UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 20 mnt 14 dtk yang lalu

Uskup Dukung Rencana Penyelamatan Warga Filipina yang Diculik di Libya

Sel, 07/08/2018 - 11:42

Seorang uskup Katolik di Filipina telah menyatakan dukungan terkait rencana pemerintah menyelamatkan tiga pekerja migran Filipina yang diculik di Libya bulan lalu.

Uskup Rufino Santos, ketua Komisi  Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan dia mendukung usulan Presiden Rodrigo Duterte untuk mengirim tim  guna membantu menyelamatkan warga Filipina.

“Ya, kami mendukung,” kata prelatus itu dalam sebuah wawancara. “Kami harus menunjukkan solidaritas kami dan  kami serius untuk pembebasan warga Filipina yang menjadi korban penculikan,” kata Uskup Santos.

Prelatus itu juga meminta Departemen Luar Negeri Filipina  melakukan yang terbaik untuk membantu menyelamatkan tiga insinyur Filipina dan seorang warga Korea Selatan yang diculik dari sebuah lokasi proyek air pada 6 Juli.

“Kami menyerukan kepada (Kantor Urusan Luar Negeri) kami untuk melakukan segala upaya membebaskan  tiga insinyur Filipina yang diculik di Libya,” kata Uskup Santos.

Pada 4 Agustus, Angkatan Laut Filipina mengumumkan bahwa unit armada lautnya sedang mempersiapkan “paket kekuatan yang sesuai” untuk membantu warga Filipina yang diculik.

Korea Selatan telah mengerahkan kapal perang seberat 4.000 ton,  yang merupakan bagian dari operasi anti pembajakan di Teluk Aden.

“Setiap kehidupan itu penting, berharga. Satu nyawa berharga,” kata Uskup Santos, seraya menambahkan bahwa orang-orang Filipina di Libya “hanya memiliki niat melakukan yang terbaik untuk melayani negara tempat mereka berada.”

Pekan lalu, Duterte mengatakan Filipina akan mengirim dua kapal perang ke Libya untuk bergabung dengan upaya mengamankan pembebasan para korban penculikan.

“Jika mereka mulai menyakiti ketiga orang Filipina di sana, saya akan mengirim unit tersebut,” katanya dalam sebuah pidato di wilayah Mindanao, Filipina selatan, pada 3 Agustus.

Ketiga insinyur Filipina itu bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan  air di Libya ketika mereka diculik.

Sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan empat pekerja yang diculik dengan seorang penjaga bersenjata yang terlihat di belakang mereka.

Asisten Sekretaris Luar Negeri Elmer Cato mengatakan kantornya telah melakukan yang terbaik untuk memastikan “keamanan dan pembebasan yang segera” untuk warga Filipina yang diculik.

Sementara itu, Uskup Santos meminta pekerja Filipina yang tidak berdokumen di Uni Emirat Arab untuk memanfaatkan program amnesti yang ditawarkan oleh negara tuan rumah.

“Ini sangat bermanfaat dan berkat bagi pekerja (Filipina) yang tidak berdokumen untuk memperbaiki status imigrasi mereka atau pulang tanpa dihukum,” kata prelatus itu.

Program ini dimulai pada 1 Agustus dan akan berlangsung hingga 31 Oktober bagi pekerja migran dari berbagai negara yang telah melewati batas visanya untuk meninggalkan negara tanpa dampak hukum apa pun.

Pekerja migran dikenai denda setiap hari karena tinggal melampaui visa mereka dan dilarang pergi sampai mereka membayar.

Departemen Luar Negeri mengatakan sekitar 30.000 warga Filipina bisa terkena nampak.

 

Pacquiao “Tinju” Sikap Vatikan Terkait Hukuman Mati

Sen, 06/08/2018 - 16:30

Juara tinju Emmanuel “Manny” Pacquiao – yang juga seorang senator Filipina yang sangat vokal tentang iman Kristen yang dianutnya – menyerang pernyataan yang disampaikan Vatikan pekan lalu terkait hukuman mati.

Pemain tinju itu mengatakan ia memiliki beberapa ayat Kitab Suci yang bisa mendukung advokasinya terkait pemberlakuan kembali hukuman mati di Filipina meskipun ada pernyataan dari Paus Fransiskus yang menentang hukuman mati sepenuhnya.

Pacquiao mengatakan Kitab Suci mengijinkan hukuman mati untuk orang-orang yang melakukan kejahatan mengerikan. Hukuman mati juga ada dalam konstitusi Filipina, katanya.

“Ini bukan tentang kita, apa yang saya pikirkan atau apa yang saya inginkan. Ini ada dalam Kitab Suci dan dalam konstitusi kita, maka seharusnya tidak ada masalah,” kata senator itu.

Dalam sebuah wawancara radio pada Sabtu (4/8), ia mengatakan isu itu akan dibahas dalam Senat “agar bisa dijelaskan secara mendalam dan iman semua orang bisa tercerahkan.”

Senator itu telah menekan persetujuan sebuah undang-undang (UU) yang akan memberlakukan kembali hukuman mati di negara itu sebelum akhir tahun ini.

Hukuman mati dilarang di negara berpenduduk mayoritas Katolik itu sejak 2006.

Namun Pacquiao mengatakan kasus perdagangan narkoba, pemerkosaan yang disertai pembunuhan, penculikan untuk uang tebusan dan perampokan yang disertai pembunuhan layak mendapatkan hukuman mati.

Rodolfo Diamante dari Komisi untuk Penjara dan Pelayanan Pastoral Konferensi Waligereja Filipina memberikan perlawanan dan menyebut pernyataan senator itu sebagai “interpretasi yang tidak benar” atas Kitab Suci.

“Sangat disayangkan,” kata Diamante. Menurutnya, “interpretasi yang tidak benar semacam itu berbahaya” karena “menjerumuskan publik.”

“(Pacquiao) dipilih masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat … bukan menghancurkannya,” katanya.

Ia menyarankan agar senator itu meminta stafnya untuk melakukan “penelitian yang solid” sebelum membagikan pandangannya terkait suatu isu.

Pekan lalu Vatikan menyetujui perubahan dalam teks katekismus Katolik yang sebelumnya menerima hukuman mati “sebagai jalan terakhir.”

Teks baru itu mengakui bahwa “martabat seseorang tidak hilang bahkan setelah melakukan kejahatan yang sangat serius.”

Paus Fransiskus menentang hukuman mati. Ia mengatakan hukuman mati secara fundamental menentang ajaran Kristus karena tidak memiliki peluang akan penebusan, tidak memberi keadilan bagi korban dan mengandung balas dendam.”

Pada Januari tahun lalu, Pacquiao mengutip Kitab Suci untuk mendukung hukuman mati dan mengatakan bahwa Yesus Kristus bahkan dihukum mati karena pemerintah memberlakukan hukuman mati.

Presiden Rodrigo Duterte juga berniat memberlakukan kembali hukuman mati. Dalam pernyataan baru-baru ini, Istana Presiden mengatakan pemerintah akan berusaha melakukan “persuasi lembut” untuk meyakinkan para senator agar mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberlakukan hukuman mati.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU yang memberlakukan hukuman mati tahun lalu. Sebuah peraturan dari para senat dibutuhkan untuk menjadikan RUU itu sebagai UU.

 

Plafon Gereja Mataram Runtuh Akibat Gempa Bermagnitudo 7,0 di Lombok

Sen, 06/08/2018 - 16:12

Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter menggoncang Pulau Lombok di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8) dan menewaskan sedikitnya 91 orang dan menciderai lebih dari 200 orang lainnya serta mengakibatkan kerusakan terhadap ribuan bangunan termasuk gereja.

Gempa yang juga menggoncang Pulau Bali itu terjadi seminggu setelah gempa bermagnitudo 6,4 melanda wilayah tersebut pada 29 Juli ketika sedikitnya 16 orang tewas dan 355 orang cidera serta lebih dari 5.100 orang terpaksa mengungsi.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh ucanews.com pada Senin (6/8) bahwa fokus utama saat ini adalah pencarian, penyelamatan dan pertolongan para korban serta pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan mendesak saat ini mencakup tenaga medis, air bersih, selimut, tikar, makanan siap saji dan layanan trauma healing.

Di antara bangunan yang rusak adalah gereja Paroki St. Maria Immaculata di Mataram, ibukota Propinsi NTB.

“Gempa kali ini lebih kuat dari gempa sebelumnya. Plafon gereja rusak namun bangunan tetap berdiri. Dinding gereja kuat, tidak ada yang retak,” kata Pastor Laurensius Maryono, pastor paroki, kepada ucanews.com.

“Umat aman. Tidak ada aktivitas di dalam gereja (saat terjadi gempa). Gereja dalam keadaan kosong,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah umat paroki dan orang muda secara spontan membersihkan reruntuhan plafon pada Senin (6/8) pagi.

“Hari ini Misa harian ditiadakan karena (kondisinya) parah sekali. Besok bisa dimulai lagi di aula untuk sementara waktu,” katanya, seraya menambahkan bahwa renovasi akan segera dimulai.

Menurut Pastor Maryono, tim tanggap darurat paroki telah berkoordinasi dengan tim tanggap darurat dari Keuskupan Denpasar untuk mempersiapkan bantuan bagi para korban.

“Tim akan melakukan survei ke Lombok Utara dan Lombok Timur, pusat gempa. Kami melanjutkan kembali apa yang telah dilakukan. Kami mencari data baru untuk aktivitas kepedulian kami,” katanya.

Sementara itu, gereja Paroki Katedral Roh Kudus di Denpasar, Propinsi Bali, mengalami kerusakan ringan akibat gempa tersebut.

“Pada saat itu goyang. Hanya ornamen-ornamen batu tempel yang jatuh. (Kerusakannya) hanya sekitar satu persen dari bentuk total bangunan dalam katedral,” kata Sofyan, seorang anggota Dewan Pengurus Paroki, kepada ucanews.com.

“Tembok aman. Masih kokoh. Bahkan tadi pagi jam 06:30 WITA kami mengadakan Misa harian pagi,” katanya.

Meskipun demikian, ia mengatakan tim pembangunan paroki akan mempelajari kerusakan lebih lanjut.

Menurut laporan, lebih dari 130 gempa susulan terjadi pasca-gempa tersebut.

Kristoforus Manse dari Paroki St. Maria Immaculata di Mataram mengatakan ia harus tidur di sebuah lapangan terbuka bersama ratusan warga lainnya setelah gempa menggoncang wilayah itu.

“Kami takut akan gempa susulan dan tsunami,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mengatakan ia tinggal di sebuah rumah yang terletak sekitar 500 meter dari bibir pantai.

“Setelah gempa, semua orang bingung mau lari kemana karena ada peringatan tsunami,” katanya.

Namun peringatan tsunami dicabut sekitar dua jam kemudian.

 

 

Pendidikan Menjadi Fokus Utama bagi Uskup Agung Sri Lanka

Sen, 06/08/2018 - 15:00

Uskup Agung Emeritus Oswald Gomis menghadapi tantangan besar sejak sekolah-sekolah Katolik diambil alih untuk  dikelola oleh  Pemerintah Sri Lanka  tahun 1960-an.

Kebijakan pemerintah “tentu saja bukan hal yang baik” dan ditujukan untuk memukul Gereja Katolik, kata uskup agung berusia 85 tahun, yang sangat dihormati oleh Presiden Maithripala Sirisena atas pelayanan keagamaan dan sosialnya yang luar biasa dalam sebuah perayaan di Kolombo pada 22 Juli  lalu.

Merayakan 50 tahun sebagai uskup, Uskup Agung Gomis percaya bahwa pemerintah seharusnya tidak mengambil alih sekolah-sekolah yang dikelola Gereja pada waktu itu.

“Pemerintah mengira sekolah adalah tempat untuk konversi. Dan  sejak hari itu semua ajaran agama lain telah dirusak,” katanya. “Saya selalu percaya bahwa Gereja Katolik memiliki misi yang sangat penting di Sri Lanka, dan misi itu adalah pendidikan.”

Sekolah-sekolah Katolik memiliki misi untuk menanamkan nilai-nilai Katolik di komunitas mereka dan mempraktekan nilai – nilai itu melalui ajaran agama setiap hari.

Uskup Agung Gomis mendirikan 15 sekolah  sebagai cabang dari sekolah-sekolah yang didirikan selama masanya sebagai uskup agung.

Dia pernah menjadi anggota Komisi Legislasi  dari Universitas Kolombo. Dia adalah seorang konsultan untuk panitia pembuatan  kamus Sinhala dan tetap menjadi konselor  Universitas Kolombo.

Dia telah menulis lebih dari 30 buku dan mendirikan Kongregasi Suster Maria Tanpa Noda.

Pendidik ini juga telah menjadi editor mingguan Katolik Sinhala tertua, Gnanartha Pradeepaya (Lampu Kebijaksanaan).

Masuknya dia ke dalam jurnalisme dimulai ketika dia adalah seorang siswa sekolah yang bersama dengan beberapa teman memulai sebuah majalah berjudul The Writer dan dengan  berpikir bahwa iklan harus dibeli dan tidak dibayar.

Setelah masuk  seminari tahun 1950, ia berkontribusi pada Aloysian Herald dengan Pastor Anslem De Croos. Dia ditahbiskan menjadi imam pada 3 Februari 1958, dan pentahbisan uskupnya  tahun 1968.

Setelah menjadi editor Gnanartha Pradeepaya  tahun 1961, ia menghadapi masa-masa sulit dengan aksi serikat pekerja pers. Kemudian setelah pengenalan UU Pengambilalihan Sekolah, pers “mengalami kerugian besar karena kami mencetak buku untuk sekolah.”

Untuk menambah kesengsaraannya, pemerintah memotong pasokan kertas koran (kertas yang digunakan untuk mencetak). Tetapi dia dibantu oleh uskup Chilaw, yang memiliki pers dan mengirim kuota korannya, dan M.D Gunasena dari surat kabar Dawasa membantu memasok lebih banyak.

Uskup Agung Gomis telah mendokumentasikan catatan sejarah Gereja Katolik dan sumbangsih rakyatnya bagi Sri Lanka.

Dia adalah ketua Kantor Komunikasi Sosial  Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia  selama 11 tahun dan berada di dewan direksi Radio Veritas.

Uskup agung Gomis menjelaskan bahwa pada masa itu Gereja Katolik mengalami beberapa perubahan, termasuk orientasi yang sejalan dengan budaya Sinhala. Ini diperlukan karena misionaris Prancis, Italia, Belgia dan Irlandia sebelumnya telah menjalankan misi pewartaannya di Sri Lanka.

Seni, arsitektur, perayaan tradisional seperti  Tahun Baru Sinhala dan kartu Natal lokal diperkenalkan. “Kami juga tahu bahwa ada kebaikan dalam budaya kami untuk dimasukkan ke dalam kehidupan Kristen,” kenangnya.

 

Ribuan Keluarga Asal Pakistan Ditolak Visanya Bertemu Paus Fransiskus di Irlandia

Sen, 06/08/2018 - 10:20

Umat Katolik  di Pakistan terkejut  setelah pemerintah Irlandia menolak visa mereka untuk menghadiri Pertemuan Keluarga Internasional  yang akan datang.

Sekitar 10.000 keluarga  dari seluruh negeri itu – 600 dari Keuskupan Agung Karachi  mengajukan visa untuk  mengadiri acara 21-26 Agustus di Dublin yang akan dihadiri oleh Paus Fransiskus. Namun, semua pengajuan  mereka ditolak.

Pastor Anthony Abraz, pastor Paroki  Gembala Baik di Karachi, adalah salah satu dari enam imam yang permohonan visanya ditolak karena tidak memberikan bukti hubungannya dengan, atau bepergian ke acara serupa sebelumnya.

“Petugas visa telah menemukan bukti yang tidak cukup mengenai kewajiban keluarga, sosial, ekonomi atau kewajiban lain yang kuat untuk kembali ke negara asal mereka,” menurut tanggapan konsulat Irlandia di Karachi kepada para keluarga tersebut.

Mereka  juga menyatakan ketidakpuasan atas tujuan mereka untuk bepergian ke Irlandia, situasi keuangan, keadaan keluarga, detail pekerjaan, riwayat perjalanan, tuan rumah di Irlandia dan jadwal perjalanan.

“Semua aplikasi seharusnya dinilai berdasarkan kasus per kasus,” kata Pastor Abraz, ia menambahkan bahwa dua kelompok awam menerima surat dengan isi yang sama.

“Kami telah dengan hati-hati memilih calon peziarah, termasuk kepala sekolah dan direktur LSM, dari kelas eksekutif. Kardinal Joseph Coutts dari Karachi hanya memberikan surat rekomendasi kepada mereka yang tidak tertarik mencari suaka.”

Samuel Sarfraz, yang bekerja di sebuah perusahaan farmasi di kota Multan, provinsi Punjab, menjual tanah perumahan untuk tambahan 300.000 rupee (US $ 2.420) untuk aplikasi visa yang tidak dapat dikembalikan dan biaya pendaftaran untuk keluarganya yang terdiri dari tiga anak untuk menghadiri acara di Irlandia.

“Ini adalah konspirasi untuk mengambil uang dari orang-orang yang sudah terpinggirkan dan didiskriminasikan di negara mayoritas Muslim. Jika kebijakannya adalah menolak semua orang Pakistan, mengapa mereka menerima biaya visa dan pendaftaran untuk pertemuan dunia itu?” tanyanya.

“Kami hanya ingin melihat Bapa Suci yang tercinta. Penolakan mempengaruhi prospek kami mengunjungi negara Eropa mana pun.”

Pakistan menduduki peringkat keempat dalam Daftar Doors World Open Doors 2017 dari 50 negara yang paling sulit untuk menjadi orang Kristen.

Kunjungan Paus Santo Yohanes Paulus II tahun 1981 adalah satu-satunya kunjungan paus ke Pakistan, sementara Henley Passport Index menempatkan paspor Pakistan sebagai yang terburuk keempat di dunia untuk perjalanan internasional.

Minoritas agama, terutama Kristen, Syiah  dan Ahmadiyah, sering menjadikan penganiayaan karena agama untuk hidup di pengasingan atau mendapat status pengungsi di negara lain.

 

Gereja di Propinsi Jinan Dibuldoser Otoritas Cina

Sen, 06/08/2018 - 09:00

Bangunan gereja kedua dirobohkan oleh pemerintah Propinsi Jinan di Cina, sementara bangunan gereja ketiga akan mengalami hal serupa tidak lama lagi.

Setelah Gereja Katolik Liangwang dirobohkan pada 17 Juli, umat Katolik setempat berdoa di lokasi kejadian dan memprotes sikap otoritas yang tidak beralasan.

Gereja Katolik Shilihe dirobohkan awal tahun ini. Beberapa sumber memprediksi bahwa Gereja Katolik Wangcun juga akan segera dirobohkan.

Ketiga gereja tersebut masih digunakan dan semua gereja legal terdaftar secara resmi dalam pemerintah, demikian seorang sumber di Propinsi Jinan.

Gereja Katolik Liangwang dibangun pada 1920. Selama Revolusi Budaya, gereja ini diklasifikasi sebagai sebuah rumah pribadi. Setelah melalui prosedur hukum yang panjang, gereja itu dibangun kembali pada 2006.

Sore hari, pada 17 Juli, tiga wanita awam tengah bertugas di gereja itu ketika lebih dari 40 orang memaksa masuk, menggeledah mereka, mengambil telepon seluler mereka dan mengusir mereka dari gereja.

Sekitar 30 orang lainnya lalu tiba untuk membantu merobohkan bangunan gereja itu. Perobohan dilakukan meskipun masih ada banyak benda di dalam gereja.

Gereja itu dibangun di atas lahan yang disumbangkan oleh Desa Liangwang dan telah memperoleh ijin untuk mengadakan kegiatan secara resmi. Bangunan gereja dirobohkan karena Distrik Pian akan dikembangkan dengan berbagai gedung dan infrastruktur baru.

Seusai perobohan, pastor paroki dan presiden menyampaikan keluhan kepada otoritas tetapi tidak mendapat tanggapan.

“Bangku, altar dan kotak persembahan tertimbun puing-puing. Puing-puing ini lalu terbakar dan semua benda terbakar habis,” kata seorang umat.

Setelah mengetahui rencana perobohan bangunan gereja itu, umat berusaha memperoleh ijin dari otoritas untuk membangun gereja di tempat lain, tetapi bangunan gereja dihancurkan sebelum ada kesepakatan.

Berbagai sumber mengatakan distrik itu berjanji memberi kompenasi kepada gereja dan juga lokasi sementara yakni sebuah rumah, tetapi tawaran itu belum terwujud.

Umat mendatangi puing-puing gereja itu pada 23 Juli untuk menyampaikan doa agar permohonan mereka dikabulkan dan untuk memprotes perobohan tersebut.

Seorang umat percaya bahwa merobohkan gereja dan salibnya sama dengan menggali makam para leluhur di era feodal.

“Bisakah Anda membayangkan kepedihan dan penderitaan jika Anda melihat makam leluhur Anda digali dan tulang-tulang mereka dihancurkan?” tanyanya.

“Apakah pemerintah perlu melakukan ini? Umat hanya ingin tempat kecil untuk membangun sebuah gereja baru di wilayah sekitarnya tanpa mempengaruhi pembangunan,” katanya.

 

Uskup Myanmar Memimpin Pembangunan Perdamaian

Jum, 03/08/2018 - 12:42

Uskup Raymond Sumlut Gam berkomitmen pada pembangunan sosial dan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk kegiatan itu.

Kursus dua bulan di Filipina tahun 2004 memungkinkan prelatus Myanmar untuk mempelajari konsep dasar pembangunan.  Belajar dan langsung berpraktek meningkatkan pengetahuannya.

Mgr  Gam, Uskup keuskupan Banmaw  berusia  65 tahun di Negara Bagian Kachin mengatakan kepada ucanews.com menjelaskan  tentang arti pembangunan dan perdamaian.

Pembangunan tidak hanya mencakup proyek-proyek material seperti gedung-gedung tinggi atau jalan. “Ada aspek fisik, mental, dan spiritual. Pembangunan adalah nama lain untuk perdamaian dan harus berkelanjutan,” kata Mgr Gam, seorang etnis Kachin.

Ketika dia menjadi uskup Keuskupan Banmaw – setelah ia belajar dari Keuskupan Myitkyina tahun 2006 – dia memilih motto “Pembangunan dan Perdamaian” dari ajaran sosial Gereja Katolik.

“Tanpa keadilan dan perdamaian, tidak akan ada pembangunan,” kata Mgr Gam, yang juga ketua Karuna (Caritas) Solidaritas Sosial Myanmar, kelompok sosial Gereja.

Negara Bagian Kachin adalah zona konflik dan perang sipil telah melanda negara bagian utara yang bergunung-gunung dan berbahaya  sejak Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris  tahun 1948.

Pertempuran yang dimulai lagi   tahun 2011 antara Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dan militer Myanmar memaksa lebih dari 100.000  warga masuk ke kamp pengungsi internal di negara bagian Kachin dan Shan.

Sejak itu, Gereja Katolik memainkan peran  memberikan tidak hanya dukungan spiritual tetapi juga bantuan kemanusiaan kepada para warga di kamp-kamp.

Mgr Gam menyadari bahwa organisasi Karunanya terus  sibuk dengan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi selama lebih dari tujuh tahun tetapi mereka perlu melanjutkan misi pembangunan mereka, pemberantasan kemiskinan dan warta gembira bagi yang termiskin dari yang miskin.

“Ini tidak cukup  membangkitkan harapan bagi  orang-orang di kamp karena banyak orang yang tidak terpengaruh oleh perang sipil hidup dalam kemiskinan. Kita juga perlu fokus pada itu,” kata Mgr Gam.

Mgr Gam lahir pada 23 Juni 1953, di Sadung, Paroki Panghkak. Anak tertua dari sembilan bersaudara dalam keluarga Katolik, ia belajar di Seminari Tinggi St. Joseph Yangon dan ditahbiskan menjadi imam pada 29 Maret 1981.

Tahun 1991, ia ditugaskan  di  tempat kelahirannya  Panghkak sebagai pastor paroki. Tahun 2004, ia ditunjuk sebagai direktur cabang Myitkyina Karuna dan pada 18 November 2006, ia ditahbiskan menjadi Uskup Banmaw setelah pembentukan keuskupan itu pada 28 Agustus tahun itu.

Keuskupan itu kini memiliki 23 imam, 64 biarawan-biarawati, dan 187 katekis yang melayani hampir 30.000 umat Katolik dengan jumlah penduduknya 300.000 orang, menurut direktori Gereja Katolik Myanmar.

Pada 1-8 Juli, Mgr Gam pergi ke Sri Lanka untuk belajar bagaimana proses perdamaian itu berjalan dan pemukiman kembali berkembang setelah perang saudara yang panjang di negara itu dari tahun 1983 hingga 2009.

“Kami memperoleh pengalaman berharga dari perjalanan, terutama untuk negara kami dan bagaimana kami perlu mengambil langkah dalam menempatkan pemukiman kembali pengungsi,” kata Mgr Gam.

Selain penbangunan, uskup berfokus pada pentingnya evangelisasi di keuskupannya, yang berbatasan dengan Cina.

Paus Fransiskus menekankan evangelisasi dan bagaimana orang harus menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada para warga  yang masih terpengaruh oleh perang selama kunjungan  ad limina kepada Paus di  Roma pada Mei.

Mgr Gam mengatakan dia menekankan penginjilan di antara mayoritas umat Buddha setelah mendapatkan pengalaman dalam evangelisasi ketika ia melayani di Panghkak, dekat perbatasan Cina, dari tahun 1991 hingga 2004.

 

Para Uskup Berjuang Mengalahkan Politik Memecah Belah India

Jum, 03/08/2018 - 11:57

Sebuah program yang diorganisasi Gereja Katolik di New Delhi telah meminta para politisi India  berhenti memecah belah dan menggunakan agama sebagai cara menarik pemilih.

Pemimpin oposisi terkemuka, Mamta Banerjee, termasuk di antara sejumlah  pembicara yang menyuarakan keprihatinan atas perpecahan di kalangan masyarakat India selama pertemuan yang diselenggarakan Konferensi Waligereja  India pada 31 Juli.

“Sejumlah  orang berusaha  membelah  negara itu atas nama agama, kasta dan keyakinan. Tapi, kita tidak bisa duduk di sini sebagai penonton bisu,” kata Banerjee, ketua partai Kongres Trinamool (akar rumput), pada pertemuan yang dihadiri sekitar 1.000 orang.

“Waktu telah tiba bagi kita untuk bersatu dan meningkatkan suara kita,” katanya.

Dengan tema “Cintailah sesamamu,” pertemuan ini diadakan karena pemimpin Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di India (BJP) memaksakan ideologi pro-Hindu mereka menjelang pemilu awal tahun depan.

Banerjee, yang juga menteri kepala negara bagian Bengal Barat, mengatakan tema pertemuan yang dipilih itu sangat tepat karena “beberapa kekuatan komunal mencoba mendikte apa yang harus kita makan, pakaian dan bagaimana kita harus mempraktikkan iman kita.”

Dia menyinggung kasus-kasus pelecehan dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang Kristen dan Muslim oleh kelompok-kelompok Hindu garis keras sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa memimpin BJP  tahun 2014.

Para pemimpin seperti Banerjee menuduh pemerintah BJP di New Delhi dan sebagian besar negara bagian India utara mendukung kelompok Hindu yang menyerang minoritas agama.

Banerjee mengatakan beberapa pejabat  negara bagian menargetkan organisasi Kristen dengan agenda menodai Gereja Katolik dan para misionaris. Dia mengatakan bahwa perintah baru-baru ini menyelidiki beberapa organisasi Kristen termasuk Kongregasi  Suster-suster Misionaris Cinta Kasih (MC), yang didirikan oleh Ibu Teresa di ibukota negara bagian Kalkuta.

“Para misionaris dan Gereja telah melakukan banyak pelayanan dan tidak seorang pun dapat menyangkal hal itu dan contoh terbaiknya adalah Ibu Teresa kita sendiri yang bekerja tanpa lelah untuk orang miskin,” katanya.

Pastor Joseph Manipadam, sekretaris komisi pendidikan dan kebudayaan  konferensi waligereja India, mengatakan kepada ucanews.com bahwa seminar itu diadakan untuk mempromosikan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi bangsa.

“Kami ingin memberikan pesan bahwa Kristen tidak mempromosikan kebencian tetapi selalu berbicara tentang cinta dan persaudaraan,” katanya.

Uskup Theodore Mascarenhas, sekjenl konferensi waligereja India, mengatakan kepada ucanews.com bahwa organisasi itu menyelenggarakan sidang karena “suasana negatif seperti kebencian dan kekerasan ada di negara ini … kami ingin menekankan pendekatan positif.”

Dia dan sejumlah  pemimpin lain di pertemuan itu meminta politisi untuk berhenti menggunakan agama untuk menggait pemilih dan mengkritik sikap negatif mereka terhadap minoritas seperti Dalit dan orang-orang suku.

Mgr  Thomas D’Souza, uskup agung Kalkuta, ketua komisi pendidikan dan kebudayaan konferensi waligereja India mengatakan: “Setiap upaya untuk mempolarisasikan dan membagi orang harus dihalangi dan dikecam.”

Hakim Mahkamah Agung Franklin Caesar mengatakan  setelah enam dekade kemerdekaan India, orang Kristen dari Dalit “masih berjuang  mendapatkan hak-hak keamanan sosial” yang dinikmati oleh rekan-rekan mereka beragama Hindu.

Dalit Kristen dan Muslim dikeluarkan dari konsesi sosial yang dapat mengangkat status sosial mereka – seperti untuk pekerjaan dan kuota pendidikan – dengan alasan bahwa agama mereka tidak mengakui sistem kasta.

India memiliki sekitar 27 juta orang Kristen dan setidaknya 60 persen dari mereka berasal dari Dalit atau latar belakang pribumi yang berjuang secara sosial dan ekonomi.

 

Protestan Evangelis Masuk ke Timor-Leste

Kam, 02/08/2018 - 21:46

Jose de Oliviera, 46, bekerja di restoran Manu Fahe di Distrik Manufahi,  pantai selatan Timor-Leste, sekitar enam jam perjalanan dari ibukota Dili, ketika sejumlah misionaris Brazil datang untuk mampir.

“Saya menyukai pesan mereka dan setelah beberapa saat, setiap hari Rabu, sekelompok dari kami akan berkumpul dengan mereka dan berdoa,” kata de Oliviera kepada ucanews.com.

Kemudian seorang Katolik, yang sebanyak 90 persen dari negeri ini, setidaknya secara nominal, dia menanggapi pesan dari para misionaris itu.

“Ketika saya belajar menjadi evangelis dan berlatih, hidup saya banyak berubah dan saya telah melihat banyak perubahan dalam diri saya,” katanya.

“Ketika saya masih muda saya selalu mabuk dan berkelahi dengan orang lain. Saya adalah seorang pencuri sebelum saya menjadi evangelis. Saya adalah seorang perokok, tetapi sejak saya bertobat saya telah membebaskan diri dari kebiasaan buruk ini.

“Ketika saya membaptis sebagian besar keluarga istri saya, keluarga saya membenci saya dan bahkan mengancam saya. Saya tidak memaksa keluarga saya untuk bergabung dengan saya tetapi istri saya, ibu saya dan saudara perempuan saya akhirnya mengikuti saya.”

Timor-Leste adalah negara yang mayoritas Katolik karena pengaruh para penguasa kolonial Portugis selama 500 tahun, serta sebagai reaksi terhadap pendudukan Indonesia setelah Portugal berjalan menjauh dari koloninya tahun 1974. Pada saat itu dan memasuki tahun 1980-an, banyak yang mempraktikkan animisme tradisional yang dibaptis menjadi Katolik sebagai “tempat perlindungan” dari penguasa Muslim yang mereka perangi di hutan.

Misionaris Protestan dari banyak denominasi telah mencoba keberuntungan mereka – dan berhasil dalam banyak hal – untuk membaptis penduduk setempat. Gereja Protestan Timor Timur didirikan tahun 1979. Namun, agama animisme tradisional terus berkembang di Timor-Leste, terutama yang jauh dari kota-kota besar di negara setengah pulau yang berpenduduk 1,3 juta orang, sering kali dipraktekan bersama dengan ajaran Katolik.

Salah satu pendatang terbaru tahun 2006, adalah kelompok yang didanai dengan baik dari Brasil yang memiliki sejarah  warisan kolonial dan bahasa yang sama dengan negara kecil ini, yang setengah dunia jauhnya: Igereja Evangelica Visao Crista de Timor-Leste (IVTL), atau Visi Gereja Evangelis Kristus.

IVTL adalah cabang dari Gereja Protestan evangelis utama di Brasil yang awalnya didirikan di negara itu oleh para misionaris Kanada. Setelah IVTL didirikan di Timor-Leste bersama 36 misionaris Brasil, penduduk setempat kemudian dilatih, ditahbiskan, dan bekerja bersama mereka.

Julio Cuca yang tinggal di Baucau, kota kedua negara itu, mengatakan ia memutuskan  bergabung dengan iman Protestan, bersama dengan 10 saudara dan saudarinya.

“Saya adalah seorang animis tahun 1982 ketika para misionaris dari Gereja Kristen Protestan di Timor Timur di Pulau Atauro datang ke Distrik Aileu,” katanya kepada ucanews.com.

“Latar belakang keluarga saya adalah animisme dan kami dibaptis menjadi evangelis.”

Cucu dan keluarganya akhirnya pindah ke IVTL dan dia memutuskan menjadi pendeta di gereja itu. Ia belajar di Ambon, yang memiliki sejarah kekerasan sektarian. Ambon memiliki sekitar 70 persen Kristen dengan 40 persen dari mereka evangelis, menurut The Joshua Project, sebuah situs web evangelis.

“Saya belajar teologi dan pertanian. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gereja di Kupang dan di Ambon dan kami juga bekerja sangat erat dengan gereja-gereja di Australia dan Singapura,” kata Cuca. Pada tahun 2008, Gereja Presbiterian Injili didirikan oleh para misionaris Australia dan mengklaim memiliki lebih dari 4.000 anggota.

Cuca sekarang bertindak sebagai koordinator bagi penginjil di empat distrik di bagian timur negara itu: Lautem, Baucau, Viqueque dan Manatuto.

Menurut The Joshua Project, para jemaat gereja evangelis di Timor-Leste tumbuh 3,6 persen per tahun dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 2,8 persen.

Tetapi angka-angka ini sangat sulit untuk dijabarkan, seperti halnya dengan agama lain, terutama di negara-negara miskin di mana kelompok-kelompok baru datang untuk menyediakan layanan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan yang pemerintah tidak bisa atau tidak mampu lakukan, dengan korupsi yang selalu menjadi masalah besar.

Pastor Martinho Gusmao, pemimpin Seminari Tinggi Santo Paulus dan Petrus di Dili bicara blak-blakan, ia percaya bahwa jumlah orang Protestan, terutama evangelis, di Timor-Leste mungkin sekitar 10 persen.

“Kaum evangelis jelas merupakan ancaman bagi Gereja Katolik tetapi orang miskin akan mengambil makanan mereka, berdoa bersama mereka dan melakukan hal yang sama ketika misionaris Katolik datang,” katanya kepada ucanews.com selama pemilu pada Mei lalu.

 

Mengganti misionaris asing

Pastor Elienae Moura, seorang Brasil berusia 37 tahun, adalah misionaris asing terakhir.

“Pada saat yang tepat kami mulai menggantikan orang asing, sehingga mereka dapat kembali ke negara mereka; sekarang kami hanya memiliki satu pendeta asing (saya), sebagai pengawas, dan 20 pemimpin Gereja setempat,” kata Pastor Moura.

Moura mengakui bahwa meskipun banyak orang telah menerima Yesus melalui pemberitaan para misionaris dan pendeta setempat, mereka sering kembali kehidupan lama.

“Mereka harus menghadapi tantangan besar untuk tetap setia, dari prasangka dari teman dan masyarakat, diskriminasi, penganiayaan, tekanan dari keluarga, teman, komunitas, dan godaan kelemahan manusia, banyak dari mereka kembali ke gaya hidup lama mereka, jadi hanya sekitar 50 persen tetap setia,” kata Moura.

“Itu terjadi terutama karena Gereja kami jelas dalam ajarannya. Agar menjadi pengikut Kristus yang nyata, orang-orang baru harus meninggalkan keyakinan animisme lama mereka, yang umumnya dianggap sebagai ‘budaya’.”

Baik Cuca dan de Oliviera, yang juga menjadi pendeta dan menjalankan IVTL di Dili, mengakui bahwa mereka telah menghadapi rintangan setelah pertobatan mereka, termasuk kekerasan dan orang-orang yang berusaha membakar rumah-rumah mereka.

“Tapi kami tidak akan pernah menyerah,” kata Cuca. “Kami tahu orang-orang yang berasal dari agama lain yang mengancam kehidupan kami, tetapi kami tidak peduli.”

“Iman evangelis sudah ada dan sedang tumbuh. Kami selalu berdoa untuk kebaikan bagi mereka yang sakit, kami berdoa untuk menyembuhkan penyakit orang, tetapi kami tidak memaksa mereka untuk bergabung dengan kami. Tetapi beberapa orang, setelah menjadi sehat, memutuskan bergabung dengan evangelis.”

Tren umat Katolik yang beralih ke Protestan evangelis juga dapat dilihat di seluruh Asia Pasifik; di Asia Tenggara telah menjadi sukses di Filipina dan daerah-daerah Katolik di Indonesia.

Di Brasil sendiri, benteng global terbesar Gereja Katolik dalam hal jumlah, 40 juta orang menurut sensus 2010, atau sekitar 22 persen dari negara itu, diidentifikasi sebagai Protestan, terutama dari Gereja-gereja evangelis dan Pentakosta.

“Sebagian besar anggota baru kami berasal dari agama lain dan banyak dari mereka dari Katolik,” kata de Oliviera.

 

Paus Kirim Dana untuk Pengungsi Yaman di Korea Selatan

Kam, 02/08/2018 - 16:28

Paus Fransiskus menyampaikan dukungannya kepada para pengungsi Yaman di Korea Selatan dengan mengirim dana dari karya amal kepausan.

Pada 28-29 Juli, Uskup Agung Alfred Xuereb, Duta Besar Vatikan untuk Korea, mengunjungi Keuskupan Cheju untuk pertama kalinya dan memperlihatkan solidaritas Paus terhadap para pengungsi Yaman di Pulau Jeju dengan memberi mereka penghiburan.

Ia menekankan bahwa kepedulian dan upaya yang dilakukan oleh keuskupan bagi para pengungsi sejalan dengan kepedulian dan upaya yang dilakukan Paus Fransiskus. Keuskupan menyediakan kebutuhan sehari-hari para pengungsi. Selain itu, Uskup Cheju Mgr Peter Kang U-il mengeluarkan surat gembala pada 1 Juli yang mengajak umat Katolik agar membantu mereka.

Uskup Agung Xuereb mengunjungi sebuah stasi dari Paroki Moseulpo di mana sembilan pengungsi tinggal. Ia mendengarkan kesulitan mereka. Gereja menyediakan makanan bagi mereka dan membantu mereka belajar Bahasa Korea.

“Paus Fransiskus minta para pengungsi yang tinggal di Jeju untuk tidak putus asa. Tidak ada warga kelas satu atau kelas dua. Kita semua umat manusia yang dikasihi (Tuhan). Jika kita mengakui keberadaan orang lain dan agama mereka, kita bisa memperlihatkan kasih kita secara nyata,” kata Uskup Agung Xuereb.

Seraya meminta para pengungsi untuk menghormati undang-undang dan sistem yang berlaku di Korea Selatan, ia menambahkan: “Anda akan diterima di Korea jika Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak membahayakan bagi masyarakat Korea. Anda hendaknya bekerjasama dengan masyarakat Korea saat tinggal di sini.”

Uskup Agung Xuereb memimpin Misa Minggu di Katedral Jeju Joongang bersama Uskup Kang.

“Dengan adanya sekitar 500 pengungsi Yaman, Jeju mendapat perhatian nasional. Memalukan bahwa kita mempermasalahkan hanya 500 pengungsi, sementara Jerman memberi rumah kepada satu juta pengungsi,” kata uskup Kang dalam homilinya.

Seusai Misa, Uskup Agung Xuereb menyerahkan 10.000 euro dari karya amal kepausan yang diberikan oleh Paus Fransiskus.

 

Filipina Selatan Waspada Penuh Pasca Ledakan Bom Mematikan

Kam, 02/08/2018 - 15:00

Pasukan keamanan di wilayah Mindanao di Filipina bagian selatan waspada penuh menyusul serangan bom bunuh diri di Propinsi Basilan yang menewaskan 10 orang pada 31 Juli.

Para pemuka agama Katolik di wilayah itu mengingatkan bahwa serangan yang kabarnya dilakukan oleh kelompok teror Abu Sayyaf itu bisa memperkuat ketegangan antara umat Islam dan Kristen di wilayah itu.

“Perdamaian tidak akan terwujud jika kita terus menimbulkan ketakutan masyarakat kita,” kata Uskup Agung Ozamiz Mgr Martin Jumoad.

Prelatus yang berkarya sebagai uskup Basilan selama 14 tahun itu mengatakan serangan itu membuat pencapaian perdamaian di pulau itu sulit dipahami.

Ledakan kuat di sebuah pos penjagaan militer di Kota Lamitan menewaskan enam anggota militer dan empat warga sipil. Sopir kendaraan yang meledak juga tewas dalam ledakan tersebut.

Kendaraan yang dipasangi bom rakitan itu meledak ketika sedang diperiksa oleh anggota militer.

Serangan itu terjadi seminggu setelah Presiden Rodrigo Duterte menandatangani Undang-Undang (UU) Organik Bangsamoro yang mengupayakan pembentukan daerah otonomi baru untuk umat Islam di Mindanao.

UU itu merupakan bagian dari perjanjian damai yang ditandatangani oleh pemerintah Filipina dan pemberontak Moro dengan tujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir lima dekade di wilayah itu.

Rommel Banlaoi, pakar terorisme dari Institut Penelitian Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme di Filipina, mengatakan perjanjian damai itu “bukan pil ampuh yang bisa menyelesaikan berbagai masalah sebagai akibat dari konflik bersenjata.”

Ia mengatakan tantangan akan datang dari politisi dan kelompok bersenjata setempat yang menentang UU Bangsamoro baru itu.

Banlaoi mengingatkan bahwa UU itu bisa digunakan sebagai pengaruh oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) untuk mengundang para pejuang asing ke Mindanao untuk menentang “kooptasi para kafir.”

Uskup Agung Jumoad mengatakan perdamaian di Mindanao hanya bisa diraih jika umat Islam dan Kristen bersatu.

Uskup Edwin dela Pena dari Prelatur Marawi mengatakan serangan bom itu merupakan “manifestasi terburuk dari ekstremisme yang sangat keras.”

Di Marawi, sekitar 400.000 orang kehilangan rumah selama terjadi pertikaian antara pasukan keamanan dan para pejuang ISIS tahun lalu.

“Kami sangat mengutuk aksi ini,” kata prelatus itu.

Uskup Dela Pena mengatakan kelompok teror Abu Sayyaf yang dikenal dengan penculikan dan pembunuhan para sandera di Basilan itu membuang kesempatan untuk berdialog dan menggantinya dengan serangan itu.

Bulan lalu, Presiden Duterte mengumumkan bahwa ia mengajak kelompok itu untuk berdialog sesuai dengan upayanya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Mindanao.

Gubernur Mujiv Hataman dari Daerah Otonomi Muslim Mindanao mengecam serangan itu dan menyebutnya sebagai “aksi kekerasan yang sangat kurang ajar terhadap masyarakat kita.”

Gubernur menjamin bantuan bagi keluarga para korban dan akan memperketat keamanan di wilayah itu dengan tetap mempedulikan hak masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Delfin Lorenzana mengatakan pemerintah akan melakukan apa pun untuk menyelidiki insiden ini dan akan “mengerahkan kekuatan penuh untuk menerapkan UU itu terhadap para pelaku.”

 

Kecaman Terkait Kekerasan Terhadap  Pemogokan Buruh di Filipina

Kam, 02/08/2018 - 14:50

Tindakan kekerasan terhadap pekerja yang mogok di sebuah pabrik di Filipina pada 30 Juli telah mendapat kecaman luas dari berbagai kelompok setelah 30 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan 20 lainnya ditangkap.

Tindakan kekerasan pecah ketika petugas  keamanan swasta dan polisi mencoba membubarkan secara paksa sekitar 300 pekerja yang mogok dan pendukung mereka yang sedang menggelar doa ekumenis di luar pabrik pembuat bumbu, NutriAsia, utara Manila.

Para pekerja  NutriAsia, produsen dan distributor bumbu utama negara itu, melakukan mogok bulan lalu karena dugaan penolakan perusahaan untuk memberikan mereka status karyawan tetap.

Di antara mereka yang ditangkap selama huru-hara itu adalah pekerja awam Nikki Abilar, 29, dan Jaime Castro, 52, yang tergabung dalam jaringan Solidaritas Pekerja Gereja.

Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok lain selama  doa sampai tuntutan mereka dikabulkan seperti  kenaikan upah dan pengembalian pemimpin serikat yang dipecat.

“Banyak pengunjuk rasa terluka dan dilecehkan, termasuk perempuan dan lansia,” demikian pernyataan dari kelompok ekumenis.

Di antara mereka yang ditangkap termasuk juga wartawan yang meliput acara tersebut.

Serikat Jurnalis Nasional Filipina (NUJP) mengecam apa yang digambarkannya sebagai “sasaran yang disengaja” kepada para wartawan oleh aparat keamanan.

Ia juga mengutuk penangkapan lima wartawan dan polisi karena mencegah wartawan lain untuk bertanya setelah mereka  ditangkap.

“Serangan, ancaman, dan penangkapan rekan-rekan kami adalah serangan yang jelas terhadap kebebasan pers dan menyoroti meningkatnya bahaya yang dihadapi jurnalis di masa-masa yang semakin sulit ini,” kata NUJP dalam sebuah pernyataan.

Cristina Palabay dari Karapatan mengatakan, kekerasan menunjukkan “akan terjadi bahaya dari kontrak kerja jika tidak ada aturan tentang hubungan majikan-karyawan.”

Dia mengatakan penggunaan skema “kontrak” oleh pebisnis menyangkal pekerja dari hubungan majikan-karyawan dan mengabaikan hak pekerja.

“Ini bukan kasus tersendiri. Pekerja di berbagai tempat di negara itu berada di posisi yang sama,” kata Palabay.

Kelompok buruh Kilusang Mayo Uno menyalahkan kegagalan Presiden Rodrigo Duterte memenuhi janjinya untuk mengakhiri kontrak kerja lepas untuk insiden tersebut.

Pembubaran terjadi meskipun negosiasi berlangsung antara manajemen NutriAsia dan para pekerja.
Para pekerja NutriAsia pertama-tama mendirikan tenda di pabrik pada 2 Juni, setelah lebih dari 50 pekerja kontrak dipecat dan bukannya diangkat  secara permanen oleh manajemen, seperti yang diperintahkan oleh kementrian  Tenaga Kerja.

Dalam sebuah pernyataan, NutriAsia mengklaim kekerasan pada 30 Juli terjadi setelah para pekerja yang mogok diduga melakukan  tembakan ke udara dan mulai melemparkan batu ke arah polisi dan penjaga.

“Sangat disayangkan bahwa para pemogok melancarkan serangan kekerasan sementara pertemuan mediasi di antara para pemangku kepentingan … sedang berlangsung dengan tujuan mencari penyelesaian damai bagi para pemogok,” bunyi sebuah pernyataan perusahaan.

NutriAsia juga mengklaim bahwa para pengunjuk rasa melanggar perintah pengadilan yang melarang pekerja menghalangi pintu masuk ke pabrik perusahaan.

Insiden 30 Juli adalah tindakan kekerasan kedua di luar pabrik. Pada 4 Juni, aparat  keamanan perusahaan juga mencoba membubarkan secara paksa sekitar 200 pekerja yang mogok dan pendukung mereka.

Pengadilan di Vietnam Penjarakan Belasan Pendemo Damai

Rab, 01/08/2018 - 15:43

Sebuah pengadilan di Vietnam bagian selatan menjebloskan ke dalam penjara 15 pendemo termasuk umat Katolik yang mengikuti aksi protes secara serentak di negara itu untuk menentang undang-undang (UU) keamanan siber yang baru dan sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang zona ekonomi khusus.

Pada Senin (30/7), Pengadilan Masyarakat di Kota Bien Hoa menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 18 dan 16 bulan kepada Tran Nguyen Duy Quang (35) dan Pham Ngoc Hanh, seorang ibu lima anak beragama Katolik, demikian laporan surat kabar Dong Nai.

Menurut surat kabar itu, 13 terdakwa lainnya dihukum penjara selama 8-10 bulan, sementara lima orang lainnya dijatuhi hukuman percobaan selama 12-14 bulan karena mereka harus merawat anak mereka.

Banyak dari para terdakwa adalah umat Katolik dari Xuan Loc, keuskupan terbesar dalam hal jumlah penduduk.

Pengadilan juga menyita 10 sepeda motor milik para terdakwa.

Semua terdakwa dinyatakan bersalah telah menyebabkan ketidaktertiban umum, memasang spanduk, meneriakkan slogan, membujuk orang lain untuk mengikuti aksi protes dan memblokade jalan selama beberapa jam pada 10 Juni saat mereka menggelar aksi protes di Bien Hoa, ibukota Propinsi Dong Nai.

Mereka menentang UU keamanan siber dan RUU kontroversial tentang pembentukan tiga zona ekonomi khusus yang baru yang dikhawatirkan akan dikendalikan oleh para investor Cina.

Para saksi mata mengatakan kerabat dari beberapa terdakwa tidak diijinkan memasuki ruang persidangan yang dijaga oleh aparat polisi dan tidak ada satu pun pengacara yang membela mereka. Para kerabat ini tidak diberitahu soal penahanan para terdakwa dan persidangan mereka.

Pastor Joseph Nguyen Duy Tan dari Paroki Tho Hoa di Propinsi Dong Nai mengatakan: “Hukuman itu tidak manusiawi dan merampas hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.”

Ia mengatakan para terdakwa menggelar aksi protes secara damai untuk mengungkapkan patriotisme dan pandangan politik mereka dan tidak menimbulkan ketidaktertiban umum.

“Demonstrasi itu baik bagi pemerintah supaya mereka tahu pendapat masyarakat,” katanya dalam sebuah cuplikan video.

Imam itu meminta pemerintah yang komunis untuk segera membatalkan sebuah UU tentang demonstrasi agar masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai tuan dari bangsa ini.

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, seorang advokat hak asasi manusia (HAM), mengatakan aksi protes adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. “Para hakim dan aparat polisi melanggar konstitusi jika mereka menyatakan bahwa para terdakwa bersalah telah menimbulkan ketidaktertiban umum. Mereka berjuang melawan pemerintah yang komunis.”

Puluhan ribu orang dari seluruh negara itu memadati jalan dan tempat umum pada 10 Juni untuk mengkuti aksi protes tersebut. Banyak di antaranya ditahan dan dihukum karena menimbulkan ketidaktertiban umum. Sebanyak 16 pendemo di Binh Thuan dijeboloskan ke penjara hingga 3,5 tahun.

William Nguyen, seorang pendemo keturunan Vietnam-Amerika, diadili di Ho Chi Minh City pada 20 Juli dan kemudian dideportasi ke Amerika Serikat.

Vietnam menunda pengesahan UU tentang demonstrasi beberapa kali sehingga aksi protes apa pun dianggal ilegal.

Pada 16 Juli, Kementerian Informasi dan Komunikasi menangguhkan media daring milik negara, Tuoitre, selama tiga bulan karena mengutip pernyataan Presiden Tran Dai Quang yang mengatakan bahwa ia setuju dengan UU demonstrasi dan akan melaporkannya kepada Dewan Nasional.

 

Kematian Akibat Kelaparan Hantui India Meski Ekonomi Bertumbuh 

Rab, 01/08/2018 - 15:34

Angka kematian akibat kelaparan yang semakin meningkat di India menunjukkan kegagalan pemerintah negara dan pemerintah federal dalam mengimplementasikan langkah-langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan menerapkan sebuah undang-undang (UU) yang menjamin hak atas makanan, kata sejumlah tokoh Gereja dan aktivis.

Kematian tiga bocah berumur di bawah 9 tahun di New Delhi baru-baru ini menggambarkan penderitaan sekitar 191 juta penduduk India yang kelaparan meskipun perekonomian di negara itu tengah bertumbuh.

“Ini menunjukkan kegagalan sistem. Kita punya UU unik yang menjamin hak semua warga negara atas makanan. Sayang, pemerintah gagal menjamin makanan bagi semua orang,” kata Uskup Gumla Mgr Paul Alois Lakra.

Ia mengatakan 12 kematian akibat kelaparan terjadi di Negara Bagian Jharkhand tahun lalu. “Bahkan minggu lalu seorang pria meninggal akibat kelaparan,” lanjutnya.

Media melaporkan bahwa Rajendra Birhor (40) meninggal akibat kelaparan pada 27 Juli di wilayah Ramgrah di Negara Bagian Jharkhand.

Isterinya, Shanti Devi (35), mengatakan suaminya menderita penyakit kuning dan keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan dan obat-obatan. Mereka tidak memiliki dokumen untuk memperoleh makanan subsidi, katanya kepada media.

India memiliki perekonomian terbesar keenam di dunia. Hal ini menekan Perancis untuk menduduki posisi ketujuh, demikian menurut data Bank Dunia 2017 yang dirilis pada 16 Juli lalu.

Pemerintah tidak memiliki data resmi terkait kematian akibat kelaparan. Para pemuka agama seperti Uskup Lakra mengakui kesulitan dalam menetapkan jumlah kematian akibat kelaparan kecuali dilakukan otopsi karena sebagian besar orang yang kelaparan juga menderita kekurangan gizi dan meninggal akibat beberapa penyakit.

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 2017 menyebutkan bahwa Nutrisi dan Keamanan Pangan Negara di dunia memperkirakan bahwa 190.7 juta orang menderita kekurangan gizi di India. Ini berarti 12,5 persen dari 1,2 miliar penduduk di India menderita kekurangan gizi.

Sekitar 43 persen anak-anak di India menderita kekurangan gizi kronis. India menduduki peringkat ke-74 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan.

Pada 2013, situasi kelaparan kritis memaksa parlemen India untuk menerapkan UU Ketahanan Pangan Nasional dengan tujuan untuk menyediakan makanan subsidi kepada sekitar dua pertiga dari 1,2 miliar penduduk.

Pastor Irudaya Jyothi SJ yang memimpin gerakan untuk menjamin penerapan UU Ketahanan Pangan mengatakan kematian akibat kelaparan sungguh menyedihkan dan terus terjadi karena pemerintah gagal.

Masyarakat sekarat akibat kelaparan meskipun berton-ton makanan membusuk karena fasilitas penyimpanan yang tidak baik, distribusi yang ceroboh dan tidak adanya sistem yang efektif untuk mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan, demikian menurut laporan media.

Pastor Jyothi mengatakan “tidak manusiawi” menjadikan ketahanan pangan sebagai prasyarat bagi masyarakat untuk membuat dokumen yang menunjukkan identitas diri atau tempat tinggal mereka. Ini juga melanggar hak atas hidup yang dijamin oleh konstitusi, katanya.

Dipa Sinha, seorang aktivis dari Hak Kampanye Pangan, mengatakan setidaknya 20 orang meninggal akibat kelaparan tahun lalu: 12 di Negara Bagian Jharkhand, tiga di Negara Bagian Karnataka, tiga di Negara Bagian Uttar Pradesh dan dua di Negara Bagian Odisha.

Sinha mengatakan kelompok itu telah mengenmbangkan sistem pendataan kematian akibat kelaparan melalui sebuah jaringan para aktivis di semua 29 negara bagian di India.

Ia mengatakan sebagian besar korban adalah warga Suku Dalit atau suku lainnya atau umat Islam. Banyak di antaranya tidak memiliki kartu – dokumen yang menunjukkan tempat tinggal dan identitas diri – yang wajib dimiliki untuk mendapatkan makanan subsidi, katanya.

Delhi Rozi Roti Adhikar Abhiyan yang mengkampanyekan hak atas pekerjaan dan hak atas makanan, mengatakan situasi “khususnya menyedihkan bagi anak-anak, orang tua dan tunawisma, mereka paling rentan.”

Kelompok itu mengatakan banyak orang tidak dibantu karena kewajiban untuk memiliki kartu yang menyebutkan idetitas dan tempat tinggal. Ribuan tunawisma dan orang tua tidak dijamin oleh UU Ketahanan Pangan.

 

Korban Banjir di Vietnam Dijanjikan Gereja Baru

Rab, 01/08/2018 - 10:20

Lebih dari 400 umat Katolik etnis-Hmong di Vietnam terlantar akibat banjir bandang yang meluluhlantakan rumah-rumah dan jalan-jalan mereka yang menuju ke komunitas terpencil mereka yang dikunjungi uskup Auksilier setempat pada akhir Juli kemarin untuk menghidupkan kembali harapan mereka akan hari esok yang lebih baik.

Cuaca yang tak menentu juga menghancurkan gereja paroki mereka dan menyapu habis panen dan harta benda mereka, yang  membuat mereka ketakutan akan masa depan.

Namun, situasi semakin cair setelah Uskup Auksilier Alfonse Nguyen Huu Long dari Keuskupan Hung Hoa mengadakan  kunjungan pastoral ke stasi paroki Sung Do di distrik Van Chan, provinsi Yen Bai barat laut pada 27 Juli untuk memberi semangat dan kekuatan bagi  para korban dan mendesak mereka untuk tidak kehilangan harapan.

Dia melakukan perjalanan serupa ke desa-desa di pegunungan terpencil di provinsi Son La di dekatnya pada Mei 2017 untuk merayakan Paskah bersama  umat Katolik etnis Hmong di tujuh desa, yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.

Pria berusia 65 tahun, yang dibantu dua orang imam dan pastor lainnya, berjalan kaki 20 kilometer di sepanjang jalan berlumpur  dengan sepeda motor sebelum ia mencapai stasi paroki terpencil mereka.

Ketika Uskup Long mendekati mereka, sejumlah umat Katolik  menyambutnya dan membantu para pengunjung lainnya menyeberangi lumpur setinggi lutut.

Kemudian mereka merayakan Misa khusus bersama di rumah seorang tokoh awam setempat,  banyak umat terpaksa berkumpul di luar karena ukuran terbatas dari properti kayu itu.

“Hari ini kami datang ke sini untuk mengungkapkan cinta dan simpati kami yang mendalam kepada kalian semua, yang telah menderita kehilangan dan penderitaan  yang disebabkan oleh banjir bandang,” kata Uskup Long kepada umatnya.

Uskup  Nguyen Huu Long (kanan) mengunjungi kapel  Sung Do di provinsi cYen Bai setelah lapel itu diterjang banjir pada 20 Juli. (Foto: Joseph Nguyen/ucanews.com)

 

Prelatus itu mendesak mereka untuk “percaya pada penyelenggaraan  Tuhan, bukan menyalahkan Dia, karena Dia selalu mencintai, menghibur dan menawarkan apa yang Anda butuhkan.”

“Kita harus memohon kepada Tuhan untuk memberi kekuatan yang cukup untuk mengatasi tantangan yang sulit dan kembali ke kehidupan normal secepat mungkin,” katanya.

Uskup Long mengatakan keuskupan akan mencari sumbangan untuk membangun mereka sebuah gereja baru.

“Kami sangat senang menerima Uskup Long dan pengunjung lainnya,” kata Joseph Giang A Thao, seorang anggota dewan Gereja  di bawah tanah.

“Belum ada orang lain yang mengunjungi kami karena semua jalan membutuhkan perbaikan dan hujan terus berlanjut.”

Hmong adalah sub-kelompok Miao di Tiongkok yang mulai bermigrasi ke Asia Tenggara dari abad ke-18. Sekitar 4 juta orang tinggal di Asia termasuk 2,7 juta di Cina, dan  sisanya di Vietnam, Laos, Thailand dan Myanmar.

Di distrik Van Chan, penduduk telah diisolasi sejak 20 Juli ketika hujan lebat menghancurkan lima rumah mereka, kapel dan fasilitas umum lainnya.

Pastor Joseph Nguyen Trong Duong, yang menjalankan kegiatan pastoral bagi umat Gereja di bawah tanah, mengatakan bahwa Uskup Long menawarkan 100 juta dong (sekitar 60 juta rupiah) sebagai bantuan darurat bagi mereka yang rumahnya roboh dan hasil panen tersapu habis.

Pastor Duong mengatakan warga setempat sangat membutuhkan makanan, pakaian, uang, dan perlengkapan pokok lainnya untuk bertahan hidup.

Satu keluarga dari 13 yang rumahnya hancur telah mengungsi ke rumah  tetangga mereka sampai solusi yang lebih baik ditemukan, katanya.

Banjir terburuk yang tercatat dalam empat dekade terakhir sejauh ini telah merenggut 39 jiwa dengan lebih banyak lagi yang hilang dan mengungsi di provinsi Yen Bai, demikian menurut data  pemerintah.

 

Gereja Katolik Bantu Korban Kanjir yang Melanda India

Rab, 01/08/2018 - 09:00

Hujan  lebat dan berdurasi panjang telah menyebabkan banjir di beberapa bagian di India dan diperkirakan sedikitnya 537 orang dibantu  oleh lembaga Gereja dan yang lain keluar untuk membantu sekitar dua juta orang yang terkena banjir.

Pusat Tanggap Darurat Nasional Federal telah mencatat banjir di enam negara bagian setelah hujan lebat  dimulai di Kerala di selatan pada awal Juni.

Ketika hujan lebat  menyebar ke negara-negara lain, hujan diperkirakan akan melemah di Kerala. Namun, hujan deras terus melanda negara  itu bahkan pada  31 Juli,  beberapa sungai kecilnya meluap.

Badan itu mengatakan banjir juga mempengaruhi beberapa negara bagian – Maharashtra, Bengal Barat, Uttar Pradesh, Gujarat dan Assam. Tanah longsor, sengatan listrik dan tenggelam telah menelan korban jiwa terbanyak,, dan setidaknya dua juta orang terkena dampak di ratusan desa yang tergenang.

Tim-tim Gereja sedang bekerja untuk memberikan bantuan segera kepada orang-orang yang terkena dampak banjir, kata Anjan Bag, yang mengelola bantuan bencana di Caritas India.

Lembaga Gereja telah membantu 3.700 keluarga dengan bingkisan yang berisi air minum, sanitasi, dan produk kebersihan. Juga menyediakan perlengkapan makanan untuk 1.400 keluarga di Assam.

Paket makanan dapat memberi makan sebuah keluarga dengan empat  angota selama 20 hari di dalamnya berisi beras, kacang-kacangan, garam, minyak goreng, kedelai, dan biskuit.

Paket kebersihan mencakup dua ember plastik, mug plastik, antiseptik, sabun mandi, sabun cuci,  pembalut, pasta gigi, sikat gigi, kain dan dua kelambu untuk keluarga dengan empat anggota.

Caritas India telah menghabiskan 3 juta rupee (US $ 47.000) untuk bantuan banjir tanpa membeda-bedakan orang berdasarkan agama di Kerala, selain itu juga mengirimkan 4.000 peralatan makanan ke daerah-daerah lain yang terkena bencana.

Pastor Varghese Vallikkatt, juru bicara Dewan Uskup Katolik Kerala, mengatakan kepada ucanews.com bahwa sekolah dan perguruan tinggi Katolik  berfungsi sebagai kamp-kamp bantuan di daerah-daerah yang terkena dampak paling parah.

“Tim medis khusus telah dibentuk dari rumah sakit Katolik, sementara tim penyelamat yang terdiri dari relawan Katolik berada di lapangan untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak,” katanya.

“Kami menghadapi situasi yang sangat suram di negara bagian ini saat hujan terus berlanjut dan semakin banyak daerah yang terkena banjir.”

Sebanyak 32 keuskupan  di Kerala telah terlibat dalam operasi penyelamatan dan pertolongan.

Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, mengatakan Gereja berkomitmen untuk meringankan penderitaan dengan “sumber daya apa pun yang kita miliki.”

 

Umat Islam Turut Memeriahkan “Run4U” untuk Pembangunan Gereja 

Sel, 31/07/2018 - 16:38

Lebih dari 3.500 orang, sebagian besar umat Katolik, turut memeriahkan kegiatan lari untuk amal yang diselenggarakan oleh Profesional dan Usahawan Katolik (PUKAT) dan Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik (BPK PKK) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) untuk menggalang dana pembangunan sejumlah gereja di Indonesia.

KAJ telah menetapkan tahun ini sebagai Tahun Persatuan.

Para peserta – imam, biarawati, frater, orang tua, orang muda dan anak-anak serta umat beragama lain – mengikuti lari sejauh lima kilometer atau jalan sejauh 2,5 kilometer pada kegiatan “Run4U” bertema “Unity in Diversity” yang diadakan pada Minggu (29/7) di Alam Sutera, Tangerang, Propinsi Banten, tersebut.

Fun run ini punya beberapa tujuan. Tapi empat tujuan utama kami (adalah) untuk pembangunan gereja Paroki St. Leo Agung di Jatiwaringin, gereja Stasi Pamakayo dari Paroki St. Aloysius Gonzaga di Keuskupan Larantuka dan gedung karya pastoral Paroki St. Nikodemus di Ciputat serta biaya pembinaan kepemudaan BPK PKK KAJ,” kata Paskah Widarani, seorang panitia, kepada ucanews.com di sela-sela kegiatan itu.

“Kami melihat gereja-gereja itu saat ini paling membutuhkan (bantuan),” lanjutnya.

Widarani enggan menyebutkan total dana yang diperoleh oleh kegiatan itu. Ia hanya mengatakan setiap peserta dikenai biaya sebesar Rp 200.000 dan panitia menjual kupon peduli kasih seharga Rp 25.000 per lembar.

Selain itu, katanya, semua 13 imam yang mengikuti kegiatan itu “memberikan diri mereka untuk pledge.”

Salah seorang imam yang mengikuti kegiatan itu adalah Pastor Antonius Suhardi Antara Pr dari Paroki Ibu Teresa di Cikarang, Propinsi Jawa Barat.

“Saya rasa (kegiatan) ini merupakan sesuatu yang kreatif. (Panitia) menyelenggarakan event olahraga, tetapi olahraga yang mengajak umat untuk berbagi,” katanya.

Suster Vincensa CIJ mengikuti kegiatan jalan sejauh 2,5 kilometer sebagai bagian dari program “Run4U” yang diadakan pada 29 Juli di Tangerang, Propinsi Banten. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

 

Suster Vincensa CIJ, yang mengikuti kegiatan jalan sejauh 2,5 kilometer bersama dengan beberapa biarawati lainnya, terkesan dengan upaya panitia untuk menyatukan umat dari berbagai agama dalam kegiatan itu.

“Saya sangat mengagumi kegiatan ini, luar biasa. Umat membuat suatu event yang luar biasa. Perlu didukung. Ternyata bukan hanya umat Katolik tapi juga non-Katolik, ikut ambil bagian dalam acara ini. Kita sungguh-sungguh Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Sementara itu, Kosmas Bambang Sukamto dari Paroki St. Leo Agung di Jatiwaringin, Jakarta Timur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah memutuskan untuk membantu pembangunan gereja parokinya.

“Saya memilih ikut meski dengan usia yang sudah senja ini karena saya mau ikut ambil bagian dalam proses pembangunan gereja saya,” kata pria awam berusia 75 tahun itu.

Paroki St. Leo Agung didirikan pada 1992, tetapi pembangunan gereja paroki baru dimulai pada 2016 setelah memperoleh IMB. Umat paroki saat ini menggunakan sebuah ruangan untuk mengadakan Misa Minggu dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dalam pesan yang disampaikan lewat sebuah video, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo menyebut kegiatan itu sebagai cara untuk mewujudkan persaudaraan dan belarasa.

“Dengan membangun persaudaraan dalam kesempatan Run4U dan sekaligus mengungkapkan belarasa, kita semua dengan latar belakang iman dan kepercayaan apa pun sebetulnya sedang memperteguh iman kita karena kita punya semboyan, punya keyakinan: ’Semakin beriman, kita mestinya semakin bersaudara. Dan ketika kita semakin bersaudara, pastilah kita semakin berbelarasa,’” katanya.

“Apa pun hasil dari Run4U akan diperuntukkan sebagai wujud belarasa panitia terhadap komunitas-komunitas yang dianggap membutuhkan belarasa itu,” lanjut prelatus itu.

Umat Katolik Mengumpulkan Bantuan untuk Korban Gempa di Lombok 

Sel, 31/07/2018 - 16:00

Umat Katolik mulai mengumpulkan bantuan untuk ribuan orang yang terdampak oleh gempa bumi mematikan yang baru-baru ini melanda Pulau Lombok.

Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang pulau yang masuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pada Minggu (29/7) pukul 05.47 WIB dan menewaskan sedikitnya 16 orang, menciderai 355 orang dan memaksa 5.141 orang untuk mengungsi ke tempat penampungan, demikian laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga Senin (30/7) pukul 08.00 WIB, sebanyak 276 gempa susulan terjadi di wilayah itu.

Sedikitnya 1.454 rumah mengalami kerusakan, begitu pula tujuh unit fasilitas pendidikan, lima unit fasilitas kesehatan, 22 unit fasilitas peribadatan, 37 unit kios dan satu jembatan.

Gubernur Muhammad Zainul Majdi telah menetapkan status tanggap darurat selama lima hari, mulai 29 Juli hingga 2 Agustus.

“Umat Katolik sudah mulai action, mulai memberikan sumbangan. Misalnya, sekolah Katolik mengadakan aktivitas seperti pengumpulan bantuan seperti tenda. Paroki Mataram sendiri, di sekretariat paroki, sudah ada bantuan spontan dari umat, seperti beras dan mie instan,” kata Pastor Laurensius Maryono Pr, pastor Paroki St. Maria Immaculata di Kota Mataram, kepada ucanews.com.

“RS Katolik St. Antonius sudah mengadakan pelayanan kesehatan di lokasi bencana, tepatnya di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur,” lanjutnya.

Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak dari bencana tersebut.

Pastor Maryono mengatakan tim tanggap darurat paroki bersama dengan tim tanggap darurat dari Komisi Pengembangan Sosial-Ekonomi (PSE) Keuskupan Denpasar dan beberapa anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Mataram mengunjungi kabupaten itu pada 31 Juli.

“Kami akan mendata dulu. Kami akan mencari apa yang belum diperhatikan (oleh pemerintah dan organisasi lainnya),” lanjutnya.

Pastor Evensius Dewantoro Pr, ketua Komisi PSE Keuskupan Denpasar, mengatakan tim tanggap darurat akan tinggal di lokasi selama tiga hari.

“Lalu data itu akan dibawa pulang untuk kami diskusikan, dan kemudian kami melahirkan rekomendasi kepada Bapak Uskup dan Karina,” katanya.

Adrianus Umbu Zogara, ketua PMKRI Cabang Mataraman, mengatakan kelompoknya telah mengumpulkan 100 kilogram beras dan dua kardus mis instan.

“Kami juga menerima bantuan berupa dana. Kami akan belanjakan kebutuhan korban, misalnya untuk membangun tempat penampungan sementara,” katanya, seraya menambahkan bahwa bantuan yang terkumpul akan didistribusikan kepada para korban sekitar seminggu kemudian.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan BNPB telah mengirimkan 50 tenda pengungsi, 100 tenda keluarga, 100 genset, 5.000 matras, 1.500 family kit, 1.500 kidsware dan 25.000 paket makanan siap saji.

Gempa yang mengguncang wilayah sekitar Gunung Rinjani setinggi 3.726 meter itu juga memicu tanah longsor sehingga memutuskan rute pendakian.

Menurut laporan media, sedikitnya 543 pendaki, banyak diantaranya warga negara asing, telah dievakuasi oleh tim penyelamat dari gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia tersebut.

 

Sebuah Negara Bagian di India  “Memperlakukan Orang Kristen Sebagai Teroris”

Sel, 31/07/2018 - 10:49

Sembilan uskup Katolik di Negara Bagian Jharkhand, timur laut India, telah meminta intervensi federal untuk menghentikan orang-orang Kristen diperlakukan seperti teroris karena mereka dituduh melecehkan  pemerintah negara bagian itu.

Para uskup mengatakan kepada Gubernur Draupadi Murmu, yang merupakan wakil dari presiden India, bahwa pemerintah negara yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata  (BJP) telah menggunakan Densus Anti-Terroris (ATS) untuk menyelidiki lembaga-lembaga Kristen.

Pada 30 Juli, tiga hari setelah pertemuan dengan Murmu, mereka juga mengirim nota ke Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh untuk meminta bantuannya mengenai masalah ini.

“Kami sekarang diperlakukan sebagai teroris dan pejabat ATS sedang mengejar kami seolah-olah kami terlibat dalam kegiatan teroris,” kata Uskup Auksilier Telesphore Bilung dari Ranchi, yang mengatur pertemuan itu, kepada ucanews.com.

Prelatus itu mengatakan selama beberapa bulan terakhir, polisi telah menangkap orang-orang Gereja dengan tuduhan palsu dan para penyelidik telah menyerbu kelompok-kelompok Kristen dalam “pelecehan yang disponsori oleh negara”.

Dalam beberapa kasus, ATS memberikan maklumat pada lembaga Kristen dan memerintahkan mereka untuk melaporkan rincian keuangan dalam 24 jam, kata uskup.

Juru bicara polisi negara bagian R. K. Mallick menyatakan klaim para pemimpin Kristen sebagai “tidak masuk akal”.

Penyelidikan dilakukan atas perintah kementerian dalam negeri untuk menyelidiki 88 LSM  Kristen di negara bagian itu, katanya kepada perwakilan media.

Kepala ATS dan kepala Departemen Investigasi Kejahatan (CID) adalah orang yang sama.

“Pemberitahuan mungkin telah dikeluarkan oleh dia di atas kop surat ATS, tetapi sebenarnya CID yang sedang melakukan penyelidikan,” kata Mallick.

Penyelidikan federal datang setelah ada dugaan dari pemerintah negara bagian dan kelompok-kelompok Hindu yang berpengaruh bahwa lembaga-lembaga Kristen mengalihkan dana untuk tujuan mengamankan konversi keagamaan yang melanggar hukum negara.

Juga diklaim bahwa dana digunakan untuk mendukung gerakan suku Pathalgadi yang sedang berjuang untuk  otonomi lebih besar dari pemerintah federal dan negara bagian.

Orang-orang Kristen menjadi sasaran karena iman mereka dan menghadapi serangan-serangan kekerasan, tuduhan-tuduhan palsu dan tindakan sewenang-wenang oleh berbagai pejabat pemerintah, kata memorandum itu kepada menteri dalam negeri federal.

Sekjen  Konferensi Waligereja  India, Uskup Theodore Mascarenhas, telah membagikan salinan memorandum tersebut dan membenarkan bahwa surat itu dikirim ke menteri dalam negeri federal.

Lembaga-lembaga ini, bekerja untuk orang miskin, menerima pendanaan luar negeri melalui bank sesuai dengan Undang-Undang Kontribusi Luar Negeri India (Peraturan) dan menyerahkan laporan audit mereka setiap tahun kepada pejabat federal serta mengajukan pengembalian pajak penghasilan secara teratur, kata memorandum tersebut.

Ini mengejutkan bahwa penyelidikan kriminal telah diluncurkan meskipun pemerintah federal telah memverifikasi semua akun dan memperbarui izin untuk menerima dana, tambahnya.

Uskup Mascarenhas mengatakan ini mengkhawatirkan bahwa beberapa LSM  menerima dana asing, tetapi hanya orang Kristen yang diselidiki.

“Pemerintah melakukan kekerasan terhadap mereka yang memiliki ideologi berbeda, dan itu tidak baik untuk negara kita,” katanya kepada ucanews.com.

Para pemimpin Kristen mengatakan pemerintah negara bagian mendukung ideologi kelompok Hindu yang berjuang untuk menjadikan India sebagai negara yang berlandaskan Hindu.

Jharkhand memiliki hampir satu juta orang Kristen, hampir semuanya masyarakat suku, dengan populasi 32 juta.

Para pemimpin Gereja percaya bahwa pemerintah marah atas pemimpin Kristen yang memainkan peran penting dalam menghalangi amandemen dua undang-undang negara bagian yang melindungi tanah suku.

 

Halaman