UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 19 mnt 27 dtk yang lalu

Gereja ​​Katolik Myanmar Bantu Korban Banjir

Sel, 31/07/2018 - 09:28

Gereja Katolik di Myanmar telah meningkatkan penyediaan bantuan darurat untuk para korban banjir bandang.

Sosial Solidaritas Karuna Myanmar  (KMSS) – nama Caritas Myanmar – mengatakan mendistribusikan bantuan di wilayah Kayin, Bago, dan Tanintharyi timur.

Pastor Paul Thar San, direktur Karuna di Hpa-an, ibukota Negara Bagian Kayin, mengatakan 100 karung beras telah diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir di daerah itu.

Imam itu telah meminta kantor pusat Karuna di Kota Yangon untuk menyediakan lebih banyak bantuan darurat.

Dia mengatakan beberapa daerah yang sampai saat ini belum dapat dijangkau oleh relawan sangat membutuhkan makanan.

“Kami membuat banyak asesmen dan kemudian mengirimkan bantuan ke daerah-daerah lain yang terkena dampak,” kata Pastor Thar San kepada ucanews.com.

Negara Bagian Kayin telah dihantam angin monsoon yang kuat dan hujan lebat sejak minggu ketiga bulan Juli, menyebabkan sungai meluap.

Setidaknya lima orang telah tewas dan lebih dari 100.000 orang telah mengungsi akibat banjir yang meluas, menurut departemen manajemen bencana.

Pastor Hubert Myo Thant Oo, direktur Karuna di Mawlamyine selatan-timur, kota terbesar keempat Myanmar, mengatakan bahwa stafnya telah pergi ke Kota Palaw yang terkena dampak buruk dan membagikan 232 karung beras di lima desa.

“Kami telah menggunakan dana  Prapaskah kami untuk tanggap darurat. Dan kami berencana  menyediakan material untuk rekonstruksi 33 rumah yang hancur,” kata Pastor Myo Thant Oo kepada ucanews.com.

Sebanyak 200 rumah lainnya mengalami kerusakan karena banjir di desa-desa di mana etnis Kayin Baptists,  umat Buddha dan Katolik tinggal  bersama.

Imam itu mengatakan kelima desa itu sebelumnya tidak mengalami banjir yang menyebabkan kerusakan namun hutan yang gundul akibat penebangan liar telah membuat situasi menjadi lebih buruk.

Wilayah kota Palaw berada di bawah kendali Karen National Union (KNU) yang menandatangani perjanjian gencatan senjata bilateral dengan pemerintah tahun 2012.

Pastor Joseph Mg Win, direktur Karuna di Yangon, mengatakan 30 anggota timnya dikirim ke-21 desa yang terkena dampak di wilayah Bago untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan.

Pada 29 Juli, Komite Manajemen Bencana Nasional mendesak orang yang tinggal di dekat bantaran sungai dan di daerah dataran rendah untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.

Myanmar setiap tahun menderita dampak hujan monsun dengan lebih dari 100 orang meninggal tahun 2015 akibat banjir.

Pada Mei 2008, Topan Nargis menghancurkan Delta Irrawaddy di Myanmar, menewaskan sekitar 140.000 orang.

 

Saudara Sepanjang Jaman

Sel, 31/07/2018 - 08:33

Ketika kita bepergian, melangkahkan kaki keluar rumah untuk mulai beraktivitas kita menjumpai tetangga kita. Beberapa dari mereka mungkin adalah teman-teman masa kecil kita. Namun, pernahkah kita menanyakan kepada diri sendiri, sejauh apa kita telah mengenal mereka? Seperti apa mereka memandang, menilai, dan menghadapi masalah?

Pertanyaan ini adalah upaya refleksi guna menumbuhkan empati sebelum kita melangkah untuk mengenal lebih jauh. Tentu mengenal lebih jauh tidak hanya seperti istilah anak jaman now yaitu “kepo”. Mengenal yang hendak saya tawarkan adalah pengenalan dengan cita rasa empati. Sebuah rasa empati memang pertama-tama perlu dilandasi dengan kesadaran untuk rendah hati mau terbuka dan memberi perhatian lebih tanpa tendensi tertentu. Sisi lain jika kita mendefinisikan mengenal yang lain tanpa empati atau hanya sekedar ‘kepo’ maka mungkin kita yang akan terjebak pada asumsi-asumsi nihil dengan tendensi yang tidak baik.

Inilah refleksi sederhana dalam kehidupan antar umat beragama. Kita kerap kali menemukan permasalahan dan persinggungan antara umat beradama justru karena kurangnya pengenalan dan pemahaman satu sama lain. Tak tanggung-tanggung, perkara sepele karena tidak saling mengenal saja bisa berbuntut tindakan anarki berupa penolakan atas eksistensi yang lain. Kita menjadi yang selain kita selain ‘liyan’yang berbeda dan diabaikan. Sejarah dunia telah mencatat banyak kekerasan yang mengatasnamakan agama; Perang Salib, Pertempuran Lepanto dan lainnya. Sejarah dunia hari ini juga membuktikan perang atas nama agama itu tidaks elesai, justru berkembang biak menjadi aksi teroris bertamengkan agama. Di seluruh belahan dunia, aksi-aksi intoleran dan radikalisme bahkan terorisme ini telah merusak citra agama itu sendiri.

Mungkin kita terus mempertanyakan, bagaimana kita memulai mengenal umat yang lain jika tidak ada sarana yang memungkinkan terjadinya dialog. Langkah pertama yang bisa saya sarankan adalah membuang gengsi, tendensi, dan rasa malas kita. Namun untuk menjawab kebutuhan pada sarana dialoh itu, sekelompok penulis orang muda Katolik, Agenda 18berinisiatif membuat dialog bernama Kelas Mengenal Yang Lain. Tentunya, anggota Agenda 18 selaku penyelenggara berharap melalui Kelas Mengenal Yang Lain ini dapat menjadi wadah umat Katolik khususnya Orang Muda Katolik (OMK) untuk dapat mengenal umat dari agama lain. Sarana dialog ini dikemas dalam bentuk kelas dan di setiap kelas berakhir peserta diminta untuk menuliskan hasil refleksi dari materi yang telah didapat dari narasumber. Tujuan proses ini adalah mengasah kepekaan kita sebagai manusia lewat refleksi yang dituangkan dalam tulisan.

Kelas Mengenal Yang Lain kali ini adalah bentuk kolaborasi Katolik dan Islam. Layaknya saudara sepanjang jaman, kedua agama Abrahamik telah hidup berdampingan dan memiliki sejarah berabad-abad yang sangat menarik untuk dipelajari. Peristiwa ledakan bom di 3 gereja di Surabaya 13 Mei 2018 yang lalu, sangat membekas dalam benak masyarakat Indonesia. Pelaku pengeboman mengatasnamakan Islam dan melibatkan anak-anak saat melakukan aksi pengebomban hingga menelan korban jiwa cukup banyak. Pasca kejadian itu, sangat disayangkan apabila tidak ada usaha untuk membangun relasi yang lebih baik dan akrab antara Katolik dan Islam guna kembali menenun rajut kebangsaan yang dirusak melalui peristiwa tersebut.

Sebagai salah satu orang yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini, saya bisa menyatakan bahwa mengikuti Kelas Mengenal Yang Lain ini banyak sekali keuntungannya, mungkin hampir tidak ada ruginya. Kelas ini tidak membosankan karena penyampaian materi dengan dialog interaktif, jadi tidak hanya satu arah, dan dapat memungkinkan terjadi banyak tanya jawab dan diskusi yang sangat membuka wawasan, informasi baru, dan relasi yang baru. Narasumber juga berpengalaman di bidangnya dan tentunya karena ini mengenal antara Katolik dan Islam, narasumber tidak hanya dari Katolik yang mumpuni saja tapi juga dari Islam yang mumpuni. Dengan mengikuti kelas ini paradigma dan pengetahuan anda dapat berubah menjadi lebih baik mengenai masing-masing agama juga relasi antar kedua agama.

Oleh Alexander Junio, Agenda 18 Angkatan 6

Belajar Tentang Islam, Cara Kelompok Penulis Muda Katolik Cegah Kesalahpahaman

Sen, 30/07/2018 - 14:30

Agenda 18, komunitas penulis muda Katolik menginisiasi kegiatan pendalaman tentang Islam, hal yang mereka sebut diinsipirasi oleh kata-kata Paus Fransiskus, juga sebagai bagian dari upaya saling mengenal demi menghindari kesalahpahaman dalam relasi antaragama.

Stella Anjani, humas komunitas ini menyatakan, kegiatan ini berupaya menangkap pesan yang disampaikan Paus Fransiskus pada perayaan Idul Fitri 1439 H tahun ini, yang mengajar orang Kristen dan Muslim untuk “melangkah dari kompetisi menjadi kolaborasi.”

Kolaborasi yang diharapkan Paus Fransiskus, kata dia, pada prakteknya, tidak mudah diwujudkan jika tidak disediakan ruang untuk saling mengenal lebih dalam.

“Ruang-ruang digital masa kini, terutama media sosial, seringkali hanya memperkenalkan hal-hal yang ada di permukaan dari nilai-nilai antar agama. Tidak jarang kedangkalan informasi berkontribusi dalam pembentukan kesan yang kurang tepat antaragama,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima UCAN Indonesia.

Ide menggelar kegiatan seperti ini, kata dia, juga merespon aksi bom bunuh diri di Surabaya oleh satu keluarga pada Mei lalu yang menyasar satu Gereja Katolik dan dua Gereja Protestan, yang kemudian menyebabkan timbulnya sentimen negatif terhadap umat Muslim.

Mengangkat tema “Tentang Mengenal yang Lain,” kelompok ini akan menghadirkan tokoh-tokoh dari organisasi Islam moderat untuk memaparkan materi dalam kelas yang berlangsung setiap Sabtu sejak 4 Agustus hingga 25 Agustus.

“Ini adalah kegiatan belajar untuk mengajak umat Katolik pada khususnya agar membuka diri terhadap umat Muslim, yang merupakan komunitas mayoritas di Indonesia,” kata Stella.

“Kegiatan belajar ini diharapkan mampu mengubah perspektif lama tentang Islam dan menjembatani dialog harmonis antaragama,” lanjutnya.

Para pemateri yang akan mengisi total empat kali pertemuan adalah Alamsyah M Djafar, peneliti The Wahid Foundation; Achmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian-ICRP; Subhi Azhari, peneliti The Wahid Foundation), Mohammad Monib, Pengasuh Pesantren Fatihatul Quran, Bogor,  Mukti Ali Qusyhairi (Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta), dan beberapa pembicara lainnya yang berjejaring dengan The Wahid Foundation.

Sejumlah topik yang akan dibahas, antara lain termasuk tentang Islam dan perdamaian, relasi agama dan terorisme, jilbab dan cadar, poligami dalam Islam; negara khilafah, peta gerakan Islam di Indonesia dan peta jalan menuju Indonesia yang damai.

“Selama kegiatan belajar, para peserta juga didorong untuk menulis hasil pembelajaran sehingga terwujud budaya literasi untuk perdamaian dan toleransi,” kata Stella.

Tulisan terbaik, jelasnya, akan dipublikasi di beberapa media Katolik dan disebarluaskan juga melalui akun media sosial Hits OMK dan OMK Indonesia.

Kegiatan belajar ini, di mana peserta dikenakan biaya Rp 400.000 dan bagi yang daftar berdua dapat diskon menjadi Rp. 750.000, berlangsung di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta.

Hingga hari ini, sudah ada tujuh orang yang mendaftar dan panitia masih membuka kesempatan bagi yang berminat, dengan mengisi langsung di form bit.ly/regkenalyanglain.

 

Korban Penculikan di Pakistan Dibebaskan,  Masih Banyak yang Hilang

Sen, 30/07/2018 - 11:42

Pada Juni  2012,  Asma Jahangir, ikon pembela hak asasi manusia, mengadakan seminar  untuk mengungkapkan sebuah komplotan oleh badan intelijen Pakistan yang kuat untuk membunuhnya.

Fransiskus  Xaverius (bukan nama sebenarnya), koordinator Komisi Nasional Keadilan dan Perdamaian dari Konferensi Waligereja Pakistan, berada di panggung dengan menggunakan  pengeras suara menghadap kamera yang berkedip-kedip. Hari berikutnya dia diculik.

“Dua pengendara sepeda motor menyerang saya di depan kantor saya. Saya jatuh pingsan setelah pukulan keras di belakang leher. Mereka menutup mata saya dengan pita perekat dan menempatkan helm di kepala saya,” kata ayah tiga anak itu kepada ucanews.com dengan  meminta tidak disebutkan namanya.

“Saya dibawa ke lokasi yang tidak diketahui di dalam mobil. Mereka secara mental menyiksa saya selama 14 jam. Saya dipaksa menerima telepon dari orang-orang yang menyamar sebagai rekan kerja dan anggota keluarga. Selama berbulan-bulan, saya terus berpikir untuk pindah ke kota lain. Seluruh pristiwa itu masih menghantui saya hingga sekarang.

“Agen keamanan yang kuat telah menciptakan suasana mati lemas. Negara kita hanya akan menjadi damai ketika lembaga-lembaga negara tetap bekerja dalam koridor hukum yang berlaku dan semua orang bebas untuk bekerja tanpa rasa takut.”

Xavier berbicara di hadapan masyarakat sipil yang merayakan kembalinya korban terbaru akibat penghilangan paksa.

Aktivis sosial Raza Mahmood Khan, 35, yang diculik oleh pria dengan pakaian biasa dari kediamannya di Lahore pada 2 Desember 2017. Polisi Punjab memfasilitasi kembalinya ke rumah pada 20 Juli. Seorang juru bicara polisi mengatakan Khan dalam keadaan sehat tetapi tidak membuat pernyataan karena masalah keamanan.

Khan bekerja sebagai anggota organisasi Aaghaze-Dosti (Initiation of Friendship) dan dikenal karena aktivitasnya bersama akar rumput seputar masalah persahabatan India-Pakistan. Dia biasa setiap tahun mempublikasikan kalender yang berisi karya seni oleh anak-anak sekolah dan anak-anak India dan Pakistan oleh para pemimpin di kedua sisi perbatasan.

Sensitivitas seputar inisiatif tersebut  meningkat selama beberapa tahun terakhir karena hubungan persahabatan Pakistan dengan India terus memburuk.

Organisasi-organisasi Gereja Pakistan tidak mempublikasikan berita tentang upaya perdamaian antara kedua negara. Keluarga Khan sendiri juga menolak berkomentar.

“Dia baik-baik saja. Tidak ada hal lain yang akan kami komentari,” kata Hamid Nasir, saudara laki-lakinya yang berpartisipasi dalam beberapa demonstrasi bersama dengan ayahnya yang sudah lanjut usia.

Namun, Saeeda Deep, seorang anggota Institut Perdamaian dan Studi Sekuler, melalui halaman facebooknya berterima kasih kepada semua untuk “dukungan dan upaya tak kenal takut mereka terhadap pemulangan Raza secara aman dan damai”. Dia mempelopori kampanye untuk pembebasannya.

“Meskipun ada tekanan berat, Anda dengan berani berpartisipasi dalam kamp perdamaian, protes, dan kampanye online untuk penemuan kembali orang hilang dalam suasana aman.  Ini menunjukkan bahwa perjuangan tanpa kekerasan tetap menjadi media yang kuat untuk membawa perubahan,” kata Deep.

“Ketika kita merayakan kembalinya Raza ke keluarganya, jangan lupa tentang ribuan orang yang masih hilang. Sekarang saatnya terus melipatgandakan upaya kita untuk mendukung anak-anak Baluch, Pakhtun, Sindhi, dan Punjabi yang telah hilang sekian lama. Semoga kedamaian menang dan hukum berkuasa. ”

Baik Gereja dan organisasi hak asasi manusia terus mengecam penghilangan paksa sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia di Pakistan. Undang-undang penodaan agama yang kontroversial, yang memberlakukan hukuman mati, juga digunakan untuk menutupi kejahatan negara dan menimbulkan lebih banyak kerusakan.

Pakistan menjadi berita utama di seluruh dunia pada Januari 2017 dengan hilangnya lima aktivis dan blogger media sosial di Lahore dan Islamabad. Kampanye media sosial dan beberapa pembawa acara TV menuduh mereka memposting konten yang bersifat kesusilaan secara daring. Para pengamat militer yang kritis melarikan diri dari negara itu setelah pembebasan mereka.

Desember lalu, Federal Investigation Agency menginformasikan Pengadilan Tinggi Islamabad bahwa penyidik ​​tidak dapat menemukan bukti apa pun terhadap para blogger yang dituduh melakukan penistaan ​​agama.

Komisi Penyelidikan tentang Penghilangan Paksa (COIED) telah menerima 4.608 kasus orang hilang, dimana 3.076 telah diselesaikan dan 1.532 masih tertunda, dengan 867 dari propinsi Khyber Pakhtunkhwa di bagian utara. Komisi telah melacak 2.306 orang yang hilang.

“COIED menerima laporan 868 kasus baru selama tahun 2017, lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya: 649 tahun 2015 dan 728  tahun 2016. Pakistan telah gagal meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua warga dari Penghilangan Paksa dan secara khusus mengkriminalisasi penghilangan paksa,” kata Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia Pakistan dalam laporan tahunan terakhirnya.

Juga direkomendasikan untuk mengkriminalisasikan penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berbeda dan otonom di bawah hukum pidana nasional dan meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua warga dari Penghilangan Paksa.

Tentara Pakistan membantah terlibat dalam kasus seperti itu.

 

 

Usulan Menghapuskan Pengakuan Dosa bagi Umat Kristen India

Sen, 30/07/2018 - 09:16

Sebuah agensi federal India telah mengusulkan penghapusan sakramen pengakuan dosa dengan alasan bahwa para pastor Kristen menyalahgunakannya untuk memeras dan menggoda  wanita, tetapi para pejabat Gereja menyatakan  bahwa rencana itu adalah campur tangan yang tidak perlu dalam urusan beragama.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sebuah lembaga yang melindungi kepentingan perempuan, juga telah mengajukan penyelidikan ke federal untuk dua kasus pemerkosaan dan serangan seksual yang melibatkan imam dari dua Gereja Kristen di Kerala, menurut laporan media.

“Para imam menekan para wanita untuk menceritakan rahasia mereka dan kami memiliki satu kasus seperti yang kami tangani. Harus ada lebih banyak kasus seperti itu dan apa yang kami tangani saat ini hanyalah puncak gunung es,” kata ketua komisi, Rekha Sharma.

Komisi itu menyelidiki klaim seorang pria bahwa empat imam Gereja Ortodoks Suriah menggunakan rahasia pengakuan istrinya untuk memeras dan mengeksploitasinya secara seksual.

Komisi itu juga menyelidiki sebuah laporan pada 29 Juni oleh seorang biarawati Katolik berusia 48 tahun bahwa Uskup Franco Mulakkal, uskup Keuskupan Jalandhar di Punjab memperkosanya empat tahun lalu. Dia menuduh sang uskup memperkosanya 13 kali lagi selama dua tahun berikutnya pada kunjungannya ke Kerala.

Kedua kasus itu sekarang sedang diselidiki polisi. Komisi itu membentuk panel independen untuk menyelidiki mereka dan mengirim temuannya kepada Perdana Menteri Narendra Modi, Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh, Menteri Wanita dan perkembangan Anak Maneka Gandhi dan kepala departemen kepolisian di Kerala dan Punjab.

Para uskup India mengatakan bahwa usulan komisi untuk membatalkan pengakuan doa adalah campur tangan yang tidak beralasan dalam urusan orang Kristen.

“Bukan urusan mereka untuk mencampuri urusan agama orang Kristen,” kata Uskup Theodore Mascarenhas, sekretaris jenderal Konferensi Waligereja India.

Dia mengatakan tuduhan penyalahgunaan pengakuan untuk seks adalah “yang paling langka dari yang langka” dalam sejarah Gereja dan “generalisasi dan stigmatisasi untuk seluruh komunitas atas dugaan kelakuan buruk dari beberapa orang benar-benar tidak adil dan tidak beralasan.”

Dewan uskup regional di Kerala mengatakan, usulan itu “mengejutkan tidak hanya orang Kristen tetapi semua orang yang membela kebebasan beragama.”

Dewan itu mengatakan komisi bertindak tidak bertanggung jawab dan dengan motif tersembunyi ketika membuat proposal itu secara sepihak pada subjek yang tidak memiliki mandat.

Penyelidikan komisi terhadap kasus-kasus kriminal di bawah penyelidikan polisi menunjukkan “agenda politik tersembunyi dan sifat komunal” dari individu-individu yang telah menyerahkan laporan itu, kata dewan tersebut.

Para pemimpin Kristen telah mengeluh bahwa sejak Modi berkuasa dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pro-Hindu tahun 2014, kekerasan dan pelecehan terhadap orang Kristen telah meningkat. Kelompok dan pejabat Hindu dituduh meningkatkan kegiatan anti-Kristen untuk mempercepat tujuan mereka menjadikan India negara yang hanya beragama Hindu.

Mgr Leo Cornelio, uskup agung Bhopal mengatakan, komisi itu tidak memiliki alasan untuk meminta “penghapusan sesuatu yang dianggap Kristen sebagai sesuatu yang suci hanya karena penyimpangan.”

“Yang kami butuhkan adalah tindakan korektif daripada menggeneralisasi satu atau dua insiden dan menghapuskan praktik yang telah teruji waktu seperti pengakuan dosa,” katanya.

 

Aktivis Katolik Mengakhiri Aksi Mogok Makan Di Penjara Vietnam

Jum, 27/07/2018 - 15:31

Seorang aktivis dan blogger terkenal beragama Katolik mengakhiri aksi mogok makan yang telah dilakukannya selama dua pekan di sebuah penjara di Vietnam setelah ia bertemu sejumlah diplomat Amerika Serikat yang tengah melakukan kunjungan, demikian menurut jaringan blogger setempat.

“Blogger ‘Mother Mushroom’ Nguyen Ngoc Nhu Quynh mengakhiri aksi mogok makan setelah beberapa pejabat dari Kedubes Amerika Serikat mengunjunginya di penjara pada 23 Juli,” demikian pernyataan Jaringan Blogger Vietnam pada 25 Juli.

Jaringan itu mengatakan Quynh yang juga dikenal dengan sebutan “Me Nam” atau “Ibu Jamur” nampak “sangat lelah tetapi masih berpikiran jernih setelah ia melakukan aksi mogok makan selama 16 hari.”

Quynh, 39, tengah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun karena mempublikasikan tulisan anti-pemerintah dan memperjuangkan para tahanan politik. Ia mulai melakukan aksi mogok makan pada 6 Juli untuk memprotes perlakukan buruk di Penjara Kamp Nomor 5 di Propinsi Thanh Hoa di bagian utara negara itu, sekitar 1.200 kilometer dari rumahnya di Propinsi Khanh Hoa.

Ibu dari dua anak itu telah melakukan aksi mogok makan tiga kali untuk memprotes perlakuan buruk termasuk pemberian racun pada makanan sejak ia dipindahkan ke penjara itu pada Januari lalu dari Nha Trang, kampung halamannya.

Jaringan itu mengatakan mereka memanggil kedutaan asing di Vietnam dan organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional untuk mengunjungi Quynh di penjara sebagai sebuah cara untuk menekan pemerintah.

Para blogger itu mengatakan perwakilan Uni Eropa telah meminta ijin kepada pemerintah untuk mengunjungi Quynh. Bisa dipahami bahwa pemerintah belum membalas permintaan tersebut.

Quynh telah mengkritik pelanggaran HAM dan korupsi yang dilakukan pemerintah. Ia menyelidiki dan mempublikasikan secara luas tentang perlindungan lingkungan, kesehatan publik, reformasi hukum dan upaya anti-penyiksaan. Ia juga mengkritik kebijakan luar negeri Vietnam terhadap Cina terkait pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

Pembela Hak Sipil yang berbasis di Swedia tahun lalu menggambarkan penangkapan Quynh dan penahanannya sebagai “persekusi terhadap keberaniannya membela HAM.”

Human Rights Watch (HRW) mengkritik catatan pemerintah terkait HAM yang diajukan kepada Dewan HAM PBB baru-baru ini.

“Vietnam nampaknya berjuang untuk menjadi salah satu pemerintahan yang paling represif di Asia,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia HRW.

Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, pemerintah menghukum dan memenjarakan sedikitnya 27 blogger dan aktivis HAM menurut berbagai undang-undang yang kejam.

 

Uskup Imbau Martabat Manusia Dalam Pertambangan Giok di Myanmar

Jum, 27/07/2018 - 14:21

Uskup Myitkyina Mgr Francis Daw Tang meminta pihak-pihak terkait untuk segera memperbaiki peraturan pertambangan giok dan melindungi lingkungan di Myanmar.

Ia mengatakan tidak ada peraturan atau sistem yang tepat untuk mengelola dengan baik tumpukan tanah yang telah menewaskan ratusan orang setiap tahun di Negara Bagian Kachin yang rawan konflik.

“Kita harus menghormati martabat manusia karena para penambang skala kecil mencari peluang dengan mempertaruhkan nyawa mereka,” kata prelatus itu kepada ucanews.com.

Ia mengatakan otoritas setempat perlu memberi peringatan kepada para penambang tentang resiko yang dihadapi mereka khususnya selama musim penghujan. Sementara itu, pemerintah dan perusahaan perlu memikirkan dampak dari pertambangan giok terhadap lingkungan.

“Pihak-pihak terkait – pemerintah, perusahaan dan warga sipil – perlu berdiskusi secara terbuka dan membuat kerangka peraturan yang tepat, praktek pengelolaan tumpukan tanah dan penyelamatan lingkungan,” kata Uskup Tang.

Uskup yang mengunjungi wilayah Hpakant yang kaya akan batu giok pada Desember lalu itu mengingatkan bahwa jika pihak-pihak terkait gagal memperbaiki isu penting ini, semakin banyak nyawa akan melayang dan lingkungan akan hancur.

Isu lingkungan, narkoba, perdagangan manusia dan orang-orang terlantar menjadi agenda pertemuan tiga keuskupan – Myitkyina, Banmaw dan Lashio – pada Agustus atau September mendatang.

“Setelah pertemuan, kami akan mengeluarkan detil sikap Gereja,” kata prelatus itu.

Sedikitnya 27 orang hilang atau dikhawatirkan tewas menyusul bencana longsor tumpukan bebatuan di sebuah pertambangan giok di Negara Bagian Kachin pada Selasa (24/7). Insiden ini merupakan bencana pertambangan mematikan kedua dalam 10 hari setelah sedikitnya 22 orang tewas, 63 orang terluka dan empat orang lainnya hilang akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada 14 Juli lalu.

Kecelakaan pertambangan giok terburuk terjadi ketika tanah longsor menewaskan 110 pekerja migran pada 12 November 2015.

Uskup Tang menegaskan bahwa militer yang masih berperan penting dalam politik Myanmar perlu melakukan kompromi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembagian sumber daya.

“Semua pihak terkait perlu bernegosiasi demi kepentingan semua orang dan pembangunan manusia,” katanya.

Pemerintah sipil Myanmar menghadapi tugas yang mengerikan dalam mengelola sumber daya termasuk penanganan perusahaan yang berhubungan dekat dengan militer.

Konflik etnis yang terjadi selama beberapa dekade di wilayah perbatasan di Myanmar bagian utara diperparah oleh pertikaian terkait sumber daya alam seperti batu giok, kayu, ambar, emas dan pembangkit listrik tenaga air.

Negara Bagian Kachin yang kaya akan sumber daya dan 90 persen penduduknya beragama Kristen mengalami pertikaian sporadis selama beberapa dekade. Lebih dari 100.000 orang masih mengungsi sejak pertikaian terjadi pada 2011.

Myanmar memproduksi batu giok senilai 31 miliar dolar AS pada 2014, sekitar 50 persen dari penghasilan kotor negara miskin itu, demikian laporan Global Witness.

Sebagian besar batu berharga itu dijual di pasar gelap Cina, sementara hampir semua pendapatan masuk ke kantong para elit militer, lanjut laporan itu.

 

Pastor Paroki Hibur Para Korban Banjir Bandang di Tiongkok

Jum, 27/07/2018 - 10:10

Seorang pastor paroki di Tiongkok bergegas memberikan pendampingan pastoral kepada korban banjir setelah banjir besar menghantam  rumah-rumah dan merusak mata pencaharian penduduk di Chongqing.

Chongqing adalah kotamadya yang berada diantara pertemuan Sungai Yangtze dan Sungai Jialing di Tiongkok barat daya dan Sungai Minjiang, Sungai Qujiang dan Sungai Wujiang juga melewati kota itu.

Ketika sungai-sungai seperti Yangtze, Jialing dan Minjiang terjadi banjir pada 12 Juli, lebih dari 50.000 orang harus meninggalkan rumah-rumah mereka di distrik Tongnan, meskipun tidak ada korban yang dilaporkan.

Sekitar 5.000 umat Katolik di Shuangjiang, Guilin, Xiaobazi dan kota Taihe di Tongnan sebagian besar adalah petani.

Pastor Ding Yang, seorang pastor paroki di Tongnan, mengatakan kepada ucanews.com bahwa daerah itu telah mengalami banyak banjir selama bertahun-tahun. “Untungnya, kali ini umat Katolik tidak terlalu terpengaruh,” katanya.

Hanya 11 keluarga Katolik di parokinya yang diterjang  banjir, termasuk keluarga seorang biarawati.

Imam itu dan beberapa mat parokinya pergi ke daerah yang dilanda  bencana dan mengunjungi keluarga Katolik untuk memberikan pendampingan pastoral dan rohani setelah tiga hari banjir.

Pastor Ding berdoa bersama mereka dan mendorong mereka untuk berpasrah kepada Tuhan dalam menghadapi bencana alam. Umat ​​Katolik bersyukur kepada Tuhan atas kepedulian Pastor Ding beserta anggotanya dan bantuan Gereja.

Pastor Ding mengatakan Tongnan adalah pusat sayur  Tiongkok. Tanaman seperti lobak, cabai dan lemon diekspor ke luar negeri.

“Karena tanaman mereka telah diterjang  banjir, dan petani tidak dapat menanam untuk sementara waktu, mereka diperkirakan akan kehilangan setidaknya dua perempat dari pendapatan mereka,” katanya.

Gereja lokal telah memberi setiap orang Katolik yang terkena dampak banjir US $ 500, sementara pihak berwenang telah mensubsidi dan membagikan benih kepada mereka.

Dengan suhu di Chongqing mencapai sekitar 40 derajat Celcius, pihak berwenang khawatir munculnya wabah penyakit.

Banjir menggenangi jalan dekat Gereja Salib Suci Shuangjiang, yang berusia lebih dari 100 tahun. Menurut sejarah Gereja Tiongkok, Tongnan adalah tempat paling awal di mana agama Katolik diperkenalkan di Chongqing.

 

Para Pemenang “Hadiah Nobel Asia” 2018 Diumumkan

Kam, 26/07/2018 - 22:49

Seorang pekerja awam beragama Katolik asal Timor Leste, seorang psikiatri asal India, seorang advokat perdamaian asal Filipina dan seorang pekerja sosial asal Vietnam adalah beberapa pemenang Penghargaan Ramon Magsaysay tahun ini.

Didirikan pada 1957, penghargaan itu merupakan penghormatan tertinggi di Asia dan dikenal secara luas sebagai penghargaan yang setara dengan Hadiah Nobel.

Penghargaan yang menggunakan nama presiden Filipina ketiga itu diberikan untuk mengenang tokoh tersebut dan dianugerahkan setiap tahun kepada individu-individu atau organisasi-organisasi di Asia yang memanifestasikan “pelayanan tanpa pamrih.”

Para pemenang penghargaan tahun ini antara lain:

  • Youk Chhang, seorang penyintas “ladang pembunuhan” di Kamboja yang mendedikasikan hidupnya untuk mendokumentasikan dan mengabadikan peringatan pembantaian itu guna memperbaiki hukum, rekonsiliasi nasional dan penyembuhan kolektif.
  • Howard Dee dari Filipina yang membentuk Bisnis Filipina untuk Kemajuan Sosial  dan yang bersama dengan seorang imam Serikat Yesus mendirikan Yayasan Pembangunan Asisi. Ia telah berkarya sebagai negosiator perdamaian antara pemerintah dan para pemberontak komunis dan Moro.
  • Maria de Lourdes Martins Cruz yang juga dikenal sebagai Mana Lou mendirikan Instituto Seculare Maun Alin lha Kristu, sebuah institut awam pria dan wanita yang didedikasikan untuk mengangkat derajat orang termiskin dari orang miskin di Timor Leste. Ia juga mendirikan Klinik Bairo-Ata, sebuah klinik besar dan gratis untuk orang miskin yang melayani rata-rata 300 pasien setiap hari dan merupakan penyedia terbesar pelayanan tuberkolosis di negara itu.
  • Bharat Vatwani yang berasal dari India dan istrinya mendirikan Yayasan Rehabilitasi Shraddha pada 1998 untuk menyelamatkan para penderita sakit jiwa yang tinggal di jalanan dan menyediakan tempat singgah, makanan dan pengobatan psikis secara gratis.
  • Vo Thi Hoang Yen dari Vietnam mendirikan Pembangunan Kapasitas dan Penelitian Disabilitas, sebuah organisasi non-profit yang berbasis di Ho Chi Minh City dengan visi untuk menciptakan “masyarakat yang setara dan tanpa diskriminasi” bagi kaum disabilitas.
  • Sonam Wangchuk dari India mendirikan Gerakan Kebudayaan dan Pendidikan Pelajar Ladakh dan mulai membina para pelajar Ladakh, 95 persen di antaranya pernah gagal lulus ujian pemerintah. Pada 1994, dengan kepemimpinan Wangchuk, “Operasi Harapan Baru” diluncurkan untuk memperluas dan mengkonsolidasi program reformasi pendidikan berbasis kemitraan.

Carmencita Abella, presiden Yayasan Penghargaan Ramon Magsaysay, mengatakan para pemenang tahun ini adalah para pelaku utama dalam menciptakan gerakan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mengubah masyarakat di seluruh Asia.

“Mereka telah memperlihatkan keberanian moral dan semangat untuk menjadikan masyarakat yang dilayani menjadi lebih baik, lebih ramah dan lebih adil bagi semua orang khususnya kaum marginal,” katanya.

“Para pemenang memberi kita teladan inspiratif akan visi, kepemimpinan, ketekunan dan keberhasilan,” katanya saat pengumuman para pemenang pada Kamis (26/7) di Manila.

Ia menggambarkan karya para pemenang sebagai sebuah “deklarasi pengharapan yang penuh tantangan” yang menunjukkan “kekuatan konstruktif positif dari semangat yang begitu besar.”

Penghargaan Ramon Magsaysay akan dianugerahkan secara resmi kepada para pemenang pada 31 Agustus di Pusat Kebudayaan Filipina di Manila.

 

Gereja di Tiongkok bersiap-siap untuk Cinanisasi

Kam, 26/07/2018 - 20:13

Gereja-gereja di dua provinsi di Tiongkok telah mengadakan seminar pelatihan tentang rencana lima tahun untuk mempromosikan Cinanisasi Gereja Katolik di Tiongkok.

Konferensi Waligereja Cina (BCCCC) dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA) mengeluarkan Rencana Lima Tahun untuk Mempromosikan Ketaatan Gereja Katolik Cina untuk Cinanisasi (2018-22) pada  Juni untuk semua keuskupan, meminta mereka  merumuskan dan melaporkan rencana lima tahun mereka kepada CCPA dan BCCCC sebelum akhir Agustus.

Dokumen 15 halaman  itu telah diperoleh ucanews.com  dengan memuat 6.500 kata dan sembilan poin utama. Kata “Cinanisasi” disebutkan sebanyak 72 kali dalam teks.

Gereja-gereja di semua keuskupan di provinsi Hebei dan di Keuskupan Yibin, provinsi Sichuan, telah mengadakan seminar pelatihan.

Sebuah sumber di provinsi Hebei mengatakan kepada ucanews.com bahwa ia menghadiri kursus pelatihan media di Chengde dari 25-29 Juni.

Dia percaya bahwa CCPA dan BCCCC mengeluarkan rencana tersebut sebagai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

“Ini bertujuan menyelesaikan jalan sosialis bergaya Cina dalam lima tahun,” katanya. “Bahkan jika mereka tidak mendapatkan persetujuan dari Takhta Suci, mereka masih akan mendapat kepercayaan dari pemerintah.”

Dia mengatakan Cinanisasi juga bisa diterapkan pada negosiasi Cina-Vatikan. “Cina dan Vatikan dapat membangun hubungan diplomatik bila tidak mengabaikan kondisi tersebut, dan Cina masih dapat mengencangkan cengkeramannya pada Gereja sesuai rencananya.”

Profesor Ying Fuk-tsang, direktur Fakultas Teologi Universitas Cina di Hongkong, mengatakan Cinanisasi telah menjadi misi yang tidak dapat dihindari untuk semua agama di Cina sejak Presiden Xi Jinping mengusulkan rencana tersebut  tahun 2015.

Ying percaya bahwa lima agama besar Katolik, Protestan, Islam, Taoisme, dan Buddha merasa perlu  menganggap serius masalah ini, tidak sama seperti ketika mantan presiden Jiang Zemin mengusulkan untuk membuat agama sesuai dengan masyarakat sosialis.

Dia mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah pusat mengusulkan tiga arah penting untuk Cinanisasi – identitas politik, identitas sosial dan identitas budaya – sehingga rencana lima tahun Gereja Katolik adalah diskusi panjang dari ketiga aspek ini.

“Karena perhatian utama pemerintah pusat terhadap Cinanisasi agama bukanlah budaya, tetapi politik dan sosial, bagaimana membuat interpretasi pada kemajuan zaman berlandas teologi dan doktrin Katolik akan menjadi fokus utama,” katanya.

Ying mengatakan rencana itu yang ditujukan untuk Cinanisasi digabungkan ke dalam  Gereja lokal dan Gereja universal dalam konteks Vatikan II.

Dia juga menunjukkan rencana tersebut menyatakan bahwa sejarah Katolik Cina juga merupakan jalan ke depan dengan menimba pelajaran dari dinasti Ming dan Qing.

“Jika Anda memiliki hubungan buruk dengan kekuatan kekaisaran dan tradisi, Anda akan memiliki konsekuensi untuk dilarang. Matteo Ricci mengambil rute adaptasi untuk menetapkan dasar bagi Cinanisasi keagamaan abad ke-21.”

Ying mengatakan sistem unik Katolik Cina, dengan manajemen demokratis Gereja, CCPA dan BCCCC, menetapkan legitimasi di bawah nama Cinanisasi.

Cinanisasi adalah upaya Partai Komunis untuk memperkuat kontrolnya terhadap agama-agama dalam hal ideologi dan sistem. Secara politik, agama harus sejalan dengan nilai-nilai inti sosialis partai, sesuai dengan masyarakat Cina dan kompatibel dengan budaya tradisional Tiongkok, katanya.

 

Umat Stasi Dilarang Berkumpul, Beribadah Di Rumah Meski Tidak Punya Gereja

Kam, 26/07/2018 - 12:25

Puluhan umat Katolik dari Stasi St. Anasthasia di Dusun Kampung Baru, Desa Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat, yang belum memiliki gedung gereja tidak bisa lagi berkumpul untuk mengadakan kegiatan keagamaan di sebuah rumah milik seorang umat Katolik setempat setelah muncul larangan dari pemerintah setempat.

Stasi yang dilayani oleh Paroki St. Barbara di Kota Sawahlunto itu kini memiliki sekitar 60 umat Katolik dari berbagai etnis seperti Batak, Nias, Jawa dan Tionghoa. Selama sekitar tujuh tahun yang lalu mereka berkumpul untuk mengadakan ibadat mingguan di rumah milik Trisila Lubis, seorang guru PNS di sebuah sekolah dasar setempat, karena stasi itu belum memiliki gedung gereja dan gedung gereja paroki terletak lebih dari 120 kilometer.

Guru PNS itu, menurut pernyataan Setara Institute yang dirilis pada Senin (23/7), telah melakukan negosiasi dengan pemuka masyarakat setempat pada 2010 dan berhasil mencapai kesepakatan bahwa umat Katolik setempat bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan keagamaan di rumah.

“Seiring dengan perkembangan waktu, terjadi pergantian Wali Nagari Sikabau … Pada 25 Desember 2017, seusai melaksanakan perayaan Natal bagi umat Katolik di Jorong Kampung Baru, pemerintah Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, mengeluarkan surat larangan yang intinya melarang umat Kristiani melaksanakan perayaan agamanya secara terbuka, sekaligus melarang melaksanakan kebaktian secara terbuka di rumah warga dimaksud dan di tempat lain di Kanagarian Sikabau,” demikian pernyataan kelompok hak asasi manusia itu.

“Surat larangan tersebut juga berisi ancaman, jika umat Katolik setempat tidak mengindahkan larangan tersebut akan dilakukan tindakan tegas. Alasan pelarangan antara lain karena umat Katolik di Jorong Kampung Baru bertambah banyak dan menghindari dampak sosial serta mengingat masyarakat Sikabau yang memegang teguh ‘Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah,’” lanjut pernyataan tersebut.

Sudarto, seorang peneliti dari Setara Institute, menegaskan bahwa “melarang satu komunitas umat beragama untuk melaksanakan ibadah dan perayaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya adalah tindakan melawan hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.”

“Mau tidak mau pemerintah harus tegas. Dalam konflik atau sengketa rumah ibadah, pemerintah harus menjadi mediator. (Ini) jangan dibiarkan. Imbasnya bisa kemana-mana,” katanya kepada ucanews.com pada Selasa (24/7).

Pastor Frelly Pasaribu dari Paroki St. Barbara di Kota Sawahlunto mengunjungi umat Katolik di stasi itu pada Minggu (22/7) lalu.

“Saya ke sana, (tetapi) tidak ada Misa. Umat kocar-kacir, takut. Bahkan Ibu Lubis diintimidasi. Beliau dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan dan dicecar. Sementara (kasus ini) tidak ada hubungannya dengan profesi beliau,” katanya kepada ucanews.com.

Untuk sementara waktu, imam itu meminta umat Katolik di stasi itu untuk mengadakan ibadat mingguan di luar wilayah desa tersebut.

“Meskipun ini cukup jauh,” lanjutnya.

Sementara itu, Lubis mengatakan ia telah meminta bantuan kepada perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di propinsi itu dan mereka telah dua kali menyurati pemerintah setempat untuk meminta klarifikasi.

“Solusinya tidak ada,” katanya kepada ucanews.com.

Katharina R. Lestari, Jakarta

Kehidupan Suram Perbudakan Modern di Banglades

Kam, 26/07/2018 - 10:10

Sebuah laporan oleh Walk Free Foundation mengatakan 592.000 orang di Banglades hidup dalam kondisi seperti perbudakan modern, yang memicu reaksi beragam dari pejabat pemerintah, anggota serikat pekerja, dan Gereja.

Bangladeh berada di peringkat ke-92 di antara 167 negara dan 19 di antara 28 negara di kawasan Asia-Pasifik, menurut Indeks Perbudakan Global 2018 dari  Walk Free Foundation yang berbasis di Australia yang diterbitkan pada 19 Juli.

Laporan itu menyoroti kehidupan suram banyak pekerja di sektor industri Banglades, kata Babul Akhter, ketua Federasi Industri dan Garmen Banglades yang berbasis di Dhaka.

“Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun di sektor tenaga kerja, saya dapat menegaskan bahwa jumlahnya harus lebih tinggi. Ada sekitar 50 juta orang di sektor buruh industri termasuk empat juta pekerja garmen, dan mereka menghadapi kondisi seperti budak termasuk kehidupan buruh yang buruk, upah rendah dan kondisi kerja yang berbahaya,” kata Akhter kepada ucanews.com.

Kelalaian, korupsi (penyuapan), kurangnya pertanggungjawaban dan kekurangan tenaga pemerintah untuk pengawasan dianggap sebagai penyebab terjadinya perlakuan tidak adil pada para buruh di berbagai industri dan rumah tangga, katanya.

Ataul Gazi dan istrinya  adalah pekerja garmen di Dhaka. Gazi, 34, mengatakan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk bisa disamakan dengan perbudakan.

“Saya telah berkecimpung dalam industri ini selama 12 tahun dan mendapatkan bayaran sekitar 14.000 taka (US $ 165) dan istri saya menghasilkan 8.000 taka per bulan. Kami bekerja shift panjang, siang dan malam, tetapi pada akhir bulan kami tidak dapat menyimpan apa pun setelah membayar biaya keluarga dan biaya sekolah untuk dua anak,” kata Gazi kepada ucanews.com.

Pemotongan gaji, shift yang yang panjang hingga 12-14 jam dan perlakuan kasar dari manajemen sangat umum di pabrik, tambahnya.

Pastor Liton Hubert Gomes OSC,  ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Dhaka, mengatakan orang-orang dalam kondisi seperti budak adalah kenyataan di Banglades.

“Banyak orang di Banglades tidak memiliki cukup kesempatan  memenuhi kebutuhan dasar manusia mereka. Orang-orang dipaksa  mengambil pekerjaan kasar dengan gaji rendah karena mereka harus mendapatkan uang untuk membeli makanan. Kurangnya pengawasan  serius dari pemerintah. Kenyataan tragisnya adalah bahwa seringkali para pemilik finansial adalah politisi berpengaruh, dan itu memaksa pemerintah  diam demi kepentingan mereka,” kata Pastor Gomes kepada ucanews.com

Shibnath Roy, dirjen Departemen Tenaga Kerja yang dikelola negara, enggan menerima temuan itu.

“Negara memiliki mekanisme seperti Dewan Pengupahan dan tim inspeksi untuk memastikan kondisi kerja yang adil. Kami mengakui keterbatasan kami dan mengakui bahwa banyak pekerja tidak mendapatkan upah layak, tetapi mengistilahkan kondisi sebagai perbudakan tidak benar. Kami bekerja keras dan berharap  memperbaiki masalah ini suatu hari nanti,” kata Roy kepada ucanews.com.

Laporan itu menyatakan bahwa 40 juta orang diperbudak di seluruh dunia dan India adalah rumah bagi jumlah budak terbesar dengan delapan juta.

Cina, Pakistan, Korea Utara, dan Nigeria berada di lima negara teratas yang bertanggung jawab atas 60 persen korban perbudakan modern secara global, menurut lapor itu.

 

Imam Spanyol Menjadi Gembala yang Baik Bagi Mantan Khmer Merah

Rab, 25/07/2018 - 18:42

Dalam beberapa minggu setelah runtuhnya sisa-sisa terakhir Khmer Merah pada akhir 1998, Pastor Enrique Figaredo, yang juga dikenal sebagai “Kike” atau “Uskup Kursi Roda,” pergi mengunjungi beberapa kader terakhir gerakan itu setelah mendengar mereka membutuhkan bantuan.

Selama perang sipil yang berlangsung selama puluhan tahun, banyak yang kehilangan anggota tubuh akibat  ranjau darat dan berjuang dengan susah payah untuk hidup setelah pemimpin kelompok  ultra-komunis membelot, mati atau ditangkap.

Sementara banyak orang yang merasa khawatir bahkan hanya sekedar untuk berbicara tentang memasuki daerah yang sampai saat ini dikendalikan oleh salah satu gerakan revolusioner yang paling ditakuti pada abad ke-20, Pastor Figaredo melihatnya sebagai panggilannya.

“Saya ingat ketika pergi ke salah satu sudut terjauh Kamboja,” katanya di halaman Gereja Katolik Battambang, atau yang dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan,  Pet Yiey Chee.

“Mereka meminta dukungan saya. Saya pergi menemui mereka dan memberi mereka ayam sehingga mereka bisa memiliki telur dan daging. Saya juga memberi mereka pinjaman kecil,” yang sebagian besar masih digunakan hari ini, katanya.

“Kamu bisa merasakan dengan sangat cepat bahwa mereka masih terjebak dalam struktur militer, tetapi mereka masih sangat manusiawi. Kami berhubungan dengan sisi manusiawi mereka. Aku yakin beberapa dari mereka melakukan kesalahan yang sangat disesalkan, tapi tidak semua.”

Lahir di Gijon, Spanyol  tahun 1959, ia bergabung dengan Serikat Yesus 20 tahun kemudian dan mulai menjadi relawan di permukiman kumuh dan permukiman miskin di Madrid sebelum memutuskan ia ingin bekerja untuk pengungsi.

Pastor Figaredo ditempatkan di kamp-kamp pengungsi dekat perbatasan Thailand dari tahun 1984 hingga 1988, di mana dia bekerja dengan orang-orang yang kehilangan lengan dan kakinya karena melarikan diri atau bertempur dengan atau melawan rezim Pol Pot yang kejam di akhir 1970-an dan awal 1980-an ketika Khmer Merah kembali menjadi gerakan gerilya.

Di sini, imam Spanyol itu mendapat julukan “Uskup Kursi Roda” saat ia menghabiskan hari-harinya dengan meringankan kesulitan orang cacat, orang yang terbuang dan  terlupakan.

Dia menciptakan perkumpulan di kamp untuk tentara anak-anak, sebuah istilah yang hampir tidak digunakan pada saat itu, dan mengatur kegiatan termasuk konser musik dengan gitar listrik.

Setelah bekerja dengan  disabilitas Kamboja pada 1990-an, imam ditunjuk sebagai Prefek Apostolik di Battambang  tahun 2000.

 

Pembaptisan anggota Khmer Merah

Berjalan-jalan di sekitar lingkungan Katolik di kota ini di tepi Sungai Sangkae,  barat laut Kamboja, Pastor Figaredo mengitari bangunan-bangunan kolonial dan berbicara tentang dasar-dasar yang diletakkan di sini berabad-abad  lalu oleh para misionaris Portugis.

Saat dia berjalan, puluhan penduduk setempat bergegas menyambutnya. Lancar dalam bahasa Khmer, dia bercanda dengan anak-anak dan memeriksa ibu-ibu bersama bayi yang baru lahir.

Di halaman gereja, umat yang terdiri dari beberapa ratus orang berkumpul setiap Minggu untuk Misa. Mereka datang dari semua lapisan masyarakat. Beberapa memiliki masa lalu yang lebih gelap daripada yang lain.

Pastor Figaredo mengatakan banyak mantan tentara Khmer Merah yang biasa datang ke gerejanya. Beberapa dihantui oleh hantu masa lalu, mengisyaratkan kekejaman yang mereka saksikan atau mereka lakukan..

“Mereka adalah orang Katolik tetapi juga mantan Khmer Merah,” katanya.

“Beberapa orang mengantar anak-anak mereka tetapi mereka tinggal di luar. Saya mengundang mereka masuk tetapi ada sesuatu yang menghentikan mereka. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, ‘Saya melakukan hal buruk sehingga saya tidak bisa masuk’,” kenangnya. “Aku sangat sedih.”

Konversi ke Kristen, biasanya Protestan, cukup umum di kalangan mantan tentara Khmer Merah.

Kaing Kek Iev, lebih dikenal dengan aliasnya “Duch,” mantan kepala penjara S-21 yang terkenal di Phnom Penh di mana lebih dari 15.000 orang diperkirakan tewas, menjadi pengkhotbah awam di tahun 1990-an sebelum dia ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup di pengadilan kejahatan perang.

Im Chaem, mantan pejabat Khmer Merah yang menghadapi tuduhan pembunuhan, perbudakan, pemenjaraan, dan “tindakan tidak manusiawi” lainnya, kasus diputuskan secara kontroversial, juga baru-baru ini dipertobatkan, mengatakan kepada media: “Pikiran saya segar dan terbuka karena berkah dari Tuhan.”

Pastor Figaredo mengatakan dia dapat memahami mengapa mereka beralih ke agama Kristen daripada agama Buddha, keyakinan yang dominan di Kamboja.

“Dalam agama Kristen, ada pengampunan dan ada harapan,” katanya. “Semua tergantung pada penilaian Tuhan, dan mereka dapat mencoba mengubah hidup mereka. Selain itu, Buddhisme menekankan karma sedangkan agama Kristen menawarkan keselamatan, yang mungkin memiliki daya tarik yang lebih besar.”

“Banyak mantan Khmer Merah yang saya kenal senang dibebaskan dari masa lalu mereka,” katanya.

 

Skandal pelecehan seksual

Pastor Figaredo, yang kebanyakan ceria dan riang selama wawancara, menampakan wajah yang suram ketika ditanya tentang banyaknya skandal pelecehan seks yang telah menimpah Gereja Katolik akhir-akhir ini.

Ketika berbicara tentang kesedihannya ketika mendengar kasus-kasus seperti itu, dia mengatakan bahwa usaha untuk menutup-nutupi secara luas dalam Gereja kurang mungkin terjadi di Asia karena struktur hirarki yang lebih terlokalisasi. “Di mana Asia memiliki keuntungan dari pada wilayah lain yang mengalami krisis pelecehan seks (dalam Gereja) karena Gereja di sini tidak begitu kuat,” katanya, ia mencatat bahwa beberapa tempat seperti Filipina dan Timor-Leste adalah pengecualian untuk aturan ini.

Misalnya, dia mengatakan dia masih belum mendengar kasus seperti itu di Kamboja.

“Skandal seperti itu akan menghancurkan gereja-gereja yang kita miliki di sini, yang relatif kecil dan lemah,” katanya.

“Kami hanya sekelompok kecil umat, minoritas kecil, tidak lebih. Kami menyediakan banyak layanan tetapi kami tidak dianggap relevan di masyarakat.”

Dia menggunakan kata “gempa bumi” untuk mendeskripsikan guncangan seismik yang dialami kasus pelecehan seks di beberapa negara Barat, ia menambahkan “harapan saya adalah kita tidak akan melihat gempa bumi semacam itu di sini.”

“Itu belum menjadi masalah di sini – belum,” tambahnya.

 

Masa Depan Gereja

Ditanya tentang situasi politik saat ini, khususnya pelarangan Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) – satu-satunya ancaman serius terhadap Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa – menjelang pemilihan umum 29 Juli, Pastor Figaredo mengatakan dia lebih suka untuk tetap berdiskusi dengan pejabat di balik pintu tertutup .

Dia memuji partai yang berkuasa atas upayanya untuk mempromosikan hubungan antar agama di Kamboja.

Dan dengan kewarganegaraan Kamboja yang sekarang sedang diproses, dia pikir dia akan tinggal disitu untuk sementara waktu. Meskipun demikian, dia berharap untuk menyerahkan tugas itu ke seorang uskup Kamboja dalam dekade berikutnya.

“Saya sedang berpikir untuk pensiun di sini, kecuali kalau saya sakit berat,” katanya.

 

Biarawati Australia Memenangkan Penangguhan Hukum di Filipina

Rab, 25/07/2018 - 18:39

Seorang biarawati asal Australia yang dideportasi pekan lalu oleh otoritas Filipina belum juga meninggalkan negara itu.

Suster Patricia Fox dari Kongregasi Puteri-Puteri Bunda Maria dari Sion memenangkan penangguhan hukum setelah pengacaranya mengajukan pertimbangan pada Minggu (22/7).

“Perintah deportasi tidak bisa dilaksanakan sampai semuanya final … Dengan pengajuan permohonan itu, deportasi tidak akan dieksekusi,” kata Sekretaris Departemen Kehakiman Filipina Menardo Guevarra.

Pada Kamis (19/7) lalu, otoritas Filipina memerintahkan agar Suster Fox dideportasi secepatnya setelah ia dinyatakan sebagai “orang asing yang tidak diinginkan” oleh otoritas imigrasi.

Kantor Imigrasi mendapati biarawati itu “melanggar batasan dan persyaratan visa misionarisnya” karena ia dilaporkan ikut dalam kegiatan politik partisan.

Suster Fox juga dimasukkan ke dalam daftar hitam Kantor Imigrasi sehingga ia dilarang masuk kembali ke Filipina.

Juru bicara Kantor Imigrasi, Dana Krizia Sandoval, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Dewan Komisioner akan menguji kembali permohonan yang diajukan oleh Suster Fox.

“Kami membekukan pelaksanaan perintah terhadap Suster Fox sambil menunggu permohonannya. Ia bisa tinggal di negara ini sambil menunggu perintah akhir,” katanya.

Suster Fox juga bisa mengajukan perpanjangan visa misionarisnya yang akan habis masa berlakunya pada 2 September yang akan datang karena “perintah untuk memasukkannya ke dalam daftar hitam juga ditunda.”

Pengacara Suster Fox mengatakan keputusan Kantor Imigrasi untuk mendeportasi biarawati itu berdasarkan pada “pernyataan keliru dan tidak berdasar” dari Presiden Rodrigo Duterte.

Presiden membuat pernyataan yang menuduh Suster Fox “bermulut busuk” karena mengkritik pemerintah.

Pengacara Suster Fox membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa biarawati itu telah berkarya di Filipina selama 27 tahun terakhir dan hanya mengalami persekusi selama pemerintahan Presiden Duterte.

Permohonan Suster Fox diajukan kepada Kantor Imigrasi untuk “melihat obyektivitas dan mempertimbangkan argumennya, bukan pernyataan publik oleh presiden.”

Suster Fox mengatakan ia akan terus melayani orang miskin di Filipina selama upaya hukumnya bisa memperpanjang masa tinggalnya di sana.

“Pembelaan hukum ini menghambat saya untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak bisa berhenti menyerukan suara orang miskin di saat saya sendiri berjuang,” katanya kepada ucanews.com.

Misionaris Pedesaan Filipina yang dipimpin oleh Suster Fox selama delapan tahun mengatakan perintah deportasi terhadap biarawati itu “mencerminkan sikap tercela dari negara ini.”

Kelompok itu meminta pemerintah “untuk menghormati komitmen misi” Suster Fox yang hanya memilih “untuk memberi kesaksian dan menggembalakan orang miskin.”

Suster Fox awalnya ditangkap dan ditahan semalam pada 16 April atas tuduhan bergabung dengan kegiatan politik ilegal saat ia berpartisipasi dalam suatu penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Mindanao.

Pada 25 April, Kantor Imigrasi mencabut visa misionarisnya. Ia juga diperintahkan untuk meninggalkan negara itu tetapi diberi penangguhan pada 25 Mei.

 

Feminis Korea Pakai Pornografi untuk Serang Gereja

Rab, 25/07/2018 - 14:55

Gambar sebuah hosti yang dibakar dengan tulisan huruf Korea berwarna merah dan gambar porno yang beredar pada pertengahan Juli pada womad.org, sebuah situs festival seni internasional, memunculkan reaksi kuat di kalangan umat Katolik di Korea Selatan.

Gambar mirip grafiti yang diposting pada 10 Juli yang nampaknya bertujuan untuk menyinggung sensitivitas di negara itu menjurus pada kebudayaan patriarkat yang begitu kuat di mana setengah dari jumlah penduduk adalah umat Kristiani dan setengahnya adalah umat Buddha.

Dalam tulisan yang diselipkan pada gambar itu, orang yang memposting gambar tersebut – yang diyakini adalah seorang feminis Korea Selatan – mengkritik penolakan Gereja untuk menerima imam perempuan dan mengecam sikap tegas anti-aborsi dari Gereja.

Tulisan itu menggunakan bahasa provokatif untuk menggambarkan Kristus dan agama Katolik dalam sebuah cacian pendek yang menempatkan Gereja sebagai sebuah institusi yang merendahkan peremnpuan dan menyangkal hak-hak mereka.

“Karena orangtua saya beragama Katolik, saya dipaksa pergi ke gereja dan menerima hosti,” demikian tulisan yang diduga diposting oleh “Ngalba Plain.”

“Gereja Katolik menolak kebijakan (terkait) hak-hak perempuan, melarang imam perempuan dan menjunjung tinggi kejahatan aborsi,” lanjut tulisan itu.

“Anjing-anjing ini dan kotbah mereka (harus) dihancurkan,” demikian tulisan itu. “Mengapa kalian harus menghormati agama Katolik?”

Postingan yang telah dihapus itu menyinggung pemerkosaan dan memperlihatkan gambar penis yang sedang ereksi di dekat mirip wajah Kristus. Hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan para uskup dan juga netizen.

“Ini insiden yang sangat mengejutkan. Banyak umat Katolik marah dengan situasi ini. Ini sekarang menjadi berita dan sebuah petisi warga telah diajukan kepada Blue House (komplek pemerintahan Korea Selatan),” demikian komentar pengguna Reddit, “Crow_Mask” yang diposting pada 12 Juli.

“Orang yang memposting gambar itu hendaknya dihukum,” lanjutnya.

Konferensi Waligereja Korea mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 12 Juli: “Merusak Ekaristi merupakan sebuah tindakan yang menentang inti dari doktrin iman Katolik dan menghina semua umat Katolik.”

“Meskipun ini nampaknya merupakan kasus tentang seorang umat yang menyimpang terlalu jauh, ini mengejutkan tidak hanya umat Katolik tetapi juga umat beragama lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama mereka,” demikian pernyataan para uskup.

Para uskup mengecam postingan itu dan menyebutnya sebagai penodaan agama.

“Setiap orang bebas mengekspresikan keyakinan mereka,” demikian pernyataan para uskup. “Namun jika ini dilakukan dengan cara yang sangat keji yang melanggar akal sehat dan kebaikan bersama semacam itu, maka hendaknya ini dikritik dan dihukum.”

Respon lainnya di Reddit dan komunitas daring lainnya mengatakan postingan itu lebih merusak daripada memberi kebaikan bagi gerakan feminis itu.

“Saya adalah orang Katolik Korea, dan ini sangat mengganggu saya. Feminisme di Korea mati. Saya tidak akan pernah mendukung gerakan feminisme di Korea,” demikian tulis pengguna Reddit bergambar avatar “When_the_tide_comes” pada 12 Juli.

“Bagaimanapun juga ini tidak bisa diterima. Fakta bahwa ia membakar hosti berarti ia tahu tentang makna hosti tetapi tetap saja melakukannya,” demikian tulis pengguna Reddit lainnya, “Ayafian,” pada hari yang sama.

“Orang itu pasti gila,” katanya.

 

Gereja Katolik Pakistan Ajak Warga Menjamin Pemilu Damai

Rab, 25/07/2018 - 11:00

Gereja Katolik Pakistan terus mendesak pemerintah setempat untuk menjamin agar pemilu  diadakan secara bebas dan adil di seluruh negeri itu pada 25 Juli.

Komisi Nasional untuk Keadilan dan Perdamaian (NCJP), sebuah lembaga hak asasi manusia Gereja Katolik  Pakistan, mengatakan bahwa Gereja mendukung demokrasi dan semua nilai demokrasi itu sendiri.

“Kami berharap bahwa selama pemilu semua pengamat, masyarakat sipil, aktivis dan relawan akan berperan  dengan tidak memihak,” demikian pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Mgr  Joseph Arshad, uskup agung   Islamabad-Rawalpindi, direktur nasional NCJP, Pastor Emmanuel Yousaf (Mani), dan Direktur Eksekutif Cecil Shane Chaudhry.

Komisi itu menyerukan  semua warga negara untuk memberikan suara mereka pada hari itu.

“Demokrasi dirusak oleh ketidakpedulian dan  perpecahan masyarakat atau segregasi demi kepentingan individu,” kata NCJP.

“Kami berbagi kecemasan banyak warga di Pakistan yang kenyataannya bahwa saat ini iklim sosial yang tidak menentu di negara itu mengenai sektor vital kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, perumahan, pendidikan, keamanan, pembinaan nilai-nilai kemanusiaan yang solid, dan tanggung jawab  internasional.”

Uskup Agung Arshad juga berdoa untuk kedamaian selama masa pemilihan “sehingga semua warga  akan merasa aman saat  memberikan suara mereka tanpa rasa takut atau ancaman penindasan apapun.”

Lebih dari 200 orang, termasuk tiga kandidat pemilihan, tewas dalam serentetan serangan teror bulan ini. Di antara mereka adalah kandidat Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Sardar Ikramullah Gandapur, yang terbunuh oleh seorang pembom bunuh diri di provinsi Khyber Pakhtunkhwa pada 22 Juli.

Kelompok lintas agama Rwadari Tehreek telah menyatakan keprihatinan bahwa dalang  serangan teroris Jammat-ud-Dawah Dhamma Hafiz Saeed, yang menerjunkan  lebih dari 200 kandidat pelaku pembom itu.

“Kelompok orang berbahaya yang seharusnya diadili dan dipenjara karena membunuh warga ikut dalam pemilu  di puluhan kursi nasional dan provinsi,” kata Samson Salamat, ketua Rwadari Tehreek. “Ini adalah kegagalan lembaga pemerintah dan negara termasuk Komisi Pemilihan Umum Pakistan.”

Komunitas Ahmadi minoritas memboikot pemilu berdasarkan daftar pemilih yang diskriminatif.

 

Kardinal Tagle Sesalkan Kematian Orang-Orang Tidak Berdosa

Sel, 24/07/2018 - 15:58

Pada hari terakhir sebuah pertemuan tentang evangelisasi baru yang diadakan pada Minggu (22/7), Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila menyampaikan penyesalannya tentang kematian orang-orang yang tidak berdosa yang dibunuh sejak Presiden Rodrigo Duterte mulai berkuasa.

Di hadapan sejumlah besar imam, biarawati, kaum religius dan umat awam, prelatus itu bertanya apakah umat Katolik merasa bahagia dengan semua kematian mereka.

“Apakah kalian merasa bahagia dengan kematian orang-orang yang tidak berdosa?” tanya Kardinal Tagle menyusul sebuah pernyataan yang dirilis oleh Konferensi Waligereja Filipina yang mengecam serangkaian pembunuhan yang terjadi di seluruh negara itu.

Di dalam doanya, uskup agung Manila itu menyampaikan kepada Allah bahwa banyak orang yang tidak berdosa meninggal dunia.

“Kami ingin mempercayai bahwa Engkau tidak bahagia atas kematian mereka. Tetapi mereka ada begitu banyak,” kata kardinal.

Polisi melaporkan sebelumnya bahwa lebih dari 23.000 pembunuhan dilakukan dalam dua tahun terakhir. Menurut kelompok hak asasi manusia, pembunuhan-pembunuhan ini terkait dengan perang yang dilakukan pemerintah untuk melawan narkotika.

Kardinal juga mendoakan seorang pekerja migran berusia 36 tahun yang terbunuh di Slowakia karena membela dua perempuan yang diserang.

“Di mana kami melihat wajah-Mu? Di mana kami mendengar perkataan-Mu? Banyak orang bertanya, di mana Engkau berada?” tanya kardinal.

Kardinal meminta sekitar 8.000 orang yang menghadiri Konferensi Filipina tentang Evangelisasi Baru Ke-5 untuk menjadi “roti” bagi orang lain di tengah bencana kelaparan di dunia.

“Mari kita menjadi roti, dipecah-pecah dan dibagikan kepada orang lain agar mereka tergerak oleh kasih sayang dan bisa memberi makan kepada orang lain,” katanya dalam pesan terpisah di Universitas St. Tomas di Manila.

“Segala yang kami miliki, segala yang kami punya, jika diambil, diberkati dan dibagikan bisa menjadi roti kehidupan bagi semua orang,” kata Kardinal Tagle.

Ia mengatakan roti berbentuk ikan yang dibagikan kepada peserta merupakan “pengingat akan panggilan kita untuk memiliki kasih kasih dan solidaritas.”

“Dihadapkan pada begitu banyak bencana kelaparan di dunia, kita mendengar sabda Yesus: Engkau memberi mereka makan,” katanya.

Duta Vatikan untuk Filipina Uskup Agung Gabriele Caccia mengingatkan peserta bahwa memiliki kasih sayang bukan berarti menghitung jumlah orang.

“Jika kita ingin punya kasih sayang, jangan melihat jumlah. Lihat orangnya. Setiap dari kita itu unik. Setiap orang punya nama. Begitu pun Yesus. Ia tahu nama kita,” katanya.

Kardinal Tagle memperkenalkan konferensi tahunan tentang evangelisasi baru pada 2013 untuk menggali lebih dalam tema Kerahiman Ilahi dalam konteks kebudayaan Filipina.

 

Cinanisasi Umat Katolik di Tiongkok Dimulai

Sel, 24/07/2018 - 15:37

Keuskupan di Cina diminta  menunjukkan bagaimana cara mereka akan mengurangi pengaruh asing dan mengadopsi identitas ideologis dan teologis yang lebih bergaya Cina.

Tujuannya adalah untuk menegakkan Cinanisasi dalam lima tahun  hingga 2022.

Sebuah strategi disepakati  pada pertemuan Konferensi Waligereja  Cina (BCCCC) dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA) pada 17 Mei.

Saat ini semua keuskupan telah diberitahu untuk menyatakan secara tertulis pada akhir Agustus bagaimana mereka berniat memenuhi persyaratan itu.

Sebuah dokumen setebal 15 halaman mencakup bagian-bagian untuk memperdalam identitas politik, hukum dan sosial Gereja Katolik Cina, serta mempromosikan iman.

Lebih lanjut, dokumen itu membutuhkan pengembangan kebijakan manajemen Gereja dengan “karakteristik Cina”.

Keuskupan-keuskupan diperintahkan  mengadopsi budaya dan tradisi Cina dalam arsitektur Gereja, lukisan dan musik liturgi.

Kata ‘Cinanisasi’, yang menurut salah satu definisi dalam kamus berarti ‘memodifikasi agar sesuai kebudayaan Cina’, disebutkan sebanyak 72 kali dalam dokumen perencanaan yang diperoleh oleh ucanews.com.

Rencana induk kebijakan mencatat bahwa dua organisasi utama yang diakui secara resmi, Konferensi Waligereja Cina  dan Asosiasi Patriotik yang didukung pemerintah, telah mempromosikan Cinanisasi melalui seminar dan cara lain.

Namun, dokumen itu menyadari bahwa banyak umat Katolik biasa tidak “secara akurat memahami implikasinya dan tujuannya”.

Karena itu telah diputuskan untuk memastikan pendekatan sistematis sesuai dengan tujuan Presiden Xi Jinping untuk melanjutkan pendidikan tentang “kemerdekaan, otonomi, dan manajemen diri” Gereja.

Perpusat pada orang Kristen yang mengakui tanggung jawab mereka untuk “mencintai tanah air” dan menerima kepemimpinan Partai Komunis Cina, sistem sosialis dan konstitusi negara.

Belajar dan  saling berbagi dapat membantu para uskup dan umat Katolik biasa mempraktikkan sosialisme dengan ciri-ciri Cina di era baru Xi, menurut cetak biru Cinanisasi nasional.

Dokumen itu menekankan pada konstitusi dan peraturan kerja dari Asosiasi Patriotik serta keuskupan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, penelitian sejarah dan penerbitan. Lembaga penelitian menyertakan para sarjana dari dalam dan luar Gereja. Tujuannya untuk kompilasi sejarah Gereja Katolik di Cina dan mendirikan pusat arsip tentang agama Katolik.

Budaya dan filsafat tradisional Tionghoa harus lebih banyak diajarkan di seminari. Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA dan Konferensi Waligereja  Cina (BCCCC)  akan memimpin penerbitan buku teks yang berhubungan dengan Cinanisasi dan akan ada forum dua tahunan tentang masalah ini.

Arahan kebijakan mensyaratkan bahwa upaya pendidikan menekankan supremasi hukum dan menyebarluaskan peraturan-peraturan agama baru yang mulai berlaku awal tahun ini. Juga di papan pengumuman dan buku liturgi harus yang menyoroti “budaya tradisional Cina”

 

Manajemen Demokratis Gereja

Keuskupan diperintahkan untuk menyelenggarakan seminar dan simposium tentang Cinanisasi, termasuk tentang hubungan antara hierakrasi Gereja dan manajemen demokratis. Dokumen perencanaan menyatakan bahwa pembagian tanggung jawab antara Asosiasi Patriotik, Komisi Administrasi Katolik dan keuskupan harus lebih jelas didefinisikan.

Peran Asosiasi Patriotik lokal dan Komisi Administrasi Katolik dalam kaitannya dengan pendaftaran resmi organisasi Gereja, tempat-tempat keagamaan dan perguruan tinggi harus diperkuat.

Rencananya menekankan bahwa Cinanisasi Gereja Cina tidak dapat dipisahkan dari restrukturisasi organisasi yang efektif, dengan Asosiasi Patriotik dan Konferensi Waligereja  mengambil tugas kepemimpinan nasional.

Namun, ini akan dilakukan dalam koordinasi dengan otoritas Gereja wilayah provinsi, kota dan daerah otonom serta paroki dan seminari.

 

Di India, Uskup Yakin Terbebas Dari Tuduhan Pemerkosaan Terhadap Biarawati  

Sel, 24/07/2018 - 15:20

Seorang uskup yang dituduh memerkosa seorang biarawati merasa yakin bahwa penyelidikan yang dilakukan polisi setempat akan membersihkan namanya.

Uskup Jalandhar Mgr Franco Mulakkal dituduh melakukan pelecehan seksual pada 29 Juni.

Jalandhar terletak di Negara Bagian Punjab bagian utara.

“Formalitas hukum masih dilakukan untuk memperbaiki nama baik saya dan mencari fakta,” kata prelatus itu dalam sebuah surat yang diterbitkan dalam majalah mingguan keuskupan edisi Juli.

Aparat polisi di Negara Bagian Kerala tengah melakukan penyelidikan terhadap keluhan dari seorang biarawati berusia 48 tahun yang menuduh uskup itu memerkosanya empat tahun lalu dan melecehkannya 13 kali selama dua tahun berikutnya.

Uskup Mulakkal mengklaim bahwa biarawati yang juga adalah superior jenderal Misionaris Cinta Kasih (MC) yang berada dalam perlindungan uskup itu mulai membuat tuduhan tak mendasar ketika para pejabat Gereja mulai mengambil sikap disipliner terhadap biarawati itu karena melakukan pelanggaran terhadap kaulnya.

Sejumlah tokoh Katolik ternama dan organisasi awam telah meminta Vatikan untuk melengserkan uskup dari jabatannya agar para biarawati di biara tersebut bisa memberikan kesaksian kepada polisi.

Para pejabat keuskupan mengatakan kepada ucanews.com bahwa uskup itu tidak dihubungi oleh para pejabat Gereja dengan maksud untuk melawannya dalam kasus itu.

Namun surat uskup itu menyinggung soal sebuah krisis.

“Kami tengah melewati masa krisis bagi keuskupan dan bagi saya pribadi. Saya tahu betul tentang berita yang tengah beredar bagi keuskupan dan bagi saya pribadi yang menduga bahwa saya telah gagal mengemban tanggung jawab dan martabat saya sebagai seorang uskup,” demikian bunyi surat prelatus itu.

Uskup itu mengatakan “penyelidikan akan membersihkan berbagai tuduhan palsu terhadap saya yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik saya dan menghancurkan pelayanan saya.”

Lebih lanjut surat itu menyebut bahwa “saya tidak takut menghadapi realitas hidup dan segala resiko ketika seseorang menduduki sebuah jabatan dan harus mengambil keputusan sulit demi kebaikan komunitas.”

“Ada banyak resiko ketika seseorang bertindak dengan benar. Bisa saja menyakiti orang lain. Tidak baik menghindari hal baik yang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa rasa takut akan menyakiti orang lain,” kata uskup itu.

Dalam sebuah artikel terpisah, vikjen keuskupan Pastor Mathew Kokkandam menjelaskan bagaimana uskup itu menginisiasi aksi untuk melawan biarawati itu terkait karakternya dan ketidakpatuhannya terhadap para superior. Ia menjelaskan bahwa tuduhan biarawati itu merupakan reaksinya atas langkah yang diambil uskup untuk mendisplinkannya.

 

Halaman