UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 45 mnt 26 dtk yang lalu

Batas Waktu Meninggalkan Filipina bagi Suster Fox Diperpanjang 

Sel, 29/05/2018 - 10:23

Seorang biarawati Australia yang telah diperintahkan  meninggalkan Filipina karena tuduhan terlibat dalam kegiatan politik partisan mendapat penangguhan hukuman setelah Departemen Kehakiman negara itu mengizinkannya memperpanjang masa tinggalnya.

Namun,  Suster Patricia Fox, mengatakan ini adalah “kemenangan sementara,” dia tidak akan  berpuas diri karena Presiden Rodrigo Duterte menginginkan  dia keluar dari negara itu.

Keterlibatan biarawati tua Australia itu dalam misi “pencari fakta” dugaan pelanggaran HAM di Filipina selatan menusul deklarasi darurat militer yang memicu kemarahan presiden.

Biro Imigrasi memberi waktu biarawati berusia 71 tahun hingga 18 Juni, untuk meninggalkan negara itu menyusul permohonan terakhirnya di hadapan Departemen Kehakiman pada 25 Mei untuk membatalkan perintah tersebut.

Menteri Kehakiman Menardo Guevarra memerintahkan biro imigrasi memberikan komentar soal petisi Suster Fox yang meminta untuk ditinjau kembali dalam jangka waktu yang tidak dapat diperpanjang 10 hari.

Dalam perintahnya, Guevarra menegaskan kembali bahwa Departemen Kehakiman “melakukan pengawasan dan kontrol atas (Biro Imigrasi).”

Namun, pengacara Robert Pahilga, penasihat hukum biarawati itu, mengatakan tanggal 18 Juni bukanlah tenggat waktu bagi Suster Fox meninggalkan negara itu “tetapi tanggal itu adalah deadline bagi biro imigrasi  melaksanakan perintah itu.”

Dalam sebuah pernyataan, pengacara biarawati itu mengatakan keputusan Departemen Kehakiman “menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran bahwa dia akan ditangkap kapan saja oleh agen biro.”

Suster Fox mendatangi Departemen Kehakiman pada 25 Mei  memohon pemulihan visa misionarisnya, yang sebelumnya dicabut oleh biro imigrasi.

Duterte mengakui memerintahkan biro imigrasi menyelidiki biarawati itu karena “perilaku tidak tertib.” Dia mengatakan pernyataan Suster Fox terhadap pemerintah merupakan “pelanggaran kedaulatan.”

Suster Fox telah menghabiskan hampir tiga dekade di negara ini sebagai misionaris di komunitas miskin pedesaan. Dia adalah Provinsial Kongregasi Suster-suster Santa Perawan Maria dari  Sion di Filipina.

Biro imigrasi Filipina mencabut visa misionaris Suster Fox bulan lalu atas tuduhan keterlibatannya dalam “kegiatan politik partisan” di negara itu.

Biarawati itu ditangkap oleh pihak berwenang pada 16 April dan ditahan semalam  sebelum diperintahkan   meninggalkan negara itu.

Biro itu mencabut visa misionarisnya, yang akan berakhir pada 5 September, pada 23 April. Sertifikat pendaftaran Suster Fox sebagai orang asing juga “dinonaktifkan”.

 

Nuncius Baru Tiba di Korea Selatan

Sen, 28/05/2018 - 16:44

Duta Besar Vatikan untuk Korea Selatan dan Mongolia yang baru, Uskup Agung Alfred Xuereb, tiba di Seoul pada Minggu (27/5) untuk memulai misinya sebagai perwakilan Tahta Suci di sana.

“Peran utama dari seorang nuncius adalah membantu umat dan imam di gereja setempat. Saya akan bertemu para uskup di Korea sesegera mungkin dan mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan,” kata prelatus keturunan Malta itu pada konferensi pers saat kedatangannya di Bandara Internasional Incheon.

“Saya juga akan berusaha lebih mendekatkan Tahta Suci dan Gereja Korea,” lanjutnya.

Mantan sekjen Sekretariat Ekonomi itu diangkat oleh Paus Fransiskus sebagai duta besar Vatikan untuk Korea Selatan dan Mongolia pada 26 Februari.

Dulu ia berkarya sebagai sekretaris pribadi kedua Paus Benediktus XVI dan sekretaris pribadi pertama Paus Fransiskus hingga Maret 2014.

Lahir pada 14 Oktober 1958, Uskup Agung Xuereb ditahbiskan sebagai imam pada 1984. Ia menempuh studi di Fakultas Teologi Kepausan Teresianum di Roma di mana ia memperoleh gelar PhD bidang teologi, jurusan spiritualitas.

“Paus Fransiskus meminta saya untuk menyampaikan berkat apostoliknya kepada para uskup dan umat Katolik di Korea pada Misa perpisahan saya bersama Paus pada 26 Mei,” katanya.

“Paus berharap proses perdamaian yang dimulai dengan pertemuan tingkat tinggi intra-Korea pada 27 April terus berlanjut dan akan sukses,” lanjutnya.

“Sebagai seorang wakil Paus di Korea Selatan, saya akan menyampaikan pandangan dan harapannya kepada otoritas di Korea,“ katanya.

Masyarakat Korea Selatan memilih seorang Katolik liberal, Moon Jae-in dari Partai Demokrasi Korea, pada Mei 2017. Ia telah bertemu pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dua kali tahun ini termasuk pertemuan pada akhir Mei.

Pertemuan bilateral diadakan di tengah meningkatnya penyesuaian dan rencana “on-again” dan “off-again” terkait pertemuan antara Kim Jong-un dan President Amerika Serikat Donald Trump di Singapura Juni mendatang.

 

Gereja Buka Kursus Bahasa Bagi Warga Suku Hmong Di Vietnam

Sen, 28/05/2018 - 15:59

Keuskupan Hung Hoa di Vietnam bagian barat laut meluncurkan kursus bahasa bagi umat Katolik dari komunitas Suku Hmong untuk meningkatkan karya evangelisasi dan melestarikan tulisan tua yang diciptakan oleh para misionaris asing.

Sekitar 30 tokoh awam dan katekis dari komunitas yang tinggal Propinsi Yen Bai itu mengikuti kursus bahasa yang diadakan oleh Komisi Minoritas Etnis Keuskupan Hung Hoa pada 21-24 Mei di Paroki Nghia Lo.

“Kursus bertujuan untuk melatih umat Katolik dari komunitas Suku Hmong agar mereka lancar menulis bahasa mereka menurut standar internasional dan untuk membantu mereka mengetahui cara mengajarkannya kepada warga desa,” kata Pastor Peter Nguyen Truong Giang, wakil ketua komisi itu.

Pastor Giang yang lancar berkomunikasi dalam bahasa Suku Hmong mengatakan peserta diharapkan mampu mengajarkan cara membaca dan menulis bahasa Suku Hmong kepada warga desa khususnya anak-anak.

Bahasa Suku Hmong diubah menurut standar Bahasa Romawi oleh para misionaris asing.

Para misionaris datang untuk mengevangelisasi warga Suku Hmong di wilayah itu pada 1917. Mereka menerbitkan kamus bahasa Latin-Perancis-Hmong dan Perancis-Hmong serta buku-buku doa dalam bahasa Suku Hmong. Buku-buku ini diterbtikan di Hong Kong pada 1930-1940.

Sejak para misionaris diusir dari wilayah itu pada 1954 setelah komunis mengalahkan tentara Perancis di Vietnam bagian utara, umat Katolik setempat belajar sendiri berbagai doa secara lisan dan tidak memiliki imam. Buku-buku Katolik dilarang dan perlahan-lahan musnah.

Tulisan Suku Hmong tidak diajarkan di sekolah-sekolah umum di wilayah itu.

Pastor Giang mengatakan mengajarkan tulisan Suku Hmong merupakan upaya untuk melestarikan tradisi budaya mereka dan mengembangkan karya evangelisasi.

Seorang peserta kursus, John Sung Cho Cau, 42, mengatakan ia belajar membaca dan menulis bahasa Suku Hmong dari orangtuanya ketika ia masih kecil. Namun ia sulit menulis bahasa Suku Hmong berstandar internasional.

Ia menambahkan bahwa ia memiliki kewajiban “untuk melestarikan budaya mereka dan menulis dan mengajarkan bahasa Suku Hmong kepada generasi muda.”

Di beberapa paroki, umat Katolik Suku Hmong bisa menyanyikan lagu-lagu pujian dan membaca doa dan Kitab Suci dalam bahasa mereka.

Pastor Giang mengatakan kursus terakhir diadakan oleh komisi itu tahun ini. Sekitar 100 umat Katolik Suku Hmong hadir.

Ia mengatakan keuskupan akan melatih katekis Suku Hmong dalam bahasa mereka sehingga mereka bisa melayani warga desa dengan baik.

Keuskupan Hung Hoa melayani 10 propinsi dan 245.000 umat Katolik termasuk 20.000 warga Suku Hmong.

 

Usia Senja Menerpa Gereja Portugis di Goa

Sen, 28/05/2018 - 15:08

Warisan liturgi Portugis pada Gereja Katolik di Asia akan semakin dekat pada kepunahan  bila lima imam penjaga liturgi dari Goa yang tersisa di India selatan meninggal dunia, mengakhiri tradisi yang dimulai berabad-abad tersebut.

Keuskupan Agung Goa tidak menunjuk pengganti siapa pun untuk memegang posisi dekoratif ini, yang telah diberikan kepada imam terpilih sejak abad ke-16.

Selama lebih dari 165 tahun, sekelompok imam diosesan senior yang memelihara gereja-gereja warisan di Goa Tua.

Tetapi selama prosesi terbaru Capas Magnas, yang berlangsung di Katedral Se,   Goa Tua setiap Jumat Agung, hanya dua imam  yang berpartisipasi pada 30 Maret.

Meskipun punya sifat unik tradisi keagamaan di Asia ini, hirarki Gereja tampaknya tidak antusias untuk terus menghormati kenangan  orang Portugis yang tiba di sini  tahun 1510 dengan mempertahankannya.

Perayaan liturgi yang dibuat oleh Portugis selama 451 tahun penjajahan mereka berlanjut setelah mereka meninggalkan India tahun 1961.

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah menarik umat Katolik dari desa-desa terpencil serta non-Kristen dan turis.

Pawai berlangsung di akhir ritual utama Jumat Agung dan berpuncak dengan prosesi yang menunjukkan penderitaan, kematian dan pemakaman  Kristus.

Sebagai tambahan dalam kegiatan penguburan, seukuran patung Kristus dibawa dalam peti hitam beludru oleh anggota konfraria Gereja (komite awam), didahului oleh para penyanyi dan diikuti oleh para imam  dengan jubah hitam berkerudung dan jubah yang menyusuri lantai.

Tidak seperti sebelumnya, versi modern dari prosesi dipimpin oleh wanita muda, yang telah menggantikan Kanon (anggota resmi dari petinggi gereja Katedral)  karena jumlah mereka berkurang dan lansia.

Prosesi itu kemudian berjalan menyusuri samping katedral besar yang membawa patung Kristus yang disalibkan, yang diturunkan di tempat peristirahatan terakhirnya di salah satu dari empat kapel di dalam katedral, di kaki sebuah salib besar.

Petinggi Katedral dibentuk oleh keuskupan tahun 1532. Pada mulanya, tugas ganda melayani sebagai badan penasihat bagi uskup dan menjalankan fungsi sebagai pemimpin liturgis.

Misa Minggu di katedral dipimpin oleh anggota kapitel.

Terutama, Kanon adalah anggota dewan uskup, yang bertindak berdasarkan nasihat dari petinggi katedral ini.

Kekuatan pengambilan keputusannya sedemikian rupa sehingga Santo Joseph Vaz (1651-1711), seorang imam Oratorian yang melayani sebagai misionaris di Goa dan kemudian menginjili Sri Lanka, harus meminta izin dari petinggi gereja Katedral  untuk karyanya.

Hari ini, para petinggi  katedral ini tidak memiliki kekuatan konsultatif atau utama.

Uskup Agung Goa Mgr Filipe Neri Ferrao  menunjuk para penasihatnya dan keputusannya diambil sejalan dengan hukum Gereja yang diterapkan secara universal.

Meskipun demikian, ia masih memimpin pelayanan liturgi Jumat Agung, agar tidak mengecewakan Kanon yang tersisa yang terus berpartisipasi.

Para petinggi  katedral ini awalnya terdiri dari 30 kanon, yang semuanya akan berpartisipasi dalam prosesi. Tetapi setelah India mencaplok koloni Portugis tahun 1961, mereka dilanda krisis finansial ketika pendanaan negara mengering. Jumlah anggota perlahan-lahan dikurangi menjadi 12 orang.

Saat ini hanya ada lima Kanon yang tersisa, dengan tiga orang berpartisipasi dalam kebaktian liturgis tahunan. Namun, hanya dua yang bergabung di tahun ini karena alasan kesehatan, menjadikan kebaktian liturgis terendah yang dihadiri oleh kanon dalam sejarahnya.

Otoritas Gereja mengatakan tidak ada Kanon baru akan diangkat untuk Goa yang terkenal dengan para backpacker hippie dan pantainya yang keemasan, tradisi prosesinya dan apa yang digambarkan sebagai hidup pada waktu yang pinjam.

Namun, ada yang meratapi berlalunya tradisi ini. Mereka mengatakan Kanon masih memainkan peran misionaris yang penting karena mereka terus menarik orang ke prosesi upacara pada awal pekan Paskah.

Dan Jumat Agung, menurut mereka, adalah waktu yang tepat  menyampaikan ajaran-ajaran Kristus kepada orang-orang non-Kristen. Prosesi itu dapat membantu melukiskan pada turis dan orang lain yang tertarik kepada-Nya karena rasa ingin tahu mereka, kata mereka.

“Setidaknya untuk alasan historis, tradisinya harus tetap hidup,” kata Benny Rodrigues, seorang pemandu wisata di Goa.

Yang lain merasa tradisi telah melampaui perannya dan tidak lain adalah anakronisme zaman modern.

Sejumlah besar ahli dibutuhkan ketika Goa menjadi basis pelayanan uskup agung untuk mengelola para misionaris Portugis di seluruh Asia.

Namun, para kritikus mengatakan bahwa itu dihentikan karena kejadian itu berabad-abad  lalu sehingga lebih sulit  membenarkan pendanaan kegiatan mereka yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Daftar nama diajukan kepada uskup agung beberapa bulan lalu untuk dipertimbangkan sebagai Kanon masa depan, menurut sebuah sumber di keuskupan agung.

Namun, tidak ada tindakan yang diambil untuk menanggapi hal ini dan pernyataan resmi tetap sama, kata sumber itu –  Gereja di Goa mendekati akhir dari sebuah era.

 

Di Cina Media Dilarang Memberitakan Kegiatan Ziarah

Sen, 28/05/2018 - 11:44

Sensor pada media Katolik terbesar di Cina telah menimbulkan kekhawatiran bahwa provinsi Hebei akan bergabung dengan Henan sebagai target utama penindasan agama.

Faith Weekly, yang berbasis di Hebei, telah diperintahkan untuk tidak melaporkan berita tentang ziarah Bulan Maria di seluruh negeri.

Seorang sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa Departemen Etnis dan Agama Provinsi Hebei telah memberikan pemberitahuan lisan kepada perusahaan bahwa baik koran maupun situs webnya tidak boleh melaporkan ziarah pada Mei.

Pengelola situs web di keuskupan lain mengatakan kepada ucanews.com bahwa mereka telah mengirimkan artikel tentang ziarah lokal atau antar-provinsi ke Faith Weekly tetapi tidak ada yang diterbitkan.

Seorang Katolik bernama Peter mengatakan dia khawatir gelombang baru penindasan agama pemerintah dimulai di Hebei.

“Jika Mingguan Iman pro-pemerintah tidak dapat melaporkan ziarah, itu mungkin dianggap sebagai peringatan bahwa kebijakan agama yang diterapkan ke Hebei akan diperketat setelah penindasan terhadap gereja-gereja di provinsi Zhejiang dan provinsi Henan,” katanya.

Dia menunjukkan bahwa pihak berwenang telah menargetkan Zhejiang, Henan dan sekarang Hebei, semua propinsi tersebut memiliki jumlah orang Kristen yang besar.

Menurut statistik, Hebei memiliki hampir satu juta umat Katolik, diikuti oleh Henan dengan 300.000 dan Zhejiang dengan 10.000.

“Jika provinsi-provinsi Kristen besar ditekan, yang kecil lebih mudah ditangani,” kata Peter.

Juga di provinsi Hebei, Biro Pendidikan dan Olahraga Hejian, Changzhou mengeluarkan surat edaran pada 9 Mei meminta semua sekolah mencegah para siswa untuk ikut dalam ziarah Bunda Maria dari Lourdes ke Ludezhuang yang diselenggarakan oleh Gereja setempat.

Ziarah itu dilakukan akhir pekan pada 12-13 Mei tetapi anak-anak tetap diwajibkan masuk  sekolah hal itu menyebabkan para siswa tidak bisa pergi berziarah. Surat edaran itu juga menyatakan bahwa para siswa tidak dapat mengambil cuti sakit hari-hari ziarah.

Ziarah Ludezhuang merupakan devosi kepada Perawan Maria, dengan ribuan orang berkunjung ke sana pada Hari Ibu, hari Minggu kedua bulan Mei.

Insiden terbaru yang dilakukan pihak berwenang memerintahkan pemindahan patung santo dari Gereja Katolik Dongertou di provinsi Hebei setelah upacara “menimbulkan keributan di internet.”

Di provinsi Henan, gereja-gereja telah disita, taman kanak-kanak ditutup dan anak-anak dilarang menghadiri misa dan kebaktian gereja.

 

Misa Pertama di Gereja yang Telah Terkubur Selama 204 tahun

Jum, 25/05/2018 - 17:48

Di bawah pohon-pohon lebat yang berusia beberapa abad, Uskup Joel Baylon dari Legazpi memimpin perayaan Ekaristi di reruntuhan gereja Budiao, di kota Daraga, pada 11 Mei.

Ini adalah pertama kalinya dalam 204 tahun Misa dirayakan di sana.

Reruntuhan gereja yang baru-baru ini ditemukan, setelah terkubur oleh abu selama letusan dahsyat gunung berapi Gunung Mayon di dekatnya  tahun 1814.

Perayaan itu mempertemukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan keturunan dari penduduk awal, mengenang gereja pada berabad-berabad itu, yang merupakan pusat kehidupan masyarakat sebelum tragedi yang menewaskan lebih dari seribu orang.

Dalam kotbahnya, Uskup Baylon menekankan perlunya memahami “kisah masa lalu.” Dia mengatakan ada upaya sebelumnya untuk menggali gereja tersebut, tetapi keuskupan tidak mengizinkannya.

“Kami akhirnya mengizinkan penggalian … bagi kami penting untuk mengetahui sejarah gereja dan bagaimana gereja itu dibangun oleh biarawan Fransiskan,” kata prelatus itu.

Selama pemerintahan Spanyol, dan sebelum letusan 1814, desa Budiao konon merupakan tempat sumber air panas dan adu Banteng.

Desa itu terletak 20 kilometer dari gereja lain yang terkubur di desa Cagsawa.

Jalan berlumpur antara dua desa melintasi enam saluran sungai yang penuh dengan puing-puing gunung berapi yang jatuh dari lereng gunung berapi itu selama ledakan-ledakan di masa lalu.

Dinding gereja di Budiao berdiri sebagai saksi bisu atas kemarahan alam di tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan penggalian, yang dipimpin oleh arkeolog dari University of the Philippines, adalah  melihat ke dalam bagunan, mempelajari ruang batu, bahan bangunan, dan teknik bangunan, serta  mempelajari lebih lanjut tentang perabotannya dan perlengkapan.

Lee Anthony Neri, direktur situs penggalian, mengatakan timnya belum menemukan bahan berharga karena mereka belum mencapai lantai bagunan, termasuk altar.

Dia mengatakan umat Katolik di sekitar desa itu akan menjadi penerima manfaat dari penelitian ini karena gereja adalah “warisan iman.”

Para peneliti sejauh ini telah menggali dan menemukan batu gamping yang digunakan untuk bangunan, kerang, dan batu vulkanik yang diyakini telah digunakan dalam pembangunan gereja.

Kerang laut termasuk di antara bahan baku yang digunakan untuk perekat dalam penyemenan yang digunakan dalam konstruksi. Cangkang kerang mungkin telah dipanaskan dan dihancurkan halus sebelum ditambahkan ke dalam campuran.

Tingkat kerusakan gereja masih belum diketahui, meskipun dinding utara, timur, dan barat tetap utuh.

Berdasarkan catatan sejarah, misionaris Fransiskan pertama tiba di Manila pada 24 Juni 1577, dan tinggal bersama Agustin di kota Walled di Intramuros.

Dari tahun 1578 dan seterusnya, para biarawan diberangkatkan ke daerah Bicol, ke Budiao dan Cagsawa, untuk menginjili orang-orang lokal dan membangun tempat-tempat ibadah.

Kapel dan gereja awal terbuat dari daun lontar dan bambu yang kemudian digantikan oleh kayu, batu bata, batu kapur, dan batu kerikil.

Gereja di Budiao adalah bekas Visita, atau kapel desa, di dekat Cagsawa sebelum dipisahkan pada 29 November 1786 di bawah perlindungan Asunción de la Nuestra Senora tertentu.

Selama letusan 1814, gereja batu Budiao terkubur dan desa ditinggalkan. Menurut cerita hanya pastor paroki yang selamat karena berpegangan pada pohon kelapa.

Sebuah cacatan dari seorang biarawan, Francisco Aragoneses, mengatakan “sungai api, asap tebal dan abu” menutupi desa sementara orang-orang tergoncang oleh gempa bumi yang ganas.

Sang biarawan menulis bahwa pada 1 Februari 1814, sekitar pukul delapan pagi, Gunung Mayon mulai memuntahkan  batu karang, pasir, dan abu yang diikuti oleh “sungai api besar”.

Letusan 1814 adalah salah satu dari dua letusan Gunung Mayon terbesar dalam sejarah. Itu terdengar jauh sampai provinsi Samar di Filipina tengah, begitulah ceritanya.

Abu dan puing-puing dari letusan mengubur desa di sekitar Budiao dan Cagsawa, di mana sekitar 1.200 orang yang berlindung di dalam gereja terkubur hidup-hidup.

Sementara gereja Budiao benar-benar terkubur, fasad, menara lonceng, dan atapnya hancur, menara gereja Cagsawa selamat dan telah menjadi landmark provinsi Albay.

 

Biarawati Asal Australia Menolak Meninggalkan Filipina 

Jum, 25/05/2018 - 17:17

Seorang biarawati asal Australia yang diperintahkan oleh otoritas Filipina untuk meninggalkan negara itu pada 25 Mei mengatakan ia tidak akan meninggalkan negara itu secara sukarela.

Suster Patricia Fox mengklaim ia tidak mendapat perlakuan hukum secara adil ketika kantor imigrasi menurunkan status visa misionarisnya menjadi kunjungan sementara.

“JIka saya tidak menentang perintah pemerintah, ini akan menjadi preseden buruk,” katanya kepada ucanews.com.

Ia menambahkan bahwa para misionaris yang datang ke Filipina akan menghadapi kondisi yang sama.

Pada 23 Mei, kantor imigrasi menolak permohonan biarawati itu agar visa misionarisnya dikembalikan.

Kantor imigrasi juga membantah klaim Suster Fox terkait tidak adanya perlakuan hukum yang adil. Kantor imigrasi mengatakan keputusannya untuk memulangkan biarawati itu sudah “final.”

Misionaris berusia 71 tahun itu ditangkap pada 16 April dan ditahan satu malam sebelum perintah pemulangan dikeluarkan.

Kantor imigrasi kemudian membatalkan visa misionaris milik Suster Fox pada 23 April karena ia diduga terlibat dalam “kagiatan politik praktis.”

Kantor imigrasi juga “menonaktifkan” sertifikat registrasinya.

 

Peringatan deportasi

Suster Fox mengatakan ia tengah menuntut perlakuan hukum yang adil dan tidak akan meninggalkan negara itu. Ia akan melawan “definisi keliru tentang karya apostolik dan misionaris” dari pemerintah Filipina.

“Saya seharusnya diberi kesempatan untuk menjawab tuduhan, tapi pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dan menciptakan interpretasi sendiri tentang mandat Gereja,” katanya.

Juru bicara kantor imigrasi, Dana Sandoval, memperingatkan bahwa Suster Fox bisa dilarang masuk ke Filipina lagi jika ia melawan perintah pemulangannya.

Sandoval mengatakan proses deportasi akan dilakukan terhadap biarawati itu jika ia tidak menuruti perintah pemulangan pada 25 Mei.

Saat ini, Suster Fox bisa kembali ke negara itu sebagai turis sambil menunggu keputusan deportasi dan jika ia tidak masuk dalam daftar hitam kantor imigrasi.

“Menurut perintah, (kantor imigrasi) akan melakukan deportasi dalam kasus ketidakpatuhan,” kata Sandoval dalam sebuah pesan kepada ucanews.com.

Pengacara Suster Fox akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum pada 25 Mei untuk melawan perintah kantor imigrasi.

“Ia punya hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil dan perlindungan yang setara menurut undang-undang,” kata Jobert Pahilga, seorang pengacara.

Ia menambahkan bahwa kasus itu memiliki “implikasi mendalam terhadap orang asing di Filipina.”

Suster Fox adalah superior dari Kongregasi Puteri-Puteri Bunda maria dari Sion di Filipina.

 

Uskup “Gelap” Cina Resmikan Komplek Senilai 11 Juta Dolar AS 

Jum, 25/05/2018 - 14:22

Sebuah komplek senilai 11 juta dolar AS yang terdiri atas sebuah katedral, biara dan tempat tinggal telah dibangun untuk seorang uskup Cina yang tidak diakui oleh Tahta Suci.

Meskipun belum diakui oleh Tahta Suci, Uskup Joseph Guo Jincai dari Chengde telah memimpin apa yang diklaim sebagai katedral terbesar di Cina bagian utara.

Pembangunan komplek di atas lahan seluas 15.000 meter persegi itu menguras dana sebesar 70 juta yuan. Sebagian besar dana diperoleh dari Asosiasi Patriotik Katolik Cina Propinsi Hebei dan Komisi Administrasi Katolik. Kurang dari setengah dari jumlah ini dikumpulkan oleh Uskup Guo, kata seorang sumber kepada ucanews.com.

Jika usulan kesepakatan Sino-Vatikan terpenuhi, tujuh uskup Cina yang tidak diakui Tahta Suci, termasuk Uskup Guo, akan diakui oleh Tahta Suci.

Propinsi Hebei memiliki satu juta umat Katolik. Sebanyak 30.000 di antaranya dilayani oleh Keuskupan Chengde.

Umat Katolik di Chengde sebagain besar adalah petani misikin. Menurut sumber itu, penghasilan mereka tidak mungkin membiayai pembangunan komplek itu.

“Biaya sebesar itu sangat mengerikan,” katanya.

Sumber itu menambahkan bahwa komplek itu dibangun bukan di atas lahan Gereja. Misa pemberkatan katedral diadakan pada 15 Mei. Misa dipimpin oleh Uskup Guo dan sembilan uskup lainnya, termasuk uskup dari Konferensi Waligereja Cina (KWC) dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (APKC).

Sembilan uskup itu adalah ketua KWC Uskup Ma Yinglin yang tidak diakui Tahta Suci, ketua APKC Uskup Fang Xingyao, wakil ketua KWC dan APKC Uskup Shen Bin, wakil ketua APKC Uskup Meng Qinglu, wakil ketua KWC Uskup Fang Jianping, Uskup Li Shan, Uskup Pei Junmin dan Uskup Yang Yongqiang, dan Uskup Sun Jigen.

Lebih dari 800 orang menghadiri Misa itu, termasuk sejumlah pejabat dari Departemen Front Pekerja Bersatu, Departemen Agama dan otoritas Hebei serta biarawati dan umat Katolik.

Sebuah simposium diadakan setelah Misa. Pada kesempatan ini, pejabat pemerintah menyampaikan harapan agar Keuskupan Chengde di bawah kepemimpinan Uskup Guo akan terus menjunjung tinggi bendera “kasih negara dan Gereja” dan bertekun dalam prinsip kemerdekaan dan direksi Sinisisasi.

Dalam sambutannya, Uskup Guo menanggapi dengan mengatakan bahwa komplek baru itu merefleksikan kepedulian dan dukungan Partai Komunis dan komunitas agama patriotik dan juga individu.

Ia mengatakan ia tidak menuruti ideologi sosialis dari Presiden Xi Jinping dalam era baru ini. Ia akan memenuhi harapan partai dan pemerintah dan berusaha membuat komplek sebagai model percontohan.

“Mengapa ia tidak menyebut Kristus dan Gereja?” komentar seorang Katolik di internet.

 

Umat ​​Katolik Protes Perampasan Tanah untuk Proyek

Jum, 25/05/2018 - 10:33

Aktivis dan intelektual termasuk umat Katolik meminta pemerintah Vietnam  mengembalikan tanah milik kepada organisasi religius  dan penduduk yang diusir dari rumah-rumah mereka karena proyek pembangunan yang sangat kontroversial.

Pada  1 Mei, Nguyen Thanh Phong, ketua Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh, meminta pihak berwenang yang lebih rendah  merencanakan pemindahan Gereja Thu Thiem dan biara dari Kongregasi Suster-suster Salib Suci dari daerah perkotaan baru Thu Thiem sehingga investor dapat membangun jalan dan taman umum.

Dua fasilitas religius itu, yang telah ada selama lebih dari 150 tahun, tetap berada di daerah yang akan  menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional. Daerah ini dikelilingi oleh Sungai Saigon yang berbatasan dengan Distrik 1, kawasan perdagangan perkotaan terbesar di Vietnam. Proyek ini disetujui oleh perdana menteri almarhum Vo Van Kiet  tahun 1996.

Sekitar 50.000 penduduk telah dipindahkan secara paksa atau digusur dari lebih dari 10.000 rumah mereka sendiri. Pihak berwenang mengusir banyak biksu Buddha dari Pagoda Lien Tri dan merobohkannya tahun 2016.

Surat kabar Tuoi Tre yang dikelola negara melaporkan bahwa pemerintah kota mengubah rencana proyek asli dan mengambil 169 hektar dari penduduk untuk ditawarkan kepada investor membangun apartemen.

“Masyarakat sipil dan pribadi  baik di Vietnam serta di luar negeri secara resmi meminta pemerintah memberikan Lien Tri Temple, para Suster  Salib Suci dan penduduk mengembalikan rumah dan tanah mereka, yang bukan bagian dari rencana ekspansi perkotaan sesuai dengan arahan  perdana menteri,” demikian pernyataan para pengunjukrasa.

Pernyataan yang dikeluarkan pada 19 Mei telah menarik banyak warga melakukan petisi online dari 20 kelompok masyarakat sipil, kelompok pembela demokrasi HAM, 361 aktivis, mantan pejabat pemerintah dan intelektual termasuk Uskup Paul Nguyen Thai Hop, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Vietnam,  11 imam dan pendeta.

Mereka meminta pemerintah  memberikan ganti rugi yang tepat bagi mereka yang rumah dan tanah diambil secara paksa.

Pernyataan mereka muncul setelah Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengakui 15 Mei bahwa pihak berwenang setempat membuat kesalahan dalam mengelola lahan proyek, menangani keluhan warga dan menyimpan dokumen. Dia memerintahkan pihak berwenang  memastikan warga memiliki rumah dan menyelesaikan keluhan mereka dengan benar dan sesuai ketentuan hukum.

Selama pertemuan 9 Mei dengan pemerintah kota, ratusan warga memprotes karena mereka diusir paksa dari rumah mereka dan diberi pembayaran kompensasi yang tidak pantas. Banyak yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup di tempat baru dan yang lain menjadi tunawisma. Rumah-rumah di tempat-tempat yang direlokasi berada dalam kondisi buruk.

Nguyen Ngoc Thanh,  korban, mengatakan ia diberi  94 juta dong (sekitar Rp 58 juta) sebagai kompensasi untuk rumahnya yang berukuran 59 meter persegi tetapi harus mencari 800 juta dong untuk membeli rumah di tempat lain.

Wanita lain, Le Thi Bach Tuyet, mengatakan tidak adil bahwa di beberapa tempat pemerintah memberi kompensasi kepada orang-orang sebesar 18 juta dong per meter persegi untuk rumah mereka tetapi kemudian para investor menjual petak tersebut 350 juta dong per meter persegi.

Pernyataan mengenai proyek itu menunjukkan bahwa hak untuk hidup dan beribadah ribuan warga telah dilanggar secara serius.

Pernyataan itu menunjukkan betapa pelanggaran hukum sangat mempengaruhi rezim totaliter saat ini, dan akar masalahnya adalah anggapan bahwa seluruh tanah adalah milik semua orang tetapi harus dikelola oleh negara.

Pernyataan itu mendesak pemerintah segera menghentikan semua perampasan lahan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pemilik yang sah. Pemerintah harus mengadili secara hukum hingga batas maksimum kepada mereka yang bertanggung jawab atas penghancuran kehidupan warga, melanggar hukum dan menodai nilai-nilai nasional.

Peserta penandatangan ingin membuat panel inspeksi termasuk anggota masyarakat sipil dan korban perampasan tanah untuk meninjau proses perencanaan kota secara menyeluruh dan memantau pelaksanaannya di seluruh Vietnam.

Mereka juga meminta agar konstitusi diamandemen untuk memungkinkan kepemilikan lahan publik dan pribadi.

 

Permainan Vatikan Nampak Dalam Kampanye Doa Uskup Agung New Delhi 

Kam, 24/05/2018 - 20:28

Uskup Agung New Delhi Mgr Anil Couto telah memicu kontroversi politik setelah sejumlah kelompok Hindu menuduhnya melecehkan kepentingan India dan bekerjasama dengan Vatikan untuk mencemarkan nama baik pemerintah.

Pada 13 Mei, prelatus itu meluncurkan kampanye doa yang akan berlangsung selama satu tahun. Menurutnya, India menghadapi “pergolakan politik di masa depan” yang mengancam demokrasi negara itu. Ia meminta umat Katolik di ibukota negara itu untuk mendaraskan doa khusus dan berpuasa setiap Hari Jumat sampai pemilihan umum berlangsung pada April tahun depan.

Menanggapi hal itu, sejumlah kelompok Hindu marah dan menyebut pernyataan uskup agung itu bernuansa politik.

Sejumlah pemimpin Partai Bharatija Janata (BJP) dari Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kampanye doa itu dirancang untuk mengumpulkan suara umat Katolik guna melawan partai politiknya.

BJP nampaknya berusaha menjadikan India sebagai sebuah negara yang didominasi Hindu.

Juru bicara BJP Sambit Patra mengatakan sejumlah tokoh Kristiani dalam sebuah program debat di televisi mengatakan bahwa dengan “mengangkat isu (diskriminasi terhadap umat Kristiani), Anda menyalibkan kebenaran tentang India.”

Rakesh Sinha, seorang ideolog dari kelompok Hindu terkemuka – Rashtryia Swayamsevak Sangh (RSS), mengatakan: “Ini adalah serangan langsung oleh Gereja terhadap sekularisme dan demokrasi di India, dan ini merupakan intervensi langsung oleh Vatikan karena para uskup diangkat oleh Paus. Akuntabilitas mereka bukan pada India, tapi pada Paus.”

Ia mengatakan pada program debat di televisi tersebut bahwa kampanye doa itu “hanya sebagian dari rencana Vatikan untuk menjatuhkan pemerintahan Modi.”

Menurut Sinha, dana Gereja dari luar negeri mulai menipis dan ini menjadi alasan dibalik pertentangan terhadap pemerintah. Sebelum Modi berkuasa pada Mei 2014, “ada aliran dana dari luar negeri dan lembaga-lembaga Gereja menerima uang dengan berbagai alasan tapi menggunakannya untuk kristenisasi.”

“Mereka (umat Kristiani) ingin membuat sebuah pemerintahan sehingga upaya kristenisasi mereka berkembang,” kata Sinha kepada saluran televisi ANI. “Misionaris yang terjun ke dunia politik tengah menodai umat Kristiani di India.”

RSS merupakan organisasi payung dan pendamping kelompok-kelompok Hindu yang ingin menjadikan India sebagai sebuah negara Hindu. Anggotanya dituduh menentang keras misionaris Kristen dan kegiatan kristenisasi.

Shaina N.C., juga juru bicara BJP, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Uskup Agung Couto tidak adil dalam membuat pernyataan terhadap pemerintah.

Ia mengatakan uskup agung dan para tokoh Kristiani lain perlu diberitahu bahwa sejak Modi mulai memimpin pemerintahan, tidak ada satu pun insiden kerusuhan atau kekerasan anti-Kristen atau bahkan kekerasan anti-Islam di negara itu.

Namun data menunjukkan bahwa klaim Shaina tidak benar. Menurut kelompok-kelompok Kristen, serangan terhadap umat Kristiani muncul setelah Modi mulai berkuasa dan serangan ini semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2017, ada 736 serangan terhadap umat Kristiani, demikian data dari Persecution Relief, sebuah forum ekumene yang mencatat persekusi yang dialami umat Kristiani di India. Tahun sebelumnya, ada 348 serangan.

Di tengah laporan meningkatnya serangan terhadap umat Kristiani, Modi sendiri pada Februari 2015 mengatakan kepada sebuah konferensi Kristen di New Delhi bahwa pemerintahannya akan mengambil sikap terhadap kejahatan itu.

Juru bicara Keuskupan Agung New Delhi, Pastor Savarimuthu Sankar, mengatakan “doa merupakan bagian dari kehidupan umat Kristiani dan tidak ada kaitannya dengan politik.”

Uskup agung “tentu saja menyebutkan latar belakangnya” sehingga ia meminta doa. “Laporan media cukup untuk memahami bagaimana masyarakat diserang secara keras” atas nama agama, katanya.

Pastor Sankar mengatakan amarah yang mengaitkan kampanye doa dengan Vatikan dan uang “berarti mereka takut akan doa kami atau mereka mempromosikan kesalahan mereka sendiri.”

 

Patung Orang Kudus Dipindahkan Akibat Menguatnya Represi di Cina

Kam, 24/05/2018 - 20:23

Sebuah patung seorang santo dipindahkan dari sebuah gereja di Propinsi Hebei karena otoritas di Cina terus menekan kebebasan beragama.

Patung St. John Wu Wenyin diresmikan di Gereja Katolik Dongertou, Paroki Yongnian, Keuskupan Handan, pada 3 Mei. Namun sebuah sumber mengatakan kepada ucanews.com bahwa otoritas meminta Gereja untuk memindahkan patung itu setelah peresmiannya “memunculkan keributan di internet.”

Wu Wenyin dieksekusi setelah disiksa selama Pemberontakan Boxer di Propinsi Hebei pada 1900. Ia dikanonisasi oleh mendiang Santo Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 2000.

Pemindahan patung orang kudus di propinsi bagian utara itu dilakukan menyusul meningkatnya represi terhadap umat Kristiani di seluruh Cina, khususnya di Henan, sebuah propinsi yang berpenduduk mayoritas umat Kristiani.

Tekanan terhadap umat Katolik dan Protestan merupakan dampak dari persiapan dan pembentukan Departemen Front Pekerja Bersatu dari Partai Komunis Cina di tingkat propinsi, kota dan desa yang berlangsung selama lebih dari dua tahun, kata Profesor Ying Fuk-tsang, dekan Fakultas Diviniti Universitas Hong Kong di Cina, kepada ucanews.com.

“Setelah melihat kebijakan agama (President) Xi Jinping, ada alasan yang bisa diyakini bahwa komite pusat dari partai itu berusaha menekan pertumbuhan pesat berbagai agama,” lanjutnya.

Di Henan, gereja dirampas, taman kanak-kanak ditutup dan anak-anak dilarang mengikuti Misa dan kegiatan Gereja.

Patung Wu Wenyin dipindahkan oleh pejabat keuskupan. Mereka berharap bisa segera meletakkan patung itu kembali ke tempatnya.

Seorang blogger bernama Yifeng yang diduga memiliki informasi resmi menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa pendirian patung di Keuskupan Handan itu bertentangan dengan sikap politik partai, negara dan One Association and One Conference (Asosiasi Patriotik Katolik Cina dan Konferensi Waligereja Cina).

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri memprotes keras pendirian patung itu. Sementara itu, One Association and One Conference mengeluarkan pernyataan yang mengatakan: “Ini adalah pelecehan umum dan penghinaan bagi masyarakat dan Gereja di Cina, dan ini merupakan sesuatu yang sungguh tidak bisa kami tolerir dan terima.”

Yifeng mengatakan kanonisasi orang kudus merupakan wewenang Tahta Suci. Ini pertama kalinya bagi Gereja di Cina untuk secara terbuka mendirikan sebuah patung salah satu orang kudusnya yang dikanonisasi oleh Tahta Suci pada 2000. Aksi ini “menyatakan perang terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan, otonomi dan pengelolaan Gereja secara mandiri,” katanya.

Ia percaya bahwa jika isu itu tidak ditangani, semua keuskupan di Cina akan mengajukan gugatan. Ia juga menggambarkan isu itu sebagai “ekspresi sikap jahat yang mengerikan.”

Yifeng mempertanyakan apakah Gereja telah mengajukan ijin kepada departemen keagamaan setempat untuk mendirikan patung tersebut.

 

Menyusul Pengangkatan Kardinal, Pakistan Menyerukan Penghormatan Terhadap Perbedaan

Kam, 24/05/2018 - 09:49

Politisi, aktivis HAM dan pemimpin agama di Pakistan menyambut dengan hangat pengangkatan Uskup Agung Karachi Mgr  Joseph Coutts sebagai kardinal.

Uskup Agung Coutts adalah salah satu dari 14 kardinal yang diangkat Paus Fransiskus  usai doa Ratu Surga mingguan di Lapangan Santo Petrus pada 20 Mei.

Dia orang Pakistan kedua satu-satunya yang diangkat dengan gelar Kardinal setelah Uskup Agung Joseph Cardeiro, yang menjadi kardinal sejak 1973-1994. Uskup Agung Coutts akan menerima topi merahnya pada 29 Juni.

“Sangat bangga bahwa sahabat kami Uskup Agung Karachi Joseph Coutts telah diangkat menjadi kardinal oleh Paus Fransiskus. Ke depannya berharap untuk terus bekerja bersama menuju Pakistan yang damai dan toleran,” kata Bilawal Bhutto Zardari, ketua oposisi.

Partai Rakyat Pakistan dan putra perdana menteri yang dibunuh Benazir Bhutto, demikian komentarnya dalam sebuah pernyataan Twitter, sambil membagikan foto-foto pertemuannya dengan prelatus itu.

Menteri Pendidikan Punjab  Rana Mashhood Ahmad Khan memimpin delegasi  mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta kepada Uskup Agung Coutts dan mengucapkan selamat kepadanya atas peran barunya.

Shehryar Taseer, putra gubernur Punjab yang dibunuh Salman Taseer, mengatakan pristiwa ini adalah momen yang membanggakan bagi seluruh negeri.

“Uskup Agung Karachi telah diangkat menjadi kardinal di Kota Vatikan. Ini adalah momen yang membanggakan bagi Pakistan. Terlepas dari keyakinan seseorang, kita semua harus merasa bangga,” komentarnya dalam tweet.

Kailash Sarhadi, seorang aktivis perdamaian Sikh dan direktur Komisi Hubungan Antaragama untuk Perdamaian dan Keharmonisan, mengatakan Uskup Agung Coutts pantas mendapatkan kehormatan ini.

“Dia adalah seorang tokoh spiritual dan manusia yang rendah hati yang suka melayani orang-orang dari semua warna, kepercayaan dan latar belakang tanpa bias agama atau etnis,” kata Sarhadi kepada ucanews.com.

“Saya akan senang melihat dia menjadi Paus suatu hari nanti. Saya tidak punya kata-kata  menjelaskan kontribusinya kepada semua komunitas yang tinggal di negara ini.

“Kami menyelenggarakan konferensi lintas agama beberapa tahun  lalu. Orang-orang dari 22 negara berpartisipasi dan Uskup Joseph Coutts adalah salah satu tamu. Kamar hotel yang diberikan tidak dalam kondisi  baik dan saya sangat malu. Tapi dia meminta saya untuk berhenti mengkhawatirkan dia dan menjaga tamu luar negeri.

“Saya telah bekerja dengan dia cukup banyak dan biarkan saya memberitahu Anda bahwa 98 persen dari mereka yang mendapat manfaat dari organisasi Gereja di bawah pimpinan Uskup Coutts adalah Muslim.”

Allama Ahsan Siddiqui, seorang ulama Muslim, berterima kasih kepada Paus Fransiskus karena menganugerahkan kehormatan ini kepada Uskup Agung Coutts.

“Merupakan kehormatan besar bagi negara kami bahwa Uskup Coutts telah diangkat menjadi kardinal. Saya telah bekerja dengan uskup agung ini sejak 2007. Kontribusinya terhadap kerukunan antaragama luar biasa,” katanya kepada ucanews.com.

“Tahun lalu Uskup Coutts bergabung dalam pawai akbar  12 Rabi ul Awwal (perayaan ulang tahun Nabi Muhammad) dan bergabung bersama kami selama tiga jam. Saya sangat senang dengan pengangkatannya dan berencana memimpin delegasi ke kantornya untuk secara resmi mengucapkan selamat atas peran barunya ini.”

 

Empat Umat ​​Katolik India Tewas Ditembaki Polisi Saat Demonstrasi

Kam, 24/05/2018 - 08:00

Empat umat Katolik termasuk di antara 11 orang yang tewas ketika polisi menembaki ribuan orang  memprotes pabrik pengolahan tembaga yang bernilai jutaan dolar yang mereka klaim mencemarkan lingkungan dan air bersih mereka.

Setidaknya 20 orang termasuk seorang imam Katolik berada di rumah sakit dengan luka tembak setelah polisi negara bagian Tamil Nadu menembak sekitar 20.000 orang yang berkumpul di pabrik milik Vedanta yang berbasis di London,  di distrik pesisir Tuticorin, sebuah pusat Kristen di India bagian selatan, pada 22 Mei.

“Jumlah korban tewas bisa bertambah karena beberapa orang mengalami luka para,” kata Pastor Norbert Thomas, kanselir dari Keuskupan Tuticorin, kepada ucanews.com.

Dia mengatakan polisi melepaskan tembakan tanpa pandang bulu  membubarkan kerumunan setelah berubah menjadi kekerasan pada hari ke-100 demonstrasi.

Menteri Perikanan,  D. Jayakumar, mengatakan kepada media bahwa polisi terpaksa menembak ketika kerumunan itu mengamuk di dekat kantor pemerintahan distrik, tempat pejabat tinggi negara.

Polisi telah memberlakukan larangan  berdemonstrasi di dekat kantor dan para pengunjuk rasa tidak memiliki izin untuk mengadakan pawai. “Penggunaan kekuatan oleh polisi tidak dapat dihindari” untuk membubarkan kerumunan, kata Jayakumar.

Uskup Yvon Ambroise dari Tuticorin mengatakan kepada ucanews.com bahwa penembakan itu tidak pandang bulu. Ada upaya untuk mengklaim protes itu dipicu oleh Gereja tetapi itu adalah protes rakyat karena mereka terkena efek negatif dari pabrik itu, katanya.

Anak perusahaan Vedanta, Sterlite Copper, telah mengoperasikan smelter di area tersebut selama 25 tahun dengan kapasitas tahunan sebesar 400.000 ton dan akan membaharuai lisensinya, yang akan berakhir tahun ini.

Masyarakat telah melakukan protes selama tiga bulan terakhir dan pada hari ke-100 mereka mengorganisir pawai ke kantor pemerintahan distrik, menurut sebuah pernyataan dari uskup.

Protes itu mengikuti prinsip non-kekerasan Mahatma Gandhi, ayah dari bangsa India, dan pawai damai lima kilometer, kata pernyataan itu.

Polisi menahan orang-orang yang berada di dekat kantor dan beberapa orang menanggapi dengan melemparkan batu ke arah polisi, yang menyebabkan polisi melepaskan tembakan dan kematian orang yang tidak bersalah, kata pernyataan itu.

“Semuanya dimulai setelah tindakan polisi,” kata Pastor Thomas, ia menambahkan bahwa penembakan itu “sangat brutal” sehingga beberapa wanita dan anak-anak juga terluka.

Satu peluru menembus mulut seorang gadis cilik berusia 17 tahun, dan tewas di tempat.

Di antara yang terluka adalah Pastor Leo Jayaseelan. Sebuah peluru menembus perutnya tetapi ia dapat dioperasi dan sekarang stabil, kata kanselir tersebut.

Dia mengatakan, pabrik yang menyebabkan pencemaran itu beroperasi di dalam batas kota dan orang-orang telah terinfeksi oleh asap beracunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, area tersebut telah dilaporkan ada peningkatan kasus kanker.

Pabrik itu berada di bawah wilayah paroki dan berefek pada 19 paroki di kota itu, yang bersama-sama melayani sekitar 100.000 umat Katolik.

“Adalah hal yang wajar bagi umat Katolik yang sangat tradisional di sini untuk datang ke gereja dan berkonsultasi di paroki ketika mereka menghadapi masalah sosial,” kata Pastor Thomas. “Namun, protes itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu adalah protes rakyat.”

 

Presiden Duterte Klaim Imam yang Dibunuh Mengencani 8 Wanita

Rab, 23/05/2018 - 16:35

Konferensi Waligereja Filipina (KWF) mengecam apa yang mereka sebut sebagai “rumor tidak berdasar dan sindiran keji” yang tengah diedarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte tentang motif pembunuhan terhadap seorang imam di bagian utara negara itu.

Pastor Mark Anthony Ventura, 37, ditembak mati setelah memimpin Misa di Kota Gattaran, Propinsi Cagayan, pada 29 April.

Menurut polisi, seorang laki-laki bersenjata api menembak imam itu dua kali saat ia memberkati anak-anak pada perayaan Misa.

Pada 20 Mei, Presiden Duterte mengeluarkan sebuah daftar perselingkuhan gelap yang diduga melibatkan imam itu. Berjudul “Possible Motive (Love Triangle)” atau Kemungkinan Motif (Cinta Segitiga), daftar itu memuat sebuah gambar yang memperlihatkan Pastor Ventura dan delapan wanita.

Presiden Duterte mengatakan para wanita itu adalah istri wakil walikota, polisi, tentara dan pengusaha. Salah seorang suami bisa saja merupakan dalang dari pembunuhan itu.

“Bagaimana kamu tidak mati,” kata Presiden Duterte sambil memperlihatkan gambar pertemuan di Propinsi Cebu itu. “Kamu berhubungan dengan istri polisi, istri wakil walikota, kamu pasti akan mati.”

Uskup Kalookan Mgr Pablo Virgilio David mengecam komentar Presiden Duterte dan mengatakan Pastor Ventura dibunuh “dua kali” setelah sindiran Presiden Duterte yang mengatakan bahwa imam itu berselingkuh dengan delapan wanita.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada para imam di keuskupannya, Uskup David mengatakan “menyakitkan bagi saya untuk mengatakan bahwa Pastor Ventura dibunuh dua kali … oleh pejabat tertinggi di negeri ini.”

Prelatus itu meminta para imam untuk membunyikan lonceng gereja mulai 23 Mei hingga 31 Mei “untuk mengajak umat agar berdoa bagi pembunuhan kedua (terhadap Pastor Ventura).”

Uskup David juga mengingatkan para imam dan umat Katolik agar mendukung imbauan Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila untuk melawan “berita bohong.”

Dalam sebuah surat pernyataan, Uskup Agung Lingayen-Dagupan Mgr Socrates Villegas, mantan ketua KWF, mengingatkan akan “kekuatan anti-Kristen” yang tengah mengoyak nilai-nilai Katolik.

Menurut prelatus itu, penyebaran “berita bohong,” pembunuhan para pengedar narkoba dan kekasaran adalah “penyakit sosial yang perlahan-lahan memakan jiwa nasional.”

Ia mengatakan bahasa vulgar yang digunakan oleh Presiden Duterte telah menodai perempuan di negara itu.

“Amarah bisa saja dibenarkan secara moral, tetapi dalam beberapa bulan terakhir amarah telah kehilangan nilai kebenarannya,” katanya.

Ia pun mengecam penggunaan kata “kekasaran … untuk mengejek kenangan orang yang tewas dibunuh, memfitnah orang beriman yang tidak bisa membela dirinya sendiri, menyebarkan gosip tentang orang yang telah meninggal, menambah kepedihan bagi mereka yang berduka atas kepergian orang yang dikasihi.”

“Apakah pembunuhan bisa dimaafkan karena imoralitas yang tidak terbukti dari orang yang meninggal? Cukup,” katanya.

Uskup Agung Tuguegarao Mgr Utleg mengatakan ia akan terus berharap dan berdoa agar kebenaran muncul sehingga kadilan bagi Pastor Ventura bisa terpenuhi.

“Kami tidak ingin berspekulasi tentang latar belakang pembunuhannya,” kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa ia percaya otoritas “dengan sepenuh hati menjalankan tugas mereka.”

“Kami juga tidak ingin investigasi dikacaukan oleh penyebaran rumor tidak berdasar dan sindiran keji,” lanjutnya.

“Kami ingin mereka sukses, mendapat bukti yang kuat, menangkap pembunuh dan dalangnya,” katanya.

Uskup Agung Utleg menekankan bahwa Pastor Ventura adalah “orang yang sangat penyayang, simpatis dan dekat dengan banyak orang kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, muda dan tua.”

 

Seruan Keadilan Bagi Ribuan Warga Suku Tamil yang Hilang

Rab, 23/05/2018 - 15:52

Sebuah seruan dibuat untuk mendorong agar tanggal 18 Mei diperingati setiap tahun sebagai Hari Genosida Warga Suku Tamil dan agar komunitas internasional menjamin keadilan bagi minoritas etnis di Sri Lanka itu.

Pemerintah Sri Lanka menyatakan bahwa perang sipil separatis – yang dimulai pada 1983 menyusul pembunuhan terhadap pemimpin Pembebasan Macan Tamil Eelam Velupillai Prabhakaran – berakhir pada Mei 2009.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang sipil tersebut menewaskan sedikitnya 40.000 warga sipil hanya pada hari-hari terakhir dan puluhan ribu lainnya, banyak diantaranya ditahan oleh militer, masih dinyatakan hilang.

Amnesty International meminta pemerintah untuk memberi data dan informasi detil tentang warga Suku Tamil yang menyerah kepada militer pemerintah pada 18 Mei 2009.

Pada 18 Mei tahun ini, ribuan warga Suku Tamil dan Suku Sinhala menghadiri upacara peringatan.

Seorang imam dan pejuang hak warga Suku Tamil, Pastor Jeyabalan Croos, mengatakan keluarga dari orang hilang, tahanan politik dan korban konflik lahan masih menderita. Ia mengimbau agar penyelidikan internasional dilakukan terhadap penderitaan mereka.

Militer Sri Lanka hendaknya ditarik mundur dari wilayah warga Suku Tamil karena tanggal 18 Mei diakui sebagai Hari Genosida Warga Suku Tamil, lanjutnya.

Dr. Jehan Perera, seorang pengamat politik dan pembela hak asasi manusia (HAM), mengatakan tahun ini merupakan tahun pertama di mana berbagai kegiatan politik diadakan pada 18 Mei sejak berakhirnya perang sipil.

Hal ini signifikan dari perspektif rekonsiliasi, katanya. Pemerintah tidak berupaya menghalangi berbagai kegiatan politik dan publik yang diadakan oleh warga negara dan partai politik di bagian utara negara itu.

Sebelumnya, hanya perayaan keagamaan umum yang boleh diadakan pada hari ini.

Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran HAM berat selama konflik berlangsung.

Militer mengatakan 23.962 tentara Angkatan Darat, 2.598 polisi, 1.160 tentara Angkatan Laut, 443 tentara Angkatan Udara dan 456 karyawan Departemen Keamanan Sipil terbunuh.

Jumlah total orang yang meninggal dunia diperkirakan lebih dari 100.000.

Pada hari yang sama, sekitar 15 imam dan biarawati mengenang kematian Pastor Mariampillai Sarathjeevan, seorang imam yang meninggal akibat serangan jantung saat memimpin pengungsi keluar dari wilayah konflik pada hari terakhir perang.

Sedikitnya 10 imam terbunuh dan tiga lainnya hilang selama perang berlangsung.

 

Duta Vatikan Baru untuk Vietnam dan Singapura

Rab, 23/05/2018 - 13:35

Seorang diplomat Polandia telah ditunjuk sebagai Duta Besar Vatikan untuk Vietnam dan Singapura, mengakhiri delapan bulan lowongan untuk kedua negara itu.

Pada 21 Mei, Paus Fransiskus mengangkat Uskup Agung Marek Zalewski sebagai Duta Besar Vatikan untuk  Singapura dan wakil non-residen dari Takhta Suci untuk Vietnam, Uskup Agung Joseph Nguyen Chi Linh, ketua Konferensi Waligereja Vietnam, mengumumkan pengangkatan tersebut.

“Kita patut bersyukur kepada Tuhan, melalui perwakilan Takhta Suci, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi Gereja Katolik di Vietnam, di mana kebebasan beragama terus dibatasi, untuk tetap berada dalam persekutuan erat dengan Paus, pejabat Vatikan dan Gereja di seluruh dunia,” kata Uskup Agung Linh.

Lahir  tahun 1963 di Augustow, Polandia, Uskup Agung Zalewski ditahbiskan menjadi imam  tahun 1989. Ia menerima gelar doktor dalam bidang hukum kanonik dari Universitas Kepausan Gregorian Roma  tahun 1995 dan belajar mata kuliah diplomatik. Dia dapat berbicara banyak bahasa termasuk bahasa Polandia, Italia, Inggris, Perancis, Jerman dan Spanyol.

Sebelum pengangkatannya baru-baru ini, Uskup Agung Zalewski menjabat sebagai nuncio apostolik untuk Zimbabwe.

Dia akan menggantikan Uskup Agung  Leopoldo Girelli  di kedua negara itu. Uskup Agung Girelli, yang menjabat sebagai Duta Besar Vatikan pertama untuk Vietnam sejak negara itu bersatu kembali di bawah kekuasaan komunis  tahun 1975, diangkat menjadi Duta Besar Takhta Suci  bagi Israel, Siprus dan Palestina pada  September 2017.

Uskup Agung Linh meminta umat Katolik setempat  berdoa bagi Duta Besar yang baru diangkat untuk melakukan yang baik dalam misi barunya.

Dia menyatakan harapannya bahwa Uskup Agung Zalewski akan meningkatkan hubungan antara Vatikan dan Vietnam.

Prelatus itu juga mengatakan dia akan mengundang Duta Besar Vatikan yang baru untuk mengunjungi Vietnam secepatnya.

 

Orang Kristen India Bersiap Menghadapi Pemilu

Rab, 23/05/2018 - 10:00

Enam bulan sebelum pemilihan di tiga negara bagian India utara, para pemimpin Kristen telah berjanji  memilih partai politik yang menjamin perlindungan komunitas mereka dari diskriminasi dan pelecehan.

Kelompok Kristen Ekumenis Sarva Isai Mahasangh (Forum semua orang kristen) telah memutuskan untuk tidak mendukung partai-partai yang bekerja menentang  minoritas agama  dalam pemilihan federal dan negara bagian mendatang.

Negara-negara bagian – Madhya Pradesh, Rajasthan dan Chhattisgarh –  diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu,  menghadapi pemilu  pada  November dan Desember sementara masa jabatan Perdana Menteri BJP Narendra Modi akan berakhir pada Mei mendatang.

“Kami melewati periode yang sangat kritis dalam sejarah negara kami di mana orang-orang terpecah  atas garis kasta dan agama,” kata Uskup Agung Bhopal Mgr Leo Cornelio.

“Tren yang sangat berbahaya yang ada di negara ini adalah dirongrongnya prinsip-prinsip sekuler dalam konstitusi kita.”

Dia menambahkan: “Apa pun yang terjadi, kami akan melanjutkan misi kami melayani orang miskin dan yang membutuhkan.”

Uskup agung itu berada di antara sekitar 700 wakil Kristen dari sembilan negara bagian India utara yang menghadiri pertemuan 19 Mei di Bhopal untuk membahas “peningkatan mengkhawatirkan” dalam ketidaktoleranan terhadap kelompok agama minoritas.

Para pemimpin Kristen mengatakan kelompok Hindu ekstrim telah meningkatkan kekerasan terhadap orang Kristen dalam upaya mereka  menjadikan India sebagai negara  Hindu dengan dukungan dari BJP, yang mengendalikan sebagian besar pemerintah negara bagian di India utara.

Kasus sebelumnya, umat Islam telah dihukum gantung karena melanggar hukum perlindungan sapi, hewan yang dihormati oleh umat Hindu.

Para imam dibunuh dan orang-orang Kristen biasa diserang ketika mengadakan kegiatan peribadatan.

India mencatat 736 serangan terhadap orang Kristen tahun 2017, naik dari 348  tahun 2016, menurut data dari sebuah forum ekumenis, Persecution Relief.

Kelompok-kelompok Hindu juga diduga mengajukan gugatan kepada polisi yang tidak beralasan terhadap praktisi agama lain dengan mengklaim, antara lain, kasus hasutan dan menentang integrasi nasional serta menghina agama Hindu.

Para pakar yakin hasil pemilu negara bagian yang akan datang akan mempengaruhi pemilihan federal tahun depan.

Sementara umat Kristen hanya terdiri dari 2,3 persen dari 1,3 miliar penduduk India, suara mereka dapat membuat perbedaan ketika ada banyak partai politik yang bersaing.

 

Uskup Agung Taipei Minta Paus Melindungi Taiwan

Sel, 22/05/2018 - 15:01

Ketua Konferensi Waligereja Regional Cina (KWRC) Uskup Agung Taipei Mgr John Hung Shan-chuan meminta Paus Fransiskus untuk melindungi Taiwan agar negara itu tidak dikorbankan sebagai bagian dari kesepakatan Sino-Vatikan. Uskup Agung Hung juga meminta Paus untuk tidak meninggalkan Taiwan dalam kondisi apa pun.

Prelatus itu merupakan bagian dari delegasi KWRC yang menyampaikan informasi terkini kepada Vatikan tentang perkembangan keuskupan sejak kunjungan terakhir 10 tahun lalu.

Dalam wawancara dengan Radio Free Asia pada 15 Mei setelah kembali dari Roma, Uskup Agung Hung mengatakan ia menyampaikan kekhawatiran Taiwan tentang pembentukan hubungan diplomatik Sino-Vatikan pada pertemuan itu.

“Setiap kali ada rumor bahwa Vatikan dan Cina akan menjalin hubungan diplomatik, Taiwan sangat khawatir dan 23 juta penduduk mulai merasa khawatir,” katanya.

Ia mengatakan Taiwan adalah negara yang kurang beruntung dan yatim piatu secara internasional, maka Taiwan layak mendapat perhatian dari Paus.

“Saya sampaikan kepada Paus bahwa saya berharap (Tahta Suci) tidak akan melihat kami sebagai bagian dari Cina dan tidak akan mengaitkan kami. Mereka bisa menjalin hubungan diplomatik, tetapi hak dan kepentingan Taiwan hendaknya tidak dikorbankan,” kata Uskup Agung Hung.

“Saya berusaha mengatakan kepada Paus agar tidak menyakiti Taiwan, tetapi melindungi kami,” lanjutnya.

Ia mengatakan kepada Paus bahwa umat Katolik dan masyarakat Taiwan sangat mengagumi Paus. Namun mereka akan merasa frustrasi jika mereka mendengar bahwa Paus ingin memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

“Saya juga mengatakan kepada Paus, ‘Mohon jangan tinggalkan kami dalam kondisi apa pun.’ Dan Paus menjawab, ‘Tentu tidak!’” kenangnya.

Menurut laporan, Kung Ling-hsin, ketua Fakultas Jurnalistik Universitas Ming Chuan di Taiwan, mengkritik pernyataan Uskup Agung Hung dan menyebutnya sebagai “teori dua bangsa.”

Ia merujuk pada mendiang Santo Paus Yohanes Paulus II yang pernah mengatakan kepada Stanislaus Lo Kuang, uskup agung Taipei saat itu, bahwa Taiwan hendaknya menjadi jembatan yang menghubungkan Gereja-Gereja Taiwan, Hong Kong dan Maucau dengan Cina, khususnya Gereja bawah tanah Cina.

“Apakah pernyataan uskup agung kepada Paus berarti bahwa Gereja Katolik di Taiwan menyampaikan kekhawatiran Gereja di Cina?” tanya Kung.

Sebagai tanggapan, Uskup Agung Hung mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia hanya ingin Paus memahami bahwa realitasnya adalah satu Cina dan satu Taiwan. Ia tidak berbicara tentang “teori dua bangsa” dan hanya berfokus pada undangan kepada Paus untuk mengunjungi Taiwan.

Ia menambahkan: “Jika Taiwan adalah bagian dari Cina, akankah Paus datang tanpa persetujuan Presiden Cina Xi Jinping?”

Clara, seorang umat Katolik di Taiwan, memuji Uskup Agung Hung atas refleksinya terkait realitas politik. Dikatakan, Tahta Suci akan memikirkan kembali apakah sungguh membutuhkan kebijakan “satu Cina” atau tidak.

Pada November nanti, Uskup Agung Hung akan menginjak usia 75 tahun dan pensiun.

Tujuh uskup Taiwan bertemu Paus Fransiskus pada 14 Mei. Mereka mengundang Paus untuk menghadiri Konggres Ekaristi yang akan digelar pada Maret tahun depan di Taiwan.

Uskup Agung Hung mengatakan jika kunjungan Paus batal, ia berharap Paus bisa mengirim sebuah pesan video kepada umat Katolik di Taiwan.

Ia juga mengatakan kepada media Taiwan bahwa Paus diminta untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Dan Paus mengatakan: “Mohon bersikap ramah kepada Gereja Katolik.”

Ketujuh uskup Taiwan yang bertemu Paus Fransiskus adalah Uskup Agung Hung, Uskup Agung Kaohsiung Mgr Peter Liu Chen-chung, Uskup Hsinchu Mgr John Baptist Lee Keh-mean, Uskup Taichung Mgr Martin Su Yao-wen, Uskup Chiayi Mgr Thomas Chung An-zu, Uskup Tainan Mgr Bosco Lin Chi-nan dan Uskup Hualien Mgr Philip Huang Jaw-ming. Sekjen KWRC Pastor Otfried Chan juga menjadi bagian delegasi.

 

Pakistan dan Jepang Dapat Kejutan Topi Merah dari Paus Fransiskus

Sel, 22/05/2018 - 12:35

Sekali lagi, Paus Fransiskus mengangkat kardinal dari keuskupan yang tak pernah diduga di Asia. Uskup Agung Osaka Mgr Thomas Aquinas Manyo Maeda dan Uskup Agung Karachi  Mgr Joseph Coutts  adalah dua penunjukan yang mengejutkan.

Kedua negara itu merupakan minoritas Katolik. Ada sekitar 950.000 umat Katolik di Jepang –  450.000 di antaranya adalah warga negara Jepang dan sisanya  ekspatriat, sebagian besar berasal dari Filipina dan keturunan Jepang yang beremigrasi ke Amerika Selatan pada awal abad ke-20. Di Pakistan, ada sekitar satu juta umat Katolik dari 2,5 juta umat Kristen di 180 juta penduduk negara itu, yang sebagian besar beragama Islam.

“Saya senang mengumumkan bahwa pada 29 Juni, saya akan mengadakan konsistori untuk  14 kardinal baru,” kata Paus Fransiskus, berkenan dengan upacara pelantikan  mereka, dalam sambutannya kepada ribuan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus pada Minggu, 20 Mei, usai Doa Angelus.

“Negara-negara asal membuktikan keuniversalan Gereja, yang terus mewartakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang di bumi,” tambahnya.

Mgr Courts yang diangkat menjadi Kardinal telah menjadi uskup keuskupan Hyderabad dari 1990 hingga 1998 sebelum pindah ke keuskupan Faisalabad. Tahun 2012, Paus Benediktus XVI mengangkatnya  sebagai uskup agung Karachi.

“Di keuskupan ini Gereja telah berada lebih dari enam dekade mewartakan kabar baik di bidang pendidikan,  kesehatan, dan menolong korban bencana alam  baik yang  terluka atau menderita sakit,” kata Kardinal (terpilih) Courts.

“Ini adalah waktu  mempromosikan keharmonisan. Itu adalah moto baru kami. Kami harus mempelajarinya dan mengajarkannya. Sekarang kami ditugasi memulihkan kerukunan  ke kota pelabuhan ini dengan menyambut umat sesuai  adat dan tradisi yang berbeda.”

Selama 15 tahun terakhir khususnya, Gereja Katolik Pakistan terus diserang oleh serangkaian serangan mematikan dan banyak pengikutnya ditangkap dengan menggunakan undang-undang penodaan agama yang ketat yang terus ditentang oleh Kardinal (terpilih) Coutts.

Kardinal (terpilih) Maeda sendiri dilaporkan terkejut atas pengangkatannya bersama dengan umat Katolik setempat karena Mgr Kikuchi, uskup agung baru Tokyo, diharapkan  mendapatkan topi merah. Mgr Kikuchi adalah ketua Caritas Asia dan terkenal di Roma.

Dia adalah anggota dari Kongregasi  Serikat Sabda Allah, menguasai banyak bahasa dan pernah menjadi misionaris di Ghana. Kardinal (terpilih) Maeda tidak menguasai banyak bahasa asing dan tidak memiliki pengalaman internasional.

Tetapi, Pastor Michael Kelly SJ, direktur eksekutif ucanews.com, mengatakan  Mgr Kikuchi mungkin “tidak akan lama untuk Tokyo. Dia adalah calon pejabat Vatikan dan akan mengisi  posisi lain di berbagai tempat di mana dia akan diutus termasuk Caritas dan beberapa lainnya.”

Pastor Kelly juga mencatat bahwa Paus mendengarkan para penasihat, termasuk Yesuit, ketika membuat keputusan mengenai jabatan penting.

Seperti dua negara Asia lainnya, Paus juga mengangkat kardinal dari Irak, Portugal, Italia, Polandia, Peru, Madagaskar serta beberapa pejabat tinggi Vatikan termasuk Uskup Agung Giovanni Angelo Becciu,   kepala staf di Sekretariat Negara. Dia juga telah menjadi utusan khusus Paus untuk penyelesaian masalah di pemerintahan  Malta.

Dari para kardinal baru, 11 orang berusia di bawah 80 tahun, membuat mereka berhak memilih  atau dipilih sebagai  pengganti Paus Fransiskus.

Para kardinal baru akan menerima “topi merah” mereka dalam sebuah konsistori di Roma pada 29 Juni, pesta Santo Petrus dan Paulus.

Penambahan 11 anggota baru dari Colegio Cardinal dikurangi jumlah di bawah 80 tahún yang punya hak memilih seorang Paus ke-125, lebih tinggi dari batas 120 yang ditetapkan oleh Paus Paulus VI. Paus Fransiskus telah mengangkat 60 kardinal dalam lima tahun selama is sebagai Paus dan sekarang berjumlah 213 kardinal masih hidup.

Kardinal lainnya yang diumumkan pada 20 Mei adalah vikjen  Keuskupan Agung Roma Mgr Angelo de Donatis, uskup agung Spanyol dan  Mgr Luis Ladaria SJ yang adalah Prefek Kongregasi  Ajaran Iman, Uskup Agung Antonio dos Santos Marto dari Fatima, Portugal; Mgr Pedro Barreto, uskup agung Huancayo, Peru; Msgr Desire Tsarahazana, uskup agung Toamasina, Madagaskar; dan Msgr Giuseppe Petrocchi, uskup agung L’Aquila, Italia.

Tiga uskup di atas 80 yang diangkat menjadi kardinal adalah uskup agung  emeritus Xalapa, Meksiko, Mgr Sergio Obeso Rivera; Mgr Toribio Ticona Porco,  uskup dari Keuskupan agung Corocoro, Bolivia; dan Pastor Aquilino Bocos Merino dari Spanyol.

 

Halaman