UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 44 mnt 7 dtk yang lalu

Gereja Menjadi Tempat Perlindungan Pengungsi di Myanmar

Rab, 16/05/2018 - 11:00

Serangan militer Myanmar yang berkelanjutan terhadap para pemberontak di Negara Bagian Kachin utara telah mengakibatkan ribuan orang berlindung di gereja-gereja.

Pastor Peter Hka Awng Tu, pastor paroki  Santo Columban Katedral di Myitkyina, mengatakan lebih dari 600 orang dari kota Ingyanyang ingin melarikan diri dari serangan militer.

Militer diminta menyelamatan mereka, kata Pastor Awng Tu.

Imam itu menambahkan  hampir 2.000 orang telah berlindung di gereja-gereja Katolik di kota-kota – Myitkyina, Tanai, Tangphre dan Namti.

Kelompok lain yang berjumlah sekitar 200 orang diberi perlindungan di sebuah kamp pengungsi internal yang dikelola orang Katolik di kota Waimaw, dekat Myitkyina.

“Situasinya mengkhawatirkan karena makin banyak orang meninggalkan rumah-rumah mereka sebagai akibat dari serangan besar militer di beberapa kota di Kachin,” kata Pastor Awng Tu kepada ucanews.com.

Lebih dari 600 orang yang terperangkap di hutan dekat Tanai dan amber dan wilayah emas sejak 11 April mencapai kota-kota minggu lalu dengan bantuan dari kelompok-kelompok Gereja.

Negara Bagian Kachin memiliki  90 persen Kristen dan telah dilanda pertempuran sporadis selama beberapa dekade. Lebih dari 100.000 orang terlantar di Kachin dan negara bagan  tetangga Shan setelah diusir dari rumah mereka sejak pertempuran berlanjut tahun 2011.

 Militer Myanmar meningkatkan operasi ofensif di Negara Bagian Kachin pada awal April, meluncurkan serangan terhadap Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) menggunakan artileri berat, helikopter dan jet tempur.

Pemerintah telah berjanji mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi bentrokan  baru terjadi telah merusak inisiatif perdamaian. Pertempuran itu juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh yang dimiliki Penasihat Negara Aung San Suu Kyi atas militer.

Lebih dari 8.000 orang telah menjadi pengungsi  di Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan sejak awal April.

Ini termasuk lebih dari 7.400 orang di Kachin yang terlantar karena pertempuran antara militer dan KIA.

Ada laporan bahwa di Negara Bagian Shan utara lebih dari 600 orang telah mengungsi akibat bentrokan antara pasukan pemerintah dan beberapa kelompok etnis bersenjata.

Pertempuran di Kachin berlanjut ke Negara Bagian Shan bagian utara akhir pekan lalu, mengakibatkan banyak korban mati dan terluka.

Gum Sha Awng, juru bicara  Aliansi Tim Strategi Gabungan dari sembilan kelompok kemanusiaan, mengatakan bentrokan berlanjut pada 14 Mei tetapi dia tidak memiliki informasi tentang apakah ada lebih banyak korban sipil.

Orang yang ketakutan bisa mengungsi ke Cina, kata Gum Sha Awng kepada ucanews.com.

Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) dan KIA menyerang pasukan polisi kota Muse dan pangkalan militer lokal Namkham Myoma di jembatan Pan Khan pada 12 Mei, menyebabkan 19 orang tewas; 14 warga sipil dan lima anggota militer lokal serta seorang perwira polisi, menurut laporan media negara.

Uskup Agung Delhi Mengawali Kampanye Doa untuk Pemilu

Sel, 15/05/2018 - 21:00

Keuskupan Agung Delhi (KAD) mengawali kampanye doa menjelang pemilihan umum (Pemilu). Menurut KAD, India menghadapi pergolakan politik di masa yang akan datang dan hal ini mengancam demokrasi di negara itu.

Dalam sebuah surat gembala yang dibacakan pada Minggu (13/5) di semua paroki di ibukota negara itu, Uskup Agung Delhi Mgr Anil Couto meminta umat Katolik di keuskupannya untuk mulai melakukan kampanye doa dan puasa setiap Jumat menjelang Pemilu yang akan berlangsung pada April 2019.

“Seraya kita menantikan 2019 di mana kita akan memiliki pemerintah yang baru, maril kita mulai kampanye doa bagi negara kita” mulai 13 Mei, atau peringatan Penampakan Bunda Maria di Fatima di Portugal, demikian bunyi surat gembala itu.

Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu akan mengakhiri masa kepemimpinannya pada Mei 2019.

Sejumlah tokoh Kristiani menuduh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi diam-diam mendukung kelompok Hindu yang berupaya mendirikan sebuah bangsa Hindu dan mengabaikan kepentingan kelompok minoritas agama dan etnis.

Menurut beberapa kelompok Kristen, serangan terhadap umat Kristiani muncul setelah Modi mulai berkuasa dan meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Data dari Persecution Relief – forum ekumene yang mencatat data persekusi terhadap umat Kristiani di India dan membantu para korban, sebanyak 736 serangan terhadap umat Kristiani terjadi pada 2017. Tahun sebelumnya hanya ada 348 serangan.

“Kita tengah mengalami pergolakan atmosfer yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam konstitusi kita dan untaian sekuler bangsa kita,” demikian bunyi surat gembala itu.

“Mendoakan negara dan para pemimpin politik kita adalah praktek suci kita menjelang Pemilu,” lanjut surat gembala itu.

Surat gembala itu dilampiri “doa khusus bagi bangsa” dan juga meminta paroki, tempat ibadah dan lembaga Katolik untuk mengadakan adorasi Ekaristi setiap Jumat dan mendaraskan doa bagi bangsa.

Biarlah “etos demokrasi sejati menyelimuti Pemilu kita” dan “api patriotisme kejujuran menghidupkan para pemimpin politik kita” di “masa-masa sulit ini karena kita melihat mendung menutupi terang kebenaran, keadilan dan kebebasan,” demikian bunyi surat gembala itu.

Bangsa menjunjung tinggi “penghormatan” kepada nilai-nilai konstitusi – kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan, dan bagi masyarakat dari semua kasta dan agama hidup dalam damai dan jauh dari kekerasan dan kebencian, lanjutnya surat gembala itu.

Surat gembala itu juga mengimbau umat agar “memberkati bangsa berdasarkan kebangkitan kembali nilai-nilai Injil.”

Sejumlah tokoh awam Katolik seperti A.C. Michael menyambut baik kampanye doa itu dan menyebutnya sebagai langkah “berani dan tegar” untuk menuntut umat Kristiani pada Pemilu.

Michael, mantan anggota Komisi Minoritas Delhi dan mantan sekretaris Dewan Pastoral Keuskupan dan Dewan Kerasulan Awam Keuskupan Agung Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa kampanye doa itu mengungkapkan kepedulian umat Kristiani kepada bangsa.

“Tidak ada yang lebih baik dari ini,” katanya.

Seorang tokoh Gereja Pentekosta dari Negara Bagian Jharkhand, Tomson Thomas, mengatakan kampanye doa itu merupakan “langkah penting untuk membangun perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat kita.”

“Kekuatan kita adalah Tuhan, dan satu-satunya senjata kita untuk melawan persekusi adalah doa,” lanjutnya.

Pastor Maria Stephen, juru bicara dewan keuskupan di Negara Bagian Madhya Pradesh, mengatakan kampanye doa itu hendaknya dilakukan di seluruh negeri.

“Ini hendaknya menjadi permulaan. Dan, ini hendaknya disebarkan ke komunitas-komunitas agama lain sehingga kita semua bisa memohon berkat Allah bagi perdamaian, kerukunan dan kesejahteraan bangsa,” lanjutnya.

 

 

Umat Katolik di Kota Marawi Turut Sambut Ramadan Bersama Umat Islam

Sel, 15/05/2018 - 16:46

Umat Katolik di Kota Marawi di Filipina bagian selatan turut bersama komunitas Muslim menyambut Bulan Suci Ramadan pekan ini.

Sekitar 1.000 umat Katolik dan Islam berpartisipasi dalam perayaan “Duyog Ramadan” yang dipimpin oleh prelatur di Distrik Datu Saber pada Minggu (13/5).

Perayaan tahunan yang telah dimulai sejak 1979 itu bertujuan untuk mendorong keluarga Kristiani agar “mendampingi” tetangga-tetangga Muslim mereka dalam menjalankan ibadah puasa, doa dan pelayanan kepada orang miskin.

“Puasa dan doa adalah persamaan besar bagi umat Kristiani dan Islam,” kata Pastor Gary Alvarado CSsR, ketua kelompok Duyog Marawi.

Ia mengatakan perayaan itu bukan suatu konsep baru, “tetapi ini akan meneguhkan ikatan.”

Duyog Marawi merupakan proyek rehabilitasi dari prelatur itu serta Kongregasi Sang Penebus Mahakudus di kota yang mengalami peperangan tersebut.

“Setelah penghancuran kota, umat Katolik perlu memperlihatkan lebih banyak solidaritas kepada Saudara-Saudari Muslim kita,” kata Pastor Alvarado.

Uskup Marawi Mgr Edwin dela Pena mengatakan “Duyog Ramadan” atau Satu dalam Ramadan merupakan “sebuah apresiasi terhadap kenangan lama” terkait interaksi umat Islam dan Kristiani di kota itu.

Program itu mendorong keluarga Kristiani “agar mengorbankan satu jenis makanan” dalam satu hari selama Ramadan dan menyumbangkan biaya yang dibutuhkan untuk mengorbankan makanan itu untuk rehabilitasi komunitas Marawi.

Prelatus itu mengatakan prelatur akan memanfaatkan Ramadan untuk mengadakan berbagai kegiatan guna membangun perdamaian khususnya di kalangan orang muda Muslim dan Kristen di Mindanao.

Konflik yang berlangsung selama lima bulan antara teroris bersenjata dan pasukan keamanan pemerintah mengakibatkan kerusakan kota dan memaksa sedikitnya 400.000 penduduk Muslim dan Kristen mengungsi.

Reynaldo Barnido, sekretaris eksekutif Duyog Marawi, mengatakan kegiatan Ramadan tidak hanya akan menjadi gestur simbolis bagi umat Katolik tetapi “sebuah janji untuk menemani umat Islam dalam masa-masa paling sulit.”

“Ramadan tahun ini merupakan perayaan kemenangan melawan individu-individu dan kelompok-kelompok yang ingin merusak persatuan antara umat Kristiani dan Islam,” kata Barnido.

Sultan Abdul Hamidullah Atar dari Marawi nengatakan puasa selama Ramadan bukan hanya menghindari makanan tetapi “transformasi batin setiap orang.”

“Biar Ramadan menjadi tuntunan kita menuju rekonsiliasi dan perdamaian,” kata tokoh Muslim itu.

“Pelajaran terpenting dalam puasa dan doa adalah bagaimana kita belajar untuk membuka diri kita kepada orang lain melalui karya amal dan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan,” lanjutnya.

Samira Gutoc Tomawis, seorang tokoh masyarakat, mengatakan Duyog Ramadan “menegaskan kembali kesatuan dari dua hal yang berbeda tetapi bukan memisahkan umat manusia.”

Ia menambahkan bahwa Ramadan mengajarkan “kita untuk menjadi seperti anak-anak … bebas dari kebencian dan bias.”

Pastor Edwin Garigues, sekretaris eksekutif Komisi Aksi Sosial Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan program Duyog Ramadan hendaknya diadopsi di seluruh negara itu.

“Kami mendorong keuskupan-keuskupan lain untuk mendampingi umat Islam selama Bulan Suci ini untuk menekankan kesatuan dan persatuan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa program itu menyampaikan sebuah pesan pengharapan dan solidaritas dalam upaya berkelanjutan untuk merehabilitasi Marawi.

Sampai saat inni, sekitar 27.000 keluarga dari berbagai wilayah yang paling terdampak oleh konflik itu masih tinggal di pusat evakuasi dan rumah transit di sekitar Kota Marawi.

Caritas Filipina mengalokasikan sekitar 92.000 dolar AS untuk rehabilitasi komunitas Muslim dan Kristen dan mendorong masyarakat agar terus mengirim donasi.

“Jalan kita masih panjang. Kita tidak sekedar membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi kehidupan masyarakat yang menjadi korban perang,” kata Pastor Gariguez.

 

Biarawati Memerangi Kusta, TB, dan Stigma Sosial di Banglades

Sel, 15/05/2018 - 15:56

Warga desa Muslim Monjur Sheikh mulai merasakan infeksi dari bintil-bintil merah kecil pada kulit tahun 1975, disertai dengan sakit dan demam.

Hal ini mendorongnya untuk mengunjungi dokter tetapi setiap perawatan dengan resep yang dibuat dokter hanya memperburuk kondisinya, menyebabkan dia panik dan akhirnya putus asa ketika dia menyaksikan penampilannya semakin memburuk.

“Setiap kali, saya mendapat reaksi negatif,” kenang pria 81 tahun dari distrik Bagerhat selatan. “Baru  menyadari saya menderita kusta tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan atau ke mana saya harus pergi.”

Setelah bertahun-tahun menderita mantan pengusaha itu, yang biasa mencari nafkah dengan menjual tembakau kering dan manis, mendapat informasi tentang rumah sakit yang dikelola oleh para biarawati di Daspara, sebuah desa tetangga di distrik Khulna.

Tahun 1986, setelah bertahan selama satu dasawarsa penderitaan dan penghinaan, ia dirawat  di Wisma Damian, pusat pelayanan kesehatan yang baru dibuka yang didirikan oleh Kongregasi Suster-suster Misionaris Maria  Imakulata  (PIME) untuk melayani pasien miskin di Banglades selatan.

“Saya ingat hari pertama saya bertemu Suster Rosa (Sozzi) dan dia mulai mengobati saya,” katanya kepada ucanews.com.

“Saya mulai sering tinggal di sana dan terus meminum obat yang mereka berikan kepada saya. Tanpa bantuan para biarawati yang luar biasa itu, saya kira saya tidak akan hidup lebih lama.”

Mereka tidak hanya membantu dengan perawatan kulitnya, katanya, mereka juga mengajarinya untuk melawan prasangka dan stigma sosial negatif yang melekat pada seorang penderita kusta.

“Bahkan kerabat saya menghindari saya karena mereka takut mereka mungkin terinfeksi,” katanya.

“Orang-orang biasa menghina saya dan mengatakan banyak hal buruk. Tetapi, para biarawati berbeda. Mereka tidak hanya mengobati saya tetapi menumbuhkan kesadaran kepada yang lain dan membujuk orang-orang muda  tidak merasa terancam dan tidak mengucilkan kami,” tambahnya.

Maria Begum,  25, juga mengunjungi Wisma Damian  secara rutin mendapat perawatan yang disebabkan tuberkulosis (TB).

“Sekitar setahun  lalu saya mengalami masalah batuk serius. Saya datang ke sini  menemui para biarawati dan menemukan saya menderita TBC. Saya sudah meminum obat sejak itu dan sekarang saya merasa jauh lebih baik,” kata ibu rumah tangga Muslim, yang bermigrasi dari Distrik Barisal ke Khulna saat berumur sembilan tahun.

Selain menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis dan obat-obatan, para biarawati membantunya  dengan menyediakan makanan bayi, beras, kacang-kacangan, dan gula setiap bulan.

“Sebelum saya datang ke sini saya berobat ke dokter setempat  dan harus mengeluarkan banyak uang, tetapi tidak ada yang berhasil.

Di sini, saya tidak pernah menghabiskan satu sen. Namun, sekarang saya menikmati kesehatan yang baik dan keluarga saya dirawat – terima kasih para biarawati,” Ujarnya.

Kusta juga dikenal sebagai penyakit Hansen setelah ilmuwan Norwegia Dr. G.H.A. Hansen  pertama kali menemukan mycobacterium leprae, bakteri penyebab penyakit itu, tahun 1873.

Telah lama dianggap sebagai “kutukan” di berbagai belahan dunia karena sifatnya  menular, tingkat cacat fisik ekstrim yang dialami pada pasien dan tingkat kematiannya  relatif tinggi.

Namun, hari ini penyakit kusta adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika terdeteksi pada stadium awal dengan terapi multi-obat (MDT).

Ada 216.108 kasus baru terdaftar secara global tahun 2016, demikian menurut WHO.

Badan itu mengatakan tingkat penyebarannya 0,29 per 10.000 orang rata-rata berdasarkan pada 173.358 kasus yang tercatat pada akhir 2016.

Di Banglades yang berpenduduk padat dan miskin, penyakit lepra dianggap sebagai penyakit seperti wabah selama beberapa dekade. Namun, inisiatif dari pemerintah dan organisasi kesehatan internasional membantu negara itu menjadi “bebas lepra” tahun 1998, dua tahun sebelum tahun target WHO 2020.

Badan kesehatan dunia secara resmi menyatakan negara bebas dari penyakit ketika tingkat penyebaran kasus baru turun di bawah 1 persen per 10.000 orang.

Dalam kasus Banglades, tingkat penyebaran untuk kasus-kasus baru masih setinggi 0,62 persen dari total populasi tahun 2002. Dari mereka  terjangkit penyakit itu, 6,5 persen menimbulkan cacat fisik yang signifikan, berdasarkan data statistik.

Namun, tuberkulosis dianggap lebih sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat di negara ini. WHO kini menempati urutan keenam di antara 22 negara berisiko tinggi untuk wabah TB.

Saat ini, sekitar 225 dari setiap 100.000 orang terinfeksi penyakit ini dan 45 meninggal dunia setiap tahun.

WHO memperkenalkan terapi Perawatan Langsung (TPL)  menyembuhkan TB tahun 1993 dan telah membuktikan garis hidup bagi banyak orang di Banglades.

Seorang Suster Italia Roberta Pignone PIME, 46, seorang dokter layanan kesehatan dan direktur Wisma Damian, mengatakan berbagai fasilitas itu semua adalah gagasan dari Suster Rosa Sozzi.

“Suster Rosa bekerja di sebuah proyek kusta di Banglades bagian utara dan kemudian memutuskan  pindah ke selatan. Tahun 1998 dia jatuh sakit dan kembali ke Italia, di mana dia meninggal pada Oktober,” kenang Suster Roberta.

Tahun 2001 para biarawati menemukan jumlah pasien kusta di daerah itu menurun. Sayangnya, jumlah pasien TB malah terus meningkat.

Rumah sakit segera membuka bagian baru yang mengkhususkan perawatan TB. Tahun 2012 mereka membuka bangsal lain untuk mengobati pasien HIV/AIDS.

Setiap tahun mereka menyediakan perawatan di rumah hingga 375 pasien sementara jumlah total penerima layanan mereka dan tambahannya mencapai 11.000.

“Orang miskin biasanya mengabaikan gejala ketika mereka mengalami batuk yang buruk. Mereka hanya pergi ke dokter ketika mereka menyadari kondisi mereka lebih serius daripada yang mereka duga,” kata Suster Roberta.

“Kadang-kadang terapi TPL  tidak berhasil, terutama jika mereka juga menderita diabetes, sehingga mereka dapat menghadapi beban yang sangat besar,” tambahnya.

Meskipun Banglades sekarang secara resmi bebas lepra, sebuah buku yang diterbitkan oleh para biarawati menunjukkan bahwa orang-orang di 12 dari 64 kabupaten di negara itu masih tetap rentan terhadap penyakit tersebut. Distrik-distrik ini biasanya terpencil dan terbelakang dan terletak di utara dan selatan negara itu.

“Kami percaya bentuk-bentuk penyakit kusta  parah yang dapat menyebabkan kematian tidak akan pernah kembali ke sini, tetapi kami masih melihat pasien-pasien datang, dalam jumlah kecil,” katanya.

“Banyak orang masih menderita dalam keheningan,” tambahnya.

“Kami bekerja keras  menjangkau mereka, tetapi tantangan sebenarnya adalah membantu Banglades mempertahankan apa yang telah dicapai dengan  menghilangkan  penyakit itu.”

Selama beberapa dekade, fasilitas ini mengandalkan donasi internasional  yang murah hati termasuk sumbangan dari Italia, yang bersumber dari kongregasi PIME.

Krisis keuangan 2008-2009 di AS yang mempengaruhi Eropa dan terutama Italia membuat para biarawati khawatir ketika mereka menyaksikan sumber pendanaan mereka mengering, yang berarti orang miskin akan menderita.

Sementara situasi telah membaik, pendanaan tetap kurang.

“Anggota masyarakat Banglades yang paling tidak beruntung bergantung pada pengobatan gratis kami,” kata Suster Roberta.

“Tetapi kami melakukan pekerjaan Tuhan. Entah bagaimana, kami akan menemukan cara untuk terus membantu selama kami dibutuhkan.”

Xanana Gusmao Menangi Pemilu di Timor-Leste

Sel, 15/05/2018 - 15:21

Tokoh kemerdekaan Timor-Leste Xanana Gusmao telah memimpin Aliansi Perubahan dan Kemajuan (AMP) untuk meraih kemenangan yang menentukan dalam pemilihan kedua negara itu dalam 10 bulan ini.

Tetapi kesempatannya  merebut mayoritas mutlak dalam koalisi dengan dua partai lain mungkin telah terhalang karena dukungan Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento terhadap  lawan-lawannya.

Pemungutan suara dilakukan secara damai dan hanya ada sedikit keluhan  berkaitan dengan ketidakberesan pemilu dan para pengamat internasional secara luas menganggapnya sebagai kemenangan lain untuk demokrasi yang masih muda di negara ini.

Timor-Leste, sebelumnya dikenal sebagai Timor Timur, memperoleh kemerdekaan  tahun 2002.

“Apa yang benar-benar mengesankan adalah proses penghitungan yang dilakukan bersama  seluruh masyarakat berkumpul di sekitar TPS,” kata Sara Niner, dosen Antropologi di Universitas Monash Melbourne.

“Prosesnya sangat gaya Timor: penghitungan terbuka dan transparan dengan pengawasan dari setiap komunitas,” kata Niner.

Dia juga memuji organisasi pemerintah yang menjalankan pemilu.

Partai oposisi utama Fretelin, dipimpin oleh perdana menteri pemerintah  berkuasa, Mari Alkatiri, memperoleh 23 kursi dari 65 kursi parlemen, mendapat tambahan 4,5 persen suara   sebagian besar berasal bagian timur negara itu.

Ada ketidakcocokan  di antara para klerus karena keterlibatan Uskup Nascimento dalam politik praktis.

Pastor Martinho Gusmao, rektor Seminari Santo Petrus dan Paulus di Dili,  mengatakan dia sedih dengan keterlibatan  uskup itu.

Namun, kemenangan itu memungkinkan AMP, kombinasi CNRT Gusmao (Partai Rekonstruksi Timor-Leste), Partai Pembebasan Rakyat dari mantan Presiden Tuar Matan Ruak dan kelompok seni bela diri yang berubah menjadi partai politik KHUNTO untuk membentuk pemerintahan sendiri.

AMP memenangkan 34 kursi, Fretelin  23, Partai Demokrat 5, dan Forum Pembangunan Demokratis (kumpulan partai kecil) 3 kursi.

“Sebagai orang muda, suara saya akan membantu menentukan masa depan negara ini,” kata Simao Correa, 24, dari  Railaco kepada ucanews.com.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah yang akan datang akan melakukan segala upaya  meningkatkan pendidikan, layanan kesehatan, pertanian dan infrastruktur.

Tetapi, orang dalam AMP berhati-hati terhadap Presiden Timor-Leste, Francisco Guterres Lu’olo, yang juga presiden Fretelin  dan didukung dalam pemilu  Maret 2017 oleh Gusmao.

Lu’olo memilih mengadakan  pemilu kedua daripada mengukuhkan AMP sebagai pemerintah pada saat itu.

Setelah memberikan suaranya pada 12 Mei, Lu’olo mendesak semua pemilih “menerima hasil pemilihan.”

Tetapi, sehari setelah pemilu, Alkatiri mengatakan, setelah ia mendesak para pendukungnya pada hari pemungutan suara menerima hasilnya, sekalipun ia meragukan hasil di Oekusi.

“Kita akan melihat bagaimana kohabitasi antara seorang presiden Fretelin dan seorang perdana menteri AMP ke depan,” kata Michael Leach, Profesor Politik di Universitas Swinburne Australia, yang berada di Dili sebagai pengamat pemilu resmi.

Leach mencatat bahwa Lu’olo adalah orang pertama yang terpilih sebagai presiden negara saat berafiliasi dengan partai politik.

“Pemilihan Fretelin naik 4,5 persen, pertama kali naik secara signifikan sejak 2007,” katanya. Penambahan suara itu berasal pemilih partai kecil.

“Fakta bahwa ada hasil yang jelas dan menentukan adalah baik untuk negara yang telah dilanda periode ketidakpastian politik yang berlarut-larut sejak Juli lalu.”

Leach menunjukkan bahwa mayoritas mutlak akan memungkinkan AMP  membalikkan veto presiden mana pun.

Di Timor-Leste, presiden dapat memveto RUU parlemen, tetapi ini bisa dibalik.

“Kami mengharapkan masalah dari Lu’olo, meskipun mungkin tidak langsung: kami mengharapkan pertandingan, tapi semoga itu tidak akan mengarah pada pemilu  lebih awal,” kata seorang politikus

 

Negara Bagian Jammu dan Kashmir Upayakan Gencatan Senjata

Sen, 14/05/2018 - 18:25

Negara Bagian Jammu dan Kashmir telah meminta pemerintah federal di India untuk mengupayakan gencatan senjata antara militan dan pasukan keamanan selama Bulan Suci Ramadan yang akan mulai pada Kamis (17/5).

Menteri Utama Negara Bagian Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti berharap gencatan senjata bisa diperpanjang hingga Agustus guna menjaga suasana saat Idul Fitri dan Amaranth Yatra, musim ziarah bagi umat Hindu.

Ketegangan dan kekerasan mulai terjadi sejak Minggu (6/5) lalu ketika tentara membunuh lima militan termasuk seorang mantan dosen sosiologi dari Universitas Kashmir, yakni Mohammad Rafi Bhat.

Akademisi itu meninggalkan rumah untuk bergabung dengan militan hanya selang dua hari sebelum kematiannya.

Berita tentang pembunuhan itu memicu aksi protes besar-besaran. Enam warga sipil pun meninggal dunia. Hal ini mendorong sejumlah pemimpin separatis untuk melakukan aksi balasan.

Perguruan tinggi masih tutup bahkan setelah jam malam yang diberlakukan selama tiga hari di wilayah-wilayah yang rawan dicabut pada Rabu (9/5).

Ulama dan pemimpin separatis di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, Mirwaiz Umar Farooq, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah India terlibat dalam “pembantaian” warga Kashmir dan gagal mengatasi isu pokok terkait kebebasan.

Ia menambahkan bahwa Negara Bagian Jammu dan Kashmir telah menjadi koloni India yang diduduki oleh 700.000 tentara.

“Amarah di Negara Bagian Jammu dan Kashmir dan generasi muda yang mulai melawan merupakan indikasi nyata bahwa India gagal di sana,” katanya.

Ia mengatakan usulan gencatan senjata saat Ramadan, jika disetujui, bisa membantu menciptakan perdamaian.

Sejak Januari, 53 militan, 33 warga sipil dan 13 tentara tewas dalam kekerasan.

Tasleem Ahmad, seorang pria muda di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, mengatakan perlawanan bersenjata merupakan dampak dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah India terkait perang terhadap masyarakat.

Kekerasan di Negara Bagian Jammu dan Kashmir meningkat pada Juli 2016 ketika terjadi pembunuhan terhadap pemimpin militan, Burhan Wani, oleh tentara India. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 30 demonstran tewas.

Perlawanan yang berlangsung selama enam bulan menewaskan 90 orang dan mengakibatkan 11.000 orang lainnya cedera.

Banyak warga setempat menganggap militan sebagai pejuang kebebasan.

Konflik mulai terjadi pada 1947 ketika India dan Pakistan terpisah pasca berakhirnya pemerintahan Inggris.

Kedua negara tersebut mengklaim Negara Bagian Jammu dan Kashmir dan telah terlibat dalam sejumlah perang yang mengakibatkan banyak korban.

Pembicaraan masa lalu yang didukung oleh pejabat Gereja dan beberapa kelompok lainnya gagal menemukan solusi abadi.

 

Biarawati Minta Bantuan PM Vienam Terkait Sengketa Tanah

Sen, 14/05/2018 - 18:15

Biarawati St. Paulus de Chartres di Vietnam menuduh pemerintah Hanoi memberikan dokumen kepemilikan ilegal kepada seorang wanita di atas bekas properti mereka setelah klaim mereka ditolak.

“Komite Rakyat Hoan Kiem telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memberikan Tran Huong Ly sertifikat ilegal untuk menggunakan tanah dan izin mendirikan bangunan di tanah kami,” demikian komplain para suster itu.

Para biarawati, yang kongregasinya telah bekerja di ibukota negara itu selama 135 tahun, menyatakan bahwa bidang tanah seluas 200 meter persegi itu adalah bagian dari biara mereka yang sekarang berada di pusat kota Hanoi. Kongregasi itu mendapatkan sertifikat kepemilikan sah untuk properti  tahun 1949.

Mereka mengatakan telah mengajukan petisi kepada pemerintah kota untuk mengembalikan tanah itu sejak beberapa dekade  lalu tetapi “kami belum menerima jawaban yang tepat dan adil.”

Mereka menuduh pemerintah kabupaten “melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang  pertanahan.”

Mereka mengatakan pemerintah kabupaten memberi Huong Ly izin mendirikan bangunan dan sertifikat untuk menggunakan tanah itu tahun 2015. Dia melanjutkan pembangunan rumah sembilan lantai di atas tanah pada 8 Mei setelah protes keras para biarawati itu membuat pemerintah setempat memerintahkannya untuk menghentikan pembangunan tahun  2016.

Dalam sebuah pengaduan yang ditandatangani oleh 42 suster dan umat Katolik awam, para biarawati mengecam  perempuan itu karena menyewa preman yang secara brutal menyerang mereka sementara mereka mencegah pembangunan di tanah itu pada 8 Mei.

Mereka mengatakan polisi tidak melakukan apa pun  menghentikan serangan meskipun mereka meminta bantuan.

Para biarawati mengklaim Huong Ly dapat mengendalikan pemerintah setempat karena beberapa pejabat telah menerima suap dan tidak menghormati hukum.

Pada  10 Mei, banyak perempuan dan umat Katolik awam mengajukan pengaduan kepada Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc tetapi pemerintah pusat yang menerima warga menolak untuk menerimanya dan meminta mereka  mengajukannya ke komite rakyat kota Hanoi.

Para suster membuat pengaduan setelah komite masyarakat distrik Hoan Kiem pada hari yang sama menolak permohonan mereka menentang pembangunan itu.

Pham Tuan Long, wakil presiden distrik Hoan Kiem, mengatakan pada  Januari 2017 bahwa komite masyarakat kota Hanoi memutuskan untuk menolak permohonan para biarawati  meminta pemerintah mengembalikan sebidang tanah dan menarik dokumen hukum yang diberikan kepada Huong Ly.

Long mengatakan enam bulan kemudian bahwa Kementerian Pembangunan telah mengakui keputusan pemerintah kota itu.

Dia menyatakan bahwa distrik memberikan izin bangunan kepada Huong Ly atas nama undang-undang , dan menambahkan  permohonan para biarawati itu tidak berdasar.

Long meminta pemilik tanah dan para biarawati  mematuhi keputusan pemerintah dan mengancam kepada siapa pun yang menyebabkan kekacauan akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.

 

Gereja Katolik Kecam Serangan Bom di Jawa Timur

Sen, 14/05/2018 - 17:41

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan sejumlah organisasi Katolik mengecam serangkaian serangan bom di tiga gereja dan dua tempat lainnya di Propinsi Jawa Timur dalam dua hari terakhir ini.

Satu keluarga – bapak, ibu dan tiga anak – melakukan aksi bom bunuh diri di areal Mapolrestabes Surabaya pada Senin (14/5) pagi. Pelaku mengendarai dua sepeda motor untuk melakukan aksi mereka.

Sehari sebelumnya, pada Minggu (13/5) pagi, satu keluarga – bapak, ibu dan empat anak – melakukan aksi serupa di Gereja Katolik St. Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), ketiganya terletak di ibukota propinsi.

Malam harinya, pada hari yang sama, ledakan bom terjadi di Rusunawa Wonocolo di Kabupaten Sidoarjo.

Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban tewas mencapai 25 orang termasuk 13 pelaku bom bunuh diri. Sisanya adalah masyarakat umum.

“Setelah melihat dan mencermati secara seksama peristiwa terorisme di tiga gereja di Surabaya, dan tentu masih bisa ditambah yang terjadi pada hari ini, menunjukkan adanya suatu gerakan yang terpola, terstruktur dan berjenjang yang sengaja ingin melakukan kekacauan dan mengubah haluan negara,” kata Mgr Suharyo saat membacakan pernyataan para tokoh lintas-agama pada konferensi pers yang digelar di komplek Gereja Katedral St. Maria Diangkat Ke Surga di Jakarta, Senin (14/5).

“Indonesia adalah negara yang berdiri atas dasar konsensus bersama di atas semua golongan, ras, etnis dan agama. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka negara tidak boleh kalah oleh ulah segelintir orang yang mengatasnamakan jihad tetapi justru merusak dan menodai makna jihad yang sesungguhnya yaitu menegakkan makna amar maruf nahi mungkar. Bukan dengan menebar teror, membunuh dan menggunakan kekerasan,” lanjut prelatus itu.

Mgr Suharyo, juga ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengatakan bahwa para tokoh agama “mengutuk keras pelbagai tindakan terorisme atas dasar dan latar belakang apapun” dan “tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, terorisme, menebarkan rasa benci dan juga mengkafirkan mereka yang di luar keyakinannya bukanlah ajaran agama.”

Para tokoh agama, lanjutnya, juga mendesak dan mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah pemerintah dan aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas motif, pola serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut.

“Gerakan terorisme sudah semakin merajalela, maka diperlukan penanganan khusus dan ekstra yang lebih intensif dari pelbagai pihak, utamanya negara melalui keamanan. Negara wajib hadir untuk menjamin keamanan hidup setiap warganya,” katanya.

Sebelumnya, Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Presidium Dewan Pimpinan Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Pengurus Pusat Pemuda Katolik (PK), Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sekretaris Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan pernyataan yang juga berisi kecaman terhadap serangan bom di propinsi tersebut.

“Ledakan bom ini tidak hanya merusak harta benda dan (menimbulkan) korban meninggal dunia dan luka berat, tetapi juga mengoyak kerukunan umat beragama yang sudah kita jaga,” kata mereka.

“Kami memandang persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan adalah keniscayaan yang harus terus menerus kita jaga, rawat dan pertahankan dengan segenap jiwa dan raga sebagai sebuah bangsa yang berdaulat,” lanjut mereka.

Menurut mereka, tragedi kemanusiaan itu telah melukai hati anak-anak bangsa.

“Kita memang masih berduka, tetapi kita ingin bangkit dan melawan kejahatan terorisme dan semua tindakan intoleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas mereka.

Selain Gereja Katolik, kecaman terhadap serangan bom tersebut juga berasal dari tokoh agama Protestan dan Muslim.

Pendeta Jeirry Sumampow, kepala humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

“Sesungguhnya tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan pembunuhan. Agama apapun mengajarkan kemanusiaan, damai dan cinta kasih. Kesesatan berpikirlah yang membawa penganut agama melakukan kekerasan dan tindak terorisme,” katanya.

Ia pun mengimbau para tokoh agama agar lebih mewaspadai munculnya para pendukung kekerasan dan terorisme yang berbalutkan penginjil atau pendakwah.

“Program deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) akan sias-sia jika masyarakat justru memberi panggung kepada para pemimpin agama yang menyebarkan paham radikalisme dan kekerasan lewat dakwah-dakwahnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak masyarakat untuk bersatupadu menahan diri  dan tidak terprovokasi serta terus menggalang solidaritas kemanusiaan.

“Jika mendapati peristiwa sekecil apapun yang menjurus pada radikalisme dan terorisme, segera laporkan ke aparat keamanan. Segala hal yang mengandung kekerasan sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama apapun,” demikian pernyataan PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Doa Bagi Korban

Misa arwah untuk mendoakan Aloysius Bayu Rendra Wardhana, salah seorang umat yang menjadi korban serangan bom di Paroki St. Maria Tak Bercela, diadakan di rumah korban pada Minggu (13/5) malam.

Sekitar 200 umat Katolik dari paroki itu dan beberapa paroki lainnya menghadiri acara itu. Salah satunya Alexander Erik Lega dari Paroki St. Aloysius Gonzaga.

“Saya dan almarhum Bayu sama-sama alumni dari Universitas Katolik Darma Cendika di Surabaya,” kata Erik kepada ucanews.com.

Ia juga menceritakan bahwa Misa Minggu dan kebaktian di seluruh gereja di Surabaya ditiadakan pasca serangan bom di tiga gereja tersebut sampai situasi menjadi kondusif.

“Kalau waspada iya, tapi tidak takut. Kalau takut kita malah kalah,” lanjutnya.

Doa juga digelar di beberapa wilayah lain di Indonesia dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama.

 

Gereja dan Cina Hadapi Konflik Berkepanjangan

Sen, 14/05/2018 - 17:33

Seorang akademisi telah memperingatkan bahwa penindasan agama berlanjut di Tiongkok akan mengarah pada konflik baru di antara Gereja dan negara.

Profesor Ying Fuk-tsang, direktur Fakultas Teologi Universitas Cina di Hong Kong, berbicara setelah para kader agama dari daerah Cina lainnya mengunjungi provinsi Henan untuk mempelajari program pengekangan  sistematis.

Dari 9-15 April, kepala Komite Patriarki Masyarakat Kota Hami memimpin 40 orang dari etnis Hami dan kader agama serta lingkaran agama patriotik ke Nanyang, Lankao, Kaifeng, dan Zhengzhou di provinsi Henan. Kunjungan dan inspeksi difokuskan pada mempelajari pembentukan persatuan etnis dan kemajuan di Henan, manajemen urusan agama, sejarah dan budaya, pembangunan ekonomi, dan belajar tentang pengalaman pengentasan kemiskinan di Lankao.

“Penindasan skala besar  serupa dengan Henan belum terjadi di provinsi lain, tetapi masing-masing kota di Shandong dan Fujian telah mengeluarkan larangan bagi anak di bawah umur  berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan keagamaan,” tulis Ying di laman Facebook-nya.

“Secara bersamaan, kami juga melihat bahwa kader-kader etnis dan agama di daerah lain, seperti kota Hami di Xinjiang, telah mengunjungi Henan untuk mengamati dan belajar.

“Tidak peduli bagaimana atau kapan cara agresif Henan mencapai wilayah lain dan agama lain, kami percaya itu akan membawa konflik baru antara Gereja dan negara.”

Penindasan agama baru-baru ini di Henan diyakini sebagai gerakan berskala besar yang terorganisasi yang menargetkan kekristenan oleh Partai Komunis Cina.

Henan memiliki populasi Protestan terbesar di Cina, sementara pertumbuhan gereja di daerah pedesaan sangat signifikan. Bersamaan dengan itu, perkembangan gereja rumah seperti Persekutuan Injili Cina telah berkontribusi pada pembentukan jaringan antar-provinsi.

Banyak kelompok Kristen yang dikategorikan sebagai sekte oleh pemerintah, seperti Mentuhui (sekte para murid) dan Gerakan Lahir Kembali, terkait dengan Henan.

Pemerintah tahun ini mengeluarkan dokumen tentang “revitalisasi desa” yang menguraikan tentang tindakan untuk mencegah kegiatan keagamaan dan infiltrasi luar negeri di daerah pedesaan dan urusan publik. Dokumen itu juga menyebutkan langkah-langkah untuk pembongkaran gereja-gereja yang tidak memiliki izin dan patung-patung di gereja yang jumlahnya berlebihan.

Yu Hongbin, wakil menteri Departemen United Front Work di kota Puyang, Henan, menulis bahwa agama tidak memiliki hak  melampaui konstitusi dan hukum. Agama tidak boleh mengganggu dalam masalah administrasi, peradilan atau pendidikan atau memaksa siapa pun, terutama anak di bawah umur, untuk percaya pada agama.

Dia mengatakan di daerah pedesaan di mana orang beragama terkonsentrasi pada sejumlah kecil organisasi keagamaan dan tokoh agama telah mengganggu pemerintah.

Pada  Oktober 2016, komite Partai Komunis provinsi Henan mengeluarkan laporan yang menguraikan pencapaian terbaru Marxisme di Tiongkok  membantu anggota partai dan kader memahami keyakinan partai. Dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan takhayul dan agama apa pun melanggar disiplin politik, sehingga aturan harus diintensifkan.

Pada Maret 2017, komite provinsi Henan dan Departemen Pendidikan Provinsi Henan mengeluarkan dokumen yang menyatakan perlu  mencegah agama-agama menginfiltrasi kampus-kampus untuk memastikan posisi utama Marxisme dalam sistem pendidikan.

Dokumen-dokumen itu juga menyatakan bahwa dilarang berkhotbah, mendirikan tempat-tempat keagamaan, mengorganisir kegiatan keagamaan, mendirikan organisasi keagamaan dan mengajar agama di sekolah-sekolah. Guru dan siswa dilarang keras mengenakan pakaian religius atau simbol keagamaan di sekolah.

Pada  Juli 2017, kota Ruzhou mengadakan pertemuan  melarang anak-anak di bawah umur berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan kamp musim panas.

Pada  Agustus 2017, kota Puyang mengadakan sesi pelatihan khusus tentang “Pemisahan Pendidikan dan Agama,” menekankan bahwa itu adalah “perjuangan penting dalam bidang ideologi.”

Pada April 2018, kotamadya Gongyi Zhengzhou mengeluarkan tiga larangan  anak-anak dan anggota partai memasuki gereja.

Biro Etnis dan Agama Gongyi Zhengzhou mengeluarkan “saran untuk komunitas agama”  memberi tahu semua siswa sekolah dasar dan menengah serta orangtua mereka bahwa anak-anak di bawah umur tidak diizinkan memasuki tempat-tempat keagamaan.

Masing-masing sekolah di Zhengzhou mengirim surat kepada orangtua yang menyatakan bahwa “adalah ilegal membimbing, mendukung, mengizinkan dan membiarkan anak di bawah umur berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan.”

 

Aksi Perempuan Menuntut Keadilan untuk Marsinah

Jum, 11/05/2018 - 15:07

Puluhan perempuan menggelar aksi di Taman Aspirasi yang terletak di depan Istana Negara di Jakarta Pusat pada Selasa (8/5) untuk menuntut pemerintah mengadakan pengadilan hak asasi manusia (HAM) bagi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Marsinah yang terjadi 25 tahun lalu.

Jenazah Marsinah ditemukan di sebuah hutan di Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, pada 8 Mei 1993. Namun pelaku pembunuhan masih belum diketahui.

Marsinah menghilang selama tiga hari setelah memimpin aksi protes menentang sebuah pabrik jam tempat ia bekerja di Kabupaten Sidoarjo. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kenaikan upah bagi rekan kerjanya.

Ia juga memprotes Komando Distrik Militer (Kodim) setempat atas penangkapan 13 rekan kerjanya yang diduga dipaksa secara fisik dan psikis untuk menandatangani surat pengunduran diri.

“Kasus Marsinah masih masuk kasus kriminal. Itu yang kami tolak. Kami ingin kasus Marsinah masuk sebagai kasus pelanggaran HAM,” kata Mutiara Ika Pratiwi, koordinator aksi, kepada ucanews.com.

Menurut Ika, juga sekretaris nasional Perempuan Mahardika, kasus pembunuhan terhadap Marsinah seharusnya tidak ditangani berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena ada batas kadaluarsanya yakni 20 tahun.

“Kita tahu ada hak-hak asasi yang didapat oleh seorang manusia: hak hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk berserikat, hak untuk berorganisasi. Dalam kasus Marsinah terdapat pelanggaran hak-hak itu, terutama hak hidup. Dia dibunuh, dia dianiaya, dia disekap, dia disiksa,” katanya.

Ia juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengeluarkan rekomendasi agar kasus pembunuhan terhadap Marsinah menjadi bagian dari kasus pelanggaran HAM.

“Kami yakin bahwa bukti-bukti masih bisa dilihat kembali, ditelusuri kembali sehingga sangat mungkin kasus Marsinah menjadi kasus pelanggaran HAM,” lanjutnya.

“Kami telah beraudiensi dengan Komnas HAM beberapa kali. Komnas HAM dalam kepengurusan baru ini punya itikad politik yang pro-penyelesaian pelanggaran HAM. Kami punya harapan besar,” katanya.

Selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan mantan presiden Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun sampai pada 1998, buruh yang menuntut hak-hak mereka dan melakukan aksi protes harus berhadapan dengan militer.

Hasil otopsi terhadap jenazah Marsinah menunjukkan bahwa luka-luka fisik yang parah menjadi penyebab kematiannya.

Pada 1994, sembilan staf pabrik jam itu mengakui pembunuhan tersebut. Namun mereka dibebaskan setahun kemudian setelah mereka mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk mengakui pembunuhan itu.

Para pelaku yang diduga berasal dari Kodim setempat tidak pernah diseret ke pengadilan.

“Dulu ada orang yang diproses secara hukum, tapi dibebaskan. Artinya pelaku intelektualnya tidak terungkap. Ini yang harus dicari pemerintah. Apa pun mekanismenya, entah melanjutkan dan menyerahkannya kepada Komnas HAM atau pemerintah membentuk tim evaluasi … . Ada dugaan keterlibatan militer dalam kasus ini,” kata Alghiffary Aqsa, direktur LBH Jakarta, kepada ucanews.com.

“Betul kasus ini pelanggaran HAM, tapi pelanggaran HAM berat atau tidak. Selama ini yang bisa diusut itu pelanggaran HAM berat. Ini butuh political will dari pemerintah. Kalau tidak ada, ini sulit,” lanjutnya.

Sementara itu, Mohammad Choirul Anam, komisioner pengkajian dan penelitian dari Komnas HAM, mengatakan bahwa Komnas HAM saat ini sedang mencari tahu apa yang telah dilakukan Komnas HAM dulu.

“Tidak ada perdebatan di kami, Komnas HAM, bahwa (kasus pembunuhan terhadap Marsinah) itu pelanggaran HAM. Yang belum dilakukan adalah apakah itu pelanggaran HAM berat atau tidak. Kami belum menentukan, kami baru mau cek apa yang sudah dilakukan Komnas HAM sebelumnya, apa dokumennya, apa temuannya,” katanya kepada ucanews.com.

 

Gereja Katolik di India Dituduh “Bermain Politik”

Jum, 11/05/2018 - 14:32

Warga desa di Negara Bagian Goa, India, mulai melakukan aksi mogok makan untuk memprotes kebijakan lingkungan dan tuduhan bahwa Gereja Katolik mendukung protes terhadap kebijakan lingkungan itu.

Aksi dimulai pada Rabu (9/5) sebagai bagian dari pertentangan warga desa terhadap Otoritas Perencanaan dan Pengembangan (OPP). Menurut demonstran, OPP tengah menerapkan rencana regional untuk mengambilalih lahan pertanian dan sumber air di sejumlah desa guna mengembangkan proyek wisata yang mengancam lingkungan.

“Dengan alasan rencana regional itu, sejumlah pejabat membantu para pemain swasta menduduki lahan pribadi dan umum seperti bibir pantai. Pemerintah negara bagian membantu lobi untuk mengambilalih lahan desa dan bantaran sungai,” kata Avertino Miranda, seorang aktivis lingkungan.

Pada 27 April, sekitar 2.000 orang turun ke jalan melewati ibukota negara bagian untuk menuntut OPP agar membatalkan rencananya.

Kementerian Perencanaan Kota dan Negara yang akan mengadakan pertemuan penting pada 16 Mei mengembangkan rencana regional yang konon bertujuan untuk merasionalisasikan penggunaan lahan di negara bagian India terkecil itu. Negara bagian ini tengah menghadapi isu lahan untuk infrastruktur dan proyek perumahan.

Warga desa menuntut pembatalan notifikasi semua desa yang masuk dalam daftar OPP untuk diambilalih dan juga amandemen Undang-Undang Perencanaan Kota dan Negara untuk mengembalikan kekuatan kepada warga desa dalam proses perencanaan, kata Arturo Dsouza, koordinator aksi.

Miranda mengatakan kepada ucanews.com bahwa pertentangan semakin menguat setelah pejabat pemerintah melanggar norma-norma pengambilalihan lahan pribadi dan umum atas nama pengusaha industri dan hotel dengan membentuk OPP.

Ketika aksi protes semakin menguat bulan lalu, dua video menyebar luas di media sosial. Kedua video ini mengklaim bahwa Gereja Katolik di Negara Bagian Goa menentang semua proyek pembangunan termasuk rencana pembangunan kereta serta promosi bahasa daerah dan institusi studi teknik.

Kedua video itu juga menuduh Gereja melakukan kesepakatan secara diam-diam dengan Partai Konggres untuk mengguncang pemerintah yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata.

Menteri Perencanaan Kota dan Negara Vijay Sardesai mengatakan kepada media bahwa para demonstran membuat “tuntutan anarkis.” Ia juga menuduh Gereja “bermian politik untuk mengguncang pemerintah.”

Satu video mengklaim bahwa Gereja adalah pemilik lahan non-pertanian terbesar yang diambil dari kuil-kuil Hindu selama masa penjajahan Portugis (1510-1961).

“Selama 450 tahun, Gereja memerintah dan menghancurkan kebudayaan kalian karena kebisuan kalian,” demikian video itu.

Kedua video itu “jelas-jelas karya berbagai elemen yang frustrasi dan kecewa” terhadap karya Komisi Keadilan Sosial dan Perdamaian Keuskupan Agung Goa yang telah mendukung protes warga desa, kata Pastor Savio Fernandes, sekretaris eksekutif komisi.

Video tanpa nama itu berusaha merusak nama baik Gereja dan kebijakannya, lanjut imam itu. Upaya semacam itu tidak akan membuat Gereja meninggalkan jalan keadilan.

Gereja tetap tidak berpolitik tetapi akan selalu mendukung warga desa sebagai bentuk kepedulian, katanya.

Sekitar 25 persen dari 1,8 juta penduduk Negara Bagian Goa beragama Kristiani, sebagian besar Katolik.

 

Biarawati Sebarkan Cinta Tuhan via Lukisan

Jum, 11/05/2018 - 13:23

Lukisan-lukisan Suster Marie-Anastasia Carre dapat secara akurat mencerminkan apa yang pernah dikatakan Paus Fransiskus  –  La mia ide di arte: “Seni, selain menjadi saksi yang kredibel terhadap keindahan ciptaan, juga merupakan sarana  evangelisasi.”

Menatap Yesus Kristus, Bunda Maria dan para malaikat dalam lukisannya, orang dapat bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan suara-Nya.

Biarawati Perancis, dari Komunitas Beatitudes, mengadakan pameran lukisannya, berjudul “Perjalanan Hati: Ziarah dari dalam,” di Gereja Maria Bunda Karmel di Wanchai, Hong Kong.

Suster Marie sebelumnya telah mengadakan pameran di Prancis, Makau, dan Hong Kong. Pameran terbarunya, yang diselenggarakan bersama dengan Pusat Audio-Visual Keuskupan Hong Kong, berakhir pada 20 Mei.

Suster melukis menggunakan cat air, akrilik, tinta Cina dan media campuran, terutama berfokus pada Yesus, Perawan Maria, malaikat dan pernikahan di Kana, mengekspresikan belas kasih, rahmat dan relasi.

Lukisan yang cukup terkenal adalah pengampunan yang penuh belaskasihan, sebuah karya dalam goresan akrilik berukuran 160 x 120 cm yang dilukis dalam 10 menit di sebuah pameran, dan seri pernikahan di Kana dalam akrilik yang terdiri dari tiga lukisan pernikahan gaya Hong Kong.

Pameran akan pindah ke Katedral Kelahiran Bunda Maria di Makau pada  Juni.

Suster Marie berharap karya-karyanya akan membantu orang  menanggapi panggilan Tuhan dan memulai perjalanan spiritual mereka. Dia mendorong pengunjung  menatap Kristus dan bertemu dengan Tuhan sambil menikmati pameran.

 

Suster Marie dilahirkan di sebuah keluarga seniman di Prancis dan belajar seni visual di universitas.

Pada Malam Natal yang diguyur hujan ketika mengunjungi Brussels di Belgia, dia melewati sebuah lorong dan melihat lukisan pastel Bunda Maria bersama bayi Yesus di atas tanah yang tampak bersinar menembus hujan.

“Saya tidak terlalu religius dan bahkan jauh dari gereja. Tetapi ketika saya melihat lukisan itu, saya terkejut menemukan bahwa Dia masih mau menemui saya dan berbicara kepada saya dalam bahasa yang saya gunakan sebagai seniman, meskipun saya jauh dari Dia, “kata Suster Marie.

“Cinta-Nya yang luar biasa ada dimana-mana. Aku telah jatuh cinta sebelumnya, tetapi tidak pernah merasakan cinta yang kuat seperti cinta-Nya, yang dapat membuat semua hal menjadi berbeda. Kamu seperti menghadapi pengampunan.”

Setelah lulus, Suster Marie bekerja sebagai guru seni. Namun, tidak dapat menghiraukan  panggilan batin  menjadi seorang biarawati, ia meninggalkan seni dan menjadi  calon biarawati  pada usia 23 tahun.

Dia mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk kehidupan komunitasnya dan tidak pernah memegang kuas cat selama 11 tahun berikutnya.

Bertahun-tahun kemudian, dia dikirim ke Filipina  bekerja di sebuah tempat pendidikan orang muda, di mana dia ditunjuk mengatur kegiatan seni. Dia menemukan seni memberi kekuatan baru kepada banyak anak muda dan mereka mendapatkan kehidupan baru.

Kemudian dia mendengar Tuhan sekali lagi berbicara kepadanya: “Sangat baik bagi Anda  menggunakan seni  membantu orang lain, tetapi bagaimana dengan diri Anda sendiri?”

Dia mengambil kuas catnya lagi dan mulai melukis. Hampir dua tahun kemudian, ia dipanggil kembali ke Prancis dan menyelesaikan gelar master dalam teologi. Tesisnya tentang seni dan teologi.

Setelah lulus, komunitas mengirimnya untuk mewartakan Kabar Baik dan terlibat dalam seni dengan tujuan  mempromosikan seni Katolik untuk spiritualitas dan  berbagi sukacita Injil, mendorong orang  memuji Tuhan dan bertemu dengan Dia melalui seni.

Inspirasi sang suster dalam melukis  berasal dari pengalamannya dalam kehidupan dan doa tetapi terutama dari Firman Tuhan.

Sister Marie menggambarkan pengalamannya sebagai panggilan dalam panggilan. Dia pergi ke mana Tuhan ingin dia pergi mewartakan nilai-nilai universal dari hubungan baik, iman, harapan, kasih sayang dan cinta dengan orang yang percaya dan tidak percaya karena karyanya mengandung misi evangelisasi.

Dalam kata pengantarnya pada saat pembukaan pameran, ia mengatakan: “Hidup saya adalah sebuah ziarah, sebuah perjalanan dimana seseorang tetap gelisah sampai seseorang menemukan ketenangan di dalam Tuhan.

“Dalam perjalanan ziarah ini, seni memiliki misi khusus. Ia mengubah yang tak terlihat menjadi nyata. Seni mengungkapkan rahmat dan berkah menjadi cahaya dan warna; itu membuat pengalaman religius tersedia bagi kita.

“Penciptaan seni juga merupakan sekolah untuk fleksibilitas hati. Saya percaya bahwa seni adalah misi saya. Saya berbagi  perjalanan saya sebagai pencari tak terbatas, pencari Tuhan.”

 

Konferensi Waligereja India Bantah Surat Palsu Bernuansa Politis

Jum, 11/05/2018 - 10:28

Sebuah surat palsu yang menjadi viral di media sosial telah menyebabkan konferensi waligereja India dituduh   memecah belah komunitas Hindu di Karnataka sesaat menjelang pemilu di negara bagian selatan India.

Surat dua halaman yang pertama kali muncul di media sosial pada 9 Mei, menyatakan  konferensi waligereja India mendukung tuntutan yang dibuat oleh komunitas Lingayat untuk diakui sebagai  agama minoritas  terpisah.

“Kami dapat meyakinkan Anda bahwa ini adalah surat palsu,” kata Sekjen  Konferensi Waligereja India, Mgr Theodore Mascarenhas, dalam sebuah pernyataan resmi.

Konferensi waligereja India sedang mempertimbangkan langkah  hukum terhadap mereka yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran surat palsu ini.

Komunitas Lingayats – cabang dari Hindu – memperkirakan 17 persen dari 66 juta penduduk negara bagian Karnataka. Mereka sangat menguasai hampir 100 dari 224 konstituen, sebagian besar di utara negara itu, kata laporan setempat.

Komunitas Lingayat secara tradisional adalah pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) selama pemilu di India.

Surat palsu yang beredar itu  seakan ditulis oleh Kardinal Oswald Gracias, ketua konferensi waligereja India. Surat itu ditujukan kepada Uskup Keuskupan Agung Bangalore Mgr Bernard Moras.

Surat itu salah menunjuk Kardinal Gracias sebagai sekjen konferensi waligereja India padahal dia adalah ketuanya.

“Jelas bahwa para pengkhianat itu bahkan tidak mengetahui para pimpinan Gereja di India,” kata Uskup Mascarenhas.

Konferensi Waligereja India tidak akan “mendapat keuntungan dari taktik memecah belah seperti yang ditunjukkan dalam surat itu,” katanya.

“Kesalahan bahasa dalam surat itu merupakan indikasi  jelas bahwa itu tidak mungkin berasal dari konferensi waligereja India,” kata uskup.

Pemilu di  Karnataka pada 12 Mei telah dijuluki sebagai pelopor pemilu April 2019 dan hasilnya akan mengukur seberapa populer BJP pro-Hindu dan Perdana Menteri Narendra Modi di antara para pemilih.

Untuk Partai Kongres yang bersaing, yang saat ini sedang berkuasa, kemenangan sangat penting untuk menghidupkan kembali peluangnya dalam pemilu nanti.

Pada 19 Maret, kabinet negara menyetujui permintaan lama dari komunitas Lingaya bahwa mereka terdaftar sebagai kelompok agama minoritas di negara bagian itu, keputusan yang sebagian besar dilihat sebagai upaya  merayu komunitas ke Partai Kongres.

Presiden BJP dan kandidat perdana menteri negara bagian B.S. Yeddyurappa adalah seorang Lingayat. Keputusan itu juga mengurangi Yeddyurappa  menjadi pemimpin komunitas minoritas.

“Surat palsu” tertanggal 23 Maret berusaha  menghubungkan para pemimpin Gereja dengan keputusan Kongres untuk memberikan daftar Lingayats sebagai kelompok agama minoritas.

“Doa kami telah didengar,” kata surat itu yang konon juga mengatakan  konferensi waligereja India, termasuk seorang wakil Vatikan, bertemu dengan pejabat negara yang menekan kabinet negara  membuat keputusan dalam daftar itu.

“Mari bekerja keras  menyelamatkan banyak jiwa di Karnataka,” kata surat palsu yang mencantumkan beberapa langkah untuk menginjili komunitas Lingayat. Surat itu menginginkan Gereja Katolik membangun “jembatan emosional” dengan para pemimpin agama Lingayat dan mengubah setidaknya lima persen dari orang-orang Lingaya  tahun 2043.

Komunitas Lingayat mengklaim berbeda dengan Hinduisme karena mereka hanya menyembah Siwa dan mereka menentang politeisme, ajaran Veda dan tradisi dan adat Hindu populer lainnya, khususnya yang terkait dengan sistem kasta.

Orang Kristen, yang berjumlah 1,8 persen atau 1,1 juta dalam populasi negara itu, secara tradisional dipandang sebagai pendukung Partai Kongres.

Ketua Partai Kongres  Rahul Gandhi mengadakan  kunjungan kehormatan ke Uskup Agung Moras pada 8 Mei.

 

‘Rumah Sakit bagi Orang Miskin’ Timor-Leste dalam Krisis

Jum, 11/05/2018 - 09:53

Malam  menjelang pemilu Timor-Leste pada 12 Mei, rakyat yang paling miskin menderita krisis perawatan kesehatan karena klinik Bairo Pite yang terkenal di sana menghentikan layanan persalinan dan operasi karena krisis keuangan.

Para donaturnya di Australia menghentikan bantuan mereka tahun lalu, yang berdampak mengganggu sebagian besar layanan penting yang ditawarkan klinik itu kepada 300 pasien per hari.

“Mereka mengatakan kepada saya tentang layanan ini karena mereka pikir saya terlalu tua  melanjutkan dan mereka ingin saya berhenti. Saya mengatakan itu bukan hal yang tepat untuk saya lakukan, karena saya harus terus memberikan layanan bagi orang Timor,” kata kepala klinik itu Dokter Daniel Murphy,  kepada ucanews.com.

“Ketika mereka pergi, mereka membawa semua peralatan klinik itu, termasuk semua data,  komputer, catatan penggalangan dana, semua informasi, mereka mengambil semuanya. Jadi itulah permulaannya.”

Saat bersiap untuk menutup pintunya pada minggu pertama Mei, klinik itu menerima sumbangan Rp 84 juta  dari sekelompok umat Gereja dan pendonor lainnya, tetapi dokter kelahiran Amerika Serikat itu  mengatakan tidak cukup  mempertahankan klinik ini berjalan selama lebih dari seminggu.

Pemerintah sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri menolak untuk memberikan dukungan keuangan lebih  banyak lagi, karena ada konflik “dalam organisasi,” kata Murphy.

Menteri Kesehatan Rui Maria de Araujo mengatakan kepada media setempat bahwa pemerintah akan terus menyediakan tenaga medis dan obat-obatan tetapi Murphy mengatakan itu tidak cukup.

“Demi keberlanjutan klinik ini, pemerintah harus bertindak. Kita harus menjadi bagian dari anggaran negara setiap tahun karena kita bekerja untuk rakyat,” kata Murphy.

Klinik Bairo Pite didirikan pada September 1999 oleh sekelompok orang yang berkehendak baik, termasuk Murphy.

Hingga dilanda kesulitan keuangan pada awal April, klinik ini merawat 300 pasien per hari, tetapi sekarang hanya menerima pasien rawat jalan setelah menutup layanan kekurangan gizi, perawatan ibu dan rawat inap.

Program Pangan Dunia mengatakan  gizi buruk adalah masalah perawatan kesehatan utama  terbesar di negara mayoritas Katolik itu.

Apa pun namanya yang dimulai sebagai “penutupan sementara” pada 3 April, ketika 14 pasien dipindahkan ke sebuah rumah sakit umum di Dili, tampak seperti ditutup sepenuhnya sekarang, demikian menurut manajer klinik Inacio dos Santos.

Terlepas keraguan Murphy, para donatur Australia menarik diri dari dewan pimpinan klinik itu pada Agustus tahun lalu karena dewan pimpinan klinik menolak proposal mereka untuk meningkatkan standar klinik ini mengikuti standar Australia, katanya.

“Tawaran ini ditolak karena setelah ditingkatkan, orang harus membayar harga yang lebih tinggi yang orang-orang Timor-Leste tidak mampu,” demikian menurut Dos Santos.

“Biaya operasional bulanan sekitar Rp 672 juta, dan gaji  Rp 392 juta  per bulan,” ungkapnya.

Klinik ini memiliki lima dokter – empat di antaranya adalah orang Timor – 14 perawat dan 6 relawan.

“Kami membutuhkan 10 dokter, tidak memiliki cukup obat, kami kehabisan pasokan dan tidak punya uang,” demikian  Murphy.

“Saat ini kami hanya membuka konsultasi dan tidak menerima pasien rawat inap atau memberikan perawatan bersalin. Jadi kami sangat sedih,” kata dokter.

“Kami mendapat kunjungan dari politisi, dan banyak orang lain memberikan sumbangan seberapapun besarnya, dan kami memiliki pendanaan yang tidak tetap lewat para sahabat yang kami jaring melalui internet,” tambahnya.

“Kami masih berusaha mendapatkan bantuan pendanaan yang cukup tapi  saya masih belum tahu hasilnya.”

Agar klinik ini terus berjalan membutuhkan lebih dari Rp 1, 4 milyar, kata Murphy.

“Biaya ini digunakan supaya kita bisa mulai membayar utang, perawat, staf lain, rekening listrik,  makanan dan obat-obatan untuk pasien. Jika kita memiliki Rp 1,4 milyar kita bisa terus buka.”

Penduduk setempat terus berdoa agar klinik tetap bertahan hidup.

“Saya percaya Tuhan akan membimbing kita  membangun layanan kemanusiaan yang mendasar ini,” kata Maria de Lourdes Martins da Cruz, 57, salah satu pendiri klinik itu.

Dia berharap tokoh nasional seperti Xanana Gusmao, Jose Ramos-Horta dan Mari Alkatiri akan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga klinik dapat bereinkarnasi sendiri di bawah struktur manajemen baru yang dipimpin oleh Murphy.

Bahkan ada nama baru untuk klinik yang dia katakan – Klinik Maun Alin Bairo Pite.

“Kami berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantu kami melalui Dokter Murphy dan keluarganya, yang telah mencari dana untuk klinik itu,” katanya.

Rofino Mendes, 29, yang putrinya disembuhkan oleh Murphy, mengatakan  kerugian besar jika klinik itu akhirnya ditutup.

“Pemerintah harus membantu karena klinik memberikan kontribusi kepada bangsa Timor Leste,” kata Mendes.

 

Di Vietnam, Biarawati Dipukul Hingga Pingsan

Kam, 10/05/2018 - 10:43

Para suster dari Kongregasi Suster-suster Santo Paulus Chartres (SPC) di Vietnam diserang oleh preman  ketika mereka memprotes pembangunan sebuah rumah di bekas tanah mereka.

Pada  8 Mei, belasan  biarawati berusaha mencegah para pekerja membangun sebuah rumah di tanah  sebelah biara mereka di Hanoi. Para pekerja telah membawa truk dan peralatan ke lokasi pada malam sebelumnya.

Para saksi mengatakan, para preman  yang dipekerjakan untuk menjaga tanah itu “menghina dan menyerang para biarawati dengan tongkat dan seorang biarawati dipukuli hingga pingsan.”

Mereka mengatakan banyak polisi hadir di tempat itu tetapi tidak melakukan apa pun untuk menghentikan serangan brutal itu.

Dalam sebuah petisi kepada pihak berwenang Hanoi  tahun 2016, para biarawati mengatakan bahwa konggregasi mereka telah membeli secara legal tanah seluas 200 meter persegi  tahun 1949.

Setelah 1954, ketika komunis menguasai Vietnam utara, pemerintah menyewa sebuah gedung novisiat di lokasi tersebut untuk sebuah lembaga mikrobiologi. Pihak berwenang kemudian membagi tanah tersebut dan menjualnya kepada orang lain.

Para biarawati telah meminta pemerintah  mengembalikan tanah itu berkali-kali selama bertahun-tahun.

Tahun 2016, seorang penduduk Hanoi, Tran Huong Ly, menyewa pekerja untuk membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut setelah memberi tahu para biarawati bahwa pemerintah setempat telah memberikan kepadanya izin bangunan dan sertifikat  menggunakan tanah tersebut.

Pemerintah memerintahkan Ly  menghentikan pembangunan setelah para biarawati memohon pemerintah untuk menangani kasus ini.

Setelah diserang pada 8 Mei, Suster Cecilia Pham Duong Quynh SPC dan biarawati lainnya pergi ke markas besar Komite Rakyat distrik Hoan Kiem untuk mengajukan petisi kepada distrik untuk menghentikan pembangunan. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan “Hentikan pembangunan di tanah para Suster Santo Paulus Chartres.”

Suster Quynh mengatakan para pejabat menolak untuk membuat keputusan apa pun atas permintaan para biarawati.

Dia mengatakan mereka akan terus pergi ke lembaga-lembaga pemerintah  meminta mereka menghentikan pembagunan  ilegal itu.

Asosiasi Pelindungi Kebebasan Beragama yang berbasis di Vietnam mengatakan bahea pihaknya “sangat mengutuk tindakan kekerasan terhadap para biarawati dan meminta pihak berwenang untuk menyelidiki serangan itu.”

Asosiasi itu mengatakan, pihak berwenang Hanoi harus secara adil menyelidiki permintaan para biarawati  menghindari terjadinya pengaruh buruk pada kegiatan keagamaan.

 

Pakistan Mengeluarkan Koin untuk Mengenang Seorang Biarawati

Rab, 09/05/2018 - 17:54

Pakistan mengeluarkan sebuah koin untuk mengenang Ruth Katherina Martha Pfau, seorang biarawati dan dokter asal Jerman yang mendedikasikan hidupnya untuk memberantas penyakit lepra.

Dikenal sebagai “Ibu Teresa dari Pakistan,” Suster Pfau meninggal di usia 87 tahun pada Agustus 2017 setelah menghabiskan waktu 57 tahun di negara itu. Ia dimakamkan layaknya seorang negarawan, suatu hal baru bagi seorang perempuan Kristiani di negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut.

Suster Pfau lahir di Leipzig pada 1929. Ia tiba di Karachi pada 1960 dalam perjalanan menuju India dan menjadi relawan untuk para penyandang lepra. Ia adalah anggota Serikat Puteri Hati Maria.

Gubernur Bank Pakistan Tariq Bajwa dan Duta Besar Jerman untuk Pakistan Martin Kobler meresmikan peluncuran koin pecahan 50 rupee tersebut di kantor pusat Bank Pakistan di Karachi.

Koin itu bisa diperoleh masyakarat melalui kantor-kantor Korporasi Layanan Bank Pakistan mulai 9 Mei.

Suster Pfau adalah lambang devosi, komitmen dan pelayanan bagi Pakistan. Dengan segala upayanya yang tidak kenal lelah berarti bahwa Pakistan menjadi satu dari sejumlah negara Asia pertama yang menekan penyakit lepra.

Kontribusinya diakui masyarakat dan negara. Ia mendapat penghargaan Hilal-i-Imtiaz, Nishan-e-Quaid-i-Azam dan Hilal-i-Pakistan.

Bajwa mengatakan koin peringatan sebelumnya pernah dikeluarkan untuk Quaid-i-Azam, Allama Muhammad Iqbal, Fatima Jinnah dan Abdul Sattar Edhi.

Kobler berterima kasih kepada Bank Pakistan dan pemerintah Pakistran atas pengakuan mereka terhadap pelayanan Suster Pfau bagi negara itu.

Ia menambahkan bahwa Suster Pfau adalah duta Jerman yang sesungguhnya dan sumber hubungan antara kedua negara.

 

Di Banglades, 5 Militan Muslim Dihukum Setelah Membunuh Dosen

Rab, 09/05/2018 - 17:42

Dua militan Muslim dihukum mati dan lima lainnya dihukum penjara seumur hidup oleh sebuah pengadilan di Banglades karena membunuh seorang akademisi.

Hakim Shirin Kabita Akhter dari Pengadilan Negeri Rajshahi mengatakan pada Selasa (8/5) bahwa mereka terbukti bersalah atas pembunuhan Profesor A.F.M. Rezaul Karim dari Universitas Rajshahi.

Karim adalah advokat liberalisme dan pluralisme agama ternama di negara itu. Ia dibunuh dengan sebilah golok saat ia melewati kampus yang terletak di Rajshahi itu pada 23 April 2016.

Menurut informasi, dua orang – Shariful Islam dan Maskawat Hasan – yang dihukum mati adalah anggota Jamaat-ul-Mujahidin, satu dari dua kelompok militan terlarang yang bertanggungjawab atas serangkaian serangan mematikan terhadap orang-orang yang berpaham liberal, intelektual, minoritas agama dan orang asing sejak 2013. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya militansi Islam di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim moderat itu.

Islam masih dalam pengejaran. Namun ia dihukum dalam sidang putusan tanpa kehadirannya. Ia adalah seorang pelajar dari Fakultas Bahasa Inggris di mana Karim mengajar.

Tiga orang yang dihukum penjara seumur hidup terbukti bersalah membantu dan bersekongkol dengan kedua orang yang didakwa bersalah melakukan pembunuhan.

Riasat Imtiaz, anak dari akademisi yang dibunuh itu, menyambut baik vonis hakim.

“Vonis itu merupakan penghiburan bagi kami. Kami akan lebih bahagia jika semua terdakwa dihukum mati. Beberapa terdakwa masih bersembunyi, maka kami minta pemerintah menangkap mereka dan memberlakukan vonis itu secepatnya,” katanya kepada ucanews.com.

Theophil Nokrek, sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan keadilan tersebut disambut baik. Tetapi Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati.

“Mencabut nyawa bukan suatu solusi, tetapi kita tidak bisa menolak apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan berdasarkan undang-undang. Namun saya ragu apakah putusan itu bisa memberi rasa takut kepada mereka yang menganut ideologi militan,” katanya kepada ucanews.com.

“Selain memperjuangkan keadilan lewat proses hukum, kita perlu melawan militan dan simpatisan mereka dengan menawarkan ideologi yang lebih kuat, salah satunya berbasis pluralisme dan kerukunan,” lanjutnya.

Di Banglades, sekitar 50 orang termasuk blogger ateis, penulis, penerbit, akademisi liberal, aktivis gay, minoritas agama dan orang asing dibunuh militan sejak 2013.

Sebagai tanggapan, pemerintah meluncurkan serangan terhadap militan. Akibatnya, puluhan militan tewas dalam baku tembak dan ratusan lainnya ditangkap dan menjalani proses persidangan.

 

Imam Katolik yang Dibunuh Dimakamkan di Filipina Utara

Rab, 09/05/2018 - 10:08

Seorang imam Katolik yang ditembak mati  di Filipina utara pekan lalu dimakamkan pada  7 Mei. Pihak berwenang menggandakan upaya mereka untuk menangkap para pembunuhnya.

Sekitar 1.000 orang menghadiri prosesi pemakaman mendiang Pastor Mark Anthony Ventura di keuskupan Tuguegarao.

Imam berusia 37 tahun itu tewas pada 29 April, setelah merayakan Misa di sebuah stasi misi di Gattaran, provinsi Cagayan.

“Kami baru saja kehilangan seorang imam yang berdedikasi, orang yang berbau seperti domba-dombanya, dan mati dengan peluru,” kata Uskup Agung Tuguegarao Mgr Sergio Utleg kepada para pelayat.

Sejumlah  uskup dan sekitar 50 imam dari beberapa keuskupan juga menghadiri Misa pemakaman Pastor Ventura.

Uskup Agung Utleg mengatakan Gereja “dikejutkan oleh insiden mengerikan itu.”  Imam yang dibunuh itu “tidak layak untuk mati.”

Prelatus itu mengatakan bahwa jika seorang imam bisa mati secara brutal, “siapa yang bisa mencegah siapapun termasuk diriku untuk dibunuh dengan alasan yang tidak jelas?”

Uskup agung mengatakan Pastor Ventura secara sukarela ditugaskan ke stasi misi San Isidro Labrador di mana dia dibunuh.

“Di sana ia bekerja sebagai pekerja yang baik dan melayani Tuhan tanpa kenal lelah. Ia mengajar di sekolah pada hari kerja dan menggembalakan kawanannya di akhir pekan,” kata Uskup Agung Utleg.

Prelatus itu menggambarkan Pastor Ventura sebagai seorang imam “yang sehat dan jiwa yang semangat.”

“Kami semua mengharapkan darinya pelayanan yang lama dan bermanfaat sebagai seorang imam. Semua itu hilang sekarang, secara brutal diakhiri oleh peluru pembunuh,” kata Uskup Agung Utleg.

Ditembak oleh pembunuh bayaran

Penyidik ​​polisi mengatakan Pastor Ventura, seorang aktivis lingkungan dan pendukung hak-hak masyarakat suku, “ditembak mati oleh pembunuh bayaran”  karena  “dendam pribadi  serius.”

Mereka mengatakan para pembunuh itu tampaknya tidak secara pribadi mengenal Pastor Ventura karena sebelum menembaknya mereka meminta penduduk desa  menunjukkan yang mana Pastor Ventura.

Setidaknya dua saksi telah memberikan deskripsi penembak dan bagaimana kejadian berlangsung.

Uskup Agung Utleg mengatakan pembunuhnya adalah “produk budaya dan masyarakat … di mana kurangnya penghormatan pada sesuatu yang suci dan orang suci.”

Prelatus itu mengatakan pembunuhan itu adalah “sebuah hukuman atas kegagalan kita sendiri sebagai masyarakat, sebuah masyarakat yang memungkinkan pembunuhan dan pembunuhan tidak  diproses hukum.”

Uskup Alexander Wandag dari Santiago mendesak umat Katolik  “melawan budaya impunitas dan berjuang demi keadilan.”

“Ada begitu banyak kematian yang tidak diproses secara hukum dan tidak adanya keadilan di negara ini memperburuk situasi sosial dan hak asasi manusia,” katanya.

Menyerang komunitas

Uskup Deogracias Iniguez, ketua Forum Uskup Ekumenis, mengatakan pembunuhan Pastor Ventura adalah “serangan terhadap orang-orang yang dia layani dan cintai.”

“Para pelaku tidak hanya membunuh seorang imam, mereka mengambil kehidupan seorang imam yang memberi harapan meskipun ada kesulitan dan pengorbanan kepada yang terabaikan,” katanya.

Pastor Ventura adalah imam Katolik kedua yang dibunuh dalam empat bulan ini. Pada 4 Desember 2017, Pastor Marcelito Paez dari Keuskupan San Jose ditembak mati setelah membantu pembebasan tahanan politik.

 

Para Pejabat Gereja Setuju Mengalihkan Basilika 

Rab, 09/05/2018 - 09:00

Setelah perlawanan awal terhadap rencana pemerintah  melibatkan perusahaan swasta dalam pemeliharaan situs peninggalan bersejarah di India, pejabat Gereja di Goa akhirnya menyetujui untuk menerima rencana pengalihan Basilika Bom Yesus yang terkenal itu.

Pertemuan di antara para pejabat Gereja dan pemerintah pada 7 Mei menyelesaikan perbedaan dan Gereja setuju  mengizinkan  perusahaan swasta mengambil alih pengelolaan gereja Portugis abad ke-16 itu, demikian Menteri Arsip Vijay Sardesai.

Kesepakatan itu muncul setelah “dipahami dengan jelas bahwa rencana tersebut bukan tentang mengambil alih peninggalan bersejarah itu melainkan pelestariannya di bawah standar internasional,” katanya.

Konferensi Waligereja India  sebelumnya mengungkapkan kekecewaan mereka ketika media melaporkan rencana pemerintah federal  mengajak pemain swasta mengelola situs keagamaan kuno di bawah proyek pariwisata “Adopt a Heritage” yang diumumkan September lalu.

Pemerintah federal dan Goa, keduanya dijalankan oleh Partai Bharatiya Janata  pro-Hindu, mendaftarkan enam situs peninggalan bersejarah itu di Goa, termasuk Basilika Bom Yesus yang menyimpan peninggalan St. Fransiskus Xaverius.

Para pejabat Gereja telah menerima rencana tersebut “dengan suara bulat karena itu bermanfaat bagi monumen bersejarah itu.”

Pastor Loila Pereira, sekretaris Uskup Agung Filipe Neri Ferrao,  Keuskupan Agung Goa.

“Monumen bersejarah itu tidak akan disentuh dan akan berada di dalam pemeliharaan Survei Arkeologi India (ASI) dan masih dimiliki oleh Gereja” seperti yang terjadi sekarang, kata Pastor Pereira.

Pastor Alfred Vaz, pastor Paroki Se Katedra  di Goa Lama, mengatakan rencana itu akan memastikan monumen bersejarah itu mendapat perawatan tepat waktu.

ASI sekarang mempertahankan monumen bersejarah itu tetapi pita merah dan penundaan pencairan dana menghambat pemeliharaan. Perusahaan-perusahaan swasta mengambil alih perawatan untuk membangun nama merek mereka dan “akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa situs-situs peninggalan bersejarah itu dipelihara dengan standar internasional,” kata Pastor Vaz.

“Sebagai permulaan, mereka akan menjaga kebersihan di daerah sekitarnya dan menyediakan air minum dan pengaturan tempat duduk untuk lansia dan berbagai fasilitas lain,” katanya.

Pemeliharaan di dalam gereja akan dilakukan dengan persetujuan otoritas Gereja. Para manajer baru tidak akan membebankan biaya masuk bagi pengunjung.

Sardesai mengatakan  ketika  nota kesepahaman ditandatangani, pemerintah akan menuntut “tidak ada nota keberatan” dari Gereja dan memaksakan syarat-syarat untuk memastikan semuanya lancar sesuai dengan fungsi dari rencana awalnya.

Menteri mengatakan ia juga awalnya menentang rencana tersebut tetapi “kami melihat  rencana  tersebut dapat benar-benar digunakan untuk memanfaatkan lebih banyak langkah kaki dan meningkatkan kapasitas peninggalan bersejarah itu dengan menambah infrastruktur  berkelas dunia.”

 

Halaman