UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 44 mnt 55 dtk yang lalu

Keadilan Terus Diupayakan Bagi Karyawan Korban Kekerasan di Sri Lanka 

Sel, 05/06/2018 - 15:40

Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) dan beberapa tokoh agama menuntut keadilan bagi karyawan zona perdagangan bebas (ZPB) yang ditembak polisi pada 2011.

Mereka menyampaikan keluhan kepada Komisi HAM Sri Lanka dan meminta komisi itu melakukan penyelidikan secara independen, memberi kompensasi dan memberi hukuman kepada para pelaku.

Satu orang tewas dan 260 orang lainnya luka-luka ketika polisi menembaki para karyawan yang menggelar aksi demo untuk memprotes rancangan undang-undang tentang dana pensiun untuk karyawan di sektor swasta.

Sejumlah aktivis termasuk seorang imam dan seorang biarawati mengunjungi kantor komisi itu pada peringatan ketujuh kematian seorang pekerja beragama Katolik, Roshen Chanaka.

Suster Christine Fernando MC mengatakan tidak seorang pun diseret ke pengadilan sejak tujuh tahun lalu.

“Keadilan seharusnya diberikan kepada semua korban termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau menjadi cacat, mengalami penyerangan atau menderita luka-luka,” katanya kepada ucanews.com setelah mengunjungi kantor komisi yang terletak di Kolombo itu pada Jumat (1/6).

“Perwakilan komisi meminta kami untuk mengirim surat yang pernah dikirimkan sebelumnya oleh para aktivis kepada pemerintah,” lanjutnya.

“Kami menggelar aksi protes setiap bulan sejak enam tahun lalu di ZPB untuk mencari keadilan,” katanya.

Setelah mendapat tekanan dari para aktivis, pemerintah yang pernah dipimpin oleh Mahinda Rajapaksa itu mengangkat mantan hakim Mahanama Thilakaratne untuk menyelidiki insiden yang terjadi pada 2011 tersebut.

Hasil laporannya merekomendasikan agar para korban diberi kompensasi dan polisi harus diadili tanpa memandang pangkat mereka. Namun para korban masih menanti keadilan sampai saat ini.

Mary Swarnakanthi, 61, ibu dari Chanaka, mengatakan pemerintah belum memberi kompensasi seperti yang dijanjikan.

“Kami menyerahkan sebuah petisi kepada komisi itu untuk meminta keadilan bagi semua, termasuk mereka yang menderita cacat permanen,” katanya.

“ZPB seharusnya mempengaruhi berbagai pihak untuk mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi penyelidikan itu,” lanjutnya.

 

Peziarah Indonesia Mengharapkan Pembatalan Larangan Perjalanan ke Israel

Sel, 05/06/2018 - 13:16

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan kepada Israel untuk meninjau kembali larangan terhadap wisatawan Indonesia, karena itu akan membahayakan ribuan peziarah yang mengunjungi  Tanah Suci.

Larangan itu tampaknya sebagai tanggapan terhadap Indonesia yang menolak visa bagi warga Israel setelah berminggu-minggu kekerasan mematikan di perbatasan Gaza-Israel yang menyebabkan orang Indonesia memprotes apa yang mereka katakan adalah perlakuan kejam Israel terhadap Palestina.

Tahun lalu 905 kelompok dari Indonesia yang terdiri dari 30.099 peziarah mengunjungi Tanah Suci, menurut data dari Kantor Peziarah Fransiskan. Amerika Serikat dan Italia mengirim lebih banyak peziarah.

“Larangan itu mengecewakan bagi orang Kristen yang telah menyimpan uang dalam waktu lama untuk memenuhi harapan mereka mengunjungi Tanah Suci sebagai bagian dari perjalanan iman mereka,” kata Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam  Konferensi Waligereja Indonesia.

“Israel harus memberikan peringatan sebelum mengambil kebijakan itu. Pemerintah Israel perlu memperbarui kebijakan dan pemerintah Indonesia juga perlu menuntut Israel membatalkannya.”

Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik tetapi peziarah telah memasuki Israel dengan visa khusus untuk ziarah rohani.

Larangan Israel terhadap wisatawan Indonesia akan berlaku efektif 9 Juni.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly menegaskan pada 1 Juni bahwa pihak imigrasi menolak visa untuk 53 warga Israel baru-baru ini.

Dia menolak untuk mengungkapkan alasan, hanya mengatakan masalah itu sensitif. “Namun, itu adalah hak prerogatif kami sebagai negara untuk menerima atau menolak visa warga negara lain,” tambahnya.

Eko Put Widiarso, kepala Humas  Christour Travel, mengatakan ia sangat kecewa dengan keputusan Israel dan berharap akan ada kebijakan baru dalam beberapa hari ke depan.

Perusahaan memberangkatkan dua kelompok ke Tanah Suci setiap bulan, dengan satu kelompok 100 orang akan berangkat pada 9 Juni.

“Permohonan visa telah diajukan sejak Mei tetapi kami belum menerima penjelasan  seperti biasa,” kata Widiarso.

Dia mengatakan kelompok itu masih akan berangkat pada 9 Juni tetapi hanya akan mengunjungi Mesir dan Yordania.

“Meskipun kunjungan ini tidak dapat menggantikan kerinduan para peziarah untuk pergi ke Yerusalem, Betlehem dan Nazareth di wilayah Israel, kami akan tetap mencoba melayani mereka,” katanya.

Pastor Albertus Erens Novendo Gesu, seorang imam kelahiran Indonesia yang belajar di Yerusalem dan sering membantu peziarah, mengatakan kepada ucanews.com bahwa kebijakan Israel tidak hanya akan membahayakan para peziarah Indonesia.

“Agen tur lokal, pemandu dan pengemudi yang khusus melayani para peziarah Indonesia juga akan sangat merasakan pengaruhnya,” katanya.

 

Katedral Jakarta, Komunitas Muslim Bersatu Dukung Korban Bom Surabaya

Sen, 04/06/2018 - 17:03

Paroki Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat bekerja sama dengan beberapa komunitas Muslim mengadakan acara buka puasa bersama di aula paroki pada Jumat (1/6) untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan kepada para korban bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada pertengahan Mei lalu.

Sekitar 200 umat Islam dari berbagai komunitas termasuk Jaringan GUSDURian memadati aula paroki untuk mengikuti program yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu. Mereka juga diajak masuk ke dalam gereja katedral untuk mendapatkan informasi seputar sejarah gereja katedral dan juga benda-benda rohani yang terdapat di dalamnya.

Pastor Albertus Hani Rudi Hartoko SJ, pastor paroki, memimpin tur kecil itu.

“Gereja KAJ (Keuskupan Agung Jakarta) pada tahun ini ingin mewujudkan semangat ‘Kita Bhinneka, Kita Indonesia.’ Kita sungguh-sungguh menghargai kebhinnekaan. Karena kita mengakui, maka kita bisa bekerja sama satu sama lain. Itu semangat yang dibuat,” kata imam itu kepada ucanews.com di sela-sela acara.

“Gereja katedral terbuka untuk siapa saja. Gereja katedral sebagai situs heritage, semua orang boleh datang. Saya kira gereja katedral ini bisa menjadi oase untuk kita semua,” lanjutnya.

Ia merujuk pada sidang hari pertama Konggres Pemuda Indonesia II pada 27 Oktober 1928 di komplek gereja katedral.

“Harapannya, semua virus kebaikan ini menyebar kemana-mana. Kita diajak menyebarkan virus solidaritas, virus kasih sayang kemana-mana,” lanjut Pastor Hani.

Menurut Alissa Wahid, koordinator Jaringan GUSDURian, acara buka puasa bersama bertujuan untuk mempererat persatuan nasional karena banyak kelompok tengah mempromosikan ideologi eksklusivitas yang mengancam kebersamaan.

“Sebetulnya masyarakat Indonesia masih dalam kondisi yang berdukacita setelah kejadian teror bom di Surabaya dan sentimen kebencian yang semakin menghebat terutama di media sosial. Kami memilih gereja katedral karena ini salah satu bentuk solidaritas kami terhadap korban teror bom, paling banyak dari Gereja Katolik,” katanya kepada ucanews.com.

Pada 13 Mei, sebuah keluarga – bapak, ibu dan empat anak – menjadi pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya. Akibatnya, sekitar 19 orang termasuk pelaku tewas.

“Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan karena suara yang minor yang menginginkan perpecahan, mau menang sendiri. Sebetulnya dia kecil, tapi karena  sound system-nya besar, apalagi menggunakan sentimen (keagamaan dan) kebencian, jadi begitu besar pengaruhnya. Sehingga orang yang baik jadi tertutup,” kata Alissa.

“Kita harus mengakui dengan jelas ada pergeseran norma, nilai di Indonesia. Menurut penelitian Gusdurian dan Infid di 6 kota di Indonesia, semakin muda semakin intoleran kepada orang di luar kelompoknya. Ada yang namanya amplification spiral, mulai dari merasa superior, kelompok saya yang paling benar dan paling berhak di Indonesia, lalu muncul sikap intoleran. Mulainya dari eksklusivitas dan menolak inklusivitas. Dari situ muncul intoleransi kepada orang yang dianggap sebagai kelompok berbeda. Lalu konflik sosial terjadi, bahkan bisa ke arah terorisme,” lanjutnya.

Seorang peserta, Harijono Djojodihardjo, menyebut acara itu sebagai peristiwa “historis.”

“Ini salah satu upaya dari umat untuk kebersamaan. Kita masing-masing beragama, hubungan kita dengan Tuhan. Saya merasa ini sesuatu di mana I have to be here,” katanya kepada ucanews.com.

Ia berharap agar acara seperti itu terus diadakan.

Suster Patricia PI, seorang peserta lainnya, mengaku senang mengikuti acara itu.

“Ternyata ada kerinduan akan kebersamaan. Tidak ada sesuatu yang membuat takut. Teror bom di Surabaya memakan korban, tapi yang terluka kita semua. Kita semua ikut merasakan,” katanya kepada ucanews.com.

 

Paus Mengangkat Tiga Uskup Baru untuk Jepang

Sen, 04/06/2018 - 16:04

Paus Fransiskus telah mengangkat seorang uskup baru untuk Keuskupan Saitama dan dua uskup auksilier untuk Keuskupan Agung Osaka di Jepang. Ketiga uskup terpilih ini pernah tinggal di negara-negara berbahasa Spanyol.

Pastor Mario Michiaki Yamanouchi, 62, diangkat oleh Paus sebagai uskup Keuskupan Saitama. Ia lahir dari sebuah keluarga Katolik di Prefektur Qita pada 1955. Ketika ia berumur 8 tahun, orangtuanya bermigrasi ke Argentina untuk membesarkan anak-anak mereka di sebuah negara Katolik.

Ia ditahbiskan sebagai imam pada usia 29 tahun dan berkarya di Jepang sejak 1977. Sejak 2014, ia menjadi provinsial Serikat Salesian Don Bosco (SDB) di Jepang.

Keuskupan Saitama mengalami kekosongan sejak 2013, sementara Uskup Agung Tokyo Mgr Takeo Okada telah memimpin keuskupan itu bahkan setelah masa pensiunnya pada Desember lalu.

Keuskupan Saitama memiliki sekitar 21.500 umat Katolik. Namun jumlah umat Katolik dari Filipina dan Amerika Selatan jauh lebih besar.

Pastor Josep Maria Abella Batlle dari Kongregasi Misionaris Claretian, 68, dan Pastor Toshihiro Sakai, 58, diangkat sebagai uskup auksilier Keuskupan Agung Osaka.

Uskup Agung Osaka Mgr Manyo Maeda akan menjadi kardinal dalam konsistori pada 28 Juni.

Pastor Abella adalah imam dari Paroki Katedral St. Maria di Osaka. Misionaris asal Spanyol ini tiba di Jepang pada 1973 dan ditahbiskan sebagai imam pada1975. Ia berkarya sebagai provinsial Kongregasi Misionaris Claretian pada 1981-1992 dan sebagai superior jenderal kongregasi itu pada 2003-2015.

Pastor Sakai, sekretaris umum Prelatur Opus Dei di Jepang, lahir di Prefektur Hyogo pada 1960 dan masuk Seminari Opus Dei di Spanyol pada 1985. Ia pernah berkarya di Keuskupan Agung Nagasaki. Di sana ia dan Kardinal (terpilih) Maeda, seorang imam asal Keuskupan Agung Nagasaki, berteman.

Pastor Sakai adalah anggota Komisi Liturgi Keuskupang Agung Osaka. Ia juga menguasai puisi pendek khas Jepang: haiku. Begitu pun Kardinal (terpilih) Maeda.

Keuskupan Agung Osaka memiliki sekitar 50.000 umat Katolik.

 

Polisi Filipina Mengembalikan Citra Mereka dengan Mengadakan Prosesi Agama

Sen, 04/06/2018 - 15:47

Dilanda dengan berbagai tuduhan berperan aktif dalam ratusan, bahkan ribuan pembunuhan terkait narkoba, polisi Filipina sangat berusaha  mengembalikan citra mereka yang babak belur dengan mengadakan prosesi keagamaan untuk menghormati Santa Perawan Maria.

Di kota Tacloban, Filipina Tengah, sekitar 300 polisi menggelar “Santacruzan” untuk mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai inti kepolisian – “pro-negara, pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-Tuhan.”

Setidaknya 24 “polwan” dari berbagai daerah di wilayah Visayas Timur mengambil bagian dalam acara tersebut pada 29 Mei.

Santacruzan,” dari kata santa cruz, Bahasa  Spanyol, atau salib suci, adalah sebuah kontes yang bertujuan  menghormati temuan “Salib Suci” oleh Helena dari Konstantinopel.

Di Santa Cruz, provinsi Laguna, acara tahunan juga dipentaskan oleh petugas polisi untuk pertama kalinya.

Kepala polisi Laguna Kirby John Kraft mengatakan parade itu adalah cara yang baik untuk terlibat langsung dengan sesama  warga sebagai bagian dari upaya “hubungan masyarakat” dengan polisi.

Acara serupa diadakan di Kamp Crame, markas besar Polisi Nasional Filipina di Manila, pada 31 Mei.

Pastor Ramil Costibolo dari Keuskupan Agung Palo, provinsi Leyte mengatakan prosesi “hanya menunjukkan bahwa polisi kami sama seperti kita, umat biasa, umat beragama.”

“Ini sangat normal di kalangan umat Katolik Filipina mengikuti kegiatan ini untuk menunjukkan devosi kita kepada Bunda Maria tercinta dan pada saat yang sama merayakan iman kita kepada Yesus Kristus,” kata imam itu.

Para Biarawan Spanyol memperkenalkan pawai sejarah ini ke Filipina pada akhir abad ke-19.

Pastor Costibolo mengatakan dia “terkesan” dengan inisiatif polisi ini. “Sangat menyenangkan,” kata imam itu, seraya  menambahkan bahwa polisi “adalah orang biasa yang diberi tugas luar biasa di komunitas kita.”

“Kita harus memahami mereka. Mereka terlihat tangguh tetapi mereka memiliki perasaan. Mereka bukan robot. Mereka memiliki kehidupan spiritual,” kata imam itu.

Santacruzan” melibatkan parade reynas (ratu) dan sagalas (gadis) dengan suami mereka pada akhir Mei.

Parade yang terus bergilir di beberapa bagian negara sebagai “Flores de Maria,” prosesi itu merupakan devosi kepada Santa Perawan Maria.

“Pesan yang disampaikan dari parade para ratu ini adalah kebaikan yang mereka contohkan yang harus dipraktekkan untuk berkontribusi pada perbaikan pribadi dan seluruh organisasi dan masyarakat,” kata Kraft, kepala kepolisian Laguna.

Nova Jane Barbosa, yang berperan sebagai  Ratu Helena dalam kontes di Tacloban, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para warga tentang “penampilan sebenarnya” para pria dan wanita berseragam polisi.

Pastor Joselito Borja, seorang imam polisi, mengatakan ini adalah pertama kalinya polisi di wilayah itu  mengadakan pawai.

“Orang-orang akan tahu bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita beragama,” kata imam itu.

Cristina Palabay dari kelompok hak asasi manusia Karapatan menyatakan harapan bahwa polisi negara itu akan menunjukkan lebih banyak ketulusan dalam upaya  mengatasi kriminalitas dan pelanggaran HAM.

“Akan lebih baik jika (polisi) benar-benar mempraktekkan ajaran-ajaran progresif dan bermakna dari Yesus Kristus dan bundanya, Maria, yang adalah cinta bagi orang miskin dan pelayanan sejati kepada tertindas,” kata Palabay.

Carlos Conde dari Human Rights Watch mengatakan “tidak dapat disangkal dengan menyembunyikan fakta bahwa Kepolisian Nasional Filipina terlibat dalam kematian tidak sah dari ribuan orang Filipina dalam apa yang disebut perang narkoba.”

“Alih-alih melakukan kegiatan agama dan masyarakat, (polisi) harus menghentikan eksekusi hukuman mati para tersangka narkoba, membawa pelaku pembunuhan ini ke pengadilan, dan menegakkan supremasi hukum dan proses hukum,” katanya.

Conde mengatakan itu adalah satu-satunya cara mereka dapat meningkatkan citra mereka di mata publik, khususnya orang miskin.

Human Rights Watch mengatakan setidaknya 12.000 orang, sebagian besar dari masyarakat miskin kota, telah terbunuh dalam perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte.

Setidaknya 2.555 pembunuhan dikaitkan dengan Kepolisian Nasional Filipina.

 

Pujian Terkait Kontribusi Besar dari  ‘Topi Merah’ Pakistan

Sen, 04/06/2018 - 11:03

Uskup Agung Joseph Coutts, baru secara resmi akan menjadi Kardinal  sebulan lagi, tetapi banyak warga Pakistan memiliki harapan yang tinggi tentang apa yang akan ia capai.

Paus Fransiskus mengangkat Uskup Agung Karachi itu sebagai salah satu dari 14 kardinal baru yang akan dilantik pada 29 Juni.

Berita tentang siapa yang  mendapat  ‘topi merah’ kedua bagi negara  Islam itu, setelah Kardinal Joseph Cordeiro, uskup agung  Karachi yang meninggal tahun 1994, mendominasi baik media sosial ataupun  Gereja lokal.

Perhatian media termasuk sebuah profil dokumenter Uskup Agung Coutts yang dibagikan  oleh Catholic TV, yang diatur oleh Keuskupan Agung Lahore.

Pada sesi wawancara baru-baru ini dengan ucanews.com, prelatus itu menjanjikan banyak hal tentang “kerukunan  antaragama” sebagai mottonya.

Lebih dari 10 anggota keluarga besar OMNI Lahore pada 21 Mei memberi penghormatan dengan memainkan salah satu komposisi musik favoritnya, sebuah lagu yang mewujudkan tema persatuan ini.

Para imam serta para siswa berkumpul  merayakan pesta pendiri mereka, St. Eugene De Mazenod.

“Akhirnya kami mendapat pengakuan dalam skala yang lebih luas,” kata Rektor seminari Pastor Cecil Paul.

“Sekarang kita akan memiliki perwakilan langsung di Vatikan, seperti negara tetangga India yang memiliki empat topi merah.”

Pastor Paul berharap kardinal yang masuk akan mengembangkan hubungan diplomatik dengan perwakilan asing serta pemimpin militer dan politik di Pakistan.

“Komunikasi yang kuat di antara Gereja dan negara dapat berperan positif dalam membantu orang-orang Kristen yang sering menjadi target karena iman mereka,” kata pastor itu.

“Sayangnya, kisah penganiayaan kami umumnya diabaikan di media cetak dan elektronik.”

Dua setengah juta orang Kristen di Pakistan terus menghadapi peningkatan diskriminasi dan kekerasan sejak pemerintah memberlakukan undang-undang anti-penodaan agama tahun 1980-an yang telah digunakan oleh beberapa kelompok Islam garis keras untuk menargetkan agama lain.

Bulan lalu, enam orang Kristen ditembak mati dalam dua insiden terpisah di Quetta, ibukota provinsi Balochistan.

Gereja  ​​Katolik di Pakistan secara nasional memperingati setiap 29 April sebagai hari khusus untuk mengenang penganiayaan orang Kristen.

Uskup Agung Coutts sendiri adalah uskup Faisalabad di Provinsi Punjab pada saat kerusuhan anti-Kristen tahun 2009.

Sepuluh orang Katolik tewas, tujuh di antaranya dibakar hidup-hidup, di kota Gojra dan desa Korian di dekatnya. Segerombolan Muslim garis keras merusak dan merampok 113 rumah Kristen dan merusak empat gereja Protestan di wilayah-wilayah ini dengan tuduhan penodaan agama.

Hafiz Muhammad Nauman, direktur eksekutif Majelis-majelis Keagamaan Pakistan, mengatakan dia selalu berhubungan dengan Uskup Agung Coutts pada saat itu dalam membantu memulihkan ketertiban.

“Saya mengucapkan selamat kepada uskup agung dan dengan tegas percaya pengangkatannya akan membantu memperbaiki identitas Pakistan,” katanya.

“Bangsa kita damai – kita bukan teroris dan ekstremis.”

Ada “alasan lain” untuk fenomena kekerasan yang bermotif agama, tambahnya.

Kunjungan Paus

Ulama muda itu juga merekomendasikan agar kardinal terpilih menggunakan pengaruhnya  mengundang Paus Fransiskus ke Pakistan karena akan menghadirkan “wajah toleran” Pakistan kepada dunia.

Berawal dari kunjungan tahun 2016 ke Vatikan, menteri federal untuk hak asasi manusia Kamran Michael dan Sardar Yusuf, menteri urusan agama dan kerukunan antaragama dalam Kabinet  Pakistan mengatakan secara terbuka bahwa Paus Fransiskus telah menerima undangan dari Perdana Menteri Nawaz Sharif untuk datang ke Pakistan.

Namun, juru bicara Vatikan menjelaskan bahwa sampai “saat ini belum ada program perjalanan ke Pakistan yang sedang dipelajari.”

Paus berterimakasih atas undangan itu, tetapi tidak menerima atau menolak, kata sumber-sumber Vatikan.

 

Janji baru

Pastor James Archangelus, seorang imam senior di keuskupan Faisalabad, mengajukan permintaan lebih lanjut untuk Vatikan, termasuk kemungkinan calon  untuk uskup pembantu.

Dia mengatakan, Uskup Agung Coutts menderita asma kronis dan kondisinya terus memburuk sejak 2012 ketika ia diangkat menjadi uskup agung  Karachi.

“Sekarang dia membutuhkan pembantu lebih dari sebelumnya,” kata Pastor Archangelus.

Imam senior itu juga menyoroti tentang perlunya seorang Duta Besar Vatikan  dan uskup baru.

Keuskupan Faisalabad masih mengalami  lowong sejak Desember lalu ketika Paus Fransiskus memindahkan Uskup Joseph Arshad ke  Keuskupan Islamabad-Rawalpindi dengan menganugerahkan kepadanya “gelar pribadi” sebagai  uskup agung.

 

Uskup Agung Emeritus Taipei Kecam Kelompok AIDS di Taiwan

Jum, 01/06/2018 - 20:48

Uskup Agung Emeritus Taipei Mgr Joseph Ti-kang, 90, mengkritik Asosiasi Lourdes Taiwan (ALT) karena mendorong pergaulan seks bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Ia mendukung organisasi awam itu selama beberapa tahun, tetapi ia menuduh organisasi awam tersebut menyimpang dari misinya yakni melayani para penderita HIV/AIDS.

“Di luar, organisasi awam itu mewartakan cinta kasih Allah. Tetapi sesungguhnya asosiasi itu menyimpang dari tujuan awalnya dan bertentangan dengan ajaran Gereja,” katanya dalam sebuah surat yang diterbitkan pada 27 Mei oleh Catholic Weekly milik Keuskupan Agung Taipei.

Uskup Agung Emeritus Ti-kang mengatakan ia “sangat kecewa dan menderita” setelah mengetahui tentang apa yang telah terjadi.

Ia juga menuduh GDi yang dulu merupakan cabang dari ALT mendorong pergaulan seks bebas, menularkan budaya gay dan mendukung gerakan gay.

Ia mengkritik Radio Plus – sebuah radio online milik ALT – karena mempromosikan hak seksualitas dari para penderita HIV, memperkenalkan narkoba dan menyampaikan secara detil cara menghindari inspeksi polisi.

“ALT bukan lagi sebuah institusi Katolik, namun asosiasi ini telah menerima pengakuan sosial dan sumber daya sebagai sebuah institusi Katolik,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tujuan dari surat itu adalah untuk “membuat orang di dalam dan di luar pemerintah dan Gereja tahu tentang kebenaran dan tidak tertipu.”

Ia kemudian mendesak umat Katolik “agar segera mengundurkan diri dari komisi pengawas ALT dan pelayanan lainnya dan agar tidak berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang dilakukan asosiasi itu dan Asosiasi GDi Taiwan.”

Uskup Agung Emeritus Ti-kang meminta ALT untuk berhenti menggunakan kata “Lourdes” dalam namanya karena kata ini merupakan sebuah nama yang memiliki makna besar bagi Gereja.

ALT menerima surat itu sebelum dipublikasikan dan menanggapinya dengan mengeluarkan sebuah pernyataan pada situsnya pada 24 Mei.

Pernyataan itu mengungkap “keterkejutan dan keheranan” karena Uskup Agung Emeritus Ti-kang telah berkarya bersama ALT cukup lama dalam melayani para penderita HIV/AIDS dan menjalin komunikasi dengan para anggotanya.

Juga dikatakan bahwa Asosiasi GDi Taiwan bukan lagi merupakan cabang dari ALT dan telah berdiri sendiri sejak 2013.

Pernyataan itu mengatakan radio online itu memberi opini profesional tentang HIV/AIDS dan adiksi narkoba. Tidak ada “bukti sama sekali tentang dorongan untuk melakukan kegiatan ilegal atau penyalahgunaan narkoba.”

Seorang umat Katolik mendukung uskup agung emeritus itu. Menurut wanita ini, kebenaran harus diungkap. Ia juga mengatakan situs Asosiasi GDi Taiwan berisi artikel tentang berbagai isu seperti bagaimana perasaan seorang gay tentang hubungan seksual dengan seseorang yang bukan gay.

Situs ALT juga menampilkan film tentang berbagai isu AIDS dan hak kaum gay serta melarang film berisi adegan seks.

ALT sebelumnya dikenal sebagai Rumah Lourdes. ALT didirikan oleh Kongregasi Puteri-Puteri Cinta Kasih St. Vinsensius de Paul pada 1960-an dengan misi melayani yatim piatu dan anak-anak yang kurang beruntung. Pada 1997, ALT beralih melayani para penderita HIV/AIDS, sementara Keuskupan Agung Taipei menyediakan akomodasi bagi para penderita HIV/AIDS.

Menurut situs ALT, kongregasi itu menyerahkan ALT kepada umat awam pada 2007. Keuskupan Agung Taipei pun mengambil kembali tempatnya.

Para biarawati dari Kongregasi Suster-Suster Abdi Roh Kudus terus membantu ALT. Banyak kelompok religius dan Gereja juga mendukung pelayanannya.

 

India “Tidak Tulus” Soal Upaya Perdamaian di Kashmir

Jum, 01/06/2018 - 15:00

Tawaran baru India untuk melakukan pembicaraan damai dengan separatis guna mengakhiri kekerasan di Kashmir akan tetap tidak tulus sampai negara itu melakukan dialog dengan Pakistan, kata mereka yang berusaha membebaskan wilayah itu dari pemerintahan India.

Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh menyampaikan tawaran itu pada 27 Mei  kepada separatis agar terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah tentang upaya untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama antara Jammu dan Kashmir, sebuah negara bagian di India yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Separatis diwakili oleh Hurriyat, sebuah gabungan kelompok-kelompok Islam di Kashmir yang menolak kekerasan dan mengupayakan kebebasan Kashmir melalui pembicaraan.

Wilayah yang diperintah India itu telah mengalami kekerasan selama beberapa dekade setelah sejumlah kelompok Islam mengintensifkan perjuangan bersenjata melawan tentara India untuk membebaskan wilayah itu atau untuk menjadikannya sebagai wilayah Pakistan.

India sebelumnya menolak berbicara dengan separatis dengan alasan mereka tidak memiliki mandat untuk mewakili masyarakat Kashmir dan pembicaraan akan melegitimasi keberadaan mereka.

Namun Perdana Menteri Narendra Modi mengubah kebijakan luar negeri India sejak berkuasa pada 2014. Kebijakan ini memperkuat aksi militer terhadap kekerasan bersenjata dan juga membuka jalan bagi dialog dengan Hurriyat.

Singh mengatakan pemerintah siap melakukan pembicaraan dengan semua pihak di Kashmir. “Jika Hurriyat bersedia melakukan pembicaraan, kami bersedia berbicara dengan mereka. Siapa pun yang bersedia berbicara dengan kami, kami siap melakukannya,” katanya kepada sebuah stasiun televisi di New Delhi.

Pemerintah menyampaikan kesiapannya untuk berbicara dengan semua pihak untuk pertama kali pada September 2017. Namun kelompok separatis tetap waspada meskipun pemerintah mengulangi tawarannya pada 27 Mei.

Mereka menuduh pemerintah federal mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan konflik terkait pembicaraan dengan Pakistan.

Kelompok separatis mengadakan pertemuan tertutup pada 29 Mei di kediaman pemimpin separatis Syed Ali Geelani, 89. Ia mengusulkan agar Kashmir masuk wilayah Pakistan.

India mengklaim militansi keras didukung oleh Pakistan yang telah memerintah bagian dari Kashmir. Namun Pakistan secara konsisten membantah keterlibatan apa pun di Kashmir.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan seusai pertemuan itu, kelompok separatis meminta pemerintah untuk mengkarifikasi apakah ingin melakukan pembicaraan atau tidak. Mereka menolak melakukan dialog apa pun sampai agenda itu diklarifikasi. Mereka juga menuduh New Delhi tidak jelas soal keinginannya.

Singh siap melakukan dialog dengan Kashmir dan Pakistan, namun Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj mengatakan tidak ada pembicaraan yang akan dilakukan dengan Pakistan kecuali kekerasan berhenti.

“Jika kita menerima tawaran itu, artinya kita akan mengangkat harapan masyarakat dan jika tidak ada hasilnya, maka sejarah tidak akan pernah melepaskan kita. Pakistan harus diangkat jika India ingin menyelesaikan pertikaian,” kata seorang pemimpin separatis yang tidak ingin disebutkan namanya.

Konflik terjadi sejak 1947 ketika India dan Pakistan menjadi negara yang terpisah setelah pemerintahan Inggris berakhir. Kedua negara mengklaim wilayah Kashmir dan telah berjuang dalam tiga perang besar dan banyak pertemupuran kecil. Tiga dekade serangan separatis dan tekanan militer menewaskan 100.000 militan, tentara dan warga sipil.

Nasir Aslam Wani, pemimpin oposisi Kashmir – Partai Konferensi Nasional – mengatakan pemerintah “membuat bingung semua orang” dan hendaknya memulai dialog dengan semua pihak.

 

Gereja Menyerukan Pembebasan Uskup Cina yang Sakit

Jum, 01/06/2018 - 10:23

Seorang uskup Cina ‘bawah tanah’ dibawa pergi oleh otoritas sebagai tindakan keras Beijing terhadap agama yang menyatakan sudah  lebih banyak korban.

Uskup Coadjutor, Mgr Cui Tai, uskup  keuskupan Xuanhua, Hebei belum terlihat sejak pertengahan April dan keberadaannya tidak diketahui.

Komisi Keadilan dan Perdamaian (JPC) Hong Kong lewat pernyataan pada 29 Mei menyerukan kepada pemerintah Cina untuk membebaskan  Uskup Cui, yang memungkinkan dia  mendapat perawatan medis dan melepaskan seorang imam lain di provinsi Hebei.

Hebei baru-baru ini dilaporkan meningkatnya penindasan terhadap agama. Pemerintah kota Hejian menuntut semua siswa menghadiri kelas pada hari Ibu untuk mencegah mereka berpartisipasi dalam ziarah tahunan Ludezhuang; Faith Weekly, yang berpusat di Hebei juga diperintahkan untuk tidak melaporkan berita tentang ziarah Bulan Maria di seluruh negeri; dan sebuah patung  seorang martir disingkirkan dari gereja Katolik pada 8 Mei.

Pernyataan JPC mengatakan bahwa Uskup Cui sedang mengalami kondisi kesehatan  buruk dalam beberapa tahun terakhir, menderita gastritis berat, gangguan saraf dan pusing.

Komisi itu sangat khawatir tentang situasinya dan mengecam keras pemerintah Cina atas pelanggaran serius terhadap konstitusi dan konvensi internasional hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan kebebasan beragama.

Pernyataan itu mengatakan Uskup Cui menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan dan hati nurani, menolak kebijakan agama pemerintah yang melanggar prinsip iman, dan menolak  Asosiasi Patriotik Katolik Cina.

Sejak tahun 1993, uskup itu berulang kali mengalami penahanan dan tahanan rumah atau dikirim ke kamp kerja paksa oleh pihak berwenang karena secara tidak sah mewartakan atau mengadakan pertemuan agama secara ilegal.

Sebuah sumber Katolik yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa sejak tahun 2007, Uskup Cui hanya diizinkan pulang selama beberapa hari untuk mengunjungi kakak perempuannya, menghadiri festival termasuk  Tahun Baru Imlek.

Masih menurut  sumber itu, paroki yang dilayani oleh Uskup Cui mengatakan bahwa Uskup bawah tanah James Su Zhimin, uskup keuskupan Baoding, Hebei, juga masih hilang.

“Tetapi, intinya bahwa Uskup Cui bukanlah pemimpin Gereja Cina. Dia hanyalah seorang imam yang menjalani kehidupan yang sederhana dan saksama penuh dengan kebajikan. Dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Saya tidak mengerti mengapa pemerintah menahannya secara ilegal  selama lebih dari satu dekade. Sungguh berlebihan,” kata sumber itu.

JPC meminta pemerintah membebaskan tanpa syarat Uskup Cui dan imam  lainnya termasuk Uskup Su dan Pastor Liu Honggeng dari keuskupan Baoding.

Uskup Cui lahir di Zhangjiakou, Hebei  tahun 1950 dan belajar di seminari Baoding. Dia ditahbiskan oleh Mgr Shi Enxiang dari keuskupan Yixian  tahun 1990. Tahun 2013, dia diangkat sebagai uskup koajutor Xuanhua oleh Takhta Suci, tetapi pemerintah  tidak mengakui status uskupnya.

 

Pemimpin Dewan Gereja Percaya Paus Akan Memimpin Jalan Menuju Ekumenisme

Jum, 01/06/2018 - 09:00

Sekarang ada lebih banyak ruang dan kesempatan untuk kerjasama yang bermakna di luar dialog teologis di antara Gereja-gereja, kata Pastor Martin Robra.

Pastor Antonio Spadaro SJ, pemimpin  editor La Civilta Cattolica, mewawancarai Pastor Martin Robra, wakil sekretaris  kelompok kerja gabungan antara World Council of Churches (WCC, Dewan Gereja se-Dunia) dan Gereja Katolik yang dibentuk  tahun 1965.

Wawancara dilakukan sebelum Paus Fransiskus melakukan perjalanan ke kota Jenewa, Swiss pada 21 Juni untuk memperingati 70 tahun WCC.

Perjalanan kepausan akan bertepatan dengan hari terakhir pertemuan dua tahunan komite pusat WCC yang berlangsung  selama seminggu.

“Bagi saya sepertinya kami telah mencapai musim semi baru dengan Paus Fransiskus dan inisiatifnya. Saya sangat didorong oleh partisipasinya dalam doa di Lund untuk perayaan 500 tahun Reformasi,” kata Pastor Robra. “Saya terkesan dengan bagaimana pidato difokuskan pada tantangan saat ini dan  menuju masa depan …”

Pastor Robra mengatakan Paus Fransiskus berkonsentrasi pada WCC selama kunjungannya ke Jenewa. Ini sangat berbeda dari dua kunjungan sebelumnya dari Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II, katanya.

“Paus Fransiskus datang pertama-tama sebagai kepala Gereja Katolik. … Kami berharap bahwa bersama-sama kita dapat melanjutkan ziarah keadilan dan perdamaian bagi mereka yang terabaikan dalam masyarakat, mereka merindukan keadilan dan perdamaian di dunia yang dilanda kekerasan dan itu karena hubungan politik dan ekonomi yang tidak adil,” katanya.

Gereja Katolik Roma bukan bagian dari WCC, tetapi telah berpartisipasi sebagai pengamat dan di berbagai tingkatan sejak 1965 -tahun ketika Konsili Vatikan II berakhir- khususnya di Komisi Iman dan tatatertib dan Komisi Misi dan Evangelisasi.

WCC didirikan tahun  1948, dengan anggota Protestan, Anglikan, Ortodoks, dan Katolik  yang tersebar dari 348 Gereja di 110 negara. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan persatuan dalam persekutuan, pelayanan dan misi.

 

Editor Yesuit: Korea adalah Sebuah “Keluarga yang Terpisah”

Kam, 31/05/2018 - 20:43

Seorang editor Majalah La Civilta Cattolica yang dikelola Serikat Yesus menggarisbawahi harapannya bagi perdamaian di Semenanjung Korea.

“Perdamaian di Semenanjung Korea adalah masalah bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi wilayah Asia,” kata Pastor Antonio Spadaro kepada The Catholic Times  saat mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri sebuah simposium internasional di Seminari Tinggi Seoul.

Ia mengatakan Semenanjung Korea masih berada dalam era Perang Dingin. Namun Semenanjung Korea merupakan tempat di mana berbagai agama hidup secara damai.

“Pada saat yang sama, Semenanjung Korea merupakan wilayah di mana persatuan tidak bertentangan dengan perbedaan atau menghancurkan perbedaan. Masyarakat Korea mengakui perbedaan dan mencari kerukunan dan kesejahteraan melalui persatuan,” katanya.

“Ketika Paus Fransiskus mengunjungi (wilayah itu) pada 2014, ia tidak pernah mengatakan ‘Korea Utara’ atau ‘Korea Selatan.’ Korea merupakan satu keluarga yang terpisah. Rekonsiliasi masyarakat Korea tengah dilakukan tahap demi tahap. Ini tidak bisa dilakukan sekaligus,” lanjutnya.

Pastor Spadaro mengatakan prestasi terbesar Paus Fransiskus dalam lima tahun ini adalah membentuk sinodalitas, menginterpretasikan kembali kepausan dan mencapai diplomasi evangelis.

“Upaya Paus Fransiskus untuk merealisasikan sinodalitas di kalangan berbagai elemen Gereja itu luar biasa. Ia memmpin dialog di dalam Gereja dengan sangat baik dan bahkan bersedia terlibat dalam argumentasi. Dialog memunculkan argumentasi namun juga mempromosikan persaudaraan sejati dalam Gereja,” katanya.

“Paus tidak mengubah apa pun terkait faktor-faktor doktrin tapi menginterpretasikan kembali perannya sebagai Paus di dalam Gereja dan aspek-aspek persatuan umat Kristiani,” lanjutnya.

“Diplomasi evangelisnya telah menghasilkan karya yang mengagumkan. Dunia menerima Paus sebagai satu-satunya pemimpin etis yang sejati. Paus Fransiskus memunculkan kepedulian kita terhadap orang yang miskin dan menderita termasuk pengungsi dan kaum migran,” katanya.

 

Gambar Paus Diinjak-Injak Oleh Kelompok Garis Keras Di India

Kam, 31/05/2018 - 12:00

 Sebuah kelompok Hindu garis keras meminta umat Kristen  diusir dari India dan gambar Paus Fransiskus dinjak-injak sambil menuduhnya mempromosikan terorisme dalam sebuah video yang beredar di media sosial sejak 25 Mei.

Dalam Video itu pemimpin Hindu  kontroversial, Om Swami Maharaj, bersama sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 orang membawa plakat dan spanduk dengan gambar Paus Fransiskus  tidak jauh dari Katedral Hati Kudus di New Delhi.

Maharaj berpidato sebelum para anggota kelompoknya mulai menginjak gambar paus. Selama pidatonya, dia menuduh orang Kristen di India mempromosikan terorisme dan Maoisme di negara itu dan menuntut mereka harus meninggalkan India.

Jika orang Kristen tidak meninggalkan India, kata Maharaj, mereka akan menggunakan kekerasan  mengusir mereka.

Maharaj menyebarkan spanduk yang menampilkan gambar Paus di jalan dan kemudian, beberapa orang, menginjaknya. Slogan-slogan “bunuh Paus Fransiskus” diteriakkan.

Video ini menarik perhatian kelompok-kelompok Kristen di India tengah, mendorong mereka melaporkan kepada polisi untuk menghentikan peredaran video itu.

Richard James, juru bicara Rashtriya Isai Mahasangh, Forum Kristen  Ekumenis yang bermarkas di Madhya Pradesh, mengatakan polisi telah diperingatkan tentang video itu.

“Pertunjukkan kebencian publik terhadap kelompok atau pemimpin agama semacam ini tidak akan diizinkan dalam masyarakat yang beradab,” kata James kepada ucanews.com.

Jaideep Prasad, inspektur jenderal polisi di ibukota negara bagian Bhopal, mengatakan kepada ucanews.com bahwa petugasnya “tidak akan mengizinkan siapa pun menyebarkan perselisihan di antara orang-orang dengan video semacam itu.”

Madhya Pradesh adalah salah satu negara bagian yang diatur oleh Partai Bharatiya Janata (BJP)  pro-Hindu.

“Saya sudah menginstruksikan para pejabat  melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan perdamaian,” kata Prasad pada 29 Mei.

Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen  Konferensi Waligereja India, percaya bahwa video itu terkait dengan surat pastoral yang dikeluarkan oleh Uskup Agung Anil Couto di Delhi yang oleh para pemimpin BJP telah dikutuk sebagai anti-nasional.

Surat itu meminta umat Katolik  berdoa menjelang pemilu  2019 karena India menghadapi “masa depan politik yang bergejolak yang mengancam demokrasi negara itu.”

“Video itu adalah sebuah penyimpangan dan tidak diharapkan,” kata Uskup Mascarenhas, yang menegaskan bahwa itu sama sekali tidak mewakili pendapat mayoritas umat Hindu di India.

 

Politik dan agama

Para pemimpin Kristen dan Muslim mengatakan BJP, yang secara resmi mengadopsi Hindutva atau nasionalisme budaya Hindu sebagai ideologinya 25 tahun lalu, mendukung kelompok-kelompok Hindu garis keras yang berusaha menjadikan India sebagai negara  Hindu.

Meskipun BJP mengatakan bahwa gagasannya tentang bangsa didasarkan pada budaya India dan bukan pada agama, para pemimpinnya mendukung kebijakan yang mendukung praktik dan konsep agama Hindu yang menantang keragaman budaya dan agama India.

Salah satu contoh, Subramanian Swami, seorang anggota parlemen BJP, menginisiasi sebuah RUU tahun lalu untuk hukuman mati bagi yang membunuh sapi karena hewan itu dihormati oleh Hindu. Dia terus berpendapat bahwa penyembelihan sapi harus dianggap sebagai pembunuhan.

Dalam sebuah pesan di Twitter 23 Mei, ia mendesak Modi  menghentikan semua hubungan diplomatik dengan Vatikan. Dia juga mengatakan kedutaan Vatikan di New Delhi harus disegel.

 

Prosesi  Maria  Berdoa untuk Perdamaian Kachin yang Terkoyak Perang  

Kam, 31/05/2018 - 09:30

Umat ​​Katolik yang terlantar akibat konflik yang sedang berlangsung di Negara Bagian Kachin, Myanmar, bergabung dengan ribuan warga lainnya dalam prosesi perdamaian Maria melintasi Myitkyina, ibukota negara bagian itu.

Sekitar 7.000 umat Katolik Kachin mengambil bagian dalam prosesi itu yang dipimpin oleh Mgr Francis Daw Tang, uskup Myitkyina pada 28 Mei.

Pastor Peter Hka Awng Tu, pastor Paroki  Santo Columban Myitkyina Katedral, mengatakan sekitar 1.000 pengungsi (IDP) yang kini tinggal di kamp-kamp di dekat tempat itu bergabung dalam prosesi itu.

“Kami berdoa Rosario kepada Bunda Maria, yang adalah Ratu Damai, untuk memohon perdamaian di Negara Bagian Kachin dan tempat-tempat lain di Myanmar,” kata Pastor Awng Tu kepada ucanews.com.

Imam itu mengatakan permusuhan antara pemberontak Kachin dan militer Myanmar sedang berlangsung. Dia mengatakan ada laporan bahwa beberapa warga sipil yang berusaha menghindari pertempuran sedang terjebak di dalam hutan.

Lebih dari 3.000 orang berlindung di gereja-gereja Katolik di Myitkyina, Tanai, Letwa, Namti dan Tangphre, kata Pastor Awng Tu.

 

Joseph Tang Sham, salah seorang pengungsi dari desa dekat kota Inngyanyan mengatakan dia berharap Tuhan akan mengabulkan doa mereka untuk perdamaian di Negara Bagian Kachin dan tempat-tempat  lain di Myanmar.

“Kami ingin kembali ke rumah tetapi saat ini kami tidak dapat kembali karena pertempuran bisa saja meletus lagi sewaktu-waktu,” kata Tang Sham, peserta dalam prosesi Maria itu.

Patrick Gum Seng, seorang umat Katolik yang bertanggung jawab atas kamp St. Joseph IDP di Maina, kota Waimaw, mengatakan umat Katolik di daerah itu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan berharap doa-doa mereka akan dikabulkan.

“Kami belum kehilangan harapan akan perdamaian.  Kami terus berdoa untuk mengakhiri pertempuran,” kata Gum Seng kepada ucanews.com.

Secara keseluruhan, PBB mengatakan bahwa lebih dari 7.400 orang baru-baru ini mengungsi akibat pertempuran di delapan kota kecil termasuk Tanai, Ingyanyang dan Hpakant. Sejak saat itu mereka berlindung di gereja-gereja – Katolik dan Baptis.

 

Pertempuran yang mulai meletus lagi   tahun 2011 menyusul terjadinya gencatan senjata 17 tahun dan sejak itu, lebih dari 120.000 orang melarikan diri ke 179 kamp IDP di Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan yang berdekatan.

Militer Myanmar meningkatkan serangannya di Negara Bagian Kachin pada awal April dengan meluncurkan serangan terhadap pemberontak menggunakan artileri berat, helikopter dan jet tempur.

Pada 8 Mei, Uskup Agung Myitkyina Mgr Francis Daw Tang  dan dua uskup Kachin lainnya mengirimkan sepucuk surat yang melaporkan konflik itu kepada Paus Fransiskus saat kunjungan ad limina mereka ke Vatikan.

“Dalam surat itu, kami meminta Paus Fransiskus membantu upaya perdamaian Myanmar dan  memohon kepada para pemimpin negara – pemerintah sipil dan pemimpin militer,” kata Uskup Tang kepada ucanews.com. “Kami menekankan pentingnya perundingan dan dialog untuk mencapai perdamaian.”

Paus Fransiskus melakukan kunjungan tiga hari ke Myanmar pada November lalu dan mendesak  warga  di negara itu untuk bekerja membangun perdamaian dan rekonsiliasi.

Sebagian besar dari 1,7 juta penduduk negara bagian Kachin adalah orang Kristen, termasuk 116.000 umat Katolik.

 

60 Tahun ISKA, Merawat Komitmen Kebangsaan

Rab, 30/05/2018 - 17:58

Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menggelar orasi kebangsaan dalam Dies Natalis ke-
60 di Jakarta pada Rabu, 30 Mei 2018, yang bertempat di Gedung Yustinus, lantai 15, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya,  Jakarta Selatan.

Dua tokoh nasional akan bergantian memberikan orasi di hadapan sekitar 300-an tamu yang memastikan hadir dalam perayaan enam dekade organisasi para cendekia Katolik Indonesia: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Dalam spirit merawat komitmen kebangsaan, Menteri Jonan, yang juga Ketua Dewan Kehormat- an ISKA menegaskan, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, ISKA, sejatinya ikut mewarnai perjalanan kebangsaan Indonesia. “Usia 60 tahun menjadi momentum organisasi cendekiawan ini untuk bercermin kembali apa saja karya nyata yang sudah dilakukannya bagi gereja, bangsa dan negara,” kata Jonan.

Kepada pimpinan Presidium Pusat ISKA yang menemuinya di Kantor Staf Presiden, Bina Graha pada pekan lalu, Moeldoko memastikan kehadirannya. “Ya, saya akan hadir dan memberikan orasi kebangsaan,” ujarnya dalam pertemuan tersebut. Memimpin KSP sejak Januari 2018, Moeldoko dikenal memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi tema Dies Natalis ISKA ke-60.

Ketua Presidium Pusat ISKA Hargo Mandirahardjo menyatakan momentum istimewa ini juga akan diisi dengan peluncuran buku Bunga Rampai Merawat Komitmen Kebangsaan. Diterbitkan oleh ISKA Press pada awal Mei 2018, buku ini salah satu ejahwata komitmen organisasi cendekia Katolik ini dalam meneguhkan komitmen kebangsaan. “Buku ini meru- pakan kumpulan pandangan sejumlah tokoh nasional tentang dinamika kebangsaan di tanah air kita yang saat ini” ujar Hargo.

Menurut Hargo, saat ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ISKA di sejumlah daerah seperti Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan DKI Jabodetabek sedang melakukan kajian tentang spirit merawat kebangsaan melalui nilai-nilai kearifan lokal daerah.

“Tujuan ISKA adalah mengangkat kembali kekayaankearifanlokal yangdapatmenguatkan komitmen kebangsaan kita,”Hargo menambahkan.

Ketua Panita Dies Natalis ke-60 dan Presidium Bidang Ekonomi ISKA, Luky Yusgiantoro, men- jelaskan alasan ISKA mengangkat Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai tema perayaan. “ Kami menyadari, tenun kebangsaan kita saat ini sedang diuji oleh berbagai peristiwa yang meng- ganggu relasi antar-anak bangsa” ujarnya.

Dia menegaskan, komitmen meneguhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa bukan perkara mudah. “ Maka kami perlu bersinergi dengan semua komponen anak bangsa,” kata Luky.

Untuk itulah, menurut Luky, ISKA mengundang kedua tokoh nasional di atas untuk memberikan pencerahan tentang dinamika kebangsaan di tanah air saat ini. “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Kepala Staff Kepresidenan dijadwalkan hadir dan menyampaikan orasi kebangsaan,” ujar Luky menjelaskan.

Berdiri pada 22 Mei 1958, nama ISKA baru mulai digunakan setelah Munas di Bandungan, Jawa Tengah pada 1964. Sejak itulah ISKA menjadi ormas Katolik yang bersifat nasional serta berben- tuk federasi. Salah satu tujuannya: mengawal Pancasila dari aksi-aksi distegrasi bangsa.

Kepengurusan ISKA dimulai dari Loo Siang Hien (1958-1960). Sejak itu ketua ISKA silih berganti, dari C. Sindhunatha (1960-1961), Que Sian Koen (1961- 1963), Jakob Oetama (1963-1985), J. Riberu (1985-1991), Djoko Wiyono (1991-1997), Charles Mangun (1997-2000), A. Sandiwan Suharto (2000-2003), Paulus Harli (2003-2009), Muliawan Margadana (2010-2017) dan V. Hargo Mandirahardjo (2017-2021).

Oleh karena itu, melalui Dies Natalis ke-60, ISKA ingin kembali mengukuhkan semangat untuk meneguhkan persa- tuan dan kesatuan bangsa Seperti penegasan yang pernah diserukan oleh Uskup Agung Mgr. Albertus Soegijapranata SJ, “100% Katolik, 100% Indonesia”.

Pimpinan nasional organisasi cendekiawan Islam, Kristen, Hindu Budha, para akademisi, para pejabat negara, rohan- iwan dan rohaniwati, profesional, politisi, perwakilan ma- hasiswa, serta tamu dari berbagai elemen masyarakat turut hadir memeriahkan Dies Natalis ISKA ke 60.

Perayaan 60 tahun ISKA dimulai dengan Misa Syukur Kon- selebrasi yang dipimpin oleh Mgr. Paulinus Yan Olla, Uskup Tanjung Selor Kalimantan Utara didampingi Romo Antonius Widyarsono SJ, Romo Antonius Haryanto Pr dan Romo Siswantoko Pr.

Pimpinan nasional organisasi cendekiawan Islam, Kristen,

Hindu Budha, para akademisi, para pejabat negara peme- rintah pusat dan daerah, para, rohaniwan dan rohaniwati, profesional, politisi, perwakilan mahasiswa, serta tamu dari berbagai elemen masyarakat turut hadir memeriahkan Dies Natalis ISKA ke-60.

 

Pemimpin Lintas Agama Berjanji Dukung Upaya Perdamaian Myanmar

Rab, 30/05/2018 - 10:10

Kardinal Charles Bo, uskup agung  Yangon telah bergabung dengan para pemimpin lintas agama lainnya dalam menyatakan komitmen mereka terhadap prakarsa perdamaian di Myanmar yang dilanda konflik, sebuah langkah yang disambut baik oleh Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi.

Dalam sebuah surat terbuka kepada masyarakat Myanmar, Kardinal Bo dan 17 anggota lain dari delegasi tingkat tinggi  Religions for Peace International dan Myanmar menyatakan komitmen mereka untuk upaya perdamaian dan rekonsiliasi di negara yang saat ini mengalami beberapa konflik internal.

“Ini adalah momen penting dalam sejarah negara ini bahwa kami, sebagai pemimpin Buddha, Kristen, Hindu dan Muslim dari Myanmar dan di seluruh wilayah, datang kepada Anda dalam solidaritas dengan harapan untuk perdamaian,” demikian pembuka surat yang disampaikan kepada Suu Kyi di ibukota Naypyidaw pada 25 Mei.

Surat itu menolak penyalahgunaan agama dan ras untuk memecah belah rakyat Myanmar, yang bertentangan dengan prinsip fundamental dari tradisi agama dunia untuk membawa kebencian, diskriminasi dan kekerasan.

“Dalam upaya kolektif kami untuk menyelesaikan konflik antar-komunal dan  memajukan rekonsiliasi nasional, sebagai pemimpin agama nasional dan internasional, kami ingin membawa doa-doa Anda untuk perdamaian ke Konferensi Perdamaian abad-21 di Panglong,” menurut surat itu dalam kaitannya dengan inisiatif perdamaian lokal yang bertujuan mengakhiri konflik internal negara.

Surat itu melanjutkan dengan mengatakan delegasi berharap  membantu mendorong proses perdamaian dan rekonsiliasi di negara ini melalui serangkaian pertemuan, saran dan menampilkan toleransi beragama.

“Kami berkomitmen  bekerja dengan pemerintah dan tokoh-tokoh terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata nasional dan perdamaian berkelanjutan dengan visi sistem federal yang demokratis di Myanmar,” kata surat itu, yang ditandatangi oleh Uskup Norwegia Gunnar Stalsett dari Oslo dan Venerable Ariya Wun Tha Bhiwun Sa, abbas Biara Myawaddy Mingyi di Mandalay.

“Kami merasa sedih menyaksikan meningkatnya permusuhan dan pengungsian besar-besaran masyarakat di Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan, yang semakin melemahkan proses perdamaian dan rekonsiliasi,” kata surat itu, merujuk pada peningkatan pertempuran antara militer Myanmar dan pemberontak Kachin yang mengakibatkan mengungsinya ribuan warga sipil.

Surat itu juga menyoroti krisis di Negara Bagian Rakhine dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis yang oleh PBB disebut sebagai pembersihan etnis. Lebih dari 670.000 orang Rohingya telah meninggalkan Rakhine ke Banglades sejak September untuk menghindari kampanye anti-pemberontakan yang dilakukan oleh militer Myanmar.

“Upaya yang baik dan terpuji sedang dilakukan, termasuk kesepakatan antara Banglades dan Myanmar tentang kembalinya pengungsi dan undangan ke PBB untuk memfasilitasi proses ini, terutama prioritas untuk perdamaian, pembangunan, pendidikan dan HAM  untuk semua komunitas di Negara Bagian Rakhine ” kata surat itu.

Surat itu juga menyerukan “eksplorasi skema pembagian global” ketika kelompok-kelompok etnis berperang demi sumber daya terbatas Myanmar, dan menyarankan untuk melibatkan konferensi internasional termasuk PBB untuk menjaga dialog tetap berjalan.

Suu Kyi menyambut baik saran  kerjasama multi-agama dari delegasi selama pertemuan di Naypyidaw.

Dia mengatakan para pemimpin agama dapat membuka jalan bagi “kemajuan untuk semua” dengan mendorong komunitas mereka untuk bekerja sama dan mempromosikan ideologi yang lebih inklusif yang menggabungkan mereka yang “tertinggal.”

Delegasi mengunjungi Rangoon dan Naypyidaw dari 22-25 Mei.

Kardinal Bo dan beberapa pemimpin lintas agama lainnya juga pergi ke Negara Bagian Rakhine yang dilanda perselisihan pada tanggal 27 Mei di mana mereka mengunjungi pusat penampungan sementara juga bertemu dengan komunitas Rohingya, Hindu dan Mro.

Dari udara, delegasi melihat ratusan desa Rohingya yang dihancurkan selama kampanye penghancuran pemberontak oleh militer Myanmar melawan militan Rohingya.

 

Biarawan Benediktin Menyaksikan Kebakaran Hutan di Vietnam

Rab, 30/05/2018 - 10:03

Para Biarawan Benediktin, provinsi  Vietnam Tengah mengkritik pihak berwenang karena membiarkan kebakaran hutan yang mereka klaim dilakukan dengan sengaja.

Bruder Stanislas Tran Minh Vong mengatakan dua kebakaran terjadi di hutan pinus, tidak jauh dari Biara Benediktin Thien An di luar kota kuno Hue di provinsi Thua Thien Hue pada sore hari, 22-23 Mei.

Bruder Vong, 81, mengatakan 50 biarawan menggunakan pipa air, cangkul, sekop, pisau dan alat lain untuk memadamkan api pertama, yang terjadi sekitar 300 meter dari biara.

“Sekelompok gangster meneriaki kami dan berusaha mencegah kami memadamkan api, yang mendekati biara,” katanya. Mereka juga memberi tahu para biarawan bahwa hutan itu bukan milik biara.

Dua petugas keamanan dari komunitas Thuy Bang melihat insiden itu tetapi tidak melakukan apa pun untuk memadamkan api. “Mereka mencoba mengambil paksa kamera dari beberapa biarawan yang sedang merekam api untuk menemukan penyebabnya,” kata Bruder Vong.

Brudera Vong mengatakan bahwa api kedua berhasil dimatikan oleh Biarawan Benediktin dan beberapa tentara.

Pastor Louis Gonzaga Dang Hung Tan, kepala biara, mengatakan empat kebakaran dimulai di daerah itu tahun ini. Api menghanguskan lima hektar hutan pinus yang menjadi area penghijauan para biarawan beberapa dekade lalu.

“Setelah menuju tempat kejadian, kami memastikan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Semua kebakaran bertujuan  mengganggu kehidupan dan kegiatan rohani  para biarawan,” kata Pastor Tan.

Imam itu mengatakan beberapa kelompok orang asing berhasil masuk ke biara dan menyaksikan pekerjaan para biarawan itu selama beberapa bulan terakhir. Namun, mereka tidak pernah berusaha memadamkan api dan melindungi harta milik biara, tambahnya.

Dia juga menuduh beberapa individu dan organisasi menghancurkan dan menyita tanah dan harta milik para biarawan.

Para biarawan merupakan pemilik sah atas biara dan 107 hektar hutan pinus dan lahan pertaniannya sejak tahun 1940.

Sejak tahun 1975, pemerintah setempat telah “meminjam” atau menyita tanah dan menugaskannya kepada departemen kehutanan dan pariwisata. Para biarawan diperbolehkan  memiliki tanah hanya enam hektar lahan termasuk biara.

Para biarawan mengatakan mereka tidak pernah memindahkan kepemilikan harta benda atau tanah kepada individu atau organisasi mana pun.

“Kami meminta individu dan organisasi yang relevan untuk menghormati martabat kami dan hak asasi manusia berdasarkan hukum,” kata Pastor Tan.

Dia menuntut mereka berhenti memulai kebakaran hutan dan melestarikan hutan pinus dan nilai-nilai spiritual para biarawan, yang membantu menciptakan lingkungan yang bersih.

Daerah ini sekarang memasuki musim panas yang berlangsung dari Mei hingga September. Lima penampung air hujan di biara mulai habis dan kolam-kolam yang digunakan untuk mengairi pertanian jeruk mulai mengering.  Para biarawan harus membawa air 10 kilometer untuk digunakan dalam  kegiatan sehari-hari mereka.

“Tidak adil bahwa kami tidak diizinkan  menggunakan danau seluas 49 hektar di dekat biara,” kata Pastor Tan, mengacu pada sebuah danau yang disita oleh pemerintah.

 

Masyarakat Filipina Gelar Prosesi Maria untuk Memprotes Pelanggaran HAM

Sel, 29/05/2018 - 16:26

Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di Filipina menggelar apa yang mereka sebut sebagai prosesi Maria “alternatif” pada 26 Mei untuk mendramatisasi aksi protes mereka terhadap dugaan pelanggaran HAM.

Kelompok HAM Karapatan dan Hustisya mengadakan “Protes Mei Melawan Tirani” yang menggambarkan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Beberapa perempuan mengenakan berbagai macam kostum yang merupakan simbol dari kebenaran, pengharapan, keadilan, perdamaian dan kemartiran. Mereka berparade di sekitar kampus Universitas Filipina di Quezon City.

Sejumlah isu yang diangkat dalam aksi protes itu adalah perang melawan narkoba yang dilakukan Presiden Duterte, serangan terhadap pembela HAM, pembatasan kebebasan pers dan kebangkitan komunis.

Cristina Palabay dari Karapatan mengatakan para perempuan yang mengenakan kostum itu mewakili berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Filipina di bawah pemerintahan Presiden Duterte.

Deborah Escudero, saudara kandung dari Ephraim Escudero, 18, yang terbunuh dalam perang melawan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah, mengenakan pakaian berwarna putih dengan bercak-bercak darah dan sebuah kain selempang bertuliskan “Garis Polisi, Dilarang Melintas.”

“Siapa saja bisa menjadi korban dari perang melawan narkoba yang mematikan, bahkan orang yang tidak bersalah sekalipun,” katanya.

Aksi protes itu juga merupakan respon terhadap kampanye “Saya adalah perempuan” di kalangan berbagai kelompok perempuan yang memprotes kritik Presiden Duterte terhadap perempuan.

Dalam sebuah sambutan pada 24 Mei, Presiden Duterte mengatakan ia yakin akan “kompetensi dan kapabilitas” perempuan. Namun hal ini tidak terkait dengan semua aspek kehidupan. Perempuan “tidak bisa melawan ancaman dan intimidasi.”

“Presiden telah menyinggung perasaan perempuan, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan,” kata Gleezajoy Belandrez, seorang warga suku yang memerankan “Ratu Perdamaian” selama aksi protes tersebut.

“Deklarasi kepemimpinan militer (dari Presiden Duterte) di Mindanao sangat mempengaruhi perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rawan,” lanjutnya.

Maria Solo Taule, pengacara biarawati asal Australia, Patricia Fox, yang diperintahkan oleh Presiden Duterte untuk meninggalkan Filipina, mendesain dua kostum yang dikenakan selama aksi protes yang disebut Santacruzan itu.

“Santacruzan memainkan peran yang besar dalam kehidupan kami sebagai masyarakat Filipina,” katanya, seraya menambahkan bahwa masyarakat Filipina “mengaitkan pertempuran kami dengan bagaimana umat Kristiani perdana berjuang mencari kebenaran.”

Suster Maria Rosario Battung dari Kongregasi Gembala Baik memuji panitia prosesi.

“Pencarian Suster Helena akan Salib Sejati merupakan sebuah pencarian akan kebenaran. Kebenaran yang akan memberikan keadilan dan menjawab semua pertanyaan,” katanya.

Suster Battung mengatakan “Santacruzan alternatif” juga merupakan “sebuah pencarian akan kebenaran yang akan memberikan keadilan bagi para korban tirani.”

“Masyarakat di negara ini telah mengalami begitu banyak kesulitan. Mereka membawa salib ketidakadilan, budaya impunitas dan penindasan,” lanjutnya.

Promosi Respon Umat Gereja mengatakan aksi protes itu merupakan “ungkapan iman” umat Kristiani yang tengah mengalami ketidaksetaraan dan prasangka.

“Iman dan religiositas sangat mengakar dalam kebudayaan kita,” kata Nikki Gamara, juru bicara kelompok itu.

Ia mengatakan prosesi yang membawa sebuah pernyataan politis itu “merupakan cara kami untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang menambah beban bagi perjuangan kami sehari-hari.”

“Saat masyarakat Filipina memohon perantaraan Bunda Maria, penting bahwa kita melakukan sesuatu untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian abadi,” lanjutnya.

Santacruzan seyogyanya merupakan kontes Katolik yang diadakan di seluruh negara itu selama bulan Maria untuk menghormati Bunda Maria.

Kontes itu dimulai setelah proklamasi dogma Maria Dikandung Tanpa Noda pada 1854 dan setelah publikasi terjemahan Mariano Sevilla atas devosi Flores de Maria atau Bunga Mawar Maria.

Perayaan itu juga memperingati apa yang sebenarnya merupakan pencarian Salib Suci oleh Ratu Helena dan anak laki-lakinya, Kaisar Konstantin.

 

Di Sri Lanka, Biksu Dinyatakan Bersalah Telah Mengancam Istri Jurnalis 

Sel, 29/05/2018 - 14:12

Biksu Galagoda Aththe Gnanasara Thera asal Sri Lanka dinyatakan bersalah dalam persidangan karena telah mengancam istri dari Prageeth Eknaligoda, seorang jurnalis yang hilang.

Sekretaris umum organisasi nasionalis Buddha Sinhala – Bodu Bala Sena (BBS) – itu dinyatakan bersalah pada 24 Mei karena telah mengintimidasi Sandya Eknaligoda.

Seorang hakim di Homagama mengatakan hukuman akan dijatuhkan pada 14 Juni.

Biksu Gnanasara Thera menggunakan bahasa kasar untuk menghina Sandya pada 2016. Ia menuduh Sandya mendukung ekstremis Tamil dan mencemarkan nama-nama pahlawan perang.

Ia telah dituduh melakukan ujaran kebencian terhadap umat Islam dan umat Kristiani evangelis di Sri Lanka.

Prageeth Eknaligoda, seorang jurnalis dan kartunis politik terkemuka, diculik pada Januari 2010, dua hari sebelum pemilihan presiden. Ia menulis beberapa artikel yang mengkritik presiden saat itu, Mahinda Rajapaksa.

Sandya pernah mendapat penghargaan International Women of Courage Award oleh Amerika Serikat tahun lalu atas upayanya yang tanpa kenal lelah dalam mencari keadilan bagi suaminya.

“Saya berjuang untuk orang-orang yang tidak berdosa dengan tidak berdiam diri untuk mendapatkan keadilan bagi semua orang karena biksu itu telah menyakiti sejumlah orang dan beberapa komunitas,” katanya kepada ucanews.com seusai persidangan.

“Ia menyalahgunakan jubahnya untuk melanggar hak fundamental dan main hakim sendiri untuk mengancam orang. Kita semua setara di mata hukum dan tidak ada satu pun yang diistimewakan. Maka inilah keadilan bagi para korban yang dilanggar haknya,” katanya.

“Negara-negara yang menghormati hak asasi manusia hendaknya mengecam semua aksinya untuk mencegah ekstremisme,” lanjut Sandya yang telah tampil lebih dari 90 kali di persidangan dan mendukung keluarga dari orang-orang yang hilang.

Sandya mengatakan putusan pengadilan itu merupakan kemenangan bagi semua orang yang tidak berdosa yang telah menderita akibat aksi brutal biksu itu.

Seorang tokoh Muslim yang minta tidak disebutkan namanya mengatakan Biksu Gnanasara Thera selama ini vokal menentang komunitas Muslim terkait berbagai isu seperti hijab, halal, sesaji, konversi paksa terhadap umat Buddha dan angka kelahiran umat Islam yang tinggi.

“Selama rezim Rajapaksa, Biksi Gnanasara Thera menyampaikan ujaran kebencian pada sebuah aksi protes menentang umat Islam pada 2014 di Aluthgama. Massa dari umat Buddha kemudian menghancurkan tempat bisnis, rumah dan mesjid milik umat Islam,” katanya.

Ia takut mengungkap identitasnya setelah serangan baru-baru ini tehadap umat Islam di Kandy, Ampara dan Galle.

 

Pemimpin Lintas Agama Mengunjungi Rakhine yang Dilanda Konflik

Sel, 29/05/2018 - 12:00

Kardinal Charles Bo dari Yangoon adalah salah satu pemimpin lintas agama internasional dan lokal yang diterbangkan ke Negara Bagian Rakhine yang dilanda konflik dalam upaya untuk lebih memahami krisis Rohingya.

Enam anggota Religions for Peace International dibawa ke perkampungan Maungdaw di Rakhine utara pada 27 Mei di mana mereka mengunjungi pusat penampungan sementara juga bertemu dengan komunitas Rohingya, Hindu, dan Mro.

Dari udara, delegasi juga melihat ratusan desa Rohingya yang hancur selama kampanye pembasmian pemberontak oleh militer Myanmar yang dilancarkan terhadap militan Rohingya sejak September tahun lalu. Lebih dari 670.000 Rohingya melarikan diri ke Banglades untuk menghindari kampanye militer, yang disebut sebagai pembersihan etnis oleh PBB.

Pastor Joseph Mg Win, sekretaris Religions for Peace Myanmar, menganggap kunjungan itu berhasil dan ia menambahkan bahwa pejabat pemerintah mendukung.

“Sebagai pemimpin agama, tujuan kunjungan itu adalah untuk mempelajari kebenaran setelah mengamati situasi dengan seksama dan dari itu memberikan pesan yang benar kepada orang-orang Myanmar dan masyarakat internasional,” kata Pastor Mg Win, yang juga ketua Kominisi Ekumene dan Antaragama Keuskupan Agung Yangon.

Bersama dengan Kardinal Bo dan Pastor Mg Win adalah Myint Swe, seorang awam Buddhis terkemuka dari Organisasi Ratana Metta, dan Muslim awam Al Haj U Aye Lwin, kepala penyelenggara Islamic Center of Myanmar. Anggota internasional kelompok itu adalah Uskup Norwegia Gunnar Stalsett dari Oslo, yang merupakan presiden kehormatan Religions for Peace International, dan Pendeta Kyoichi Sugino, wakil sekjen kelompok itu.

Sehari setelah kunjungan mereka, Religions for Peace International menyatakan keprihatinan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh keamanan negara dapat menghambat “proses perdamaian dan rekonsiliasi” tanpa menafikan pihak berwenang memiliki kewajiban untuk memelihara hukum dan ketertiban.

Mereka mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan “menyeluruh dan transparan” terhadap apa yang terjadi di Rakhine.

Aye Lwin mengatakan hal yang positif bahwa delegasi dapat mengunjungi daerah tersebut dan mempelajari lebih lanjut tentang kartu verifikasi nasional yang diprakarsai pemerintah dan rencana pemukiman kembali untuk pengungsi yang kembali.

“Ini adalah langkah pertama dan kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan,” kata Aye Lwin.

Dia menambahkan bahwa ada kesenjangan informasi antara pemerintah dan pengungsi Rohingya di Banglades tentang upaya pemukiman kembali dan mengeluarkan kartu verifikasi nasional.

Pekan lalu, kelompok yang lebih besar dari 18 anggota dari Religions for Peace International dan Myanmar bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi di Naypyidaw. Suu Kyi menyambut baik tawaran delegasi untuk membantu upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan untuk tidak hanya Negara Rakhine tetapi juga negara bagian lain yang mengalami konflik etnis.

 

Halaman