UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 38 mnt 13 dtk yang lalu

Paroki di Keuskupan Atambua Canangkan Program Tanam kopi 

Jum, 05/01/2018 - 15:39

Paroki Hati Kudus Laktutus di Keuskupan Atambua memberdayakan ekonomi umat dengan program budidaya tanaman komoditas kopi.

Pada Kamis, 4 Desember, paroki memulai program itu dengan menanam kopi di lahan contoh milik paroki seluas 6 hektar.

Kegiatan itu dihadiri Uskup Atambua, Mgr Dominikus Saku dan Bupati Belu, Willybrodus Lay.

Pastor Paroki Laktutus, Yohanes Kristoforus Tara OFM mengatakan, terdapat 30.000-an bibit yang sudah disiapkan sejak tahun lalu dan akan dibagikan kepada umat untuk ditanam di kebun masing-masing selama bulan ini.

“Mimpi besar kita, ke depan Laktutus bisa menjadi salah satu sentra penghasil kopi di Kabupaten Belu,” ujarnya.

Ia mengatakan, paroki menyadari bahwa “umat tak hanya perlu diberi santapan rohani, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi.”

Menurut dia, program ini merupakan terjemahan lanjutan dari Arah Dasar Keuskupan Atambua dengan fokus peningkatan ekonomi umat, di mana umat diajak, dianimasi untuk mulai membangun kesadaran baru dalam meningkatkan ekonomi melalui budidaya tanaman jangka panjang.

“Kami menilai, kopi adalah salah satu yang pas untuk daerah ini,” katanya saat berbicara dengan ucanews.com.

Ia menjelaskan, program ini juga diharapkan mampu menjadi jalan untuk menghentikan arus umat yang memilih meninggalkan kampung mereka dan bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, di mana banyak dari antara mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking.

Menurut Pastor Kristo, dari 3.000 umat Paroki Laktutus, sekitar 300 di antaranya saat ini bekerja di luar negeri dan sebagian lagi merantau menjadi buruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

“Selama ini umat kita hanya bergantung pada tanaman jangka pendek seperti jahe dan kacang-kacangan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Karena itu, merantau menjadi jalan yang mereka pilih,” katanya.

Yoakim Taek, 32, salah satu umat mengatakan, ia antusias menyambut program ini dan sudah menyiapkan secara khusus lahan dua hektar untuk perkebunan kopi.

“Selama ini memang ada umat yang tanam kopi, tapi skalanya kecil. Program paroki, yang disertai pendampingan terhadap kami menjadi hal baru bagi kami,” kata ayah empat anak ini.

Ia mengakui, selama ini memang warga belum banyak melihat potensi yang bisa dikembangkan dari sektor pertanian.

“Tanaman komoditas yang umumnya dikembangkan di sini adalah kemiri. Tapi, hasilnya tidak seberapa,” katanya.

Dengan program ini, Pastor Kristo berharap, lima sampai sepuluh tahun ke depan, taraf hidup umat bisa berubah signifikan.

Ia menyadari, mimpi itu akan terlaksana, jika Gereja memberi pendampingan berkelanjutan.

“Yang jelas, kami berkomitmen memfokuskan perhatian pada sektor ekonomi ini,” katanya.

Ia menambahkan, Gereja juga tidak bisa menyelesaikan sendiri mimpi besar ini. Karena itu, baik Keuskupan maupun Paroki, menjadikan pemerintah setempat sebagai mitra kerja.

Ia mengatakan, sejauh ini ada titik terang. “Bupati Belu amat antusias mendukung dan mengintervensi program-progam Gereja yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan lingkungan hidup,” katanya.

Misalnya, kata dia, tahun ini ada tiga paroki yang mendapat dana hibah dari Pemda untuk pembangunan Gereja.

“Tetapi sebagai kompensasinya, Gereja mesti melakukan sejumlah kegiatan pelestarian lingkungan hidup seperti reboisasi lahan kritis atau peningkatan ekonomi, termasuk salah satunya adalah program budidaya kopi,” katanya.

 

Misionaris Yesuit Ini Mampu Wujudkan Mimpinya di India

Jum, 05/01/2018 - 15:31

Tinggi dan kurus. Berkacamata bundar. Selalu mengenakan tas selempang. Inilah sosok Pastor Bob Slattery SJ yang tidak asing lagi bagi masyarakat adat di Propinsi Hazaribag di India bagian timur.

Imam Yesuit asal Australia berusia 83 tahun itu berada di India sudah hampir 60 tahun. Namun ia terus melayani warga Dalit yang tertindas dan warga suku lainnya yang merupakan kelompok minoritas di propinsi tersebut.

Ia menginjakkan kaki pertama kali di wilayah itu – sekarang Negara Bagian Jharkhand – pada tahun 1958. Wilayah ini merupakan basis Provinsialat SJ Propinsi Hazaribag.

“Saya memilih India karena – sebagai seorang Yesuit – melayani orang miskin itu baik,” katanya.

Ia kini menjabat sebagai direktur Provinsialat SJ Propinsi Hazaribag.

Pastor Slattery biasanya mengawali hari dengan doa dan karya hingga larut malam. Ia punya banyak agenda. Ia juga tengah mencari sumber daya demi kesejahteraan warga suku dan warga Dalit.

Pada dasarnya pekerjaannya adalah “mengemis, sebuah tugas yang menantang,” katanya.

Ia memulai karya misinya di Hazaribag dengan menjadi guru di Sekolah St. Xaverius yang menampung banyak anak warga Dalit dan kelompok minoritas etnis lainnya. Prioritasnya adalah pendidikan.

“Yang saya rasakan pertama kali adalah tantangan dan sekaligus diterima oleh para siswa dan imam Yesuit di sini. Saya senang karena saya menikmati pekerjaan saya sebagai guru,” katanya.

Negara Bagian Jharkhand memiliki 32 kelompok etnis, baik besar maupun kecil. Etnis Santal merupakan suku terbesar. Menurut sensus 2001, semua komunitas etnis ini memiliki tujuh juta anggota. Sementara total penduduk negara bagian itu sendiri adalah 26 juta orang.

Pastor Slattery berbicara dalam berbagai bahasa warga suku seperti Santal dan Oraon. Baginya, ini membantu menjalin relasi yang baik dengan warga suku. Ia sering mengunjungi sejumlah desa karena ini memberi kesempatan baginya untuk bertemu para tokoh masyarakat.

Ia pun memilih transportasi umum di wilayah miskin itu. Dengan demikian, ia punya banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga setempat dan mengetahui masalah mereka, katanya.

Imam-imam Yesuit Australia memfokuskan pendidikan sejak kedatangan mereka ke India tahun 1951. Karya misi mereka antara lain membangun sekitar 13 sekolah menengah atas (SMA), tujuh sekolah menengah pertama (SMP), 12 sekolah dasar (SD) dan beberapa sekolah kecil di desa.

Karya misi yang tersebar di tujuh distrik di Negara Bagian Jharkhand itu membantu pendidikan sekitar 25.000 siswa SD hingga perguruan tinggi.

Selain itu, imam-imam Yesuit juga mengelola sebuah universitas dan kolese untuk mendidik para guru SD. Rencananya, mereka akan membangun sebuah kolese lagi untuk mendidik para guru.

Tanggung jawabnya adalah mencari dana untuk proyek ini, kata Pastor Slattery.

Ia menjadi guru cukup lama dan kemudian menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah di Propinsi Hazaribag. Ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan staf dan “saya belajar banyak dari mereka.”

Berkat Pastor Slattery, kehidupan warga desa selalu menjadi lebih hidup. “Saya suka karena warga desa sangat baik. Kami biasanya meluangkan waktu bersama di desa dan duduk bersama saat malam hari dan bergegas ke hutan sekitar keesokan harinya karena tidak ada toilet saat itu,” katanya.

Tahun 1978, ia diangkat sebagai direktur pendidikan di propinsi itu. Sejak 1993 hingga 1999, ia berkarya sebagai sekretaris pendidikan Yesuit untuk Asia Selatan dan terlibat dalam peluncuran beberapa sekolah di India, Pakistan dan Nepal.

Ia hanya makan makanan ringan seperti nasi, roti India, kacang-kacangan dan telur. “Saya diberkati dengan makanan sehat, inilah yang saya dapat dari orangtua saya. Jika Anda menikmati makanan sehat, secara alami Anda akan berumur panjang,” katanya.

Komitmen Pastor Slattery untuk melayani warga suku dan warga Dalit di Propinsi Hazaribag begitu kuat. Ia pun meninggalkan kewarganegaraan Australia dan menjadi warga negara India pada tahun 1993.

‘Saya kira jika saya memperoleh kewarganegaraan India, saya punya kesempatan baik untuk tinggal di India,” katanya, seraya menceritakan bahwa seorang imam Yesuit asal Australia “diusir karena ia menentang keras kasus korupsi di negara itu.”

Pastor Slattery juga menjaga hubungan baik dengan banyak siswa, bahkan sebagian siswa yang pernah diajarnya pada tahun 1958. Baginya, bertemu mereka dan mengetahui bahwa mereka baik itu sangat membahagiakan.

Ia pun menikmati waktu bersama dengan para siswa, guru dan sesama imam Yesuit.

“Saya akan terus menjalankan karya misi yang telah diberikan kepada saya karena untuk itulah saya berada di sini,” katanya.

Misa Novena Maria di Manila Mencatat Rekor Tertinggi

Jum, 05/01/2018 - 14:34

Umat yang menghadiri Misa hari Rabu pertama di Tempat Ziarah Nasional Maria Bunda Penolong Abadi di Manila mencapai rekor tertinggi tahun ini.

Rektor basilika tersebut mengatakan bahwa sekitar 300.000 pendevosi menghadiri Misa, melebihi tahun sebelumnya yang berjumlah 230.000.

Devosi pada hari Rabu oleh umat Filipina kepada Maria Bunda Penolong Abadi dimulai pada tahun 1946 sebagai tanggapan atas permintaan tentara Amerika yang terluka selama Perang Dunia II.

Meskipun “novena” dilakukan di semua gereja Redemptoris di seluruh Filipina, sekitar 100.000 pendevosi menghadiri misa di gereja di distrik Baclaran, Manila, setiap minggu.

Kata “novena”, berasal dari kata Latin novem yang berarti sembilan, adalah tradisi doa, yang terdiri dari doa pribadi atau bersama yang dilakukan selama sembilan hari atau minggu berturut-turut.

“Setiap tahun jumlah pendevosi menghadiri Misa semakin tinggi,” kata Pastor Carlos Ronquillo, rektor tempat ziarah tersebut.

“Ini memberitahu kita bahwa lebih banyak orang mencari perantaraan Bunda Maria,” tambah imam itu.

Para pendevosi yang membanjiri kompleks gereja minggu ini berasal dari semua lapisan masyarakat, kata Pastor Ronquillo, menambahkan bahwa “mayoritas adalah orang miskin yang memanjatkan permohonan dan doa mereka.”

Selama tiga hari pertama tahun ini, gereja tersebut menerima sekitar 1.500 surat permohonan dan setidaknya 200 ucapan syukur.

Kebanyakan orang berdoa untuk solusi atas masalah keuangan mereka, meminta pekerjaan, sementara yang lain berdoa untuk perdamaian dan rekonsiliasi dalam hubungan, kata pastor tersebut.

Pastor Ronquillo mengatakan bahwa dia tidak dapat menjelaskan kenaikan jumlah pendevosi mengunjungi tempat suci tersebut “namun devosi kepada Maria secara khusus tertanam dalam budaya kami.”

“Fenomena ini mengindikasikan bahwa orang Filipina merasakan dan mengalami cinta abadi dan pertolongan Tuhan melalui perantaraan Maria,” kata imam tersebut kepada ucanews.com.

Novena kepada Bunda yang selalu menolong pada awalnya diterbitkan pada tahun 1899 di Jaen, Spanyol.

Pastor Ronquillo mengatakan bahwa popularitas novena tersebut berhubungan dengan pekerjaan misi kongregasinya yang dipercayakan oleh Paus Pius IX pada tahun 1865 “untuk membuat ikon Bunda Maria selalu menolong dikenal”

Gereja di Baclaran adalah satu-satunya tempat suci Maria di dunia yang diberi otorisasi oleh Vatikan pada tahun 1958 untuk tetap buka 24 jam sehari.

Dalam kotbahnya untuk menyambut Tahun Baru, Kardinal Luis Antonio Tagle meminta umat Katolik untuk belajar dari Maria “dalam usaha mencari kedamaian sejati.”

“Anda bukan orang Kristen sejati atau orang Filipina jika Anda tidak peduli pada orang lain,” kata prelatus tersebut, ia menambahkan bahwa orang Filipina perlu “mendengarkan dan bermeditasi” untuk mencapai kedamaian.

Serangan ke Marawi Tinggalkan Luka Mendalam Bagi Korban Selamat

Jum, 05/01/2018 - 06:15

Konflik mematikan yang terjadi selama lima bulan pada tahun lalu di Kota Marawi, Filipina bagian selatan, tidak hanya meninggalkan kehancuran tapi juga membuat para korban selamat menderita. Mereka akan terus dihantui mimpi buruk sepanjang hidup mereka.

Pada 23 Mei tahun lalu, kota pinggir danau nan indah itu diserang oleh kelompok orang-orang bersenjata yang terinspirasi oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Akibatnya, sekitar 400.000 orang mengungsi.

Bulan-bulan berikutnya menjadi mimpi buruk bagi sejumlah lembaga bantuan pemerintah dan swasta. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Seusai pertempuran, pemerintah Filipina melaporkan bahwa 1.100 orang tewas terbunuh. Sebagian besar adalah teroris bersenjata yang melancarkan serangan untuk membentuk sebuah negara Islam di kota itu.

Jamil Ampaso, seorang ayah dari 12 anak, mengecam serangan tersebut. Namun ia juga cemas akan kehancuran sebagai akibat dari serangan udara militer di kampung halamannya.

Menurut pemerintah, rehabilitasi kota itu membutuhkan biaya sekitar satu miliar dolar AS.

“Perang itu tidak hanya merusak sekolah anak-anak kami tapi juga menghancurkan kehidupan kami,” katanya kepada ucanews.com.

“Saya tidak tahu bagaimana kami memulainya kembali,” lanjutnya.

Presiden Rodrigo Duterte telah memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah bagian selatan Mindanao. Konggres Filipina memutuskan untuk memperpanjang status ini hingga akhir 2018.

 

Upaya Membangun Kembali 

 

Lebih dari dua bulan sejak perang berakhir, wilayah pertempuran utama di Kota Marawi yang mengapit 14 dari 100 desa tetap tertutup untuk warga sipil.

“Banyak dari mereka yang pergi lagi setelah melihat rumah mereka hancur dan dijarah,” kata Aminoden Macalandap, seorang pengacara dan ketua Integrated Bar of the Philippines.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa banyak orang bahkan kembali ke kamp pengungsi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga bantuan di luar Kota Marawi atau tinggal bersama kerabat mereka di bagian lain dari Mindanao.

Juga dikatakan bahwa layanan dasar belum buka, sementara pasar masih kosong.

Rekonstruksi belum dimulai. Lokasi pemukiman kembali seluas 17 hektar masih tutup karena pekerjaan pembangunan masih berlangsung.

Eduardo del Rosario, kepala satuan tugas yang diorganisasi untuk membantu membangun kembali kota itu, mengatakan 1.100 kamp pengungsi sementara siap ditempati bulan ini.

Rekontsruksi kota itu akan dimulai pada bulan ke delapan tahun ini.

Menurutnya, berbagai lembaga masih memantau situasi. Juga, rekomendasi dari berbagai kelompok masih dipertimbangkan.

Sementara itu, Macalandap mengeluhkan “tidak adanya konsultasi yang jelas dengan warga sipil sejauh ini” dalam tahap perencanaan pembangunan kembali kota tersebut.

“Para korban hendaknya diberi peran penting dalam rehabilitasi itu untuk menghormati sensitivitas budaya dan agama orang-orang Marawi,” katanya.

Penduduk Marawi yang beragama Islam merupakan kelompok etnis mayoritas di kota itu.

Macalandap juga mengingatkan bahwa “isu tajam” terkait kepemilikan tanah hendaknya diselesaikan setelah adanya penemuan yang menunjukkan bahwa sebagian dari Marawi adalah bagian dari reservasi militer.

Selain itu ia juga menekankan perlunya transparansi khususnya tentang uang senilai jutaan dolar AS yang telah disumbangkan untuk pemulihan dan rehabilitasi kota tersebut.

 

Tanggapan Gereja

 

Umat Katolik yang tinggal di sekitar Kota Marawi membantu memenuhi kebutuhan tetangga mereka dengan mengorganisir apa yang mereka sebut “Duyog Marawi” untuk membantu proses penyembuhan bagi para korban selamat.

“Duyog” adalah istilah Visayan yang berarti pendampingan, sering dipahami sebagai tindakan memainkan alat musik untuk mendampingi seorang penyanyi atau penari.

Uskup Edwin dela Pena dari Prelatur Marawi mengatakan sekitar 100 umat Islam dan Kristiani terlibat secara sukarela dalam program tersebut dan bekerjasama dengan para misionaris Redemptoris.

Menurutnya, “Duyog Marawi” – yang melibatkan para tokoh agama Islam, sudah tertanam dalam advokasi Gereja untuk mempromosikan kerukunan lintas-agama “dalam perayaan hidup dan iman.”

Sejumlah keuskupan di Filipina dan beberapa individu mulai mengirim donasi untuk melaksanakan program itu, katanya.

Program itu berfokus pada kesehatan, penyembuhan dan rekonsiliasi, komunikasi dan perlindungan sektor-sektor rawan.

Uskup dela Pena mengatakan program itu bertujuan untuk menjamin bahwa agama dan budaya masyarakat “diperhatikan dan dipertimbangkan dalam proses pembangunan kembali Kota Marawi dan hak masyarakat dilindungi.”

Jamalic Umpar, 24, warga Marawi yang keluarganya mengungsi, mengaku secara sukarela terlibat dalam program itu “untuk membina persatuan dan persahabatan antara umat Islam dan Kristiani.”

Meskipun ada luka yang ditinggalkan oleh konflik itu, para korban selamat berharap tragedi itu akan membawa hal baru bagi kehidupan mereka.

Pastor Teresito Soganub, seorang imam yang disandera oleh orang-orang bersenjata di hari pertama serangan, mengatakan pertempuran itu akan menghantuinya sepanjang hidup.

“Saya marah kepada Allah karena membiarkan saya berada dalam situasi yang mengerikan itu,” katanya. “Namun iman saya akan Tuhan tidak pernah luntur. Malah semakin kuat.”

Ia pun mengaku bahwa siksaan selama 116 hari di tangan teroris bersenjata memperdalam imannya akan Allah dan membuatnya semakin rajin berdoa. “Saya lebih sering berdoa ketimbang dulu,” katanya.

Bagi Uskup dela Pena, umat Katolik di Kota Marawi “ada di sini untuk mendukung dan menemani (Saudara-Saudari) kami sepanjang waktu.”

“Kami sadar bahwa misi membangun kembali kota itu adalah milik orang Marawi,” katanya.

Kata Pakar, Hong Kong Berubah Menjadi Semi-Otoriter

Jum, 05/01/2018 - 05:00

Pembicara pada sebuah simposium yang diadakan oleh sebuah komisi Katolik mengklaim bahwa Hong Kong telah memasuki era semi otoriter yang telah membawa jalan demokratis yang lebih sulit.

Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Katolik Hong Kong baru-baru ini mengadakan Simposium Tahunan ke-40 dengan topik “Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Aturan Hukum Hong Kong di bawah Pemerintahan Otoriter.”

Dua hari sebelum simposium tersebut, Dewan Legislatif Hong Kong mengeluarkan amandemen yang kontroversial mengenai peraturan prosedur yang memungkinkan kuorum untuk komite yang bertanggung jawab memeriksa undang-undang akan dikurangi dari 35 menjadi 20 orang.

Margaret Ng Ngoi-yee, mantan anggota parlemen Partai Kewarganegaraan yang pro-demokrasi, mengatakan pada simposium bahwa pengurangan tersebut akan menjadi inkonstitusional dan berdampak buruk pada efektivitas undang-undang. Dia mengaku tidak ada seorang pun di Dewan Legislatif yang akan peduli.

Dia mengatakan presiden, Demokrat dan Konservatif tidak tertarik untuk mengurangi konstitusionalitas kuorum tersebut.

Dia mendesak Demokrat untuk meminta judicial review namun memperingatkan bahwa mungkin diperlukan banyak biaya litigasi dan mengarah pada Komite Kongres Rakyat Nasional (NPCSC) yang menafsirkan undang-undang tersebut. ”

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Dasar Hong Kong, kuorum untuk rapat Dewan Legislatif harus tidak kurang dari setengah anggotanya.

“Di masa lalu, Undang-Undang Dasar dianggap sebagai konstitusi tertulis, dan meskipun NPCSC memiliki kekuatan untuk menafsirkan, kami merasa bahwa mereka tidak akan menafsirkannya terlalu jauh. Tapi sekarang mereka semakin ganas, bahkan mengabaikan prinsip hukum dan prosedur yang adil, untuk melakukan apa yang mereka mau, “kata Ng.

Dia khawatir tentang bagaimana orang Hong Kong dapat melindungi properti, hak asasi manusia dan kebebasan mereka di masa depan.

Benny Tai Yiu-ting, seorang profesor hukum di Universitas Hong Kong, juga mengatakan bahwa Hong Kong sedang menuju era semi-otoriter.

“Sebelum kerangka kerja 831, kita masih memiliki kesempatan untuk bergerak menuju demokrasi, tapi sekarang Hong Kong belum demokratis tapi semi otoriter,” katanya.

Kerangka kerja 831 NPCSC untuk pemilu memicu Occupy Central Campaign.

Keputusan 831 tersebut mengacu pada keputusan yang dibuat Komite Kongres Rakyat Nasional pada tahun 2014, 1,200 anggota komite pemilihan memutuskan pemilihan kepala eksekutif dan hanya dua sampai tiga kandidat yang dapat dipilih.

Keputusan tersebut dikritik oleh kaum pro-demokrat karena tidak mencerminkan hak pilih universal yang nyata karena mayoritas warga negara kehilangan hak untuk mencalonkan orang ke komite pemilihan. Hal itu menyebabkan pecahnya gerakan pro-demokrasi pada tahun yang sama.

Tai mengatakan Chief Executive Carrie Lam Cheng Yuet-ngor telah membuat banyak perubahan selama enam bulan terakhir setelah menjabat namun wilayah tersebut tampaknya secara bertahap bergerak menuju era otoriter.

Dia mengatakan bahwa Hong Kong mungkin tidak dapat membalikkan keadaan dalam jangka pendek “karena perkembangan internal China juga mempengaruhi demokratisasi Hong Kong, dan sekarang tampaknya Presiden China Xi Jinping bergerak dari era semi otoriter ke negara yang otoriter.”

Tapi Tai tetap optimis dengan perkembangan demokrasi China daratan dan Hong Kong. Dia menyarankan agar pemrotes lebih berusaha menerapkan cita-cita demokrasi di distrik dan melibatkan lebih banyak warga.

Dia mengatakan bahwa kaum demokrat mungkin memiliki pendirian yang berbeda namun harus bersatu. “Persatuan sangat penting di bawah pemerintahan otoriter karena ini adalah satu-satunya cara untuk menentang kekuasaan,” katanya.

Kegagalan undang-undang Pasal 23 pada tahun 2003 disebabkan oleh kekuatan warga ketika 500.000 orang turun ke jalan, katanya.

Hui Po-keung, associate professor di Departemen Studi Budaya di Universitas Lingnan, mengatakan bahwa masyarakat harus dibuat untuk memahami bahwa demokrasi adalah cara untuk melindungi “hak untuk tidak taat.”

“Itu hak minoritas dengan persetujuan mayoritas,” jelasnya.

Dia mengutip sebuah cerita baru-baru ini tentang siswa yang tidak berdiri untuk lagu kebangsaan. Di bawah perlindungan undang-undang hak untuk tidak taat, hak asasi manusia dan kebebasan mereka dipastikan tidak terpengaruh.

“Lingkungan politik saat ini melemahkan suara minoritas,” katanya.

Tai masih percaya bahwa “meski di sana ada musim dingin yang gelap, Tuhan masih menciptakan cahaya matahari. Jalan menuju demokrasi di Hong Kong sudah lama dan kita mungkin tidak melihat harapan, tapi kita tetap bersikeras.”

Uskup Ini Berharap Ada OMK yang Mau Menjadi Imam

Kam, 04/01/2018 - 15:33

Uskup Hyderabad Mgr Samson Shukardin telah meluncurkan fasilitas studi khusus bagi Orang Muda Katolik (OMK) di keuskupannya guna mendidik dan mempersiapkan OMK laki-laki untuk masuk seminari.

“Saya sedih jika tidak ada panggilan satu pun dari keuskupan selama satu tahun pertama masa jabatan saya sebagai uskup Hyderabad,” katanya.

“Hari itu saya memutuskan tahun depan saya akan mulai memotivasi imam-imam saya untuk mengupayakannya. Tahun berikutnya kami sukses mengadakan kemah panggilan untuk 12 OMK laki-laki,” lanjutnya.

“Kami memilih dua OMK laki-laki, namun kami tetap menjaga 10 OMK laki-laki lainnya di sebuah paroki dan membantu mereka meningkatkan ketrampilan linguistik khususnya Bahasa Inggris dan Urdu,” katanya.

“Ini permulaan bagi keuskupan, tapi kami ingin punya seminari menengah sendiri di keuskupan dalam dua tahun ke depan,” lanjutnya.

Keuskupan Hyderabad merupakan pecahan dari Keuskupan Agung Karachi dan dibentuk tahun 1958. Keuskupan ini melayani wilayah seluas 137.386 kilometer persegi dan memiliki 16 paroki. Setengah dari jumlah paroki ini terletak di area yang dihuni oleh komunitas adat Bheel, Kachi, Kholi dan Parkari.

Uskup Shukardin diangkat menjadi uskup kelima Keuskupan Hyderabad tahun 2014. Sebelumnya ia berkarya sebagai Vikjen Keuskupan Hyderabad.

Cita-citanya yang lain adalah memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada orang miskin di keuskupanya. Uskup Shukardin telah membantu anak-anak petani miskin sejak 2012.

Tahun lalu, ia mengunjungi seorang anak laki-laki yang lulus kelas 10. Remaja ini adalah orang pertama dari sebuah keluarga pengemis jalanan yang mengenyam pendidikan.

Uskup Shukardin juga berkarya sebagai sekretaris Konferensi Waligereja Pakistan dan ketua Komisi Klerus Nasional dan Komisi Kerasulan Awam Nasional.

Ia juga dikenal atas dukungannya untuk umat awam, khususnya OMK.

Bulan lalu ia menghadiri retret bersama Pemuda Yesus, sebuah gerakan awam Katolik.

“Saya tinggal semalam untuk meyakinkan OMK bahwa mereka tidak sendiri,” katanya.

“Sudah menjadi tugas saya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada saya,” lanjutnya.

Selama retret, Uskup Shukardin tidak hanya menerimakan Sakramen Tobat dan merayakan Misa tapi juga memberi penyuluhan kepada OMK agar menanggapi panggilan misi secara serius.

Juli lalu, ia mengadakan sebuah acara selama tiga hari untuk OMK di keuskupannya.

Uskup Shukardin memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan OMK di bidang pendidikan dan profesi. Ia telah mengirim 150 OMK laki-laki dari keuskupannya untuk mengikuti pelatihan di institut-institut teknik di Hyderabad dan wilayah sekitarnya.

Agustus lalu ia mendampingi sebuah tim dari Caritas Pakistan Hyderabad dalam kunjungan ke sejumlah institut teknik di kota itu untuk mencari peluang bagi mereka.

Misteri Menyelimuti Hilangnya Imam Karmel di Flores

Kam, 04/01/2018 - 14:57

Misteri masih menyelimuti nasib imam Karmel Indonesia yang hilang bulan lalu setelah mandi di laut di sebuah pantai di Pulau Flores.

Pastor Yohanes Marthinianus Rada, O.Carm yang berusia 32 tahun, dilaporkan hilang pada 19 Desember setelah pergi berenang di pantai Wai Ri’i, di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Pastor John Djawa dari Ordo Karmel Indonesia mengatakan bahwa Pastor Rada sempat memberitahu salah seorang seminaris di biara di mana dia tinggal bahwa dia hendak berenang. Namun dia tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu.

Polisi kemudian menemukan pakaian dan sepatu pastor itu di pantai.

Pencarian terhadap imam itu dihentikan pada 27 Desember, dan polisi berasumsi bahwa dia telah meninggal setelah hanyut ke laut.

Akan tetapi salah seorang kerabatnya mengatakan kepada ucanews.com bahwa keluarga tersebut telah meminta polisi untuk melihat penyebab lain dari hilangnya pendeta tersebut.

“Karena dia tidak ditemukan di laut, kemungkinan dia tidak tenggelam,” katanya pada 4 Januari, dan meminta tidak disebutkan namanya.

Pastor Rada ditahbiskan menjadi imam pada tahun 2013 dan telah bertugas sebagai bendahara untuk Ordo Karmel di Indonesia timur.

Pemerintahan Timor Leste di Ambang Keruntuhan

Kam, 04/01/2018 - 13:47

Timor-Leste telah mengalami krisis konstitusional setelah pemerintah minoritas Perdana Menteri Mari Alkatiri gagal mengeluarkan kebijakan-kebijakan kunci, termasuk anggaran baru, pada minggu sebelum Natal.

Negara Asia yang memiliki penduduk mayoritas Katolik itu berpotensi memiliki pemerintahan baru, atau pemilihan kedua dalam sembilan bulan, karena parlemen negara tersebut mengalami kebuntuan setelah pemilu pada 22 Juli gagal mendapatkan suara moyoritas di parlemen.

Partai Fretlin yang menaungi Alkatiri, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan, dan mitra koalisinya, Partai Demokrat, memegang 30 kursi di parlemen yang berkapasitas 65 kursi dan harus bergantung pada dukungan anggota parlemen oposisi agar undang-undang disahkan.

Alkatiri yang menggantikan rekan separtai Rui Maria de Araujo sebagai Perdana Menteri mengikuti pemilihan 22 Juli, semula sudah membagun koalisi mayoritas. Tapi hanya beberapa hari sebelum dilantik, mitra ketiga koalisi tersebut, Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (Khunto) yang memiliki lima kursi, meninggalkan koalisi Alkatiri.

Alkatiri, seorang Muslim di sebuah negara yang berpenduduk lebih dari 90 persen Katolik, terpaksa mengundurkan diri di tahun 2006 sebelum masa jabatannya sebagai perdana menteri pertama di negara itu selesai.

Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan televisi dari Singapura pada 19 November, para pemimpin oposisi Timor-Leste meyakinkan publik bahwa mereka siap untuk mengambil alih kepemimpinan.

Siaran menampilkan negarawan senior dan mantan presiden dan perdana menteri Xanana Gusmao yang didampingi oleh Taur Matan Ruak, presiden Partai Pembebasan Populer (PLP) dan Jose do Santos Naimori dari Partai Khunto.

“Jika presiden memberi kami tanggung jawab untuk memimpin negara keluar dari krisis saat ini, kami akan menerimanya,” kata Gusmao.

Alkatiri menolak untuk mengadakan sidang parlemen dan mengklaim bahwa pihak oposisi berusaha untuk melakukan kudeta, terlepas dari kenyataan bahwa presidenlah yang bersumpah di parlemen.

Akademisi Australia Damien Kingsbury telah menggambarkannya sebagai “perpecahan pemerintah nasional” dan Alkatiri memiliki “gaya politik yang dapat mengendalikannya”.

Gusmao telah menegosiasikan sebuah perjanjian baru dengan Australia mengenai cadangan minyak dan gas senilai A$ 50 miliar ($U 39 miliar) di apa yang disebut deposit Greater Sunrise di perairan antara kedua negara.

Dia belum berada di negara ini dan secara umum dianggap bahwa kehadirannya dibutuhkan untuk kebuntuan politik agar bisa diselesaikan atau pemerintah dibubarkan.

Apa yang terjadi selanjutnya sangat banyak berhubungan dengan Presiden Francisco Guterres, seorang rekan Fretilin Alkatiri.

Manuel Tilman, seorang pengacara Timor-Leste, setuju bahwa krisis politik akan terjadi jika program pemerintah ditolak oleh parlemen lagi.

“Ini sesuai dengan Pasal 112 undang-undang dasar. Jika program pemerintah ditolak untuk kedua kalinya berturut-turut, pemerintah akan jatuh,” kata Tilman kepada ucanews.com.

Menurut Pasal 112, menurut Tilman, Presiden Guterres harus mempertimbangkan bagaimana membentuk pemerintahan baru jika yang sekarang dibubarkan.

Pilihannya termasuk menawarkannya kepada partai Xanana Gusmao, partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu 22 Juli, atau membentuk pemerintahan “persatuan nasional”.

Jika dialog antara elit politik gagal, presiden dapat membubarkan parlemen nasional pada awal 22 Januari, kata Tilman.

“Pemilu bisa terjadi pada bulan April 2018, namun pada tanggal tersebut bertepatan dengan Masa Prapaskah dan Paskah di negara yang mayoritas Katolik tersebut, kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Mei 2018,” tambahnya.

Dalam hal pemilihan diawal Mei, Timor-Leste bisa mengalami krisis keuangan karena anggaran negara belum disetujui.

“Saya akan membuat keputusan sesuai dengan konstitusi agar tidak membebani rakyat dan tidak akan ada darah atau luka, apalagi kematian,” kata Presiden Guterres pada 4 Desember.

Hal-hal yang lebih penting selanjutnya akan diumumkan pada tanggal 26 Desember.  Australia dan Timor Lorosa’e akan menandatangani sebuah perjanjian baru tahun ini yang menetapkan batas-batas maritim dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang masih berlangsung mengenai ladang minyak dan gas yang menguntungkan di Laut Timor Timur.

Perjanjian baru akan ditandatangani pada bulan Maret sesuai dengan arahan dari Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag. Tapi ini perlu ratifikasi dari parlemen yang, pada saat ini, mungkin akan dibubarkan. Parlemen Timor-Leste akan bertemu kembali pada 8 Januari.

Timor-Leste secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2002 setelah 24 tahun berada di bawah kekuasaan Indonesia. Namun lima belas tahun setelah kemerdekaan, ia terus berjuang untuk mengatasi kemiskinan, kurangnya pendidikan dan layanan kesehatan.

Paus Meminta Dunia Memperhatikan Migran dan Pengungsi

Kam, 04/01/2018 - 13:37

Paus Fransiskus memulai Tahun Baru dengan mendoakan agar dunia menunjukkan peningkatan solidaritas dan menerima para migran dan pengungsi.

“Janganlah kita memadamkan harapan di dalam hati mereka, janganlah kita menipiskan harapan mereka akan kedamaian,” kata paus kepada para pengunjung yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus seperti dilansir Catholic News Service.

Untuk perayaan Hari Perdamaian Dunia pada Tahun Baru dan hari raya Maria, Bunda Allah, Paus Fransiskus memilih untuk berfokus pada migran dan pengungsi dan kerinduan mereka akan perdamaian.

“Demi kedamaian ini, yang merupakan hak semua orang, banyak dari mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dalam sebuah perjalanan yang, dalam banyak kasus, panjang dan berbahaya dan menghadapi cobaan dan penderitaan,” kata paus kepada sekitar 40.000 orang yang berkumpul di basilika di sekitar pohon Natal dan kandang Natal pada 1 Januari.

Paus Fransiskus mengatakan bahwa penting bagi setiap individu, pemerintah, sekolah, gereja dan gereja, membuat komitmen untuk “memastikan masa depan yang damai bagi pengungsi, migran.”

Mempercayakan kebutuhan migran dan pengungsi kepada Bunda Maria, paus mengajak kerumunan mendaraskan doa Maria tradisional: “Di bawah perlindunganmu, kami mencari perlindungan, ya Bunda Allah yang kudus. Janganlah menolak permohonan kami pada saat-saat susah, tetapi bebaskanlah kami dari semua mara bahaya.”

Surat Gembala Mgr Suharyo Tekankan Tahun Persatuan

Rab, 03/01/2018 - 17:10

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo mengawali tahun ini dengan mengeluarkan surat gembala yang menekankan tahun persatuan.

Surat gembala tersebut akan disampaikan sebagai pengganti kotbah pada Perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan pada Sabtu dan Minggu (6-7/1) di seluruh paroki di wilayah Keuskupan Agung Jakarta (KAJ).

“Pada tahun 2018 kita ingin mendalami secara khusus sila ketiga ‘Persatuan Indonesia’ dengan semboyan ‘Kita Bhinneka – Kita Indonesia,’” kata Mgr Suharyo dalam surat gembalanya.

Menurut prelatus itu, semboyan tersebut mengandung berbagai macam gagasan yang seyogyanya diterjemahkan menjadi berbagai gerakan yang membarui kehidupan.

“Kalau gerakan-gerakan ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten akan terbentuklah habitus baru, yaitu cara merasa, cara berpikir, cara bertindak dan berperilaku baik, baik dalam tataran pribadi maupun bersama, dalam keluarga, komunitas dan masyarakat yang lebih luas,” lanjutnya.

Mgr Suharyo menambahkan bahwa salah satu penanda gerakan “Kita Bhinneka – Kita Indonesia” adalah gambar Maria Bunda Segala Suku yang sangat khas Indonesia. Gambar ini memiliki Garuda Pancasila di bagian dada, selubung kepala yang berwarna merah dan putih, serta mahkota yang memiliki peta nusantara.

“Semoga gambar ini dapat membantu devosi kepada Maria Bunda Segala Suku, yang akan semakin menyadarkan kita bahwa persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan baik di dalam Gereja maupun di dalam masyarakat luas adalah anugerah Tuhan yang terus-menerus mesti dimohon dalam doa sambil didukung dengan gerakan-gerakan yang lain,” katanya.

Mgr Suharyo juga mengajak seluruh umat dan lembaga Katolik di wilayah KAJ “untuk bersama-sama menyambut tawaran-tawaran itu atau secara kreatif merancang gerakan-gerakan lain dalam rangka menyambut Tahun Persatuan 2018 ini.”

Sebelumnya KAJ memilih semboyan “Amalkan Pancasila” dalam Arah Dasar (Ardas) KAJ 2016-2020 sebagai salah satu upaya untuk mengamalkan Pancasila.

Tahun 2016, KAJ mendalami sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan semboyan “Kerahiman Allah Memerdekakan.” Untuk tahun 2017, KAJ memilih semboyan “Makin Adil – Makin Beradab” untuk mendalami sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.”

“Kita ingin semakin memahami, merenungkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila, tahun demi tahun,” kata Mgr Suharyo.

 

Tentara Filipina Digugat atas Pembunuhan Seorang Imam

Rab, 03/01/2018 - 16:01

Departemen Keadilan Filipina telah memerintahkan pengajuan gugatan terhadap dua petinggi militer dan sejumlah anggota sebuah kelompok milisi atas pembunuhan seorang imam asal Italia di Mindanao pada 2011 silam.

Pastor Fausto Tentorio ditembak mati di dalam gerejanya di Kota Arakan pada 17 Oktober tahun itu. Ia adalah anggota Institut Kepausan untuk Misi Asing yang melayani masyarakat adat sejak 1978.

Jaksa penuntut umum (JPU) mengumumkan bahwa gugatan tersebut akan diajukan terhadap Letnan Kolonel Joven Gonzales dan Mayor Mark Espiritu serta sejumlah anggota kelompok paramiliter di Propinsi Cotabato Utara.

Uskup Kidapawan Mgr Jose Colin Bagaforo menyambut baik kabar tersebut. Ia mengatakan umat Katolik di keuskupannya telah lama “berdoa dan menunggu kabar ini.”

Namun ia mengatakan “mereka yang digugat bisa saja hanya pion.” Meski demikian, ia berharap perkembangan baru akan “memunculkan kebenaran.”

“Kami ingin tahu siapa dibalik pembunuhan itu, siapa yang memberi perintah,” katanya kepada ucanews.com.

Seorang JPU, Peter Ong, mengatakan sedikitnya 30 orang “secara sangat spontan” telah bersedia untuk memberikan kesaksian.

“Mereka tidak takut, mereka bersedia untuk menjadi saksi,” katanya.

Ia manambahkan bahwa Pastor Tentorio “ditembak sepuluh kali” oleh anggota Bagani, sebuah kelompok paramiliter.

“Pembunuhan itu direncakan tujuh hari sebelum kejadian,” katanya kepada media. Menurutnya, penyidik telah mengesampingkan “unsur politik” dalam pembunuhan itu.

“Anda tidak punya alasan untuk membunuh seseorang yang bukan pejuang,” katanya, seraya menambahkan bahwa serangan terhadap imam itu “murni pembunuhan.”

Menurut Christina Palabay, sekretaris jenderal Karapatan atau sebuah kelompok hak asasi manusia, Pastor Tentorio adalah korban “pembunuhan ekstra-yudisial” dan “menjadi target seiring dengan program pemerintah dalam melawan pemberontakan.”

Ia mengatakan pembunuhan imam itu merupakan “aksi untuk membungkam kelompok dan individu progresif yang mengupayakan perubahan sosial penuh makna dan komprehensif.”

“Bantahan pemerintah terkait motif politik dibalik kematian Pastor Tentorio itu untuk menghindari akuntabilitas,” katanya.

Imam asal Italia tersebut adalah aktivis lingkungan hidup dan bersuara keras menentang operasi tambang di Kota Arakan dan wilayah sekitarnya.

Nardy Sabino, sekretaris jenderal Promosi Respon Umat Gereja atau sebuah kelompok ekumenis, mengatakan perkembangan kasus Tentorio “memperkuat klaim bahwa militer berada dibalik pembunuhan orang-orang Gereja.”

“Kasus itu mengungkap sebuah pola bagaimana mereka membungkam para imam aktvis,” katanya.

“Apa yang mereka lakukan terhadap Pastor Tentorio sama seperti apa yang mereka perbuat terhadap Pastor Marcelito Paez,” lanjutnya.

Pastor Paez, seorang advokator keadilan sosial dan hak asasi manusia, ditembak mati oleh kelompok orang bersenjata pada 4 Desember lalu.

 

Gereja tolak perayaan Natal diadakan di Monas

Jum, 22/12/2017 - 16:54

Gereja menolak rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan perayaan Natal di pelataran Monas pada Januari mendatang.

Mereka khawatir dengan mengadakan perayaan tersebut di tempat terbuka dengan menyalahgunakan APBD dan berpotensi bias politik oleh pihak tertentu.

Keuskupan agung Jakarta, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan aras Gereja lain mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa perayaan Natal tidak boleh diadakan di tempat terbuka.

“Perayaan Natal harus bebas dari pengaruh politik,” kata mereka. “Kami menyarankan untuk mengadakan di ruang indoor.”

Romo Antonius Suyadi, ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta mengatakan lokasi perayaan yang direncanakan terlalu terbuka.

“Kami mendukung rencana pemerintah untuk merayakan Natal bersama umat Kristiani, tapi bukan di Monas,” kata Romo Suyadi kepada ucanews.com.

Juru bicara PGI, Jeirry Sumampow, mengatakan umat Kristen akan merayakan Natal di gereja masing-masing.

“Ada pihak tertentu yang berpotensi ingin menggunakan perayaan Natal demi kepentingan politik mereka sendiri,” katanya.

Ia mengatakan perayaan Natal harus mengutamakan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesederhanaan,  dan perdamaian.

“Acara begitu cenderung boros dan tidak akan efektif tentunya. Lalu ini juga enggak terlalu sesuai dengan spirit kita untuk Gereja merayakan Natal. Kami mendorong Gereja-gereja merayakan Natal dengan sederhana,” ujarnya.

Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan dana pemerintah untuk acara tersebut lebih baik disumbangkan kepada anak-anak miskin.

“Situasi sekarang sangat memprihatinkan. Dana itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang produktif saja,” katanya.

Natal, lanjutnya, bukanlah merupakan perayaan seremonial melainkan perayaan dalam menyambut datangnya Yesus Kristus yang harus dirayakan dengan sederhana.

‎Lucius Karus, pengamat politik, mengatakan ia mendukung perayaan tersebut, tetapi inisiatif Pemprov DKI tersebut sulit untuk dipahami dalam konteks memaknai perayaan Natal itu sendiri.

“Inisiatif Pemprov tersebut nampak hanya sebagai sebuah pencitraan saja. Disebut pencitraan karena Pemprov khususnya Gubernur dan Wakilnya tengah banyak disorot publik terkait sepak terjang mereka di awal jabatan mereka. Dan seolah-olah ingin mengajak warga untuk melupakan sepak terjang mereka yang mengundang kritik itu,” katanya.

Sebagai sebuah pencitraan, lanjutnya, ajakan perayaan Natal ini sesungguhnya syarat dengan kepentingan Pemprov DKI sendiri, yang tentu bisa sangat politis. Bila Gereja memenuhi undangan Natal tersebut, Gereja sangat mungkin terjebak dalam permainan kepentingan Pemprov. Ketika perayaan keagamaan dijadikan instrumen politik dari penguasa, maka Gereja sudah sewajarnya menolak.

“Urusan peduli dengan kebutuhan warga tak bisa dipersempit hanya dengan mengajak warga berpesta. Yang justru lebih penting adalah bagaimana menjamin perayaan keagamaan itu bisa dilakukan secara aman dan damai,” tambahnya.

Menanggapi penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan tetap menggelar  perayaan Natal  dan Pemprov DKI  tetap memfasilitasi perayaan tersebut.

 

Natal Kelabu Menanti Keluarga Korban Pembunuhan Terkait Narkoba

Jum, 22/12/2017 - 15:05

Dini hari itu, 22 November, beberapa jenazah pemuda berusia di bawah 20 tahun ditemukan di Manila bagian utara. Semua korban tewas ini mengalami luka sayatan di tenggorokan.

Tiga korban memiliki hubungan keluarga. Harrold, 17, adalah sepupu Jerico, 16, dan Jomari, 17.

Mereka berada di rumah kekasih Harrold, Mey, dua malam sebelumnya.

Menurut Ibu Harrold, Mary Jane, anaknya adalah “anak yang baik” dan peduli terhadap anggota keluarga yang sakit.

“Ia anak yang manis dan tampan. Ia populer di kalangan para remaja puteri,” katanya.

Namun segalanya berubah setelah suami Mary Jane, Joel, tewas di pasar tempat ia bekerja. Harrold terlibat dengan “kelompok yang salah,” lanjutnya.

Geng pencuri picik yang diikuti Harrold terkenal di wilayah tersebut. Mereka biasa keluar-masuk tahanan.

Harrold, Jerico dan Jomari hilang selama hampir dua hari ketika Mey menerima sebuah pesan dari Harrold pada pukul 2:32 dini hari itu.

“Sayang, kami ditangkap,” kata pesan yang diposting di media sosial itu.

“Di mana kamu, kami akan pergi ke sana,” balas Mey. “Sayang, saya sangat khawatir.”

Namun tidak ada balasan.

Beberapa menit kemudian, Mey menerima sebuah pesan. Ia menduga pesan ini berasal dari Harrold. “Ia sudah mati. Menyedihkan.”

“Sayang? Hei, jawab saya,” balas Mey.

Sekitar pukul 3:00 pagi, kamera CCTV di wilayah itu menangkap gambar sebuah kendaraan yang berhenti di ujung jalan sebelum melaju kencang.

Petugas keamanan setempat lalu menemukan jenazah Jomari. Jenazah Jerico dan Harrold ditemukan kemudian di wilayah sekitar.

Sepotong kardus bertuliskan sebuah pesan ditinggal di dekat jenazah mereka. “Ini wilayah kami, jangan datang ke sini, kamu akan jadi korban selanjutnya,” tulis pesan itu.

Sejam kemudian, dua jenazah lain ditemukan di wilayah sekitar.

Polisi yakin pembunuhan itu terkait perebutan wilayah kekuasaan.

Ladang Pembunuhan di Manila

Hari itu, Uskup Kalookan Mgr Virgilio Pablo David memimpin Misa untuk keluarga para korban pembunuhan terkait narkoba. Ia juga mengkritik keras kebijakan pemerintah terkait “perang melawan narkoba.”

Jenazah Harrold disemayamkan saat itu.

Jenazahnya disemayamkan selama 17 hari karena keluarganya tidak memiliki uang untuk pemakamannya. Akibatnya, pemakamannya harus ditunda karena keluarga harus mengumpulkan sekitar 140 dolar AS.

Saat pemakaman, Mary Jane meminta peti jenazah dibuka agar ia bisa melihat anaknya untuk terakhir kali. “Ini tidak benar,” katanya sambil menangis. “Seorang ibu tidak seharusnya menguburkan anak-anaknya.”

Dalam homilinya, Uskup David mengatakan “tidak ada satu pun umat manusia yang dilahirkan sebagai orang jahat, tapi ada orang yang akan mencoba menjerumuskan kita ke dalam kegelapan.”

“Mari kita berjuang keras mencari terang dalam diri orang lain dengan penuh belas kasihan,” katanya, seraya menambahkan bahwa para pembunuh yang mengenakan masker telah mengubah keuskupannya menjadi “ladang pembunuhan.”

Ia pun berusaha mencari kata-kata penghiburan untuk keluarga para korban. “Selagi masih ada kehidupan, ada pengharapan,” katanya. “Tidak benar jika orang menghabisi nyawa orang lain.”

“Menjadi korban itu sangat menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan untuk terus menerus menjadi korban,” kata Uskup David. “Tidak baik juga kalau kita kehilangan semua harapan dalam umat manusia dan membiarkan kebencian menguasai kita sehingga kita menjadi seperti orang-orang yang mengorbankan mereka yang tidak berdaya.”

Meningkatnya Jumlah Korban

Jumlah korban dari perang melawan narkoba terus bertambah, namun polisi mengklaim bahwa media telah salah menyampaikan informasi dan membesar-besarkan jumlah korban untuk memberi kesan buruk kepada pemerintah.

Memang sulit memastikan jumlah korban. Dalam sebuah kampanye, Presiden Rodrigo Duterte mengatakan perang akan berakhir dalam tiga bulan, tapi kemudian berubah menjadi enam bulan, lalu setahun dan akhirnya sampai akhir masa jabatannya.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina menyimpulkan bahwa jumlah yang disampaikan pemerintah “bervariasi, tidak nyata, tidak tepat dan memunculkan teka-teki.”

Ketika #RealNumberPh menerbitkan infografis periode 1 Juli 2016 – 30 Mei 2017, kelompok ini menyebut 12.833 kasus pembunuhan. Dari jumlah ini, 2.091 pembunuhan terkait narkoba, 2.447 pembunuhan tidak terkait narkoba, dan 7.888 kasus masih dalam penyelidikan.

Infografis lain menyebut 3.050 tersangka pengedar narkoba tewas dalam operasi yang dilakukan polisi. Sementara kasus pembunuhan meningkat dari 447 pada 15 Mei – 30 Mei tahun ini.

Menurut infografis terbaru periode 1 Juli 2016 – 27 November 2017, polisi nampaknya lebih berhati-hati terkait informasi yang disampaikan dan jumlah kasus pembunuhan. Data hanya menyebut 3.967 “tersangka pengedar narkoba” tewas selama operasi anti-narkoba.

Jose Luis Martin Gascon, ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina, menyalahkan “tidak adanya transparansi” dari lembaga-lembaga pemerintah atas data yang membingungkan tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Kepala Kepolisian Filipina Ronald dela Rosa menuduh media memberi reputasi buruk kepada polisi dan “membuat sensasi” terkait pembunuhan terkait narkoba.

Gascon mengatakan jumlah pembunuhan yang terjadi melebihi jumlah mereka yang tewas selama masa pemerintahan mantan diktator, Ferdinand Marcos.

Kematian Harrold dan kedua sepupunya, Jerico dan Jomari, mungkin hanya merupakan kisah sedih bagi Presiden Duterte.

Namun bagi keluarga ribuan korban yang tewas dalam “perang melawan narkoba” – hampir 13.000 orang menurut kelompok hak asasi manusia – Natal tahun ini berarti mengharapkan keadilan bagi orang-orang yang mereka kasihi di masa penuh kedamaian ini.

 

Mahasiswa Jepang ngobrol dengan Paus Fransiskus melalui video

Jum, 22/12/2017 - 14:48

Para mahasiswa di sekolah-sekolah yang dikelola Yesuit di Jepang menikmati beberapa saat berbicara dengan Paus Fransiskus  melalui video conference di antara Vatikan dan Jepang.

Obrolan selama satu jam diadakan pada 18 Desember lalu  di Universitas Sophia, yang didirikan tahun 1913 oleh para Yesuit di Tokyo.

Paus berbicara dalam bahasa Spanyol, yang diterjemahkan ke bahasa Jepang, dan menjawab delapan pertanyaan yang dipilih dari sekitar 100 pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa.

Diskusi melalui video itu disiarkan langsung dan tersedia di Saluran Universitas Sophia di YouTube.

“Pendidikan yang tidak memberikan pelayanan kepada orang lain adalah pendidikan yang menuju pada kegagalan,” kata Paus Fransiskus kepada para mahasiswa.

Bapa Suci mengatakan, “Ini adalah pendidikan referensi diri yang hanya berpusat pada dirinya sendiri, dan ini sangat berbahaya.”

Ketika ditanya apa yang menjadi perhatian dan harapan utamanya bagi pemuda masa kini, Bapa Suci menjawab, “untuk menemukan kembali ingatan, yaitu akar, tapi tidak menyimpannya di lemari, tapi untuk membuat mereka saling berdialog satu sama lain saat ini, serta mampu melihat ke masa depan.”

Dengan memberikan dorongan kepada para mahasiswa, Paus Fransiskus mengatakan, “Dalam menghadapi tantangan masa kini, akar-akar itu akan berbuah, dan ke depan mereka akan berkembang.”

Pertanyaan lain berkisar: “Apa sukacita terbesar Anda sejak menjadi Paus?” Tentu saja bagaimana  mengatasi masalah lingkungan, pengungsi, dan agama.

Dua Yesuit Argentina, Pastor Renzo De Luca SJ,  Provinsial Yesuit, dan  Pastor Juan Carlos Haidar SJ, profesor Fakultas Teologi Universitas Sophia, ikut serta dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah mahasiswa seminaris ketika Paus Fransiskus, saat itu sebagai Jorge Mario Bergoglio, adalah Rektor Fakultas Filsafat dan Teologi Universitas San Miguel di Buenos Aires, Argentina.

Pertanyaan terakhir datang dari seorang mahasiswa dari Kota Kobe. Dia bertanya apa kesan Sri Paus dari bangsa Jepang. He menjawab bahwa dia memiliki gambaran tentang “orang Jepang adalah orang-orang yang penuh dengan cita-cita, dengan kekuatan  religius yang mendalam, yang bekerja keras, yang telah banyak melewati masa-masa kelam.”

 

Ketidakhadiran Uskup Dalam Misa Pembukaan Kembali Katedral Shanghai Muncul Spekulasi

Jum, 22/12/2017 - 14:00
Ketidakhadiran Uskup Auksilier Thaddaeus Ma Daqin dari Keuskupan Shanghai, yang  menjalani tahanan rumah sejak tahun 2012,  saat Misa di katedral Shanghai memunculkan spekulasi mengenai statusnya. Uskup tersebut  sangat diharapkan akan memimpin Misa pada 16 Desember untuk merayakan pembukaan kembali katedral Shanghai yang berusia 112 tahun setelah dua tahun direnovasi. Tahun 2016, Uskup Ma, melalui sebuah surat terbuka, menyesali keputusannya untuk meninggalkan Asosiasi Patriotik Katolik (CPA), yang diakui pemerintah. Dia diangkat sebagai uskup oleh asosiasi itu tahun 2012, namun tiba-tiba ia mengundurkan diri dari CPA. Setelah dia mengundurkan diri, dia ditempatkan di dalam tahanan rumah di seminari Sheshan, keuskupan Shanghai, dan pihak berwewenang Tiongkok mencabut gelar uskupnya. Sejak dia ditahan dia telah merayakan Misa secara publik, pengamat terkemuka percaya bahwa kondisi di sekitar tahanan rumahnya sudah tenang. Uskup Ma menambahkan intrik lebih lanjut untuk tidak menunjukkannya dengan memasang gambar di akun Wechat-nya yang menunjukkan semangkuk bubur dengan seutas biji fermentasi dan kata-kata “Saya di sini di seminari Sheshan.” Seorang Katolik Shanghai yang menyebut dirinya bernama John melaporkan kepada ucanews.com bahwa banyak umat Katolik mengharapkan Uskup Ma hadir atau bahkan memimpin Misa pada 16 Desember. “Kami berharap dapat melanjutkan tugas kegembalaannya, walaupun pihak berwenang sekarang hanya mengakuinya sebagai imam,”katanya. Katedral tersebut, Gereja Katolik terbesar di Shanghai, dibangun tahun 1905 dan ditunjuk oleh Dewan Negara Tiongkok sebagai bangunan warisan resmi tahun 2013. Namun, kebocoran dan masalah struktur bangunan  yang parah sangat nampak terlihat saat dua tahun renovasi yang selesai pada awal Desember ini. Misa pembukaan kembali merupakan peristiwa besar, yang dipimpin secara konselebrasi  dengan  konselebran utama Pastor  Wu Jianlin dengan sekitar 50 imam lokal dan juga para pastor tamu  dari Shanghai dan keuskupan lainnya. Lebih dari 2.000 umat Katolik bergabung dalam Misa tersebut. Ketika dia bertobat tahun 2016, kata Uskup Ma dalam sebuah artikel online bahwa dia “ditawari” untuk berbicara melawan CPA. Tiga bulan kemudian, dia diterima kembali sebagai wakil direktur CPA Distrik Songjiang di Barat Daya kota Shanghai, yang tampaknya sebagai pratanda dimulainya pemulihan.

MA Peringan Hukuman Mantan Imam Asal Flores

Jum, 22/12/2017 - 11:38

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) mantan imam asal Flores, Herman Jumat Masan, dengan meringankan hukuman – dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Dalam amar putusan tertanggal 20 Desember, MA “mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Herman Jumat Masan alias Herman tersebut” dan “menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan penjara seumur hidup.”

Herman masih berkarya sebagai imam saat menjalin hubungan dengan Yosephine Kredok Payong, mantan biarawati yang meninggalkan Kongregasi SSpS tahun 1997.

Hubungan tersebut membuahkan seorang bayi yang lahir pada tahun 1999, tapi bayi ini kemudian meninggal dunia.

Hubungan berlanjut. Bayi kedua lahir pada tahun 2002. Namun saat proses kelahiran terjadi kompiikasi, dan Yosephine mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Begitu pun bayinya.

Herman dituduh membunuh karena membiarkan mereka meninggal dunia dan mengubur jenazah mereka di halaman sebuah sekolah milik Seminari Tinggi St. Petrus di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Herman meninggalkan imamat tahun 2008 dan pergi ke Kalimantan Timur sebelum menyerahkan diri ke polisi empat tahun kemudian setelah jenazah Yosephine dan bayinya ditemukan.

Roy Rening, penasihat hukum Herman, mengatakan bukti baru yang ditemukan menunjukkan bahwa Herman “berusaha menyelamatkan korban,” katanya kepada ucanews.com, Rabu (20/12).

“Korban tidak dibunuh tapi meninggal dunia karena mereka mendapat bantuan medis,” katanya.

Berbicara kepada ucanews.com, Herman mengatakan bahwa ia menerima putusan MA. Namun ia bersikeras bahwa ia tidak melakukan pembunuhan seperti yang didakwakan sebelumnya.

“Meskipun ancaman hukuman mati sudah dihapus, perjuangan saya untuk menyampaikan kebenaran telah gagal,” katanya.

“Hanya saya, Tuhan dan korban yang tahu benar apa yang terjadi. Tapi jelas bahwa saya tidak membunuh mereka,” katanya.

“Anak pertama meninggal lima menit setelah dilahirkan karena proses kelahiran berlangsung lama. Saya minta Merry Grace (Yosephine) untuk minta bantuan, tapi ia memohon kepada saya agar tidak bilang kepada siapa pun. Anak kedua meninggal karena lahir prematur. Sementara Merry Grace meninggal karena pendarahan selama sembilan hari setelah melahirkan,” katanya.

Menurutnya, ia akan menjalani hukuman tersebut.

“Mungkin ini tidak cukup untuk menebus dosa-dosa saya, tapi setidaknya ini bentuk tanggung jawab moral untuk Merry Grace dan kedua bayi kami,” lanjutnya.

“Saya sungguh menyesal atas apa yang telah terjadi,” katanya.

Keluarga korban mengatakan mereka menghormati putusan MA karena hukuman mati juga ditolak oleh umat Katolik.

Pastor Paul Rahmat SVD, direktur Vivat Internasional-Indonesia, mengatakan hukuman penjara seumur hidup merupakan hasil terbaik untuk kedua belah pihak.

“Saya kira ini memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Di sisi lain, hukuman ini merupakan tanggung jawab Herman atas apa yang telah dilakukannya,” katanya.

Ditambahkan, putusan MA juga merupakan hasil positif idi Indonesia dalam konteks perjuangan menentang hukuman mati.

Ryan Dagur, Jakarta

Universitas di Cina Diminta Melarang Perayaan Natal

Kam, 21/12/2017 - 15:52

Sebuah universitas di Cina diminta untuk melarang perayaan Natal tahun ini, sementara sebuah universitas lainnya telah menghukum seorang mahasiswa doktoral karena melakukan evangelisasi di kampus.

Sejumlah langkah represif muncul di tengah larangan yang semakin meluas terkait praktek ibadah di lembaga pendidikan dan semua segmen masyarakat.

Peringatan yang berisi larangan mengadakan perayaan Natal di Universitas Farmasi Shenyang tersebut dikeluarkan oleh Liga Pemuda Komunis pada Senin, (11/12).

Meski bukan merupakan dokumen publik, peringatan itu diedarkan lewat internet.

Peringatan itu meminta agar semua kegiatan Natal dibatalkan guna membangun kepercayaan dan kesadaran akan budaya Cina. Hal ini penting untuk mencegah budaya agama Barat menyebar di kalangan anak muda.

Peringatan itu juga menyampaikan keluhan terkait sejumlah anak muda yang “terlalu gembira” dengan perayaan asing.

Pastor Joseph, seorang guru di Cina, menceritakan bahwa ada kampanye anti-Natal pada tahun 2014 di beberapa universitas di Cina.

Namun, katanya, peringatan terakhir disampaikan secara pribadi kepada para petinggi universitas karena deklarasi publik semacam ini bisa digugat.

Hong Kong Cable News baru-baru ini memberitakan bahwa berbagai survei resmi terkait agama mahasiswa semakin marak akhir-akhir ini.

Sebuah survei di Universitas Keuangan dan Ekonomi Tianjin menyebutkan bahwa survei ini dilakukan berdasarkan semangat Kongres Nasional Partai Komunis Ke-19 yang diadakan Oktober lalu.

Kongres dianggap memperkuat kontrol terhadap lembaga agama dan penganut agama.

Pertanyaan dalam survei itu mencakup apakah ada misionaris Kristiani di kampus dan apakah ada tempat pertemuan untuk umat Kristiani.

Pertanyaan lain terkait apakah mahasiswa dan dosen menganut agama Kristen.

Namun seorang imam di Tianjin yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan ia menduga beberapa tokoh yang melakukan survei itu tidak serius dan hanya melaksanakan perintah atasannya.

Isu tersebut muncul dua bulan setelah para pejabat di Propinsi Jiangxi Timur mengganti gambar religi yang dipasang para keluarga Kristiani dengan foto pemimpin negara, Xi Jinping.

Sementara itu, Shou Chenxiao, seorang calon PhD di Universitas Xiamen di Propinsi Fujian bagian timur, menerima “peringatan serius” karena melakukan evangelisasi di kampus, demikian postingan @crossinchina community di Facebook.

Facebook itu juga memperlihatkan video sejumlah salib yang diturunkan dari beberapa gereja di Cina.

 

Paroki Katedral Jakarta Terapkan Registrasi Misa Malam Natal

Kam, 21/12/2017 - 15:06

 

 Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta meminta umat Katolik yang ingin merayakan Misa Malam Natal di dalam gedung gereja untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.

 

Dalam lembaran yang dibagikan oleh paroki seusai Misa Minggu sejak awal bulan ini menyebutkan bahwa paroki ingin memberikan pelayanan yang lebih baik dan menciptakan perayaan Natal yang lebih tertata, aman, nyaman, beradab dan manusiawi.

 

Selama ini umat Katolik harus mengantri selama beberapa jam sampai pintu gereja dibuka supaya mereka mendapat tempat duduk di dalam gedung gereja. Ketika pintu gereja dibuka, umat berdesak-desakan untuk masuk ke dalam gedung gereja, dan tidak jarang ada umat Katolik yang terjatuh.

 

Selain itu ada juga praktek tidak sehat seperti mengeblok, atau ngetek, tempat duduk.

 

Menurut Harley Wahyudi, anggota Dewan Pengurus Harian, sistem registrasi mengacu pada “tahun evangelisasi kita tahun ini: Amalkan Pancasila: Makin Adil dan Makin Beradab.”

 

“Begitu banyak umat Katolik, baik dari katedral maupun dari luar katedral, ingin sekali merasakan Misa Malam Natal di dalam gedung gereja. Artinya demand-nya tinggi, tapi kuota hanya 800 orang,” katanya kepada ucanews.com, Rabu (20/12).

 

Untuk Misa Malam Natal pukul 17.00 WIB, katanya, tempat duduk sudah penuh terisi mengingat registrasi sudah dilakukan pada 18 Desember lalu. Sementara tempat duduk untuk Misa Malam Natal pukul 20.00 WIB masih tersedia hingga kemarin siang.

 

“Registrasi ini pilihan. Kami memberikan pilihan kepada umat Katolik yang ingin sekali (merayakan Misa Malam Natal di dalam gedung gereja). Dengan mendaftar, mereka dapat kepastian tempat duduk dibandingkan tanpa registrasi,” lanjutnya.

 

Dikatakan, registrasi juga berdampak positif terhadap keamanan. “Dengan registrasi, otomatis sudah di-filter soal keamanan.”

 

Seorang umat paroki, Monica Noni Wijaya, menyambut kebijakan tersebut. 

 

“Saya tidak perlu datang terlalu cepat. Dari segi antrian, nanti juga akan ada jalur sendiri,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia sudah melakukan registrasi untuk empat orang.

 

Namun ia mengakui bahwa registrasi merupakan hal baru bagi umat Katolik. 

 

“Waktu itu masih ada umat Katolik yang mengantri untuk registrasi, cukup lama. Untuk tahun-tahun selanjutnya, registrasi bisa diteruskan tapi sistemnya lebih ditata lagi supaya umat Katolik bisa lebih gampang dalam melakukan registrasi,” lanjutnya.

 

Hal senada disampaikan oleh Maria Magdalena Rini Damayanti dari Paroki Kristus Raja di Pejompongan, Jakarta Pusat.

 

“Tahun lalu saya dua jam sebelum Misa sudah mulai datang, berdesak-desakan. Saya dapat tempat duduk, tapi saya lihat sebelah saya sudah diblok. Masak mau berdoa koq seperti ini?” katanya.

 

Ia pun sependapat bahwa registrasi bisa menciptakan rasa aman. “Jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau sudah terdata, tempat duduk teratur, ini bisa mengantisipasi ancaman teror,” katanya.

 

Sementara itu, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ, pastor paroki, mengatakan pro dan kontra merupakan hal biasa.

 

“Kami tidak bisa menyenangkan semua orang. Kami belum menemukan cara yang lebih baik dan beradab. Kalau ada, tolong kasih tahu kami,” katanya.

 

 Oleh Katharina R. Lestari, Jakarta 

 

Halaman