UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 42 mnt 27 dtk yang lalu

Kebebasan Berekspresi Terancam di Myanmar 

Jum, 09/03/2018 - 15:00

Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa amandemen undang-undang (UU) yang mengatur tentang aksi protes bisa dipakai untuk mengekang kebebasan berekspresi di Myanmar.

Menurut Thet Swe Win, seorang aktivis lintas iman dan direktur Pusat Pemuda dan Kerukunan Sosial, para penguasa nanti bisa memerintahkan penahanan atas dasar keamanan.

Kalimat yang digunakan dalam amandemen UU Perkumpulan dan Aksi Damai Tahun 2011 ntidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi, katanya kepada ucanews.com.

Ia menambahkan bahwa baik pemerintah Aung San Suu Kyi maupun parlemen membahas perubahan UU itu bersama beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM).

Ia khawatir Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD, National League for Democracy) yang dipimpin oleh Suu Kyi bisa menjadi otoriter.

Perubahan terhadap UU itu bisa mengganjar mereka yang mengganggu keamanan atau “kepentingan moral masyarakat” melalui bantuan finansial atau lainnya dengan hukuman penjara selama tiga tahun.

UU yang diamandemen itu akan menuntut panita aksi protes untuk mengungkap secara detil anggaran dan sumber dana.

Pada Senin (5/3), ratusan orang turun ke jalan-jalan di bekas ibukota Yangon untuk memprotes amandemen terhadap UU itu, dan sekitar 190 kelompok masyarakat sipil telah menandatangani sebuah petisi untuk menentang amandemen terhadap UU tersebut.

Aung Myo Min, direktur Equality Myanmar atau sebuah NGO yang berbasis di Yangon, mengaku bahwa tujuan pemerintah adalah mengantisipasi keresahan nasional dan kekerasan agama dan ras.

Namun ia menyebut bahwa kalimat yang digunakan dalam amandemen itu mengindikasikan bahwa para penguasa bisa memakainya untuk menahan para peserta aksi damai.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah hendaknya tidak takut terhadap kritik karena, jika diperhatikan, bisa semakin menguatkannya.

Pemerintah Suu Kyi mendukung amandemen tersebut meskipun ada banyak kritik.

Namun beberapa anggota parlemen dari NLD menolak langkah baru itu ketika mereka berdebat di parlemen pada Senin (5/3).

Hla Hla Soe, seorang legislator dari NLD, sependapat bahwa kalimat dalam amandemen itu bisa dipakai untuk menghapus perbedaan pendapat. “Kebebasan berkumpul dan berekspresi merupakan hak asasi fundamental,” katanya.

Juru bicara NLD Nyan Win tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Pemerintah NLD mulai berkuasa pada 2016. Hal ini secara resmi mengakiri pemerintahan militer yang represif selama beberapa dekade.

Pemerintah yang baru memperlunak larangan terkait aksi protes tetapi sanksi kejahatan tetap ada.

Para pembela HAM mengkhawatirkan potensi hal itu akan terulang kembali sejak transisi politik menjadi demokrasi dimulai pada 2011.

 

Ketegangan  Timor-Leste dan Australia  Tetap Terjadi Meski Kesepakatan Baru Tercapai

Jum, 09/03/2018 - 14:03

Kesepakatan maritim baru di antara Timor-Leste dan Australia membawa Timor-Leste ke jurang perpecahan yang lebih besar dari perkiraan pendapatan energi senilai US $ 53 miliar, diperparah dengan  tuduhan bahwa Australia berkolusi dengan PBB dan perusahaan energi untuk menghilangkan mereka dari kesempatan  mengembangkan industri pengolahan gas.

Kesepakatan baru yang ditandatangani antara Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Wakil Perdana Menteri Timor-Leste Agio Peirera di New York pada  6 Maret adalah hasil akhir keputusan Timor-Leste membawa Australia ke Pengadilan Arbitrasi Permanen PBB di Den Haag setelah perjanjian antar negara-negara  tentang maritim  tahun 2006.

Timor-Leste memenangkan hak untuk membatalkan perjanjian tahun 2006 dan melanjutkan ke arbitrase di bawah naungan PBB. Kesepakatan baru tersebut dicapai tahun lalu dengan tujuan  ditandatangani pada  Maret 2018. Kesepakatan baru ini disambut secara luas di Dili oleh para politisi dari semua garis politik yang akan mengadakan  pemilu  dalam waktu dua bulan ke depan.

“Kami benar-benar senang dengan hasilnya dan fakta bahwa kami menandatangani perbatasan maritim antara Timor-Leste dan Australia,” kata ketua Fraksi Partai Rakyat Demokratik di parlemen yang baru-baru ini dibubarkan Fidelis Magalhaes  kepada ucanews.com.

“Saya tidak berpikir bahwa Australia cukup baik, saya pikir sudah terlalu lama dan prosesnya telah tertunda sekian tahun, tapi setidaknya sekarang ada solusi mengenai batas permanen antara kedua negara dan Timor-Leste mendapatkan apa yang memang pantas untuk diraih, jadi saya tidak berpikir itu karena pemberian atau kebaikan dari pihak Australia.”

Magalhaes mengatakan  kesepakatan tersebut juga berarti bahwa negaranya akan memiliki kontrol  lebih baik atas sumber daya bahari lainnya seperti perikanan.

Cadangan energi bawah laut merupakan aset tunggal terbesar negara itu dan melalui kesepakatan baru tersebut, mereka akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari perkiraan pendapatan energi sebesar US $ 53 miliar.

Namun, pengacara negara tersebut dalam negosiasi, Bernard Collaery, mengatakan  perbatasan maritim yang dinegosiasikan akhir masih tetap tidak adil bagi Timor-Leste.

Namun, perundingan paralel antara kedua negara dan sindikat energi Woodside Australia, perusahaan  energi Amerika ConocoPhillips dan Royal Dutch Shell yang telah tersendat mengenai apakah gas tersebut akan diproses di Darwin atau di pantai selatan Timor-Leste di tempat yang baru. Hubungan  energi sedang dikembangkan. Jika dilakukan di Darwin, Timor-Leste akan mendapatkan 80 persen dari pendapatan tetapi jika di Timor, hanya 70 persen.

Dalam sebuah surat bernomor delapan yang menegangkan, Ketua juru runding Timor-Leste Xanana Gusmao, mantan presiden dan perdana menteri, menuduh Australia, PBB dan perusahaan energi yang berkolusi memiliki gas yang diproses di Darwin.

“Komisi malah memilih cara termudah, yang memalukan seperti dalam persepsi saya, hal itu menunjukkan ketidakberpihakan atas nama Anda!” kata surat Gusmao. “Masyarakat sipil berpotensi menganggap ini sebagai ‘bentuk’ kolusi antara pemerintah Australia dan Mitra LNG Darwin dan/atau Sunrise JV.”

Dia mengkritik para ahli teknis yang dipasok oleh komisi tersebut sebagai “sangat dangkal” dan tidak mengetahui tentang Timor-Leste.

Isu tersebut bisa menjadi isu pemilihan utama dalam pemilihan nasional 10 Mei mendatang. Gusmao diperkirakan akan kembali ke Timor-Leste setelah absen tujuh bulan  memimpin kampanye oposisi melawan pemerintah minoritas yang dipimpin oleh pesaingan lama Mari Alkatiri.

 

Filipina Siaga Hadapi Kemungkinan Serangan Teroris selama Pekan Suci

Jum, 09/03/2018 - 10:27

Pemerintah Filipina memperingatkan kemungkinan serangan teroris menyusul laporan seorang pemimpin ISIS yang baru yang mengambil kendali dari kelompok itu  di wilayah tersebut.

Pejabat keamanan melaporkan bahwa Abu Dar menjadi pemimpin baru kelompok teroris itu untuk wilayah  Asia Tenggara, memiliki kemampuan, sumber daya dan jaringan untuk melakukan serangan.

Juru bicara militer Filipina Brigjen Bienvenido Datuin mengatakan  pihak berwenang “memantau secara ketat” Manila untuk memastikan bahwa terorisme tidak akan menyerang di sana.

Dia menolak  mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin menjadi sasaran kelompok teroris tersebut, namun dia yakin bahwa tempat-tempat ini “berada di bawah pengawasan kami sekarang.”

Datuin mengatakan bahwa militer memiliki informasi bahwa kelompok Dar terus “mengatur, merekrut dan melatih kembali … dan kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan terjadinya serangan.”

Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik  memperingatkan warga Filipina untuk waspada, terutama saat merayakan Pekan Suci bulan ini.

Uskup Auksiliar Manila Mgr Broderick Pabillo mengatakan “selalu ada kelompok untuk membuat masalah.” Prelatus tersebut meminta semua orang untuk menghormati ibadah agama masing-masing.

Pastor Jerome Secillano dari kantor Humas Konferensi Waligereja Filipina mengatakan “masyarakat harus waspada agar  kita tidak menjadi korban tindakan teror yang mungkin terjadi.”

Imam tersebut meminta penegak hukum tidak hanya  memperketat keamanan di sekitar tempat ibadah selama Pekan Suci namun juga “tempat-tempat publik.”

“Mereka harus memperbaiki dan mengumpulkan hasil kerja intelijen secara efisien dan benar-benar dapat diandalkan,” kata pastor tersebut.

Ribuan orang Filipina pergi ke gereja dan tempat ibadah lainnya selama liburan Pekan Suci  di negara mayoritas Katolik itu.

Pada 3 Maret, pasukan keamanan menahan seorang tokoh terkemuka yang menjadi anggota  kelompok teroris yang menyerang kota Marawi,  Filipina selatan tahun lalu.

Penangkapan Abdul Nasser Lomondot di Manila memicu laporan  bahwa sel-sel teror berencana  melancarkan serangan ke ibukota tersebut.

Pejabat keamanan mengatakan bahwa “kemungkinan besar” beberapa pejuang teroris yang lolos dari serangan militer di Mindanao bersembunyi di Manila.

Serangan terhadap Marawi pada 23 Mei tahun lalu menewaskan  974 orang bersenjata, 168 tentara dan polisi, dan 47 warga sipil.

Sekitar 350.000 orang tetap berada di tempat penampungan sementara di sekitar Marawi usai   penumpasan teroris di kota itu.

 

Aksi Protes Warnai Peringatan Hari Perempuan Internasional di Filipina

Kam, 08/03/2018 - 20:29

Sejumlah aktivis perempuan yang mengenakan kaos berwarna merah muda dan ungu memadati jalan-jalan di beberapa kota di Filipina untuk mengikuti aksi protes guna memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.

Mereka bernyanyi, menari dan meneriakkan berbagai slogan saat melakukan aksi jalan untuk menuntut keadilan bagi para korban pembunuhan, perumahan bagi rakyat miskin, kesetaraan hak dan lain-lain.

Mereka menuntut “keadilan dan akuntabilitas” atas apa yang mereka sebut sebagai “pembantaian perempuan” di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte yang baru berusia 21 bulan.

Karapatan, sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM), mencatat 20 perempuan menjadi korban dari upaya pemerintah dalam melawan pemberontakan.

“Kami ingat lebih banyak pejuang HAM perempuan dibunuh, disiksa dan dipenjarakan oleh rezim sebelumnya yang tahu tentang hukum tapi tidak pernah menerapkannya,” kata kelompok itu dalam pernyataan mereka.

Gabriela, sebuah kelompok perempuan, menjuluki Presiden Duterte sebagai “nabi paling keras, misoginis dan fanatik terhadap kepentingan pro-asing dalam sejarah negeri ini.”

Para aktivis perempuan itu menendang dan memukul sebuah patung yang menggambarkan Presiden Duterte sebagai seekor binatang berkepala buas dan bermulut seperti naga yang mengenakan seragam militer.

Patung itu nampak menyerang anggota media dan perempuan yang melakukan aksi protes ketika melewati jalan menuju istana presiden di Manila.

“Perempuan tengah berperang melawan (Presiden Duterte),” kata Joms Salvador, sekretaris jenderal Gabriela.

Dalam sebuah pidato di depan sejumlah pengusaha perempuan pada malam menjelang Hari Perempuan Internasional, Presiden Duterte mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberi bantuan finansial kepada para pengusaha perempuan.

“Saya meyakinkan semua orang bahwa – sejalan dengan tema perayaan Bulan Perempuan Nasional tahun ini – pemerintah mendukung inisiatif ‘Jadikan Perubahan bagi Perempuan,’” kata Presiden Duterte.

Berdasarkan terkini dari Grant Thornton International Ltd.’s Women in Business, Filipina menduduki peringkat atas sebagai negara yang memiliki jumlah terbesar perempuan yang menduduki posisi manajemen.

Survei yang dilakukan terhadap lebih dari 4.500 eksekutif senior di 35 negara itu menunjukkan bahwa 46,58 persen perempuan Filipina yang bekerja di bidang bisnis menduduki posisi manajemen senior.

Namun para demonstran mengatakan “kebijakan neoliberal” pemerintah Filipina meningkatkan kemiskinan, eksploitasi dan diskriminasi.

“Untuk itu penning bagi perempuan untuk membangun gerakan bersama sektor-sektor tertindas lainnya dalam masyarakat,” kata Cristina Palabay, juru bicara Karapatan.

Hari Perempuan Internasional dirayakan di banyak negara di seluruh dunia sejak 1917 ketika perempuan Russia yang menggelar aksi untuk memprotes kekurangan pangan dan Perang Dunia I.

 

Perempuan Lintas Agama Melawan Intoleransi Berbasis Agama

Kam, 08/03/2018 - 17:34

Sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang agama dan aliran kepercayaan menyuarakan perlawanan mereka terhadap intoleransi berbasis agama yang semakin berkembang di Indonesia.

Mereka berkumpul di kantor Indonesian Committee on Religion and Peace (ICRP) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/3) atau dua hari menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional.

Menurut Ketua Umum Yayasan ICRP Siti Musdah Mulia, situasi intoleransi berbasis agama di negara ini sudah mengkhawatirkan.

Ia menyebut beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakadilan, ketimpangan sosial, teologi radikal dan ketidaksiapan mental kelompok-kelompok Muslim dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi.

“Mereka (kelompok-kelompok Muslim) merasa terpinggirkan, tertindas, karena mereka tidak mampu. Yang miskin tetap miskin. Mereka ini umat Islam,” katanya kepada ucanews.com di sela-sela pertemuan itu.

“Politisi hanya memanfaatkan mereka saat Pemilu (pemilihan umum). Setelah Pemilu, emang mereka diajak ngomong? Makanya kelompok-kelompok ini rentan untuk mengatakan ganyang PKI (Partai Komunis Indonesia),” lanjutnya.

“Selama ini mereka tidak mendapatkan apa-apa. Politisi kita hanya memikirkan kepentingan jangka pendek untuk segelintir kelompok. Dengan mengusung isu SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), dampaknya luar biasa,” katanya.

Ujaran kebencian dan hoaks menyebar luas menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun ini dan pemilihan presiden tahun depan.

Pada Minggu (4/3), misalnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang pria yang diduga merupakan admin dari sejumlah grup milik Family Muslim Cyber Army (FMCA).

Enam terduga admin lainnya telah ditangkap sebelumnya.

FMCA menyebar keresahan dengan memosting pesan-pesan provokatif di media sosial seperti mengklaim bahwa PKI bangkit kembali. Ada juga klaim bahwa para ulama mengalami serangan dan tempat ibadah dirusak.

Suster Natalia Sumarni OP dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia (SGPP-KWI) mengaku miris melihat situasi intoleransi berbasis agama di negara ini.

“Perempuan-perempuan Katolik di mana pun berada diajak untuk selalu bisa menjaga satu sama lain, tidak terbawa arus. Apalagi kebohongan ada di mana-mana,” katanya kepada ucanews.com.

“Kita tidak boleh pesimis. Kita tetap harus berusaha terus menerus agar kita tetap bisa bersatu. Kita harus tetap berupaya bahwa kita ini saudara, tidak tercerai-berai. Para pejuang dulu memperjuangkan kesatuan, itu yang harus selalu diingat, diperjuangkan. Jangan sampai hanya karena satu hal kita menjadi musuh,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa SGPP-KWI rutin mengunjungi keuskupan-keuskupan dan melakukan karya amal kasih untuk semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka.

“Kita memperjuangkan kemanusiaan,” katanya.

Biksuni Thitacarini dari Sangha Agung Indonesia mengibaratkan perbedaan SARA di Indonesia sebagai sebuah pelangi.

“Kita tidak perlu menyamakan diri karena sesuatu yang berbeda tidak bisa disamakan. Tapi kita bisa bersama dalam perbedaan,” katanya kepada ucanews.com.

“Kita tahu agama apa pun tidak pernah mengajarkan kebencian, tapi menggambarkan cinta kasih untuk kebahagiaan sendiri atau orang lain,” lanjutnya.

Ia lalu menceritakan insiden pembakaran beberapa wihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 2016 yang dipicu oleh keluhan seorang anggota komunitas Tionghoa terkait penggunaan pengeras suara yang terlalu kencang di sebuah masjid setempat.

“Kita bisa lihat (bagaimana isu SARA) begitu gampangnya menghembus,” kata kandidat PhD untuk Studi Agama Buddha di Universitas Kelaniya, Sri Lanka, itu.

Ketut Oka Harmini dari Wanita Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta mengatakan intoleransi berbasis agama sudah sangat mengganggu kehidupan beragama di negara ini.

“Kami memakai sarana dupa, ada yang bilang kami memuja setan. Kami persembahkan sesuatu dibilang persembahan kepada setan. Ada banyak hal,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mendesak pemerintah agar mengembalikan pendidikan tentang kebhinnekaan seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ke bangku sekolah.

“Ternyata dampaknya positif. Kenapa dihentikan?” tanyanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Repelita Tambunan meminta pemerintah untuk bertindak tegas.

“Pemerintah masih kurang tegas. Pemerintah kadang-kadang masih plin-plan, seperti mencari aman,” katanya kepada ucanews.com.

“Kalau memang betul merusak kebhinnekaan, harus ditindak tegas,” lanjutnya.

 

Uskup Agung Vietnam Wafat Saat Berkunjung ke Vatikan

Kam, 08/03/2018 - 13:00

Uskup agung Ho Chi Minh, sebuah  keuskupan agung terbesar di Vietnam meninggal dunia  saat dia dan rekan-rekan uskupnya  melakukan kunjungan ad limina ke Vatikan.

Uskup Agung Paul Bui Van Doc wafat pada   6 Maret malam di sebuah rumah sakit di Roma. Ia berusia  74 tahun.

“Uskup Agung Paul Bui Van Doc telah beristirahat di hadapan Tuhan di Roma pagi ini (pukul 4.15 waktu Vietnam) setelah dia mengalami stroke dan dilarikan ke San Camillo Hospital kemarin,” demikian pernyataan resmi Pastor Peter Kieu Cong Tung, perwakilan dari keuskupan Agung itu, 7 Maret.

Sumber-sumber Gereja mengatakan bahwa uskup agung itu menderita stroke saat merayakan Misa di Basilika St. Paulus.

Uskup Agung Doc dan 32 uskup dari Vietnam melakukan kunjungan ad limina ke Vatikan sejak 2 Maret. Mereka bertemu dengan Paus Fransiskus pada  5 Maret.

Uskup Agung Doc menjabat sebagai Ketua Presidium Konferensi Waligereja Vietnam dari tahun 2013- 2016 dan juga  ketua Komisi Dokumentasi  dan Penerangan  Konferensi Waligereja  Vietnam hingga wafatnya.

Ia lahir  tahun 1944 di Da Lat, sebuah kota pegunungan di dataran tinggi tengah Vietnam, dan masuk seminari menengah tahun 1956 di Sai Gon. Kemudian dia melanjutkan  studi filsafat  dan teologi di Universitas Kepausan Urbaniana Roma sebelum ditahbiskan menjadi imam di Da Lat tahun 1970.

Dia ditahbiskan menjadi uskup My Tho  tahun 1999 oleh Uskup Agung Emeritus Kardinal John Baptist Pham Minh Man dari Keuskupan Agung Ho Chi Minh City.

Paus Fransiskus menunjuknya sebagai uskup agung koadjutor keuskupan agung Ho Chi Minh  tahun 2013. Satu tahun kemudian, dia menggantikan Kardinal Man sebagai uskup agung ketiga dari keuskupan agung berusia 58 tahun yang paling aktif dalam kegiatan pastoral dan merupakan kantor pusat  semua komisi Konferensi Waligereja Vietnam.

Keuskupan agung tersebut memiliki 850 imam yang melayani sekitar 700.000 umat Katolik.

 

Para Uskup Jepang Gabungkan Kembali Seminari Tinggi

Kam, 08/03/2018 - 10:25

Konferensi Waligereja Jepang memutuskan untuk sekali lagi membagi dua kampus Katolik Jepang  menjadi dua seminari, mengubah kembali gabungan antara kampus Tokyo dan kampus Fukuoka yang berlangsung  tahun 2009.

Pada pertemuan paripurna biasa 1968 Konferensi Waligereja Jepang (CBCJ), 16 uskup memutuskan Seminari Tinggi  Jepang, yang memiliki kampus di kedua kota tersebut, akan dipisahkan menjadi dua Seminari Tinggi Antar-Keuskupan.

CBCJ mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjelaskan latar belakang Seminari Tinggi  Jepang dan keputusan terakhir para uskup. Pernyataan tersebut tertanggal 20 Februari yang dirilis di situs CBCJ tiga hari kemudian.

Seminari Tinggi Jepang terdiri dari dua kampus, yang pada awalnya dikenal sebagai Seminari  Antar-Keuskupan Tokyo dan Seminari Tinggi  St. Sulpice Fukuoka.

Seminari Tinggi Tokyo dikelola oleh para Yesuit dari tahun 1947-1970, sebelum   diserahkan ke komite CBCJ.  Serikat Para Imam Santo Sulpice  mengelola Seminari Tinggi  Fukuoka sejak 1948.

Di bawah sistem gabungan, para calon imam diosesan  membagi tahun-tahun pembinaan  mereka di Seminari Tinggi selama enam tahun di antara dua kampus tersebut, yang berjarak 900 kilometer.

Menurut pernyataan CBCJ, para uskup mulai meninjau  kembali penggabungan  tersebut tahun 2014    karena kesulitan keuangan  dan kepegawaian yang dihadapi dalam menjaga kedua kampus tersebut.

Para uskup cenderung setuju bahwa seharusnya hanya ada satu seminari tinggi tapi mereka tidak dapat memutuskan kampus mana yang harus tetap dipertahankan.

Para prelatus  dari provinsi gerejani Tokyo dan Osaka ingin bekerja sama dengan Universitas Sophia yang dikelola Yesuit di Tokyo.

Namun, para uskup dari provinsi Nagasaki ingin mendidik para galon imam  mereka secara integral berdasarkan metode Sulpician.

Beberapa umat Katolik juga berpendapat bahwa mempertahankan dua kampus atau seminari tinggi adalah cara yang lebih baik untuk menarik panggilan lokal.

Pada sidang pleno luar biasa CBCJ pada  September 2017, para uskup dari Nagasaki, Fukuoka, Kagoshima dan Oita mengusulkan untuk mendirikan sebuah  Seminari Tinggi Antar-Keuskupan.

Setelah keputusan CBCJ bulan lalu, Seminari Tinggi Fukuoka akan digunakan oleh kelima keuskupan di provinsi Nagasaki. Sementara itu 11 uskup dari keuskupan lain akan mengirim para frater mereka ke Tokyo.

 

Umat Katolik Keturunan Tionghoa Turut Merayakan Cap Go Meh 

Rab, 07/03/2018 - 15:57

Umat Katolik keturunan Tionghoa ikut bersama warga keturunan Tionghoa lainnya dalam serangkaian perayaan Cap Go Meh yang mengakhiri Tahun Baru Imlek pada akhir pekan lalu di beberapa wilayah di Indonesia.

Tahun ini perayaan Cap Go Meh terbesar diadakan pada Jumat-Minggu (2-4/3) di Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat. Kota ini masuk wilayah gerejani Keuskupan Agung Pontianak, ibukota propinsi yang dihuni oleh banyak warga keturunan Tionghoa.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka perayaan yang memecahkan beberapa rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) – jumlah lampion terbanyak (20.607) dan jumlah tatung terbanyak (1.038) – tersebut.

Menurut Lukman, perayaan Cap Go Meh memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan asing datang ke kota itu.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh umat beragama yang ada di Singkawang untuk meningkatkan kerukunan dan kerjasama dalam mengatasi berbagai masalah sosial di daerahnya,” katanya.

Di Pontianak, ibukota propinsi, perayaan Cap Go Meh menarik ribuan orang termasuk Tan Tjun Hwa, seorang umat Paroki Katedral St. Yoseph di Pontianak.

“Kita bersyukur bahwa perayaan Tahun Baru Imlek sejak hari pertama sampai akhir berjalan lancar. Ada sukacita, kegembiraan,” katanya kepada ucanews.com, Selasa (6/3).

Sebagai bagian dari ucapan syukur, ia mengundang seorang imam untuk memimpin Misa di rumahnya pada hari ketujuh setelah Tahun Baru Imlek.

“Sekitar 50-an umat di lingkungan datang,” lanjutnya.

Di Jakarta, perayaan Cap Go Meh dipusatkan di kawasan Pecinan di Glodok, Jakarta Barat. Sekitar 2.400 orang dari berbagai latar belakang agama turut ambil bagian dalam perayaan itu.

 

Hidup dan Mati dalam Bayang-Bayang Pengawasan Malaysia

Rab, 07/03/2018 - 15:33

Sebulan setelah dia terjatuh, Kristina Petrus meninggal. Dia sangat takut  pergi ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan medis karena cederanya terinfeksi dan menyebar. Dia mengalami demam dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

Makamnya, yang ditandai dengan sebuah salib, terletak jauh di lembah yang subur di Crocker Range  sekitar 10 kilometer dari Kota Kinabalu, ibukota negara bagian Sabah, Malaysia. Seluruh bukit di sekitarnya menjadi makam para pekerja dari Indonesia.

Pulau Adonara, NTT, tanah kelahirannya untuk dibawa pulang dan tempat sanak saudaranya berada, terletak lebih dari 1.700 kilometer ke selatan, dengan perjalanan seminggu yang sulit dengan kapal dan jalan darat.

Seorang kerabatnay yang juga TKI ilegal berusia 56 tahun  berbicara tentang kematian Kristina dengan tanpa perasaan haru sedikitpun.

Hanya ini  yang bisa mereka lakukan, kata keponakannya Juniasti Simon saat bertemu di pemakaman Katolik pada suatu hari Minggu pagi. Dia ada di sana untuk menyalakan lilin dan membereskan kuburan untuk memperingati 100 hari sejak bibinya meninggal.

Bantuan medis mungkin akan menyelamatkan hidupnya, tapi membawanya ke rumah sakit pemerintah berisiko mengekspos dirinya dan  mereka sendiri akan  ditangkap. Obat-obatan tradisional adalah satu-satunya jalan keluar.

Majikan Kristina, yang sopirnya diduga memukulnya saat membalikkan kendaraan majikannya, melakukan sedikit hal lain membiarkan rumahnya bersih ia tidak membayar gaji perawatnya sendiri sampai ia kembali sehat.

Hukum ketenagakerjaan Malaysia memberikan  denda paling banyak 50.000 ringgit (US $ 12.800) untuk mempekerjakan pekerja asing yang tidak berdokumen. Pemerintah, menggembar-gemborkan keamanan publik dan keamanan nasional, bahkan berencana menaikkan denda tersebut menjadi 100.000 ringgit.

Ancaman denda dan penjara  dikeluarkan  sedikit untuk membendung gelombang migrasi ilegal ke Malaysia dari Indonesia dan Asia Selatan.

Agen dan majikan tetap tidak terpengaruh. Para pekerja asing ilegal terus berdatangan  dengan mengharapkan bayaran yang pantas. Mereka dibayar setara dengan sekitar US $ 200 per bulan, sekitar sepertiga lebih rendah dari gaji seorang pekerja legal.  Mereka diberi waktu cuti dua hari dalam sebulan. Kesehatan adalah tanggung jawab pekerja itu sendiri.

Departemen Imigrasi baru-baru ini mengumumkan telah memulai operasi yang bertujuan  menangkap migran ilegal di seluruh negeri. Kepala imigrasi nasional Mustafar Ali mengatakan kepada kantor berita nasional Bernama pada 20 Februari bahwa dari 1.725 migran diperiksa pada hari pertama operasi tersebut, 604 telah ditangkap. Mereka berasal dari Indonesia, Banglades dan India.

Operasi semacam itu bukanlah hal baru. Investigasi mengungkapkan bahwa pegawai pemerintah terlibat dalam penyelundupan manusia. Pemerintah melakukan operasi besar-besaran pada Desember 2017 saat memerintahkan pengalihan hampir setengah dari 1.500 petugas imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

 

 

Bagi banyak orang, seperti Kristina, kembali ke Indonesia  mendapatkan passpor baru dan masuk kembali ke Malaysia untuk bekerja secara legal bukanlah pilihan. Dia tidak punya uang sedikitpun  untuk kembali ke desanya di Adonara. Suaminya sudah lama meninggal dan mereka tidak punya anak. Dia telah dieksploitasi sebelumnya dan itu bukan hal baru.

“Dia hanya ingin mencari nafkah … membersihkan rumah, mencuci pakaian, melakukan apa yang paling dia tahu,” kata Juniasti.

Kristina juga tidak keberatan hanya mendapatkan dua hari libur sebulan. Dia takut keluar karena dia kekurangan dokumen.

“Mereka sangat berhati-hati saat keluar. Saya tidak sering melihatnya, tapi saya tahu bagaimana mereka (migran tidak berdokumen) selalu diawasi petugas,” kata Juniasti.

Setelah kematian Kristina, kerabatnya yang bekerja di Malaysia mengumpulkan uang untuk biaya pemakamannya. Biaya diperkirakan sekitar US $ 500 – upah lebih sedikit di atas dua bulan untuk pekerja rumah tangga. Mereka menyumbang masing-masing US $ 50 sementara para wanita memberi US $ 15.

Pengaturan pemakamannya menjadi  urusan yang aneh. Karena status Kristina ilegal, sebuah proses khusus mulai berjalan. Di bawah hukum Malaysia, seorang dokter yang legal harus menandatangani surat kematiannya. Juga harus dilaporkan ke polisi. Tapi seorang calo menangani semua ini dengan harga tertentu, tidak ada pertanyaan yang diajukan.

Ini adalah bisnis yang berkembang.

Seorang dokter pemerintah yang meminta untuk tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa jelas ada kebutuhan untuk bantuan semacam itu.

“Ada begitu banyak pekerja asing.  Banyak yang berada di sini secara ilegal.  Mereka tidak dapat menerima bantuan medis jika mereka membutuhkannya karena status ilegal mereka.  Jika mereka datang ke rumah sakit dengan luka atau penyakit serius, mereka dilaporkan tidak berdokumen,” kata dokter itu.

“Ada lebih dari satu juta pekerja  imigran ilegal di Sabah, coba bayangkan … kemana mereka akan pergi? Anda pikir mereka akan (secara terbuka) datang untuk berobat? Mereka akan mengambil risiko ditangkap … juga mereka terancam   diinterogasi dan dideportasi.

“Inilah berbagai alasan mengapa mereka menjauh, dan sangat bergantung pada obat-obatan tradisional, beberapa orang mungkin saja datang ke rumah sakit, tapi hanya jika sudah kritis dan sering terlambat, tidak mengherankan bila terjadi kematian yang seharusnya bisa dihindari,” kami tentu akan berusaha menolong mereka, tapi kami Juga harus mengikuti peraturan dan melaporkannya.

 

Keamanan Para Ulama Ditingkatkan

Rab, 07/03/2018 - 14:00

Keamanan para ulama ditingkatkan setelah seorang ustad dibunuh secara brutal ketika terjadi perampokan di rumahnya Februari lalu dan ketika ancaman pembunuhan terhadap ulama terus bermunculan.

Insiden terakhir terjadi Sabtu (3/3) ketika sebuah surat berisi ancaman pembunuhan terhadap 10 ulama diterima oleh seorang ustad di Depok, Jawa Barat.

Data polisi menyebutkan bahwa isu penyerangan terhadap ulama meningkat tahun ini.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepada pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah di SMK Islam Perti di Jakarta Barat pada Minggu (4/3) bahwa sejauh ini ada 45 isu penyerangan terhadap ulama. Namun hanya tiga isu – satu di Jawa Timur dan dua di Jawa Barat – yang benar ada peristiwanya.

Menurutnya, para pelaku penyerangan sudah diamankan petugas. Dari hasil tes kejiwaan menunjukkan mereka mengalami gangguan jiwa.

Menanggapi ancaman pembunuhan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto mengatakan kepada ucanews.com pada Senin (5/3) bahwa aparat kepolisian sudah dinstruksikan untuk meningkatkan keamanan bagi para ulama.

“Dalam kasus di Depok, kami tengah melakukan penyelidikan terkait siapa pengirim surat itu,” katanya.

“Kami akan menjamin para pemuka agama di Depok dan wilayah lain bahwa keamanan akan ditingkatkan,” lanjutnya.

Pertengahan Februari lalu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran kepada pengurus masjid dan mushola di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran ini, mereka diimbau agar meningkatkan pengamanan masjid dan mushola dan mewasapadai orang yang tidak dikenal dan mencurigakan.

Kekhawatiran akan keamanan para ulama semakin meningkat tahun ini setelah Ustad Prawoto, komandan Operasional Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam di Bandung, Jawa Barat, tewas setelah diserang di rumahnya pada Minggu (18/2) lalu.

Pada akhir Januari, Umar Basri, seorang kiai Nahdlatul Ulama (NU), mengalami luka parah setelah diserang di Mushola Al-Mufathalah di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Pada pertengahan Februari, seorang laki-laki menyerang Kiai Hakam Mubarok, pengasuh Pondok Pesantren di Karangasem, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan.

Hoaks

Tito mengakui semua isu penyerangan terhadap ulama tersebut. Namun ia mengatakan sebagian besar melibatkan orang yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, isu ini telah digoreng sedemikian rupa di media sosial.

“Nah, di udara (dunia maya) ini dirangkai secara masif dan sistematis sehingga ramai di media sosial adanya penyerangan yang dengan mengkambinghitamkan kelompok tertentu,” katanya.

Ia menyebut Muslim Cyber Army sebagai salah satu kelompok yang berusaha menanamkan keresahan di kalangan masyarakat dengan memosting pesan-pesan provokatif di media sosial.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi mendesak aparat keamanan untuk menyelidiki semua isu penyerangan terhadap ulama itu.

“Baik jika polisi telah menemukan bahwa para pelakunya mengalami gangguan jiwa. Tapi pertanyaan yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana mungkin orang yang mengalami gangguan jiwa bisa melakukan serangan yang hampir bersamaan dengan target yang sama?” tanyanya.

Yati Andiyani, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengatakan kepada ucanews.com bahwa ancaman dan serangan perlu ditangani serius.

“Polisi hendaknya mampu memetakan pola dari kasus-kasus ini dan mencari siapa yang bertanggungjawab, idealnya sebelum Pilkada,” katanya.

 

Gereja Katolik Filipina Sambut Baik Hari Raya St. Perawan Maria sebagai Bunda Gereja

Rab, 07/03/2018 - 13:06

Konferensi Waligereja Filipina menyambut baik  Hari Raya baru  menghormati St. Perawan Maria sebagai “Bunda Gereja”, yang telah ditetapkan dan diumumkan Vatikan.

Pastor Jerome Secillano dari kantor Humas Konferensi Waligereja Filipina mengatakan bahwa hari raya  tersebut akan “melembagakan” ikatan umat  Katolik Filipina dengan  Bunda Maria sebagai “ibu spiritual”.

Pada  3 Maret, Vatikan mengumumkan keputusan Paus Fransiskus untuk menghormati St. Perawan Maria dalam perannya sebagai “Ibu Gereja” setiap tahun pada  Senin setelah Pentakosta.

Pengumuman itu mengatakan bahwa peringatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan “rasa memiliki seorang ibu dari Gereja” dan dalam  “rasa hormat kepada  Bunda Maria yang sejati”.

Pastor Secillano mengatakan bahwa gelar yang diberikan kepada St. Perawan Maria mencerminkan siapa dia bagi Gereja.

“Hari raya itu adalah puncak dari penghormatan bertahun-tahun yang diberikan kepadanya dengan gelar  itu,” kata Pastor  tersebut.

Peringatan St. Perawan Maria, Bunda Gereja, telah ditambahkan ke dalam Kalender Romawi Umum, Misale Romawi, dan liturgi dengan periode waktu yang sudah ditetapkan.

Perayaan peringatan umumnya berarti bahwa doa dan bacaan yang khusus untuk peringatan hari itu digunakan dalam Misa.

Gelar Maria “Bunda Gereja” diberikan kepada Perawan Maria oleh Paus Paulus VI di Konsili Vatikan Kedua. Gelar  Itu ditambahkan dalam  Misale Romawi  tahun 1975.

Tahun ini, peringatan St. Perawan Maria, Bunda Gereja, akan dirayakan pada 21 Mei.

 

Masyarakat Adat Filipina Memprotes Ancaman Pencaplokan Tanah 

Sel, 06/03/2018 - 16:27

Beberapa kelompok tokoh adat, tokoh agama dan pro-lingkungan hidup turun ke jalan menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Manila pada Senin (5/3) untuk memprotes langkah-langkah yang diambil untuk mengamandemen konstitusi dan pencaplokan tanah masyarakat.

Mereka mengatakan sebuah rencana untuk meninjau undang-undang tentang tanah – yang akan mengijinkan investor untuk membeli tanah di wilayah masyarakat adat – akan melepaskan hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok masyarakat adat – Sandugo – mengatakan usulan itu akan memberi peluang 100 persen kepada warga asing untuk memiliki tanah di Filipina dan juga eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat dikendalikan.

“Yang tersisa atas pengakuan hak kolektif kita sebagai kelompok minoritas adalah insignifikansi,” demikian pernyataan tersebut.

Pastor Benjamin Alforque MSC mengingatkan bahwa usulan itu akan mengarah pada “genosida.”

“Apa yang sudah Allah bangun selama jutaan tahun tidak bisa begitu saja dihancurkan dengan sekali kedipan mata,” kata imam yang berkarya bagi komunitas masyarakat adat di wilayah Mindanao bagian selatan itu.

Ia mengatakan penghapusan larangan kepemilikan asing atas tanah dan mengijinkan orang asing untuk mengendalikan industri besar termasuk pertambangan akan merugikan penduduk setempat.

Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan bulan lalu bahwa ia akan memilih investor untuk tanah masyarakat adat setelah berbagai suku direlokasi ke “lokasi yang lebih mudah diakses.”

Para tokoh adat telah menyuarakan keprihatinan atas pernyataan presiden dan mengklaim bahwa militer menggunakan kekerasan untuk melawan komunitas yang menentang rencana presiden.

Di Kitaotao, Propinsi Bukidnon, kelompok milisi yang didukung oleh militer memaksa komunitas yang menolak operasi tambang dan yang dituduh oleh pemerintah sebagai komunis untuk “menyerah.”

Datu Isidro Indao, pemimpin 102 keluarga dari masyarakat adat yang terusir oleh operasi militer, mengatakan sejumlah pria bersenjata menuntun masyarakat ke pusat-pusat desa dan memaksa mereka untuk menandatangani dokumen penyerahan diri.

“Para pria bersenjata itu mengatakan mereka yang tidak mau menandatangani dokumen itu akan merasakan kekuatan penuh darurat militer,” kata Indao.

Ia juga melihat 67 anggota komunitasnya dalam daftar “komunis.”

Presiden Duterte menyatakan darurat militer di seluruh Mindanao tahun lalu ketika sejumlah pria bersenjata yang diilhami oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyerang Kota Marawi. Darurat militer masih berlaku dan akan berakhir hingga akhir tahun 2018.

Kaylo Bontulan, tokoh adat dari Kota Talaingod, Propinsi Davao del Norte, mengeluhkan perlakukan buruk pasukan keamanan,

“(Para pria bersejata) mengumumkan bahwa mereka akan membagikan beras, tapi mereka akan mengambil foto masyarakat dan menyatakan mereka sebagai pemberontak yang menyerahkan diri,” katanya.

Chris Ablon, gembala dari Gereja Independen Filipina yang mengelola sebuah program untuk masyarakat adat, mengatakan pemerintah dan Presiden Duterte “tengah memainkan karakter Allah” di komunitas pedalaman.

Ia mengatakan masyarakat adat adalah “obyek cinta kasih Allah” dan “sebuah pemerintah yang melukai mereka adalah sebuah pemerintah yang jahat.”

 

Women’s March 2018 Tekankan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Sel, 06/03/2018 - 15:48

Sekitar 1.200 perempuan berpartisipasi dalam Women’s March yang digelar di Jakarta Pusat baru-baru ini untuk mendorog pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang mampu melindungi perempuan dari kekerasan.

Dengan tagar #LawanBersama, peserta aksi yakni anak-anak, pelajar dan mahasiswi serta beberapa laki-laki dan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) membawa spanduk dengan berbagai macam pesan sambil berjalan sejauh sekitar 2,5 kilometer dari halaman Hotel Sari Pan Pacific menuju Taman Pandang Istana yang terletak di pelataran Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (3/3), lima hari menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional.

“Tahun ini temanya kekerasan berbasis gender. Hashtag kita, #LawanBersama, maksudnya kita melawan bersama kekerasan (terhadap perempuan),” kata Kerrina Basaria, ketua panitia aksi dari Jakarta Feminist Discussion Group, kepada ucanews.com di sela-sela acara yang berlangsung selama sekitar lima jam itu.

Ia menyebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU-PRT) sebagai contoh. “Yang mau kita tekankan adalah protection untuk kaum rentan, terutama perempuan. Kita mau menekankan hukum dan kebijakan,” lanjutnya.

RUU-PKS yang dirancang oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah tiga kali dibahas oleh Komisi VIII DPR-RI. Sementara itu, RUU-PRT belum dibahas oleh DPR-RI sejak 2004.

“Yang kita mau ada legitimasi hukum dan kebijakan yang non-diskriminatif,” kata Basaria.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan Women’s March merupakan momentum bagi masyarakat Indonesia untuk membangun kesadaran untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di kalangan banyak pihak termasuk DPR-RI.

“Jika bicara soal otonomi tubuh, ini sangat dekat dengan situasi kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari kita tahu angkanya semakin meningkat terutama di ranah privat – dalam keluarga dan relasi personal lainnya,” katanya.

Ia mengatakan banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual tetapi perlindungan hukum minim sekali. “Akibatnya, korban punya hambatan untuk mengakses keadilan,” lanjutnya.

Komnas Perempuan mencatat 321.752 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2015. Angka ini meningkat dari 293.220 kasus pada tahun 2014.

 

Sekitar 1.200 perempuan berpartisipasi dalam Women’s March untuk menuntut perlindungan hukum bagi perempuan. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)   

 

Menurut Kepala Pusat Riset dan Studi Migrasi Migrant CARE Anis Hidayah,  gerakan perempuan dan masyarakat sipil sebenarnya telah berjuang mendorong pemerintah agar membangun sistem tata kelola yang berpihak kepada perempuan.

“Tapi tantangannya berlapis, tidak hanya negara, tapi juga pemodal. Situasi lain, misalnya soal iklim makin menguatnya fundamentalisme, turut berkontribusi,” katanya.

Sementara itu, Siti Musdah Mulia, Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), menyesalkan pemahaman keliru pemerintah terkait perlindungan terhadap perempuan.

“Proteksi itu maksudnya apa? Seringkali yang dimaksudkan adalah kontrol. Kalau mau proteksi, proteksi kami melalui hukum yang adil, keamanan untuk menjaga supaya tidak ada perempuan yang dilecehkan,” katanya.

“Jadi proteksinya membangun keamanan yang adil dan tidak berpihak, membangun hukum yang adil gender, membangun fasilitas yang nyaman buat perempuan, memberikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk perempuan terutama di tempat-tempat kecil dan terpelosok,” lanjutnya.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada sekitar 421 peraturan daerah (Perda) diskriminatif yang menargetkan perempuan di Indonesia. Misalnya, di Propinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, ada satu Perda yang melarang perempuan duduk mengangkang di atas sepeda motor

Mike Verawati dari Paroki Keluarga Kudus di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengatakan ia berpartisipasi dalam aksi itu untuk menunjukkan solidaritas kepada semua perempuan yang menjadi korban kekerasan.

“Ini masanya bagi umat Katolik untuk melebur dengan society untuk bicara soal perdamaian, solidaritas antar-umat. Kita perlu banyak bersuara,” katanya.

Peserta lainnya, Aisha Servia, seorang pelajar di Global Jaya School di Tangerang, mengatakan perubahan sudah saatnya dilakukan agar hak asasi manusia ditegakkan oleh siapa pun.

“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mendidik orang lain dan membuat mereka tahu betapa penting penegakan hak asasi manusia itu, karena kita adalah satu dan kita tidak bisa membiarkan perbedaan kita memisahkan kita,” katanya.

Women’s March pertama diadakan tahun lalu dan diikuti oleh sekitar 1.000 orang. Tuntutannya adalah kesetaraan hak.

 

Sejumlah Partai Etnis di Myanmar Berkoalisi untuk Meraih Suara

Sel, 06/03/2018 - 13:20

Partai politik berbasis etnis dari Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Karen  di Myanmar akan berkoalisi  meningkatkan peluang mereka memenangkan pemilu 2020.

Manam Tu Ja, ketua Partai Demokrasi Negara Bagian Kachin (KSDP), mengatakan akan mengadakan uji publik pada akhir Maret mengenai rencana koalisi itu.

“Pemilih akar rumput menginginkan partai-partai berbasis etnis untuk berkoalisi, jadi kami mendengarkan suara mereka. Dengan melakukan ini, kami  dapat menghindari perpecahan suara di antara partai kami  dan pemilih dapat memilih partai berbasis etnis dengan mudah,” kata Tu Ja, mantan wakil ketua Kachin Independence Organization (KIO), sayap politik Kachin Independence Army (KIA).

“Pemilih termasuk minoritas memberikan suara mereka ke Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk perubahan setelah berpuluh-puluh tahun pemerintahan militer, namun para pemilih etnis sekarang belajar banyak dari pengalaman sejarah sebelumnya dan siap memberikan suara untuk partai-partai berbasis etnis.”

Di Kachin, KSDP, Kachin National Congress (KNC) dan Partai Demokratik Kachin (PPK) sepakat  berkoalisi namun belum mendaftarkan atau memutuskan nama dan logo partai baru. KSDP juga berbicara dengan empat pihak lainnya mengenai berkoalisinya partai-partai  tersebut.

Di Karen, Partai Demokrat Karen, Partai Karen Demokrasi dan Pembangunan dan Partai Demokratik Nasional Karen telah berkoalisi dan terdaftar di Komisi Pemilu Umum sebagai Partai Demokratik Nasional Karen (KNDP).

Saw Myint Htwe, salah satu pemimpin partai koalisi, mengatakan  mereka sedang menyusun kebijakan dan anggaran dasar.

“Kami terus mempersiapkan pemilu  2020 setelah mendengarkan suara etnis Karen yang mendesak  kami  berkoalisi dengan semua partai yang berbasis di Negara Bagian Karen,” kata Saw Myint Htwe kepada ucanews.com.

“Kami memiliki harapan tinggi bahwa partai berbasis etnis bisa mendapatkan banyak kursi dan bekerja untuk pengembangan etnis.”

Dua pertiga dari sekitar 90 partai politik yang terdaftar mewakili kelompok minoritas dari tujuh negara bagian di  Myanmar.

Partai politik berbasis etnis mengalami kerugian besar dalam pemilu  2015 saat peraih Nobel  Aung San Suu Kyi berhasil berkuasa dengan mengalahkan Partai Solidaritas dan Persatuan Pembangunan  yang terkait dengan militer.

NLD memenangkan 390 dari 664 kursi di Majelis Tinggi dan Rendah. Militer mengambil 25 persen kursi dan memegang kendali atas kementerian dalam negeri, keamanan  dan pertahanan. Partai etnis yang lebih kecil memenangkan 57 kursi.

Gin Kam Lian, seorang anggota majelis tinggi MP untuk Partai Kongres Demokrasi Zomi di Negara Bagian Chin, mengatakan  pihaknya belum melakukan negosiasi koalisi namun akan berbicara dengan pihak lain untuk menghindari perpecahan suara etnis Chins.

“Tidak masalah apakah partai politik kami telah berkoalisi atau tidak, yang terpenting adalah melakukan  negosiasi dan strategi untuk bersaing di kursi parlemen nasional dan regional,” kata Gin Kam Lian kepada ucanews.com.

Namun, Partai Nasional Chin dan Partai Progresif Chin   sepakat  berkoalisi dan berharap untuk bergabung masuk Liga Chin untuk Demokrasi.

Sai Aik Paung, ketua Partai Demokratik Kebangsaan Shan, mengatakan mereka bersedia  berkoalisi dengan Shan Nationalities League for Democracy (SNLD).

“Biksu dan semua etnis Shan ingin kedua partai Shan berkoalisi sehingga kita bisa lebih kuat dan bersaing dengan partai besar seperti NLD dan USDP. Tapi kita belum mendapat tanggapan dari SNLD,” kata Sai Aik Paung  kepada ucanews. com.

Politisi Shan mengatakan NLD tidak akan mendapatkan kemenangan telak pada 2020 karena kebanyakan orang kecewa dengan penanganan ekonomi dan proses perdamaian pemerintah.

“Suara etnis kita yang diam di parlemen gabungan yang didominasi NLD akan menjadi lebih keras lagi setelah pemilu  2020 karena kami berharap mendapatkan lebih banyak kursi,” kata Sai Aik Paung.

SNDP dan SNLD mencoba berkoalisi sebelum pemilu  2015 namun langkah tersebut gagal.

Koalisi di antara partai-partai etnik telah menjadi isu diskusi yang terus-menerus selama beberapa dekade, sementara penggabungan tersebut berhasil dengan sukses terbatas dalam jajak pendapat tahun 1990 dan 2010.

 

Aktivis Indonesia Disuruh Tutup Mulut Terkait Hak atas Tanah

Sel, 06/03/2018 - 09:44

Pengacara Indonesia berketurunan Tionghoa diperintahkan untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika tidak mematuhi Surat Instruksi  berusia 40 tahun yang melarang orang-orang keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di wilayah itu.

Yogyakarta, satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mengikuti aturan monarki pra-kolonial – Sultan Yogyakarta yang bertugas  sebagai gubernur turun-temurun – masih memegang teguh pada Surat Instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur  tahun 1975, yang hanya memberi hak kepada masyarakat adat untuk memiliki tanah.

Keputusan tersebut dikeluarkan pada saat ketidakpercayaan mendalam terhadap orang-orang etnis Tionghoa, yang dituduh terlibat dalam rencana komunis untuk membunuh perwira militer senior dalam usaha kudeta 10 tahun sebelumnya.

Handoko, seorang pengacara etnis Tionghoa sedang mencoba membuat pengadilan membatalkan keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu bersifat rasis dan diskriminatif. Pihak berwenang setempat mengatakan bahwa hal itu terjadi untuk mengurangi kesenjangan kekayaan antara orang-orang Tionghoa dan pribumi Indonesia.

Pengacara itu mengajukan banding pada 28 Februari setelah permohonannya ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto, saudara Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kepada Handoko untuk meninggalkan provinsi tersebut jika dia tidak menaati Surat Instruksi tersebut.

“Saya mengingatkan teman-teman Tionghoa saya untuk mengingat tidak hanya menuntut hak. Anda tinggal dan mati di sini, jika Anda tidak ingin (mematuhi perintah tersebut), tinggalkan Yogyakarta,” katanya minggu lalu.

Namun, Handoko tetap bersikap menantang.

“Saya akan berjuang untuk mengakhiri diskriminasi ini,” katanya kepada ucanews.com pada 4 Maret.

Pihak berwenang tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap warganya berdasarkan ras, katanya.

“Situasinya tahun 1975 ketika Surat Instruksi  dikeluarkan jauh berbeda dengan  sekarang,” katanya.

Dia mengatakan banyak kawin campuran sejak saat itu berarti Surat Instruksi  tersebut juga mempengaruhi orang asli Indonesia juga.

 

Kemiskinan Masyarakat Adat di India Munculkan Pertanyaan

Sen, 05/03/2018 - 16:40

Setengah dari masyarakat adat di India merupakan penduduk termiskin di negeri ini, demikian survei pemerintah federal baru-baru ini.

Pertanyaan pun muncul terkait bagaimana pemerintah mengeluarkan dana jutaan untuk program kesejahteraan masyarakat adat.

Sekitar 50 persen dari 104 juta masyarakat adat di India yang dikenal sebagai adivasis atau penduduk pribumi merupakan komunitas paling miskin, demikian Survei Kesehatan Keluarga Nasional terbaru.

“Hasil survei itu tidak membuat kami terkejut,” kata Pastor Nicholas Barla, sekretaris Komisi Masyarakat Adat Konferensi Waligereja India.

“Namun pertanyaan besarnya adalah: mengapa adivasis hidup miskin meskipun pemerintah mengeluarkan dana jutaan untuk kesejahteraan mereka sejak India memperoleh kemerdekaan dari Inggris 70 tahun lalu?” tanyanya.

Batasan kesejahteraan tergantung pada jumlah dan bentuk barang konsumtif yang dimiliki seperti sepeda atau mobil. Hal-hal lain seperti air minum, fasilitas toilet, bahan material yang digunakan di rumah turut mempengaruhi penilaian.

Pastor Barla menuduh pemerintah negara dan federal secara ceroboh menerapkan program kesejahteraan. “Tidak ada pemerintah yang menunjukkan minat terkait pengembangan mereka,” katanya.

“Mereka (masyarakat adat) dicurangi dalam pembangunan karena pemerintah mengambil lahan mereka untuk industri seperti pertambangan. Mereka terusir dari habitat alami mereka. Dan tanpa pekerjaan, banyak dari mereka hidup miskin di perkampungan kumuh,” lanjutnya.

Pemerintah federal terakhir mengalokasikan US$50 juta dan jumlah yang sama dialokasikan untuk setiap anggaran tahunan untuk program kesejahteraan bagi masyarakat adat. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, membentuk proyek-proyek yang menghasilkan uang dan memberi kemudahan mendasar seperti air minum dan toilet.

“Meskipun ada dana dan program kesejahteraan, adivasis tetap hidup miskin,” kata Pastor Barla.

Menurut imam itu, kelompok lain mendapat penilian lebih baik dalam survei itu.

Sementara 45,9 persen dari adivasis merupakan komunitas miskin, hanya 26 persen dari warga Dalit yang miskin secara sosial masuk kategori termiskin. Sementara 18,3 persen warga kasta lain juga masuk dalam kelompok termiskin, hanya 9,7 persen kasta lain yang ada di kategori yang sama.

Pastor Ranjit Tigga, ketua Departemen Studi Adat di Institut Sosial India, mengatakan undang-undang India memiliki beberapa pasal yang menjamin kesejahteraan masyarakat adat “tapi tidak ada pemerintah yang berusaha untuk menerapkannya, murni karena tidak ada kehendak politik.”

Pastor Tigga yang adalah juga seorang warga adat Oraon mengatakan “beberapa kebijakan pemerintah anti-masyarakat adat dan tidak mendukung pengembangan masyarakat adat khususnya yang terkait dengan sumber daya alam seperti tanah, hutan dan air.”

Mukti Prakash Tirkey, editor surat kabar mingguan tentang isu masyarakat adat yang diterbitkan di New Delhi, mengatakan partai politik memanfaatkan masyarakat adat.

“Mereka diingat hanya ketika ada pemilihan umum,” katanya.

“Masyarakat adat hanya tahu bertani dan berganting pada produk hutan. Mereka tidak berpendidikan dan merupakan pekerja yang tidak memiliki ketrampilan. Maka mereka mudah menjadi target eksploitasi,” kata Tirkey, seorang warga adat beragama Katolik.

Tidak seperti kasta Dalit, masyrakat adat itu pendiam dan tidak tahu hak-hak mereka, sementara kelompok lain terus maju karena mereka secara agresif menegaskan hak mereka, katanya.

 

Perempuan Suku Mindanao Mohon Bantuan Doa Biarawati Kontemplasi

Sen, 05/03/2018 - 12:30

Sekelompok perempuan dari masyarakat suku yang mengungsi akibat  konflik di Filipina selatan telah meminta bantuan dan doa dari biarawati kontemplasi di Manila yang dikenal sebagai “Suster Pink” karena warna pakaian religius mereka.

Dalam kesempatan langka, para perempuan dari Mindanao diberi kesempatan untuk bertemu para biarawati dari Kongregasi Suster-Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi.

Para biarawati tersebut memisahkan diri mereka dari dunia luar untuk fokus pada doa.

Eufemia Culliamat, juru bicara kelompok suku Kasalo, mengatakan bahwa mereka menyerahkan perjuangan mereka untuk perdamaian dan keadilan di tanah suku mereka kepada Tuhan.

“Doa Anda adalah kekuatan kami untuk menghadapi tantangan besar di depan kami,” kata Culliamat kepada 20  biarawati dalam pertemuan tersebut pada 28 Februari.

Kelompok perempuan suku tersebut bersama dengan dua anak pemimpin suku yang tewas karena menentang operasi pertambangan.

Sheina Campos, putri seorang pemimpin suku yang dibunuh bernama Dionel Campos, “bersyukur mengetahui bahwa ada orang-orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk berdoa bagi orang lain.”

Campos dibunuh di kota Lianga, di provinsi Surigao del Sur,  tahun 2015 oleh paramiliter yang menuduhnya dan komunitasnya membantu pemberontak komunis.

Tahun lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan membom sekolah masyarakat suku di daerah tersebut. Presiden menduga pemberontak menggunakannya.

Sejak itu, beberapa keluarga melarikan diri dari desa mereka karena khawatir militer akan melancarkan serangan.

Kelompok HAM  Karapatan telah mendokumentasikan 34 pembunuhan warga suku sejak Juli 2016 ketika Duterte berkuasa.

Wanita suku meminta para biarawati  berdoa untuk “perdamaian yang adil dan abadi” di Mindanao dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Suster Humilis, salah satu biarawati yang bertemu dengan para wanita itu, mengatakan bahwa komunitas religius akan menyertakan masyarakat adat dalam doa dan perayaan Ekaristi mereka.

“Kami di sini  menanggapi seruan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan misionaris  melalui doa dan perayaan Ekaristi,” kata biarawati tersebut.

Dia mengatakan kepada para perempuan tersebut bahwa sementara kongregasi  religius lainnya secara aktif bergabung dalam berbagai kegiatan untuk keadilan dan kedamaian “Anda yakin bahwa kami adalah pejuang doa Anda.”

Suster Evelyn Jose dari Suster Misi Abdi Roh Kudus  mengatakan bahwa sangat penting bagi biarawati kontemplasi untuk mendengar situasi wanita suku.

“Mendengarkan kisah hidup mereka  secara langsung memungkinkan para suster mendoakan mereka secara konkret,” kata biarawati yang membawa perempuan tersebut ke biara itu.

Suster Evelyn, yang memimpin  seksi keadilan dan perdamaian di kongregasinya, mengatakan bahwa doa adalah “senjata terbaik untuk menaklukkan kejahatan.”

“Dengan situasi negara kita sekarang, doalah yang memberi kita harapan, keberanian, dan kemauan untuk menghadapi tantangan di sekitar kita,” kata suster tersebut.

Di akhir pertemuan, Suster Humilis mengucapkan terima kasih kepada para wanita suku karena melayani Tuhan dan masyarakat dengan menjaga “ciptaan Tuhan yang terbesar, lingkungan.”

Kelompok suku berada di Manila minggu ini untuk melobi pemberhentian operasi militer dan penghentian proyek pembangunan pemerintah ke tanah leluhur mereka.

Duterte mengumumkan bulan lalu bahwa dia akan meminta komunitas suku di Mindanao dipindahkan dan membiarkan tanah leluhur mereka digunakan oleh investor.

Diperkirakan 2,1 juta masyarakat suku, yang secara kolektif dikenal sebagai Lumad, tinggal di Mindanao. Sekitar  6,5 juta masyarakat adat di Filipina.

 

Konferensi Waligereja Jepang Kaji Upacara Kekaisaran

Sen, 05/03/2018 - 09:50

Konferensi Waligereja Jepang menulis surat kepada Perdana Menteri Shinzo Abe meminta  pemisahan konstitusional dari upacara yang disponsori oleh pemerintah dan upacara keagamaan dari keluarga kekaiseran itu ketika pergantian kaisar yang berlangsung tahun  2019.

Pada hari terakhir sidang pleno  tahunan Konferensi Waligereja Jepang di Tokyo pada  19-22 Februari, 16 uskup mengangkat sebuah petisi berjudul “Tuntutan pemisahan negara dan agama saat acara pelepasan dan pelantikan kaisar.”

“Dalam upacara pelepasan dan naik takhta kaisar, (semoga pemerintah) secara ketat mematuhi prinsip pemisahan negara dan agama yang dilandasi oleh Konstitusi Jepang dan mempertegas perbedaan antara kebijakan nasional dan acara ritual pribadi keluarga kaisar,” kata uskup.

Kaisar Akihito akan turun takhta pada  30 April 2019, dan Putra Mahkota Naruhito akan naik takhta keesokan harinya pada  1 Mei.

Selama upacara pelantikan  Akihito  tahun 1990, pemerintah tidak hanya membiayai upacara keagamaan pribadi kaisar, Daijosai, namun juga ketua tiga lembaga pemerintahan – legislatif, eksekutif dan yudikatif – yang menghadiri upacara tersebut. Pemerintah juga memperkenalkan ritual keagamaan tradisional keluarga kekaisaran ke dalam upacara kenegaraan utama, “Upacara Pelantikan”.

Para uskup mengkritik kesalahan sebelumnya, dengan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan itu “tidak sesuai dengan prinsip pemisahan negara dan agama yang diatur oleh Konstitusi Jepang.” Para uskup mengatakan bahwa “sangat disesalkan” pemerintah akan mengulanginya untuk upacara yang akan datang.

Uskup mengatakan bahwa pemisahan prinsip dasar negara dan agama “belajar  dari refleksi sejarah bahwa Jepang berperang karena pengaruh ajaran agama Shinto  yang berpusat pada kaisar, dan melanggar hak asasi manusia dan perdamaian banyak orang di dunia, terutama orang-orang Asia.”

“Pemerintah Jepang memiliki tanggung jawab untuk tidak pernah melupakan sejarah yang tidak menguntungkan tersebut dan tidak mengikuti pola yang sama,” tambah uskup.

 

Halaman