UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 39 mnt 40 dtk yang lalu

Uskup Cebu Minta Bencana Longsor Mematikan di Filipina Diselidiki 

Jum, 28/09/2018 - 11:35

Uskup Agung Cebu Mgr Jose Palma tengah meminta penyelidikan yang memadai terhadap bencana tanah longsor yang menewaskan sedikitnya 62 orang di Propinsi Cebu, Filipina bagian tengah.

Menurut Mgr Palma, tragedi itu menuntut “instrospeksi yang lebih mendalam” guna mencegah bencana terjadi lagi di masa yang akan datang.”

Prelatus itu mengatakan evaluasi atas apa yang terjadi hendaknya “memperhatikan tuntutan akan keadilan.”

Jumlah korban tewas dalam bencana tanah longsor yang melanda dua desa di Kota Naga pada Kamis (20/9) itu bertambah menjadi 63 orang sampai pada Kamis (27/9). Sekitar 28 orang lainnya dinyatakan hilang.

Tragedi itu memaksa pemerintah pada Jumat (21/9) untuk menunda operasi tambang besar di beberapa wilayah di seluruh negara itu.

Menteri Lingkungan Hidup Roy Cimatu mengatakan penundaan itu akan memberi waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kegiatan di zona berbahaya.

Sementara itu, Mgr Palma tidak ingin mengomentari operasi itu. Namun ia mendesak pemerintah agar memperhatikan kepentingan generasi penerus dalam membuat keputusan terkait lingkungan.

“Biarlah tinjauan masa depan dipikirkan dalam evaluasi dengan menekankan kebaikan bagi generasi penerus,” katanya.

Ia mengatakan bencana tanah longsor itu seharusnya bukan menjadi momentum untuk saling menyalahkan melainkan sebuah kesempatan bagi umat Katolik untuk membantu para korban dan keluarga mereka.

Lembaga sosial Keuskupan Agung Cebu telah meminta bantuan untuk mereka yang terdampak.

Seminggu setelah bencana tanah longsor itu terjadi, otoritas terus mencari korban yang selamat.

Sementara itu, di Filipina bagian utara, otoritas menghentikan misi pencarian dan penyelamatan dan mengalihkannya menjadi pencarian 20 penambang yang masih terkubur tanah longsor yang terjadi pada Minggu (16/9) lalu. Bencana tanah longsor ini mengubur lubang perlindungan di sebuah desa tambang di Propinsi Benguet.

“Mereka kini diasumsikan tewas,” kata Victorio Palangdan, walikota Itogon.

“Kami belum menemukan satu pun korban selamat yang tertimbun. Satu-satunya korban selamat yang kami selamatkan sebenarnya tidak tertimbun,” katanya.

Sebanyak 54 mayat telah ditemukan.

Hujan deras akibat angin kencang memicu terjadinya tanah longsor, Otoritas mengatakan angin topan menewaskan lebih dari 100 orang di beberapa wilayah di negara itu.

Pulang dari Baltik Paus Bahas Pelecehan Seksual, Kesepakatan Cina

Kam, 27/09/2018 - 14:50

Pemahaman Gereja Katolik telah berkembang dalam pemahamannya tentang masalah pelecehan seksual yang dilakukan klerus dan masalah serius yang ditimbulkan karena menutupinya, kata Paus Fransiskus.

Kembali ke Roma dari perjalanan 22-25 September ke negara-negara Baltik, Paus Fransiskus  ditanya tentang ceramahnya kepada kaum muda di Tallinn, Estonia, ketika dia mengatakan orang-orang muda tidak puas ketika mereka melihat gereja gagal mengatasi pelecehan dengan jelas.

“Kaum muda kecewa dengan kemunafikan orang dewasa, kecewa oleh perang, oleh kurangnya koordinasi, oleh korupsi, dan korupsi itu adalah yang digarisbawahi – pelecehan seksual – datang,” kata paus .

Menurut paus, apa pun statistik yang dikatakan tentang tingkat perlakuan kejam klerus, “meski hanya satu pelecehan dari  seorang imam terhadap seorang anak laki-laki atau perempuan, itu mengerikan, karena dia dipilih oleh Allah untuk membimbing anak itu ke surga.”

Fakta bahwa pelecehan anak terjadi di banyak lingkungan tidak mengurangi skandal, katanya.

Namun tidak benar bahwa gereja tidak melakukan apa-apa “untuk membersihkannya,” kata Paus Fransiskus kepada wartawan.

Jika seseorang melihat laporan pengadilan Pennsylvania yang dirilis pada bulan Agustus atau penelitian tentang penyimpangan  serupa lainnya, lanjut Paus, jelas bahwa sebagian besar kasus terjadi beberapa dekade yang lalu “karena gereja menyadari bahwa harus melawannya dengan cara yang berbeda.”

“Pada zaman dahulu hal-hal ini ditutup-tutupi – tetapi mereka ditutupi juga dalam keluarga, ketika seorang paman melecehkan keponakannya, atau seorang ayah memperkosa anaknya, itu ditutupi karena itu sangat memalukan,” kata Paus Fransiskus. “Begitulah cara orang berpikir pada abad terakhir.”

Untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu, kata paus, seseorang harus ingat bagaimana pelecehan  ditangani.

“Masa lalu harus ditafsirkan menggunakan penafsiran sesuai zaman,” kata Paus Fransiskus. “Kesadaran moral” manusia berkembang seiring waktu, katanya, menunjuk pada hukuman mati sebagai contoh.

Tapi, katanya, “lihatlah contoh Pennsylvania. Lihatlah proporsi dan Anda akan melihat bahwa ketika gereja mulai memahami, itu semua bisa dilakukan.”

Bahkan, kata paus, dia telah mendorong para uskup untuk melaporkan kasus-kasus kepada Kongregasi untuk Ajaran Iman, dan dia “tidak pernah,” memberikan amnesti kepada seorang imam yang dinyatakan bersalah melakukan pelecehan.

Paus Fransiskus tidak menyinggung nama Uskup Agung Carlo Maria Vigano, mantan duta besar untuk Amerika Serikat, yang mengklaim bahwa Paus Fransiskus mengetahui dan mengabaikan pelanggaran seksual mantan Kardinal Theodore E. McCarrick. Dan wartawan tidak menanyakan tentang Uskup Agung Vigano karena paus bersikeras bahwa sebagian besar pertanyaan terkait langsung dengan perjalanannya ke Lithuania, Latvia dan Estonia.

Tetapi paus memang mengatakan bahwa “ketika ada pernyataan yang terkenal dari mantan nuntius, uskup dari seluruh dunia menulis pesan untuk memberitahu saya bahwa mereka dekat dengan saya dan berdoa untuk saya.”

Salah satu suratnya, katanya, berasal dari China dan ditandatangani bersama oleh seorang uskup dari Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang dikendalikan pemerintah dan seorang uskup dari “gereja misionaris, Gereja Katolik tradisional.”

Wartawan juga menanyakan kepada paus tentang perjanjian Vatikan-Cina untuk pencalonan para uskup, yang diumumkan 22 September sementara paus berada di Lithuania, dan tentang penderitaan umat Katolik Cina yang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk tetap setia kepada paus dan tidak menerima kendali pemerintah komunis atas gereja.

Beberapa umat Katolik di China “masih terus menderita” dan merasa dikhianati, katanya, “tetapi mereka memiliki iman yang besar” dan pada akhirnya akan mempercayai paus.

Paus Fransiskus memuji tim perunding Vatikan yang bekerja “dua langkah maju, satu langkah mundur” selama 10 tahun, tetapi ia bersikeras bahwa ia menanggung semua tanggung jawab untuk perjanjian itu dan, terutama, untuk mengatur keberadaan dari tujuh uskup yang telah ditahbiskan tanpa persetujuan  Vatikan

Dengan setiap “perjanjian damai” dan setiap negosiasi, katanya, “kedua belah pihak kehilangan sesuatu” dan bagi Vatikan yang memegang kendali penuh atas pencalonan para uskup.

Namun, katanya, orang harus ingat bahwa selama berabad-abad raja-raja Spanyol dan Portugal menominasikan para uskup Amerika Latin, dan kaisar Austro-Hungaria melakukan hal yang sama di wilayah mereka.

Perjanjian Vatikan-Sino yang baru, kata Paus Fransiskus, berhasil  membentuk “dialog tentang calon yang akan datang” untuk keuskupan di China, “tetapi pengangkatannya tetap menjadi wewenang paus – biarkan itu jelas.”

Penghargaan Bagi Pembunuh Muslim Mindanao Menuai Kemarahan

Kam, 27/09/2018 - 14:14

Kelompok hak asasi manusia mengecam Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena memberikan penghargaan kepada 17 tentara anggota pasukan khusus  yang terlibat dalam pembunuhan tujuh pemuda Muslim.

Presiden memberikan medali kepada para prajurit yang terluka di sebuah rumah sakit militer di kota Jolo, provinsi Sulu, dalam kunjungannya pada 24 September,  yang digambarkan sebagai “rahasia militer.”

Para tentara terluka setelah bentrokan yang menurut laporan antara tentara dan pejuang dari kelompok teror Abu Sayyaf di kota Patikul pada 14 September.

Militer mempertahankan bahwa ada pertempuran bersenjata berhadapan dengan sekitar 100 orang teroris bersenjata.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa tujuh pemuda yang tewas itu bukan bagian dari kelompok teror dan mereka terperangkap dalam pertempuran.

Keluarga mereka menyangkal mereka adalah anggota Abu Sayyaf, yang telah berjanji setia kepada ISIS.

Para Keluarga korban menyatakan bahwa mereka yang meninggal adalah pemetik buah yang bekerja di sebuah perkebunan didekat tempat pertempuran.

Uskup Antonio Ablon dari Gereja Independen Filipina menggambarkan insiden itu sebagai “pembantaian”, dan menambahkan bahwa orang-orang itu “dieksekusi” oleh para tentara.

Letnan Kolonel Gerry Besana, juru bicara Komando Militer Mindanao Barat, bersikeras bahwa tujuh orang itu adalah teroris yang tewas dalam “operasi militer yang legal.”

Jerome Succor Aba, ketua kelompok Voice of the Bangsamoro, mengatakan kunjungan Duterte ke tentara yang terluka adalah “upaya putus asa untuk mencuci darah dari tangan para prajurit.”

Aba mengatakan, undang-undang darurat militer di Filipina selatan telah “memberikan keberanian kepada pasukan negara untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat Bangsamoro.”

Komisi Hak Asasi Manusia di Daerah Otonom di Mindanao yang mayoritas Muslim telah menyatakan “kekawatiran besar” atas keselamatan orang-orang di provinsi Sulu setelah pembunuhan itu.

Ketua Komisi, Abdulnasser Badrudin, mengatakan “insiden itu menunjukkan penggunaan otoritas militer yang berlebihan dan kegagalan untuk melakukan uji tuntas.”

Dia mengingatkan pemerintah bahwa hak untuk hidup terus diganggu bahkan selama operasi militer dan darurat militer.

Lembaga studi Islam dan Demokrasi Filipina, sebuah think tank Muslim di Manila, menyerukan penyelidikan atas insiden tersebut.

Amina Rasul, ketua lembaga itu, mengatakan pemerintah harus “bertindak proaktif” dan mengatasi ekstremisme kekerasan, “mengingat potensi masalah yang muncul dengan ada penerapan darurat militer.”

Organisasi itu mendesak Duterte untuk meninjau darurat militer di Mindanao dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan tidak hanya di Sulu tetapi di bagian lain di wilayah itu.

Pada 25 September, kelompok hak asasi manusia Karapatan melaporkan bahwa seorang perempuan  aktivis hak asasi perempuan tewas di provinsi Maguindanao pada 23 September.

Mariam Uy Acob, 43 tahun, paralegal dari Aliansi Hak Asasi Manusia Kawagib Moro, ditembak mati oleh orang-orang yang dicurigai sebagai agen militer,  menurut kelompok HAM Karapatan dalam sebuah pernyataan.

Kelompok hak asasi manusia menggambarkan Acob sebagai “kritikus militer yang gigih di komunitas Moro” yang “secara konsisten mengecam pemboman udara dan perkemahan di masyarakat.”

Harapan Umat Katolik dari Uskup Baru Mgr Ewaldus

Kam, 27/09/2018 - 13:34

Mgr Ewaldus Martinus Sedu, 55, telah ditahbiskan sebagai uskup Maumere pada Rabu (26/9) sore. Ia menggantikan Mgr Gerulfus Kherubim Pareira SVD yang mengundurkan diri pada September 2016.

Upacara tahbisan digelar di Gelora Samador da Cunha di Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan dihadiri oleh ribuan orang termasuk uskup, imam dan umat awam.

Misa pontifikal akan dirayakan di gereja Katedral St. Yosef Maumere pada Minggu (30/9).

Mgr Ewaldus lahir di Bajawa, ibukota Kabupaten Ngada, pada 30 Juli 1963. Ia ditahbiskan sebagai imam diosesan pada 7 Juli 1991. Paus Fransiskus mengangkatnya sebagai uskup Maumere pada 14 Juli tahun ini.

Sejak 1997 hingga 2001, ia menempuh studi pedagogi di Roma dan kemudian menjadi vikjen Keuskupan Maumere sebelum ditahbiskan sebagai uskup.

Norbertus Jegalus, dosen filsafat di Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang, ibukota Propinsi NTT, dan teman kelas Mgr Ewaldus saat masih menempuh studi di Seminari Tinggi St. Petrus di Ritapiret, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, mengatakan kekuatan terbesar yang dimiliki Mgr Ewaldus adalah kemampuan untuk mendengarkan orang lain.

“Mgr Ewaldus adalah seorang pribadi yang sejak seminari tinggi mudah diterima oleh semua pihak karena ia adalah orang yang mendegarkan orang lain. Setiap kali ada pembicaraan apa saja dari orang lain, ia tidak begitu sertamerta menanggapi apalagi menanggapi secara emosional, ia selalu mendengarkan dan menangkap apa yang mau disampaikan oleh pihak lain kepadanya,” katanya kepada ucanews.com.

“Saya berani mengatakan bahwa bagi Mgr Ewaldus tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan karena ini kekuatannya: sikap mendengarkan,” lanjutnya.

Ia pun berharap Mgr Ewaldus akan memimpin Keuskupan Maumere menurut semangat Konsili Vatikan II.

“Gereja sekarang menghadapi realitas dunia – politik, ekonomi dan segala macam. Mgr Ewaldus harus menghadapi itu. Meskipun menghadapi dunia dan segala tantanganya, ia tetap sebagai pemimpin yang memperagakan kepemimpinan Kristus, tidak terjebak oleh tantangan atau godaan dunia dan akhirnya melupakan hakikat kepemimpinannya,” katanya.

Theresia Wilhelmina Mado, umat Paroki St. Thomas Morus di Maumere yang juga menghadiri upacara tahbisan, mengatakan program peneguhan iman perlu digiatkan di Keuskupan Maumere.

“Saya mengukur diri saya sendiri. Kadang-kadang saya terlibat dalam kegiatan Gereja bukan karena iman Katolik saya. Saya melakukannya karena memang saya Katolik, ini suatu keharusan bagi saya sebagai seorang Katolik. Tapi ukuran iman Katolik saya masih jauh rasanya,” katanya kepada ucanews.com.

Wanita awam berusia 30 tahun yang aktif dalam Komunitas Sant’Egidio setempat itu juga berharap Mgr Ewaldus meningkatkan toleransi antar-umat beragama di wilayah Keuskupan Maumere.

“Di sini toleransi sangat baik kalau saya lihat dibanding kota-kota lain. Tetapi saya khawatir sekarang karena isu politik sangat mengkhawatirkan. Biar perdamaian tetap terjaga,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, Mgr Ewaldus mengatakan tahbisannya bukan sekedar selebrasi tetapi merupakan langkah awal pergumulan dalam kemiskinan dan ketidakadilan.

Ia juga mengajak umat Katolik untuk menyadari bahwa iman seharusnya humanis dan bersifat terbuka.

Mgr Ewaldus tidak bisa dimintai komentar lebih lanjut ketikaucanews.com menghubunginya.

Namun sehari sebelum upacara tahbisan, Mgr Ewaldus – yang memilih Duc in Altum (bertolaklah ke tempat yang lebih dalam) sebagai mottonya – mengatakan kepada tim Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia (Komsos KWI) bahwa ia akan menjadikan Keuskupan Maumere “lebih beriman, sejahtera, solider, saling membantu dan berbagi dalam terang Sabda Allah.”

Keuskupan Maumere memiliki lebih dari 302.000 umat Katolik di 36 paroki dan 62 imam diosesan, 134 imam religius, 157 biarawati dan 13 bruder.

Puluhan Buruh Migran Tewas Akibat Minuman Keras di Malaysia

Rab, 26/09/2018 - 14:05

Minuman alkohol bajakan diyakini telah menewaskan sedikitnya 33 orang, sebagian besar pekerja migran miskin, di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur selama seminggu terakhir.

Para petugas kesehatan disiagakan ketika rumah sakit di sekitar kota mulai didatangi oleh pasien dengan gejala keracunan pada 18 September.

Kematian pekerja pabrik dilaporkan oleh majikannya sekitar jam 7 malam  pada 17 September, menurut polisi. Dua kematian lain menyusul dengan cepat malam itu.

Korban pertama, Nepali Gole Aaite Singh, adalah seorang buruh di pabrik plastik, menurut laporan  surat kabar The Star.

Menurut istrinya Dolmo Maya, dia pulang kerja seperti biasa dan mengatakan baru saja mengonsumsi sedikit minuman. Istrinya mengatakan dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada suaminya pada pagi berikutnya ketika dia berangkat kerja.

Sekitar jam 2 siang, dia menerima telepon dari suaminya yang mengeluh sesak napas. Dia dibawa ke rumah sakit pemerintah di mana dia meninggal beberapa saat kemudian.

“Semuanya terjadi begitu cepat. Kami sampai di rumah sakit dan dalam 15 menit saya diberitahu dia sudah meninggal,” kata Maya, yang memiliki tiga anak berusia 10, 15 dan 17 tahun.

Para petugas kesehatan mengatakan mereka telah menerima pemberitahuan 76 kasus keracunan, dengan sebagian besar korban dari Myanmar, Nepal, Bangladesh dan India.

Kepala Departemen Kesehatan Nasional Noor Hisham Abdullah mengatakan semua korban menunjukkan gejala keracunan metanol termasuk sakit perut, mual, muntah dan penglihatan kabur, sementara beberapa juga mengalami kesulitan bernapas, kejang dan kehilangan kesadaran.

Beberapa tetap dalam kondisi kritis, dan beberapa telah diperbolehkan pulang, katanya.

Dengan banyak toko kecil di lingkungan miskin yang menimbun merek alkohol murah, jumlah kasus bisa meningkat, dia memperingatkan.

Polisi telah menangkap beberapa orang dan pemerintah setempat telah memerintahkan penutupan lusinan toko yang diketahui menyimpan minuman beralkohol murah dan sering dikunjungi oleh pekerja pabrik.

Seorang anggota keluarga dari salah satu almarhum menggambarkan bagaimana pria itu mengeluh, dia tidak bisa melihat dan mengalami kesulitan bernapas beberapa jam setelah dia minum sedikit alkohol setelah bekerja.

Minuman keras murah buatan sendiri sangat populer di kalangan buruh migran miskin di Malaysia, yang memiliki pajak alkohol yang tinggi. Versi palsu dari merek bir populer dijual secara terbuka di restoran di seluruh negeri.

Contoh terakhir keracunan massal dan korban jiwa dari minuman beralkohol di Malaysia terjadi pada akhir tahun 1970-an.

Pengadilan Pakistan Perintahkan Penangkapan Terhadap Wartawan Katolik

Rab, 26/09/2018 - 13:44

Pengadilan Pakistan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap jurnalis Katolik, Cyril Almeida, atas tuduhan berkhianat saat mewawancarai perdana menteri Nawaz Sharif yang sudah diturunkan dari jabatannya.

Almeida, yang bekerja untuk surat kabar berbahasa Inggris harian Dawn, mewawancarai Sharif pada 12 Mei ketika mantan perdana menteri menyesali lambannya persidangan kasus serangan teror Mumbai.

“Organisasi militan masih aktif. Sebut mereka aktor non-negara. Haruskah kita membiarkan mereka menyeberangi perbatasan dan membunuh 150 orang di Mumbai? Jelaskan kepada saya. Mengapa kita tidak bisa menyelesaikan persidangan?” kata Sharif kepada Almeida setelah melakukan protes di Multan, menyusul pemecatannya dalam kasus Panama Papers.

Wawancara itu memicu kemarahan Pemerintah Pakistan di tengah seruan kelompok-kelompok oposisi untuk mengadili Sharif karena berkhianat.

Kasus itu kemudian didaftarkan oleh seorang warga negara, Amina Malik, yang menuduh Sharif “memfitnah penegakan  keamanan.”

Kasus ini bermula pada 24 September, ketika Pengadilan Tinggi Lahore memerintahkan mantan perdana menteri dan Almeida untuk muncul pada sidang berikutnya sambil mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mereka.

Pengadilan juga memerintahkan agar Almeida dilarang bepergian ke  luar negeri dengan menempatkan namanya di daftar cekal keluar.

Almeida menulis di Twitter kemarin untuk mengkonfirmasi perintah pengadilan. “Sudah berbicara dengan pengacara, ada surat perintah, saya kembali dicekal dan harus muncul menghadiri sidang di hadapan pengadilan pada 8 Oktober … bagaimana hari Senin Anda?” katanya di Twitter.

Sementara itu, kelompok hak asasi independen Pakistan mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan perintah pengadilan tersebut.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) mengatakan Almeida, seorang jurnalis yang banyak dibaca dan sangat dihormati, sedang diburu tidak lain karena melakukan pekerjaannya saat  berbicara dengan tema  “catatan untuk seorang tokoh politik”  dan melaporkan fakta-fakta.

Sebagai warga negara yang taat hukum, Almeida tidak memiliki alasan untuk tidak tampil di hadapan pengadilan seperti yang diperintahkan. Menempatkan dia di daftar cekal dan mengeluarkan surat perintah penangkapan  adalah tindakan yang berlebihan, katanya.

“Kemudahan yang didapat saat mewawancarai Mr Almeida dengan mantan perdana menteri dianggap sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik lembaga-lembaga negara, dan langkah di mana ini terus  bergulir menjadi tuduhan pengkhianatan, hanya berfungsi untuk lebih menekan kebebasan pers di Pakistan. Jurnalisme  yang masuk akal, rasional, independen – bukan kejahatan. Itu pasti bukan pengkhianatan, “kata HRCP.

Komisi mendesak pengadilan untuk memberi Almeida kesempatan untuk melakukan pembelaan di sidang yang dijadwalkan atas kemauannya sendiri dan agar namanya dihapus dari ECL segera.

Kolumnis Dawn itu juga sebelumnya menjadi perbicangan hangat setelah mengungkapkan bagaimana mantan menteri utama Punjab, Shehbaz Sharif, adik Nawaz Sharif, menuduh militer Pakistan beroperasi untuk membebaskan militan Kashmir di bawah tahanan oleh pihak berwenang.

Sementara itu, pesan dukungan untuk jurnalis tersebut di Twitter dengan tagar  #IStandWithCyril menjadi tren teratas di Pakistan.

“Sungguh lucu … seorang jurnalis sedang diadili dengan alasan pengkhianatan karena melaporkan dan mewawancarai seorang pemimpin politik, ini adalah ejekan terhadap hukum dan konstitusi itu sendiri,” twit Asma Shirazi, seorang jurnalis dan penyiar televisi serta pemenang penghargaan.

“Serius ? Saya bahkan tidak bisa membentuk kalimat yang koheren untuk menggambarkan absurditas tentang kasus ini. Mari kita setidaknya berpura-pura menjadi negara yang normal – bahkan jika hanya di permukaan – ini luar biasa,” tulis Sana Bucha, jurnalis TV lain, di akun Twitter-nya.

Dalam laporannya pada 12 September, Komite Perlindungan Jurnalis, kelompok pemantauan media global, mengatakan iklim kebebasan pers di Pakistan memburuk. Ia menuduh militer yang kuat di negara itu diam-diam tetapi secara efektif mendorong self-censorship.

Terjemahan Kitab Suci Baru Rangkul Generasi Milenial Filipina

Rab, 26/09/2018 - 12:18

Terjemahan Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Filipina bertujuan untuk menarik orang muda dengan menggunakan apa yang disebut oleh penerbit sebagai “bahasa heterogen.” Karakteristiknya adalah campuran bahasa Filipina dan bahasa Inggris.

Anicia del Corro, seorang konsultan penerjemahan dari Lembaga Kitab Suci Filipina (LKSF), mengatakan terjemahan baru itu dirancang untuk merefleksikan bentuk lisan dari bahasa Filipina agar mudah dipahami.

“(Kami) yakin bahasa yang dipakai dalam terjemahan Kitab Suci itu sama dengan cara orang berbicara,” katanya saat peluncuran Versi Pinoy Kitab Perjanjian Baru pada Senin (24/9).

Ia mengatakan terjemahan baru itu ingin menangkap cara berbicara orang Filipina saat ini.

“Versi baru” itu, lanjutnya, tetap “menghormati Sabda Allah” meskipun menggunakan bahasa informal.

“Bahkan jika kami mengatakan bahasa yang dipakai informal, ada batasan terkait informalitas ini karena kami berusaha menjaga rasa hormat kami karena Allah adalah Sang Pencipta Sabda Allah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa terjemahan baru itu “bisa saja informal … tetapi hal ini tidak relevan.”

Nora Lucero, sekretaris umum LKSF, mengakui bahwa terjemahan baru itu memunculkan beragam reaksi. Namun orang muda yang disebut sebagai generasi milenial menyambut terjemahan baru itu.

“Kami senang bahwa generasi milenial sangat menerimanya,” katanya.

“Mereka mengatakan bahwa mereka mengerti Sabda Allah karena mereka kini bisa memahaminya,” lanjutnya.

Lucero mengatakan “misi” dari LKSF adalah membuat Kitab Suci “relevan dewasa ini dalam bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat kita.”

“Saya harap ini akan dihargai,” lanjutnya.

Terjemahan baru itu diluncurkan setelah melewati penelitian dan konsultasi selama beberapa tahun. “Prosesnya begitu telaten dan teliti,” katanya.

“Ini bukannya tanpa perencanaan atau keinginan mendadak dari Lembaga Kitab Suci … ini adalah produk dari penelitian mendalam dan ulasan yang meluas,” lanjutnya.

Penerbit mengatakan mereka akan membiarkan terjemahan baru itu “berbicara sendiri.”

“Biarlah pembaca, khususnya generasi milenial, yang menilai apakah (terjemahan baru itu) nyambung bagi mereka atau tidak,” kata Lucero.

Hal terpenting, lanjutnya, adalah orang muda memahami Sabda Allah dan Sabda Allah menyentuh hati mereka melalui bantuan Kitab Suci itu.

“Dengan demikian, mereka bisa mengenal Allah dalam cara yang lebih baik dan akan ada transformasi dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Versi Pinoy Kitab Perjanjian Baru diluncurkan bulan ini pada Pameran Buku Internasional di Manila.

Dari 5.000 jilid, setengahnya sudah terjual selama pameran dan sisanya masih tersedia di LKSF di Manila. Harga per jilid adalah 20 dolar AS.

Umat Katolik Asia Berkumpul di Malaysia untuk Kongres Kerahiman

Sel, 25/09/2018 - 16:46

Umat Katolik Asia dan para pendevosi Kerahiman Ilahi akan berkumpul di Keuskupan Penang di Malaysia pada 26-28 September untuk mengikuti Kongres Apostolik Asia Keempat tentang Kerahiman.

Acara yang diselenggarakan oleh Kongres Apostolik Dunia tentang Kerahiman itu diadakan sekali dalam tiga tahun di bawah bimbingan Dewan Kepausan untuk Evangelisasi Baru.

Kongres Asia terakhir diselenggarakan di Medan, Indonesia, pada 2015.

Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos, koordinator episkopal untuk Asia, mengatakan devosi kepada Kerahiman Ilahi adalah “sarana evangelisasi baru kita.”

Ia mengatakan kaum migran Asia yang memadati gereja di banyak negara di seluruh dunia khususnya pada Hari Minggu “adalah para pewarta Injil dan misionaris iman Katolik kita yang baru.”

Prelatus itu mengatakan acara di Malaysia pekan ini merupakan pertemuan para pendevosi Asia karena wilayah itu merupakan “lahan subur kaum migran dan misionaris.”

Menurut Uskup Santos, Eropa menjadi penerima banyak pekerja migran Asia termasuk imam dan biarawati.

Ia mengatakan Gereja di Asia memiliki “peran yang besar dalam evangelisasi baru” dan umat Katolik selalu berkarya sebagai “pembawa kabar dan misionaris kerahiman.”

“Kami berharap setelah kongres, para pendevosi Katolik akan membawa kerahiman Allah ke negara mereka masing-masing, dan dari negara-negara kita ke dunia,” kata Uskup Santos.

Di tengah kekerasan dan ketidakadilan di seluruh dunia, katanya, “kita harus berpikir tentang kerahiman, berbicara tentang kerahiman dan menjadi pelaku kerahiman.”

“Dengan demikian kita tidak berpikir sesuatu yang buruk, kita tidak menyebarkan berita bohong atau kebohongan dan kita tidak menyakiti orang lain,” lanjut uskup dari Propinsi Bataan di Filipina bagian utara itu.

Filipina akan mengirium 749 peserta ke acara itu bersama dengan 19 imam dari beberapa keuskupan.

Gereja Kerahiman Ilahi di Keuskupan Penang akan menjadi tuan rumah.

Romo Koko: Deklarasi Kampanye Damai Jangan Hanya Sebuah Seremoni

Sel, 25/09/2018 - 16:40

Romo Paulus Christian Siswantoko Pr, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia, mengapresiasi inisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengajak kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menandatangani deklarasi damai menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada April 2019.

Penandatanganan deklarasi damai yang merupakan pembukaan resmi masa kampanye pemilu presiden dan pemilu legislatif itu digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (23/9) lalu.

Hadir dalam acara tersebut Presiden Joko “Jokowi” Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Sandiaga Salahuddin Uno serta beberapa calon legislatif setempat.

Ketua KPU Arief Budiman memimpin para kandidat dalam menyampaikan deklarasi damai yang antara lain berbunyi “melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang” itu.

Menurut Arief, masa kampanye akan berakhir pada 13 April tahun depan atau empat hari menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif.

Deklarasi damai juga diadakan di beberapa daerah pada hari yang sama.

“Pertama memang mengapresiasi KPU yang telah menginisiasi, mempertemukan kontestan khususnya dalam pemilu presiden untuk deklarasi damai. Ini merupakan pemandangan politik yang menyejukkan di awal kampanye,” kata Romo Siswantoko – yang akrab dipanggil Romo Koko – kepada ucanews.com.

“Kedua, deklarasi ini jangan sampai hanya menjadi sebuah seremoni karena banyak kelompok membuat hal yang sama, membuat pemilu berjalan dengan baik, tanpa hoax, politisasi SARA, dan sebagainya,” lanjutnya.

Menurut Romo Koko, kehidupan demokrasi bangsa masih belum dewasa. “Komitmen dalam deklarasi damai itu dalam hitungan hari atau bulan bisa dilupakan ketika mereka sungguh-sungguh berhadapan di lapangan. Yang ada bagaimana saya bisa menang,” kata imam diosesan itu.

Ia yakin bahwa potensi kampanye yang menekankan isu SARA akan terus bermunculan meskipun ada deklarasi damai tersebut. “Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemerintah, birokrat dan masyarakat betul-betul harus menjaga,” tegasnya.

Romo Koko pun mengajak umat Katolik untuk menyadari potensi itu. “Kalau sudah menyadari, maka umat Katolik menjadi kelompok masyarakat yang menciptakan suasana dingin. Ketika di daerah pemilihan mereka ada situasi yang tidak menggambarkan situasi damai, umat Katolik harus berperan di sana, entah dengan mengajak tetangga untuk berdiskusi, membuat deklarasi tingkat paroki dengan mengajak para tokoh agama lokal. Ini perlu dibuat supaya suasana panas tidak merembes sampai ke bawah,” katanya.

Ia juga meminta hierarki untuk turut berperanserta secara bijaksana. “Jika hierarki bisa mengajak umat untuk betul-betul jernih dalam menghadapi kampanye, ini penting. Umat masih melihat hierarki. Hierarki bisa membuat seruan-seruan yang mengajak umat. Saatnya para tokoh agama menyuarakan suara kenabian di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Yohanes Handoyo Budhisedjati, ketua Vox Point Indonesia, mengatakan kepada ucanews.com bahwa jika deklarasi damai itu tidak direalisasikan maka akan muncul perpecahan.

“Memang kita mengharapkan awam Katolik untuk lebih aktif lagi dalam melihat, mengamati dan berpartisipasi. Tentu saja lebih bersabar, lebih bisa menahan diri apabila terjadi perseteruan yang sudah memanas,” katanya.

“Jangan terbawa arus dan harus berkonsultasi. Kita punya organisasi kemasyarakatan. Cobalah merapat dan konsultasi. Vox Point Indonesia akan menunjuk orang-orang yang netral dan tidak mendukung salah satu kandidat untuk bisa memberikan informasi terkait pemilu,” lanjutnya.

Selain kedua pasangan capres-cawapres, ada 7.968 kandidat dari sekitar 20 partai politik yang akan beradu dalam pemilihan legislatif untuk memperebutkan 575 kursi DPR-RI, DPD, DPRD propinsi dan kabupaten/kota.

Lebih dari 185 juta pemilih akan menggunakan hak pilih mereka.

Uskup Filipina Turut Mendukung Kesepakatan Vatikan-Cina

Sel, 25/09/2018 - 13:29

Seorang uskup Filipina menyambut baik kesepakatan antara Vatikan dan China yang menghapus status tidak sah dari tujuh uskup yang ditahbiskan tanpa persetujuan Vatikan.

Uskup Teodoro Bacani Jr., Prelatus Emeritus dari Keuskupan Novaliches, mengatakan bahwa “gereja harus bekerja dalam kerangka apa yang mungkin dan sah.”

“Vatikan telah memilih cara ini, dan itu adalah perkembangan positif,” katanya kepada ucanews.com.

Ketika ditanya tentang reaksi yang mungkin terjadi dari beberapa umat Katolik, Uskup Bacani mengatakan bahwa “tidak ada dasar yang sah untuk tidak menyetujui perjanjian itu karena persyaratan kanonik akan dibuat oleh paus.”

Dia mengatakan pentahtaan  dan pentahbisan para uskup hanya akan diberikan kepada mereka yang diakui oleh paus, dan lebih lanjut ia menambahkan bahwa itu penting “dan bahkan konservatif akan setuju.”

Dalam sebuah pengumuman pada akhir pekan, Vatikan mengatakan para wakil Tahta Suci dan pemerintah Cina telah menandatangani apa yang mereka gambarkan sebagai “perjanjian sementara” tentang penunjukan uskup.

“Dengan maksud untuk mempertahankan penyebaran Injil di China, Bapa Suci Paus Fransiskus  memutuskan untuk kembali ke persekutuan gerejawi penuh yang tersisa dari para uskup ‘resmi’ yang ditahbiskan tanpa mandat kepausan,” kata Vatikan dalam sebuah pengumuman.

Pengangkatan para Wali Gereja  di China terus bermasalah sejak Tiongkok memutuskan hubungan diplomatik dengan Takhta Suci pada tahun 1951.

Begini Tanggapan Umat ​​Katolik Cina Soal Kesepakatan dengan Vatikan

Sel, 25/09/2018 - 13:24

Umat ​​Katolik Cina memberikan sambutan yang beragam terhadap perjanjian sementara antara Cina dan Vatikan tentang penunjukan uskup dimana Paus Fransiskus mengakui tujuh uskup Cina yang ditahbiskan tanpa mandatnya.

Pastor John dari komunitas bawah tanah Keuskupan Mindong di propinsi Fujian mengatakan sekarang tidak ada alasan untuk menolak mengadakan Misa konselebrasi dengan para uskup terlarang yang telah diakui oleh paus, jika tidak, “tidak ada ketaatan. Kami tidak boleh irasional.” Dia menekankan, bagaimanapun, bahwa “menjadi patuh tidak selalu berarti setuju.”

Dia mengatakan komunitas bawah tanah tidak lagi ada dan hanya gereja terbuka yang diakui tetapi dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA). “Aku akan pulang ke rumah ketika aku letih menjadi imam,” kata Pastor John.

Fransiskus dari komunitas terbuka di provinsi Hebei mengatakan kepada ucanews.com bahwa ia tidak setuju dengan penandatanganan perjanjian antara China dan Vatikan.

“Tiongkok sekarang menekan agama dengan keras. [Rezim] tidak hanya menyingkirkan salib tetapi mengendalikan secara ketat penyebaran informasi keagamaan di internet. Tidak ada kebebasan berbicara,” katanya.

“Saya tidak akan menghadiri Misa yang dirayakan oleh para imam yang setuju dengan perjanjian itu dan akan terus memboikot ketujuh uskup itu. Jika seluruh gereja di daratan menjadi terdegradasi, saya hanya akan tinggal di rumah untuk berdoa.”

Dia mengatakan bahwa dia hanya bisa mempertahankan imannya sendiri dan tidak dapat berasimilasi seperti anggota masyarakat pro-pemerintah. Dia menekankan bahwa “ketika gereja diasimilasikan oleh iblis, maka itu akan menjadi waktu kita bertindak sesuai dengan hati nurani kita sendiri.”

Maria dari komunitas terbuka Keuskupan Jiangxi mengatakan dia sangat prihatin dengan perjanjian tersebut. Dia tidak bisa menerima klausul bahwa uskup akan dicalonkan oleh pemerintah dan pemimpin gereja. “Saya tidak bisa menerima penyerahan gereja kepada rezim. Saya pikir paus salah kali ini.”

Mengenai tujuh uskup terlarang yang diakui oleh paus, dia mengatakan “itu menyentuh prinsip-prinsip gereja. Ketika ada seorang imam memiliki hubungan gelap dengan perempuan, saya tidak akan pergi ke gereja. Saya masih bisa mengikuti Yesus di rumah.”

Pietro Pan dari komunitas bawah tanah di provinsi Shangdong mengatakan bahwa paus berbagi wewenangnya untuk menominasikan para uskup dengan pemerintah sama saja menyerahkan gereja kepada pemerintah. “Gereja kemudian gagal menjadi gereja yang satu dan kudus,” katanya.

Dia mengakui bahwa dia tidak dapat mengerti mengapa paus mengakui para uskup terlarang. “Apakah itu berarti bahwa keputusan yang dibuat gereja sebelumnya salah? Ada beberapa di antara mereka yang memiliki wanita simpanan dan anak-anak. Dapatkah mereka masih menjadi uskup? Ini luar biasa. Apa yang terjadi di gereja yang membuatnya berubah-ubah? Apakah ini masih gereja Yesus? ” Dia bertanya.

Dia menekankan bahwa dia menolak dengan tegas untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan para uskup terlarang serta sakramen yang dirayakan oleh imam mereka.

Paul dari komunitas bawah tanah di Shijiazhuang di provinsi Hebei mengecam perjanjian itu, mengatakan bahwa ini jelas merupakan penjualan gereja. Gereja tunduk pada rezim ateis. “Paus mengakui ketujuh uskup yang terlarang itu,” dia memprotes, ia menambahkan bahwa “ketika orang-orang yang memiliki istri dan anak-anak dapat menjadi uskup, berarti saya juga bisa ?!”

Joseph Zhou dari komunitas bawah tanah Nanyang di provinsi Henan percaya bahwa perjanjian tersebut memungkinkan kedua belah pihak untuk melangkah maju. Namun ia tetap berhati-hati dan pesimistis mengenai masa depan gereja. Dia berharap bahwa pihak berwenang sekarang akan membebaskan para uskup dan imam yang ditahan dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan pelayanan pastoral mereka.

Menanggapi desas-desus bahwa komunitas bawah tanah akan diberantas, Joseph percaya bahwa akan sulit untuk terjadi. Dia berharap bahwa pemerintah dapat mengakui gereja-gereja bawah tanah.

Pastor Paul dari komunitas terbuka di Guangdong mengatakan, gereja di Cina hampir mencapai tingkat terendah dalam masalah iman, termasuk masalah pernikahan dan keluarga serta perilaku imam. Dia telah merindukan kesepakatan itu sehingga “Takhta Suci dapat menyampaikan pesan-pesan iman dan pastoral lebih langsung kepada Gereja Cina, terutama tentang bagaimana cara mengatur para imam.”

Karena para uskup baru akan ditunjuk oleh paus, ia menjelaskan, diharapkan bahwa kualitas para imam akan ditingkatkan, yang akan berkontribusi pada standardisasi dan normalisasi Gereja Cina.

Paul Wang, seorang anggota CCPA dari Baotou di Mongolia Dalam, mengatakan dia mematuhi paus. “Ini adalah hasil yang semua orang telah tunggu untuk waktu yang lama. Ini adalah buah Roh Kudus. Sulit untuk didapat.”

Meskipun gereja masih ditindas, dia yakin itu akan segera berakhir. “Saya percaya Presiden Xi Jinping adalah sekretaris jenderal yang baik [Partai Komunis],” katanya.

Berbicara tentang penyingkiran salib, dia mengatakan bahwa itu terutama terjadi di gereja-gereja Protestan dan tidak banyak berhubungan dengan Gereja Katolik. “Paus itu hebat dan cerdas. Ia dipilih oleh Tuhan. Ia tidak mungkin salah karena ia mewakili Tuhan,” kata Wang.

Paul Xiao dari komunitas terbuka Keuskupan Cangzhou di provinsi Hebei mengatakan dia akan mengamati bagaimana gereja terpengaruh.

“Penindasan tidak benar-benar penindasan terhadap gereja. Ini hanya pertanda bahwa negara telah mulai secara formal untuk melaksanakan hukum dan peraturan,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia akan tetap berpartisipasi dalam kegiatan gereja. “Saya percaya bahwa keputusan yang dibuat paus itu tidak salah. Pemerintah tidak akan menganiaya kami. Pemerintah terus-menerus merevisi undang-undang yang membuat semuanya lebih terstandardisasi.”

Maria Zhang, seorang anggota CCPA dari Taiyuen, provinsi Shanxi, menyambut baik keputusan Paus. Dia percaya bahwa “paus adalah yang paling bijak.” Dia mengklaim bahwa dia tidak merasa dia sedang ditekan, “setidaknya tidak di tempat saya di sini.” Dia berpikir bahwa itu adalah gereja-gereja yang menyebabkan masalah yang menyebabkan pemerintah yang tidak puas menghancurkan salib.

Uskup India Ditangkap Atas Tuduhan Pemerkosaan Terhadap Biarawati

Sen, 24/09/2018 - 18:24

Seorang uskup telah ditangkap atas tuduhan pemerkosaan terhadap seorang biarawati dan masih berada di dalam tahanan di Negara Bagian Kerala di India bagian selatan.

Uskup Jalandhar Mgr Franco Mulakkal ditangkap menyusul laporan dari seorang biarawati berusia 48 tahun. Ia ditangkap pada Jumat (21/9) setelah permohonan jaminan yang diajukannya ditolak oleh sebuah pengadilan setempat.

Prelatus itu ditangkap atas tuduhan pemerkosaan, seks secara paksa, intimidasi kejahatan dan penyekapan ilegal. Jika terbukti bersalah, ia bisa dihukum penjara seumur hidup.

Dalam permohonan jaminan yang diajukannya, Uskup Mulakkal membantah semua tuduhan biarawati itu. “Tuduhan biarawati itu dibuat-buat dan digoreng hanya untuk membalas dendam atas apa yang telah saya lakukan,” katanya.

Uskup menjalani persidangan di Pengadilan Magistrasi di Kota Palai pada Senin (24/9) dan hakim memerintahkan agar ia tetap berada dalam tahanan hingga 8 Oktober. Ia akan ditahan di sub-penjara di kota itu.

Polisi di Negara Bagian Kerala sebelumnya memanggil prelatus berusia 54 tahun yang tinggal di Keuskupan Jalandhar di India bagian utara itu untuk hadir dalam persidangan pada 19 September lalu. Setelah menjalani interogasi selama tiga hari, penangkapannya dilakukan pada Jumat (21/9).

Polisi mengatakan Uskup Mulakkal menjalani uji kesehatan dan tes potensi. Mereka juga mengumpulkan sampel darah, DNA dan cairan tubuh dari uskup itu untuk uji kesehatan lebih lanjut, kata otoritas kepada media.

Kasus itu mengguncang Gereja di India selama tiga bulan terakhir. Kasus ini muncul setelah biarawati yang adalah mantan superior jenderal Kongregasi Misionaris Yesus – yang berada di bawah naungan uskup – itu mengajukan laporan pemerkosaan pada 27 Juni. Dalam laporannya, biarawati itu mengatakan uskup memerkosanya ketika ia mengunjunginya di sebuah biara di Distrik Kottayam di Negara Bagian Kerala mulai 2014 hingga 2016.

Hari Shankar, kepala polisi di DIstrik Kottayam yang turut dalam tim investigasi, mengatakan kepada media bahwa investigasi “menyimpulkan adanya kecurigaan yang beralasan” bahwa tuduhan yang ada dalam laporan yang diajukan kepada polisi memiliki dasar.

Otoritas Gereja berhati-hati dalam menanggapi penangkapan itu dan Konferensi Waligereja India mengeluarkan sebuah pernyataan pers berisi dua kalimat.

“Ini adalah momen menyedihkan bagi kami semua. Kami berdoa bagi semua orang yang terlibat: Uskup Franco, biarawati terkait, Keuskupan Jalandhar dan Kongregasi Misionaris Yesus,” demikian bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Konferensi Waligereja India, Kardinal Oswald Gracias dari Mumbai.

Setelah ditangkap, Uskup Mulakkal muncul dengan mengenakan pakaian bebas dan polisi membawanya ke biara di Distrik Kottayam itu serta sebuah  kamar di mana pelecehan seksual diduga terjadi sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut.

Sehari sebelum penangkapan, sejumlah pejabat Gereja mengumumkan keputusan Vatikan untuk memindahkan Uskup Mulakkal dari administrasi keuskupan itu. Sebagai gantinya, Vatikan mengangkat Uskup Auksilier Angelo Rufino Gracias dari Bombay sebagai administrator apostolik “sede pleana et ad nutum Sanctae Sedia.”

Seorang pejabat Gereja mengatakan istilah bahasa Latin itu berarti bahwa Uskup Mulakkal tetap menjadi uskup di keuskupan itu meskipun kapasitas administrasinya ditangani oleh seorang prelatus lain dan bahwa situasi masih “ada di tangan Tahta Suci.”

Penangkapan oleh polisi dan langkah Vatikan itu mengakhiri aksi protes yang dilakukan oleh empat biarawati dari Kongregasi Misionaris Yesus yang dimulai sejak 8 September di Kota Kochi, Negara Bagian Kerala. Para biarawati ini menuntut keadilan bagi biarawati yang diduga dilecehkan secara seksual oleh uskup itu.

“Kami senang polisi menangkap uskup itu … kami berharap investigasi akan membantu kami mendapatkan keadilan,” kata Suster Anupama, salah seorang biarawati.

Para biarawati itu akan melanjutkan aksi protes jika mereka merasa bahwa polisi terlalu longgar dalam menangani kasus terhadap uskup itu.

Meski Pernah Disandera, Pastor Soganub Upayakan Perdamaian di Mindanao  

Sen, 24/09/2018 - 18:20

Tepat tengah malam pada 17 September lalu, Pastor Teresito Soganub bangun dari tidur untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Allah karena telah diberi kesempatan untuk kembali menjalani hidup.

Ia ingat apa yang terjadi terhadap dirinya setahun lalu ketika ia menyelamatkan diri dari kejaran para pemberontak yang terinspirasi oleh ISIS di Kota Marawi pada hari itu sekitar pukul 12:15 dini hari.

Orang-orang bersenjata menahannya selama 117 hari bersama dengan sejumlah sandera lainnya ketika terjadi pengepungan di kota itu selama lima bulan.

Pastor Soganub masih ingat malam itu ketika ia berhasil melarikan diri bersama dengan Lordvin Ocopio, seorang dosen di sebuah kolese, dari sebuah masjid dan berhasil menjauh dari orang-orang yang ingin menangkapnya.

Ia ingat bagaimana mereka berdua berjalan sejauh dua kilometer untuk keluar dari kota itu dengan melewati jalanan yang penuh dengan mayat.

“Itulah rasa takut terbesar yang pernah saya rasakan selama ini,” katanya kepada ucanews.com.

“Saya takut para teroris melihat kami dan menembak kami. Saya juga takut (pasukan pemerintah) mengira kami adalah musuh mereka,” lanjutnya.

Namun imam yang pernah menjabat sebagai Vikjen Prelatur Marawi sebelum terjadi serangan teroris ke kota itu mengatakan apa yang terjadi terhadap dirinya adalah resiko yang harus dihadapinya.

 

Merayakan Kesempatan Kedua

 

Sebelum beranjak tidur pada 16 September lalu, Pastor Soganub mengirim pesan kepada Ocopio untuk menyampaikan ucapan selamat kepadanya atas kesempatan kedua dalam hidup.

“Selamat, kita sudah menapaki tahun pertama dalam kehidupan kedua kita,” demikian pesan yang ditulis imam itu.

Namun ia tidak mendapat balasan. “Saya bisa mengerti karena ia juga butuh waktu dan ruang,” katanya.

Sejak mereka berdua melarikan diri bersama tahun lalu, mereka pernah bertemu hanya satu kali ketika Pastor Soganub pergi ke kampung halaman Ocopio untuk menghadiri sebuah perayaan syukur.

“Kami bicara soal kematian yang hampir merenggut nyawa kami, soal kematian psikis,” kata imam itu.

“Ini membantu kami melupakan trauma. Saya senang karena saya bersama seorang penyintas yang adalah teman saya,” lanjutnya.

Untuk merayakan tahun pertama “kehidupan kedua,” Pastor Soganub merayakan Misa dan mengadakan makan malam bersama teman, kerabat dan tetangganya di kampung halamannya di Cotabato Selatan, sekitar 260 kilometer dari Kota Marawi.

Menurutnya, menemui keluarganya bisa membantu mengatasi trauma.

“Sulit,” katanya, “karena saya punya luka mendalam.”

“Kami menghadapi kematian beberapa kali selama 117 hari,” katanya. “Saya mohon kepada Tuhan agar mendampingi saya dan memberkati saya dalam proses penyembuhan ini.”

 

Misi Berlanjut

 

Pastor Soganub tetap percaya bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya itu terjadi karena sebuah alasan.

“Saya akan mengatasi situasi ini. Saya akan melewati apa yang telah terjadi terhadap diri saya,” katanya, seraya berjanji untuk melanjutkan upaya damai di Mindanao.

“Saya akan melanjutkan karya damai. Ini yang ingin saya lakukan sejak saya masih muda,” katanya. “Hidup itu singkat, dan kita harus memanfaatkannya dengan baik.”

Pastor Soganub telah berkarya di Kota Marawi selama 23 tahun. Baru-baru ini ia sangat aktif dalam mengkampanyekan perdamaian di wilayah konflik di Mindanao.

“Saya percaya orang menganut suatu agama adalah karena ingin menciptakan perdamaian tanpa memandang agama yang dianutnya,” katanya.

Kesalahpamahan bisa diatasi jika manusia menggunakan hati mereka. “Setiap orang punya hati. Jika kita bisa bicara dari hati ke hati meskipun agama kita berbeda, kita akan saling memahami satu sama lain,” lanjutnya.

Meskipun sesuatu telah terjadi terhadap dirinya, tanggapan imam itu selalu perdamaian dan cinta kasih “karena jalan Yesus adalah jalan damai.”

Ketika “tahun baru” baginya mulai, ia akan terus mendoakan para sandera yang tidak selamat khususnya dua putra altar – John Wilbert Aninon Pasiorco dan Sam Magumpit.

“Saya akan berdoa bagi kalian,” katanya. “Bagi mereka yang selamat seperti saya, Tuhan memberkati kalian.”

Pengadilan Putuskan Duterte Bersalah atas Berbagai Pelanggaran HAM

Sen, 24/09/2018 - 16:26

Pengadilan internasional  menyatakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersalah karena melanggar hak politik dan ekonomi warga Filipina.

Sementara para aktivis dan beberapa pemimpin agama menyambut baik keputusan dari International People’s Tribunal (IPT) yang diselenggarakan di Belgia pekan lalu, pemerintah Manila menyebut keputusan itu tidak benar.

Dalam putusannya yang dirilis pada 20 September, tribunal – pengadilan Internasional  yang diselenggarakan oleh asosiasi pengacara dan kelompok-kelompok hak asasi manusia – menemukan bukti Duterte “bersalah atas kejahatan terhadap rakyat Filipina.”

Pengadilan ini termasuk di antara beberapa yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil dan individu-individu perorangan  untuk menyoroti isu-isu yang mendesak di berbagai negara.

Putusan pengadilan akan diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional, Parlemen Eropa dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Namun juru bicara Duterte, Harry Roque, menyebut pengadilan itu sebagai “proses palsu” dan “propaganda kelompok  kiri.” Dia mengatakan putusan itu “tidak ada karena persidangan itu  tidak resmi.”

Di antara organisasi yang menyelenggarakan pengadilan adalah Asosiasi Pengacara Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dunia, Perkumpulan Pengacara Sosialis Haldane, Asosiasi Pengacara Demokratis Internasional, IBON Internasional, dan Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina.

Dalam putusannya, IPT mengatakan menemukan bukti para terdakwa “bersalah atas semua tuduhan … yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pelanggaran hukum dan instrumen hukum.”

 

‘Kemenangan untuk keadilan’

 

Para pemimpin agama di Mindanao menyambut baik putusan itu sebagai “kemenangan untuk keadilan.”

Pastor Rey Carvin Ondap, direktur eksekutif Pusat untuk Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan, mengatakan, “putusan itu menunjukkan bahwa mereka yang putus asa dan malang kini didengarkan.”

“Saya salut kepada mereka yang memberi kesaksian mereka untuk keberanian mereka,” kata imam itu.

Keluarga korban pelecehan hak asasi manusia dan kelompok aktivis memberikan kesaksian kepada pengadilan tentang pembunuhan di luar hukum terkait dengan perang anti-narkotika pemerintah dan operasi kontra-pemberontakan, penahanan dan penganiayaan politik terhadap warga  yang tidak setuju, pelanggaran selama perang anti-teror di Marawi pada tahun 2017, deklarasi militer hukum di Mindanao dan serangan terhadap wartawan.

Di antara 31 “saksi” yang bersaksi adalah suster misionaris Australia Patricia Fox, yang mengklaim Pemerintah Duterte membatasi haknya ketika dia diperintahkan untuk dideportasi karena diduga terlibat dalam kegiatan politik partisan.

Pastor Amado Picardal, seorang imam Redemptorist dan kritikus keras perang berdarah Duterte terhadap narkoba, mengatakan putusan pengadilan menambah kecaman internasional terhadap “rezim brutal.”

“Dari sudut pandang manapun putusan itu layak, saya berharap ini akan memacu Pengadilan Kriminal Internasional untuk melanjutkan penyelidikannya terhadap pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan massal di Filipina,” katanya.

Sultan Hamidullah Atar Marawi, yang bersaksi di depan pengadilan karena dugaan kekejaman yang dilakukan oleh militer di Marawi, mengatakan konflik lima bulan tahun lalu bisa dipersingkat jika para pemimpin Muslim diizinkan untuk bernegosiasi dengan pejuang yang diilhami Negara Islam Irak Suriah (ISIS).

Pemimpin Muslim itu mengatakan deklarasi darurat militer di Mindanao “melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional karena hal itu membuka jalan bagi penghancuran situs budaya dan wilayah ibadah kita.”

Kelompok hak asasi manusia Karapatan dan Persatuan Nasional Pengacara Rakyat menyatakan bahwa pengadilan adalah tempat yang sah untuk menyuarakan ganti rugi dan keluhan.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok pengacara mengatakan pengadilan “mengikuti dan menghormati proses hukum di mana para terdakwa diberi tahu sepatutnya dan diberi kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dan membela diri.”

Kelompok itu mengatakan prosedur pengadilan konsisten dengan “standar universal akan pengungkapan bukti” dan pengadilan diselenggarakan oleh “organisasi pengacara internasional bergengsi dan dihormati” dan dipimpin oleh panel juri terkemuka dari berbagai disiplin ilmu. “

Kesepakatan Pengangkatan Uskup, Era Baru Hubungan Vatikan-Beijing

Sen, 24/09/2018 - 13:25

Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, semua uskup Katolik di Cina bersekutu penuh dengan paus, demikian laporan pengumuman Vatikan.

Pada 22 September, Vatikan mengumumkan bahwa Paus Fransiskus mencabut ekskomunikasi terhadap tujuh uskup yang telah ditahbiskan dengan persetujuan pemerintah dan tidak diakui oleh Vatikan.

Beberapa jam sebelumnya, perwakilan Vatikan dan pemerintah Cina menandatangani apa yang mereka gambarkan sebagai sebuah “perjanjian sementara” tentang penunjukan uskup.

“Dengan maksud untuk mempertahankan pewartaan Injil di China, Bapa Suci Paus Fransiskus mengakui secara penuh semua uskup “resmi” yang ditahbiskan tanpa mandat kepausan,” kata Vatikan,  dengan menyebutkan nama mereka.

Paus juga mengakui Uskup Anthony Tu Shihua, yang sebelum meninggal pada 4 Januari 2017, “telah menyatakan keinginan untuk berdamai dengan Tahta Apostolik,” kata Vatikan.

Dengan mengakui status para uskup, Vatikan mengatakan, Paus Fransiskus berharap “proses baru dapat dimulai yang akan memungkinkan luka-luka masa lalu dapat disembuhkan, yang mengarah ke persekutuan penuh dari semua umat Katolik Tiongkok, yang beberapa di antaranya dengan teguh menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau paroki di bawah kepemimpinan para uskup yang tidak diakui oleh Roma.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan uskup yang dipilih oleh Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang terkait dengan pemerintah telah menerima pengakuan Vatikan sebelum penahbisan mereka.

Kardinal Pietro Parolin, sekretaris negara Vatikan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tujuan Tahta Suci adalah satu pastoral.  Takhta Suci memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi, atau untuk membantu menciptakan kondisi, kebebasan yang lebih besar, otonomi dan organisasi, agar Gereja Katolik dapat mengabdikan dirinya untuk misi mewartakan Injil dan juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan, spiritual, kemakmuran material dan harmoni negara, setiap orang dan dunia secara keseluruhan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah persatuan, kepercayaan dan dorongan baru,” kata Kardinal Parolin dalam pesan video yang direkam sebelum dia meninggalkan Roma untuk bergabung dengan paus di Vilnius.

“Kepada komunitas Katolik di Cina para uskup, imam, religius dan umat beriman. Paus mempercayakan, di atas segalanya, komitmen untuk membuat gerakan persaudaraan dalam rekonsiliasi di antara kalian, dan dengan demikian dapat mengatasi kesalahpahaman di masa lalu, ketegangan masa lalu, bahkan yang baru-baru ini terjadi. ”

Pencalonan dan penugasan para uskup telah menjadi masalah kunci dalam hubungan Vatikan-Cina selama beberapa dekade. Gereja Katolik telah menegaskan bahwa para uskup ditunjuk oleh paus namun pemerintah Cina mempertahankan bahwa tidak boleh ada campur tangan asing dalam urusan internal China.

Komunitas-komunitas Katolik yang menolak mendaftar ke pemerintah dan menolak mengikuti para uskup yang ditunjuk pemerintah biasanya disebut sebagai gereja bawah tanah. Banyak komunitas, meskipun, memiliki uskup yang dipilih secara lokal tetapi menjanjikan persatuan dan kesetiaan mereka kepada paus, yang pada dasarnya berarti mereka diakui oleh pemerintah dan Vatikan.

Pejabat Vatikan selalu mengatakan bahwa menyerahkan kendali penuh atas pencalonan para uskup tidak akan seperti yang diharapkannya, tetapi bisa menjadi langkah pertama yang baik untuk memastikan kebebasan dan keamanan yang lebih besar bagi komunitas Katolik di sana.

Pengumuman Vatikan mengatakan perjanjian itu ditandatangani 22 September di Beijing oleh Mgr. Antoine Camilleri, wakil sekretaris untuk hubungan luar negeri Vatikan, dan Wang Chao, wakil menteri luar negeri Cina.

Perjanjian sementara, menurut Vatikan, adalah buah dari pemulihan hubungan yang bertahap dan timbal balik, yang disepakati menyusul proses panjang negosiasi dan kemungkinan penerapannya akan ditinjau secara berkala. Ini menyangkut pengangkatan para uskup, yang menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan gereja, dan menciptakan kondisi untuk kerja sama yang lebih besar di tingkat bilateral.

Menurut pernyataan Vatikan, harapan bersama adalah bahwa perjanjian ini dapat mendukung proses dialog institusional yang bermanfaat dan berwawasan masa depan dan dapat berkontribusi secara positif bagi kehidupan Gereja Katolik di Tiongkok, bagi kebaikan bersama rakyat China dan untuk kedamaian di dunia. ”

Vatikan tidak merilis teks perjanjian atau memberikan rincian tentang apa isi teks perjanjian tersebut.

Laporan berita pada pertengahan September -seperti berita pada awal tahun ini- mengatakan perjanjian sementara akan menguraikan prosedur yang tepat untuk memastikan para uskup Katolik dipilih oleh komunitas Katolik di China dan disetujui oleh paus sebelum pentahbisan dan pelantikan mereka.

Laporan-laporan media pada hari-hari sebelum pengumuman itu mengatakan calon kandidat untuk jabatan uskup akan dipilih di tingkat keuskupan melalui sistem pemilu yang demokratis, dan hasil pemilihan akan dikirim ke Beijing untuk diperiksa oleh pemerintah. Pemerintah kemudian akan mengirimkan nama melalui saluran diplomatik ke Tahta Suci.

Takhta Suci akan melakukan penyelidikan sendiri terhadap kandidat sebelum paus menyetujui atau menjalankan hak vetonya, menurut majalah Amerika yang dikelola Yesuit. Jika paus menyetujui kandidat, proses akan berlanjut. Jika tidak, “kedua belah pihak akan terlibat dalam dialog, dan Beijing pada akhirnya akan diharapkan untuk mengirimkan nama kandidat lain.”

Namun keputusan akhir tentang penunjukan uskup di China ada di tangan paus.

Kardinal Joseph Zen, uskup agung berusia 76 tahun dari Hong Kong, menyampaikan kritikan pedas tentang perjanjian itu.

Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters di Hong Kong pada 20 September, Kardinal Zen bahkan mengatakan Kardinal Parolin harus mengundurkan diri.

“Saya pikir dia tidak memiliki keyakinan. Dia hanya seorang diplomat yang baik dalam arti yang sangat sekuler dan biasa,” kata Kardinal Zen kepada Reuters. “Mereka memberikan kawanan ke mulut serigala. Ini pengkhianatan yang luar biasa.”

Kardinal Parolin mengatakan kepada wartawan pada 20 September, “Vatikan yakin bahwa ini adalah langkah maju. Kami tidak begitu naif untuk berpikir bahwa mulai sekarang semuanya akan berjalan dengan baik, tetapi tampaknya bagi kita bahwa ini adalah arah yang benar.”

Meskipun Greg Burke, direktur kantor pers Vatikan, mengatakan perjanjian itu bersifat pastoral, bukan politik, itu dilihat sebagai langkah dalam upaya panjang untuk membangun kembali hubungan diplomatik penuh antara Vatikan dan Cina. Keduanya belum memiliki hubungan diplomatik resmi sejak, tidak lama setelah revolusi komunis tahun 1949 China.

Laporan PBB Terbaru  Menghubungkan Partai Berkuasa di India Dengan Kekerasan

Jum, 21/09/2018 - 19:17

Laporan PBB terbaru mengkaitkan Partai Bharatiya Janata  (BJP) di India  pro-Hindu sebagai aktor dibalik aksi kekerasan dan pidato-pidato yang memanas terhadap minoritas agama.

Pelapor khusus Tendayi Achiume, seorang aktivis HAM yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB, pada 12 September menyerahkan laporan tentang bentuk-bentuk terkini rasisme, diskriminasi rasial  dan intoleransi terkait.

BJP Perdana Menteri Narendra Modi, yang berkuasa di New Delhi pada 2014, “telah dikaitkan dengan insiden kekerasan terhadap anggota Dalit, Muslim, suku dan komunitas Kristen,” kata laporan itu.

Ia mengatakan laporan itu mendokumentasikan “penggunaan komentar yang menghasut oleh para pemimpin BJP terhadap kelompok minoritas” dan “kebangkitan vigilantisme yang menargetkan Muslim dan Dalit” di India.

Laporan yang diamanatkan oleh resolusi Majelis Umum PBB 2017 bertujuan menganalisis “ancaman yang diajukan oleh populisme nasionalis terhadap prinsip-prinsip HAM  fundamental yang menjunjung tinggi prinsip  non-diskriminasi dan kesetaraan.”

Aktivis HAM  di India mengatakan para pemimpin BJP terus mengekspresikan prasangka mereka terhadap Muslim dan Kristen di pidato publik dan media, menekankan dominasi Hindu di negara di mana 80 persen dari 1,2 miliar penduduknya adalah Hindu.

“Anda mengambil koran atau menonton berita di televisi. Setiap kali pemimpin mereka berbicara, mereka berbicara secara terbuka melawan kelompok-kelompok yang sudah menderita dan tidak pernah tertarik membela mereka,” kata pemimpin Kristen A.C. Michael, menanggapi laporan tersebut.

Michael mengatakan pemimpin partai yang berkuasa menganggap minoritas, termasuk Dalit dan orang-orang suku, sebagai warga kelas dua dan ingin mereka menjauhi arus utama. “Bahkan ada seruan  untuk mengusir orang Kristen dan Muslim ke negara lain, menghasut kekerasan terhadap orang-orang ini,” katanya.

Orang-orang Kristen mengalami kekerasan di 24 dari 29 negara bagian India  tahun 2017, demikian  menurut laporan 2018 oleh  Persecution Relief, sebuah kelompok Kristen yang mendokumentasikan kekerasan anti-Kristen di India. Tahun lalu, India mencatat 736 insiden serangan terhadap orang Kristen, lebih dari dua kali lipat dari 348 insiden yang dilaporkan pada tahun 2016.

Madhya Pradesh, tempat BJP memerintah selama 15 tahun, mencatat 52 insiden, meningkat 54 persen dari 2016.

Laporan Achiume mengatakan bahwa di banyak negara, partai-partai nasionalis terus menggelorakan reformasi tata kelola pemerintahan  yang menghasilkan pengecualian kelompok minoritas. Ini mengacu pada program pendaftaran warga yang dilaksanakan oleh BJP di negara bagian Assam yang membuat jutaan orang tanpa kewarganegaraan – kebanyakan Muslim yang datang dari Banglades sekitar dekade lalu.

“Diskriminasi dan pernyataan-pernyataan yang menghasut sangat mencolok sehingga badan-badan internasional mulai memperhatikan mereka,” kata Shabnam Hashmi, seorang aktivis HAM  dan Muslim yang tinggal di New Delhi.

Dia mengatakan hal itu memalukan bahwa mereka yang berkuasa menyebarkan kekerasan terhadap minoritas dan kelompok terpinggirkan lainnya termasuk Dalits, suku dan perempuan.

Setidaknya 10 pria Muslim dihukum gantung dan banyak lainnya terluka oleh kelompok perlindungan sapi, banyak yang tampaknya beroperasi dengan dukungan BJP, kelompok hak asasi Amnesty International mengatakan dalam sebuah laporan tahun ini.

Mukti Prakash Tirkey, editor mingguan tentang Dalit dan urusan kesukuan yang diterbitkan di New Delhi, mengatakan, “sudah saatnya bahwa Dalits, Muslim dan Kristen harus bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.”

Tirkey, seorang aktivis dan pemimpin suku, mengatakan kebijakan kesejahteraan pemerintah Modi yang diumumkan untuk orang-orang kesukuan “hanyalah sebuah pencuci mata … itu semua hanya di atas kertas dan kondisi masyarakat terus memburuk.”

 

Karitas Dukung Upaya Pemulihan Filipina

Jum, 21/09/2018 - 18:20

Lembaga-lembaga kemanusiaan Katolik dari seluruh dunia telah berjanji memberi bantuan dan rehabilitasi bagi Filipina setelah terjadinya topan yang menghancurkan beberapa provinsi utara.

Karitas International di Roma telah  berjanji membantu membiayai operasi bantuan bagi ribuan keluarga yang terkena dampak Topan Mangkhut.

“Setelah badai berlalu, orang akan membutuhkan bantuan untuk memulihkan mata pencaharian mereka,” kata Karitas dalam sebuah pernyataan.

Topan Mangkhut, yang paling kuat melanda negara itu tahun ini, dilaporkan mempengaruhi lebih dari satu juta orang di 30 provinsi di seluruh negeri.

Dari lebih dari 264.300 keluarga yang terkena dampak, setidaknya 37.160 mengungsi.

Richard Gordon, ketua Palang Merah Filipina, mengatakan organisasinya khawatir bagaima para korban akan mengatasi minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang.

“Penghasilan mereka dari pertanian dan perikanan akan berkurang drastis, sehingga hampir tidak mungkin bagi para korban berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah mereka atau bahkan memberi makan keluarga mereka,” katanya.

Pastor Edwin Gariguez, sekretaris eksekutif Karitas Philipina, mengatakan upaya bantuan yang berkelanjutan harus memberdayakan masyarakat dan pemulihan jangka panjang.

Asesor Karitas melaporkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk makanan di daerah pesisir dan pedalaman.

“Ada banyak hal yang kita butuhkan saat ini, terutama makanan, makanan kaleng, pakaian, selimut,” kata Pastor Peter Rambac, pastor paroki di kota Roxas di provinsi utara Isabela.

Imam itu mengatakan bahwa di parokinya saja, 90 persen dari hasil panen telah rusak.

“Kami membutuhkan bantuan Anda di Benguet, terutama bagi keluarga dan individu di pusat-pusat evakuasi,” kata Pastor Manuel Flores, koordinator aksi sosial Keuskupan Baguio.

Relawan dan bantuan dari uskup Amerika Serikat sudah di lapangan memberikan bantuan untuk keluarga dengan mendistribusikan makanan dan tempat tinggal, air minum dan peralatan kebersihan.

Lembaga-lembaga Katolik di Inggris dan Wales menjanjikan sekitar US $ 39.000 untuk membantu Caritas Filipina meningkatkan respon tanggap daruratnya.

Topan, yang dikenal secara lokal sebagai Ompong, adalah yang terkuat tercatat di dunia pada tahun 2018 dan menghantam ujung timur laut Luzon pada pagi hari diawal 15 September.

Wilayah yang paling terpukul, Lembah Cagayan, adalah produsen jagung teratas negara itu dan produsen utama beras.

Topan Mangkhut menyerang sebelum panen, mempengaruhi lebih dari 80 persen tanaman jagung dan menyebabkan kerusakan pertanian yang diperkirakan mencapai 53 juta dolar AS.

 

Larangan Cerai di India Dikecam sebagai Upaya Mendulang Suara Hindu

Jum, 21/09/2018 - 16:25

Pemerintah India menghadapi tuduhan terkait dukungannya terhadap kelompok mayoritas Hindu menjelang pemilihan nasional karena memperkenalkan sebuah undang-undang (UU) darurat yang melarang perceraian verbal di kalangan umat Islam.

Pada Rabu (19/9), Presiden Ram Nath Kovind menyetujui peraturan yang melarang praktek yang mengijinkan seorang pria menceraikan isterinya dengan menyebut talaq (bercerai) tiga kali.

Peraturan yang perlu diratifikasi oleh parlemen itu muncul setelah Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu berusaha memberlakukan sebuah UU yang bertujuan untuk membantu para wanita Muslim yang menderita karena praktek talaq tiga kali yang sudah berlangsung selama berabad-abad itu.

“Satu-satunya tujuan adalah memenangkan jumlah suara dari umat Hindu menjelang pemilihan nasional 2019,” kata Molvi Javaid Ahmad, seorang cendekiawan Muslim di Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

“Ini merupakan campur tangan langsung dalam urusan agama umat Islam. Ini adalah pendekatan balas dendam,” lanjutnya.

Ahmad mengatakan langkah itu memberi kesan bahwa pemerintah bisa bertindak tegas terhadap umat Islam tanpa memperhatikan suara mereka. Ini membantu mengkonsolidasikan suara umat Hindu dalam pemilihan yang terpolarisasi agama itu.

Namun pemimpin BJP dan Menteri Hukum pemerintahan federal, Ravi Shankar Prasad, mengatakan kepada media bahwa ada “urgensi dan kebutuhan mendesak” untuk membuat peraturan itu karena perceraian verbal terus terjadi meskipun Mahkamah Konstitusi melarangnya pada Agustus 2017 lalu karena “tidak konstitusional.”

Sejak Januari 2017 hingga 13 September tahun ini, ada 430 kasus perceraian verbal, kata Prasad.

BJP – yang mulai berkuasa pada 2014 – menginisiasi sebuah rancangan UU (RUU) untuk melarang perceraian verbal tetapi sejumlah partai oposisi menolaknya. BJP mengatakan partai-partai yang menolak RUU itu takut kehilangan suara dari 172 juta umat Islam di India.

Namun Lok Sabha, Majelis Rendah dari parlemen di India, mengesahkan RUU itu pada 28 Desember tahun lalu. Meskipun demikian, Raiya Sabha, Majelis Tinggi dari parlemen, masih menunggu konsensus dan debat terkait isu tersebut.

Qasim Rasool Ilyas dari Badan Hukum Individu Muslim Seluruh India percaya bahwa pemerintah mempercepat peraturan itu tanpa menunggu perdebatan lagi untuk mengalihkan perhatian dari isu rill yang dihadapi negara itu seperti inflasi dan pengangguran.

“Mengingat talaq tiga kali dikriminalisasi, rasanya perlu dibawa ke ranah hukum. Kami akan segera memutuskan caranya,” katanya.

Ghulam Ali Gulzar, seorang cendekiawan Muslim terkenal dan juga seorang penulis, mengatakan kepada ucanews.com bahwa peraturan itu menyebut hukuman penjara bagi seorang suami yang menggunakan perceraian verbal.

“Jika suami dipenjarakan, siapa yang akan merawat isterinya yang diceraikan dan anak-anaknya? Ini tidak lain adalah dendam turun temurun yang mengancam komunitas di negara ini,” katanya.

Joseph Dias, seorang tokoh Katolik di Mumbai, mengatakan kepada ucanews.com bahwa langkah itu “tidak lain hanyalah sebuah persiapan menjelang pemilihan 2019.”

Ia pun mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap penderitaan para wanita Muslim yang diceraikan dan mengatakan tradisi yang sama juga ada dalam agama-agama lain di India.

“Jika UU itu untuk semua orang yang menceraikan isteri mereka seperti itu, maka kami menyebutnya sekular. Ini sungguh diskriminasi terhadap umat Islam,” katanya.

Mengenang Uskup Sibolga Mgr Ludovikus Simanullang OFMCap

Jum, 21/09/2018 - 16:00

Uskup Sibolga Mgr Ludovikus Simanullang OFMCap meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah menderita sakit pada saluran empedu.

Pastor Blasius S. Yesse Pr, sekretaris Keuskupan Sibolga, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Uskup Ludovikus meninggal dunia di RS St. Elizabeth di Medan, ibukota Propinsi Sumatera Utara, pada Kamis (20/9) sekitar pukul 03:30 WIB.

Menurut imam diosesan itu, jenazahnya akan disemayamkan di Gereja Katedral St. Theresia Lisieux di Kota Sibolga.

“Pada Minggu, 23 September, ibadat pagi jam 07:00 WIB di katedral. (Dilanjutkan dengan) acara melayat, doa dan lain-lain. Jam 13:00 WIB, (jenazah) diberangkatkan ke tempat pemakaman di komplek Seminari Menengah St. Petrus di Aek Tolang,” katanya.

“Misa requiem jam 15:00 WIB, dipimpin oleh Uskup Agung Medan Mgr Anicetus Bongsu Sinaga OFMCap di komplek seminari menengah dan diteruskan dengan pemakaman,” lanjutnya.

Pastor Blasius mengatakan sebelum pemakaman ada serangkaian acara yang digelar pada Jumat (21/9) dan Sabtu (22/9) di katedral, antara lain ibadat pagi pada pukul 07:00 WIB, penghormatan publik dan Misa sore pada pukul 17:00 WIB.

Uskup Ludovikus lahir di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada 23 April 1965. Ia ditahbiskan sebagai imam Ordo Saudara-Saudara Dina (OFMCap) pada 10 Juli 1983. Ia diangkat sebagai uskup Sibolga oleh Paus Benediktus pada 14 Maret 2007 dan ditahbiskan sebagai uskup pada 20 Mei pada tahun yang sama.

Sebelum meninggal, Uskup Ludovikus menjabat sebagai ketua Komisi Seminari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Menurut Pastor Blasius, Uskup Ludovikus adalah  orang yang memiliki spiritualitas yang kuat. “Dia orang yang sangat tenang. Sebelum memutuskan sesuatu, dia selalu mempertimbangkannya dengan baik. Dari sisi karya, dia rajin melakukan kunjungan pastoral,” katanya.

“Dia orang yang sangat rendah hati dan sederhana,” lanjutnya.

Selfi Yanti Bali, seorang umat dari Paroki Hati Kudus Yesus di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, mengatakan kematian Uskup Ludovikus adalah sebuah kehilangan besar bagi keuskupan.

“Beliau orang yang sangat rendah hati dan sederhana. Beliau sangat mendukung program-program dari umatnya. Beliau tidak pernah bilang ‘jangan’ atau ‘tidak.’ Bahkan saya pernah komunikasikan soal Komunitas Sant’Egidio dan beliau bilang bagus dan sangat mendukung,” kata wanita berusia 40 tahun itu.

Menurut Selfi – yang juga anggota Komunitas Sant’Egidio setempat, Uskup Ludovikus mampu merangkul semua umat dari berbagai latar belakang etnis dan sosial.

“Saya sendiri berharap sosok uskup pengganti nanti seperti Bapak Uskup Ludovikus,” lanjutnya.

Guru Katolik Honorer Turut Mendesak Diangkat Jadi PNS

Jum, 21/09/2018 - 12:04

Guru-guru Katolik termasuk di antara ribuan guru honorer yang melakukan protes di seluruh Indonesia akhir-akhir ini untuk menuntut kenaikan gaji dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mereka dijadwalkan untuk berdemo dari tanggal 10-25 September 2018 untuk mendesak pemerintah memperhatikan kondisi mereka.

Tuntutan mereka antara lain agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menurut mereka menjadi pegawai negeri akan membawa manfaat bagi mereka karena sudah bekerja selama bertahun-tahun.

Tetapi pemerintah malah menawarkan peluang pegawai negeri kepada lulusan muda.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ada sekitar 1,5 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

“Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan kami,” kata Titi Purwaningsih, ketua Forum Guru Kontrak Indonesia.

Tuntutan mereka termasuk juga pembebasan dari tes masuk CPNS dan menaikkan batas usia untuk menjadi pegawai negeri lebih tinggi dari 35 tahun.

Ada banyak guru kontrak di atas 40, tetapi tidak bisa tidak diterima karena usia mereka, kata Titi.

“Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan di negara ini, tetapi kerja keras kami tidak diakui oleh pemerintah,” kata Titi. Ia menambahkan, protes akan terus dilakuakn jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Maria Setiyani, 37, seorang guru bahasa Indonesia di Bogor, Jawa Barat, mengatakan dia dan rekan-rekannya ingin agar pemerintah menghargai kerja keras mereka.

“Saya sudah mengajar di sekolah swasta di Bogor selama 14 tahun. Setiap tahun sejak 2012 saya telah mendaftar untuk menjadi PNS, namun setiap kali saya ditolak,” katanya.

Menurut Maria, gaji yang ia dapat sebagai guru honorer tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.

Dia juga mengatakan karena mereka telah mengajar selama bertahun-tahun, mereka tidak perlu mengikuti ujian.

Sementara itu Pastor Vincentius Darmin Mbula OFM, ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik, juga menyatakan simpati kepada para guru.

“Adalah tugas pemerintah untuk secara serius memperhatikan hak dan martabat para guru ini,” kata Pastor Darmin.

Halaman