UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 20 mnt 38 dtk yang lalu

Serangan Brutal Terhadap Seorang Editor di Banglades Picu Kecemasan

Sel, 24/07/2018 - 15:11

Serangan fisik terhadap seorang mantan editor surat kabar di Banglades yang memiliki kaitan dengan partai oposisi utama oleh para pendukung partai yang berkuasa telah memunculkan kritik dari Gereja dan pengamat media.

Mahmudur Rahman, 66, mantan editor pelaksana surat kabar Amar Desh(Bangsaku) yang berbasis di Dhaka, diserang di halaman Pengadilan Negeri Kushtia di Banglades bagian utara pada Minggu (22/7).

Rahman pergi ke kantor pengadilan itu dari Dhaka, ibukota Banglades, untuk mengajukan jaminan atas gugatan pencemaran nama baik yang ditujukan kepadanya pada Desember tahun lalu. Menurut laporan media lokal, puluhan aktivis dari Chhatra League atau front mahasiswa dari Awami League yang berkuasa menyerang mobil Rahman dengan tongkat dan batu bata saat ia baru saja meninggalkan rumahnya.

Jendela dan pintu mobilnya dihantam, sementara Rahman mengalami cedera di leher, dahi dan kepala. Ia selamat setelah berhasil meloloskan diri ke ruangan seorang pengacara.

“Ini serangan yang sudah direncanakan. Mereka yang melakukan kekerasan ini harus mengakui kejahatan mereka di pengadilan suatu saat nanti,” kata Rahman, seperti dikutip oleh harian berbahasa Bengali Prothom Alo.

Theophil Nokrek, sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Banglades, mengutuk serangan itu.

“Setiap orang di negara ini memiliki hak untuk mencari cara lain jika diperlukan. Jika seseorang masih rentan terhadap kekerasan bahkan di sebuah pengadilan sekalipun, ini tidak bisa diterima dan memperlihatkan betapa menyedihkan hukum dan sistem perundang-undangan kita,” katanya kepada ucanews.com.

“Kita melihat aparat polisi berdiri saja tanpa melakukan apa pun ketika serangan itu terjadi, artinya aparat polisi bias. Aksi memalukan ini merupakan aib bagi demokrasi kita,” lanjutnya.

Seorang anggota senior dari Asosiasi Jurnalis Universitas Dhaka yang minta tidak disebutkan namanya mengatakan serangan itu mengirim pesan yang salah kepada masyarakat.

“Mahmudur Rahman mungkin orang yang kontroversial, tetapi tidak satu pun orang waras mendukung brutalitas ini. Partai yang berkuasa hendaknya menyadari bahwa jika ia gagal mengendalikan para pendukungnya yang liar, ia harus menanggung resiko di masa yang akan datang,” katanya kepada ucanews.com.

Surat kabar Amar Desh adalah pendukung Partai Nasionalis Banglades (PNB), sebuah partai politik terbesar kedua di negara itu. Sementara itu, Rahman adalah pelaksana kelompok profesional yang bersandar pada PNB.

Pemerintah menutup surat kabar itu pada 2013 karena diduga merekayasa berita dan mendukung kelompok-kelompok radikal Islam. Namun sebuah versi online dari surat kabar itu masih beroperasi dari Australia.

Rahman adalah pengeritik terkenal dari Awami League. Ia menimbulkan kontroversi setelah menyampaikan kritik yang terkait dengan peradilan kejahatan perang yang menuntut sejumlah politisi oposisi atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan selama terjadi perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971.

Ia menghadapi sekitar 80 kasus antara lain mencemarkan nama baik, menghasut dan memancing ketegangan dan kekerasan antaragama. Ia pernah menjalani hukuman penjara selama tiga tahun setelah ditahan dan dibebaskan pada November 2016.

 

Orang Kristen  India Merayakan Hari Martir

Sel, 24/07/2018 - 09:30

Orang-orang Kristen dari berbagai denominasi di seluruh India mengenang  mereka yang wafat karena mempertahankan iman mereka dengan berdoa bersama setiap  22 Juli.

Berbagai kelompok Kristen, kebanyakan dari Gereja Pantekosta dan Gereja Protestan, merayakan Hari Martir India  dengan berdoa bagi mereka yang wafat karena mempertahankan iman mereka. Kebanyakan terbunuh oleh kelompok  Hindu garis keras.

“Sebanyak 10 orang Kristen telah tewas dalam tiga tahun terakhir di tengah penganiayaan yang terus berlanjut,” kata Shibu Thomas, pendiri Persecution Relief, sebuah forum ekumenis yang memulai kegiatan ini  tahun lalu.

Acara ini bertujuan untuk berdoa bagi mereka yang wafat karena terbunuh dan mengakui sebagai  orang Kristen dengan menjalankan iman mereka, kata Thomas.

Di antara mereka yang tewas adalah siswi berusia 14 tahun di negara bagian Chhattisgarh,  India Tengah, yang diperkosa dan dibunuh. “Gadis itu diserang karena keluarganya menolak untuk meninggalkan iman Kristen mereka,” kata Thomas kepada ucanews.com.

Tiga tahun lalu, Sonawati Dhan menyaksikan ketika suaminya dan pendeta setempat Chamu Hasda Purty ditembak mati di depannya. Keempat anaknya juga menyaksikan pembunuhan itu.

Dhan mengatakan peringatan akan pristiwa hari itu “adalah sebuah dorongan” bagi dia melanjutkan “pewartaan untuk membawakan  firman Tuhan” di negara bagian Jharkhand.

Hari Martir Kristen dirayakan mulai tahun lalu karena kekhawatiran akan peningkatan kekerasan terhadap orang Kristen di seluruh negeri. Para pemimpin Kristen mengatakan ini terjadi sejak Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu (BJP) merebut kekuasaan di New Delhi empat tahun lalu.

Thomas mengatakan organisasinya telah mencatat 508 insiden serangan terhadap orang Kristen dari Januari hingga Juni tahun ini. Yayasannya mencatat 732 insiden seperti itu  tahun 2017, dua kali lipat insiden kekerasan yang terjadi terhadap orang Kristen setahun sebelumnya.

Selain menjadi korban kekerasan, orang Kristen juga menghadapi pemeriksaan polisi atas tuduhan yang terkait dengan tuduhan hasutan, diskriminasi dan penghinaan agama, kata Thomas.

Pastor Maria Stephen, pejabat humas Gereja Katolik di negara bagian Madhya Pradesh, India bagian selatan, mengatakan sebagian besar keuskupan Katolik di negara bagian itu juga ikut menandai hari itu dengan doa.

Kebanyakan serangan terjadi di bagian utara India di mana umat Kristen berjumlah kurang dari satu persen populasi pemeluk agama yang didominasi Hindu. Misionaris dan pendeta dan bahkan orang Kristen biasa terus diserang dan dituduh mengubah keyakinan warga masyarakat adat dan Dalit (dahulu tidak dapat disentuh).

Sekitar 27 juta orang Kristen hidup berdampingan di antara penduduk India yang berjumlah 1,2 miliar orang.  Sekitar 20 juta orang Kristen hidup di negara bagian selatan atau negara bagian timur laut.

 

Gereja (Asia) Harus Tangani Pelecehan Seksual Sekarang, atau Hadapi Bencana

Sel, 24/07/2018 - 08:00

Meskipun ada seberkas harapan bagi para pendukung korban pelecehan seksual di Gereja untuk menyaksikan beberapa tindakan konkret yang diambil Paus Fransiskus dalam membongkar kedok pelaku kekerasan seksual, masih banyak yang perlu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan Gereja dalam melindungi anak-anak dan orang dewasa yang rentan dari kejahatan ini.

Pada  November 2012 pemerintah Australia yang dipimpin Julia Gillard menunjuk Komisi Kerajaan untuk mencari tanggapan dari institusi terhadap contoh dan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Australia. Ini sebuah keputusan penting yang bertujuan untuk mengakhiri pelecehan terhadap anak-anak di lembaga pendidikan, kelompok agama, organisasi olahraga, lembaga negara dan organisasi pemuda.

Itu dilakukan menyusul sejumlah penyelidikan pemerintah setempat terhadap masalah ini dengan kasus terakhir di New South Wales (NSW), di mana seorang uskup di Keuskupan Katolik Maitland-Newcastle mendukung beberapa bentuk penyelidikan publik terhadap masalah ini.

Pada  November 2012, seorang perwira senior dari Kepolisian NSW mengungkapkan bahwa dia mundur dari penyelidikannya saat dia mengumpulkan bukti ‘menggemparkan” dari seorang saksi kunci. Juga ditemukan bahwa “Gereja menutupi, membungkam korban, menghalangi penyelidikan polisi, memperingatkan para pelanggar, menghancurkan bukti dan memindahtugaskan para imam untuk melindungi nama baik Gereja.”

Dengan dua uskup senior di negara itu yang dipanggil untuk menghadap komisi, dan satu yang dinyatakan bersalah, seseorang dapat melihat kegigihan komisi ini dalam melakukan tugasnya untuk membasmi kejahatan ini dari masyarakat Australia.

Anehnya di Gereja Katolik kejahatan pelecehan anak-anak disebut-sebut oleh beberapa orang sebagai masalah yang hanya menyangkut dunia yang berbahasa Inggris. Sementara itu, hal itu mengkhawatirkan dunia yang berbahasa Inggris, mengapa tidak menjadi kepedulikan Gereja di daerah-daerah yang tidak berbahasa Inggris di dunia?

Baru-baru ini dunia berbahasa Spanyol diguncang oleh masalah ketika Paus Fransiskus mengangkat Juan Barros menjadi uskup Osorno  tahun 2015, saat itu ketika sudah diketahui bahwa dia telah menutup mata terhadap klaim pelecehan. Skandal itu meledak ketika paus mengunjungi Chili pada  Januari di mana dia membela Barros. Upaya ‘memadamkan api’ oleh Paus Fransiskus  selanjutnya berhasil, namun apakah itu cukup?

Mengenai wilayah saya di Asia, di mana kisah-kisah pelecehan anak-anak dan perempuan telah muncul dan secara mengejutkan dibungkam secara teratur, orang bertanya-tanya tentang ketulusan pelayanan kepada anak-anak, remaja dan wanita yang merupakan kelompok paling rentan di bagian dunia yang sangat patriarkal ini. Gereja bisa menjadi terang dalam kegelapan kekerasan yang ditimpakan pada kelompok-kelompok rentan ini tetapi tidak dapat dimengerti ketika Gereja justru menjadi bagian dari masalah.

Kami mengetahui kebijakan yang diadopsi oleh beberapa konferensi waligereja. Namun, niat ditunjukkan ketika kebijakan disebarluaskan dan dijelaskan secara luas kepada umat beriman, rohaniwan, dan semua lembaga di Gereja.

Yang juga dibutuhkan adalah menempatkan kerangka untuk menangani dan melakukan keadilan dalam kasus-kasus pelecehan. Mempublikasikan informasi tentang orang yang bertanggung jawab atau dapat dihubungi untuk ganti rugi mutlak diperlukan. Konferensi Waligereja Jepang adalah satu-satunya yang mengambil tindakan nyata.

Kegagalan untuk mengambil tindakan konkret berakar pada budaya impunitas yang sangat patriarki dan klerikal yang tumbuh subur di Gereja Asia. Seorang imam bahkan didewakan. Membuat tuduhan terhadap seorang imam  disamakan dengan berdosa melawan Tuhan. Umumnya umat Katolik diharapkan untuk menghormati, mempercayai dan menerima setiap kata yang keluar dari mulut seorang imam.

Orang-orang yang membongkar kasus (whistle blower) dianggap jahat dan dikucilkan sehingga ketenagan tetap terjaga dan pesan yang jelas tak terucap disampaikan agar masalah pelecehan itu tidak dilanjutkan. Ancaman serangan balik membuat masalah pelecehan seksual tetap tenang.

Keheningan di balik kekerasan seksual adalah hasil yang paling merusak dari budaya ini di Asia. Ini memberi para pelaku kepercayaan diri untuk melanjutkan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan wanita.

Tetapi internet dan platform media sosial yang telah mempromosikan gerakan “Me Too” memiliki dampak. Saya percaya bahwa Roh bekerja dan bergerak dalam cara yang paling tidak terduga. Pada saatnya kanker jelek di Gereja ini akan diekspos dan dibasmi.

Gereja di Asia harus memutuskan lebih cepat, apakah akan mengambil tindakan pencegahan (pre-emptive) atau mengambil jalan seperti bencana tsunami dan mempermalukan secara publik.

Tindakan pre-emptive meliputi tindakan yang konkrit untuk menangani kasus-kasus yang ada dengan cara yang tegas dan adil, sehingga memulihkan kepercayaan umat beriman di Gereja yang berakar pada keadilan dan kebenaran.

Ini juga akan melibatkan penciptaan dan publikasi kebijakan tentang pelecehan terhadap anak-anak dan orang dewasa yang rentan dan melakukan program kesadaran untuk semua pemangku kepentingan yang terkait yang akan mencakup anak-anak dan orang tua mereka serta umat Gereja untuk melibatkan semua wanita.

Divisi Perempuan FABC, yang saat ini ditangani seorang imam, harus diserahkan kepada seorang wanita yang memiliki keberanian untuk mengangkat isu-isu sulit serta visi untuk menciptakan kesadaran untuk perubahan sosial dalam realitas perempuan. Perempuan yang sama harus ditunjuk untuk Komisi Nasional untuk Perempuan.

Langkah-langkah ini akan memiliki efek mengatasi masalah pelecehan anak-anak dan wanita dalam keluarga dan masyarakat juga.

 

Tentang penulis: Virginia Saldanha adalah mantan sekretaris eksekutif Komisi Kerawam Federasi Konferensi Waligereja Asia, seorang penulis lepas dan aktivis yang menangani isu-isu perempuan yang tinggal di Mumbai, India.

Negara Bagian Jharkhand di India Dituduh Mengganggu Umat Kristiani

Sen, 23/07/2018 - 21:39

Seorang uskup meminta Perdana Menteri Narendra Modi melakukan intervensi untuk menghentikan gangguan terhadap umat Kristiani setelah Negara Bagian Jharkhand memerintahkan penyelidikan terhadap sumber dana lebih dari 80 organisasi Kristen.

Pada 19 Juli, negara bagian yang terletak di bagian timur India itu meminta polisi untuk menyelidiki donasi asing yang diterima oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang dikelola oleh keuskupan dan kongregasi religius seperti Serikat Yesus dan Serikat Salesian Don Bosco serta beberapa kelompok biarawati. Negara bagian juga menuduh kongregasi-kongregasi ini menyalahgunakan uang untuk konversi.

“Ini sebuah tanda lain bagaimana pemerintah Negara Bagian Jharkhand tengah mengganggu lembaga-lembaga Kristen,” kata Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, kepada ucanews.com.

“Kami mohon Perdana Menteri Narendra Modi agar tetap mengendalikan pemerintahan negara bagian itu. Kami berharap perdana menteri akan melakukan intervensi dan menghentikan gangguan ini,” lanjutnya.

Bharatiya Janata Party yang pro-Hindu dari Perdana Menteri Modi – yang memimpin pemerintahan Negara Bagian Jharkhand sejak 2014 – dituduh melawan komunitas Kristiani setelah polisi menangkap sejumlah biarawati, imam dan umat awam yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan uang tersebut.

Penyelidikan dilakukan terhadap Misionaris Cinta Kasih (MC), sebuah kongregasi yang didirikan oleh St. Teresa dari Kolkata, setelah seorang biarawati ditangkap baru-baru ini dan dituduh menjual bayi untuk adopsi.

Uskup Mascarenhas mengatakan berbagai penyelidikan itu tidak adil karena negara bagian dan pemerintahan federal memiliki detil finansial dari semua organisasi tersebut karena dana luar negeri datang melewati bank tertentu dan rekening bank dilaporkan setiap tahun sesuai dengan aturan pemerintah.

“Jika pemerintah ingin bertindak adil, mulailah dengan melakukan penyelidikan terhadap semua lembaga swadaya masyarakat. Mengapa hanya organisasi Kristen?” tanyanya.

Prelatus itu mengatakan kelompok-kelompok Kristiani mengupayakan kesejahteraan bagi orang miskin, mendidik mereka dan memperhatikan kebutuhan kesehatan mereka.

“Bukannya melayani orang miskin, pemerintah malah menargetkan mereka yang melayani orang miskin,” katanya.

Negara Bagian Jharkhand telah membentuk tim khusus di 24 distrik untuk menyelidiki lebih dari 80 organisasi Kristen, demikian laporan surat kabar berbahasa Hindi, Prabhat Kabar (berita pagi), yang terbit pada 20 Juli.

Organisasi-organisasi itu termasuk Keuskupan Ranchi dan Keuskupan Gumla, Serikat Salesian Don Bosco, Serikat Yesus, Kongregasi Suster-Suster St. Ursula dan sebuah organisasi Gereja Lutheran.

“Kami tidak takut akan penyelidikan,” kata Pastor Cyprian Kullu, vikjen Keuskupan Gumla, kepada ucanews.com.

Ia mengatakan donasi asing diterima dengan sepengetahuan menteri dalam negeri federal dan “setiap sen dihitung.” Ditambahkan, “orang miskin akan menderita akibat sikap pemerintah.”

“Umat Kristiani menjadi target karena mereka memberdayakan orang miskin. Warga suku dan Suku Dalit yang terdidik dan menyadari akan isu itu kini bangkit dan menyuarakan hak mereka, maka pemerintah ingin menekan kami,” katanya.

Pastor Joseph Marianus Kujur SJ dari Keuskupan Ranchi mengatakan kepada ucanews.com bahwa hanya organisasi-organisasi Kristen yang menjadi target. Jika pemerintah bertindak adil, seharusnya pemerintah menyelidiki organisasi-organisasi lain yang menerima dana asing.

Negara Bagian Jharkhand memiliki sekitar sembilan juta warga suku dari 33 juta penduduk. Setengah dari 1,5 juta umat Kristiani menganut agama Katolik.

 

Prelatus Manila Sedih Tidak Melindungi Korban Pembunuhan

Sen, 23/07/2018 - 13:10

Seorang uskup Katolik di Manila telah menyuarakan kesedihannya atas “kegagalan”  melindungi ratusan orang yang terbunuh di keuskupannya selama perang berlanjut Presiden Filipina Rodrigo Duterte melawan narkoba.

Mgr Pablo Virgilio David, uskup Kalookan mengatakan dia sangat sedih atas kegagalannya mencegah pembunuhan seorang janda pada 18 Juli.

“Saya merasa sangat, sangat, sangat sedih karena saya tidak dapat melindungi kawanan saya dari serigala,” kata prelatus itu dalam Konferensi tentang Evangelisasi Baru di Manila pada 19 Juli.

“Hari ini, dalam rasa malu dan frustrasi, saya menyatakan saya belum menjadi gembala yang baik bagi domba-domba saya,” kata uskup itu.

“Para serigala telah berkeliaran di jalan-jalan dan gang-gang di kota Caloocan, Malabon, dan Navotas di Manila selama hampir dua tahun,” katanya.

“Mereka telah membunuh ratusan orang dan saya tidak dapat melindungi mereka,” kata Uskup David.

Dia bercerita tentang korban terakhir  yang bernama Jennifer Taborada, seorang janda berusia 27 tahun dan ibu dari dua anak kecil yang memimpin kelompok pendukung untuk keluarga korban pembunuhan di keuskupan.

Orang-orang bersenjata bertopeng membunuh Taburada sekitar jam 8 malam, pada 18 Juli.

Prelatus itu mengatakan seorang anggota kelompok pendukung mengirim gambar seorang wanita yang “terkapar, berdarah di atas trotoar yang dingin.”

“Saya sangat mengenalnya, Jennifer. Dia adalah salah satu janda yang mengajukan permohonan beasiswa untuk putranya, Pangeran Junior, beberapa bulan  lalu,” kata Uskup David.

“Saya patah hati ketika mengatakan kepadanya bahwa kami hanya mengambil satu pelajar per keluarga. Dia mencoba mendapatkan dua slot untuk kedua anaknya,” kenang  prelatus itu.

“Saya  ingat Jennifer. Dia menggenggam sertifikat kematian suaminya, Ryan, yang juga telah dibunuh oleh pembunuh bertopeng setahun  lalu,” lanjut  uskup.

Dia ingat bagaimana Jennifer menggambarkan kematian suaminya, bagaimana dia dimutilasi oleh para pembunuh.

“Saya ingat bagaimana saya berbisik kepadanya untuk mengingatkannya bahwa putrinya sedang mendengarkan,” kata uskup.

Prelatus itu mengatakan dia akan menunduk  malu jika “Gembala yang Baik” akan mencela dia sebagai “seorang upahan belaka yang hidup sangat aman dan sangat terlindungi, sementara domba-dombanya dibantai.”

Pada  Maret, Badan Penindakan Narkoba Filipina melaporkan 4.075 orang “terkait narkoba” telah tewas sejak Juni 2016 ketika operasi melawan obat-obatan terlarang dimulai.

Kepolisian Nasional Filipina dan istana kepresidenan mengakui 4.354 pembunuhan mulai 1 Juli 2016, hingga 30 Juni tahun ini, jauh lebih rendah dari perkiraan 12.000 oleh kelompok HAM, Human Rights Watch.

 

Komnas HAM akan Luncurkan Pedoman Melawan Kampanye Hitam Menjelang Pemilu 2019

Sen, 23/07/2018 - 11:21

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengeluarkan sebuah dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk menghapus diskriminasi ras dan etnis yang akan digunakan dalam  kampanye pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg).

Langkah ini muncul setelah Komnas HAM mencatat kampanye menentang ras dan etnis  berperan penting dalam Pilkada  DKI Jakarta tahun lalu dan pilkada belum lama ini.

Dokumen ini akan dikeluarkan dalam beberapa minggu ke depan dan disebarkan ke semua partai politik, KPU, Bawaslu, penegak hukum, dan organisasi keagamaan untuk dipelajari  menjelang pileg dan pilpres pada 17 April tahun depan.

Pengacara, akademisi, pakar, aktivis dan organisasi keagamaan membantu untuk mememberikan masukan untuk dokumen tersebut.

“Komisi ini bertekad menetapkan norma-norma untuk menghapus diskriminasi ras dan etnis selama pilpres dan  pileg tahun 2019, karena itu penting berkaitan dengan persatuan bangsa,” kata Choiril Anam, seorang komisioner Komnas HAM, kepada ucanews.com pada 19 Juli.

Komnas HAM  telah memantau  kampanye sektarian yang terkait dengan pilkada  pada 27 Juni lalu, kata Anam.

Dia merujuk pada pemilihan gubernur di Sumatera Utara, di mana pemilih Muslim diajak menolak calon-calon dari kelompok etnis dan agama lainnya, misalnya, Jarot Saiful Hidayat, seorang etnis Jawa dan wakilnya Sihar Sitorus, seorang Kristen.

Mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi korban SARA dalam pilgub Jakarta tahun 2016 karena ia adalah seorang Kristen.

Menurut Anam, pilpres tahun depan akan rawan dengan isu-isu ras dan etnis  yang digunakan terhadap Presiden Joko Widodo.

Dia sering dituduh sebagai anti-Islam, anak PKI, dan pro-Cina.

Muhammad Ali Safaat, dosen Universitas Brawijaya  Malang, Jawa Timur, mengatakan bahwa dia senang Komnas HAM memberikan perhatian khusus untuk mencegah diskriminasi ras dan  etnis selama kampanye.

“Meskipun sudah ada undang-undang untuk mencegah diskriminasi, pedoman ini akan menuntun orang dan membuat mereka menyadari bahwa kampanye sektarian tidak memiliki tempat dalam demokrasi Indonesia,” katanya.

Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam KWI), mengatakan Gereja Katolik mendukung dan memberikan apresiasi langkah tersebut guna memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Namun, ia juga menyarankan sanksi ketat dikenakan pada individu atau partai politik  yang membuat pernyataan diskriminatif  yang memungkinkan hal-hal seperti itu terjadi.

“Kualitas demokrasi di negara ini akan jauh lebih baik jika kita dapat meminimalkan  segala bentuk diskriminasi,” kata imam itu.

 

“La Civiltà Cattolica” Kritik Teologi Kemakmuran dan Dukungannya untuk Presiden Trump

Sab, 21/07/2018 - 23:52

Tepat setahun lalu, jurnal yang dikelola oleh Serikat Yesus – La Civiltà Cattolica (LCC) – menerbitkan sebuah artikel yang sangat penting tentang ekumenisme politik rancu yang tengah ditempa di Amerika Serikat (AS) antara umat Katolik dan umat Protestan fundamentalis. Artikel ini memancing debat yang menarik, setidaknya demikian.

Umat Katolik konservatif secara khusus mengkritik keras artikel LCC itu karena menyerang mereka baik pada level teologi (konvergensi mereka dengan agama Protestan) dan level politik (kesepahaman mereka tentang ekumenisme politik dan politik konservatif yang membuahkan berkat bagi gerakan Presiden Trump).

Setahun kemudian, para imam Yesuit yang memproduksi jurnal itu di Roma melakukannya kembali.

Penulis yang sama – Pastor Antonio Spadaro SJ (editor LCC) dan Marcelo Figueroa (teolog Protestan asal Argentina yang juga teman Paus Fransiskus dan mengedit edisi berbahasa Argentina dari L’Osservatore Romano) – kini mengkritik “teologi kemakmuran” dalam sebuah artikel yang diterbitkan secara serentak dalam Bahasa Italia dan Inggris pada 18 Juli.

Pastor Spadaro dan Figueroa mengulas beberapa akar dan buah dari teologi kemakmuran, dan dalam bagian akhir dari artikel itu, mereka menggarisbawahi pertentangan antara teologi baru tersebut dan teologi Paus Fransiskus.

Artikel itu secara lantang menyinggung hubungan antara teologi kemakmuran dan krisis globalisasi – politik, sosial dan ekonomi.

“Dalam beberapa dekade terakhir ini, ‘teologi’ ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia berkat kampanye media yang masif oleh berbagai gerakan dan pelayanan evangelisasi khususnya gerakan dan pelayanan neo-karismatik. Tujuan dari renungan kami adalah untuk memberi ilustrasi dan mengevaluasi fenomena yang digunakan sebagai pembenaran teologis untuk neo-liberalisme ekonomi ini,” kata kedua penulis tersebut.

Berdasarkan literatur khusus yang diterbitkan baru-baru ini khususnya di AS, Pastor Spadaro dan Figueroa menawarkan analisa teologis yang ringkas tentang teologi kemakmuran.

“Pilar dari teologi kemakmuran ( … ) pada dasarnya ada dua: kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Penekanan ini adalah buah dari penafsiran literal dari beberapa ayat Kitab Suci yang diambil dalam reduksianisme hermeneutik,” kata mereka.

Mereka mengkritik bukan hanya hermeneutika Biblis yang mendukung teologi kemakmuran tetapi juga konsekuensi dari teologi ini: “Kemenangan materi menempatkan pemenang pada suatu kebanggaan karena kekuatan ‘iman’ mereka. Sebaliknya, kemiskinan menimpa mereka dengan hantaman yang tidak tertahankan karena dua alasan: pertama, orang itu berpikir bahwa iman mereka tidak mampu memindahkan tangan ilahi Allah; kedua, situasi mereka yang menyedihkan merupakan imposisi ilahi, sebuah hukuman berkepanjangan yang harus diterima.”

Pastor Spadaro dan Figueroa menyebut dampak teologi kemakmuran terhadap orang miskin sebagai sesuatu yang “tidak bisa diterima.”

Teologi kemakmuran “bukan hanya membuat ketidaknyamanan bagi individu dan menghancurkan rasa solidaritas tetapi juga mendorong orang untuk mengadopsi pandangan yang berpusat pada mujizat karena iman saja – bukan komitmen sosial atau politik – bisa memperoleh kemakmuran.”

“Maka resikonya adalah orang miskin yang sangat tertarik pada teologi yang semu ini masih terpesona akan sebuah kekosongan sosial-politik yang dengan mudah mengijinkan kekuatan lain untuk membentuk dunia mereka, membuat mereka rawan dan tanpa pertahanan,” kata mereka.

Mereka kemudian mengecam pertentangan antara teologi kemakmuran dan ajaran Gereja Katolik: “Teologi kemakmuran bukan penyebab perubahan nyata, sebuah aspek fundamental dari sebuah visi yang berasal dari ajaran sosial Gereja.”

Pemutarbalikan teologi kemakmuran, kata mereka, terletak pada bagaimana melihat janji-janji Allah dalam hal finansial.

“Prinsip spiritual dari benih dan panen, dalam interpretasi Kitab Suci yang sungguh-sungguh keluar dari konteks, menyatakan bahwa memberi itu tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan ekonomis yang diukur dalam hal pengembalian investasi,” kata mereka, seraya merujuk pada dukungan bahwa teologi kemakmuran memberi pandangan supremasi.

“Dalam teologi-teologi ini, rasa bakti umat Kristiani sebagai anak-anak Allah diinterpretasikan sebagai ‘Anak-Anak Raja’: status anak yang memberi hak dan keistimewaan khususnya dalam hal materi kepada mereka yang mengakui dan mewartakannya,” kata mereka.

Pastor Spadaro dan Figueroa memetakan beberapa wilayah di dunia di mana teologi kemakmuran telah mengubah fitur ke-Kristen-an dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah negara-negara di Afrika (Nigeria, Kenya, Uganda dan Afrika Selatan), Asia (India, Korea Selatan dan Cina) dan Amerika Latin (Guatemala dan Kosta Rika; Kolombia, Chili, Argentina dan Brasil).

Namun fokus riil dari artikel itu adalah negara dominan Amerika Utara:

“Di AS, jutaan orang rutin pergi ke gereja-gereja besar yang menyebarkan teologi kemakmuran. Para pengkotbah, nabi dan rasul yang telah bergabung dengan cabang dari neo-Pentakostalisme itu telah memosting banyak hal pada media massa, menerbitkan sejumlah besar buku yang dengan cepat menjadi best-seller, dan menyampaikan kotbah yang sering disiarkan kepada jutaan orang lewat internet dan media sosial.”

Nyata bahwa artikel baru ini secara langsung mengarah pada seorang pendukung teologi asal Amerika, Donald Trump. Diketahui bahwa penyampai teori teologi kemakmuran adalah beberapa pembela vokal dari presiden AS itu.

Misalnya, Paula White, seorang evangelis Pantekosta dari sebuah gereja besar yang baru-baru ini berusaha membela kebijakan pemerintahan Presiden Trump terkait pemisahan keluarga di perbatasan AS-Meksiko dengan mengatakan Yesus tidak pernah melanggar undang-undang imigrasi.

Dalam artikel yang baru diterbitkan oleh La Civiltà Cattolica itu, kita melihat sebuah kritik jelas terhadap bukan saja dukungan teologi kemakmuran terhadap ideologi ekonomi tertentu tetapi juga berkat militerismenya yang mendukung ideologi ini.

Artikel itu menyebut secara khusus “pidato pelantikan” Presiden Trump pada Januari lalu: “Presiden Donald Trump menyatakan, untuk menggambarkan identitas negara ini: ‘Bersama, kita menemukan kembali cara hidup orang Amerika.’ Dan kemudian ia mengatakan: ‘Di Amerika, kita tahu bahwa iman dan keluarga, bukan pemerintah dan birokrasi, adalah pusat kehidupan orang Amerika. Motto kita adalah ‘dalam Allah kita percaya.’ Dan kita menghormati aparat polisi, militer dan veteran kita yang menakjubkan sebagai pahlawan yang pantas mendapat dukungan teguh dan sepenuhnya dari kita.”

Pastor Spadaro dan Figueroa kemudian berkomentar: “Dalam beberapa baris saja kita melihat Allah, tentara dan impian orang Amerika.”

Bagian akhir dari artikel itu menarik perbandingan antara teologi Paus Fransiskus dan teologi kemakmuran. Kedua penulis itu mengutip beberapa pidato dan homili Paus Fransiskus untuk memperlihatkan pertentangan jelas dari Paus terhadap teologi semacam ini.

“Sejak awal kepemimpinannya, Paus Fransiskus telah menyadari akan ‘teologi yang berbeda’ dari teologi kemakmuran dan, seraya mengkritiknya, telah menerapkan ajaran sosial klasik dari Gereja,” kata mereka.

Artikel ini membingkai pertentangan Paus Fransiskus terhadap teologi kemakmuran dalam konteks kritiknya terhadap dua bidaah jaman kita, Pelagianisme dan Gnostisisme. Kritik ini mendapat penekanan resmi ketika Kongregasi untuk Ajaran Iman mengambil tema dalam sebuah dokumen yang diterbitkan beberapa bulan lalu yakni Placuit Deo.

Kedua artikel yang ditulis oleh Pastor Spadaro dan Fugueroa dalam La Civiltà Cattolica tidak merepresentasikan sikap resmi dari jurnal tersebut, para imam Yesuit atau Tahta Suci.

Tetapi Sekretariat Negara Vatikan menguji isinya sebelum diterbitkan dan meskipun demikian artikel ini memberi sinyal hubungan yang sulit antara Paus Fransiskus dan AS.

Artikel LCC yang baru tentang teologi kemakmuran ini mengandung hal penting sama seperti kecaman keras tahun lalu terhadap pemutarbalikan ekumenisme politis-teologis di Amerika.

Artikel itu menggarisbawahi pertentangan esensial antara Paus Fransiskus dan beberapa tokoh penting dalam ke-Kristen-an di Amerika saat ini: sebuah pertentangan yang bukan hanya bersifat politis, geopolitis atau berbasis kebijakan tetapi juga yang bersifat teologis dan religius.

Dibandingkan artikel tahun lalu, artikel yang baru itu tidak terlalu kritis terhadap agama Katolik yang dianut orang Amerika – setidaknya secara langsung.

Namun artikel itu bisa dibaca sebagai sebuah pesan kepada para pengikut Paus Fransiskus di AS, mengingat bahwa sebuah Amerikanisasi tertentu dari ke-Katolik-an di AS mengekspos budaya Katolik terhadap godaan dari teologi kemakmuran – khususnya jika kita melihat bagaimana pengaruh moneter berdampak pada kebijakan Gereja.

Juga ada pertimbangan geopolitik. Artikel itu diterbitkan dua hari lalu setelah pertemuan Helsinki antara Presiden Trump dan rekannya asal Rusia, Vladimir Putin.

Presiden Trump tidak hanya mengecewakan hubungan geopolitik antara AS dan Rusia tetapi juga antara AS dan Vatikan.

Meskipun demikian, Tahta Suci terpaksa melakukan dialog dengan Rusia (meskipun situasi politik dan eklesial di Ukraina) karena Putin telah memainkan peran penting – dalam cara yang tidak jujur dan manipulatif – dengan menjadi pembela umat Kristiani yang mengalami persekusi di Timur Tengah.

Dialog ini merupakan bagian dari politik riil Vatikan.

Namun sulit menemukan landasan yang sama antara Paus Fransiskus dan Presiden Trump, meskipun tercipta hubungan diplomatik yang baik.

Masalah sesungguhnya adalah bahwa teologi kemakmuran telah mengakibatkan peningkatan konservatisme baru di AS dan pemilihan Donald Trump. Ini merupakan sebuah teologi yang tidak akan hilang dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Trump.

Pastor Spadaro dan Fugueroa membantu kita memahami bagaimana Vatikan dan pembaca umat Katolik di Roma saat ini melihat AS. Roma dengan jelas menghadapi “masalah Amerika.” Dan masalahnya adalah teologis, bukan politik.

Ikuti saya di Twitter @MassimoFaggioli

Untuk artikel LCC dalam Bahasa Inggris, klik di sini.

Untuk artikel LCC dalam Bahasa Italia, klik di sini.

 

Umat ​​Katolik Timor-Leste Berdoa Mengakhiri Krisis Kepemimpinan

Jum, 20/07/2018 - 11:27

Umat Katolik Timor-Leste melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mencegah terjadinya krisis politik yang baru, termasuk novena  kepada Kerahiman Ilahi yang berakhir pada 19 Juli di Dili.

Novena, yang diadakan di kapel Santo Michael di Paroki Santo Antonius, bertujuan  memohon  perdamaian dan pemerintahan baru yang stabil di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Taur Matan Ruak, 62.

Ruak, yang menjabat sebagai presiden dari 2012-2017, dilantik lagi pada 22 Juni lalu, setelah Aliansi Perubahan dan Kemajuan memenangkan pemilu  pada 12 Juni. Pemilu  itu merupakan  kedua dalam waktu kurang dari setahun di negara  miskin itu, setelah pemerintah minoritas sebelumnya gagal meloloskan undang-undang apa pun.

Pastor Evaristo Fernandes da Costa Soares, yang ditunjuk oleh Uskup Virgilio do Carmo da Silva dari Dili untuk memimpin novena kepada Kerahiman Ilahi, mengatakan bahwa pemerintahan yang baru masih dalam kondisi goyah karena beberapa pos kabinet belum diisi.

“Jadi, kami mendorong umat Katolik  berdoa kepada Rahmat Tuhan untuk mengakhiri kebuntuan ini,” kata imam itu.

Orang tidak boleh meremehkan kekuatan doa jika mereka ingin negara itu ke luar dari situasi yang suram, kata Pastor Soares.

“Novena ini juga untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan kehadiran-Nya dalam melewati  masa-masa sulit,” tambahnya.

Mery Gajeng Chang, 51, salah seorang pendevosi, mengatakan penekanan dalam devosi Kerahiman Ilahi adalah meminta kesetiaan dan kerendahan hati.

“Kami berharap politisi kami memiliki sifat rendah hati sehingga mereka dapat bekerja sama  menyelesaikan masalah politik,” katanya.

Menurut Mgr  Basilio do Nascimento, uskup Baucau, ketidakpastian politik dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan menjauhkan investasi dari Timor-Leste.

“Jika presiden, perdana menteri, atau pengadilan bertindak sendiri-sendiri maka akan menciptakan masalah lain,” kata Uskup Nascimento, juga ketua Konferensi Waligereja Timor-Leste kepada  Timor-Post, 14 Juli.

Pada 22 Juli, perdana menteri dijadwalkan menyajikan programnya, dan proposal anggaran ke parlemen, meski kabinetnya tidak lengkap.

Bulan lalu, Presiden Francisco Guterres Lu-Olo hanya mengangkat sumpah perdana menteri dan 10 menteri. Sementara 11 orang lain ditangguhkan oleh presiden karena masih dalam penyelidikan tindak korupsi.

“Saya meminta pejabat publik  melanjutkan dialog dan mencari solusi yang lebih baik bagi negara ini, daripada mengurus kepentingan mereka sendiri,” kata Uskup Nascimiento.

Dia mendesak Lu-Olo dan Ruak  bekerja sama lebih erat demi kepentingan negara.

 

Semua Biara Kongregasi MC di India akan Diperiksa

Jum, 20/07/2018 - 09:07

Kementerian federal India telah memerintahkan pemeriksaan semua rumah singgah tempat pengasuhan anak yang dikelola oleh Kongregasi Suster-suster Misionaris Cinta Kasih (MC),  yang didirikan oleh Ibu Teresa, setelah seorang biarawati dituduh menjual bayi untuk diadopsi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Tumbuh Kembang  Anak mengeluarkan sebuah pernyataan pada 16 Juli bahwa langkahnya itu mengikuti kasus dugaan adopsi ilegal belum lama ini yang dilakukan oleh  Nirmal Hriday (hati yang lembut), sebuah rumah singgah bagi ibu yang tidak menikah yang dikelola  oleh para suster MC  di Ranchi, negara bagian Jharkhand.

Menteri Maneka Gandhi telah meminta pihak berwewenang  memeriksa semua rumah yang dikelola oleh konggregasi itu.

Suster Concelia Balsa dan pekerja sosial Anima Indwar ditangkap pada 4 Juli setelah pasangan yang tidak punya anak mengadu kepada Komisi Perlindungan anak negara itu bahwa Indwar mengambil uang untuk memberikan bayi tetapi gagal memenuhi janjinya. Mereka dituduh telah menjual tiga bayi dari rumah singgah itu.

Indwar dilaporkan mengaku kepada polisi bahwa dia mengambil uang untuk bayinya.

“Kami sepenuhnya bekerja sama dengan team investigasi dan terbuka untuk setiap penyelidikan yang bebas, jujur dan adil,” kata Suster Mary Prema Pierick, superior jenderal MC, dalam sebuah pernyataan 17 Juli.

Dia mengatakan Indwar, yang telah bekerja di rumah singgah itu selama enam tahun, mendapat  kepercayaan dari Suster Concelia, yang bertanggung jawab atas bagian ibu yang tidak menikah.

Ketika para biarawati  sibuk dengan pekerjaan lain, memungkinkan Indwar untuk mengawal ibu yang tidak menikah untuk membawa bayi mereka ke kantor Komisi Kesejahteraan Anak. Para biarawati tidak memiliki fasilitas untuk memverifikasi apakah seorang bayi telah menyerah karena “dalam praktik”, kantor pemerintah tidak akan mengakui pengambil alih  pengasuhan seorang bayi dari seorang ibu yang tidak menikah, kata Suster Prema.

Laporan media mengatakan Indwar, ibu bayi dan seorang penjaga di rumah bersama-sama mengambil uang untuk menjual bayi yang bersangkutan.

“Kami memiliki keyakinan penuh terhadap pengadilan hukum dan otoritas penyidik ​​dan yakin bahwa keadilan akan berlaku,” kata Suster Prema.

Pastor Peter Minj, seorang pengacara yang membantu suster MC, mengatakan langkah pemerintah federal  memeriksa semua rumah kongregasi MC adalah “perkembangan terbaru dalam serangkaian pemeriksaan yang kami hadapi.”

Kepala kepolisian negara bagian itu D.K. Pandey mengirim surat kepada sekretaris federal pada 11 Juli mendesak dia  membekukan rekening bank kongregasi itu untuk memfasilitasi penyelidikan apakah ada pelanggaran peraturan yang mencakup penerimaan dana asing.

Para pemimpin Gereja mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata  menggunakan kasus ini untuk mencoreng citra Misionaris Cinta Kasih dan seluruh komunitas Kristen.

“Banyak mitos yang tersebar, informasi terdistorsi dan berita palsu yang tersebar, dan sindiran tanpa dasar yang dilontarkan mengenai  suster-suster penerus  Ibu Teresa itu,” kata Suster Prema.

Kongregasi yang didirikan Ibu Teresa  tahun 1950 memiliki 5.167 anggota yang melayani di 760 rumah di 139 negara. Kongregasi ini memiliki 244 rumah di India.

Kongregasi “bersumpah untuk melanjutkan pelayanan sepenuh hati dan gratis kepada yang paling miskin dari yang miskin” bahkan di “tengah kritik yang belum pernah terjadi dan tidak berdasar yang dihadapinya saat  ini,” kata Suster Prema dalam pernyataannya.

 

Umat ​​Hindu India Minta Penghargaan Ibu Teresa Dicabut

Kam, 19/07/2018 - 12:50

Pemimpin kelompok Hindu India telah meluncurkan kampanye melawan St. Teresa dari Kalkuta dan Para Biarawati Misionaris Cinta Kasih (MC) setelah seorang biarawati ditangkap atas tuduhan melakukan adopsi ilegal dalam sebuah kasus yang dikatakan para pemimpin Kristen bertujuan  menodai citra Gereja.

Orang Kudus, yang dikenal sebagai Ibu Teresa, harus dilucuti dari penghargaan sipil tertinggi – Bharat Ratna (permata India) – yang diberikan kepadanya tahun 1980 jika tuduhan terhadap biarawati terbukti benar, kata Rajiv Tuli, seorang pemimpin kelompok Hindu,  Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

“Warga India tidak ingin kehormatan Bharat Ratna tercemar,” kata Tuli, ketua   RSS, yang dikenal sebagai ruang mesin pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

Permintaan Tuli didukung oleh anggota parlemen Subramanian Swamy, ketua Bharatiya Janata Party (BJP). “Jika Anda punya banyak contoh kriminalitas oleh Ibu Teresa, mengapa dia harus menjadi orang yang dirayakan sebagai penerima Nobel?”

Biarawati kelahiran Albania, yang bermisi ke India pada usia 18 tahun (1928) sebagai biarawati Konggregasi Loretto, menjadikan India sebagai rumahnya dan mendirikan MC  tahun 1950 untuk melayani orang  termiskin dari orang miskin. Dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian tahun 1979.

“Seluruh dunia tahu pekerjaan baik yang dilakukan Ibu Teresa untuk kemanusiaan, terutama orang miskin,” kata Uskup Vincent Barwa, uskup keuskupan Simdega, ketua Komisi Suku Konferensi Waligereja India kepada ucanews.com.

Pastor Denzil Fernandes, direktur Institut Sosial India yang dikelola Yesuit di New Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa penghargaan nasional dan internasional yang diberikan kepada Ibu Teresa menggambarkan orang macam apa dia.

Dia mengatakan orang-orang yang menyalahkan Ibu Teresa “tidak bisa menerima karya besar para biarawati terus lakukan. Ini adalah agenda mereka untuk menargetkan Gereja.”

Kampanye melawan Ibu Teresa dan para biarawatinya dimulai setelah polisi menangkap seorang biarawati yang mengelola sebuah rumah untuk ibu yang tidak menikah di Kota Ranchi, negara bagian Jharkhand, dengan tuduhan melakukan adopsi ilegal pada 5 Juli.

Penangkapan terjadi setelah pasangan yang tidak punya anak mengadu bahwa seorang anggota staf di rumah Nirmal Hriday mengambil uang tetapi gagal memberi mereka anak seperti yang dijanjikan.

Suster Mary Prema Pierick, superior jenderal MC, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 17 Juli bahwa seorang anggota staf dipercayakan menyerahkan seorang anak ke Pusat Kesejahteraan Anak pemerintah. Tetapi dia dan ibu anak itu tidak menyerahkan anak itu dan menyembunyikan fakta dari para biarawati, kata Suster Prema.

Abraham Mathai, mantan wakil ketua Komisi Minoritas di negara bagian Maharashtra, mengatakan kepada ucanews.com bahwa “paling banyak, para biarawati bersalah karena kenaifan dan orang yang terlalu percaya diri”.

A.C. Michael, seorang pemimpin awam Kristen, mengatakan bahwa penghargaan diberikan kepada Ibu Teresa atas kebaikan pribadinya. “Tidak adil menuntut untuk menangkap para biarawati  karena diduga bersalah,” katanya.

Michael, mantan anggota Komisi Minoritas Delhi, mengatakan bahwa masalah ini ditayangkan di media karena menuduh Ibu Theresa dan para biarawatinya selalu sensasional.

Sementara itu, para pemimpin agama dan awam Banglades telah mengecam  serangan terhadap Ibu Teresa oleh seorang penulis India yang tinggal di Banglades.

Komentarnya membuat kesal banyak orang di Banglades, dengan beberapa orang protes melalui  media sosial.

“Semua orang di dunia tahu tentang Ibu Theresa dan karya-karyanya. Seandainya dia melakukan kejahatan apa pun, itu akan terjadi di masa hidupnya. Komentar (Nasreen) tidak beralasan karena dia adalah tokoh kontroversial. Kami hanya akan menanggapinya,” kata Mgr Gervas Rozario,  uskup keuskupan Rajshahi, wakil ketua Konferensi Waligereja Banglades, kepada ucanews.com.

Maolana Fariduddin Masoud, ketua Majelis Ulama Banglades ( Jamiatul Ulema), mengatakan momentar  Nasreen adalah upaya yang mengerikan untuk menempatkan dirinya dalam sorotan.

“Saya tidak akan mengatakan bahwa Ibu Teresa benar-benar tanpa cacat tetapi dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia. Sebuah tuduhan terhadap dia dan suster dari kongregasinya bias dan tidak dapat diterima,” kata Masoud  kepada ucanews.com.

Ibu Teresa meninggal karena serangan jantung di Biara Kongregasi MC, Kalkuta, pada 5 September 1997, pada usia 87 tahun. St. Paus Yohanes Paulus II membeatifikasikannya tahun 2003 dan Paus Fransiskus mengkanonisasi dia  tahun 2016 di Vatikan.

 

Kardinal Tagle Mengingatkan Para Imam, Biarawati Hidup Bersama Orang Miskin

Kam, 19/07/2018 - 12:27

Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung  Manila mengingatkan para imam dan biarawati yang menghadiri hari pertama Konferensi  tentang Evangelisasi Baru untuk selalu hidup bersama orang miskin di Filipina tahun ini.

 Prelatus  itu mengatakan kepada para imam yang tertahbis dan para religius untuk selalu “berusaha menjadi kudus.”

“Kita tidak berusaha  menjadi suci hanya karena kita ditahbiskan. Kita tidak berusaha untuk menjadi kudus karena kita adalah biarawati atau bruder,” kata Kardinal Tagle pada 18 Juli.

“Kita berusaha  menjadi suci karena kita dibaptis,” katanya pada pertemuan tahunan yang berlangsung selama lima hari di Universitas Santo Tomas Manila.

Kardinal Tagle mengatakan orang-orang selalu dapat mengambil inspirasi dari Yesus dan para saksi iman dan orang kudus.

“Kita dapat kesucian hidup pada ibu dan ayah yang sederhana, pesuruh kantor, petugas kebersihan di kantin, dan perempuan yang bekerja mencuci, yang bersusah payah  mengirim anaknya ke sekolah,” katanya.

“Berbagi dalam imamat Kristus adalah berbagi dalam kesuciannya,  bersedia  melakukan kehendak Tuhan dan solidaritas yang mendalam dengan tetangga, terutama yang terluka dan mereka yang telah melakukan kesalahan dalam hidup,” kata prelatus itu.

Kardinal Tagle mendesak para peserta untuk tidak berpuas diri dalam iman mereka.

“Jangan menjadi lamban dalam semangat. Teguhlah dalam roh. Layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bertahanlah dalam penderitaan. Bertekunlah dalam doa,” katanya.

“Jangan ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi taklukkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah imamat Kristus dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Kardinal Tagle menginisiasi pertemuan tahunan tentang evangelisasi baru  tahun 2013 sebagai tanggapan atas seruan untuk pembaruan iman dalam konteks Filipina dan Asia.

Sekitar  2.000 peserta menghadiri hari pertama pertemuan tahun ini.

Perempuan di India Tidak Pernah Jauh Dari Bahaya

Rab, 18/07/2018 - 17:02

Setelah sebuah survei baru-baru ini melaporkan bahwa India merupakan tempat paling berbahaya di dunia bagi perempuan untuk menjalani hidup, sejumlah aktivis hak asasi manusia meminta pemerintah untuk mengambil tindakan agar negara itu menjadi tempat yang aman bagi setengah dari jumlah penduduk di sana.

Survei yang dirilis oleh Thomson Reuters Foundation (TRF) yang berbasis di London, Inggris, pada 26 Juni itu menyebut resiko tinggi akan kekerasan seksual dan pekerja budak yang dihadapi perempuan.

Afghanistan dan Suriah berada pada urutan kedua dan ketiga, menyusul Somalia dan Arab Saudi.

Sebelumnya, survei TRF pada 2011 menyebut India sebagai negara keempat dalam indeks global. Hal ini memperlihatkan bagaimana situasi semakin memburuk ketimbang membaik selama tujuh tahun terakhir.

“Pembunuhan anak-anak perempuan terjadi besar-besaran di sini. Secara efektif ini berarti bahwa seorang perempuan dibunuh bahkan sebelum dilahirkan,” kata Monique Villa dari TRF.

“Ironis bahwa di sebuah negara yang sedang berkembang seperti India, perempuan tidak cukup aman untuk menjalani hidup secara bebas,” lanjutnya.

Dalam survei itu, India menduduki peringkat tinggi dalam hal kekerasan seksual terhadap perempuan, perdagangan anak perempuan dan kondisi kesehatan perempuan.

“Ini menjadi keprihatinan kami dan juga membantah klaim bahwa seorang perempuan dihormati dan diakui dengan baik di India,” kata Fatima Sheikh, seorang aktivis yang tinggal di New Delhi, kepada ucanews.com.

“Kenyataannya perempuan masih dianggap sebagai subyek yang tabu dalam masyarakat kita di mana kelahiran seorang anak perempuan pun dilihat sebagai pertanda buruk bagi seluruh keluarga atau klan,” lanjutnya.

Menurut data PBB, 27 persen dari jumlah penduduk perempuan di India menikah sebelum berumur 18 tahun, sementara 29 persen dari mereka mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan mereka.

“Situasi pasti buruk di lapangan karena 70 persen dari jumlah perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual,” kata Sheikh.

Seorang seniman, Aruna Roy, mengatakan kelompok reaksioner di India menggagalkan langkah untuk memberi hak yang sama kepada perempuan.

“Tradisi yang ditentang oleh perempuan selama berabad-abad lalu tengah dihidupkan kembali oleh mereka yang menghormati nilai-nilai fundamentalis semacam itu,” katanya.

“Akibatnya, nilai-nilai sosial kita diabaikan dan kita kehilangan rasa kesopanan,” katanya.

Bahkan iklan TV menampilkan perempuan lebih sebagai simbol atau komoditas daripada individu yang dihormati, lanjutnya.

Menurut Harsh Kumar, seorang ekonom yang tinggal di Uttar Pradesh, urutan survei itu sepertinya berdampak pada pembangunan dan reputasi India di tingkat global.

“Pemerintah berusaha memberi kesan bahwa negara itu merupakan tempat yang menjanjikan bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai survei seperti ini membantah klaim tersebut,” katanya kepada ucanews.com.

Pemerintah sebelumnya sama sekali gagal memberi rasa aman kepada perempuan atau mempercepat proses peradilan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan, kata Basit Ahmad, seorang pengacara yang tinggal di ibukota itu.

“Kita tidak punya banyak hakim dan tidak ada pengadilan khusus untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan terhadap perempuan. Pemerintah harus memperbaiki krisis ini dan membentuk pengadilan yang bisa memproses dengan cepat kasus-kasus semacam itu sehingga perempuan kembali memperoleh kepercayaan diri dalam sistem peradilan kita dan berani melaporkan kasus kekerasan,” lanjutnya.

Data Badan Laporan Kejahatan Nasional milik pemerintah menunjukkan bahwa angka kasus pemerkosaan di India meningkat 80 persen dalam 10 tahun sejak 2007 hingg 2016, ketika empat kasus pemerkosaan dilaporkan rata-rata setiap jam.

Data menunjukkan bahwa 34.652 kasus pemerkosaan atau pencobaan pemerkosaan dilaporkan pada 2015. Tetapi angka ini meningkat 12,4 persen setahun kemudian dan menjadi 38.947 kasus.

Pada 2016, sekitar 39 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan setiap jam, hampir dua kali lipat dari data pada 2007, yakni 21 kasus.

Kebanyakan “kejahatan yang dilakukan oleh suami atau kerabat” (32,6 persen), menyusul “serangan terhadap perempuan dengan maksud untuk melecehkan kespoanan mereka” (25 persen), “penculikan dan penyanderaan” (19 persen) dan “pemerkosaan” (11,5 persen).

Angka pasti dari kejahatan terhadap perempuan mencapai 18 persen, demikian data tersebut.

 

Ribuan Orang Protes Pelecehan Terhadap Orang Kristen di India

Rab, 18/07/2018 - 14:16

Sekitar 10.000 orang Kristen di Negara Bagian Jharkhand,  India bagian timur membentuk rantai manusia sepanjang 20 kilometer  memprotes apa yang mereka sebut pelecehan yang didukung negara terhadap orang Kristen dan kampanye kebencian terhadap mereka.

Sebagian besar orang Kristen pribumi mengatakan pemerintah mereka, yang dijalankan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), pro-Hindu, telah mengembangkan kebijakan mengambil hak dan tanah mereka.

Menghadapi hujan lebat pada 15 Juli, perempuan, anak-anak, dan orangtua dari berbagai Gereja bergabung dengan rantai manusia setelah ibadat pada hari Minggu.

Protes itu diadakan di Ranchi, Gumla, Simdega, Bokaro, Jemshedpur dan Khunty sambil  meneriakkan slogan-slogan menentang langkah pemerintah negara bagian itu.

“Biarawati Katolik, imam, pendeta diserang dan dipenjarakan. Lembaga mereka digeledah. Mereka dituduh atas setiap kesalahan yang terjadi di negara bagian,” kata penyelenggara Prabhakar Tirkey, ketua Forum  Kristen Ekumenis Rashtriya Isai Mahasangh.

Orang-orang Kristen marah terkait penahanan seorang suster Misionaris Cinta Kasih (MC) baru-baru ini atas tuduhan perdagangan anak. Penangkapan terjadi setelah pasangan yang tidak memiliki anak melapor bahwa seorang anggota staf di sebuah rumah untuk ibu yang tidak menikah mengambil uang untuk memberikan bayi tetapi gagal memenuhi janjinya.

Pastor Alphonse Aind, kepala sekolah di sebuah desa terpencil, ditangkap dan dipensiunkan pada 22 Juni atas tuduhan bersekongkol untuk pemerkosaan setelah orang-orang tak dikenal menculik lima aktivis sosial yang menggelar drama jalanan di sekolahnya yang diduga mengkritik tuntutan masyarakat suku untuk otonomi.

Para pemimpin Kristen mengatakan penangkapan itu adalah bagian dari kampanye kebencian yang disponsori negara untuk memproyeksikan orang Kristen dan misionaris sebagai pelanggar hukum dan menodai institusi mereka.

“Ini adalah bagian dari rencana  menjauhkan orang-orang biasa dari institusi Kristen dan misionaris,” kata Tirkey.

Sejak BJP berkuasa di Jharkhand tahun  2014, kelompok-kelompok Hindu telah menuduh orang-orang Kristen terlibat dalam pembabtisan secara ilegal orang-orang Dalit dan orang-orang pribumi yang miskin secara sosial, katanya.

Setahun  lalu, negara memberlakukan undang-undang yang mengatur perpindahan agama, dimana menjadi kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman penjara jika dilakukan tanpa memberi tahu pemerintah, kata Tirkey.

Ankita Kujur, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah telah bekerja  membagi masyarakat pribumi sebagai orang Kristen dan non-Kristen untuk mengisolasi dan melemahkan masyarakat pribumi. Strategi ini bertujuan  menarik suara non-Kristen dan merusak persatuan masyarakat suku untuk mempertahankan hak kesukuan, katanya.

Pemerintah mengklaim bahwa semua orang pribumi non-Kristen beragama Hindu. Namun, sebagian besar masyarakat adat non-Kristen menjalankan agama tradisional Sarna mereka dan ingin agar pemerintah menerimanya di antara agama-agama resmi.

Pemerintah telah mencoba  mengamandemen dua undang-undang negara bagian dengan menghapus klausul untuk melindungi hak-hak tanah masyarakat adat, namun para pemimpin masyarakat adat  mencurigai langkah tersebut bertujuan  mengalihkan tanah mereka ke perusahaan-perusahaan pertambangan.

“Pemerintah datang dengan banyak gerakan untuk menggeser orang Kristen dan suku. Kalau ini tidak ditentang, secara bertahap akan membinasakan komunitas suku,” kata Kujur.

 

Di Vietnam, Seorang Aktivis Yang Dipenjara Gelar Aksi Mogok Makan  

Rab, 18/07/2018 - 13:45

Ibu dari seorang aktivis dan blogger perempuan Katolik terkenal di Vietnam yang kini tengah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun menuntut para pejabat penjara untuk memperbaiki kondisi di dalam penjara yang menyebabkan anaknya menggelar aksi mogok makan.

Nguyen Tuyet Lan mengatakan anaknya – Nguyen Ngoc Nhu Quynh – menggelar aksi mogok makan sejak 6 Juli lalu karena diperlakukan secara buruk di Penjara Kamp Nomor 5 di Propinsi Thanh Hoa.

“Saya minta para pejabat penjara untuk memenuhi permintaan anak saya yang sangat wajar,” kata Lan dalam sebuah surat yang dikirim ke penjara itu pada Senin (16/7).

Lan, 62, meminta para pejabat untuk memisahkan anaknya dari beberapa narapidana perempuan yang meneriakinya dan bertengkar dengannya dan untuk menindak sejumlah narapidana yang secara sengaja menyebabkan anaknya menderita gangguan mental.

Ia mengatakan anaknya seharusnya dimasukkan ke dalam sel biasa seperti para narapidana lainnya.

Lan pernah berbicara selama satu jam dengan anaknya yang juga terkenal sebagai “Ibu Jamur” itu di penjara pada 12 Juli lalu. Menurutnya, anaknya sekarang nampak kurus dan kondisi kesehatannya buruk.

Penjara itu terletak 1.200 kilometer dari rumah Lan di Propinsi Khanh Hoa.

Lan mengatakan anaknya telah dipindahkan ke sebuah sel di mana ia tidak memiliki privasi. Anaknya pernah mengeluh bahwa sel itu tidak memiliki banyak dinding dan toilet pun bisa dilihat dari luar.

Ia meminta anaknya yang adalah seorang narapidana politik itu untuk berhenti melakukan aksi mogok makan, Namun anaknya menolak.

“Quynh meminta saya untuk menghormati keputusannya. Ia mengatakan: ‘Saya sadar akan perbuatan saya,’” kata Lan.

Lan mengatakan ia memberi anaknya satu set pakaian dan sebuah buku tata bahasa dalam Bahasa Inggris. Namun sebuah Kitab Suci disimpan oleh para pejabat penjara.

Ia menambahkan bahwa bulan lalu anaknya dimasukkan ke dalam sebuah sel bersama tiga narapidana lainnya. Seorang narapidana meneriakinya dengan kata-kata kasar sepanjang waktu tetapi anaknya tidak menanggapinya. Para sipir menuduh keduanya bertengkar.

Quynh telah melakukan aksi mogok makan sebanyak tiga kali untuk memprotes perlakukan buruk di dalam penjara termasuk makanan yang diracun sejak ia dipindahkan dari kampung halamannya di Nha Trang ke penjara itu pada Januari lalu.

“Para pejabat penjara harus bertanggungjawab atas kesehatan, kehidupan dan keselamatan para narapidana di dalam penjara,” kata Lan dalam suratnya.

Tahun lalu, sebuah pengadilan di Propinsi Khanh Hoa menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Quynh menurut Pasal 88 KUHP karena ia melakukan propaganda melawan negara.

Amnesty International melaporkan bahwa sedikitnya 97 narapidana politik menderita di dalam beberapa penjara di Vietnam, banyak di antaranya dimasukkan ke ruang isolasi dengan kondisi yang kotor dan menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk rutin lainnya.

 

Gereja Katolik Sri Lanka Tolak Film Tentang Seorang  Imam Pembunuh

Rab, 18/07/2018 - 10:45

Film terbaru Sri Lanka,  “According to Mathew”, karya Chandran Rutnam, memicu kontroversi menjelang peluncurannya, para pejabat Gereja  berpandangan bahwa film itu menjatuhkan Gereja  Katolik  di negara mayoritas Buddha ini.

Film ini menggambarkan kisah nyata Pastor Mathew Peiris, seorang pastor Anglikan yang melakukan pelecehan seksual dan  berselingkuh dengan sekretarisnya dan kemudian membunuh suaminya Russel Ingram sebelumnya  juga merenggut kehidupan istrinya sendiri Eunice Peiris  tahun 1979 dengan menyebabkan dia overdosis karena obat anti diabetis.

Peiris, seorang imam dari Gereja Santo Paulus Rasul di Jalan Kynsey, Kolombo, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan digantung karena tuduhan pembunuhan ganda.

Film ini, yang diangkat di saat peristiwa sejarah terjadi, dibintangi oleh Jacqueline Fernandez, mantan Miss Universe Sri Lanka dan aktris Bollywood, serta penyanyi dan penulis lagu asal Australia kelahiran Australia serta aktor Alston Koch.

Rutnam, yang juga menjabat sebagai  the Asian Film Location Services, pada mulanya menjadwalkan film  detektif – kriminal  itu akan dirilis dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan  ke dalam bahasa Sinhala dan bahasa Tamil pada April 2017, namun pemutarannya terhenti.

Sutradaranya, seorang pemenang penghargaan internasional yang telah mengecam skandal seksual dalam semua agama, mengatakan dia bertekad untuk memutarkan filmnya tanpa membuat konsesi atau perubahan apa pun.

“Pastor Mathew juga melecehkan anak-anak. Ketika gadis-gadis muda mengaku dosa di hadapannya, ia melakukan perbuatan tak terpuji itu terhadap mereka,” kata Rutnam, yang telah bekerja dengan seorang sutradara dan produser film ternama  seperti Steven Spielberg.

“Saya sangat mengecam pelecehan seksual atau perilaku seksual yang dilakukan oleh setiap pemimpin agama  dalam agama apa pun,” kata Rutnam, seraya menambahkan skandal semacam itu adalah wabah yang mempengaruhi sebagian besar agama.

Ia mengutip kasus baru-baru ini yang melibatkan Kardinal Australia George Pell, tokoh paling senior Vatikan untuk menghadapi tuduhan pelecehan seksual, serta serangkaian tuduhan yang ditujukan kepada pastor Katolik di AS.

“Ini adalah kisah nyata. Saya terjebak pada fakta-fakta dan catatan pengadilan persidangan Pastor Peiris. Saya tidak membuat apa pun,” kata Rutnam kepada ucanews.com.

“Saya tahu fakta-fakta karena Pastor Mathew adalah gembala  saya dan juga teman saya,” kata Rutnam, yang juga manajer produksi untuk film Ibu Teresa: Dalam Nama Allah Miskin dan Indiana Jones Spielberg dan Temple of Doom, bagian yang diangkat  di Kandy  tahun 1983.

“Kami menerima keberatan dari semua pihak. Banyak surat pengaduan (tentang film itu) dikirim ke perdana menteri, presiden dan menteri yang bersangkutan,” kata Rutnam, seorang Kristen taat.

Seorang juru bicara Gereja Katolik yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan kepada ucanews.com bahwa di sebuah negara mayoritas Buddha di mana para pemimpin agamanya diperkirakan tidak melakukan hubungan seks dan pernikahan, para imam Katolik dan para pemimpin dari denominasi lain cenderung disatukan menjadi satu kelompok.

“Banyak umat Buddha di sini tidak akan memahami perbedaan antara seorang pastor Anglikan dan seorang imam Katolik,” katanya.

“Dalam kasus Pastor Peiris, dia tidak menikah, memulai perkawinan di luar nikah dan kemudian berkomplot untuk membunuh suami kekasihnya dan juga istrinya sendiri,” kata imam itu.

Gereja akan terus memprotes film,  yang akan beredar di Sri Lanka dan Australia,  dan gambarannya terhadap imam, katanya.

“Non-Katolik tidak akan mengerti perbedaan antara umat Katolik dan Anglikan karena para imam dari kedua denominasi itu mengenakan pakaian yang mirip, yaitu, jubah putih,” tambahnya.

Ketika media disuguhi pemutaran film tahun lalu, Kardinal Malcolm Ranjith, uskup agung Kolombo, mengeluarkan pernyataan tegas yang membantah  film tersebut.

Dia menekankan bahwa para imam Katolik tidak menikah, film ini menyangkut tindakan menyimpang dari satu individu, dan itu tidak ada artinya bagi umat Katolik atau Gereja.

“Dalam film ini, pastor Anglikan berpakaian seperti pastor lain dan ini mungkin mengirim pesan yang salah kepada orang,” katanya.

Rutnam mengatakan dia tidak akan mundur dari perang salibnya untuk mengekspos kesalahan di dalam Gereja.

“Skandal seksual yang melibatkan imam harus dipublikasikan dan saya sangat bangga untuk melayani  sebagai alat untuk mencapai tujuan ini,” katanya.

“Saya bangga telah membuat film ini karena jenis pelecehan ini telah berlangsung bertahun-tahun di seluruh dunia. Hanya karena Anda mengenakan gaun atau jubah tidak berarti Anda dapat melecehkan orang lain secara seksual, terutama anak-anak.

“Pesan yang mendasari adalah bahwa beberapa orang yang berada dalam posisi kekuasaan menyalahgunakan kelompok-kelompok rentan. Ini terjadi di seluruh dunia. Itu terjadi di Boston. Itu terjadi di seluruh Amerika. Dan itu terjadi di Sri Lanka.”

Lima imam Katolik di Boston dituntut lebih dari satu dekade yang lalu karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebuah film tentang kasus itu, Spotlight, dirilis  tahun 2015 yang berfokus pada penyelidikan skandal oleh The Boston Globe. Film  itu memenangkan dua Academy Awards termasuk satu untuk film terbaik.

“Ini adalah topik penting dan film ini tepat waktu karena ada banyak diskusi terjadi di seluruh dunia tentang masalah ini sekarang,” kata Rutnam,  seraya menambahkan dia siap  mengambil tindakan hukum terhadap segala upaya menghentikan film yang telah beredar itu.

“Saya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan film ini dan mereka tidak dapat menghentikan saya membuat film tentang masalah ini,” katanya.

Setelah produksi selesai, Rutnam mengatakan, Uskup Anglikan Kolombo mengirim surat protes kepada Presiden Maithripala Sirisena.

Pembuat film itu mengatakan dia kemudian bertemu dengan pejabat dari Badan Sensor Film Nasional Sri Lanka, dan membela keabsahan filmnya dan akurasi historisnya.

Pastor Hans Zollner SJ, seorang  Jerman yang mengepalai Pusat Perlindungan Anak di Universitas Gregoriana Roma yang dikelola Yesuit, mengatakan bahwa masalah pelecehan seksual dan kekerasan fisik oleh pastor merajalela di Asia dan harus segera dihentikan.

“Saya curiga dengan apa yang saya lihat dari belahan dunia lain bahwa di Asia ada pelecehan seksual dari pastor yang melibatkan orang dewasa lainnya dan saya sangat berharap ini ditonton oleh otoritas gerejawi,” kata imam itu, yang juga melayani sebagai anggota Komisi Kepausan  untuk Perlindungan Anak.

“Ini harus segera dihentikan untuk semua. Kita harus terus meningkatkan kesadaran bahwa perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi,” katanya.

Pastor Zollner mengunjungi Sri Lanka pada  Februari untuk berbicara dengan para imam di keuskupan Kandy.

Dia mengatakan  65 uskup termasuk  dari Asia Selatan membahas  tentang  tata cara kanonik dan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi korban pelecehan seksual pada pertemuan Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia 2017.

“Saya percaya bahwa di beberapa budaya di Asia di mana seksualitas tidak dibicarakan di depan umum, perilaku seksual yang salah dilihat sebagai sesuatu yang tabu oleh semua agama karena anda tidak seharusnya membicarakan sesuatu yang dianggap kotor,” kata Pastor Zollner.

“Konferensi Waligereja Sri Langka telah menyusun pedoman tentang cara terbaik untuk menangani pelecehan seksual, seperti yang diminta oleh Takhta Suci  tahun 2011. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kita telah menerapkannya.”

 

Umat Katolik Filipina Diajak Perbaiki Akuntabilitas Para Klerus

Sel, 17/07/2018 - 16:31

Seorang uskup yang baru ditahbiskan di Mindanao mendesak umat Katolik agar memperbaiki kekurangan para klerus dengan membuat mereka menjadi akuntabel.

“Jadikan kami akuntabel sama seperti kalian meminta akuntabilitas dari pemerintah. Koreksi para klerus jika kami salah,” kata Uskup Marbel Mgr Cerilo Casicas.

Uskup baru itu ditahbiskan pekan lalu di Katedral Kristus Raja di Koronadal City bersama sekitar 5.000 orang yang menghadiri upacara yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

Pernyataan Uskup Casicas itu disampaikan ketika Presiden Rodrigo Duterte terus melontarkan cacian kepada para pemimpin Gereja Katolik di negara itu.

Presiden Duterte menuduh para klerus munafik karena terlibat dalam korupsi dan berbagai kegiatan imoral.

Pada 10 Juli, Presiden Duterte menyatakan moratorium tentang serangan terhadap para pemimpin Gereja. Tetapi ia melanggarnya kurang dari 24 jam setelah moratorium.

Uskup Casicas mengaku bahwa ada “ketidaksempurnaan” di dalam Gereja. Ketika ia ditahbiskan, ia meminta maaf “atas segala dosa dan skandal yang telah kami perbuat.”

Sementara itu, Konferensi Evangelisasi Baru Filipina tahun ini yang akan dimulai pada 18 Juli akan memfokuskan “para pelayan evangelisasi baru.”

Keuskupan Agung Manila telah mengumumkan bahwa Pastor James Mallon, vikaris episkopal Keuskupan Agung Halifax-Yamouth di Kanada, akan menyampaikan sambutan utama pada konferensi itu.

Pertemuan sehari tersebut akan membahas berbagai isu terutama yang dihadapi oleh “para pelayan tertahbis dan kaum tertahbis sebagai para rasul Allah dan misi mereka untuk mengikut Kristus ketika mereka berjuang membentuk hati mereka.”

Tahun ini, Filipina juga merayakan Tahun Klerus dan Kaum Tertahbis.

Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila akan memimpin sesi pleno tentang “spiritualitas hidup para imam melalui pertemuan dengan Kristus.”

Konferensi tahunan itu diperkenalkan oleh Kardinal Tagle pada 2013 sebagai tanggapan lokal terhadap panggilan akan evangelisasi baru.

 

Publik Kecam Hukuman Mati untuk Seorang Petani di Vietnam

Sel, 17/07/2018 - 16:00

Ratusan aktivis dan umat beragama meminta pemerintah Vietnam untuk menghormati hak kepemilikan properti setelah beberapa petani menerima hukuman berat termasuk hukuman mati.

Pada 12 Juli, Pengadilan Tinggi di Ho Chi Minh City menjatuhkan hukuman mati kepada Dang Van Hien, seorang petani yang terbukti bersalah atas pembunuhan dalam kasus sengketa lahan antara para petani dan sebuah perusahaan swasta.

Hien didakwa menembak mati tiga pria dan menciderai 13 orang lainnya dari Perusahaan Long Son Trade and Investment.

Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman dua petani lainnya – Ninh Viet Binh dan Ha Van Truong – masing-masing dari 20 menjadi 18 tahun dan dari 12 menjadi sembilan tahun.

Surat kabar milik negara, Tuoitre, melaporkan bahwa ketiga terdakwa dari Distrik Tuy Duc, Propinsi Dak Nong, tersebut saat persidangan mengaku bersalah atas pembunuhan itu tetapi mereka dibawa ke jurang oleh para pekerja perusahaan.

Surat kabar itu mengatakan pada 2018 propinsi itu memberi perusahaan tersebut 1.000 hektar lahan di wilayah Quang Truc untuk proyek pertanian dan kehutanan.

Sengketa lahan merupakan penyebab utama terjadinya aksi protes di Vietnam dan perbedaan pendapat sangat jarang ditoleransi. Media milik negara itu melaporkan bahwa hampir 70 persen dari keluhan warga di seluruh negeri itu berkaitan dengan sengketa lahan.

Konflik antara petani lokal termasuk ketiga terdakwa tersebut dan perusahaan itu semakin menguat setelah perusahaan merebut lahan milik warga dengan cara membuldozernya. Perusahaan juga diduga menolak membayar kompensasi apa pun kepada mereka dan menyewa anggota geng untuk mengancam warga.

Para petani sudah menyampaikan petisi kepada otoritas setempat dan meminta mereka untuk menangani kasus mereka. Namun menurut mereka, mereka tidak menerima bantuan apa pun.

Pada 23 Oktober 2016, perusahaan itu dikabarkan mengirim sejumlah besar pekerja dan pengintai yang dipersenjatai pisau, tameng dan traktor untuk menghancurkan tanaman kopi, jambu monyet dan tanaman lain yang ditanam oleh Hien dan para petani lainnya.

Hien mengklaim bahwa ia menembakkan tembakan peringatan ke udara agar para pengintai tidak memasuki lahannya tetapi mereka membalas dengan melempar batu kepadanya. Ia kemudian bersembunyi di rumahnya dan menembaki para penyerang.

Ninh dan Binh juga menembaki orang-orang yang lewat. Ketiga terdakwa membunuh tiga pria dan menciderai 13 orang lainnya.

Nguyen Van Quynh, seorang pengacara yang membela Hien pada persidangan, mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada kliennya terlalu berat dan para hakim hendaknya tidak mendakwanya dengan pembunuhan brutal mengingat situasinya tidak berat dan ia hanya membela diri.

Seusai persidangan, ratusan orang menggelar aksi protes menentang putusan tersebut.

“Hukuman yang diberikan kepada Hien merupakan penghinaan terhadap keadilan dan digunakan untuk mencapai tujuan politik pemerintah,” demikian pernyataan 30 kelompok umat beragama, aktivis hak asasi manusia dan sipil yang ditandatangani oleh 120 orang.

Mereka menuduh para hakim kurang cermat menilai fakta dari kasus itu. Selain itu, mereka gagal mempertimbangkan bahwa Hien secara sukarela menyerahkan diri, suatu hal yang biasanya membuahkan hukuman ringan, kata mereka.

“Kami ingin pemerintah melakukan penyelidikan terhadap siapa yang memberi perusahaan swasta ini hak untuk secara ilegal mencaplok lahan pertanian warga. Namun sejauh ini tidak ada yang dilakukan,” kata mereka.

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, seorang advokat hak asasi manusia, menggambarkan hukuman mati itu sebagai “kebijakan tidak manusiawi.” Menurutnya, undang-undang Vietnam tidak melindungi dengan baik hak warga untuk memiliki lahan.

“Hukuman yang tidak adil semacam itu dan korupsi yang marak terjadi hanya akan berakhir jika hak kepemilikan lahan warga diakui,” kata Pastor Thanh.

Pada 13 Juli, Hien dikabarkan mengirim surat kepada Presiden Tran Dai Quang dan meminta presiden untuk mencabut hukumannya. Ia membantah bahwa ia tidak punya pilihan selain mengakui kejahatan itu karena keluarganya diserang oleh sekelompok orang bersenjata.

Presiden belum memberi tanggapan hingga 17 Juli tetapi ia wajib secara hukum mengeluarkan tanggapan dalam kurun waktu tujuh hari.

Seorang pengacara Katolik, Le Cong Dinh, mengatakan dalam media sosial bahwa ia berharap pemerintah akan memberi kelonggaran dalam kasus Hien. Ia percaya bahwa hukuman berat dijatuhkan untuk memberi peringatan kepada orang lain yang menghadapi situasi yang sama.

Dinh mengatakan para hakim bahkan menyarankan para terdakwa tersebut untuk meminta amnesti dari Presiden Quang ketika kasusnya masih berlanjut.

“Presiden akan memaafkannya sebagai cara untuk memenangkan hati publik,” katanya, seraya menambahkan bahwa keputusan lainnya bisa menimbulkan keresahan karena publik frustrasi dengan serangkaian kasus sengketa lahan yang terus berlanjut.

 

Imam yang Berkarya Sebagai Editor Terkemuka di Banglades Wafat  

Sel, 17/07/2018 - 14:05

Umat Katolik di Banglades berdukacita atas kematian seorang imam diosesan yang terkenal atas kontribusinya sebagai editor sebuah majalah mingguan Katolik nasional dan direktur Pusat Komunikasi Kristiani Konferensi Waligereja Banglades (PKK-KWB).

Pastor Jyoti Alexius Gomes meninggal di sebuah rumah sakit di Dhaka pada Senin (16/7) setelah menderita gangguan pernafasan dan jantung. Ia meninggal pada usia 76 tahun.

Ribuan pelayat menghadiri Misa pemakaman di Gereja Rosario Suci di Dhaka pada pagi hari itu. Jenazah Pastor Gomes dimakamkan setelah Misa pemakaman di parokinya di Distrik Gazipur pada sore harinya.

Pastor Kamal Corraya, ketua Persaudaraan Imam-Imam Diosesan Banglades, mengatakan Pastor Gomes adalah tokoh ikonik.

“Beliau adalah pelopor dalam pembinaan dan manifestasi talenta seperti penulis dan penyanyi. Beliau juga berperan penting dalam pembinaan PKK-KWB. Beliau memperkenalkan media Katolik di Banglades kepada dunia luar dan membuat profil historis bagi Gereja Katolik di Banglades,” kata imam dan mantan editor mingguan itu dalam sebuah homili.

Pastor Gomes lahir pada 21 Januari 1942 dan berasal dari Paroki St. Yohanes Pembaptis di Gazipur. Ia mulai mengikuti pembinaan imamat pada 1957. Uskup Agung Joseph Cordero (yang kemudian diangkat menjadi kardinal) menahbiskan Pastor Gomes sebagai imam di Karachi, Pakistan, pada 1972.

Setelah bertugas selama beberapa saat di beberapa paroki, Pastor Gomes berkarya sebagai editor untuk Pratibeshi, sebuah mingguan Katolik nasional satu-satunya, sejak 1975 hingga 1990. Ia menempuh studi jurnalisme dunia ketiga di Manila, Filipina, pada 1980 dan mengikuti kursus produksi TV dan radio di London pada 1984. Pastor Gomes adalah adalah direktur pertama PKK-KWB, sebuah kerasulan komunikasi dari para uskup Banglades, sejak 1982 hingga 1990.

Ia juga koordinator para pemimpin redaksi selama kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Banglades pada 19 November 1986.

Sejak 1991 hingga 1993, ia tinggal di Manila dan berkarya sebagai produser Radio Veritas Asia (layanan dalam Bahasa Bangla). Ia juga menjadi koordinator Radio Veritas Asia Layanan Bahasa Bangla sejak 1994 hingga 1996.

Pastor Gomes mendorong dan menyatukan banyak penulis Kristiani, intelektual dan seniman untuk meningkatkan kualitas konten surat kabar dan produksi audiovisual dari pusat tersebut.

Sejak 1996 hingga 2009, ia melayani beberapa paroki di Keuskupan Agung Dhaka dan melakukan riset dan menulis secara mendalam tentang sejarah Gereja lokal.

Ia berhenti memberikan pelayanan secara aktif pada 2014 karena menderita sakit dan tinggal di kediaman uskup di Dhaka.

Dr. Benedict Alo D’Rozario, mantan direktur eksekutif Caritas Banglades, mengatakan kematian Pastor Gomes merupakan kehilangan besar bagi Gereja.

“Beliau adalah seorang animator kaum muda yang luar biasa dan seseorang yang memiliki pola pikir intelektual dan kultural. Beliau adalah orang bijaksana dan tahu bagaimana memanfaatkan talenta dengan cara efektif. Hari ini, semua ini begitu terasa daripada sebelumnya – ada kekurangan motivator seperti beliau,” katanya kepada ucanews.com.

 

Ribuan Jemaat Iglesia ni Cristo di Manila Berkampanye Berantas Kemiskinan

Sel, 17/07/2018 - 12:04

Puluhan ribu jemaat Iglesia ni Cristo (Gereja Kristus) turun ke jalan-jalan kota Manila pada akhir pekan sebagai bagian dari kampanye anti kemiskinan.

Pihak berwenang memperkirakan sekitar 120.000 orang bergabung dalam acara itu yang berlangsung dua hari yang menutup beberapa jalan di kota itu.

Acara yang disebut “Lingap Laban sa Kahirapan” atau “Bantuan untuk Melawan Kemiskinan” menyoroti tekad Gereja untuk memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan sesuatu yang konkrit untuk memerangi kemiskinan, kata penyelenggara.

Tahun  2015, sekitar 22 juta orang Filipina atau lebih dari seperlima penduduk  masih hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data Bank Dunia terbaru.

“Ini adalah acara sipil, acara keagamaan. Tidak ada alasan untuk menghalanginya,” kata juru bicara Gereja Edwil Zabala.

Dia mengatakan Gereja akan terus mengadakan acara amal dalam beberapa hari mendatang di seluruh negeri itu.

“Satu ekspresi mencintai sesama manusia adalah memberikan bantuan ketika Anda melihat orang lain membutuhkannya dan salah satu kebutuhan berkelanjutan yang kita lihat berkaitan dengan dampak kemiskinan,” kata Zabala.

Kampanye, yang dimulai  tahun 2009 di bawah kepemimpinan Eduardo Manalo, pemimpin Gereja itu, menawarkan layanan medis dan gigi dan mendistribusikan makanan kepada orang miskin.

Acara ini diadakan untuk menandai  104 tahun  Iglesia ni Cristo pada  27 Juli.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan misi “Bantuan untuk Kemanusiaan” yang baru-baru ini dilakukan oleh Gereja itu di Afrika pada  Juni dan “Perjalanan Dunia Melawan Kemiskinan” pada Mei lalu.

Iglesia ni Cristo adalah salah satu Gereja Kristen pribumi yang tumbuh paling cepat di dunia saat ini. Didirikan  tahun 1914, Gereja itu disebut-sebut memiliki lebih dari 2,25 juta pengikut di lebih dari 100 negara.

 

Halaman