UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 53 mnt yang lalu

KPAI Larang Partai Politik Libatkan Anak dalam Kampanye

Rab, 11/04/2018 - 09:36

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperingatkan partai-partai politik dan orangtua untuk tidak menggunakan anak-anak selama kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah ditemukan  banyak anak yang mengambil bagian dalam acara-acara untuk menggalang dukungan  kepada  para kandidat yang sedang mengikuti pertarungan Pilkada yang akan diselenggarakan pada  Juni nanti.

Kampanye untuk  pemilihan 17 gubernur, 39 walikota dan 115 bupati secara resmi dimulai pada 15 Februari lalu.

“Sejak 15 Februari, KPAI  menemukan 22 pelanggaran di mana anak-anak, termasuk bayi  dilibatkan dalam kegiatan kampanye,” kata Jasra Putra, komisioner KPAI, dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat.

“KPAI  juga menemukan bahwa beberapa kandidat yang berkampanye di sekolah-sekolah termasuk aktivitas  melanggar hukum,” kata Putra kepada ucanews.com usai  konferensi pers untuk melaporkan temuannya pada 6 April.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak 2014, kandidat, orangtua atau anggota partai politik yang melibatkan anak-anak untuk tujuan politik dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan/atau didenda sekitar Rp 100.000.000.

Zainuddin Amali, dari Partai Golkar dan ketua Komisi II DPR RI  menyerukan komisi perlindungan anak  memiliki keberanian untuk memanggil  partai dan kandidat yang menggunakan anak-anak dalam kampanye.

“Partai-partai politik harus berada di garis depan untuk melindungi anak-anak, bukan menggunakan  mereka demi keuntungan politik,” kata Amali.

Ia mengatakan para calon yang menggunakan anak-anak tampaknya tidak menyadari atau mengabaikan bahwa mereka mengekspos anak-anak yang kemungkinan berbahaya terutama jika isu-isu SARA dalam sebuah kampanye.

Pendeta Jeirry Sumampow, koordinator Komite Pemilihan Indonesia (Tepi Indonesia), sebuah kelompok pemantau pemilu, mengatakan bahwa melibatkan anak-anak dalam kampanye menunjukkan betapa sedikit calon yang peduli tentang isu-isu perlindungan anak.

“Isu perlindungan anak diabaikan dalam pemilihan umum Indonesia sesak saya mulai tertibat dalam pemilu 2003,” katanya kepada  ucanews.com.

“Anak-anak bahkan terpinggirkan secara politik dan dieksploitasi untuk kepentingan politik,” kata Sumampow, yang juga juru bicara Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), katanya.

 

Seorang Ibu Terus Mencari Keadilan bagi Putranya yang Terbunuh

Rab, 11/04/2018 - 08:52

Selvarani Sahadevan masih mencari keadilan bagi putranya selama hampir 11 tahun setelah putranya  ditembak mati oleh orang-orang bersenjata yang tak dikenal di Sri Lanka.

Kepala Sekolah Dasar Hindu Jaffna yang telah pensiun itu, mengajukan laporan resmi kepada Komisi Hak Asasi Manusia Sri Lanka  tahun 2007 untuk membawa para pelaku ke pengadilan tetapi masih belum mendapat tanggapan positif.

Sahadevan Niluckshan, seorang mahasiswa  berusia 22 tahun di Universitas Jaffna, dibunuh pada 1 Agustus 2007, oleh pria bersenjata yang mengendarai sepeda motor di depan rumahnya di Kokuvil barat di Jaffna. Kota ini dijaga oleh militer dan berlaku jam malam karena perang saudara (1983-2009) pada waktu itu.

Ibunya mengatakan Niluckshan selalu menentang rencana keluarganya untuk meninggalkan Sri Lanka untuk melarikan diri dari perang, pembunuhan, dan penculikan.

Dia meraih sarjana  jurnalistiknya  tahun 2006 dan menjadi editor Chaalaram, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Student Federation Jaffna.

Dia menghadiri acara untuk menandai peringatan kematian jurnalis Tharaki Sivaram, yang diculik dan dibunuh oleh empat pria bersenjata tak dikenal tahun 2005.

“Putraku memiliki kualitas kepemimpinan untuk mengatur banyak acara, yang membuat orang lain salah paham,” kata Sahadevan.

“Mungkin militer berpikir bahwa kematian Sivaram tidak boleh diperingati. Kejadian ini juga merupakan alasan bahwa militer salah memahami anak saya sebagai pendukung LTTE (pasukan pembebasan Tamil), yang menjadi alasan penembakan ini.

“Putraku tidak bersalah. Sertifikat kematiannya menyebutkan bahwa kematian terjadi akibat kerusakan otak dan syok karena tembakan.

“Pelaku yang berada di belakang pembunuhan ini harus dihukum. Banyak jurnalis Tamil yang terbunuh tetapi tetap tidak ada keadilan.”

Pengacara hak asasi manusia dan teman Niluckshan, Suhash Kanagaratanam mengatakan, mahasiswa terlibat dalam banyak program kesadaran.

“Kami berdua mempelajari ilmu politik. Kami selalu memperjuangkan keadilan dan kami membuat para siswa sadar akan rasisme dan nasionalisme Tamil,” kata Kanagaratanam.

“Selama periode itu, media tidak bisa menulis kebenaran. Jika ada yang menulis kebenaran, dia akan diancam atau dibunuh. Saya kehilangan teman saya.”

Ananth Palakidnar, ketua  Aliansi Media Tamil, mengatakan semua kasus yang melibatkan wartawan harus diselidiki dengan sebaik-baiknya.

“Niluckshan adalah jurnalis muda masa depan. Dia telah menulis beberapa artikel sebagai jurnalis independen,” kata Palakidnar.

“Aliansi Media Tamil selalu menekan pemerintah untuk menyelidiki semua pembunuhan dan penghilangan ini. Pemerintah harus mengizinkan media dan wartawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas.”

Universitas Jaffna menganugerahkan medali emas untuk mengenang Niluckshan kepada mahasiswa media yang memiliki keunggulan dalam jurnalisme.

Niluckshan juga dihormati sebagai seorang jurnalis yang kehilangan nyawanya dalam menjalankan tugas oleh Persatuan editor Sri Lanka yang tergabung dalam Sri Lanka’s Press Institute  tahun 2008.

 

Sekolah Minggu akan Jadi Pendidikan Wajib di Sri Lanka

Sel, 10/04/2018 - 16:01

Sri Lanka tengah menanti persetujuan kabinet atas sebuah usulan agar Sekolah Minggu menjadi pendidikan wajib bagi siswa berusia 6-19 tahun dari semua agama setelah Kementerian Agama Kristen meminta respon dari sejumlah imam Katolik terkait usulan tersebut.

Pastor Piyal Janaka Fernando, direktur Pusat Kitab Suci dan Pendidikan Kateketik Nasional, menyampaikan respon para imam kepada pemerintah.

Menurut laporan media, pejabat pemerintah mendekati para imam yang memiliki pengalaman terkait Sekolah Minggu dan merencanakan akan menjadikan Sekolah Minggu sebagai pendidikan wajib bagi siswa beragama Buddha, Hindu dan Katolik serta agama-agama lain.

Usulan itu disampaikan pada 2017 oleh Kardinal Malcolm Ranjith dan ketua para biksu menyusul serangkaian aksi protes menentang pelajaran ekstrakurikuler yang diadakan pada hari Minggu.

Kardinal Ranjith bahkan menyurati presiden Sri Lanka dan mendesaknya agar les privat dilarang dilakukan pada hari Minggu mulai pukul 06.00-14.00 agar tidak berbenturan dengan Sekolah Minggu.

Banyak guru les privat bekerja pada akhir pekan. Biasanya mereka mengajarkan mata pelajaran sekular agar mendapat penghasilan tambahan menjelang ujian sekolah karena kuialitas pendidikan meningkat setiap tahun.

Gereja Katolik memiliki 1.155 Sekolah Minggu, lebih dari 13.000 guru dan hampir 202.000 siswa di 12 keuskupan.

Naskah akademik dari kabinet akan disampaikan nanti kepada sejumlah menteri yang menangani semua agama agar bisa mengimplementasikan sekolah enam hari dengan fokus pelajaran agama pada hari Minggu, kata Menteri Agama Buddha Gamini Jayawickrema Perera.

Pernyataannya disampaikan pada sebuah pertemuan di Kurunegala, ibukota Propinsi Barat Utara, pada 29 Maret.

Langkah itu bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan dalam diri anak muda, lanjutnya.

Pemerintah hendaknya memberi nilai lebih kepada para siswa yang menghadiri Sekolah Minggu, kata Pastor Fernando.

“Nilai diperoleh dari hasil ujian Sekolah Minggu dan kehadiran siswa. Semua akan menjadi pertimbangan ketika mereka melamar pekerjaan atau mendaftar di perguruan tinggi,” katanya.

“Pemerintah hendaknya melarang les privat pada hari Minggu dan pada hari ‘Poya’ dan mendorong anak-anak agar menghadiri Sekolah Minggu,” lanjutnya.

Hari Poya adalah hari libur yang biasanya bertepatan dengan bulan purnama. Artinya tanggal hari libur ini berubah setiap tahun. Perayaan hari libur ini merupakan kegiatan keagamaan besar bagi umat Buddha.

Pastor Fernando mengatakan semua siswa hendaknya dipaksa untuk mengikuti ujian akhir Sekolah Minggu agar mereka bisa diterima di perguruan tinggi.

“Pemerintah hendaknya mendorong media massa untuk mengadakan program khusus untuk Sekolah Minggu,” katanya.

“Mereka yang berhasil menyelesaikan ujian Dharmacharya (Buddha) hendaknya juga direkrut sebagai guru di sekolah-sekolah milik pemerintah,” katanya kepada ucanews.com, seraya merujuk pada jenjang studi agama Buddha yang diberikan oleh sejumlah perguruan tinggi milik pemerintah.

Pastor Fernando mengatakan Komisi Kateketik dan Kerasulan Kitab Suci mengajukan sebuah dokumen kepada Kementerian Agama Kristen pada akhir Maret lalu dengan semua persyaratan tersebut.

Komisi ittu juga meminta pemerintah untuk membuat perpustakaan yang berisi buku-buku agama di semua paroki.

Selain itu, komisi itu meminta agar buku pelajaran Sekolah Minggu dicetak di seluruh negeri itu sebagai kurikulum bersama.

Ketika Kardinal Ranjith mengimbau agar les privat dilarang, argumen yang disampaikannya kepada para tokoh agama adalah bahwa hal ini merugikan bagi pendidikan spiritual siswa karena mereka tidak bisa mengikuti Sekolah Minggu.

Ayoma Nirudhi, seorang guru Sekolah Minggu di Kolombo, memuji langkah itu dan menyebutnya sebagai cara produktif untuk meningkatkan level kehadiran siswa.

“Angka kehadiran siswa pada Sekolah Minggu saat ini tidak memuaskan karena banyak siswa mengikuti les privat pada Hari Minggu dan hari libur,” katanya.

“Sekolah Minggu menanamkan kedisiplinan dalam diri anak muda. Ini baik bagi negeri ini dan memperkuat komitmen mereka akan iman Kristiani,” lanjutnya.

 

Media Online di India Khawatirkan Tekanan Pemerintah

Sel, 10/04/2018 - 15:03

Pemerintah federal di India berencana untuk mengeluarkan regulasi bagi media online di tengah kekhawatiran bahwa peraturan ini bertujuan untuk mengekang mereka yang berani menantang kebijakannya.

Kementerian Informasi dan Penyiaran dari pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP, Bharatiya Janata Party) membentuk sebuah komite yang beranggotakan 10 orang pada Rabu (4/4) lalu untuk merekomendasikan regulasi baru tersebut.

Para aktivis sosial dan jurnalis menduga langkah itu bertujuan untuk mengekang kebebasan pers menjelang pemilihan umum yang akan digelar tahun depan.

Rival BJP saat ini sibuk menekankan kegagalan Perdana Menteri Narendra Modi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikannya saat kampanye lima tahun lalu sehingga pemilihan umum nanti akan menentukan karir politiknya.

Tayab Yousuf, mahasiswa komunikasi massa di Universitas Kolkata, mengatakan pemerintah khawatir bahwa media online terus berikembang dan membiarkan mereka tanpa kendali bisa menimbulkan masalah.

“Meskipun sebagian besar saluran televisi dan surat kabar sejalan dengan pemerintah, media online terbukti menjadi sumber berita alternatif di mana propaganda dilawan dan fakta dikupas,” kata Yousuf.

Langkah untuk meregulasi media online mengungkap niat pemerintah, kata Abhinandann Sekhri dari portal berita newslaundry.com.

“Regulasi itu penting, tapi masyarakat yang telah dipilih (menjadi anggota komite itu) menyatakan bahwa niat pemerintah bukan untuk mengatur melainkan untuk mengekang media online. Di sini pemerintah jelas mengatakan bahwa mereka akan mengendalikan media online,” katanya.

Sebagian besar anggota komite itu adalah birokrat dari kementerian dalam negeri dan kementerian teknologi informasi dan elektronika serta departemen hukum dan promosi dan kebijakan industri. Komite itu juga memiliki perwakilan dari Dewan Pers India, Asosiasi Penyiar Berita dan Federasi Penyiar India.

“Pemerintah hendaknya tidak berusaha mengatur organisasi-organisasi berita di media mana pun,” kata Naresh Fernandes, editor portal berita scroll.in.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa operator media online bisa mengatur diri mereka sendiri dan tidak membutuhkan sensor dari pemerintah.

Menyusul pengumuman pemerintah, sejumlah editor portal berita online membahas pembentukan sebuah asosiasi mirip Asosiasi Penyiar Nasional agar bisa menciptakan standar dan membahas berbagai masalah.

Jurnalis online senior, M.K. Venu, yakin bahwa pesan pemerintah kepada media di negara itu “baik.”

Langkah logis pemerintah selanjutnya adalah mengeluarkan ijin untuk mengatur media online. Hal ini bisa memantau konten media online, katanya.

Sebagian besar dari 178 keuskupan dan kelompok Protestan memiliki situs. Sebagian besar mempublikasikan berita dan pandangan yang menarik bagi pembaca mereka.

“Kami tidak tahu regulasi seperti apa yang dipikirkan mereka,” kata seorang pejabat Katolik yang tidak mau disebutkan namanya.

Sebagian besar masyarakat menganggap terlalu dini untuk mengomentari langkah pemerintah tersebut karena detil dari rencana itu belum dipublikasikan dan komite itu belum membuat rekomendasi.

Owais Masood, seorang jurnalis muda yang mengelola situs di Negara Bagian Jammu dan Kahsmir, mengatakan pemerintah hendaknya memfasilitasi portal media online untuk membentuk organisasi yang bisa mengatur konten.

“Apa yang sudah dilakukan pemerintah itu diktator dan anarkis. Ini akan mengancam kebebasan pers di negeri ini,” katanya.

 

Dokumen Baru Paus Fransiskus: Kekudusan Berarti Mencintai

Sel, 10/04/2018 - 13:48

Tuhan  memanggil semua orang Kristen menjadi orang suci – bukan  menjadi orang kudus yang pasif, tetapi orang-orang nyata yang menyediakan waktu  berdoa dan  menunjukkan perhatian penuh kasih kepada orang lain dengan tindakan yang paling sederhana, kata Paus Fransiskus dalam dokumen barunya tentang kekudusan.

“Jangan takut pada kekudusan. Itu tidak akan menghilangkan energi, vitalitas, atau kegembiraan Anda,” tulis Bapa Suci  dalam Gaudete et Exsultate (Bersukacita dan bergembiralah), nasehat kerasulannya tentang “panggilan menuju kekudusan di dunia saat ini.”

Paus Fransiskus menandatangani ekshortasi  apostoliknya pada 19 Maret, bertepatan dengan Pesta Santo Joseph, dan Vatikan merilisnya pada 9 April.

Banyak bagian dari dokumen itu ditulis dengan kata ganti orang kedua, berbicara langsung kepada individu yang membacanya.

“Dengan anjuran apostolik ini saya ingin menekankan terutama pada panggilan untuk kekudusan yang Tuhan sampaikan   kepada kita masing-masing, panggilan yang dia juga alamatkan, secara pribadi, kepada Anda,” tulisnya pada bagian awal.

Ia mengatakan, dia tidak menulis risalah teologis tentang kekudusan, Paus Fransiskus memusatkan terutama pada bagaimana panggilan untuk kekudusan adalah panggilan pribadi, sesuatu yang ditanyakan Tuhan kepada setiap orang Kristen dan  membutuhkan tanggapan pribadi yang diberikan seseorang dalam hidup, talenta dan tindakan.

“Kita sering tergoda  berpikir bahwa kekudusan hanya untuk mereka yang dapat mengundurkan diri dari urusan duniawi  menghabiskan banyak waktu dalam doa,” tulisnya. Tapi, “bukan itu masalahnya.”

“Kita semua dipanggil  menjadi suci dengan menjalani hidup kita dengan cinta dan  memberikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan, di mana pun kita berada,” katanya.

Dia menulis tentang “orang-orang kudus yang telah meninggal” dan mengatakan dia suka “merenungkan kesucian yang hadir dalam kesabaran umat Allah: pada orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan cinta yang sangat besar, kepada pria dan wanita yang bekerja keras  menghidupi keluarga mereka, dalam orang sakit, kepada orangtua yang religius yang tidak pernah kehilangan senyum mereka.”

Paus Fransiskus juga mencatat tantangan menjadi suci, ia menulis panjang lebar dan secara eksplisit tentang iblis hanya dua minggu setelah kegemparan yang disebabkan oleh seorang jurnalis Italia yang sudah tua yang mengklaim bahwa Paus mengatakan kepadanya bahwa dia tidak percaya akan keberadaan neraka.

“Kita seharusnya tidak menganggap iblis sebagai mitos, representasi, simbol, kiasan atau ide,” kata Paus dalam ekshortasinya. “Kesalahan ini akan membuat kita menurunkan kewaspadaan, menjadi ceroboh dan berakhir dalam cobaan” terhadap godaan iblis.

“Setan tidak perlu memiliki kita. Dia meracuni kita dengan racun kebencian, kesedihan, iri hati dan keburukan,” tulisnya. “Ketika kita menurunkan kewaspadaan kita, dia mengambil keuntungan dari itu untuk menghancurkan hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita.”

Jalan menuju kekudusan, tulisnya, hampir selalu bertahap, terdiri dari langkah-langkah kecil dalam doa, berkorban dan melayani orang lain.

Menjadi bagian dari komunitas paroki dan menerima sakramen, khususnya Ekaristi dan Tobat, adalah dukungan penting menjalani kehidupan suci, tulis Paus. Begitu juga menemukan waktu untuk doa pribadi. “Saya tidak percaya pada kekudusan tanpa doa,” katanya, “meskipun doa itu tidak perlu panjang atau melibatkan perasaan.”

“Kesucian yang Tuhan inginkan pada Anda akan tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil,” katanya, sebelum mengutip contoh seorang wanita yang menolak  bergosip dengan seorang tetangga, pulang ke rumah dan mendengarkan dengan sabar kepada anaknya meskipun ia lelah, berdoa Rosario dan kemudian bertemu dengan orang miskin dan memberinya sapaan yang ramah.

Judul dokumen itu diambil dari Matius 5:12 ketika Yesus mengatakan “bersukacita dan begembiralah” bagi mereka yang dianiaya atau dihina demi Dia.

Teks ini menyimpulkan Sabda Bahagia, di mana, Paus Fransiskus  mengatakan, “Yesus menjelaskan dengan sangat sederhana apa artinya menjadi suci”: hidup sederhana, mengutamakan Tuhan, percaya pada-Nya dan bukan kekayaan atau kekuasaan duniawi, rendah hati, berduka cita dan menghibur yang lain, penuh belas kasihan dan memaafkan, bekerja untuk keadilan dan mencari perdamaian dengan sesama.

Setiap orang, katanya, perlu “merangkul rencana unik yang Allah kehendaki bagi kita masing-masing dari kekekalan.”

Document itu  diakhiri dengan bagian tentang “kearifan”, yang merupakan karunia yang diminta dari Roh Kudus dan dikembangkan melalui doa, permenungan, membaca Kitab Suci dan mencari nasihat dari pembimbing rohani yang tepercaya.

“Pemeriksaan hati nurani yang tulus” akan membantu, katanya, karena kekudusan mencakup perjuangan setiap hari untuk “semua yang besar, lebih baik dan lebih indah, sementara pada saat yang sama memperhatikan hal-hal kecil, untuk komitmen setiap hari.”

Paus Fransiskus juga memasukkan daftar peringatan. Misalnya, ia mengatakan kekudusan mencakup menemukan keseimbangan dalam waktu berdoa, waktu yang dihabiskan  menikmati waktu dan kerja orang lain yang didedikasikan  melayani orang lain dengan cara besar atau kecil. Dan, “tidak perlu dikatakan, apapun yang dilakukan karena kecemasan, kebanggaan atau kebutuhan  mengesankan orang lain tidak akan mengarah pada kekudusan.” Menjadi suci bukanlah hal yang mudah, katanya, tetapi jika upaya itu membuat seseorang menghakimi, selalu frustrasi dan bermuka masam, ada sesuatu yang tidak benar.

“Orang-orang kudus tidak aneh dan menyendiri, sombong, pesismis dan galau,” katanya. “Para rasul Kristus tidak seperti itu.”

Bahkan, kata Paus, “Sukacita Kristen biasanya disertai dengan rasa humor.”

Dalam seruan apostolik itu banyak termuat apa yang sering disampaikan oleh  Paus Fransiskus tentang sikap-sikap yang menghancurkan komunitas Kristen, seperti gosip, atau yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi menjadikannya sebagai kebanggaan, seperti mengetahui semua aturan dan cepat menghakimi orang lain karena tidak mengikuti mereka.

Kekudusan “bukan tentang pingsan pada Misaa,” tulisnya, tetapi ini adalah tentang mengenali dan melayani Tuhan dalam orang yang lapar, orang asing, yang telanjang, yang miskin dan  sakit.

Kekudusan bersifat holistik, katanya, dan sementara setiap orang memiliki misi khusus, tidak seorang pun boleh mengklaim bahwa panggilan atau jalur khusus mereka adalah satu-satunya yang layak.

“Pembelaan kita terhadap bayi yang tidak bersalah, misalnya, perlu jelas, tegas dan penuh gairah demi mempertahankan martabat kehidupan manusia, yang selalu suci,” tulis Paus. “Setara kesuciannya, dengan kehidupan orang miskin, mereka yang sudah lahir, yang miskin, yang terbuang dan yang kurang beruntung, yang lemah dan rentan,  lansia yang terkena euthanasia rahasia ….”

Dan, katanya, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa membela kehidupan seorang migran adalah “masalah sekunder” jika dibandingkan dengan aborsi atau pertanyaan bioetika lainnya.

“Seorang politisi yang mencari suara mungkin mengatakan hal seperti itu dapat dimengerti, tetapi bukan orang Kristen,” katanya.

Nasehat Paus Fransiskus juga termasuk peringatan tentang kurangnya kekudusan yang ditunjukkan oleh beberapa umat Katolik di Twitter atau media sosial lainnya, terutama ketika berkomentar secara anonim.

“Terkadang”, katanya, “dalam mengklaim  menegakkan perintah-perintah lain, mereka sepenuhnya mengabaikan perintah  ke delapan, yang melarang membawa saksi dusta.”

Orang-orang kudus, di sisi lain, “tidak membuang energi  mengeluhkan kegagalan orang lain; mereka bisa menahan lidah mereka di hadapan kesalahan saudara-saudari mereka, dan menghindari kekerasan verbal yang merendahkan dan menganiaya orang lain.”

 

Biarawati Katolik Mindanao Beri Bantuan Darurat Para Pelaut

Sel, 10/04/2018 - 10:05

Sekelompok biarawati di Pulau Mindanao,  Filipina Selatan, sedang menjalankan misi maritim untuk membantu para nelayan dan pelaut lainnya yang miskin yang sedang mencari nafkah hidup mereka.

Para  Suster Notre Dame ini sudah  menjalani misi tersebut  sejak 2006 sebagai bagian dari  Gereja Kerasulan di Laut, yang dikenal sebagai Stella Maris.

Kerasulan itu didirikan di Skotlandia pada awal abad ke-20 untuk memberikan pelayanan pastoral kepada para pelaut.

Di Filipina, salah satu  orang yang diselamatkan para biarawati terakhir ini adalah Melencio Cobeta, seorang nelayan yang diselamatkan dari penjara Indonesia tempat ia mendekam selama setahun.

Pada  Mei 2016,  Cobeta, nakhoda kapal ikan, ditangkap bersama dengan 24 nelayan Filipina lainnya karena diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Penahanannya di Sulawesi Utara, sekitar satu hari perjalanan dengan perahu dari Mindanao, meninggalkan istri dan ketiga anaknya yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

“Itu adalah mimpi buruk,” kata nelayan berusia 49 tahun itu kepada ucanews.com. “Kami dipaksa melakukan kerja paksa seperti membawa batu, memotong rumput, dan mengecat fasilitas penjara,” katanya.

Istri Cobeta, Esterlita, mengatakan bahwa pemenjaraan suaminya adalah “pencobaan terbesar” yang pernah dialami keluarga.

“Kami menjual hewan ternak dan sepeda motor kami sehingga kami dapat bertahan hidup saat dia berada di penjara,” kata Esterlita.

Dia bahkan harus meminjam uang dari “rentenir” untuk bertahan hidup.

Dia juga harus menjual pisang bakar untuk mendapatkan sekitar Rp 27.000 sehari, jumlah yang sangat kecil yang membantu keluarga itu bertahan hidup.

Putus asa bagaimana mengatasi kesulitan hidup, wanita itu pergi ke biara Katolik. Keputusan itu mengubah hidupnya dan memfasilitasi kembalinya sang suami.

Suster Susan Bolanio, direktur eksekutif dari Yayasan Hesed dari kongregasi itu, mengatakan selain dari formasi spiritual, organisasinya juga memberikan pelayanan  pastoral dan psikologis kepada para nelayan.

Diambil dari kata Perjanjian Lama yang berarti “cinta kasih,” Hesed menggambarkan bagaimana Allah berhubungan dengan umat-Nya.

“Kami berdoa bersama mereka untuk memelihara pertumbuhan rohani mereka,” kata biarawati itu seraya menyatakan  bahwa banyak pelaut sering tinggal di laut selama berbulan-bulan tanpa mengikuti Misa Kudus.

“Seringkali, pelaut komersial saat berlabuh sementara di sini  mengikuti misa bersama kami,”  kata Susan  kepada ucanews.com.

Tetapi selain berdoa  dan Misa bersama, biarawati dan rekan-rekannya membantu nelayan, terutama mereka yang dipenjara di Indonesia karena menangkap ikan secara ilegal.

Dalam enam tahun terakhir, mereka sudah membantu pemulangan sekitar 400 nelayan, banyak di antaranya miskin dan ditinggalkan oleh majikan mereka.

Dengan bantuan para biarawati, jenasah dua nelayan yang meninggal saat ditahan dibawa pulang ke Mindanao baru-baru ini,

Nelayan yang terdampar di pelabuhan asing atau bahkan di Manila dipulangkan dengan bantuan sponsor, kata Suster Susan.

“Kami mencari  orang yang baik hati untuk membantu biaya tiket pesawat mereka sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka,” kata biarawati itu.

Esterlita hampir tidak bisa menahan emosinya sambil menceritakan bagaimana para biarawati membantunya.

“Mereka menghidupkan kembali harapan kami selama episode gelap kehidupan kami,” katanya, seraya menambahkan bahwa “ia mengetahui seseorang yang membantu kami kekuatan untuk mengatasi cobaan itu.”

 

Kelompok Kristiani di Filipina Luncurkan Jaringan untuk Orang Miskin

Sen, 09/04/2018 - 18:26

Kelompok Gereja Katolik dan Protestan di Filipina meluncurkan sebuah jaringan solidaritas ekumene yang bertujuan untuk mempromosikan “kesadaran politik” di kalangan orang miskin.

Jaringan Misi Anawim yang diluncurkan pada 6 April di Manila itu merupakan hasil dari pertemuan kelompok-kelompok Gereja yang diadakan untuk merayakan peringatan ke-500 tahun dari Reformasi.

“Kami melihat perlunya transformasi persatuan dan kerukunan yang dikembangkan di kalangan Gereja-Gereja Kristen sebagai sebuah misi untuk orang miskin,” kata Pastor Rico Ponce dari Institut Spiritualitas di Asia.

Imam Karmelit itu mengatakan sebagai “pengikut Kristus … kita menerima tantangan untuk melakukan misi bersama dan bersama dengan orang miskin.”

Ia juga mengatakan para anggota jaringan berjanji untuk berbagi dana sosial, struktur organisasi serta sumber materi dan finansial mereka dengan orang miskin.

Jaringan yang namanya berasal dari kata Ibrani yang berarti miskin itu berencana untuk mengadakan “kegiatan-kegiatan pembauran” dengan komunitas miskin perkotaan dan di kalangan para korban persekusi.

“Dengan berintegrasi dengan masyarakat basis, kita bisa mengetahui kebutuhan mereka dan segala sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membebaskan mereka,” kata Uskup Deogracias Iniquez dari Forum Ekumene Para Uskup.

Jaringan lintas-iman itu bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat adat dan organisasi para petani dan buruh.

Uskup Agung Cagayan de Oro Mgr Antonio Ledesma mengatakan pembentukan jaringan tersebut merupakan kesempatan bagi umat Kristiani di Filipina “untuk mengatasi, dalam persatuan, penyebab kemiskinan.”

“Ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan orang miskin,” kata Pastor Dionito Cabillas dari Gereja Independen Filipina.

“Kita harus menunjukkan kepada mereka hubungan antara situasi politik saat ini dan kehidupan mereka,” lanjutnya.

Pendeta Rex Reyes, sekretaris jenderal Dewan Nasional Gereja-Gereja di Filipina, mengatakan kini saatnya bagi orang miskin untuk didengar.

“Di tengah dusta, kemunafikan dan tirani saat ini, umat dari berbagai agama perlu memperkuat suara para korban dan penyintas dari penyyakit ini,” katanya.

 

Para Tokoh Agama di India Minta Agama Tidak Dieksploitasi

Sen, 09/04/2018 - 16:53

Para pemimpin agama Buddha, Hindu, Islam, Jain, Kristen dan Sikh di India menyerukan penghentian pemberian julukan patriotik dan non-patriotik berdasarkan agama terhadap sejumlah orang di tengah meningkatnya upaya untuk mengeksploitasi sentimen agama demi kepentingan politik menjelang pemilihan umum.

Mereka berkumpul pada 5 April di Negara Bagian Goa untuk menyampaikan keprihatinan mereka terkait ketegangan komunal di beberapa wilayah di negara itu.

“Kami sangat tidak sepakat jika ada orang yang mengendalikan keputusan pribadi. Tidak satu orang pun dikategorikan sebagai anti-nasional dan non-patriotik berdasarkan agama, wilayah atau komunitasnya,” kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di akhir pertemuan itu.

Pertemuan tersebut diprakarsai oleh beberapa para imam bekerja sama dengan Konferensi Waligereja India.

Setiap orang India memiliki martabat, rasa hormat dan hak untuk memutuskan apa yang dimakan, siapa yang dinikahi dan apa iman mereka, demikian pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menyinggung kelompok-kelompok pro-Hindu yang memberlakukan larangan terhadap umat Kristiani dan Islam serta kelompok-kelompok warga Dalit yang miskin.

India akan menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan. Namun sejumlah laporan menyebutkan adanya ketegangan berbasis agama di Negara Bagian Bengal Barat, Negara Bagian Bihar dan Negara Bagian Rajasthan.

Laporan setempat menyebut ketegangan politik itu dirancang untuk memecahbelah masyarakat atas dasar agama dan kasta mengingat partai politik yang maju dalam pemilihan umum memproyeksikan diri sebagai pemenang dari kelompok sektarian.

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada April 2019 merupakan hal krusial bagi partai penguasa pro-Hindu – Partai Bharatiya Janata (BJP, Bharatiya Janata Party) – untuk kembali memperoleh kekuasaan dan bagi rivalnya – Konggres – untuk memunculkan kembali kepopuleran politiknya yang sempat hilang.

Kelompok-kelompiok Hindu yang mendukung BJP dituduh menyerang masyarakat yang memakan daging sapi, Menurut mereka, sapi merupakan binatang yang dipuja dalam agama Hindu. Mereka juga secara keras melawan orang-orang yang menentang ideologi nasionalis Hindu dan mengecap mereka sebagai non-patriotik.

Uskup Theodore Mascarenhas, sekretaris jenderal Konferensi Waligereja India, mengatakan sedikitnya 270 insiden sektarian termasuk perusakan terhadap sejumlah gereja terjadi dalam dua tahun terakhir.

Ia mengatakan kelompok-kelompok Gereja berencana untuk mengadakan pertemuan “persahabatan komunal” untuk membantu masyarakat dan menyerukan kepada mereka agar “mengatasi kekuatan kebencian.”

Serikat Misionaris St. Fransiskus Xaverius yang dikenal dengan Serikat Pilar bekerjasama dengan Konferensi Waligereja India dalam mengadakan pertemuan untuk merayakan 40 tahun kehadiran mereka di luar Negara Bagian Goa, yakni di Mumbai dan New Delhi.

Sushil Goswamy Maharaj, seorang tokoh agama Hindu, mengatakan bahwa menyebut umat non-Hindu sebagai warga non-India sama dengan penghinaan. “Jika saat ini satu agama tidak bisa melihat agama lain, maka India tidak bisa maju,” katanya.

Tokoh agama Buddha, Biksu Sanghasena, pendiri sebuah pusat meditasi di Ladakh, mengatakan manusia telah melakukan lompatan kuantum di bidang ilmu pengetahuan tetapi tertinggal dalam hal membangun hubungan antar-manusia.

Ia pun meminta masyarakat untuk “keluar dari mentalitas bahwa negara bagian saya lebih besar dari negara bagian kamu, Tuhan saya lebih berkuasa dibanding Tuhan kamu … karena kita tinggal di bawah matahari dan bulan yang sama di atas bumi yang sama.’

Imam Umer Ahmed Ilyasi, ketua Asosiasi Seluruh Imam India, mengatakan orang-orang yang merusak masyarakat khususnya atas nama agama bukan manusia tetapi iblis.

 

Uskup Timor-Leste Jatuh Pingsan Misterius saat Misa Paskah

Sen, 09/04/2018 - 09:35

Misteri masih menyelimuti dibalik jatuh pingsannya uskup paling senior di Timor-Leste, Mgr Basilo do Nascimento, saat Misa pada Vigili  Paskah  lalu.

Saksi mata mengatakan dia jatuh pingsan di tengah memimpin Misa di Katedral St. Anthonius Baucau, kota kedua negara kecil itu.

“Uskup itu jatuh pingsan dan tidak melanjutkan Misa. Beberapa umat  langsung  membawanya ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut,” kata Maria de Fatima, yang menghadiri Misa Malam Paskah itu.

Uskup Nascimento, 67, adalah prelatus  dari Baucau – salah satu dari tiga keuskupan di negara yang memiliki 1,2 juta penduduk dengan 97 persen beragama  Katolik. Ia memimpin Gereja lokal  selama 21 tahun dan saat ini  ketua  Konferensi Waligereja Timor-Leste.

Dia ditahbiskan di Portugal tempat dia tinggal selama 20 tahun sebelum kembali ke tanah airnya  tahun 1994.

Setelah jatuh pingsan, ia segera dilarikan  ke rumah sakit di Baucau tetapi pada hari berikutnya ia diterbangkan ke ibukota Dili untuk perawatan medis yang lebih baik.

Desas-desus yang terdengar di Dili bahwa penyebab jatuh pingsannya  adalah masalah jantung, tetapi kabar  ini secara resmi ditolak dan pihak keuskupan  enggan berbicara tentang masalah ini, hanya mengklaim bahwa uskup itu “lelah.”

“Uskup sudah mulai pulih dan dia baik-baik saja,” kata wakil menteri kesehatan Dr. Luis Lobato Timor-Leste.

Pastor Juvito do Rego, sekretaris jenderal Konferensi Waligereja Timor-Leste, mengatakan: “Uskup itu sangat lelah dan tidak makan sebelum merayakan Misa pada Malam Paskah, menyebabkan ia jatuh.”

“Dia tidak memiliki cukup istirahat sehingga perlu beristirahat di Rumah Sakit Nasional Dili dan sudah kembali ke kediamannya pada  4 April  lalu.”

Di hari pertamanya di rumah sakit, uskup, yang menurut penduduk setempat adalah pendukung lama dari milisi revolusioner yang mengubah Partai  Fretilin maka ia dikunjungi oleh perdana menteri sementara, Mari Alkatiri, dan mantan presiden, perdana menteri dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Jose Ramos Horta, juga seorang senior  Partai Fretilin.

Jatuh pingsannya uskup itu terjadi pada saat situasi politik yang tegang di  Timor-Leste, di saat warganya sedang  menghadapi pemilu kedua dalam kurun waktu satu tahun pada 10 Mei yang akan datang ini.

Jajak pendapat kedua dilakukan setelah Alkatiri gagal meloloskan semua undang-undang selama empat bulan sebagai kepala pemerintahan koalisi minoritas.

Pemilu ini menjadikan koalisi yang dipimpin Alkatiri berhadapan melawan partai lain yang dipimpin oleh mantan negarawan sekaligus mantan pejuang kemerdekaan, presiden dan perdana menteri, Xanana Gusmao.

Gereja secara politik tetap tidak berpengaruh di negara yang memperoleh kemerdekaan  tahun 2001 setelah ratusan tahun dijajah oleh Portugal dan kemudian Indonesia, melawan yang mengobarkan perang saudara berdarah selama lebih dari 25 tahun.

Kampanye resmi untuk pemilu  dimulai pada 10 April yang akan datang ini.

 

Konferensi Waligereja Filipina Sambut Baik Pengunduran Diri Sekretaris Kehakiman  

Sen, 09/04/2018 - 09:04

Sekretaris Departemen Kehakiman  mengundurkan diri dan dua uskup Katolik mengatakan mereka tidak akan meneteskan air mata karena dia “tidak melakukan pekerjaannya dengan baik.”

Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan pada  5 April bahwa ia telah menerima pengunduran diri Sekretaris  Kehakiman Vitaliano Aguirre II, yang kinerjanya dilaporkan tidak memuaskan presiden.

Bulan lalu, jaksa yang menjadi bawahan  Aguirre menepis tuduhan terhadap pemilik narkoba dan rekannya yang diduga menjadi orang pertama yang mendapatkan ancaman pembunuhan dari presiden.

Di awal masa kepresidenannya, Duterte mengancam untuk mengejar semua pengedar narkoba di negara itu dalam agenda”perang total” melawan narkoba.

Kelompok HAM  mengklaim sekitar 12.000 tersangka pengedar narkoba dan pengguna, sebagian besar dari masyarakat miskin kota, telah dihukum mati dalam perang anti-narkotika presiden.

Tetapi pembebasan terhadap dakwaan untuk seorang yang diduga kuat menjadi mafia narkoba menimbulkan keraguan tentang legitimasi dan ketulusan perang pemerintah terhadap narkoba.

Uskup Sorsogon Mgr  Arturo Bastes  mengatakan dia “senang Aguirre memutuskan untuk mengundurkan diri” karena dia “tidak melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai menteri  Kehakiman.”

Prelatus itu mengatakan pembebasan dari tuduhan untuk mafia narkoba yang mengaku diri adalah tanda dari “bias Aguirre untuk orang kaya dan berkuasa meski mereka adalah penjahat.”

Uskup Bastes mengatakan pembebasan terhadap dakwaan untuk para pengedar narkoba “mendorong para mafia narkoba untuk melanjutkan kegiatan kriminal mereka dan menjamurnya  pembunuhan di luar hukum.”

“Dia adalah seorang menteri kehakiman,” kata prelatus itu.

Uskup Auksilier Manila Mgr Broderick Pabillo juga menyambut baik pengunduran diri Aguirre.

“Syukur kepada Allah bahwa dia mengundurkan diri. Dia begitu tidak menentu sebagai sekretaris  kehakiman dalam memunculkan rasa keadilannya. Keputusan itu baik untuk dia dan negara,” katanya.

Legislator oposisi setuju dengan Konferensi Waligereja Filipina.

Senator Risa Hontiveros mengatakan pengunduran diri Aguirre datang terlambat. “Kerusakan itu terjadi,” katanya, seraya menambahkan bahwa mantan menteri itu telah mengubah Departemen Kehakiman menjadi “seorang pembuat kasus hukum palsu untuk melecehkan pihak oposisi.”

Senator Paolo Benigno Aquino IV mengatakan kredibilitas Departemen Kehakiman telah jatuh karena kesalahan Aguirre.

Konferensi Waligereja Filipina menyatakan harapan bahwa Sekretaris Kehakiman yang  baru yang ditunjuk oleh Duterte akan melakukan lebih baik daripada Aguirre dan “melayani keadilan.”

Presiden mengumumkan pengacara, Menardo Guevarra, wakil sekretaris eksekutif senior presiden, akan menggantikan Aguirre.

 

Warga Desa di Vietnam Hidup Menderita Akibat Polusi Air

Jum, 06/04/2018 - 20:49

Saat ini adalah musim kemarau di Vietnam. Namun persediaan air hujan yang dikumpulkan tahun lalu oleh Mary Ho Kan Nuon semakin menipis.

“Kami hanya menggunakan air hujan untuk memasak dan minum karena air hujan adalah air terbersih dan merupakan komoditas berharga di wilayah ini,” kata ibu empat anak dari etnis minoritas Ta Oi itu.

Keluarganya dan warga desa lain harus berjalan lebih dari dua kilometer melewati hutan untuk mandi dan mencuci pakaian di sebuah kolam. Kolam ini terbentuk oleh ledakan bom yang terjadi pada 1970-an selama Perang Vietnam.

Desanya dihuni oleh 46 kepala keluarga (KK). Desa ini terletak di Distrik A Luoi, Propinsi Thua Thien Hue.

Sejak beberapa tahun terakhir, mereka tidak bisa menggunakan air dari sungai yang mengalir melewati desanya untuk kegiatan sehari-hari karena polusi.

Sungai itu sangat bau karena limbah cair dari sebuah rumah sakit. Bahkan warga sekitar membuang sampah ke sungai itu.

Pusat Riset Lingkungan Hidup dan Komunitas melaporkan baru-baru ini bahwa kualitas air di sebagian besar sungai dan danau di Vietnam menurun drastis. Ini merusak kesehatan warga setempat.

Juga dikatakan bahwa sungai yang terletak di sekitar Ibukota Hanoi telah menjadi saluran air “berwarna hitam” dan berbau menyengat.

Sampah beracun, pestisida dan pupuk kimia menjadi sumber polusi akibat pesatnya urbanisasi dan industrialisasi dalam tiga dekade terakhir lalu.

Sungai Luong Thinh di Propinsi Yen Bei tercemar oleh pertambangan. (Foto: ucanews.com

 

Keprihatinan akan Penyakit Menguat

“Kami sangat prihatin dengan kesehatan kami yang terdampak oleh air yang tercemar,” kata Mary Tran Thi Ngoc Hien dari Kota Nghia Lo di Propinsi Yen Bai.

Hien, 40, mengatakan setiap hari sekitar 30 ton sampah dari kota itu dibuang di bukit dekat kawasan pemukiman. Rumahnya berjarak hanya 500 meter dari tempat pembuangan sampah itu.

Pembakaran sampah juga menghasilkan asap hitam.

Ibu dari dua anak itu mengatakan selama musim hujan sampah mengalir menuju lahan pertanian dan kolam ikan. Kolan ikan juga mengotori sumber air.

Banyak warga masyarakat termasuk orang muda meninggal akibat kanker. Hal ini bisa dikaitkan dengan polusi air dan lainnya.

Nguyen Trung Hieu, 14, berasal dari Propinsi Thua Thien Hue. Ia menggunakan pipa air yang terbuat dari besi untuk menyalurkan air dari saluran irigasi di dekat rumahnya. Namun lama-kelamaan, pipa air itu mengandung endapan lumpur dan pasir.

Sekitar 13.000 penduduk harus membeli air atau mencari air dari saluran irigasi karena sumur di wilayah itu telah terkontaminasi.

Menurut Hieu, ia dan ibunya – seorang pengumpul barang bekas – harus mengeluarkan uang 80.000 dong (sekitar 3,5 dolar AS) dalam sebulan untuk membeli botol air untuk minum dan memasak.

Bantuan Gereja

Pastor Paul Nguyen Ngoc Vinh dari Phu Xua di Vietnam bagian tengah telah membuatkan 20 sumur untuk warga setempat.

“Tidak ada aliran air, maka mereka harus naik sepeda sejauh beberapa kilometer sambil membawa air bersih,” katanya.

Imam itu telah berkoordinasi dengan sejumlah pakar lingkungan hidup untuk menginstruksikan warga masyarakat tentang cara membuang sampah dan benda-benda beracun secara benar dan bukan membuangnya ke sungai.

Ia mengatakan Caritas Keuskupan Agung Hue membagikan alat penyaring air.

Suster Anna Nguyen Thi Thu Hong dari Kongregasi Puteri-Puteri Penampakan Santa Maria mengatakan tiga kongregasi mengelola sistem penyaringan air bagi ribuan warga desa dan warga kota.

Ia mengatakan orang miskin diberi air bersih secara gratis. Dana diperoleh dari orang lain yang membeli 20 liter air dengan harga 8.000 dong.

Di wilayah yang tidak memiliki persediaan air yang memadai, katanya, beberapa orang membangun tangki untuk mengumpulkan air hujan.

Nguyen Thi Lai, seorang jahit, harus mengeluarkan biaya sekitar tujuh juta dong (sekitar 307 dolar AS) untuk membangun tangki air.

Suster Hong mengatakan warga masyarakat perlu lebih menyadari akan pentingnya melindungi lingkungan mereka termasuk sumber air.

 

Keuskupan Agung Manila Terima Darah Santo Paus Yohanes Paulus II

Jum, 06/04/2018 - 16:36

Keuskupan Agung Manila akan menerima relikui berharga dari Santo Paus Yohanes Paulus II yakni darahnya. Relikui ini akan menjadi obyek penghormatan di ibukota Filipina itu mulai 7 April nanti.

Kardinal Stanislaw Dziwisw, mantan sekretaris Paus Yohanes Paulus II, memberi sebotol kecil darah orang kudus itu kepada keuskupan agung sebagai hadiah atas peringatan ke-60 tahun rekonstruksi Katedral Manila setelah Perang Dunia II.

“Hadiah berharga ini … sungguh merupakan sumber penghiburan dan pertolongan khususnya bagi mereka yang menderita penyakit fisik,” demikian pernyataan Katedral Manila.

Relikui selalu mendapat penghormatan dan perhatian khusus dalam Gereja Katolik karena keyakinan mereka bahwa jasad orang kudus telah menjadi sarana kesucian mereka.

“Biarlah umat yang punya intensi dan ujud khusus datang memberi penghormatan dan berdoa,” kata pernyataan itu.

Pastor Reggie Malecdem, pastor kepala Katedral Manila, mengatakan “ini merupakan sebuah kehormatan” bagi Gereja untuk bisa menerima relikui itu.

“Kami tidak menyangka bahwa Kardinal Dziwisz akan mengirim darah yang masih berupa cairan itu kepada kami,” katanya saat media briefing di Manila, Kamis (5/4).

Seorang biarawati asal Filipina yang berkarya di Polandia membawa relikui itu ke Manila pada 11 Desember 2017. Relikui ini merupakan relikui berupa cairan darah seorang orang kudus yang pertama di Filipina.

Sebelum meninggal, sejumlah dokter mengambil darah Paus Yohanes Paulus II untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan transfusi darah.

Darah itu masih berupa cairan karena bahan anti-kental yang ada dalam botol saat pengambilan darah.

Hanya ada tujuh botol kecil berisi darah milik Santo Paus Yohanes Paulus II yang disimpan di beberapa gereja di seluruh dunia.

Relikui itu diletakkan di dalam sebuah kotak yang sama persis dengan kotak yang dihadirkan saat beatifikasi dan kanonisasi Paus Yohanes Paulus II.

“Mari kita semua datang ke sini dan menyambut kehadiran Paus Yohanes Paulus II yang terkasih dan menerima berkat dan mujizat melalui perantaraan kuasanya,” kata Pastor Malecdem.

Paus Yohanes Paulus II berkarya sebagai paus sejak 1978 hingga 2005. Ia pernah merayakan Misa di Katedral Manila saat melakukan kunjungan lima hari ke Filipina pada Februari 1981.

Dua bulan kemudian, ia menyatakan katedral itu sebagai basilika kecil.

Pada Januari 1995, ia kembali mengunjungi Manila untuk parayaan Hari Orang Muda Sedunia yang dihadiri sekitar empat juta orang.

Paus Yohanes Paulus II lahir pada 18 Mei 1920 di Wadowice, Polandia. Ia ditahbiskan imam pada 1946 dan berkarya sebagai uskup Ombi pada 1958. Pada 1964, ia berkarya sebagai uskup agung Krakow.

Ia diangkat sebagai kardinal oleh Paus Paulus VI pada 1967. Pada 1978, ia menjadi paus pertama yang bukan berasal dari Italia setelah lebih dari 400 tahun.

Ia meninggal pada usia 84 di Vatikan pada 2 April 2005. Ia dibeatifikasi pada 1 Mei 2011 oleh Paus Benediktus XVI, penggantinya.

Ia dikanonisasi pada 27 April 2014 bersama dengan Paus Yohanes XXIII.

 

Penulisan Kembali Alkitab  Muncul Ketakutan Sensor di Tiongkok

Jum, 06/04/2018 - 13:17

Di kalangan Katolik khawatir penyensoran lebih lanjut terhadap buku-buku rohani, termasuk buku-buku pengantar kitab suci yang disponsori negara, dan materi baik buku maupun di internet setelah pemerintah Cina melarang penjualan Alkitab secara online.

Mereka prihatin bahwa Beijing akan terus melakukan sensor internetnya yang sangat ketat terus masuk  ​​ke dalam dunia sastra religius.

Akademisi Hong Kong Ying Fuk-tsang yakin bahwa “era baru” Presiden Xi Jinping akan menargetkan sirkulasi online dari Alkitab, buku-buku agama dan publikasi keagamaan lainnya.

“Dengan penerapan peraturan yang direvisi berkaitan dengan  urusan keagamaan, dunia agama di internet pasti akan menjadi target gelombang perbaikan berikutnya,” kata Ying, direktur Sekolah Tinggi Teologi  Chung Chi  di Chinese University of Hong Kong.

Pemerintah Cina telah lama mengawasi konten agama di situs web berbasis di Cina dan situs media sosial populer, Wiebo dan WeChat, secara teratur menutup akun pribadi  dan kelompok yang memposting berita atau materi keagamaan.

Menurut sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina untuk Urusan Agama, salah satu tugas terbesar di tahun-tahun mendatang adalah  meningkatkan “Kekristenan dan teologi gaya Cina” dengan menafsirkan ulang dan menerjemahkan kembali Alkitab.

Dokumen yang berjudul “Principle for Promoting Chinese Christianity in China for the Next Five Years (2018-2022),” secara resmi diluncurkan di Nanjing, Cina Timur, pada 28 Maret. Beberapa pengguna media sosial mengatakan Alkitab mulai turun dari situs web pada 30 Maret.

Tanggal tersebut bertepatan dengan lonjakan besar-besaran dalam pencarian kata kunci “Alkitab” pada platform media sosial Cina, Weibo sehari sebelumnya, diikuti oleh titik terendah tajam ke nol pada 1 April, ketika kata itu telah disensor.

Dokumen itu juga menyatakan bahwa salah satu tugas utama untuk lima tahun ke depan adalah membangun Kristianitas dan teologi Cina untuk “secara sadar mengembangkan bakat belajar Alkitab demi meletakkan dasar yang kuat untuk menafsirkan kembali dan menerjemahkan kembali Alkitab atau menulis buku referensi.”

Sebagian umat Katolik khawatir bahwa buku-buku dan materi tentang Gereja juga dapat dijadikan sasaran karena kesalahan-kesalahan Revolusi Kebudayaan diulang.

Pihak berwenang memerintahkan bisnis e-commerce dan usaha mikro  menghapus Alkitab dari daftar produk mereka dan melarang penjualannya mulai 30 Maret.

Taobao, Jingdong, Weidian, Dangdang, dan Amazon Cina tidak lagi menjual Alkitab. Buku-buku tentang Kekristenan juga telah diblokir dan izin usaha dari beberapa toko dibatalkan.

Toko belanja online Kristiani, Baojiayin, juga telah berhenti menjual Alkitab tetapi mengatakan secara legal dapat menjual buku referensi yang dapat membantu pelanggan membaca Alkitab.

John, seorang pengguna internet Katolik, mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah diizinkan untuk dijual di toko-toko atau online di Cina daratan dan orang hanya dapat membeli versi resmi yang disetujui  Gereja terbuka yang diakui pemerintah. Namun, pihak berwenang belum menegakkan hukum secara ketat di masa lalu.

“Langkah selanjutnya kemungkinan  pembersihan dalam skala besar bahan-bahan Gereja di internet,” katanya.

John mengatakan kepada ucanews.com bahwa setelah rapat paripurna Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina berakhir baru-baru ini, babak penindasan baru dimulai untuk  Gereja-gereja Kristen.

“Seseorang merasa bahwa pihak berwenang terus meningkatkan penindasan terhadap agama, terutama terhadap Gereja Katolik dan Gereja Protestan,” katanya.

Ia percaya  “sinisisasi agama” ini didukung oleh Xi dan khawatir bahwa Revolusi Kebudayaan akan kembali. “Bukankah itu mengulang kesalahan sejarah yang sama?” tanyanya.

Ying Akademik memposting artikel di Facebook-nya mengingat bahwa setelah Revolusi Kebudayaan ada kekurangan Alkitab yang serius di Tiongkok.

Ketika Deng Xiaoping mengunjungi AS  tahun 1979, maka presiden, Jimmy Carter, memberi tahu Deng bahwa dia berharap Cina akan menerbitkan Alkitab, dan Deng memberinya respon positif.

Tahun 1980, mendiang Uskup Ding Guangxun mengatakan pada Konferensi Kristen Cina bahwa Cina akan memulai publikasi Alkitab.

Dewan Kristen Cina yang diakui pemerintah dilaporkan mencetak tiga juta salinan antara tahun 1980 dan 1986, tetapi masih belum cukup  memenuhi permintaan.

Tahun 1988, Amity Foundation dan United Bible Societies bersama-sama mendirikan  percetakan di Nanjing. Itu menjadi satu-satunya tempat di mana Alkitab bisa dicetak secara legal di Tiongkok, sementara Dewan Kristen Cina adalah satu-satunya agensi yang dapat mempublikasikan dan mendistribusikan Alkitab.  Pada November 2016, yayasan mencetak 150 juta eksemplar.

Tahun 2004, ketika Undang-undang Lisensi Administratif diberlakukan, Tiongkok mempertahankan “persetujuan menerbitkan, mencetak, mengekspor, dan mendistribusikan Alkitab.”

Toko-toko buku di Cina diizinkan  menjual buku-buku klasik agama tentang agama Buddha, Taoisme, dan Islam tetapi Alkitab Kristen saja tidak diperbolehkan, kata Ying.

Ketika menjadi pembicara di  konferensi nasional tentang karya keagamaan  tahun 2016, Xi mencatat bahwa para pejabat harus “dengan penuh semangat mempromosikan ajaran-ajaran agama di partai, pedoman dan kebijakan di internet, dan menyebarkan suara-suara positif.”

 

Peringatan Misi Pertama Maryknoll Dirayakan dengan Misa  

Jum, 06/04/2018 - 12:37

Seratus tahun setelah menerima persetujuan Vatikan untuk memulai Misi di Cina, para Imam dan Bruder Maryknoll mengenang kembali “semangat dan keteguhan”  para pendiri kongregasi pada Misa peringatan seratus tahun.

Pastor Raymond J. Finch MM, pemimpin umum Maryknoll, adalah selebran utama pada Misa  2 April di Kapel Ratu Apostles di Maryknoll Society Center.

Bendera dari 47 negara di mana para misionaris Maryknoll telah melayani ditempelkan  pada pilar kapel sebagai pengingat upaya konggregasi untuk menginjili dan memperkuat Gereja lokal di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Maryknoll, yang dikenal sebagai serikat Misi Asing Katolik Amerika, didirikan  tahun 1911 oleh para uskup Amerika Serikat untuk merekrut, melatih, mengirim dan mendukung para misionaris Amerika di luar negeri.

Pastor Finch menceritakan “perjalanan epik ke Asia” yang dilakukan oleh Uskup (yang waktu itu masih seorang imam) James A. Walsh. Pada saat itu, Kongregasi Vatikan menugaskan  menyebarkan injil di wilayah misi. Uskup Walsh harus bernegosiasi dengan kelompok misi lain untuk menyerahkan tanggung jawab kepada Maryknoll sebelum meminta persetujuan Vatikan. Proses ini memakan waktu tujuh tahun dan baru selesai pada April 1918.

Pastor Finch mengatakan, “sulit untuk sepenuhnya memahami kesabaran, kepercayaan diri, dan ketangguhan yang dimiliki oleh Maryknoller pertama. Godaannya adalah  melewati rintangan dan tantangan dan bahkan  membuat jalan pintas untuk kesulitan luar biasa yang mereka hadapi.”

Dia mengatakan mereka bermimpi untuk memungkinkan Gereja AS untuk berpartisipasi dalam misi universal Gereja Katolik “membawa kabar baik ke tempat terjauh di dunia kita.” Mereka mengejar impian itu dalam menghadapi banyak tantangan dan kesulitan termasuk perselisihan internal dan masalah politik, ekonomi, sosial dan eklesial, katanya.

Maryknoll didirikan ketika Gereja di Amerika Serikat berkembang  melayani gelombang baru imigran Katolik yang miskin, kata Pastor Finch.

Para Maryknoller pertama dipercaya, karena itu Uskup Walsh sering mengingatkan rekan-rekan uskupnya, bahwa satu-satunya cara Gereja Katolik memenuhi kebutuhannya  akan para imam adalah dengan bermurah hati mengirim mereka ke tempat-tempat di mana mereka lebih dibutuhkan, katanya.

Dunia, Gereja dan misi telah berubah selama 100 tahun terakhir, kata Pastor Finch.

“Misi tidak hanya dari dunia ‘Katolik’ ke dunia ‘non-katolik’,” dari Barat ke Timur, dan dari Utara ke Selatan, katanya.

“Hari ini, misi dari mana-mana ke mana-mana,” dan Kongregasi  Evangelisasi  tidak lagi memberikan wilayah untuk misi, katanya. Misi adalah panggilan dasar setiap orang Kristen, “namun sebanyak misi telah berubah, hal-hal yang penting tetap sama.”

Benar bahwa misi adalah tentang membagikan iman dan kabar baik dan tentang melihat melampaui diri kita sendiri dan pentingnya peduli pada kebutuhan orang lain di sekitar kita dan orang di sisi lain dunia, kata imam itu.

“Para misionaris Maryknoll kontemporer bekerja di 20 negara. Doa umat pada Misa untuk merayakan seratus tahun misi pertama di daraskan dalam bahasa Cina, Swahili, Tagalog, Spanyol, Korea, dan Inggris untuk mencerminkan keragaman “ladang yang jauh”.

Persembahan dipilih dari arsip Maryknoll dan termasuk rosario, buku misa dan Alkitab yang dimiliki oleh misionaris yang melayani di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Koor Maryknoll menyanyikan lagu-lagu dari “Missa ad Gentes” (“Misa untuk Umat”) yang dikarang oleh Pastor Jan Michael Joncas untuk perayaan ke seratus tahun serikat Maryknoll tahun 2011.

 

Paus Fransiskus Kirim Pesan Terkait Peringatan Pemberontakan Jeju di Korea

Kam, 05/04/2018 - 14:38

Paus Fransiskus mengirim sebuah pesan penyembuhan dan rekonsiliasi kepada masyarakat Korea untuk memperingati 70 tahun Pemberontakan Jeju dan pembunuhan massal yang menewaskan lebih dari 10.000 warga sipil.

“(Paus Fransiskus) berharap peringatan ini akan membantu penyembuhan dan rekonsiliasi,” kata Kardinal Pietro Parolin, sekretaris Negara Vatikan, dalam sebuah surat yang dipublikasikan oleh Konferensi Waligereja Korea (KWK).

“Menyerahkan masyarakat Korea yang terkasih melalui perantaraan Bunda Maria, Ratu Perdamaian, saya mendoakan semua orang agar mereka bertekun dalam pengharapan,” demikian isi surat tersebut.

Pemberontakan yang dilakukan oleh komunis pada 3 April di Pulau Jeju di Korea bagian selatan itu terjadi menyusul perpecahan Semenanjung Korea. Pemberontakan terjadi pada 1948 dan semakin meluas dengan kekejaman yang dilakukan terutama oleh pasukan keamanan. Pemberontakan 1948-1954 itu merupakan bagian dari perpecahan ideologis Korea menyusul kemerdekaan dari penjajah Jepang.

Tahun lalu, sebuah komite yang didukung pemerintah menemukan bahwa 10.244 orang tewas selama pemberontakan itu berlangsung dan lebih dari 3.500 orang dinyatakan hilang. Data lain menyebutkan bahwa jumlah korban tewas lebih besar.

Selama beberapa dekade, pemerintah Korea Selatan tidak mengungkap apa yang telah terjadi. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh pasukan keamanan tidak diakui hingga 1990-an.

Seorang pejabat KWK mengatakan: “Apa yang dilakukan oleh Paus (Fransiskus) merupakan tindakan luar biasa, (beliau) mengirim pesan tentang sebuah isu khusus yang juga menjadi perhatian Gereja lokal.”

Komite Khusus untuk Pemberontakan Jeju 3 April dari Keuskupan Cheju bersama dengan beberapa komisi keadilan dan perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat Korea dari KWK mengumumkan “Pekan Peringatan Khusus Pemberontakan Jeju 3 April” yang dimulai sejak 1 April hingga 7 April.

Sebagai bagian dari pekan tersebut, KWK mengadakan Misa peringatan di Katedral Myeongdong di Seoul. Misa dipimpin oleh Ketua KWK Uskup Agung Kwangju Mgr Hyginus Kim Hee-joong.

 

Uskup Sambut Baik Hukuman Mati untuk Pembunuh Buruh Migran Filipina

Kam, 05/04/2018 - 12:04

Ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Filipina menyambut baik putusan sebuah pengadilan di Kuwait untuk menghukum mati majikan dari seorang buruh migran Filipina yang menjadi korban pembunuhan.

Uskup Ruperto Santos menyebut putusan itu sebagai “berita yang sangat menghibur dan memberi semangat.”

“Kita di sini melihat keseriusan dan ketulusan hati Kuwait untuk memberikan keadilan kepada (Joanna Demafelis) dan untuk melindungi kesejahteraan para buruh migran kami di sana,” kata prelatus itu.

Sebuah pengadilan di Kuwait menjatuhkan hukuman gantung – tanpa kehadiran terdakwa – kepada seorang pria asal Libanon dan isterinya yang berasal dari Suriah karena membunuh Demafelis.

Demafelis menghilang pada September 2016. Jenazahnya ditemukan pada 6 Februari tahun ini di dalam sebuah mesin pendingin di sebuah apartemen kosong di Kuwait.

Kedua majikan asisten rumah tangga itu – Nader Essam Assaf dan Mona Hassoun – meninggalkan Kuwait setelah jenazah Demafelis ditemukan. Pencarian terhadap keduanya pun akhirnya dilakukan oleh Interpol.

Pemerintah Filipina menyambut baik hukuman mati tersebut. Namun pemerintah Filipina menegaskan bahwa hukuman itu berdampak kecil terhadap sebuah larangan tentang pengiriman buruh migran Filipina ke negara itu.

Penemuan jenazah Demafelis membuat gerah Presiden Rodrigo Duterte yang memerintahkan larangan itu.

Larangan itu tetap berlaku, kata Wakil Sekretaris Eksekutif Senior Presiden Menardo Guevarra.

Ia mengatakan hukuman tersebut bukan syarat untuk membatalkan larangan itu.

Pencabutan larangan itu tergantung pada sebuah kesepakatan yang tengah dinegosiasikan oleh Filipina dan Kuwait untuk menjamin perlindungan buruh migran Filipina.

Uskup Santos mengatakan para uskup akan mendukung pemerintah jika pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan itu.

Ia mengatakan dengan “kolaborasi” kedua negara itu “untuk mempromosikan hak dan martabat” dan dengan menandatangani sebuah kesepakatan “kita akan mendukung pencabutan sebagian dari larangan tentang pengiriman buruh migran Filipina.”

Namun Menteri Tenaga Kerja Silvestre Bello III mengatakan rancangan akhir usulan kesepakatan dan rekomendasi untuk perlindungan buruh migran Filipina telah diserahkan kepada Presiden Duterte untuk dimintai persetujuan.

Ia menambahkan bahwa beberapa pasal yang ada dalam kesepakatan itu antara lain menghentikan penyimpanan paspor buruh migran Filipina oleh majikan asal Kuwait, memperhatikan kontrak kerja, menjamin pembayaran upah minimal 400 dolar AS melalui bank dan tidak ada penyitaan telepon seluler dan alat komunikasi lainnya.

Sebelum ada larangan itu, Kuwait merupakan negara tujuan utama bagi buruh migran Filipina. Sekitar 250.000 warga Filipina bekerja di sana.

Menurut Bank Sentral Filipina, sejak Januari hingga November tahun lalu pengiriman uang dari buruh migran Filipina yang bekerja di Kuwait mencapai 735 juta dolar AS.

 

Meski Ada Spekulasi, Tidak Ada Kesepakatan Vatikan-Cina Dalam Waktu Dekat

Kam, 05/04/2018 - 11:25

Spekulasi bahwa perjanjian Cina-Vatikan tentang pengangkatan uskup dan masalah pelik lainnya akan tercapai pada  Maret  tidak terbukti.

Juru bicara Vatikan pada malam Kamis Putih mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang akan segera terjadi.

Kekhawatiran Gereja Katolik ‘bawah tanah’ di Cina akan berada di bawah kendali negara telah sedikit berkurang, tetapi perundingan antara Vatikan dan Beijing belum ditangguhkan atau dibatalkan, hanya ditunda sampai setidaknya Juni.

Gereja bawah tanah telah menolak bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang didukung pemerintah terkait dengan apa yang dikenal sebagai Gereja ‘terbuka’.

Surat kabar harian Italia Corriere Della Sera melaporkan pada 19 Februari bahwa Paus Fransiskus telah menyatakan kesediaannya  menandatangani perjanjian itu.

Pada 28 Maret, Guo Jincai, sekjen  Konferensi  Waligereja  Cina, dilaporkan telah mengatakan sebuah kesepakatan akan segera tercapai.

Namun, dia menambahkan bahwa waktu yang tepat tergantung pada detail dan masalah teknis.

Guo mengatakan bahwa begitu juga berurusan dengan penunjukan uskup, dia berharap bahwa kesepakatan antara Vatikan dan pemerintah Cina akan  mengurangi kesalahpahaman di masa depan.

Wang Meixiu, seorang akademisi yang berbasis di Beijing yang meneliti Katolisisme di Cina, mengatakan perlu ada penyelesaian masalah-masalah luar biasa yang melibatkan tujuh “uskup yang tidak diakui.”

Ada spekulasi bahwa Paus dapat menggunakan wewenangnya  memberikan “pengampunan” dalam beberapa kasus kepada para uskup yang sebelumnya ditahbiskan tanpa persetujuan Vatikan.

Wang juga menekankan bahwa penting apakah Takhta Suci hanya sekedar mengakui para uskup yang tidak sah itu  atau mengakui dan memberi mereka kekuasaan  memimpin sebuah keuskupan.

Pada 28 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang menyatakan bahwa Cina memiliki niat tulus ingin meningkatkan hubungan dengan Vatikan.

Seorang pejabat senior Vatikan mengatakan kepada Reuters pada hari berikutnya bahwa Takhta Suci tidak tahu kapan delegasi Tiongkok akan tiba di Roma.

Gereja Katolik terus mengakui Taiwan, yang memiliki misi diplomatik dengan Takhta Suci.

Juru bicara Taiwan Andrew Lee pada akhir Maret mengatakan misi diplomatik akan dipertahankan.

Tidak ada hubungan diplomatik resmi antara Cina daratan dan Takhta Suci sejak 1951.

Masih belum terlihat apakah pembicaraan yang sedang berlangsung antara Vatikan dan Beijing,  Gereja Katolik memberikan pengakuan diplomatik kepada Cina daratan.

Tidak ada tanda baik

Beberapa umat Katolik dari  Gereja terbuka dan Gereja bawah tanah percaya kegagalan  mencapai kesepakatan sejauh ini mungkin terkait dengan Uskup Guo Xijin dari Gereja bawah tanah yang ditahan beberapa saat oleh otoritas Cina.

Dia menolak bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina.

Semua uskup yang diakui oleh pemerintah Cina harus menjadi anggota asosiasi.

Kesepakatan yang dinegosiasikan dapat mengarah pada Vatikan yang mengakui tujuh uskup yang tidak sah yang ditahbiskan di bawah naungan pemerintah Cina. Ada isu yang beredar bahwa kesepakatan itu akan memberi Vatikan pernyataan akhir tentang pengangkatan uskup.

Pastor Joseph dari Gereja bawah tanah di Cina utara percaya kesepakatan yang dinegosiasikan bisa mengorbankan umat Gereja bawah tanah.

Dia yakin perjanjian itu akan ditandatangani, akan menjadi  lebih baik. “Melalui tawar-menawar, perjanjian akan lebih matang dan bermanfaat bagi Gereja,” katanya.

Tetapi Pastor Joseph mengatakan kepada ucanews.com dia tidak yakin bahwa Cina akan menandatangani perjanjian bahkan jika Vatikan terus berkompromi.

 

Sembilan Umat Hindu Berdoa di Katedral Goa pada Jumat Agung

Kam, 05/04/2018 - 09:00

Sembilan umat Hindu berkumpul di  Katedral Se yang dibangun abad ke-17 di Goa Tua dan membacakan doa dari kitab suci Hindu kuno untuk memberikan penghormatan kepada Yesus Kristus pada Jumat Agung, ketika umat Katolik memperingati wafatnya di kayu salib.

Lima wanita dan empat pria menyanyikan syair dari naskah kuno Narayana Upanishad dari tulisan Hindu yang mengakui superioritas Tuhan Yesus. Teks itu menekankan kesatuan semua dewa dan ajaran sebagai cara mencapai keselamatan.

Kesembilannya  adalah anggota kelompok Swadhyay Parivar (kelompok belajar mandiri) yang didirikan tahun 1954 oleh Pandurang Sashtri Athavale (1920-2003), seorang revolusioner sosial dan filsuf. Kelompok ini menjadi pelopor gerakan perdamaian.

Di dalam katedral itu, mereka dengan tenang memberi hormat kepada Kristus yang menderita, jauh dari perhatian umat Katolik yang duduk di bangku-bangku gereja.

Setelah pembawaan doa lima menit di bagian belakang katedral, seorang anggota kelompok membacakan pesan singkat dari mimbar melalui sistem suara beberapa menit sebelum dimulainya ritual ibadat.

Selain memperkenalkan Jumat Agung sebagai hari yang penuh syukur, pesan itu mengakui pengorbanan tertinggi Kristus bagi umat manusia. Pesan itu juga menyoroti pengorbanan yang Kristus alami untuk menghilangkan penderitaan umat manusia, menggambar paralel dengan keyakinan dan karya-karya Athavale, yang berfokus pada kesejahteraan umat manusia.

“Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang tertinggi berusaha membebaskan umat manusia dari duka cita,” demikian bunyi pesan itu.

Seorang anggota terkemuka di Goa, yang meminta namanya tidak disebutkan karena kebijakan kelompok itu tidak untuk mencari publisitas, mengatakan bahwa ajaran Athawale didasarkan pada kitab suci Hindu, Bhagavad Gita (nyanyian Tuhan).

“Pembacaan slokas adalah cara kami memberikan namskar (salam) kepada Kristus,” katanya, menjelaskan bahwa mereka  tidak terkait dengan partai politik.

Edward Crasta, seorang umat paroki Goa Tua, mengatakan umat paroki harus menyambut gerakan ini dari saudara-saudari kita yang beragama Hindu, terutama ketika kelompok-kelompok pro-Hindu semakin menjadi fundamentalis “atas nama persaudaraan.”

Crasta mengatakan kelompok-kelompok seperti itu harus bersuara keras di saat-saat kekerasan anti-Kristen yang terus dirancang  oleh kelompok-kelompok Hindu garis keras.

Namun, juru bicara kelompok ini mengatakan perannya hanyalah pengabdian.

“Pekerjaan kami adalah menuju kesetiaan kepada Yang Mahakuasa. Ada orang lain yang melakukan pekerjaan menjadi vokal hanya untuk masalah-masalah umum,” katanya.

“Kami percaya bahwa pencipta alam semesta adalah satu dan sama, dan kami adalah saudara dan saudari. Kami berharap  mencapai persaudaraan ilahi tanpa konversi.”

Kepala paroki  Pastor Alfred Vaz juga menyambut baik gerakan itu. Pada Jumat Agung, “Sungguh bermakna di saat saudara-saudari kita yang berbeda agama datang bersama untuk berdoa. Saudara-saudari kita yang beragama Hindu yang bersama kita dalam doa hanya menegaskan bahwa Kristus adalah milik semua orang,” katanya.

 

Sejumlah Gereja Diserang di India

Rab, 04/04/2018 - 20:57

Dua patung Maria dirusak di Negara Bagian Odisha, India. Selain itu, sakristi dan toko milik Paroki St. Thomas di Salangabahal yang dilayani Keuskupan Rourkela dibakar.

Pemerintah Distrik Sundergarh telah mengerahkan aparat polisi bersenjata ke wilayah tersebut karena sensitivitas agama dari kedua insiden yang terjadi pada Minggu (1/4) itu, kata Inspektur Polisi Bijay Kumar Singh.

Negara bagian di India bagian timur itu mengalami kekerasan anti-Kristen sejak satu dekade lalu. Lebih dari 100 orang tewas.

Kini umat Kristiani khawatir jika serangan akan terjadi saat Natal nanti, meskipun perayaan Paskah lalu berjalan dengan damai.

Umat Kristiani tidak mengaitkan kedua serangan tersebut dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal. “Kami tidak punya petunjuk siapa dibalik serangan-serangan itu,” kata Uskup Rourkela Mgr Kishore Kumar Kujur kepada ucanews.com, Selasa (3/4).

Polisi belum mengidentifikasi para pelaku kedua serangan itu, kata Singh. Namun penyelidikan tengah berlangsung, dan polisi berharap akan segera menangkap para pelakunya.

Kedua serangan itu terjadi dalam radius tujuh kilometer.

Sebuah patung Maria dari Paroki St. Thomas dipindah dan dibuang ke sungai yang terletak tidak jauh dari gereja paroki, kata Pastor Petrus Joseph Barwa. Sementara itu, sebuah patung kanak-kanak Yesus dihancurkan.

Paroki yang memiliki 6.000 umat Katolik itu “tidak pernah memiliki sejarah tentang perpecahan antar-warga” selama 46 tahun ini. “Kami hidup damai dan merayakan perayaan semua agama,” katanya kepada ucanews.com.

Pastor Bipin Kishore Majhi dari Paroki Bihabandh mengatakan umat Katolik yang tidur setelah merayakan Minggu Paskah terbangun karena ada keributan dan melihat sebuah toko paroki gereja itu terbakar.

Api segera menyebar ke sakristi dan menghancurkan jubah dan benda-benda lainnya, kata imam dari paroki yang berusia 18 bulan itu.

Sebuah patung Maria yang terletak dekat gereja itu kemudian ditemukan dalam keadaan hancur.

Wilayah itu mengalami serangan serupa pada 4 Maret ketika sekelompk orang tak dikenal merusak Gua Maria Dikandung Tanpa Noda milik Paroki Aligonda di Distrik Gajapati yang dilayani oleh Keuskupan Berhampur. Polisi belum menangkap satu orang pun.

Pejabat Gereja menuduh negara bagian yang dipimpin oleh sebuah koalisi sejumlah partai pro-Hindu bersikap apatis dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Mereka juga menyinggung soal proses penegakan keadilan yang lamban bagi para korban kerusuhan meskipun sudah melewati satu dekade.

Kerusuhan yang terjadi pada 2008 menewaskan 101 umat Kristiani. Lebih dari 600 desa diserang dan 6.500 rumah diluluhlantakkan dan dibakar. Akibatnya, 54.000 orang mengungsi. Beberapa wanita termasuk seorang biarawati diperkosa.

Kekerasan itu juga menghancurkan 395 tempat ibadah Kristiani.

Kerusuhan anti-Kristen terburuk dalam sejarah India mulai terjadi di Distrik Kandhamal setelah pemimpin Hindu, Swami Laxmananada, ditembak mati pada 23 Agustus 2008 bersama tiga orang lainnya.

 

Halaman