UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 52 mnt yang lalu

Sejumlah Uskup di Filipina Dukung Kelanjutan Pembicaraan Damai

Rab, 04/04/2018 - 16:03

Sejumlah uskup Katolik dan Protestan di Filipina mendukung desakan anggota parlemen agar pemerintah melanjutkan negosiasi damai dengan pemberontak komunis.

Menjelang Pekan Suci, 61 anggota parlemen menandatangani sebuah resolusi yang meminta Presiden Rodrigo Duterte untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Front Demokrasi Nasional.

Resolusi itu juga mendesak presiden agar merampungkan kesepakatan komprehensif pemerintah terkait reformasi sosial, ekonomi dan politik dengan pemberontak.

Kesepakatan tersebut menyelesaikan berbagai isu reformasi agraria dan industrialisasi nasional.

“Melanjutkan pembicaraan damai akan memberi manfaat kepada masyarakat Filipina yang sebagian besar adalah petani dan buruh miskin,” demikian bunyi resolusi itu.

Dewan Gereja-Gereja Evangelisasi Filipina memuji anggota parlemen dan mengatakan: “Perdamaian yang adil dan tahan lama tidak bisa dicapai melalui senjata.”

Uskup Noel Pantoja, direktur nasional Dewan Gereja-Gereja Evangelisasi Filipina, meminta baik pemerintah dan pemberontak untuk mencari “cara yang layak untuk menyelesaikan kebuntuan saat ini.”

Sementara itu, Uskup Emeritus Kalookan Mgr Deogracias Iniquez menantang Presiden Duterte untuk mengejewantahkan pesan Paskah-nya dan “memperbaiki perbuatannya demi perdamaian.”

Ia mengatakan Presiden Duterte “hendaknya mengubah caranya dan menemukan jalan menuju perdamaian.”

Dalam pesan Minggu Paskah, Presiden Duterte mengajak masyarakat Filipina untuk “menanamkan kerendahan hati dan pengampunan dalam hati kita.” Menurutnya, hal ini akan membebaskan mereka “dari belenggu kebencian dan keserakahan.”

Uskup San Jose Mgr Robert Mallari merasa optimis bahwa pemerintah dan pemberontak akan “menemukan lebih banyak alasan untuk berbicara daripada mengobarkan perang.”

“Kami optimis, cepat atau lambat kedua pihak akan saling mendengarkan,” kata prelatus itu.

Presiden Duterte mengakhiri negosiasi damai pada November lalu sebagai tanggapan atas serangan pemberontak terhadap pasukan pemerintah.

Desember lalu, Presiden Duterte menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan Partai Komunis Filipina dan pasukan bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru, sebagai organisasi teroris.

Kepala tim negosiator pemberontak, Fidel Agcaoili, mengatakan mereka terbuka terhadap kemungkinan kelanjutan pembicaraan damai “tanpa prasyarat apa pun.”

 

Malaysia Loloskan RUU Anti-Berita Hoaks

Rab, 04/04/2018 - 13:31

Pemerintah Malaysia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak yang terkena skandal,  telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mereka yang mengkritik pemerintahannya, terutama di media sosial.

RUU Anti-Berita Hoaks 2018, yang dibahas di parlemen pada 2 April disetujui 123 anggota parlemen, termasuk 11 dari kubu oposisi, sementara 64 suara menolak.

Pemerintah, yang terguncang oleh serangkaian skandal, telah menuduh politisi oposisi menyebarkan dugaan korupsi tersebut untuk memenangkan pemilu dan pemerintah memperingatkan bahwa setiap berita yang belum disensor  oleh pemerintah adalah hoaks.

Anggota parlemen dari Partai Islam Pan-Malaysia, yang lebih dikenal sebagai PAS, yang berselisih dengan aliansi oposisi Pakatan Harapan, memilih mendukung RUU itu bersama dengan Barisan Nasional, koalisi pemerintah, untuk meloloskan RUU setelah beberapa amandemen.

Maksimum hukuman penjara yang sebelumnya 10 tahun direvisi  menjadi enam tahun. Denda yang diusulkan hingga 500.000 ringgit (US $ 128.000) dipertahankan. Istilah “secara sadar” menerbitkan berita palsu diubah menjadi “dengan jahat” untuk mendefinisikan suatu pelanggaran.

Kritik yang mucul menggambarkan ruang lingkup RUU itu terlalu luas dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Malaysia. Mereka juga khawatir akan disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat menjelang pemilu yang dijadwalkan pada Agustus tahun ini tetapi diharapkan akan dilakukan lebih cepat.

Pemerintah telah membantah klaim RUU itu akan digunakan untuk membungkam kritik, pemerintah bersikeras bahwa RUU itu disusun dengan tujuan menjaga kepentingan nasional serta  melindungi “korban berita hoaks.”

Undang-undang baru itu muncul di tengah skandal seputar dana negara 1MDB Malaysia dan hilangnya miliaran dolar, beberapa di antaranya diduga berakhir di rekening bank Najib.

Pada  Desember tahun lalu, Jaksa Agung AS Jeff Sessions menggambarkan skandal korupsi sebagai bentuk terburuk dari kleptokrasi, dan mengatakan Departemen Kehakiman sedang bekerja untuk memberikan keadilan kepada para korban.

DoJ pada Juni tahun lalu mengajukan beberapa tuntutan hukum untuk menyita lebih dari 1,7 miliar dolar AS aset yang diyakini telah dicuri dari dana negara yang dibentuk oleh Najib.

Jaksa mengatakan “pejabat yang diduga korup” dalam 1MDB dilaporkan menghabiskan US $ 200 juta untuk real estat di California Selatan dan New York, US $ 130 juta untuk karya seni, menginvestasikan US $ 100 juta di label musik Amerika dan US $ 265 juta untuk sebuah kapal pesiar.

“Secara total, pejabat 1MDB diduga mencuci lebih dari US $ 4,5 miliar dalam bentuk dana melalui jaringan transaksi rumit dengan perusahaan-perusahaan cangkang palsu dengan rekening bank di negara-negara lain mulai dari Swiss dan Singapura hingga Luksemburg dan Amerika Serikat,” kata jaksa

Otoritas  hukum AS menuduh bahwa US $ 681 juta dari dana yang disalahgunakan dari 1MDB dipindahkan ke akun “pejabat nomor 1 Malaysia,” yang oleh sumber-sumber AS dan Malaysia mengidentifikasi sebagai Najib.

Menteri yang bertanggung jawab atas urusan hukum, Azalina Othman, mengatakan bahwa dengan penerapan UU itu, sekarang hanya pengadilan yang dapat memutuskan identitas “Pejabat nomor 1 Malaysia ” (MO1).

Azalina mengatakan ini sebagai tanggapan atas pertanyaan dari seorang anggota parlemen oposisi yang menanyakan apakah pengakuan oleh seorang menteri  tahun 2016 bahwa “MO1” adalah Najib sekarang dianggap “berita palsu”.

Dia menolak untuk menguraikan lebih lanjut tentang masalah 1MDB dan deposito multi-miliar-ringgit ke rekening bank pribadi Najib, mengikuti keputusan oleh Ketua Parlemen Pandikar Amin.

Pandikar telah melarang diskusi tentang masalah ini di parlemen, karena kasus itu sedang beralngsung di pengadilan.

Najib telah mengklaim deposit $ 681 juta ke rekening bank pribadinya adalah sumbangan dari seorang anggota keluarga kerajaan Saudi.

DoJ telah mengklaim bahwa uang itu berasal dari 1MDB dan telah masuk ke rekening bank pribadi “MO1”.

Najib telah membantah melakukan kesalahan dan dibebaskan dari pelanggaran apa pun oleh jaksa agung Malaysia.

RUU baru itu akan di bawa ke senat, yang berlangsung hingga 15 April, sebelum disahkan  sebagai Undang-undang.

 

Biarawati Katolik di India Angkat Martabat Perempuan di Kawasan Kumuh

Rab, 04/04/2018 - 13:02

Ketika anak-anak seusia dia belajar di sekolah dan bermain-main, Rukshana Asharf menikah pada usia 14 tahun.

Ashraf, 31,  mengatakan bahwa dia “mengalami seperti di  neraka” selama dekade pertama pernikahannya sampai dia bertemu dengan beberapa biarawati Katolik enam tahun lalu di Parsana Nagar, sebuah pemukiman bagi pekerja rumah tangga (PRT) di pinggiran Rajkot, Negara Bagian Gujarat,  India barat.

Pada tahun-tahun awal pernikahannya, Ashraf mengatakan dia berada di bawah tahanan rumah yang sesungguhnya.  “Saya tidak diizinkan keluar dari rumah dan keluarga suami saya tidak mengizinkan saya berbicara dengan tetangga,” kata ibu dua anak ini.

“Situasinya sangat menyedihkan bahkan  berbicara dengan saudara laki-laki dan ayah saya, saya memerlukan izin dari suami atau mertua saya, yang mengawasi semua kegiatan saya seolah-olah saya adalah pencuri atau penjahat.”

Situasi mulai berubah setelah Ashraf bertemu dengan beberapa biarawati Katolik, yang mengunjungi rumahnya  tahun 2006 sebagai bagian dari program pemberdayaan perempuan mereka.

Mereka menjelaskan kepadanya tentang perlunya kemandirian sehingga dia bisa melawan  beberapa pelecehan yang dapat dialami seorang wanita dalam sebuah keluarga.

“Awalnya saya takut tetapi secara bertahap mulai  memiliki  keberanian untuk mengikuti kata-kata mereka,” katanya.

Para Biarawati  dari suster – suster Devapriaya (saudara-saudari tercinta), sebuah kongregasi lokal yang didirikan oleh Uskup Emeritus Gregory Karotemprel dari Keuskupan Rajokot, bertujuan  membantu para wanita miskin memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan menawarkan pelatihan dan petunjuk  tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan.

Setelah lebih dari 10 tahun, Ashraf mengatakan dia mendapat banyak manfaat dalam hubungannya dengan para biarawati. “Hari ini saya sangat bahagia. Saya memutuskan sendiri apa yang ingin saya lakukan, daripada menerima pesanan dari orang lain, dan juga bisa  mengurus keluarga saya,” katanya.

Asharf mendapat penghasilan bulanan 3.000 rupee (US $ 50) dari pekerjaan sulaman yang ia pelajari dengan bantuan para biarawati tersebut.

Suaminya, yang bekerja sebagai sopir, tidak keberatan dengan pekerjaannya karena mendatangkan penghasilan tambahan. Mertuanya juga tidak mempermasalahkan karena “uang dari pekerjaan saya dipakai untuk kebutuhan semua yang ada di dalam rumah.

Asharf mengatakan dia menikmati kebebasan, pekerjaan dan rasa hormat dia dapatkan sekarang di dalam keluarga dan masyarakat.

Mgr Karotemprel, yang mendirikan kongregasi ini  tahun 1989, mengatakan para biarawati telah membantu “ribuan pekerja rumah tangga yang tak bersuara” seperti Asharf untuk menemukan “tempat dan nilai mereka dalam keluarga dan masyarakat mereka.”

Uskup berusia 84 tahun itu mengatakan ia mendirikan kongregasi ini untuk membantu perempuan miskin di sebuah keuskupan yang baru berkembang.

“Ribuan orang tinggal di daerah kumuh. Kami ingin membantu mereka,” kata Mgr  Karotemprel dari Ordo  Karmel Maria  Tak Bernoda (CMI).

Suster Grace Kollencherry, 47, yang telah menjadi bagian dari program pemberdayaan perempuan sejak dimulai  tahun 1998, mengatakan para biarawati menawarkan kelompok-kelompok swadaya dan kelas-kelas perempuan untuk pemberantasan kemiskinan, kebersihan dan penghasilan pendapatan.

“Kami berhasil menciptakan kesadaran di kalangan wanita  mengidentifikasi potensi mereka sehingga mereka dapat membantu meningkatkan kehidupan mereka dan juga keluarga mereka,” kata Suster Kollencherry.

Dalam 20 tahun terakhir, para Suster Devapriaya telah “mengubah kehidupan ribuan wanita miskin dan memperbaiki kondisi hidup mereka,” kata biarawati itu.

Salah seorang wanita, Rajeshwari Goswamy, mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia bekerja sebagai pembersih sekolah tetapi juga menjadi “pemimpin wanita” di daerah kumuh tempat dia tinggal.

Ibu dari dua anak berusia 32 tahun itu mengatakan para biarawati itu membuat perbedaan nyata dalam kehidupan wanita dengan membantu mereka memahami bahwa mereka bukan “hewan domestik” yang dikurung untuk pekerjaan rumah tangga.

“Para suster mengajarkan saya untuk membela hak kami dan mendekati pihak berwenang ketika hak kami ditolak,” kata Goswamy  kepada ucanews.com.

Uskup Rajkot Mgr Jose Chittooparambil mengatakan para biarawati berfokus pada pengembangan semua potensi orang di daerah mereka, terutama orang miskin. Mereka tidak mendiskriminasi siapapun berdasarkan agama mereka, katanya.

“Upaya Gereja telah membawa perubahan yang sangat positif bagi para wanita tetapi kita perlu melakukan lebih banyak untuk membuat semua orang lebih mandiri,” kata Uskup Chittooparambil.

 

Mgr Suharyo Sebut “Uang, Kekuasaan dan Gengsi” Sebagai  Ancaman Persatuan

Sel, 03/04/2018 - 19:23

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan dalam pesan Paskah yang disampaikannya pada Minggu (1/4) bahwa uang, kekuasaan dan gengsi menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.

“Banyak umat Katolik berusaha mengontak tokoh agama di wilayahnya, khususnya pimpinan agama Islam. Banyak sekali dilakukan, tidak untuk apa-apa, tapi untuk membangun persatuan yang sekarang ini rasanya tercabik-cabik oleh kepentingan sesaat: ingin kekuasaan, ingin uang, ingin gengsi,” katanya kepada wartawan seusai Misa Minggu Paskah di Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat.

“Tiga hal itu yang menurut saya amat sangat jahat dan bisa menjadi musuh bagi persatuan Indonesia: uang, kekuasaan dan gengsi,” lanjutnya.

Menurut prelatus itu, uang dibelanjakan untuk mendapatkan kekuasaan dan setelah mendapatkan kekuasaan, uang lagi yang dicari. “Akhirnya yang mau dicapai adalah gengsi, pencitraan diri yang tidak pernah memikirkan kenapa seseorang diberi kekuasaan, tetapi demi gengsi,” katanya.

Terkait dengan istilah tahun politik yang dipakai untuk menggambarkan tahun ini ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara serentak di 171 propinsi, kota dan kabupaten pada Juni nanti, Mgr Suharyo mengaku tidak setuju dan lebih memilih istilah tahun persatuan.

“Dengan menggunakan istilah tahun politik, kita merendahkan arti politik. Karena namanya tahun politik, yang terjadi hanya siapa yang mau jadi bupati, walikota, gubernur dan sebagainya. Hanya itu,” tegasnya.

“Dan apa yang mewarnai hari-hari ini? Suap, (operasi) tangkap tangan dan sebagainya. Apa itu artinya politik kah? … Saya sama sekali tidak setuju karena politik itu artinya positif. Politik artinya kalau pun harus mencapai kekuasaan, tapi kekuasaan dicapai dengan elegan. Dan ketika dicapai, dipakai untuk memastikan kebaikan bersama,’ katanya.

“Sudah berapa persen calon pemimpin daerah yang menjadi tersangka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)? Ada berapa yang tertangkap operasi tangkap tangan? Mengerikan,” lanjutnya.

Mgr Suharyo mengimbau agar nilai-nilai Pancasila diterjemahkan menjadi gagasan dan kemudian gerakan untuk menciptakan habitus baru.

“Kalau persatuan Indonesia itu diterjemahkan menjadi gerakan, orang tidak akan tergoda untuk menyebarkan kebencian demi mencapai kekuasaan. Tidak akan tega,” tegasnya.

KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sedikitnya enam calon kepala daerah yang diduga terlibat suap.

Salah satunya adalah Bupati Ngada Marianus Sae. Ia ditangkap pada 11 Februari karena diduga menerima suap dari kontraktor yang mengadakan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten itu sejak 2012 dan menggunakan uangnya untuk membiayai pencalonannya sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisedjati sepakat dengan pesan Paskah yang disampaikan Mgr Suharyo.

“Saya sangat mendukung, dan (ini) harus menjadi sebuah konsep bersama untuk kita benar-benar katakan bahwa tahun ini merupakan tahun persatuan,” katanya kepada ucanews.com.

“Keterbelahan bangsa bukan angan saat ini, sudah sangat krusial,” lanjutnya.

Menurutnya, umat Katolik hendaknya keluar dari sekitar altar dan masuk ke pasar. “Artinya masuk pada masyarakat dengan dinamikanya, kebhinnekaannya, mengurus segala macam. Ini yang sangat penting saat ini,” katanya.

Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Hargo Mandirahardjo menyebut pesan Paskah Mgr Suharyo disampaikan pada saat yang tepat dan juga penuh makna.

“Beliau ingin mengingatkan seluruh anak bangsa. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Keutuhan di Indonesia harus lebih diutamakan daripada sekedar pemilihan. Itu nomor satu menurut saya,” katanya kepada ucanews.com.

“Beliau (juga) ingin mengingatkan moralitas bahwa seorang pemimpin harus menjaga integritas,” lanjutnya.

“Kita harus terus menerus dan tidak boleh capai untuk menyerukan ‘Ayo, kita bangun persatuan dan kesatuan kita.’ Kalau bukan kita, siapa lagi?” tanyanya.

Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Benny Kabur Harman, anggota DPR-RI yang mencalonkan diri sebagai gubernur NTT, meminta agar hal ini terus dilakukan.

“Jangan berhenti. Dan kalau bisa pasang orang-orang di desa-desa untuk monitor,” katanya.

 

Kebangkitan Paskah di Marawi Menyusul Perang

Sel, 03/04/2018 - 13:00

Penduduk yang kehilangan tempat tinggal di kota Marawi, Filipina Selatan, diperbolehkan kembali untuk mencari sisa-sisa dari   rumah mereka yang hancur dan untuk pertama kalinya pada Minggu Paskah, lima bulan setelah kota itu dibebaskan dari teroris bersenjata.

Kunjungan itu dilakukan setelah ribuan orang mengadakan aksi  protes pada Jumat Agung yang menuntut agar mereka diizinkan untuk setidaknya melihat dan berdoa di dalam kota yang hancur itu.

Marawi dibebaskan dari kelompok ISIS  bersenjata pada Oktober lalu setelah lima bulan bentrok di antara pasukan pemerintah dan para pemberontak teroris ISIS yang merebut kota itu pada  Mei.

Keluarga, banyak yang menangis, terlihat menggali puing-puing  rumah mereka yang rusak atau hancur dalam konflik, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan teroris.

Ini adalah pertama kalinya pihak berwenang mengizinkan sekitar 7.000 penduduk untuk memasuki bekas zona pertempuran utama.

Sekitar  400.000 orang, banyak yang masih tinggal di tempat penampungan sementara di pinggiran Marawi, terkena dampak  konflik tersebut.

Militer mengklaim bahwa mereka masih harus berurusan dengan 50 bom yang tidak meledak dari serangan udara militer dan peralatan peledak yang ditinggalkan oleh orang-orang bersenjata.

“Kami kekurangan peralatan untuk menjinakan bom-bom itu,” kata jurubicara militer Kolonel Romeo Brawner.

Pada Jumat Agung, tentara melarang warga, yang menggelar pawai protes bertajuk: “Mari kita kembali ke Ground Zero”.

Para pengunjuk rasa membawa spanduk, kartu identitas, dan plakat yang menuntut rehabilitasi segera kota dan penyelidikan terhadap krisis.

Jamalodin Basman Mohammad, juru bicara kelompok itu, mengatakan mereka hanya ingin mengadakan sholat Jumat bagi mereka yang tewas selama konflik.

Sultan Abdul Hamidullah Atar, salah satu penyelenggara aksi protes, mengatakan bahwa protes itu juga bertujuan  mengekspresikan sentimen mereka atas perlakuan terhadap warga yang terlantar.

Dia mengatakan pemerintah memberikan “kepercayaan dan harapan palsu” kepada orang-orang. “Sebagian besar merasa bahwa mereka telah dikhianati selama beberapa bulan terakhir,” kata Atar.

“Apakah ini tidak melanggar hak orang untuk kembali ke rumah mereka masing-masing?” ujarnya, seraya menambahkan, “Seruan  untuk kembali adalah  hak,” tambah Atar.

Pekan lalu, Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung Manila menyerukan  untuk menyumbangkan dana bagi  rehabilitasi kota yang berpenduduk mayoritas Muslim itu.

Pastor Reginald Malicdem, Pastor Kepala Paroki Katedral Manila, mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan oleh gereja-gereja di ibukota Filipina itu masa Prapaskah  akan disumbangkan kepada para korban.

“Ini adalah cara yang konkret untuk melakukan perbuatan baik dan menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia,” kata imam itu.

Pihak berwenang mengumumkan bahwa selama  sebulan ke depan mulai 1 April penduduk akan diizinkan mengunjungi dan mengumpulkan apa saja yang tersisa dari rumah mereka sebelum rehabilitasi kota dimulai pada Mei.

Militer Filipina sebelumnya mengidentifikasi setidaknya 24 desa di pusat kota sebagai “daerah terlarang karena masalah keamanan.”

Departemen kesejahteraan sosial pemerintah mengatakan bahwa dari 28.219 orang yang terlantar yang diizinkan untuk kembali ke rumah mereka sejak akhir konflik, hanya 20.668 yang telah kembali.

“Sudah saatnya warga melihat rumah mereka, menyelamatkan sisa harta benda mereka, dan membangun kembali rumah mereka,” kata Aida Ibrahim, koordinator Tindeg Ranao, sebuah organisasi keluarga  terlantar.

Organisasi warga lainnya telah memprotes rencana pemerintah yang dilaporkan  mendirikan sebuah kamp militer di kota itu.

“Rencana telah dibuat tanpa partisipasi kami,” demikian  pernyataan yang dirilis oleh kelompok Gerakan Multi-Sektoral Ranaw.

Rehabilitasi yang diusulkan kota itu “bukan hanya jumlah bangunannya” dan “bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi” karena kota “melambangkan rakyatnya,” tambah kelompok itu.

 

Uskup Vietnam Mengadakan Kunjungan Paskah Pertama ke Daerah Terpencil

Sel, 03/04/2018 - 09:48

Seorang uskup mengunjungi umat Katolik – yang  kebanyakan berasal dari etnis minoritas – di bagian pegunungan Vietnam barat laut pada triduum Paskah, kunjungan ini merupakan  pertama sejak agama Katolik diperkenalkan ke daerah itu seabad lalu.

Didampingi  oleh dua imam dan dua seminaris, Uskup Hung Hoa Mgr John Mary Vu Tat mengadakan  kunjungan pastoral ke sembilan paroki, sub-paroki dan stasi misi di provinsi Yen Bai pada 28 Maret hingga 1 April.

Uskup Tat, 74, merayakan Misa Kamis Putih dan membasuh kaki 12 orang Katolik di sebuah rumah keluarga di Distrik Mu Cang Chai. Sekitar 100 orang termasuk 10 orang yang berasal dari etnis Hmong menghadiri Misa tersebut.

Mu Cang Chai memiliki populasi sekitar 50.000 orang, 90 persen di antaranya adalah etnis Hmong yang bekerja sebagai petani.

Distrik ini terdiri dari 30 keluarga Katolik termasuk suku Hmong dan Kinh. Selama beberapa dekade pemerintah menganggap wilayah itu  sebagai wilayah  yang penduduknya tidak memiliki agama tetapi kini telah berubah.

“Kami sangat senang bahwa Uskup Tat merayakan pelayanan triduum suci bagi penduduk setempat. Ini adalah pertama kalinya seorang uskup mengunjungi kami, sejak komunitas Katolik setempat didirikan lebih dari 100 tahun  lalu,” kata Pastor Joseph Nguyen Trong Duong, yang bertanggung jawab memberikan layanan pastoral ke daerah itu, kepada ucanews.com.

Seorang pria lokal berusia 65 tahun mengatakan dia senang bahwa Uskup Tat membasuh kakinya pada saat Misa. “Melalui pengalaman ini saya merasakan kasih Allah bagi kami dan akan berusaha dengan tekun menghidupkan iman Katolik di daerah terpencil ini,” katanya.

Pria itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa keluarganya pindah ke daerah itu dari Provinsi Binh Thai sejauh 100 kilometer  tahun 1977 dan harus kembali daerah asalnya untuk menghadiri Misa pada Paskah dan Natal.

Selama Misa, Uskup Tat, mendesak umat Katolik setempat untuk percaya pada cinta Tuhan, mewartakan iman Katolik kepada orang lain dan bekerja keras  mengembangkan stasi misi.

Pastor Duong,  pastor paroki Nghia Lo, mengatakan dia harus meminta izin kepada pemerintah agar uskup bisa berkunjung  dan mereka kemudian menyetujui.

Pastor Duong mengatakan, pada Desember lalu, Uskup Auksilier Alfonse Nguyen Huu Long dari Hung Hoa dan beberapa imam bertemu dan mendiskusikan kegiatan keagamaan dengan pejabat distrik Mu Cang Chai dan hasilnya positif.

Selama kunjungannya, Uskup Tat juga membaptis dan memberikan Komuni pertama kepada 31 orang dewasa dan anak-anak Hmong selama Misa Paskah  di gereja Vinh Quang. Sekitar 2.000 orang menghadiri Misa tersebut.

Joseph Mua Vang Sang yang berasal dari etnis Hmong, seorang katekis, mengatakan ini adalah pertama kalinya banyak orang Hmong secara terbuka memeluk agama Katolik di daerah tersebut. Sang, 37, mengatakan kelompok katekis Hmong mengunjungi desa-desa untuk mewartakan agama Katolik.

Menurut imam setempat, sekitar 200 orang Hmong dibaptis selama Misa Paskah di keuskupan tersebut.

Pada  Paskah tahun lalu, Uskup Tat mengunjungi stasi misi Muong Nhe di Provinsi Dien Bien. Stasi misi itu memiliki sekitar 1.000 umat Katolik Hmong.

 

Imam Asal Filipina Korban Pembunuhan Dijuluki “Martir Kristen Moderen”

Sen, 02/04/2018 - 18:12

Seorang imam asal Filipina yang dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal pada Desember lalu mendapat julukan “martir Kristen moderen” tahun ini.

Julukan tersebut dianugerahkan kepada Pastor Marcelito Paez pada acara “Night of the Witnesses” (Malam Kesaksian) yang digelar pada 16 Maret di Paris oleh Aid to the Church in Need (ACN), sebuah organisasi bantuan pastoral internasional.

Acara tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2008 itu menganugerahi umat Kristiani yang mengalami persekusi dari seluruh dunia termasuk imam dan kaum religius yang dibunuh karena iman dan advokasi mereka.

Foto Pastor Paez diletakkan di Katedral Notre Dame di Paris bersama foto sejumlah pelayan Gereja yang dibunuh termasuk Pastor Jacques Hamel asal Perancis yang dibunuh oleh seorang ekstrimis Muslim di Normandy pada 2016.

Selain kedua imam tersebut, ada juga empat biarawati Misionaris Cinta Kasih yang dibunuh oleh kelompok ekstremis di Yemen pada Maret 2016.

Uskup San Jose Mgr Robert Mallari mengatakan penganugerahan julukan itu kepada Pastor Paez merupakan “sumber kebahagiaan bagi keuskupan yang masih berduka atas kematiannya.”

“Pengakuan akan kemartirannya mengatakan kepada kita bahwa ia tewas karena melakukan hal-hal yang benar. Ia mempertaruhkan nyawanya bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan,” kata prelatus itu kepada ucanews.com.

Imam yang berusia 72 tahun itu ditembak saat dalam perjalanan pulang setelah membantu membebaskan seorang tahanan politik pada 4 Desember lalu.

Ia dikenal atas advokasinya terkait hak asasi manusia. Ia juga merupakan anggota Misi Desa Filipina.

Jonathan Luciano, direktur ACN di Filipina, mengatakan Pastor Paez tewas sebagai seorang martir karena “ia menjalani hidup untuk membela orang-orang miskin dan tertindas.”

“Ia adalah pengingat bagi kita semua agar kita semua mengaktualisasikan iman kita dan memperjuangkan apa yang benar dan adil hingga ajal,” katanya.

Dalam sebuah pernyataan, March Fromager, direktur ACN di Perancis, mengatakan upaya untuk mengenang para martir sekali dalam setahun merupakan “hal paling kecil yang bisa kita lakukan bagi mereka.”

 

Pria Katolik di Pakistan Dipukul Hingga Tewas oleh Karyawan Rumah Sakit

Sen, 02/04/2018 - 15:30

Seorang pria Katolik berusia 34 tahun diduga dipukul hingga tewas oleh sejumlah dokter dan petugas keamanan di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Lahore, ibukota Pakistan, menyusul pertikaian setelah korban merespon seorang dokter perempuan yang menampar adik perempuannya yang tengah hamil tua.

Suneel Saleem, bapak empat anak, mengalami luka kritis akibat pemukulan yang terjadi pada Senin (26/3) tersebut. Ia kemudian meninggal di Rumah Sakit Pelayanan di mana insiden itu terjadi.

“Sekitar 20 petugas keamanan dan 14 dokter meninju dan menyerang kakak laki-laki dan sepupu saya dengan tongkat, kursi dan ikat pinggang,” kata Aneel Saleem, adik Suneel yang mengandung sembilan bulan.

“Kami mengalami luka dalam dan memanggil polisi, Tulang rusuk dan kaki Suneel patah. Badannya lemah dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit yang sama,” lanjutnya.

Laporan disampaikan kepada polisi pada 27 Maret, katanya. Polisi setempat telah mendata kasus pembunuhan yang melibatkan lima dokter dan sejumlah petugas keamanan rumah sakit tersebut.

Pastor Qaiser Feroz, sekretaris eksekutif Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Pakistan, memimpin pemakaman Suneel pada Selasa (27/3).

“Ini merupakan tragedi semacam ini yang baru pertama kali terjadi … Orang mengunjungi rumah sakit untuk mendapat perawatan dan dokter seharusnya menyelamatkan nyawa orang,” katanya.

Pihak rumah sakit juga melayangkan laporan kepada polisi terhadap keluarga Katolik itu karena menciptakan situasi “tak berhukum.”

Dawn, media lokal, mengutip seorang pengawas rumah sakit yang mengatakan bahwa “pertikaian mulai terjadi ketika petugas keamanan rumah sakit memaksa keluarga dari seorang pasien untuk berhenti membuat video bangsal rumah sakit dengan sebuah telepon seluler.”

Menteri Punjab Shahbaz Sharif telah menyampaikan simpati kepada keluarga Suneel dan memerintahkan penyelidikan terhadap insiden tersebut.

Keluarga itu bergabung dengan sekitar 300 orang di luar Klub Media Lahore pada Kamis (29/3) untuk memprotes apa yang telah terjadi. “Kami menuntut keadilan,” kata ibu dari Suneel saat itu.

Semangat Sejati Kristen, sebuah LSM yang membantu para korban persekusi, mengatakan mereka akan memberikan bantuan hukum gratis kepada keluarga korban dan bantuan finansial selama enam bulan.

Anak termuda Suneel berumur 4 bulan.

Diskriminasi terhadap minoritas agama yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan fenomena yang umum terjadi di Pakistan.

 

Uskup Ingin Larangan Pengiriman Tenaga Kerja ke Negara yang Tidak Melindungi Buruh Migran

Sen, 02/04/2018 - 14:37

Para uskup  Filipina menginginkan larangan total terhadap penempatan pekerja Filipina ke negara-negara yang tidak memiliki undang-undang untuk melindungi para migran.

Konferensi Waligereja Filipina melalui  Komisi  Pastoral Migran dan Perantauan mengatakan pada 26 Maret bahwa   waktu yang tepat” bagi pemerintah  mengatakan tidak kepada negara-negara di mana para pekerja disalahgunakan.

Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos, ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantauan, mengatakan bahwa larangan total adalah tindakan pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korban jiwa.

“Pekerja migran kami bukan milik mereka,” kata prelatus itu. “Mereka seharusnya tidak diperlakukan sebagai alat untuk keuntungan, atau sebagai budak,” katanya.

Dia mengatakan penghentian pekerja ke negara-negara ini akan mengirim pesan yang kuat bahwa Filipina peduli terhadap pekerjanya.

Uskup Santos mengeluarkan pernyataan untuk mendukung resolusi di Senat Filipina untuk melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang tidak menawarkan kondisi kerja yang baik kepada para buruh migran.

Para pejabat Kementerian  Luar Negeri Filipina akan melakukan perjalanan ke Kuwait akhir bulan ini sebagai bagian dari upaya antara kedua negara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran di negara Teluk tersebut.

Manila telah melarang penempatan pekerja baru ke Kuwait menyusul laporan penganiayaan dan kematian pekerja Filipina di tangan para majikan mereka.

Menurut Kementerian  Tenaga Kerja Filipina,   ada sekitar 250.000 pekerja Filipina di berbagai belahan dunia, 10.000 dari mereka berada di Kuwait.

Filipina dan Kuwait pada pekan lalu menyetujui sebuah rancangan nota kesepahaman, tetapi Presiden Filipina Rodrigo Duterte menunda kesepakatan itu untuk menambahkan lebih banyak ketentuan.

 

Penjara Bawa Napi Timor-Leste Lebih Dekat Kepada Tuhan

Sen, 02/04/2018 - 10:41

“Julio” adalah seorang guru fisika di sebuah sekolah menengah di Timor-Leste sebelum dia membuat serangkaian keputusan yang salah yang akhirnya menjebloskan dia  ke penjara.

Dia bekerja di distrik Oekusi, dekat perbatasan dengan Indonesia. Semuanya berjalan baik, katanya, sampai dia membuat kesalahan dengan jatuh cinta pada seorang siswi berusia 14 tahun.

Cinta mereka  begitu kuat sehingga ayah enam anak itu, yang menolak memberi nama aslinya, mengatakan bahwa hubungan mereka segera berkembang menjadi hubungan seksual.

“Saya jatuh cinta padanya, jadi tentu saja kami menjalin hubungan intim,” katanya kepada ucanews.com, ia menambahkan hubungan itu berlangsung selama empat bulan.

Namun, pada  2011 hubungan mereka diketahui oleh keluarga gadis itu. Mereka menuduh Julio memperkosa gadis muda itu.

“Saya diserang dan dipukuli oleh beberapa anggota keluarganya. Mereka juga melaporkan saya ke polisi,” katanya. “Kasus itu dibawa ke pengadilan dan pada Juni 2013 saya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena pemerkosaan.”

Selama masa-masa awal di penjara, dia mengatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengasihi dirinya sendiri dan bertanya-tanya bagaimana dia akan mengatasinya.

Tetapi, setelah beberapa pertemuan dengan para imam dan anggota Gereja lainnya di penjara, ia mulai mencoba mengikuti ajaran Alkitab.

Merasakan kehadiran Tuhan

Bulan Juni mendatang akan menandai tahun kelima Julio di Penjara Distrik Ermera di Gleno, sekitar 40 kilometer di barat Dili.

Alih-alih menghitung hari-harinya di penjara, ia mengatakan bahwa ia merefleksikan akibat yang telah ia timbulkan pada keluarganya, gadis dan keluarganya, sekolah tempat ia bekerja, masyarakat, dan Tuhan.

“Saya benar-benar menyesali apa yang saya lakukan. Saya selalu meminta pengampunan Tuhan untuk itu,” katanya.

Ketika dia mencurahkan lebih banyak waktu untuk pelajaran agama dan mengarahkan hatinya pada Tuhan, dia mengatakan dia dapat merasakan Tuhan memetakan jalan baginya untuk perjalanan hidupnya.

“Saya sedih karena saya meninggalkan keluarga saya untuk berjuang sendiri. Tapi saya juga senang karena (saya menyadari) penjara adalah cara Tuhan  memberitahu saya untuk kembali kepada-Nya. Saya percaya Tuhan memiliki rencana untuk saya di masa depan,” katanya.

Dia mengatakan kesepian yang dia rasakan, dan rasa sakit karena hidup yang begitu jauh dari keluarganya, tidak sebanding dengan penderitaan Yesus, yang mati di kayu salib.

“Yesus disalibkan untuk saya. Penderitaannya jauh lebih besar daripada penderitaan saya,” katanya.

Bagi  Julio, salib dan Paskah sekarang merupakan bagian sentral dari hidupnya. Untuk membantu mempertahankan keyakinannya dia tetap aktif dalam pelayanan penjara – bernyanyi dalam paduan suara, berdoa dengan narapidana lain, dan menghadiri Misa.

Maubere – juga bukan nama sebenarnya – adalah seorang katekis sebelum dia dipenjara. Pria berusia 47 tahun itu mengatakan dia tidak pernah membayangkan dia suatu hari akan dipenjara.

Masalahnya dimulai setelah dia memenangi pemilihan kepala desa. Dia menang dan berhasil memimpin selama empat tahun sebelum diberhentikan karena perselingkuhannya dengan seorang gadis 17 tahun terungkap, katanya.

Seorang sipir mengawal para napi ketika mereka berdoa di kapel penjara distrik Ermera. (Foto: Michael Coyne/ucanews.com)

 

“Saya dituduh memperkosa gadis itu. Saya dilaporkan ke polisi dan akhirnya  tahun 2014 pengadilan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada saya,” kata Maubere, yang masih percaya dia adalah korban serangan bermotif politik oleh musuh-musuhnya di desa.

Alih-alih melawan, dia mengatakan dia tidak punya pilihan selain menerima putusan pengadilan.

“Saya tidak punya cukup uang untuk membayar pengacara demi kepentingan saya. Saya baru saja menerima keputusan mereka. Ini adalah cara Tuhan memberitahu saya untuk mengikuti jalan-Nya,” katanya.

Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai katekis di penjara, membantu teman-teman sesama narapidana untuk semakin dekat dengan Tuhan dengan doa komunitas, pelajaran agama, sharing Alkitab dan Misa, yang diadakan seminggu sekali di sebuah kapel di dalam penjara.

Maubere membantu imam penjara  seperti  para Imam Yesuit dari gereja Maria dari Fatima  di Railaco dan para imam di Gleno, yang secara teratur mengadakan Misa di sana dan mendengarkan pengakuan dosa di penjara.

“Saya juga membantu teman-teman saya untuk merefleksikan kembali perbuatan masa lalu mereka, sesuatu yang kami lakukan menjelang hari raya seperti Natal dan Paskah,” katanya.

Penjara bukan tempat  menghakimi

Anibal Da Luz, 42, telah menjadi petugas di penjara selama 18 tahun. Dia mengatakan fasilitas penjara direnovasi ketika dia mulai bekerja di sana dan sekarang memiliki sekitar 90 tahanan, termasuk 17 wanita.

Hukuman para tahanan berkisar dari empat hingga 24 tahun, katanya. Pria dengan hukuman penjara terpanjang karena memperkosa dan membunuh seorang wanita. Narapidana termuda berusia 18 tahun, dan juga ada di sana karena memperkosa anak di bawah umur. Narapidana tertua adalah 60 tahun.

“Sebagian besar dari mereka dihukum karena pembunuhan, diikuti oleh kasus perkosaan atau mereka terlibat narkotika,” katanya.

Agustino de Fatima Salsinha, 43, melayani sebagai wakil kepala Penjara Ermera. Dia mengatakan narapidana didorong untuk melihat penjara sebagai kesempatan untuk mengubah hidup mereka dan bekerja menuju masa depan yang lebih cerah sambil melupakan masa lalu yang kelam.

Mereka menerima pelatihan keterampilan seperti pertukangan, pengelasan, pembuatan batu bata dan banyak lagi.

Karena banyak narapidana buta huruf, penjara mengajarkan mereka cara membaca dan menulis serta menyediakan bentuk pendidikan akademis lainnya.

“Kami juga menawarkan bimbingan rohani, seperti mengundang para imam untuk datang kepenjara,” kata Salsinha.

Dia mengatakan hanya berkhotbah saja tidak cukup: Para narapidana harus ditunjukkan bagaimana mereka dapat mengubah hidup mereka dan bersiap  memasuki kembali masyarakat sebagai orang yang lebih baik.

“Jadi, ketika mereka meninggalkan penjara, mereka sudah memiliki keterampilan yang mereka membutuhkan untuk memulai kehidupan baru,” katanya.

Dia mengatakan itu penting  memperlakukan narapidana sebagai orang yang mampu mengubah diri menuju  ke kehidupan yang lebih baik.

“Kami di sini bukan untuk menghakimi mereka, tetapi  membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia, orang-orang yang memiliki keyakinan,” kata Salsinha.

“Ini tugas kami  membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan membantu mereka menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan,” tambahnya.

Sampai sekarang, Timor-Leste memiliki dua penjara. Yang terbesar adalah di Dili, yang memiliki lebih dari 560 narapidana. Penjara ketiga direncanakan akan segera dibangun di bagian barat Timor-Leste, dekat perbatasan Indonesia.

Salsinha mengatakan bahwa jumlah tahanan nasional relatif kecil dibandingkan dengan penduduk Timor-Leste sebesar 1,2 juta, sumber daya negara sedang direntangkan.

Penjara Dili lebih sulit dari Ermera karena memiliki lebih banyak tahanan, katanya, ia menambahkan perlu lebih banyak staf untuk meningkatkan keamanan dan memastikan program yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan narapidana dilakukan dengan benar.

“Seperti yang saya katakan, kami mempersiapkan orang-orang untuk tahap berikutnya dalam hidup mereka. Kami hanya perlu beberapa personil lagi untuk membantu kami melaksanakannya,” kata Salsinha.

 

KWI, LSM Imbau Tokoh Agama Tidak Gunakan Kotbah untuk Kampanye

Kam, 29/03/2018 - 11:32

Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengimbau para tokoh agama agar tidak menggunakan ceramah atau kotbah yang disampaikan di tempat ibadah sebagai alat untuk mendulang suara dan meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada Juni nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan masa kampanye untuk Pilkada serentak di 17 propinsi, 39 kotamadya dan 115 kabupaten yang akan berakhir pada 23 Juni, empat hari menjelang Pilkada serentak.

“Dengan melihat pengalaman tahun lalu, banyak tokoh agama masuk ranah politik praktis dan tanpa sengaja dipakai oleh kelompok tertentu untuk memenangkan Pilkada,” kata Pastor Paulus Christian Siswantoko Pr, sekretaris eksekutif Komisi Kerawam KWI, kepada ucanews.com, Senin (26/3).

“Tahun ini tidak banyak berubah karena jualan politik masih sangat laris. Isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) masih menjadi komoditas politik,” katanya.

“Apalagi pengetahuan politik masyarakat rendah. Politisi memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan dan seakan-akan meng-copy paste Pilkada DKI,” lanjutnya.

Menurut imam diosesan itu, Komisi Kerawam KWI telah meminta para tokoh agama Katolik untuk tidak menggunakan gedung gereja sebagai tempat kampanye dengan memasang spanduk dan poster di lingkungan gereja. Pertemuan umat di lingkungan juga tidak bisa dipakai untuk menyampaikan pesan politik.

“Kita berharap Gereja memberi contoh bagaimana agama menjadi pendorong moral dan tidak masuk politik praktis,” tegas Pastor Siswantoko.

Sejumlah kelompok Islam garis keras mengeksploitasi sentimen agama untuk mendukung kampanye mereka pada Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Front Pembela Islam (FPI) mengklaim bahwa penggunaan dakwah di masjid-masjid membantu mendulang suara untuk para kandidat Muslim.

Hal ini mendorong Anies Rasyid Baswedan untuk memenangkan Pilkada tersebut dan mengalahkan gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, yang dituduh melakukan penistaan agama.

Oleh karena itu, Pastor Siswantoko dan beberapa pemimpin LSM, termasuk Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei), bertemu pada Minggu (25/3) untuk menyampaikan keprihatinan mereka.

Dalam pernyataannya, mereka mengatakan “para tokoh agama hendaknya dalam ceramah dan kotbah di rumah ibadah memberikan kesejukan dan mendorong umat agar tetap bersaudara satu sama lain meskipun pilihan politiknya berbeda-beda.”

Mereka juga mengatakan “saat agama sering dipolitisasi seperti sekarang ini, agama benar-benar direndahkan karena hanya dijadikan sarana untuk mendulang suara dan alat meraih kemenangan” dan “eksistensi dan martabat agama yang amat agung, luhur dan mulia itu telah direduksi dan dipakai secara tidak terhormat untuk meraih kekuasaan.”

Mereka menegaskan bahwa para tokoh agama “bertugas untuk mengembalikan kedaulatan agama, sebagai pencerah, pendamai, pemegang otoritas moral dan pengkritik terhadap hal-hal yang merendahkan martabat kehidupan dan memecah-belah bangsa” dan “membuat politik mempunyai nilai dan benar-benar menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan bersama.”

Direktur Interfidei Elga Joan Sarapung menganggap penggunaan ceramah dan kotbah untuk kampanye politik sebagai pembodohan.

“Bagi saya itu sangat melemahkan daya kritis umat yang adalah warga masyarakat. Melemahkan dalam arti sebagai alat untuk ‘membodohi umat.’ (Ceramah dan kotbah) itu bukan ruang politik dan seharusnya calon-calon pemimpin jangan memakai ruang-ruang agama untuk membodohi umat dan melemahkan makna dari ruang-ruang agama. Ini menyedihkan sekali,” katanya kepada ucanews.com.

Ia menyebut Pilkada DKI Jakarta tahun lalu sebagai contoh “betapa ruang-ruang agama – masjid-masjid – dipakai untuk tempat berkumpul, mendengar ceramah, bahkan ada yang mendengar ujaran kebencian.”

Sementara itu, Pendeta Henriette Tabita Lebang, ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), sepakat dengan imbauan tersebut. Ia mengatakan tempat ibadah seharusnya tidak digunakan untuk melakukan kampanye Pilkada.

“Kita tidak mengharapkan kotbah menjadi alat untuk mengusung kandidat tertentu sebab pilihan warga jemaat berbeda-beda. Ini harus dihargai,” katanya kepada ucanews.com, seraya menambahkan bahwa PGI minggu lalu mengeluarkan Surat Gembala Paskah yang juga menyinggung pesan serupa.

Pertengahan Februari lalu, beberapa kelompok Islam di Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memasang spanduk yang berisi pesan penolakan kampanye Pilkada di lingkungan masjid. Satu spanduk dipasang di Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center.

Sulaiman Damsuri, kepala Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center, mengatakan tempat ibadah seperti masjid “tetap digunakan sebagai tempat untuk berdakwah tentang ajaran Islam.”

Namun Novel Chaidir Hasan Bamukmin, anggota FPI dan humas Persaudaraan Alumni 212, menolak imbauan tersebut dan menyebutnya sebagai “kesesatan mengatasnamakan agama.”

“Mereka itu ingin memisahkan agama dari politik, dan itu namanya sekularisme. Dan sekularisme itu haram, dan itu sangat menyesatkan,” katanya kepada ucanews.com.

“Untuk Pilkada dan Pilpres (pemilihan presiden), wjib ulama dan umat Islam mengamalkan ayat-ayat politik untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa serta menyerukan kepada umat Islam agar haram atau jangan memilih pemimpin yang mendukung sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme), komunis, LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), penista agama, zinah, kriminalisasi ulama dan kemungkinan yang lainnya yang jelas menabrak Syariat Islam,” lanjutnya.

 

Uskup ‘Bawah Tanah’ di Cina Ditahan Sementara terkait Misa Krisma

Kam, 29/03/2018 - 10:19

Sebuah sumber mengatakan pihak berwenang tidak ingin Uskup Guo, 59 tahun, merayakan Misa Krisma pada Kamis Putih karena Misa ini menunjukkan persatuan antara para imam dengan uskup mereka. Misa ini bisa meneguhkan status Uskup Guo.

Sumber itu mencatat bahwa kali ini pihak berwenang bertindak lebih manusiawai ketimbang   penangkapan sebelumnya dan mau mengadakan diskusi.

Menurut AsiaNews, Uskup Guo menerima telepon dari Administrasi Urusan Agama setempat pada 26 Maret meminta dia ke kantor urusan agama.

Setelah pembicaraan diadakan setidaknya selama dua jam, uskup kembali ke rumahnya pada pukul 7 malam untuk mengepak barang-barangnya dan ia dibawa pergi pada pukul 10 malam.

Imam yang menjadi sekretaris uskup itu juga dibawa pergi.

Pada Malam Paskah tahun lalu, Uskup Guo juga dibawa pergi dan tidak kembali hingga 20 hari kemudian.

Dia tidak dapat merayakan Misa Krisma pertamanya dan dipaksa  berpartisipasi dalam kelas “pencucian otak”.

Uskup Guo adalah uskup Gereja bawah tanah Keuskupan Mindong. Dia diakui oleh Vatikan tetapi tidak diakui oleh pemerintah Cina.

Baru-baru ini dikabarkan bahwa Vatikan akan menandatangani perjanjian dengan Cina untuk meminta Uskup Guo turun sebagai uskup auksilier, memberi jalan kepada seorang uskup yang tidak diakui,  Uskup Zhan Silu, keuskupan Mindong. Uskup Zhan diakui oleh pemerintah Cina tetapi tidak disetujui oleh Vatikan.

Uskup Guo berjanji untuk mundur, ia mengatakan  “kami  hanya bisa mematuhi keputusan Paus.”

 

Biarawati SSpS Dorong OMK Perangi Kekerasan 

Kam, 29/03/2018 - 10:00

Para biarawati Kongregasi Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus (SSpS) di Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggunakan kasus pembunuhan terhadap seorang wanita baru-baru ini untuk menyadarkan orang muda Katolik (OMK) tentang kekerasan dalam masyarakat, khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Puluhan pelajar mengikuti doa yang digelar malam hari pada Sabtu (24/5) di Labuan Bajo.

Akhir tahun lalu masyarakat setempat dikejutkan oleh penemuan jasad seorang wanita yang dibuang di dekat kota. Menurut polisi, wanita itu dibunuh di sebuah hotel. Polisi telah menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan tersebut pada Senin (19/3).

Suster Yosephina Palawati SSpS, pengelola Rumah Perempuan, mengatakan kepada peserta doa bahwa tragedi yang menimpa wanita itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

“Kami katakan kepada mereka untuk selalu waspada. Kami juga katakan tentang apa yang harus mereka lakukan jika mereka berada dalam bahaya,” katanya.

Banyak kasus kekerasan terjadi di Labuan Bajo, katanya, karena kota ini tengah berkembang menjadi kota tujuan pariwisata.

Tahun lalu ada sekitar 17 kasus kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga serta pemerkosaan dan pembunuhan yang dilaporkan.

“Tahun ini kita menangani lima kasus, salah satunya pemerkosaan,” katanya, seraya menambahkan bahwa jumlah kasus yang tidak dilaporkan sepertinya lebih banyak.

“Banyak orang enggan bicara. Maka kami minta orang muda untuk melaporkannya jika mereka menyaksikan atau menjadi korban kekerasan,” katanya.

 

Bawaslu  Filipina Larang Kampanye Pemilu  selama Pekan Suci

Kam, 29/03/2018 - 09:59

Badan pengawas pemilu berbasis Gereja di  Filipina mengimbau para kandidat untuk pemilihan kepala desa  dan  ketua dewan kepemudaan tahun ini untuk tidak berkampanye selama  Pekan Suci ini.

Dewan  Paroki untuk Pemilihan Bertanggung Jawab mencatat bahwa beberapa kandidat memasang spanduk dengan pesan “Selamat Paskah” di luar gereja.

“Kami menyerukan kepada kandidat untuk tidak menggunakan Pekan Suci  memperkenalkan  para calon mereka,” kata Rene Sarmiento, ketua dewan.

“Mari kita menghormati kesempatan ini,” tambahnya, dan perlu dicatat bahwa ada kandidat yang bahkan memberikan  air kemasan dan penunjang lainnya kepada orang-orang yang menjalankan tradisi Jumat Agung di Filipina dengan mengunjungi beberapa gereja.

Sarmiento meminta para pemilih agar mereka “sadar tentang kandidat yang memberikan semua air ini.”

Walaupun tidak ada undang-undang  yang melarang individu berkampanye, terutama mereka yang belum mengajukan berkas sertifikat pencalonan mereka pada pemilu  14 Mei.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan waktu  untuk mengajukan berkas pencalonan dari  14-20 April, sementara masa kampanye akan dimulai pada 4-12 Mei.

Pemilukades akan diadakan sesuai jadwal setelah proposal di DPRD Filipina untuk menunda pemungutan suara hingga Oktober tidak mendapatkan dukungan Senat.

Dewan Paroki untuk Pemilihan  Bertanggung Jawab menentang langkah untuk menunda pemilihan, dengan  mengatakan penundaan pemilihan “akan terus menjadi kebiasaan.”

Pemilihan dewan desa dan pemuda ditunda dua kali dalam satu setengah tahun terakhir. “Ini tidak baik untuk negara kita yang menyatakan dirinya sebagai demokratis dan republik,” kata Sarmiento.

Dia mengatakan situasi dan kondisi penting dibangun dari sistem demokrasi dan republik yang sehat adalah pemilihan berkala dan reguler.

“Pemilihan memastikan bahwa wakil rakyat yang dipilih, agen rakyat, akan tetap menjawab dan bertanggung jawab kepada pemilih,” kata pengacara.

Sarmiento mengatakan warga Filipina semakin tidak sabar dan gelisah karena penundaan  pemilihan kepala desa.

Pemilihan tersebut awalnya ditetapkan pada 31 Oktober 2016, sebelum ditunda hingga 23 Oktober 2017, dan kemudian hingga 14 Mei 2018.

 

Uskup Manila Basuh Kaki Pengungsi Pada Perayaan Kamis Putih 

Rab, 28/03/2018 - 16:01

Orangtua dari seorang buruh migran yang menjadi korban pembunuhan dan seorang imam yang pernah disandera termasuk dalam daftar orang-orang yang akan dibasuh kakinya oleh Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila pada perayaan Kamis Putih tahun ini.

Dari 12 orang yang akan mengikuti ritual pembasuhan kaki di ibukota Filipina itu adalah Pastor Teresito Sugando yang pernah disandera oleh kelompok ekstremis bersenjata tahun lalu.

Imam berusia 57 tahun dari Prelatur Marawi itu telah mengupayakan dialog Kristen-Muslim di Mindanao, Filipina bagian selatan, sebelum ia ditangkap pada Mei tahun lalu.

“Bahkan setelah mengalami siksaan sebagai seorang sandera … ia masih percaya akan peningkatan pemahaman dan perdamaian di kalangan masyarakat,” demikian pernyataan dari Katedral Manila.

Pastor Sugando dinyatakan sebagai “saksi hidup dan mercusuar iman dan persekutuan” pada perayaan Tahun Klerus dan Kaum Tertahbis” di Filipina.

Orangtua dari Joanna Dernafelis, seorang buruh migran yang ditemukan tewas di dalam sebuah mesin pendingin di Kuwait, juga termasuk dalam daftar “12 Rasul” yang akan dibasuh kakinya oleh Kardinal Tagle.

Orangtua Dernafelis, Crisanto dan Eva, menjadi “saksi” akan penderitaan masyarakat Filipina yang bekerja di luar negeri karena mempertaruhkan nyawanya agar keluarganya yang hidup di kampung halaman bisa hidup layak.

Jenazah asisten rumah tangga yang dimutilasi itu ditemukan pada Januari lalu di dalam sebuah mesin pendingin di sebuah apartemen kosong di Kuwait di mana ia bekerja untuk seorang pria yang berasal dari Libanon dan istrinya yang berasal dari Suriah.

Otoritas mengatakan buruh migran itu sudah meninggal lebih dari setahun.

Ritual pembasuhan kaki merupakan tradisi yang dilakukan pada perayaan Kamis Putih untuk memperingati pembasuhan kaki para rasul oleh Yesus.

Tahun lalu, Kardinal Tagle membasuh kaki para pengguna narkoba dan aparat kepolisian sebagai “gestur perdamaian” setelah ribuan orang dilaporkan terbunuh dalam perang melawan narkoba yang dilakukan pemerintah.

Selain Pastor Soganub dan orangtua Dernafelis, prelatus itu juga akan membasuh kaki sepasang suami-istri warga asing yang mengungsi ke Filipina akibat persekusi agama.

“Ini adalah misi baru bagi Gereja Filipina, membuka lebar tangan kami untuk Saudara-Saudari seiman yang menderita persekusi di negara mereka,” kata Kardinal Tagle.

Pernyataan dari Katedral Manila itu menyebutkan bahwa ritual Kamis Putih itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan para pengungsi.

Komisi Pastoral Migran Konferensi Waligereja Filipina melaporkan bahwa ada sekitar 30 pengungsi yang tengah dilayani Gereja setempat. Sebagian besar berasal dari Pakistan.

Sekitar 600 pengungsi dan pencari suaka lainnya tercatat dalam daftar pemerintah. Sebagian besar berasal dari Iran, Suriah, Pakistan dan Somalia.

Perwakilan masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat adat yang meninggalkan rumah mereka akibat konflik bersenjata di Mindanao serta anggota militer akan menjadi bagian dalam ritual tersebut.

Mereka dipilih untuk mendengar panggilan Paus Fransiskus untuk “merangkul semua orang yang meninggalkan rumah mereka akibat perang dan kelaparan atau yang terpaksa mengungsi akibat diskriminasi, persekusi, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.”

 

Suster CB Timor-Leste Memberikan  Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Miskin

Rab, 28/03/2018 - 13:35

Biarawati di Timor-Leste memberikan pelayanan perawatan dan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyalurkan sembako  seperti beras, minyak goreng dan gula kepada ratusan keluarga miskin di Tasitolu, Dili dua pekan terakhir semenjak pertengahan Maret ini untuk membantu mengatasi minimnya fasilitas dan persediaan medis di negara yang sedang mengalami krisis  ini khususnya di daerah pedesaan.

Tasitolu adalah kawasan pesisir yang dilindungi berjarak sekitar delapan kilometer barat Dili, ibukota Timor-Leste, tempat Paus Yohanes Paulus II – sekarang St. Yoahens Paulus – merayakan Misa ketika dia berkunjung pada Oktober 1989.

Kegiatan karitatif para biarawati, yang  diadakan  dari 17-18 Maret adalah bagian dari program Prapaskah yang diselenggarakan oleh Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih  Santo Carolus Borromeus (CB).

Program menjangkau ke luar, salah satu dari beberapa program kongregasi tersebut di Timor-Leste itu, juga menandai peringatan 100 tahun kehadiran kongregasi yang menyatu dengan cepat di negara itu, yang akan secara resmi dirayakan pada 7 Oktober mendatang.

Tahun depan, umat akan merayakan panca windu kehadiran kongregasi CB di negara ini.

Lebih dari 600 pasien dari berbagai  usia menerima pelayanan medis gratis sepekan terakhir ini, layanan yang banyak warga mengatakan  sebagai “tepat waktu” karena tingginya tingkat kekurangan gizi di wilayah tersebut.

Suster Imelda, yang mengoordinasikan program terbaru, mengatakan bahwa program  itu adalah misi gabungan yang dilakukan bersama dengan para suster di Indonesia.

“Program itu bagian dari cara kami peduli terhadap umat di sini,  mewartakan  semangat Yesus  tersalib,” kata Suster Imelda kepada ucanews.com.

Proyek ini juga dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, yang mengirim 25 dokter dari Kuba untuk bekerja di Rumah Sakit  Guido Valadares di Dili.

Obat-obatan dan peralatan disediakan oleh rumah sakit. Dana tambahan datang dari mitra kongregasi, orangtua, alumni dan apotek serta bank setempat.

Juliao da Cunha, 72, melakukan perjalanan dari desanya di distrik Bobonaro sekitar 100 kilometer barat Dili untuk mendapat perawatan berbagai jenis penyakit: asma, rematik, masalah pernapasan, sakit punggung, dan masalah  penglihatan.

“Sebulan sekali saya pergi  ke rumah sakit umum di Bobonaro. Saya harus berjalan sekitar 3 kilometer. Tetapi belum menunjukan tanda-tanda kesembuhan,” kata Da Cunha kepada ucanews.com.

“Saya berharap pelayanan medis gratis yang dikelola j oleh para biarawati ini memberi saya harapan baru dan berkat yang baik,” tambah petani itu.

Dia mengatakan dia masih bertahan hidup karena putranya, yang bekerja di Korea Selatan, mengiriminya uang secara teratur.

Juliao da Cunha, 72, seeding menunggu  untuk menerima  pengobatan gratis dari klinik sementara. (Foto: Thomas Ora/ucanews.com)

 

Beneditos Besin, 44, membawa anaknya yang berusia sembilan bulan untuk menemui dokter.

“Layanan ini sangat bagus karena itu berarti saya tidak perlu pergi ke klinik dan membayar dokter anak,” katanya. “Saya berharap mereka akan memberikan layanan lebih banyak program seperti ini ke depan.”

Manuel Carceres Coreira, seorang tokoh masyarakat di Tasitolu, mengatakan  pemerintah harus terus mengentaskan penderitaan lebih dari 700 keluarga miskin di komunitasnya.

“Ini bukan hanya tentang memberikan perawatan kesehatan, tetapi juga menyediakan warga air minum yang higienis. Itu masalah terbesar kami. Selama musim kemarau, warga harus berjalan dua kilometer untuk mendapatkan hanya seember air,” katanya.

“Kami berterima kasih kepada para biarawati karena telah memberi kami beras, sayuran, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan sembako lainnya. Itu berarti banyak warga bisa menabung sedikit uang  untuk membeli kebutuhan dalam perayaan Paskah nanti,” tambahnya.

Agostinha da Costa Saldanha Segurado, kepala departemen kesehatan untuk Dili, mengatakan bahwa departemennya harus terus bekerja sama dengan kelompok-kelompok Gereja untuk tetap memberi dampak positif kepada masyarakat lokal di tingkat akar rumput.

Dili dan daerah sekitarnya berpenduduk  277.000 orang. Ada 18 pusat kesehatan masyarakat di kabupaten dan lebih banyak klinik kecil di desa-desa.

“Kebanyakan warga di sini menderita infeksi pernafasan, diare, penyakit kulit, demam berdarah atau TBC di beberapa lokasi,” katanya.

Kongregasi Suster-Suster CB tiba di Timor-Leste pada 7 Juni 1979. Saat ini kongregasi memiliki 12 biarawati, setengah dari mereka adalah penduduk setempat, yang bekerja dalam berbagai karya misi mulai dari perawatan kesehatan hingga pendidikan.

 

Kardinal Tagle Sentil Pemimpin Menggunakan Kekerasan

Rab, 28/03/2018 - 12:53

Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung  Manila  menyentil “raja-raja yang menggunakan kekerasan” untuk mengintimidasi yang lemah ketika ia memimpin perayaan Minggu Palma yang mengawali  Pekan Suci di Filipina.

Dalam homilinya saat Misa pagi untuk memberkati daun palma di Manila, prelatus itu mengkritik  para pemimpin yang “penuh kesombongan dan tanpa kerendahan hati.”

“Hari ini, banyak yang mengikuti raja yang menggunakan kekerasan, senjata dan intimidasi tetapi tanpa pemahaman dan kesatuan dengan mereka yang lemah,” kata uskup agung Manila.

Tanpa menyebut nama, Kardinal Tagle mendesak para pemimpin untuk meniru teladan Yesus Kristus tentang kerendahan hati dalam kepemimpinan.

“Raja kita tidak bergantung pada  senjata, pedang, atau peluru. Raja kita hanya percaya pada Tuhan,” kata prelatus itu.

Dia mengatakan “otoritas sejati” berasal dari “Pribadi yang tenang dan keheningan seseorang yang percaya kepada Tuhan dan yang berada dalam solidaritas penuh dengan manusia yang berdosa.”

Kardinal mendesak umat Katolik mengambil kesempatan selama  Pekan Suci untuk mengenal Yesus lebih mendalam. “Mari kita fokus pada Yesus. Mari kita lihat dan mendengarkan Dia untuk mengenal-Nya lagi,” katanya. 

 

Duterte minta warga Filipina  membantu yang tertindas

Dalam pesan Pekan Suci-nya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta warga Filipina  membantu kaum tertindas.

“Mari kita ingat untuk selalu membantu dan mengangkat kaum  tertindas karena hanya melalui tindakan amal kita dapat menampakkan kehadiran Tuhan di antara kita,” kata presiden.

Dia juga menyerukan persatuan di kalangan  warga Filipina untuk dapat “membangun bangsa yang benar-benar adil dan inklusif di mana semua orang dapat menikmati kehidupan  layak dan nyaman.”

Presiden mengatakan kebangkitan Kristus juga harus menjadi pengingat bagi warga Filipina bahwa negara “layak mendapat keselamatan dari penyakit sosial” seperti narkoba, kriminalitas dan korupsi.

Kelompok HAM mengklaim “perang melawan narkoba” Duterte telah mengakibatkan ribuan orang yang diduga pengguna  dan pengedar narkoba telah tewas.

Pekan Suci bukan tentang tradisi agama

Uskup Agung Socrates Villegas, seorang kritikus vokal terhadap kampanye anti-narkotika presiden, mengatakan Pekan Suci seharusnya tidak hanya tentang tradisi agama dan praktik iman.

“(Pekan Suci) adalah tentang apa yang telah dilakukan Kristus bagi umat manusia,” kata prelatus itu, seraya  menambahkan  minggu ini “suci karena cinta.”

“Hanya cinta yang bisa membuat kita suci,” kata uskup agung Lingayen-Dagupan. Dia mengatakan seseorang dapat menunjukkan cinta dengan mengunjungi orang sakit selain dari Visita Iglesia.

“Dari pada menumpahkan darah Anda di jalanan, mengapa tidak masuk ke kantor Palang Merah dan menyumbangkan darah? Pilih untuk berbagi kehidupan. Bagikan darah Anda,” katanya.

“Apakah kita perlu berjalan tanpa alas kaki sampai sol kita aus sebagai bentuk penebusan dosa kita?” tanyanya.

“Mengapa Anda tidak membeli sepasang sandal dan memberikannya kepada seorang anak yang pergi ke sekolah sambil menyeret alas kakinya yang robek?” tambah prelatus itu.

Para pemuda dengan  bertelanjang kaki dalam perjalanan menuju  salah satu stasi Jalan Salib di bawah panas  matahari.

 

Libur selama sepekan bagi warga  Filipina

Pekan Suci telah menjadi kesempatan bagi keluarga Filipina untuk berlibur dari tempat kerja dan sekolah.

Ribuan orang dari kota-kota biasanya pergi ke daerah  untuk Misa Kamis Putih dan Jumat Agung.

Pemerintah telah menyatakan hari Kamis dan hari Jumat sebagai  libur nasional, meski demikian banyak perusahaan swasta mengizinkan karyawan  mengambil cuti sejak Rabu.

Pada Kamis Putih, orang-orang Filipina menghadiri Misa perjamuan terakhir sebelum Paskah, yang ditandai dengan pembasuhan  kaki para rasul.

Visita Iglesia atau kunjungan ke gereja-gereja dimulai setelah ritual Kamis Putih. Orang mengunjungi setidaknya tujuh gereja di sekitar kota itu, untuk merenungkan Jalan Salib.

Tablo Jalan Salib yang disebut Senakulo dipentaskan di banyak kota pada sore hari, diikuti oleh prosesi umat dan flagellant yang kadang-kadang telah terpaku pada salib.

Seminggu penuh melantunkan narasi kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus,  juga merupakan atraksi di kota-kota besar dan kecil.

Minggu Paskah dimulai dengan prosesi pagi dan diakhiri dengan pesta dan piknik yang diisi dengan nyanyian dan tarian untuk merayakan kebangkitan Yesus.

 

Halaman