UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 39 mnt 18 dtk yang lalu

Filipina Perpanjang Darurat Militer di Mindanao Selama Setahun

Kam, 14/12/2017 - 15:08

Darurat militer di wilayah Mindanao, Filipina selatan, yang awalnya bertujuan memadamkan serangan teroris di kota Marawi pada Mei, diperpanjang untuk satu tahun lagi.

Sidang Kongres menyetujui pada 13 Desember permintaan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang darurat militer di seluruh wilayah sampai 31 Desember 2018.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kongres, Duterte mengutip ancaman yang terus berlanjut dari teroris yang diilhami oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan gerilyawan komunis karena itu meminta perpanjangan peraturan darurat.

Presiden mengatakan bahwa dia meminta perpanjangan untuk “memastikan pemberantasan total” kelompok teror ISIS, kelompok-kelompok bersenjata ilegal, dan “teroris komunis dan  pendukung, dan pemodal mereka.”

Legislator yang menentang perpanjangan tersebut mengatakan bahwa darurat militer di Mindanao tidak memiliki dasar dalam Konstitusi Filipina dan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Senator Franklin Drilon mempertanyakan masuknya Tentara Rakyat Baru sebagai alasan untuk memperluas kekuasaan militer.

Dia memperingatkan bahwa itu bisa digunakan sebagai dalih untuk memperpanjang darurat militer nasional.

“Jika kita percaya bahwa pemerintah bermaksud untuk mengakhiri perang melawan (gerilyawan komunis) … maka sangat mungkin operasi (militer) harus diperluas melampaui Mindanao untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Drilon.

Tidak perlu perpanjangan darurat militer

Uskup Agung Antonio Ledesma dari Keuskupan Agung Cagayan de Oro di Mindanao mengatakan bahwa dia menentang perpanjangan darurat militer di wilayah tersebut, and  “tidak perlu untuk itu.”

Dia mengatakan bahwa darurat militer hanya akan mempengaruhi posisi ekonomi Mindanao karena investor tidak bisa masuk.

“Ada sedikit investor karena (darurat militer). Saya pikir itu penting,” kata prelatus tersebut.

Dia mengatakan situasi di Mindanao dapat dengan mudah ditangani oleh polisi dan militer setempat yang ditempatkan di sana.

“Orang-orang mengatakan bahwa sekarang tidak ada undang-undang darurat militer, jadi situasi akan mungkin menjadi normal kembali,” kata Uskup Agung Ledesma.

Sekelompok pengacara HAM juga memperingatkan bahwa memperpanjang darurat militer di Mindanao hanya akan “memicu bahaya pelanggaran HAM.”

Pengacara kelompok Persatuan Rakyat nasional mengatakan keputusan Kongres ‘tampaknya menjadi bagian dari rancangan atau niat besar untuk akhirnya menempatkan seluruh negara di bawah kekuasaan militer.”

“Meskipun presentasi yang meragukan, untuk membenarkan perpanjangannya, secara obyektif tidak ada dasar faktual yang dibutuhkan keamanan publik,” kata pengacara Edre Olalia.

Dia mengatakan bahwa tidak ada “ancaman nyata… pemberontakan di Mindanao dengan intensitas dan cakupan seperti itu untuk secara nyata ​​memenuhi prasyarat konstitusional luar biasa mendesak.”

“Para penyokong dan pendukung gerakan berbahaya ini bermain api yang akan menelan kita semua,” kata Olalia, ketua kelompok pengacara tersebut.

Dia memperingatkan bahwa ruang demokrasi “semakin kecil dan lebih kecil dari hari ke hari dan akan mencekik semua hak kita sebelum kita menyadarinya.”

Militer menyambut perpanjangan

Istana presiden menyambut baik pemungutan suara di Kongres.

“Keamanan publik adalah perhatian utama kami,” kata juru bicara kepresidenan Harry Roque.

“Kami meminta publik untuk berdiri di belakang pemerintahan dan mendukung para tentara untuk memadamkan pemberontakan yang terus berlanjut di Mindanao,” tambahnya.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan bahwa Departemen Pertahanan “bersyukur atas penegasan keyakinan dan kepercayaan dari legislator kepada kami.”

Lorenzana merekomendasikan perpanjangan ke Duterte minggu lalu.

“Rakyat Filipina meyakini bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk saatnya mengakhiri pemberontakan dan terorisme yang terus berlanjut di Mindanao,” katanya.

Dia mengatakan perpanjangan darurat militer akan “menggagalkan kelompok yang berpikiran serupa untuk melakukan tindakan terorisme lebih lanjut dan mencegah meluasnya kekerasan dan radikalisme di bagian lain negara ini.”

Jurubicara militer Kolonel Edgard Arevalo mengatakan bahwa perpanjangan darurat militer adalah “pengakuan” kebutuhan militer “untuk memadamkan pemberontakan yang sedang berlangsung di Mindanao.”

“Militer dengan setia akan menjalankan mandatnya untuk melindungi rakyat dan mengamankan negara,” katanya.

Duterte mengumumkan darurat militer di Mindanao menyusul serangan teroris oleh orang-orang bersenjata yang diilhami ISIS di kota Marawi pada 23 Mei.

Pada Oktober, pemerintah mengumumkan berakhirnya bentrokan bersenjata yang berlangsung selama hampir lima bulan dengan para teroris yang membuat kota ini hancur dan hampir 400.000 orang mengungsi.

 

Duterte Ancam Pekerja Transportasi Dengan Peluru Karet

Kam, 14/12/2017 - 13:02

Para pekerja transportasi yang menentang rencana proyek “jeepney” yang menjadi ikon negara Filipina akan menghadapi peluru karet, kata Presiden Rodrigo Duterte.

Ia menantang sejumlah kelompok pekerja transportasi yang akan kembali melakukan unjuk rasa. Kelompok ini telah membuat lumpuh aktivitas di ibukota Manila dengan aksi unjuk rasa yang mereka gelar dua bulan lalu.

“Coba saja,” katanya. “Silakan. Saya sedang mempersiapkan tentara dan polisi untuk membeli peluru karet.”

“Saya tidak peduli jika kita menghadapi kerusuhan. Itu yang saya suka. Saya berkembang dengan sangat baik dalam situasi seperti ini,” lanjutnya.

Presiden Duterte telah mengumumkan bahwa ia ingin agar sekitar 70.000 jeepney tua di ibukota tidak lagi beroperasi mulai Januari tahun depan.

Jeepney merupakan sarana transportasi umum di Filipina. Jeepney dikenal dengan dekorasi warna-warninya dan menjadi simbol populer akan budaya negara itu.

Pemerintahan Presiden Duterte telah menawarkan “jeepney” baru dengan harga satuan 28.000 dolar AS kepada setiap sopir. Setiap sopir akan mendapat subsidi 1.600 dolar AS sebagai uang muka.

Namun sejumlah kritisi mengatakan biaya pembelian itu jauh melampaui kemampuan para sopir atau mereka yang menyewa kendaran umum itu.

Para sopir harus membayar sekitar 16 dolar AS setiap hari selama tujuh tahun.

Studi yang dilakukan oleh Yayasan Ibon menyebutkan bahwa sebagian besar pekerja transportasi berpenghasilan hanya sekitar 10-13 dolar AS setiap hari.

Dengan program transportasi baru untuk ibukota tersebut, sejumlah jeepney baru hanya akan memadati sisi jalanan ibukota.

Senator Grace Poe dari partai oposisi mengingatkan bahwa program itu akan berjalan tidak baik jika diterapkan terlalu cepat.

Dikatakan, pemerintah membutuhkan 9 miliar dolar AS untuk mengganti 270.000 jeepney yang saat ini beroperasi di seluruh negara itu.

Untuk subsidi saja pemerintah membutuhkan 45,2 juta dolar AS, lanjut ketua Komite Layanan Publik dari Senat itu.

Menurutnya, hanya ada sedikit orang yang menerima tawaran pemerintah karena skemanya yang rumit. Aplikasi dan registrasi pinjaman saja butuh waktu berbulan-bulan.

Uskup San Carlos Mgr Gerarda Alminaza, ketua Solidaritas Pekerja Gereja, mengatakan orang miskin seharusnya tidak menanggung biaya modernisasi pemerintah.

“Pemerintah seharusnya menjamin bahwa sektor buruh tidak akan dirugikan oleh langkah apa pun yang diadopsi pemerintah,” kata prelatus itu.

“Apakah ada jaring pengaman bagi sejumlah sektor yang sangat terdampak oleh program itu?” tanyanya.

Namun, Presiden Duterte mempertahankan keputusannya. Ia bahkan menyalahkan para sopir kendaraan umum karena menyebarkan polusi di ibukota.

“Kita sungguh sedang dibunuh setiap hari, perlahan-lahan,” katanya. “Anda bisa lihat, (polusi) menyelimuti kota ini: asap, karbondioksida dan semuanya.”

Manila merupakan satu dari sejumlah kota besar padat penduduk di dunia. Saat siang hari, jumlah penduduk ibukota ini mencapai 15 juta orang. Sekitar sembilan juta orang menggunakan transportasi umum untuk berangkat bekerja.

Direktur Eksekutif Yayasan Ibon Sonny Africa mengatakan hingga 80 persen polusi di Manila berasal dari kendaraan umum termasuk jeepney tua.

Namun, ia mengatakan jumlah jeepney jauh di bawah jumlah kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai satu juta yang menghiasi ibukota setiap hari.

“Patut dipuji jika tujuannya untuk mengurangi emisi dan menciptakan sarana transportasi umum yang lebih efisien, tapi Anda tidak seharusnya membuat orang miskin membayar pengabaian pemerintah selama beberapa dekade,” katanya.

 

Akibat Topan Ockhi diperkirakan 600 orang hilang di India

Kam, 14/12/2017 - 11:20

Jumlah orang di India bagian selatan yang tercatat hilang telah meningkat menjadi 600 orang dalam dua minggu setelah topan Ockhi melanda pantai India selatan, yang mencakup banyak desa Katolik.

Namun, angka ini diperkirakan akan turun secara signifikan karena banyak dari mereka keluar memancing di laut menggunakan kapal besar, bukan dengan sampan kecil yang rentan.

Dalam proses pencarian lebih banyak korban tewas yang ditemukan yang berjumlah 56 orang di Negara Bagian Kerala.

Pejabat Gereja di keuskupan Kerala Trivandrum mencatat 232 orang hilang, jauh lebih tinggi daripada angka yang dirilis oleh pemerintah yang mengatakan 98 hilang.

Sekitar 10.000 orang, kebanyakan nelayan Katolik, berjalan menuju ibukota Negara Bagian Kerala, Thiruvananthapuram (dahulu Trivandrum), pada 11 Desember.

Mereka menuntut agar operasi pencarian dilanjutkan dan juga penyediaan bantuan kompensasi dan rehabilitasi yang lebih besar.

Negara tetangga Tamil Nadu juga dilanda Topan Ockhi antara 30 November-3 Desember.

Di Tamil Nadu, setidaknya 462 orang tercatat secara resmi hilang.

Namun, yang hilang, 427 menggunakan kapal yang lebih besar untuk memancing di laut yang dalam, sementara hanya 35 orang menggunakan 13 kapal yang lebih kecil.

Jumlah yang hilang diperkirakan akan turun karena kebanyakan dari mereka yang pergi melaut diharapkan kembali.

Pemerintah negara bagian itu melanjutkan operasi pencarian bekerja sama dengan badan-badan federal serta angkatan laut dan juga angkatan udara India.

Pastor Justin Jude, pastor paroki yang terkena dampak paling parah di Poonthura, Paroki Santo Thomas, mengatakan bahwa keluarga mereka yang meninggal akan dirawat oleh masyarakat setempat.

Badan amal dan klub seperti Rotary juga menyediakan makanan dan bantuan keuangan sementara untuk keluarga korban, kata Pastor Jude.

Lembaga Gereja seperti Caritas India dan Save-a-Family mengkoordinasikan distribusi persediaan bantuan.

Sejumlah penduduk setempat mengatakan bahwa penekanannya harus pada program ‘mata pencaharian’ sehingga orang bisa mulai membangun kembali kehidupan mereka, termasuk melalui penyediaan kapal dan peralatan memancing.

 

Di Vietnam, Polisi Cegah Umat Katolik Ikut Misa

Rab, 13/12/2017 - 19:24

Beberapa umat Katolik dan seorang biksu menuduh polisi di Ho Chi Minh City telah melarang mereka untuk megikuti Misa yang diadakan oleh seorang imam yang sangat kritis.

Pada 10 Desember lalu, tiga imam Redemptoris – Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, Pastor Paul Le Xuan Loc dan Pastor Joseph Truong Hoang Vu – dan enam awam Katolik diberhentikan oleh polisi saat mereka dalam perjalanan menuju Paroki Tho Hoa di Propinsi Dong Nai untuk menghadiri Misa yang diadakan untuk merayakan pesta Bunda Maria DIkandung Tanpa Noda.

Pesta ini dirayakan setiap tahun pada 8 Desember, namun Misa diadakan pada Hari Minggu agar umat Katolik bisa mengikutinya.

Santa Perawan Maria adalah pelindung paroki yang dilayani oleh Pastor Joseph Nguyen Duy Tan tersebut. Ia sangat kritis terhadap pemerintah yang dipimpin komunis.

September lalu, Pastor Tan diteror oleh gerombolan komunis bersenjatakan pistol, tongkat dan semprotan lada setelah ia meminta reformasi politik.

“Setelah kami meninggalkan biara, polisi lalu lintas memberhentikan bus kami dan mengambil surat ijin mengemudi sopir bus. Lalu aparat keamanan yang memakai baju preman dan masker wajah memukul saya dan Pastor Vu dengan helm, sementara kami merekam kejadian itu dari luar bus,” kata Pastor Loc dalam sebuah video yang diposting di media sosial.

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Kongregasi Redemptoris itu juga mengatakan polisi yang mengenakan pakaian preman dan membawa batu itu juga mengancam akan merusak bus dan memukul mereka.

Ia mengenal polisi berpakaian preman yang sering menyerang para imam Redemptoris.

Ia pun mengatakan kepada satu dari polisi itu: “Kami tidak melanggar hukum. Mengapa Anda menghentikan kami secara ilegal? Anda sudah melanggar hak kami untuk melakukan perjalanan dan kebebasan beragama.”

Dikatakan, polisi berpakaian preman yang mengenakan masker wajah nampaknya mundur setelah ia melakukan perlawanan terhadap mereka.

Pastor Thanh yang seyogyanya menyampaikan homili untuk Misa itu mengatakan polisi menahan dan menginterogasi mereka selama tiga jam di sebuah kantor polisi sebelum melepaskan mereka.

Tindakan polisi itu, lanjutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Thich Khong Tanh, seorang biksu yang diundang untuk menghadiri Misa itu oleh Pastor Tan, diberhentikan oleh aparat keamanan saat ia hendak meninggalkan rumah.

“Mereka mengatakan kepada saya ‘Anda tidak boleh pergi kemana-mana hari ini,” katanya.

Tahun lalu ia diusir dari pagodanya oleh penguasa karena ada proyek pembangunan di Ho Chi Minh City.

 

Seorang Pendeta Terancam Dibui Atas Dugaan Penodaan Agama

Rab, 13/12/2017 - 17:09

Pendeta Abraham Ben Moses, 52, terancam hukuman penjara setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadikannya tersangka dalam dugaan kasus penodaan agama.

Ia ditangkap minggu lalu di rumahnya di Tangerang, Propinsi Banten, dan kemudian ditahan di Polda Metro Jaya.

Ia ditahan setelah sebuah video yang memperlihatkan percakapannya dengan seorang sopir taksi online beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, ia mengutip ayat Alquran tentang perkawinan dan menyebut Nabi Muhammad tidak konsisten dengan ajarannya. Ia juga meminta sopir taksi online itu untuk masuk agama Protestan.

“Kami masih mengumpulkan informasi dari dia dan sejumlah saksi,” kata AKBP Ariwibawa Anggakusuma kepada ucanews.com, Selasa (12/12).

Pendeta Abraham dijerat dengan sejumlah pasal dari UU PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ia terancam hukuman penjara di atas lima tahun.

Pada 8 Desember lalu, Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta melaporkan pendeta itu ke polisi atas tuduhan penodaan agama.

Menurut Pedri Kasman, seorang pelapor yang juga sekretaris Pemuda Muhammadiyah, apa yang dikatakan Pendeta Abraham dalam video itu menyakiti hati umat Islam. Pernyataannya juga bisa merusak hubungan antaragama di Indonesia.

Dikatakan, sebagai seorang pemuka agama, pendeta itu seharusnya memperlihatkan perilaku yang mulia.

“Kami minta polisi melakukan penyelidikan yang terbuka dan adil. Ini penting karena kami tidak ingin umat Islam bereaksi secara berlebihan terhadap kasus ini,” katanya.

Sementara itu, Theophilus Bela, mantan ketua Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ), menyebut kasus itu sebagai kasus pertama yang melibatkan seorang pendeta.

Dalam periode 2005-2014, sekitar 106 orang telah didakwa melakukan penodaan agama menurut UU yang berlaku.

Ia juga mengatakan sebuah lembaga bantuan hukum milik Gereja Protestan tengah memberikan bantuan kepada pendeta itu.

 

Ziarah pribadi untuk berdoa bersama Paus Fransiskus

Rab, 13/12/2017 - 16:13

Maria Ja Taung, seorang pengungsi etnis Kachin dari kamp St. Paulus, sangat memperhatikan kesehatannya, dia khawatir apakah dia dapat melakukan perjalanan ke Yangon untuk mengikuti  Misa di lapangan terbuka yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada bulan lalu.

Tapi secara ajaib, rasa mual, batuk, dan sakit kepala Ja Taung hilang dan dia sanggup melakukan perjalanan dengan bis selama 24 jam dari Myitkyina, ibukota Negara Bagian Kachin menuju Yangon.

Itu adalah perjalanan pertama Ja Taung, ibu tujuh anak berusia 46 tahun, dan beberapa temannya yang telah lebih dahulu pergi ke Yangon.

Ziarahnya selama empat hari dimulai pada 26 November ketika dia meninggalkan Myitkyina, yang terletak di dekat perbatasan Cina, tiba di Yangon pada hari berikutnya, perjalanan kurang lebih  1.200 kilometer, untuk menyambut Paus Fransiskus pada saat kedatangannya.

Ketika mereka tiba di Gereja Santo Antonius, bersama dengan ribuan etnis Kachin lainnya, banyak orang berkumpul di kompleks gereja.

Ja Taung dan teman-temannya mengambil sebuah ruang kosong di dekat pintu gerbang dan meletakkan barang-barang mereka saat mereka bergegas ke jalan-jalan di Yangon untuk menyambut kendaraan Sri Paus.

“Perjalanan yang panjang dan melelahkan berakhir dengan lega, sukacita dan puas saat saya dan teman-teman saya mendapat kesempatan untuk melambaikan tangan saat konvoi paus melewati jalan di Yangon pada  27 November,” ujar janda dan ibu tujuh anak itu kepada ucanews.com.

Ja Taung mempersiapkan perjalanan mereka dengan baik, termasuk membawa cukup banyak makanan untuk tiga hari karena harga makanan lebih mahal di Yangon.

Perencanaan keuangan, secara bijak sangat dibutuhkan. Dia memelihara babi di kamp St. Paulus untuk para pengungsi sehingga ia memiliki cukup banyak tabungan untuk membayar perjalanan setelah dia mengetahui pada bulan Agustus tentang rencana kunjungan Bapa Suci.

Tiket bus pulang-pergi dari Myitkyina ke Yangon menghabiskan biaya 76.000 Kyats (US $ 56) menjadikan Ja Taung adalah satu-satunya di keluarganya yang bisa pergi ke Misa.

Ketujuh anaknya ingin pergi juga.

“Saya mengatakan kepada anak-anak saya bahwa kalian masih muda dan kalian masih mungkin mendapat kesempatan di masa yang akan datang. Dan saya sudah tua dan saya mungkin tidak mendapatkan kesempatan ini lain kali, jadi saya harus pergi dan mendapat berkat dari Bapa Suci,” katanya.

Ja Tung meyakini akan mengalami semua yang dia bisa. Jam 8 pagi pada 28 November, setelah penampilan penari tradisional di pagi hari, dia dan teman-temannya pergi ke lapangan olah raga Kyaikkasan di Yangon untuk memastikan mereka memiliki tempat yang bagus untuk Misa terbuka bersama Paus Fransiskus yang akan dimulai pada pukul 8:30 pagi hari berikutnya.

Sekitar 10.000 etnis Kachin berpartisipasi dalam Misa dimana Gereja memperkirakan lebih dari 120.000 umat Katolik dan orang-orang dari agama lain hadir.

“Saya tidak bisa tidur semalaman di lapangan olah raga,” kata Ja Tung. “Tapi saya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera ketika saya melihat paus saat dia berkeliling menyapa umat yang hadir sebelum memimpin Misa.”

“Kurangnya tidur dan kepanasan kami hilang setelah kami mengikuti Misa.”

Seorang pria Katolik dari Myanmar memakai kemeja berbendera Tentara Kemerdekaan Kachin berlutut di kalangan umat ketika Paus Fransiskus mengadakan Misa di Yangon pada 29 November  2017. (Foto: Lilian Suwanrunpha)

 

Usai Misa, sekitar pukul 10.30 pagi, dia dan teman-temannya menuju ke stasiun kereta api namun tersesat. Mereka berjalan berjam-jam sebelum mereka bertemu dengan seorang pastor Katolik yang membantu mereka naik taksi ke  Gereja Santo Antonius.

Di gereja mereka tidur berjam-jam sebelum mengikuti Misa malam.

Ja Taung melarikan diri dari desa Gadayan dekat Laiza, markas Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), saat pertempuran hebat di dekat rumahnya pada Juni 2011 dan berlindung di kamp pengungsi St. Paul sampai saat ini.

Perang sipil terus mengganggu banyak negara minoritas etnis di Myanmar, terutama negara bagian Kachin Kristen. Konflik juga menyebar ke negara bagian Shan Utara.

Sejak 2011, ketika gencatan senjata 17 tahun pecah, lebih dari 120.000 orang meninggalkan rumah-rumah mereka.

 

Ja Taung melihat undangan Aung San Suu Kyi kepada Paus Fransiskus untuk membawa pesan perdamaian di Myanmar karena membantu mengakhiri perang saudara selama beberapa dekade.

“Mudah-mudahan kata-kata Bapa Suci akan menyentuh hati semua pemangku kepentingan sehingga mereka bisa bernegosiasi untuk membawa perdamaian. Saya percaya perdamaian itu akan datang,” kata Ja Taung.

Pagi hari itu tanggal 30 November, Ja Taung menghadiri Misa di Gereja Santo Antonius dimana dia dan etnik Kachin lainnya menginap selama di Yangon dan kemudian dia mengemasi pakaian dan barang-barangnya untuk kembali ke rumah sementara, kamp pengungsi, di Myitkyina.

“Saya tidak merasakan beban keuangan, tapi merupakan sebuah berkah dan kesempatan langka untuk bertemu dengan Bapa Suci di negara kami sendiri,” kata Ja Taung.

 

Panggilan meningkat dari kelompok etnis minoritas di India

Rab, 13/12/2017 - 14:40

Empat puluh satu remaja putri dari kelompok etnis minoritas mengikrarkan kaul untuk menjadi biarawati Katolik yang disebut sebagai peristiwa langka di Negara Bagian Jharkhand, India timur.

Para pemimpin Gereja menyambut baik apa yang mereka gambarkan sebagai tren dimana makin banyak masyarakat suku memilih jalan religius dalam kehidupan.

Lebih dari 1.000 umat Katolik, termasuk keluarga dan umat paroki dari para suster itu, berkumpul pada 8 Desember untuk perayaan misa di Gereja Katolik Nirmala di Ranchi, ibukota negara bagian itu.

Para wanita tersebut mengikrarkan kaul untuk menjadi biarawati untuk Kongregasi Suster-suster Putri St. Anne, sebuah tarekat lokal.

“Ini adalah tanda yang luar biasa bahwa kaum muda tertarik pada kehidupan religius,” kata Uskup Agung Ranchi Kardinal Telesphore Toppo, yang memimpin Misa kaul tersebut, kepada ucanews.com.

Ini juga menunjukkan bahwa Gereja India berkembang meski mendapat tentangan dari kelompok nasionalis Hindu, kata kardinal tersebut.

Kardinal Toppo mencatat bahwa dengan adanya banyak panggilan dapat mempercepat penggantian misionaris yang sebelumnya datang ke tempat-tempat yang merupakan kantong orang-orang Katolik.

Superior Jenderal, Suster Linda Mary Vaughan mengatakan bahwa anggota baru berasal dari masyarakat adat di beberapa negara bagian – Jharkhand, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Bengal Barat, Madhya Pradesh dan Kepulauan Andaman.

Konggregasi tersebut memiliki 142 rumah di India, delapan di Italia dan satu di Jerman.

Lebih dari 1.100 biarawati dari kongregasi tersebut kebanyakan terlibat dalam misi jarak jauh yang bertujuan memberdayakan warga desa.

Seorang wanita Katolik lokal, yang kemudian dikenal sebagai Ibu Maria Bernadette Prasad Kispotta, mendirikan kongregasi itu tahun 1897. Tiga sahabatnya membantu dia.

Ibu Bernadette meninggal tahun 1961 pada usia 82 tahun.

Dia menjadi biarawan etnis minoritas India pertama yang sedang dalam proses kanonisasi, saat dia dinobatkan sebagai “Hamba Tuhan” pada 7 Agustus 2016.

Konggregasi itu sekarang tidak kekurangan panggilan.

Suster Vaughan mengatakan bahwa 38 novis siap menerima kaul tahun depan dan 50 lainnya tahun 2019.

Suster Nishi Barla, 20, mengatakan bahwa mimpi masa kecilnya telah menjadi kenyataan.

Menjadi seorang biarawati Katolik sangat menantang, terutama ketika orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan di seluruh negeri, kata biarawati dari kelompok minoritas etnis Munda.

Orang-orang Kristen, terutama di sejumlah negara bagian utara India, menghadapi peningkatan serangan dari kelompok garis keras yang ingin menjadikan India sebagai negara Hindu.

Alice Kullu, seorang biarawati yang baru mengikrarkan kaul, berkata; “Yesus juga menderita penganiayaan dan kita juga dipersiapkan untuk itu.”

Penduduk desa yang miskin membutuhkan bantuan untuk memasuki arus utama masyarakat, kata biarawati, yang berasal dari etnis minoritas Kharia dari Negara Bagian Chhattisgarh.

 

KA Chittagong Rayakan 500 Tahun Masuknya Agama Katolik

Sel, 12/12/2017 - 16:34

Keuskupan Agung (KA) Chittagong di Banglades bagian tenggara baru-baru ini memulai perayaan yang berlangsung selama setahun untuk memperingati 500 tahun masuknya agama Katolik di negara itu.

Uskup Agung Chittagong Mgr Moses M. Costa CSC meluncurkan “Tahun Misi 2018” pada Misa Minggu (10/12) di Katedral Santa Maria Rosario Suci.

Sebelas paroki dan dua stasi merayakan pembukaan tahun khusus itu pada hari yang sama.

“Hari ini kita mengenang kontribusi terbesar dari para misionaris perdana, Pastor Francesco Fernandez dan Pastor Dominico D’Souza. Selama 500 tahun perjalanan iman kita, Gereja telah diberkati oleh pelayanan dari 18 uskup, ratusan imam dan biarawati dari 27 kongregasi serta banyak misionaris awam dan katekis,” kata prelatus itu.

“Kita juga mengenang para misionaris – Pastor Francesco Fernandez, Pastor Andre Bovis dan lebih dari 600 umat Kristiani – yang menjadi martir pada tahun 1602 dan 1625 di Chittagong. Kita adalah buah dari kehidupan misionaris mereka,” lanjutnya.

Mgr Moses juga mengeluarkan surat gembala untuk semua paroki dan stasi di wilayah keuskupannya. Ia meminta adanya “renungan, diskusi dan katekese bagi umat Katolik demi pembaruan iman mereka” sepanjang tahun itu.

Dalam surat gembalanya, ia juga menyebut tujuh prioritas pastoral sepanjang tahun itu: katekese dan peneguhan iman, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan organisasi, keberlangsungan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan evangelisasi.

Chittaging berperan besar dalam pertumbuhan agama Katolik di Banglades.

Tahun 1517, para pedagang Kristiani asal Portugis berlabuh di pelabuhan Chittagong di Bengal Timur (sekarang Banglades). Pada periode 1518-1597, Chittagong menjadi bagian dari Keuskupan Goa di India.

Tahun 1845, Chittagong menjadi Vikariat Bengal Timur. Wilayah ini kemudian dipercayakan kepada Keuskupan Dhaka pada tahun 1886. Keuskupan Chittagong berdiri tahun 1950 dan diangkat menjadi keuskupan agung pada 2 Februari 2017. Mgr Moses adalah uskup pertama.

 

Ribuan Orang di Kachin Menderita Akibat Blokade

Sel, 12/12/2017 - 15:30

Warga lokal dan pengungsi internal di Kota Tanai, Negara Bagian Kachin, Myanmar, tengah mengalami penderitaan akibat blokade militer.

Militan yang berasal dari kelompok minoritas ethnis Kachin telibat dalam konflik berpanjangan dengan aparat keamanan.

Pendeta Je Di dari Gereja Baptis Kachin di Kota Tanai mengatakan militer melarang pengiriman beras dan bahan bakar selama berbulan-bulan.

Kondisi memburuk dalam beberapa pekan terakhir karena harga bahan bakar melambung tinggi dan persediaan beras di pasar menurun.

Harga bahan bakar diesel per galon mencapai 6,60 dolar AS.

Hal ini berdampak buruk bagi sekitar 1.000 pengungsi internal yang mengungsi ke kota itu pasca-pertikaian yang melebar luas di negara bagian tersebut.

Banyak pengungsi yang tinggal di gedung-gedung gereja bergantung pada bantuan dari para pendonor lokal, kata pendeta itu kepada ucanews.com.

Ia juga menyampaikan keprihatinan akan dampak berkepanjangan dari kekurangan pangan ini.

Manam Tu Ja, ketua Partai Demokrasi Negara Bagian Kachin, mengatakan blokade militer mungkin ditujukan bagi para pemberontak dari Tentara Kemerdekaan Kachin (TKK).

Namun mereka yang menderita adalah warga lokal dan pengungsi internal, kata umat Katolik itu.

Pada 4 Desember lalu, Kolonel Myo Tin, seorang pejabat yang menangani isu perbatasan dan keamanan di Negara Bagian Kachin, mengatakan para pengusaha termasuk penambang ilegal diduga kuat mendukung TKK.

Ia menyebut hal ini sebagai alasan terjadinya pemantauan ketat atas pengiriman makanan dan suplai lainnya.

Tambang emas dan amber yang mempekerjakan sekitar 100.000 orang terletak di dekat Kota Tanai.

Menurut sejumlah sumber, sebagian besar pekerja beragama Buddha dan berasal dari Myanmar bagian tengah.

Ratusan warga desa dan ribuan pekerja tambang meninggalkan wilayah itu enam bulan lalu setelah militer mengingatkan mereka tentang rencana “operasi pembersihan” terhadap para pemberontak bersenjata.

Tu Ja, seorang politikus beragama Katolik asal Kachin, menyatakan bahwa tidak ada pertikaian yang serius meski kadang terjadi pertikaian di Negara Bagian Kachin.

Ia pun berharap konflik akan meredam karena pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akan melakukan pembicaraan damai dengan berbagai kelompok minoritas etnis pada akhir Januari nanti.

Masyarakat Myanmar ingin agar perang sipil yang berlangsung selama beberapa dekade ini berakhir, katanya.

Suu Kyi mulai memerintah pada April 2016 setelah memenangkan pemilihan umum pada November tahun sebelumnya.

Namun militer yang telah memimpn negara itu lebih dari 50 tahun tetap menjadi kekuatan besar.

Pemerintah yang dipimpin masyarakat sipil memiliki tugas berat dalam mengelola sumber daya negeri itu, termasuk dalam menghadapi sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan militer.

Pemerintahan Suu Kyi telah berjanji untuk mengakhiri konflik, tapi pertikaian baru menghalangi inisiatif damainya.

Perselisihan yang terus berlanjut yang juga melibatkan warga Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine menimbulkan pertanyaan serius terkait seberapa besar pengaruh Suu Kyi terhadap militer.

Sekitar 90 persen penduduk Negara Bagian Kachin adalah umat Kristiani. Mereka mengalami pertikaian sporadis selama beberapa dekade.

Lebih dari 100.000 orang mengungsi sejak pertikaian mulai terjadi Juni 2011 lalu.

 

10.000 Orang Hadiri KKR Penginjil Amerika Serikat di Hanoi

Sel, 12/12/2017 - 14:06

Lebih dari 10.000 orang Vietnam memenuhi stadion Hanoi minggu lalu untuk mengikuti acara penginjilan Kristen yang sangat jarang diizinkan oleh pemerintah Komunis yang secara ketat mengendalikan agama-agama.

Pengkhotbah dan penginjil Amerika Serikat (AS) Pendeta Franklin Graham mengatakan bahwa pemerintah memberikan izin untuk acara tersebut dalam minggu menjelang Acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan menambahkan bahwa diperlukan waktu setahun untuk mempersiapkan acara ini.

Dia mengatakan kepada Associated Press bahwa pemerintah Vietnam tidak melampirkan syarat apapun untuk acara KKR itu yang berlangsung di Stadion Olahraga Quan Ngua.

“Event ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk kita dan pemerintah,” kata Graham.

“Kami tidak ingin melakukan apapun yang akan mempermalukan pemerintah atau rakyat Vietnam. Sekali lagi kami adalah tamu, pemerintah belum memberi tahu saya apa yang harus dikatakan atau tidak saya katakan. Saya akan berbicara tentang Tuhan, kami di sini tidak berbicara tentang politik. ”

Graham adalah presiden dan CEO Billy Graham Evangelistic Association dan salah satu pengkhotbah terkemuka AS.

Dia mengatakan bahwa kebebasan beragama telah meningkat secara bertahap di Vietnam.

“Fakta bahwa kita berada di sini hari ini dan saya akan berkhotbah pada Jumat dan Sabtu di Hanoi, ibukota Vietnam, itu sangat besar maknanya,” katanya. “Ini menunjukkan sebegitu jauh pemerintah berubah dalam 20 tahun terakhir.”

Beberapa orang yang menghadiri KKR pada Jumat sangat terkesan.

“Pristiwa ini sangat mengesankan,” kata Nguyen Thi Lan, yang menyaksikan acara di sebuah layar besar yang dipasang di luar Stadion Olahraga Quan Ngua. “Saya berharap melalui acara ini, lebih banyak orang akan mengenal Yesus dan percaya kepada Tuhan.”

Meskipun ada klaim Graham, Human Rights Watch mengatakan lebih dari 100 orang Vietnam dipenjara karena kegiatan keagamaan dan politik yang dilakukan secara damai.

Pemerintah Komunis secara rutin membatasi kegiatan kelompok agama yang tidak diakui dan tidak terdaftar, terutama jika dianggap terlibat dalam kegiatan politik.

Pemimpin agama resmi yang diakui pemerintah, termasuk umat Katolik, juga telah mengalami pelecehan, penyerangan, penahanan, pengawasan dan pembatasan gerakan.

Pada 5 Desember, Pastor John Luu Ngoc Quynh CSsR di Hanoi dihentikan oleh petugas keamanan di Noi Bai.

Dia diundang untuk menghadiri kaul seorang Vietnam pada 8 Desember di Prancis, namun petugas keamanan mengatakan kepada Pastor Quynh bahwa dia “dilarang bepergian ke luar negeri untuk melindungi keamanan nasionaldan ketertiban sosial.”

Juni lalu pemerintah melarang Redemptorist lain, Pastor John Nguyen Ngoc Nam Phong, dari perjalanan ke Australia dalam sebuah perjalanan studi.

Pada 4 September, sekelompok komunis bersenjata dengan pistol, tongkat, dan semprotan merica turun ke sebuah gereja Katolik di provinsi Dong Nai, Vietnam Tenggara, untuk menyerang imam setempat setelah dia menyerukan reformasi politik di negara satu partai tersebut.

 

Pengakuan Trump Atas Yerusalem Picu Kemarahan Di Seluruh Asia

Sel, 12/12/2017 - 11:58

Keputusan Presiden AS, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel telah memicu kemarahan di negara-negara dan komunitas Muslim di Asia, Malaysia mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berperan dalam konflik yang diakibatkannya.

Pada 11 Desember, ribuan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok garis keras Muslim lainnya menggelar demonstrasi di depan kedutaan AS di Jakarta.

“Kami ingin Presiden Trump membatalkan keputusannya,” kata Slamet Maarif, juru bicara FPI, kepada ucanews.com.

“Kami juga ingin Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil langkah konkret untuk menanggapi masalah ini, jika tidak, kami akan menanganinya dengan cara kami. Kami siap menjadi jihadis di Yerusalem,” katanya.

Demonstrasi serupa yang dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai berbasis Islam dan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar kedua di tanah air, juga mengadakan aksi di depan kedutaan tersebut pada 8 dan 10 Desember.

Yenny Wahid, direktur eksekutif Yayasan Wahid, yang mempromosikan toleransi dan dialog, mengatakan bahwa dia telah memberi tahu duta besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, pada salah satu demonstrasi minggu lalu bahwa langkah Trump telah memicu ketegangan di negara-negara Muslim termasuk Indonesia.

Ketua NU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa keputusan Trump telah membuat perdamaian dunia. “Yerusalem bukanlah ibukota Israel, melainkan Palestina,” katanya.

‘Pelanggaran’ resolusi PBB

Jokowi mengatakan bahwa pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel telah “melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum dimana Amerika Serikat adalah anggota.”

Dia menambahkan bahwa dia akan mengangkat isu tersebut di KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang merupakan Organisasi Kerjasama negara-negara Islam yang dijadwalkan pada 13 Desember di Istanbul, Turki.

Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan dalam sebuah pidato pada 9 Desember sebagaimana dilaporkan oleh Malay Mailonline, bahwa negaranya telah siap untuk mengirim pasukan militer ke Yerusalem.

“Kami siap menerima perintah dari Panglima Angkatan Bersenjata … semoga layanan kami dibutuhkan,” katanya.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan bahwa penolakan terhadap keputusan Trump, tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, menurut laporan surat kabar The Star pada 10 Desember.

Tapi tindakan Trump bisa mempersulit kemajuan untuk solusi dua negara antara Israel dan Palestina, kata Najib.

Jam malam di Jammu dan Kashmir

Demonstrasi terhadap pengumuman Trump memaksa pemerintah negara bagian di Jammu dan Kashmir – satu-satunya negara mayoritas Muslim di India – memberlakukan jam malam di daerah-daerah sensitif di ibukota Srinagar pada 8 Desember.

Masjid Jamia Kashmir (masjid raya) juga ditutup untuk sholat Jumat karena takut akan demonstrasi yang anarkhis.

Ulama Mirwaiz Umar Farooq, yang dijadwalkan akan berceramah kepada jemaat dari mimbar masjid, ditahan dan di bawah ke rumah tahanan.

Namun, larangan pemerintah tidak dihiraukan orang-orang tetap turun ke jalan dalam jumlah besar.

Gambar Trump juga dibakar oleh para pemuda yang marah dan polisi menembakkan gas air mata dan memasang kawat di tengah jalan untuk membubarkan para demonstran.

Cendekiawan Muslim terkemuka Ghulam Ali Gulzar mengatakan bahwa keputusan AS mengguncang perdamaian dunia dan mendorong pemuda Muslim untuk melangkah ke jalan radikalisasi.

Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan mengumumkan kota itu sebagai ibukotanya tahun 1980, sebuah langkah yang telah dikutuk oleh masyarakat internasional sampai sekarang.

“Yerusalem adalah kota suci bagi kita semua – Muslim, Kristen dan Yahudi, namun telah dirampas oleh tentara tahun 1967, dan saat ini AS telah membenarkan tindakan tersebut, akan menyebabkan kesalapahaman yang makin dalam Muslim melawan Barat,” kata Gulzar.

Organisasi keagamaan di Kashmir bersatu, dan meminta kepada negara-negara Muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan suara mereka terhadap keputusan presiden AS.

Front Persatuan Cendekiawan, gabungan dari berbagai organisasi keagamaan menganggap keputusan Trump “anti-Muslim” dan “anti-Palestina”, mereka menyebut sebagai langkah  “menusuk hati setiap Muslim di seluruh dunia.”

Keputusan tersebut juga disambut dengan cemas oleh beberapa kelompok Kristen di wilayah tersebut.

Pendeta Gomar Gultom, sekretaris umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, menganggap langkah Presiden Trump sebagai “suatu bentuk pengabaian perjalanan panjang yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan masyarakat internasional untuk mendapatkan resolusi dua negara atas konflik Israel dan Palestina.”

Uskup Agung Ignatius Suharyo dari Jakarta, yang juga ketua presidium Konferensi Waligereja Indonesia, percaya bahwa “siapapun yang mengendalikan Yerusalem, kota ini akan tetap menjadi Kota Suci, dan iman Katolik tidak akan berubah karenanya.”

 

Cerita Warga Rohingya Korban Perkosaan Kepada Paus Fransiskus

Sen, 11/12/2017 - 20:44

Kala itu, tengah malam, tentara datang tanpa pemberitahuan. Mereka membakar desa, membunuh para pria, dan memerkosa para wanita dan remaja putri.

Peristiwa itu terjadi September lalu di Kota Maungdaw, sebelah utara Rakhine State di Myanmar. Namun bagi para korban yang selamat, khususnya para wanita, kejadian itu masih segar dalam ingatan mereka.

Salah satunya Sayeda, seorang wanita etnis Rohingya. Ia bertemu Paus Fransiskus saat Paus mengunjungi Banglades beberapa hari lalu. Ia pun menceritakan kepada Paus tentang pengalaman sedihnya.

“Saya bilang ke Paus apa yang telah kami alami,” katanya kepada ucanews.com di sebuah tenda pengungsi yang padat di Cox’s Bazar.

Ia menceritakan kepada Paus bagaimana empat tentara memerkosanya setelah mereka membunuh satu dari empat saudara laki-lakinya dan seorang sepupu di tengah malam pada Hari Raya Idul Adha.

“Paus meyakinkan saya bahwa ia akan melakukan apa saja yang bisa dilakukannya untuk membantu kami,” katanya.

Sayeda, kini berusia 25 tahun, tiba di kamp pengungsi itu Oktober lalu setelah desanya dibakar dan diserang oleh tentara Myanmar.

“Tentara dan (massa) membunuh anak-anak kami dan menghancurkan rumah kami,” kenangnya.

“Allah menyelamatkan kami sehingga kami tidak dibunuh. Dan kami mengungsi ke Banglades untuk menyelamatkan hidup kami,” katanya.

Korban perkosaan lainnya, Hajera, juga menceritakan kisah sedihnya kepada Paus Fransiskus. Tentara menculik anak-anaknya sebelum memerkosanya.

“Saya bilang kepada Paus bahwa kami sangat menderita. Kami tidak bisa melarikan diri karena mereka akan menembaki kami. Mereka membakar mesjid-mesjid kami,” kata wanita berusia 29 tahun itu.

Ia dan tetangganya bersembunyi di hutan selama 13 hari. Suatu hari, anaknya yang masih berumur delapan tahun minta air minum.

“Saya membawanya ke sumber air. Tentara menangkap saya dan memerkosa saya selama berhari-hari,” katanya.

Sekitar 16 tentara memerkosa Hajera dan sedikitnya 20 wanita selama lima hari. Ketika tentara meninggalkan mereka, mereka menyeberangi sungai menuju Banglades, tempat Hajera bertemu suami dan tiga anaknya.

“Paus bilang kepada saya bahwa ia akan mengatakan kepada dunia tentang kisah kami. Ia juga minta saya untuk berdoa kepada Allah,” katanya.

Sedikit demi sedikit para wanita menceritakan kepada dunia tentang pengalaman sedih mereka.

Sambil menangis, Rabeya, 34, menceritakan bagaimana tiga tentara memerkosanya dan anak perempuannya di ruangan yang berbeda.

Sejak saat itu, ia mengungsi bersama suami dan lima anaknya ke kamp pengungsi di seberang sungai di Cox’s Bazar.

Ia menceritakan kepada ucanews.com bagaimana tentara mengusir para pria keluar dari desa dan meninggalkan istri dan anak-anak mereka kepada para penyerang.

“Para penyerang memilih wanita dan remaja putri yang menurut mereka cantik dan memerkosa mereka satu per satu,” kata Rabeya.

“Kami sampai pingsan. Tentara mengira kami meninggal,” lanjutnya.

“Banyak wanita lain dibunuh setelah diperkosa,” katanya.

Suami dari Hafiza, 28, dibunuh sebelum empat tentara memerkosanya. Anaknya yang berumur 14 tahun mampu melarikan diri, tapi belum ditemukan hingga sekarang.

“Saya duga ia ditangkap, diperkosa dan juga dibunuh,” kata Hafiza.

Setiap malam ia terbangun dari mimpi buruk dan memanggil anaknya.

Sejumlah dokter yang melayani pengungsi di tenda pengungsi di Banglades mengatakan banyak korban perkosaan enggan menceritakan kisah sedih mereka karena stigma sosial yang melekat pada kejahatan seksual.

“Saya sudah bicara dengan beberapa wanita. Mereka mengatakan bahwa mereka terluka, tapi tidak menyebut perkosaan,” kata Dokter Misbahuddin Ahmed, seorang staf keluarga berencana di Kota Ukhiya di Cox’s Bazar.

Namun ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa sebagain besar wanita etnis Rohingya yang mencari pengobatan di klinik yang didirikan di kamp pengungsi merupakan korban perkosaan.

Seorang wanita etnis Rohingya yang mengklaim diperkosa beberapa kali oleh tentara di Rakhine State, Myanmar, menceritakan kepada Paus Fransiskus tentang kisah sedihnya saat bertemu Paus di Dhaka. (Foto: Joe Torres)  

 

Perkosaan yang sistematis dan meluas

Laporan yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch (HRW) pada 16 November lalu menyebutkan bahwa insiden perkosaan yang dilakukan tentara Myanmar meluas dan sistematis dalam beberapa minggu terakhir ini.

Wawancara yang dilakukan HRW kepada 52 wanita dan remaja putri etnis Rohingya yang mengungsi di Banglades mengungkap bahwa “semua perkosaan, kecuali satu, merupakan perkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai yang melibatkan satu atau lebih pelaku.”

“Dalam delapan kasus, wanita dan remaja putri dilaporkan diperkosa oleh lima atau lebih tentara. Mereka menggambarkan diri mereka diperkosa di rumah dan saat mengungsi dari desa mereka yang dibakar,” kata HRW.

Pramila Pattern, perwakilan khusus PBB untuk isu kekerasan seksual di wilayah konflik, menyebut “sebuah pola kekejaman yang meluas termasuk perkosaan, perkosaan secara beramai-ramai oleh banyak tentara, penghinaan dan penelanjangan paksa di muka umum serta perbudakan seks.”

Menurut International Organization for Migration (IOM), lebih dari 620.000 warga Muslim Rohingya mengungsi ke Banglades sejak tiga bulan terakhir menyusul serangan di Rakhine State setelah milisi Rohingya dilaporkan menyerang pos-pos polisi pada Agustus lalu.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) meminta komunitas internasional untuk membaca berbagai laporan terkait kekejaman yang meluas tersebut, tuduhan yang sering dibantah oleh pejabat Myanmar.

Tin Mg Swe, pejabat senior pemerintah di Rakhine State, mengatakan kepada ucanews.com bahwa laporan pelanggaran HAM merupakan “tuduhan tak mendasar yang berusaha menciderai citra tentara (Myanmar).”

Dikatakan, pemerintah dan polisi di Rakhine State tidak menerima keluhan terkait perkosaan terhadap wanita dan remaja putri etnis Rohingya.

Selain itu, laporan HAM merupakan bagian dari konspirasi internasional yang menggambarkan kaum Muslim Bengal sebagai korban.

Namun Chris Lewa, Direktur Arakan Project – sebuah kelompok advokasi Rohingya, mengatakan insiden perkosaan yang dilakukan oleh tentara di bagian utara Rakhine State telah didokumentasikan.

“Kebiadaban terrburuk nampaknya telah terjadi di sana, anak-anak dibuang ke dalam api, para pria dibunuh secara brutal, para wanita diperkosa dan lalu dikunci di rumah yang kemudian dibakar,” katanya kepada ucanews.com.

Sultan, seorang pria etnis Rohingya dari Kota Maungdaw, mengatakan bahwa seorang wanita yang diperkosa oleh tentara perbatasan pada Oktober lalu mengajukan keluhan. Namun keluhan ini tidak ditanggapi.

“Bagaimana mungkin para wanita dan remaja putri merendahkan martabat mereka dengan membuat cerita tentang perkosaan?” tanyanya.

Pengusiran Tiada Akhir

Nampaknya penderitaan warga Muslim Rohingya yang miskin tidak akan berakhir karena ribuan orang terus menyeberangi perbatasan bagian selatan Banglades dan Myanmar.

Awal tahun ini, pejabat Banglades menolak menerima pengungsi. Mereka bahkan memaksa kapal-kapal pengungsi untuk kembali ke laut.

Namun eksodus terus berlanjut ketika ribuan orang yang tidak mau ditangkap atau ditembak oleh penjaga perbatasan berenang melewati Sungai Naf di tengah malam.

Myanmar menganggap warga etnis Rohingya sebagai imigran ilegal dari Banglades. Namun menurut Dhakar, mereka adalah warga negara Myanmar karena Myanmar telah menandatangani kesepakatan dengan Banglades untuk menerima orang-orang yang mengungsi akibat persekusi tahun 1979, 1994 dan 2011.

Warga etnis Rohingya pun telah mengeluhkan persekusi di tanah kelahiran mereka akibat perbedaan etnis, agama dan budaya dengan masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.

Warga etnis Rohingya telah menetap di Myanmar bagian barat sejak lama. Tahun 1982, pemerintah mencabut kewarganegaraan mereka. Akibatnya terjadi persekusi yang semakin meluas, seperti apa yang dialami mereka saat ini.

 

Amnesty International Buka Kantor di Indonesia

Sen, 11/12/2017 - 17:00

Amnesty International (AI) telah membuka kantor di Menteng, Jakarta Pusat, supaya bisa bekerja secara lebih efektif bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menangani berbagai isu hak asasi manusia (HAM) serta para korban.

Diresmikan Senin (4/12) lalu, kantor tersebut memiliki 160 relawan dan anggota.

“Pembukaan kantor ini memberi kami peluang untuk melindungi dan memberdayakan manusia seperti petani, buruh, korban pelanggaran HAM dan juga untuk melakukan kampanye menentang hukuman mati dan diskriminasi,” Usman Hamid, direktur eksekutif AI-Indonesia, mengatakan kepada ucanews.com.

Pada 7 Desember, sebagai bagian dari pembukaan kantor tersebut, AI-Indonesia meluncurkan kampanye JoinForces di tujuh kota besar untuk memerangi dan menyadarkan masyarakat tentang politik “kambing hitam” yang tengah berkembang di negara ini dan bertumbuhnya politik populisme yang “telah mengabaikan hak-hak dasar kelompok minoritas, buruh, petani dan warga perkotaan.”

Menurut Usman, banyak aktivis dan warga negara menjadi korban pelanggaran HAM sebagai akibat dari sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bandar udara dan jalan.

Meskipun proyek tersebut diperlukan dan didesain untuk kepentingan masyarakat, banyak orang menderita karenanya.

Sekitar 500 orang berpartisipasi dalam peluncuran kampanye itu. Salah satunya adalah Effendi Ismoyo, seorang petani berusia 50 tahun yang kehilangan rumah dan lahannya akibat sebuah pabrik semen di Jawa Tengah.

Ia mengatakan pemerintah gagal melindungi hak-hak petani dan berharap agar berbagai LSM HAM seperti AI-Indonesia bisa memperjuangkan nasib mereka.

“Kami ingin AI-Indonesia membantu kami dengan membicarakan masalah kami ini dengan pemerintah,” katanya.

Menurutnya, banyak petani berjuang melawan perusahaan perkebunan dan pengembang.

Usman menambahkan bahwa AI-Indonesia juga akan menangani politik “kambing hitam” seperti penyerangan terhadap kelompok minoritas etnis seperti keturunan Cina.

“Ini bahaya bagi masa depan HAM dan masyarakat kita,” katanya.

Ia pun menyebut contoh kasus yang dihadapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang dituduh melakukan penodaan agama dan dihukum penjara selama dua tahun sejak awal tahun ini.

Sementara itu, Maria Katarina Sumarsih, seorang ibu beragama Katolik yang anaknya terbunuh dalam kasus Semanggi I, ingin agar AI-Indonesia mencari keadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Kami berharap AI-Indonesia bisa membawa kasus-kasus ini ke pengadilan internasional,” katanya.

 

 

Seniman dan jurnalis siap melawan Duterte

Sen, 11/12/2017 - 16:07

 

Sutradara pemenang penghargaan, dramawan dan aktor film, serta organisasi jurnalis pada 8 Desember meluncurkan aliansi baru untuk melawan serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia (HAM) di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada peluncurannya, Let’s Organize for Democracy and Integrity (LODI), para seniman dan aliansi media menuduh Duterte menggunakan jalur formal dan informal untuk menyerang para pengkritik dan menyembunyikan kebenaran tentang pelanggaran HAM dan korupsi.

Serangan terhadap kebebasan berekspresi, ditambah dengan tindakan keras yang menewaskan pengguna narkotika dan membunuh lebih dari seratus aktivis sayap kiri, dilakukan untuk mengatur kembalinya kediktatoran, kata kelompok tersebut.

Pendukung Duterte di Kongres saat ini mendorong sebuah resolusi untuk mengubah anggaran dasar untuk bisa mengubah legislatif, komisi peradilan dan konstitusi, demi memusatkan semua kekuasaan pemerintahan kepada presiden.

Hakim Agung Maria Lourdes Sereno dan ketua Ombudsman Conchita Carpio-Morales menghadapi pendakwaan.

“Hingga 1,5 tahun pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte telah terjadi banjir serangan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” kata aliansi tersebut dalam pernyataan mereka.

“Duterte sendiri telah memimpin serangan tersebut, dibantu oleh mesin penjaja informasi palsu yang digerakkan oleh kelompok yang terorganisasi.”

Tercatat bahwa senator sekutu presiden mengancam akan menuntut secara hukum kepada para blogger, pembaharuan ijin radio di Gereja Katolik dan Dewan Gereja Nasional Filipina (NCCP) yang merupakan oposisi di Kongres.

Treb Monteras, seorang Sutradara yang memenangi sebuah penghargaan film hiphop, menyamakan situasi saat ini dengan sebuah acara permainan di mana orang-orang terikat pada apakah mereka menyukainya atau tidak.

“Hadiah utama adalah kematian,” kata sutradara itu. “Mereka sekarang ingin menambahkan putaran bonus dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu.”

Penulis drama Ricky Lee dan sutradara panggung dan film, Bonifacio Ilagan dan Joel Lamangan, mengatakan bahwa Duterte sedang menyalin buku drama mendiang Ferdinand Marcos, yang memerintah negara tersebut selama dua dekade.

“Marcos bukan hanya idolanya, Marcos adalah tuhannya,” kata Ilagan.

Orang-orang Filipina sekarang harus kembali mengingat pelajaran utama tahun-tahun kediktoran Marcos, tegasnya. “Untuk memberontak dibenarkan karena ada seribu satu alasan mengapa orang harus melawan represi,” kata Ilagan.

Juru bicara National Union of Journalists of Philippines (NUJP) Dabet Castaneda mengatakan bahwa Duterte mengambil alih kekuasaan dengan “sebuah kampanye untuk melemahkan media, membenarkan serangan terhadap wartawan.”

Kelompok wartawan bergabung dengan aliansi ini “karena kami percaya adanya kebutuhan mendesak untuk memperjuangkan hak, tidak hanya untuk media.”

“Mengekspresikan kebebasan adalah dari rakyat dan untuk rakyat,” tegas Castaneda.

Pemenang National Book Awards 2017 untuk Wartawan, Kenneth Guda, mengatakan bahwa militer menutup jalan untuk reportase dengan menghalangi akses terhadap masyarakat adat yang mengungsi.

“Media dan aktivis HAM menghadapi ancaman yang sama,” katanya, “tugas mereka adalah pergi ke tempat di mana pemerintah tidak menginginkan pelanggaran HAM dibongkar.”

 

Negara Bagian India Terapkan Hukuman Mati Bagi Pemerkosa Anak

Sen, 11/12/2017 - 14:01

 

Negara Bagian Madhya Pradesh, India, telah mengeluarkan sebuah undang-undang (UU) yang memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pemerkosa anak perempuan di bawah usia 12 tahun.

Namun, seorang pejabat Gereja Katolik meragukan sanksi tersebut dengan alasan secara substansial akan mengurangi tindakan kejahatan tersebut.

UU tersebut dengan suara bulat disahkan pada 4 Desember di legislatif negara bagian itu setelah data menunjukkan bahwa Madhya Pradesh di India tengah memiliki jumlah kasus perkosaan tertinggi di negara ini.

Jika UU tersebut mendapat persetujuan dari Presiden India, Ram Nath Kovind, negara tersebut akan menjadi yang pertama memberikan hukuman mati terhadap pemerkosa anak.

Namun, seorang pemimpin Katolik senior di Madhya Pradesh khawatir bahwa alih-alih untuk mencegah, kemungkinan hukuman mati akan menjadi alasan korban pemerkosaan dibunuh sehingga mereka tidak dapat mengidentifikasi penyebabnya.

“Kami selalu percaya bahwa seorang penjahat pun harus diberi kesempatan untuk bertransformasi agar bisa mengubah diri untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik,” kata Uskup Indore Mgr Chacko Thottumarickal, kota terbesar di negara itu.

Sikap Gereja Katolik akan selalu pro-life, tambahnya.

Madhya Pradesh mencatat 4.882 insiden pemerkosaan tahun 2016, yang merupakan 12,5 persen dari 38.947 kejahatan yang dilaporkan terjadi di seluruh India, menurut statistik data kriminal National yang dirilis oleh pemerintah federal yang dipublikasikan 30 November.

Hukuman maksimum untuk pemerkosaan menurut hukum India adalah tujuh tahun penjara.

Tahun 2013, pemerintah federal menolak permintaan untuk menerapkan hukuman mati bagi pemerkosa di tengah kemarahan publik atas pemerkosaan oleh kelompok geng kepada seorang siswa berusia 23 tahun di ibukota negara itu, New Delhi, di dalam  sebuah bus yang sedang melaju. Korban kemudian meninggal di rumah sakit.

Panel yang terdiri dari tiga hakim yang ditunjuk secara khusus merekomendasikan agar para pelaku tidak dikenakan hukuman mati terkait pelanggaran tersebut. Namun, panel tersebut meminta hukuman maksimal agar pemerkosaan oleh kelompok geng dinaikkan menjadi penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 20 tahun.

 

“Satu Bisikan dan Kamu Mati”

Jum, 08/12/2017 - 16:23

Satu bisikan dan kamu mati. Pesan ini ditulis di media sosial baru-baru ini oleh Irfan Mufti, Wakil Direktur Persaudaraan Asia Selatan-Pakistan atau sebuah kelompok aktivis sekular.

Ia mengingatkan soal meningkatnya sekte ekstremis di Pakistan, seperti Tehreek-e-Labaik yang berada di Propinsi Punjab.

Sejumlah tokoh agama Kristen dan kelompok minoritas lainnya juga mengkhawatirkan pengaruh politik yang tengah berkembang dari kelompok tersebut.

Belum lama ini, kelompok itu menggelar serangkaian aksi protes yang berakhir rusuh. Para pendemo menuduh pemerintah pusat sedang menjalankan agenda anti-Islam.

Sekte itu juga menyerang kaum Muslim moderat dan umat Kristiani dan Hindu serta umat beragama lainnya.

Selain itu, kelompok itu menuntut sosialisasi Syariat Islam yang akan memberlakukan hukuman berat bagi sejumlah pelanggaran.

Sejumlah kritik pun menuduh kelompok itu mempromosikan radikalisme jihadis dengan tujuan untuk menjadikan Pakistan sebagai negara Islam.

Dalam sebuah seminar yang diadakan pada 6 Desember lalu, Farooq Tariq Henry Olsen, juru bicara Awami Workers Party, mengatakan bahwa meningkatnya fundamentalisme di negara itu bersifat “fasis.”

Merujuk pada Tehreek-e-Labaik dan Muslim garis keras lainnya, ia pun mengingatkan bahwa dakwah yang disampaikan oleh sejumlah ulama radikal memicu kekerasan.

“Para nabi Islam tidak pernah menggunakan bahasa ini,” katanya.

“Tapi negara tanpa rasa malu menyerah pada kelompok-kelompok ini,” lanjutnya.

Yang dimaksud adalah pemerintah menyetujui berbagai tuntutan dari para pendemo miliitan termasuk pengunduran diri seorang menteri yang dituduh berusaha mengubah undang-undang (UU) anti-penodaan agama.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini, negara memberi uang kepada sebuah kelompok garis keras,” katanya.

Tariq merespon pemerintah yang memberi 1.000 rupe sebagai ongkos transportasi untuk anggota Tehreek-e-Labaik saat mereka dibebaskan dari tahanan terkait aksi protes yang mengakibatkan enam orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Ditambahkan, perkembangan terbaru adalah kelompok-kelompok Islam fundamental akan menyasar anggota kelompok minoritas agama.

Direktur Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Pakistan Cecil Chaudry mengutuk penggunaan kekerasan dalam sejumlah aksi protes yang digelar akhir-akhir ini.

“Secara pribadi, saya prihatin dengan perpecahan sektarian dalam Islam,” katanya.

“Jika kita tidak menghentikannya, ini akan merusak ikatan sosial dan kedaulatan negara,” lanjutnya.

Sekitar 80 persen dari umat Kristiani di Pakistan tinggal di Punjab, satu dari empat propinsi paling padat penduduk.

UU anti-penodaan agama sering menyasar kelompok minoritas, termasuk umat Kristiani.

Kepala Daerah Berkomitmen Cegah Intoleransi

Jum, 08/12/2017 - 16:17

Sejumlah kepala daerah berkomitmen untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme yang semakin meningkat di Indonesia terutama sejak pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta awal tahun ini.

Komitmen mereka disampaikan seusai Konferensi Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar 6-7 Desember di Hotel Manhattan di Jakarta Selatan.

Tema pertemuan yang diadakan bersama oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum for Indonesia and Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut adalah “Memperkuat Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme Dengan Kekerasan Melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM.”

Sekitar 200 walikota, wakil walikota, bupati dan wakil bupati serta perwakilan dari beberapa NGO dan masyarakat sipil mengikuti program dua hari itu.

Wakil Bupati Sambas, Hairiah, membacakan komitmen mereka.

“Melihat dan menyadari bukti-bukti terkait meluasnya intoleransi, kami menilai hal-hal tersebut menjadi sumber ketidakamanan (instabilitas) yang akan melemahkan dan merusak nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan toleran,” kata mereka.

Menurut mereka, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan juga mengancam kehidupan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

“Kami menyatakan berteguh diri kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pedoman etis dan konstitusional. Karenanya, kami bersikap prinsipil menolak semua ujaran kebencian dan kegiatan lain yang bersifat intoleransi dan ekstremisme dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik di daerah kami masing-masing di seluruh Indonesia,” kata mereka.

Mereka juga berkomitmen untuk “menyusun berbagai regulasi atau peraturan daerah yang akan memperkuat penghormatan, pemenuhan dan perlindungan pada masyarakat dengan mencegah intoleransi dan ekstremisme-kekerasan.”

Di antara belasan kepala daerah yang menandatangani komitmen tersebut adalah Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah.

Remigo mengatakan ia berencana mengeluarkan regulasi semacam itu.

“Mohon maaf, Jakarta memberi dampak luar biasa bagi Indonesia. Ini membuat kami harus berpikir jauh ke depan agar apa yang terjadi di Jakarta tidak terjadi di daerah kami. Apalagi Propinsi Sumatra Utara secara khusus akan mengadakan pemilihan gubernur (Pilgub),” katanya kepada ucanews.com.

Ketegangan sektarian muncul menjelang Pilkada DKI Jakarta yang berlagsung dalam dua putaran pada Februari dan April lalu. Anies Baswedan, seorang Muslim, mengalahkan petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang Protestan dan keturunan Cina.

Banyak pendukung Anies berasal dari kelompok Islam radikal yang memimpin serangkaian aksi protes menjelang Pilkada tersebut.

Ketegangan sektarian nampaknya akan kembali terjadi mengingat 171 propinsi, kota dan kabupaten akan mengadakan Pilkada serentak pada Juni 2018. Selain itu, Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden (PIlpres) pada Mei 2019.

“Kalau Kota Pematangsiantar situasinya luar biasa untuk ideologi, sosial dna politik. SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) dan intoleransi tidak ketemu di sana,” kata Hefriansyah.

Meski demikian, ia berjanji akan tetap mempertahankan toleransi.

“Makanya saya berkenan datang kemari untuk menunjukkan bahwa Pematangsiantar seperti apa supaya daerah-daerah lain bisa saling mengisi, bersinergi, saling menginformasikan,” lanjutnya.

Menurut Beka Ulung Hapsara, komisioner Komnas HAM, beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki tingkat toleransi yang baik. Diharapkan, mereka bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Indonesia memiliki 540 kabupaten/kota.

“Kabupaten Wonosobo sudah punya peraturan daerah ramah HAM. Aturan ini secara jelas menyebutkan bahwa HAM menjadi kerangka kerja pemerintah Kabupaten Wonosobo sehari-hari. Artinya dari norma, prinsip, mekanisme sudah legal di sana,” katanya.

Sementara itu, Mugiyanto, staf advokasi HAM dari INFID, meminta para kepala daerah untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam mencegah intoleransi dan ekstremisme.

“Pemerintah pusat jangkauannya terlalu jauh. Pemerintah daerah punya wewenang terkait HAM. Itu kita dorong untuk dilakukan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Seorang peserta konferensi, Suster Genobeba Amaral SSpS dari VIVAT International-Indonesia, menyambut baik komitmen para kepala daerah tersebut.

“Kalau pemerintah daerah berbuat sesuatu, masyarakat akan mengikuti,” katanya, seraya menambahkan bahwa organisasinya akan menjalin kerjasama dengan para kepala daerah dalam hal ini. (Katharina Reny Lestari)

Gereja Indonesia Mengulurkan Tangan Bagi Korban Bencana Alam

Jum, 08/12/2017 - 12:51

Keuskupan-keuskupan di  Indonesia memberikan bantuan kepada korban longsor di sejumlah tempat di pulau Jawa serta mereka yang terkena dampak letusan gunung berapi di Bali.

Sejak akhir November, topan tropis Cempaka menyebabkan banjir dan angin kencang di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), 41 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Ribuan orang mengungsi ke pusat evakuasi, termasuk gedung gereja.

Pastor Martinus Sutomo, Direktur Karitas Keuskupan Agung Semarang, Jawa Tengah, mengatakan bahwa dari tanggal 9 November keuskupan agung itu mendistribusikan bantuan.

Bantuan  termasuk makanan, pakaian, selimut, perlengkapan mandi, tenda dan obat-obatan.

Eddy Loke, manajer program Karitas Keuskupan Surabaya di Jawa Timur, mengatakan bahwa posko bantuan darurat dan dapur umum dibuka di Gereja St.  Fransiskus Xaverius, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak tanah longsor dan banjir di Kabupaten Pacitan.

Sekitar 500 dari 4.000 pengungsi di Pacitan berlindung di kompleks gereja tersebut, kata Loke.

Sumiyati, 37, seorang wanita Muslim di Pacitan, yang meninggalkan rumahnya bersama suami dan tiga anaknya, mengatakan bahwa mereka merasa aman berada di kompleks gereja dan telah menerima makanan secara teratur.

Sumiyati mengatakan kepada ucanews.com pada 5 Desember bahwa dia tidak dapat kembali ke rumahnya karena banjir masih sedalam tiga meter.

Korban Gunung Agung di Bali

Meskipun aktivitas vulkanik gunung Agung di Bali telah menurun sejak letusannya pada tanggal 25 November, lebih dari 40.000 orang masih berada di kamp, ​​tempat penampungan pemerintah dan fasilitas gereja.

Letusan itu memuntahkan asap dan abu di atas radius ratusan kilometer.

Hingga saat ini pemerintah belum mencabut peringatan resmi karena khawatir jika terjadi dampak yang mengerikan. Saat gunung berapi itu meletus pada tahun 1963, 1.148 orang meninggal dunia.

Pastor Yosep Wora, vikjen keuskupan Denpasar,Bali, mengatakan bahwa Para uskup Indonesia dan Caritas Denpasar bekerja sama untuk memberikan bantuan logistik kepada pengungsi.

Menurut pastor tersebut, ratusan orang masih berada di kompleks lingkungan  stasi St. Fransiskus Assisi di Karangasem, Bali, sekitar 12 kilometer dari gunung Agung.

Pastor Albert Jawa, Ocarm, yang bekerja di Gereja St. Fransiskus Assisi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa selain memberikan bantuan untuk orang-orang yang berlindung di gereja, bantuan diberikan kepada orang-orang di tempat  lain.

“Kami melakukan apapun untuk membantu rakyat,” kata Pastor Jawa.

Wayan Sujana, 52, salah satu umat Hindu yang tinggal di sekitar Gereja Santo Fransiskus dari Assisi, mengucapkan terima kasih kepada Gereja Katolik atas makanan dan pakaian yang diberikan kepada keluarganya.

Secercah Harapan Bagi Korban Tragedi 65 

Jum, 08/12/2017 - 12:39

Oktober lalu, Aris Panji Irianto menuju Jakarta untuk bertemu sesama korban tragedi 1965-1966. Ia pun rela meninggalkan rumahnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, agar bisa belajar lebih banyak tentang dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) setebal 30.000 halaman terkait represi yang terjadi saat itu.

Ia yakin dokumen itu mengkonfirmasi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tragedi yang menewaskan lebih dari 500.000 orang dan menjebloskan jutaan lainnya ke penjara.

Ketika pembantaian terjadi pasca-pembunuhan sekelompok jenderal pada 30 September 1965 – yang dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI), Irianto masih remaja. Ia tidak tahu mengapa anggota keluarganya diseret oleh orang-orang anti-komunis.

Untungnya ia bisa menyelamatkan diri.

Namun sampai saat ini ia dijuluki komunis. Akibatnya, ia pun tersingkir dari masyarakat dan tidak bisa mendapat pekerjaan di instansi pemerintah.

Meski demikian, ia bersyukur karena stigma itu tidak melekat pada diri anak-anaknya.

 

Tonggak Sejarah Baru

 

Dokumen rahasia AS tersebut menepis penegasan TNI bahwa mereka tidak terlibat dalam pembantaian itu.

Bagi Irianto, kini berusia 66 tahun, dokumen rahasia itu memberi harapan baru bagi para korban karena menyebut pembantaian itu sebagai “propaganda hitam” di bawah rezim mantan Presiden Suharto, 1967-1998.

Sementara itu, Bedjo Untung, juga korban tragedi 1965, menceritakan kepada ucanews.com bahwa ia dan beberapa korban telah bertemu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada November lalu untuk membahas implikasi dari dokumen rahasia itu.

Dokumen rahasia tersebut dibuka ke publik sebulan sebelumnya oleh agen keamanan AS.

Bedjo meminta pemerintah untuk mengkaji dokumen rahasia itu dan mengambil langkah remedial untuk membantu para korban.

“Kenyataannya, dokumen itu menunjukkan keterlibatan militer,” katanya.

Juga dikatakan bahwa bukti baru mencakup detil dukungan AS terhadap pembantaian itu.

Militer diduga bekerja sama dengan sejumlah organisasi massa Islam dan merekrut serta mempersenjatai milisi anti-komunis di pedesaan.

Bedjo meminta pemerintah dan Komnas HAM untuk mengambil langkah terkait dokumen rahasia itu tanpa merasa takut akan tekanan militer.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan dokumen rahasia itu perlu diteliti lebih lanjut sebelum validitasnya bisa diterima.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa verifikasi diperlukan sebelum menggunakan dokumen rahasia itu untuk proses hukum.

“Kita pasti cek kebenarannya terhadap dokumen tersebut,” katanya kepada wartawan.

Menurut Pastor Fransiskus Xaverius Baskara Tulus Wardaya SJ, dosen sejarah di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, TNI dan pemerintah seharusnya membiarkan warga negara mempelajari fakta dari pembantaian 1960-an.

“Kita sebaiknya terbuka terhadap dokumen sejarah meskipun dokumen sejarah ini berasal dari luar Indonesia sehingga kita bisa tahu sejarah kita lebih lengkap dan kontekstual,” katanya.

Imam Yesuit itu mempelajari sejumlah dokumen AS ketika melakukan riset pada pertengahan 2000. Namun syaratnya ia tidak boleh mempublikasikan nama jika mereka masih hidup.

Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah untuk merilis semua dokumen sejarah yang relevan.

Sampai saat ini, baik Irianto dan Bedjo serta para korban lainnya masih berjuang untuk mendapatkan keadilan.

Halaman