.

“Harapannya, semua virus kebaikan ini menyebar kemana-mana. Kita diajak menyebarkan virus solidaritas, virus kasih sayang kemana-mana,” lanjut Pastor Hani.

Menurut Alissa Wahid, koordinator Jaringan GUSDURian, acara buka puasa bersama bertujuan untuk mempererat persatuan nasional karena banyak kelompok tengah mempromosikan ideologi eksklusivitas yang mengancam kebersamaan.

“Sebetulnya masyarakat Indonesia masih dalam kondisi yang berdukacita setelah kejadian teror bom di Surabaya dan sentimen kebencian yang semakin menghebat terutama di media sosial. Kami memilih gereja katedral karena ini salah satu bentuk solidaritas kami terhadap korban teror bom, paling banyak dari Gereja Katolik,” katanya kepada ucanews.com.

Pada 13 Mei, sebuah keluarga – bapak, ibu dan empat anak – menjadi pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya. Akibatnya, sekitar 19 orang termasuk pelaku tewas.

“Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan karena suara yang minor yang menginginkan perpecahan, mau menang sendiri. Sebetulnya dia kecil, tapi karena  sound system-nya besar, apalagi menggunakan sentimen (keagamaan dan) kebencian, jadi begitu besar pengaruhnya. Sehingga orang yang baik jadi tertutup,” kata Alissa.

“Kita harus mengakui dengan jelas ada pergeseran norma, nilai di Indonesia. Menurut penelitian Gusdurian dan Infid di 6 kota di Indonesia, semakin muda semakin intoleran kepada orang di luar kelompoknya. Ada yang namanya amplification spiral, mulai dari merasa superior, kelompok saya yang paling benar dan paling berhak di Indonesia, lalu muncul sikap intoleran. Mulainya dari eksklusivitas dan menolak inklusivitas. Dari situ muncul intoleransi kepada orang yang dianggap sebagai kelompok berbeda. Lalu konflik sosial terjadi, bahkan bisa ke arah terorisme,” lanjutnya.

Seorang peserta, Harijono Djojodihardjo, menyebut acara itu sebagai peristiwa “historis.”

“Ini salah satu upaya dari umat untuk kebersamaan. Kita masing-masing beragama, hubungan kita dengan Tuhan. Saya merasa ini sesuatu di mana I have to be here,” katanya kepada ucanews.com.

Ia berharap agar acara seperti itu terus diadakan.

Suster Patricia PI, seorang peserta lainnya, mengaku senang mengikuti acara itu.

“Ternyata ada kerinduan akan kebersamaan. Tidak ada sesuatu yang membuat takut. Teror bom di Surabaya memakan korban, tapi yang terluka kita semua. Kita semua ikut merasakan,” katanya kepada ucanews.com.

 

Paus Mengangkat Tiga Uskup Baru untuk Jepang

Sen, 04/06/2018 - 16:04

Paus Fransiskus telah mengangkat seorang uskup baru untuk Keuskupan Saitama dan dua uskup auksilier untuk Keuskupan Agung Osaka di Jepang. Ketiga uskup terpilih ini pernah tinggal di negara-negara berbahasa Spanyol.

Pastor Mario Michiaki Yamanouchi, 62, diangkat oleh Paus sebagai uskup Keuskupan Saitama. Ia lahir dari sebuah keluarga Katolik di Prefektur Qita pada 1955. Ketika ia berumur 8 tahun, orangtuanya bermigrasi ke Argentina untuk membesarkan anak-anak mereka di sebuah negara Katolik.

Ia ditahbiskan sebagai imam pada usia 29 tahun dan berkarya di Jepang sejak 1977. Sejak 2014, ia menjadi provinsial Serikat Salesian Don Bosco (SDB) di Jepang.

Keuskupan Saitama mengalami kekosongan sejak 2013, sementara Uskup Agung Tokyo Mgr Takeo Okada telah memimpin keuskupan itu bahkan setelah masa pensiunnya pada Desember lalu.

Keuskupan Saitama memiliki sekitar 21.500 umat Katolik. Namun jumlah umat Katolik dari Filipina dan Amerika Selatan jauh lebih besar.

Pastor Josep Maria Abella Batlle dari Kongregasi Misionaris Claretian, 68, dan Pastor Toshihiro Sakai, 58, diangkat sebagai uskup auksilier Keuskupan Agung Osaka.

Uskup Agung Osaka Mgr Manyo Maeda akan menjadi kardinal dalam konsistori pada 28 Juni.

Pastor Abella adalah imam dari Paroki Katedral St. Maria di Osaka. Misionaris asal Spanyol ini tiba di Jepang pada 1973 dan ditahbiskan sebagai imam pada1975. Ia berkarya sebagai provinsial Kongregasi Misionaris Claretian pada 1981-1992 dan sebagai superior jenderal kongregasi itu pada 2003-2015.

Pastor Sakai, sekretaris umum Prelatur Opus Dei di Jepang, lahir di Prefektur Hyogo pada 1960 dan masuk Seminari Opus Dei di Spanyol pada 1985. Ia pernah berkarya di Keuskupan Agung Nagasaki. Di sana ia dan Kardinal (terpilih) Maeda, seorang imam asal Keuskupan Agung Nagasaki, berteman.

Pastor Sakai adalah anggota Komisi Liturgi Keuskupang Agung Osaka. Ia juga menguasai puisi pendek khas Jepang: haiku. Begitu pun Kardinal (terpilih) Maeda.

Keuskupan Agung Osaka memiliki sekitar 50.000 umat Katolik.

 

Polisi Filipina Mengembalikan Citra Mereka dengan Mengadakan Prosesi Agama

Sen, 04/06/2018 - 15:47

Dilanda dengan berbagai tuduhan berperan aktif dalam ratusan, bahkan ribuan pembunuhan terkait narkoba, polisi Filipina sangat berusaha  mengembalikan citra mereka yang babak belur dengan mengadakan prosesi keagamaan untuk menghormati Santa Perawan Maria.

Di kota Tacloban, Filipina Tengah, sekitar 300 polisi menggelar “Santacruzan” untuk mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai inti kepolisian – “pro-negara, pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-Tuhan.”

Setidaknya 24 “polwan” dari berbagai daerah di wilayah Visayas Timur mengambil bagian dalam acara tersebut pada 29 Mei.

Santacruzan,” dari kata santa cruz, Bahasa  Spanyol, atau salib suci, adalah sebuah kontes yang bertujuan  menghormati temuan “Salib Suci” oleh Helena dari Konstantinopel.

Di Santa Cruz, provinsi Laguna, acara tahunan juga dipentaskan oleh petugas polisi untuk pertama kalinya.

Kepala polisi Laguna Kirby John Kraft mengatakan parade itu adalah cara yang baik untuk terlibat langsung dengan sesama  warga sebagai bagian dari upaya “hubungan masyarakat” dengan polisi.

Acara serupa diadakan di Kamp Crame, markas besar Polisi Nasional Filipina di Manila, pada 31 Mei.

Pastor Ramil Costibolo dari Keuskupan Agung Palo, provinsi Leyte mengatakan prosesi “hanya menunjukkan bahwa polisi kami sama seperti kita, umat biasa, umat beragama.”

“Ini sangat normal di kalangan umat Katolik Filipina mengikuti kegiatan ini untuk menunjukkan devosi kita kepada Bunda Maria tercinta dan pada saat yang sama merayakan iman kita kepada Yesus Kristus,” kata imam itu.

Para Biarawan Spanyol memperkenalkan pawai sejarah ini ke Filipina pada akhir abad ke-19.

Pastor Costibolo mengatakan dia “terkesan” dengan inisiatif polisi ini. “Sangat menyenangkan,” kata imam itu, seraya  menambahkan bahwa polisi “adalah orang biasa yang diberi tugas luar biasa di komunitas kita.”

“Kita harus memahami mereka. Mereka terlihat tangguh tetapi mereka memiliki perasaan. Mereka bukan robot. Mereka memiliki kehidupan spiritual,” kata imam itu.

Santacruzan” melibatkan parade reynas (ratu) dan sagalas (gadis) dengan suami mereka pada akhir Mei.

Parade yang terus bergilir di beberapa bagian negara sebagai “Flores de Maria,” prosesi itu merupakan devosi kepada Santa Perawan Maria.

“Pesan yang disampaikan dari parade para ratu ini adalah kebaikan yang mereka contohkan yang harus dipraktekkan untuk berkontribusi pada perbaikan pribadi dan seluruh organisasi dan masyarakat,” kata Kraft, kepala kepolisian Laguna.

Nova Jane Barbosa, yang berperan sebagai  Ratu Helena dalam kontes di Tacloban, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para warga tentang “penampilan sebenarnya” para pria dan wanita berseragam polisi.

Pastor Joselito Borja, seorang imam polisi, mengatakan ini adalah pertama kalinya polisi di wilayah itu  mengadakan pawai.

“Orang-orang akan tahu bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita beragama,” kata imam itu.

Cristina Palabay dari kelompok hak asasi manusia Karapatan menyatakan harapan bahwa polisi negara itu akan menunjukkan lebih banyak ketulusan dalam upaya  mengatasi kriminalitas dan pelanggaran HAM.

“Akan lebih baik jika (polisi) benar-benar mempraktekkan ajaran-ajaran progresif dan bermakna dari Yesus Kristus dan bundanya, Maria, yang adalah cinta bagi orang miskin dan pelayanan sejati kepada tertindas,” kata Palabay.

Carlos Conde dari Human Rights Watch mengatakan “tidak dapat disangkal dengan menyembunyikan fakta bahwa Kepolisian Nasional Filipina terlibat dalam kematian tidak sah dari ribuan orang Filipina dalam apa yang disebut perang narkoba.”

“Alih-alih melakukan kegiatan agama dan masyarakat, (polisi) harus menghentikan eksekusi hukuman mati para tersangka narkoba, membawa pelaku pembunuhan ini ke pengadilan, dan menegakkan supremasi hukum dan proses hukum,” katanya.

Conde mengatakan itu adalah satu-satunya cara mereka dapat meningkatkan citra mereka di mata publik, khususnya orang miskin.

Human Rights Watch mengatakan setidaknya 12.000 orang, sebagian besar dari masyarakat miskin kota, telah terbunuh dalam perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte.

Setidaknya 2.555 pembunuhan dikaitkan dengan Kepolisian Nasional Filipina.

 

Pujian Terkait Kontribusi Besar dari  ‘Topi Merah’ Pakistan

Sen, 04/06/2018 - 11:03

Uskup Agung Joseph Coutts, baru secara resmi akan menjadi Kardinal  sebulan lagi, tetapi banyak warga Pakistan memiliki harapan yang tinggi tentang apa yang akan ia capai.

Paus Fransiskus mengangkat Uskup Agung Karachi itu sebagai salah satu dari 14 kardinal baru yang akan dilantik pada 29 Juni.

Berita tentang siapa yang  mendapat  ‘topi merah’ kedua bagi negara  Islam itu, setelah Kardinal Joseph Cordeiro, uskup agung  Karachi yang meninggal tahun 1994, mendominasi baik media sosial ataupun  Gereja lokal.

Perhatian media termasuk sebuah profil dokumenter Uskup Agung Coutts yang dibagikan  oleh Catholic TV, yang diatur oleh Keuskupan Agung Lahore.

Pada sesi wawancara baru-baru ini dengan ucanews.com, prelatus itu menjanjikan banyak hal tentang “kerukunan  antaragama” sebagai mottonya.

Lebih dari 10 anggota keluarga besar OMNI Lahore pada 21 Mei memberi penghormatan dengan memainkan salah satu komposisi musik favoritnya, sebuah lagu yang mewujudkan tema persatuan ini.

Para imam serta para siswa berkumpul  merayakan pesta pendiri mereka, St. Eugene De Mazenod.

“Akhirnya kami mendapat pengakuan dalam skala yang lebih luas,” kata Rektor seminari Pastor Cecil Paul.

“Sekarang kita akan memiliki perwakilan langsung di Vatikan, seperti negara tetangga India yang memiliki empat topi merah.”

Pastor Paul berharap kardinal yang masuk akan mengembangkan hubungan diplomatik dengan perwakilan asing serta pemimpin militer dan politik di Pakistan.

“Komunikasi yang kuat di antara Gereja dan negara dapat berperan positif dalam membantu orang-orang Kristen yang sering menjadi target karena iman mereka,” kata pastor itu.

“Sayangnya, kisah penganiayaan kami umumnya diabaikan di media cetak dan elektronik.”

Dua setengah juta orang Kristen di Pakistan terus menghadapi peningkatan diskriminasi dan kekerasan sejak pemerintah memberlakukan undang-undang anti-penodaan agama tahun 1980-an yang telah digunakan oleh beberapa kelompok Islam garis keras untuk menargetkan agama lain.

Bulan lalu, enam orang Kristen ditembak mati dalam dua insiden terpisah di Quetta, ibukota provinsi Balochistan.

Gereja  ​​Katolik di Pakistan secara nasional memperingati setiap 29 April sebagai hari khusus untuk mengenang penganiayaan orang Kristen.

Uskup Agung Coutts sendiri adalah uskup Faisalabad di Provinsi Punjab pada saat kerusuhan anti-Kristen tahun 2009.

Sepuluh orang Katolik tewas, tujuh di antaranya dibakar hidup-hidup, di kota Gojra dan desa Korian di dekatnya. Segerombolan Muslim garis keras merusak dan merampok 113 rumah Kristen dan merusak empat gereja Protestan di wilayah-wilayah ini dengan tuduhan penodaan agama.

Hafiz Muhammad Nauman, direktur eksekutif Majelis-majelis Keagamaan Pakistan, mengatakan dia selalu berhubungan dengan Uskup Agung Coutts pada saat itu dalam membantu memulihkan ketertiban.

“Saya mengucapkan selamat kepada uskup agung dan dengan tegas percaya pengangkatannya akan membantu memperbaiki identitas Pakistan,” katanya.

“Bangsa kita damai – kita bukan teroris dan ekstremis.”

Ada “alasan lain” untuk fenomena kekerasan yang bermotif agama, tambahnya.

Kunjungan Paus

Ulama muda itu juga merekomendasikan agar kardinal terpilih menggunakan pengaruhnya  mengundang Paus Fransiskus ke Pakistan karena akan menghadirkan “wajah toleran” Pakistan kepada dunia.

Berawal dari kunjungan tahun 2016 ke Vatikan, menteri federal untuk hak asasi manusia Kamran Michael dan Sardar Yusuf, menteri urusan agama dan kerukunan antaragama dalam Kabinet  Pakistan mengatakan secara terbuka bahwa Paus Fransiskus telah menerima undangan dari Perdana Menteri Nawaz Sharif untuk datang ke Pakistan.

Namun, juru bicara Vatikan menjelaskan bahwa sampai “saat ini belum ada program perjalanan ke Pakistan yang sedang dipelajari.”

Paus berterimakasih atas undangan itu, tetapi tidak menerima atau menolak, kata sumber-sumber Vatikan.

 

Janji baru

Pastor James Archangelus, seorang imam senior di keuskupan Faisalabad, mengajukan permintaan lebih lanjut untuk Vatikan, termasuk kemungkinan calon  untuk uskup pembantu.

Dia mengatakan, Uskup Agung Coutts menderita asma kronis dan kondisinya terus memburuk sejak 2012 ketika ia diangkat menjadi uskup agung  Karachi.

“Sekarang dia membutuhkan pembantu lebih dari sebelumnya,” kata Pastor Archangelus.

Imam senior itu juga menyoroti tentang perlunya seorang Duta Besar Vatikan  dan uskup baru.

Keuskupan Faisalabad masih mengalami  lowong sejak Desember lalu ketika Paus Fransiskus memindahkan Uskup Joseph Arshad ke  Keuskupan Islamabad-Rawalpindi dengan menganugerahkan kepadanya “gelar pribadi” sebagai  uskup agung.

 

Halaman