UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 20 mnt 2 dtk yang lalu

Vatikan Angkat Dua Uskup Baru untuk Indonesia

Sel, 17/07/2018 - 11:45

Paus Fransiskus telah mengangkat dua uskup baru untuk keuskupan Purwokerto, Jawa Tengah dan keuskupan Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Juli, untuk pertama kalinya Vatikan  menunjuk dua uskup pada saat yang sama.

Bapa Suci menunjuk Pastor Ewaldus Martinus Sedu, 55 tahun, sebagai uskup keuskupan Maumere dan Pastor Christopher Tri Harsono, 52, sebagai uskup Keuskupan Purwokerto.

Uskup terpilih Harsono saat ini adalah vikjen keuskupan Bogor, Jawa Barat. Dia menggantikan Uskup Julianus Sunarka SJ yang mengundurkan diri pada Desember 2016 setelah mencapai usia pensiun 75 tahun.

Lahir di Bogor pada 18 Januari 1966, ia ditahbiskan menjadi imam pada 15 Februari 1995. Dari tahun 1998 hingga 2001 ia belajar bahasa Arab di Mesir dan di Institut Kepausan untuk Studi Bahasa Arab dan Islam di Roma, Italia.

Setahun kemudian ia diangkat sebagai rektor Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus di Bandung, Jawa Barat. Dia saat ini mengajar di Fakultas Filsafat  Universitas Katolik Parahyangan  Bandung.

Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM, uskup Bogor mengatakan umat Katolik di keuskupannya sangat senang karena seorang imam setempat, yang lahir dan dibesarkan di Bogor, telah ditunjuk sebagai uskup.

“Kami sangat bangga bahwa Pastor Harsono dipercaya oleh Vatikan untuk menggembalakan umat Katolik di Purwokerto,” kata Mgr Paskalis kepada ucanews.com.

Uskup itu mengatakan  Pastor Harsono pantas menjadi uskup karena dia memiliki pengalaman pastoral yang luas dan pengetahuan yang baik.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik, hingga tahun 2015 keuskupan Purwokerto memiliki sekitar 61.000 umat Katolik tersebar di 25 paroki yang dilayani oleh 46 imam diosesan, 35 imam religius, 145 suster, dan 24 bruder.

Sementara itu, Uskup terpilih Ewald, akan menggantikan Uskup  Gerulfus Kherubim Pareira SVD yang mengundurkan diri pada bulan September 2016 setelah mencapai usia pensiun 75 tahun.

Pastor Ewald lahir di Bajawa, Flores pada 30 Juli 1963, dan ditahbiskan menjadi imam pada Juli 1991.

Dari tahun 1997 hingga 2001, Pastor Ewald  belajar pedagogi di Roma, Italia, kemudian menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK)  Ledalero, di Maumere.

Dia juga melayani sebagai rektor Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret di Maumere dari tahun 2005 hingga 2010. Saat diangkat sebagai uskup,  ia menjabat sebagai vikjen keuskupan Maumere.

“Saya tidak percaya saya diangkat menjadi uskup. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi saya,” kata Uskup-terpilih Ewald  kepada ucanews.com.

Ia meminta umat Katolik setempat untuk mendukung dan membantunya dalam misi barunya, dan berharap ia tidak dibiarkan sendirian.

Uskup terpilih Ewald  mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi keuskupan adalah kekurangan imam diosesan sehingga dia “akan bekerja keras untuk mempromosikan panggilan imamat.”

Ia mengatakan ia akan melanjutkan hasil sinode keuskupan itu.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik, hingga tahun 2015, keuskupan Maumere memiliki sekitar 302.000 umat Katolik, yang tersebar di 36 paroki, yang dilayani 62 imam diosesan, 134 imam religius, 157 suster, dan 13 bruder.

 

Orang Katolik Menjadi Hakim Agung Malaysia

Sen, 16/07/2018 - 13:00

Richard Malanjum menjadi orang pertama dari dua negara bagian di Pulau Kalimantan  yang didominasi Kristen yang menjadi hakim agung Malaysia, posisi peradilan tertinggi negara itu.

Malanjum, 65, seorang Katolik dari komunitas Kadazandusun di negara bagian Sabah, bertugas sebagai hakim kepala Sabah dan Sarawak sebelum bertugas di Pengadilan Federal  tahun 2005.

“Dia telah melakukan banyak pekerjaan untuk mencoba membawa keadilan bagi orang miskin,” kata seorang teman yang menolak disebutkan namanya. “Pengadilan pribumi yang berbasis di daerah pedesaan Kalimantan adalah gagasannya. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa keadilan sulit didapat oleh orang miskin dan telah mengganggu pikirannya untuk waktu yang lama.”

Penunjukan Malanjum dipandang sebagai jeda yang menentukan dari masa lalu menyusul pemecatan beberapa hakim yang berpikiran independen tahun 1988 dan serangkaian keputusan berikutnya yang mendukung pemerintah.

Penunjukan itu juga menandakan bahwa penguasa baru Malaysia, yang menggulingkan pemerintah koalisi Barisan Nasional yang berkuasa lama pada Mei, berada di jalur reformasi.

Peradilan negara, di bawah pemerintahan sebelumnya, memperoleh reputasi sebagai pro-Islam dengan beberapa keputusan kontroversial yang tampaknya bertentangan dengan konstitusi dan mengkhawatirkan non-Muslim.

Satu keputusan yang bergema di seluruh dunia: pengadilan memutuskan tahun 2013 bahwa non-Muslim dilarang menggunakan kata Allah.

Keputusan yang kontroversial itu menyatakan bahwa istilah Allah harus eksklusif untuk Islam dan jika digunakan oleh agama lain dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat.

Orang-orang Kristen berpendapat bahwa mereka telah menggunakan kata itu, yang diserap oleh bahasa Melayu dari bahasa Arab, untuk menyebut Tuhan mereka selama berabad-abad.

Meskipun masa jabatan Malanjum berpotensi singkat – ia mencapai usia pensiun normal 66 pada Oktober – telah menjadi praktik umum untuk memperpanjang masa jabatan hakim nasional untuk tambahan enam bulan, sehingga ia bisa melayani hingga April.

Malanjum dididik  oleh para bruder La Salle di SMA La Salle  di Kota Kinabalu, ibukota negara bagian Sabah. Pengaruh mereka jelas terlihat karena dia sering berhubungan dengan para bruder selama bertahun-tahun setelah mereka pensiun.

Dia memulai karirnya di Departemen Pendidikan sebelum pindah ke beberapa departemen pemerintah lainnya.

Tahun 1972, ia lulus dari institut lokal sebagai mahasiswa eksternal Universitas London dan memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1975.

Dia kemudian bekerja di kantor ketua mentri Sabah dan ditugasi sebagai wakil jaksa penuntut umum di kejaksaan agung negara bagian Sabah.

Dia melanjutkan studi di London dan di bekerja di bar di Inggris sebelum kembali bekerja di  pemerintah di Malaysia.

 

Para Pastor Filipina Mendapat Ancaman  dan Gangguan Tentara

Sen, 16/07/2018 - 11:19

Pemimpin Iglesia Filipina Independiente (Gereja Independen Filipina), atau IFI, menuduh pasukan keamanan melakukan pengawasan ilegal terhadap para pastor, dan bahkan mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap mereka.

“Kami percaya ancaman pembunuhan dan pelecehan ini adalah tindakan yang hanya negara yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk melakukan,” kata uskup agung  IFI, Mgr Rhee Timbang kepada  ucanews.com dalam sebuah wawancara pada 12 Juli.

Tuduhan ini menyusul klaim oleh para pastor  IFI, Randy Manicap dan Arvin Mangrubang, dari wilayah utara Ilocos, bahwa mereka berkali-kali  menerima ancaman telepon dan SMS sejak tahun 2017.

Keduanya aktif dalam aksi perlawanan mereka terhadap aktivitas penambangan di paroki masing-masing dan merupakan pengamat yang kritis atas dugaan pelanggaran HAM oleh pejabat pemerintah.

Kedua imam itu adalah penggerak kelompok Solidaritas Rakyat Melawan Penambangan Skala Besar di propinsi Ilocos Norte.

Para karyawan paroki juga melaporkan “pria-pria yang tampak mencurigakan” menanyakan keberadaan para pastor.

“Hanya pemerintah yang punya motif untuk melakukan pelecehan ini,” kata Pastor Manicap.

“Mereka ingin membungkam kami karena kami terus menyuarakan jeritan warga miskin terhadap ketidakadilan sosial,” tambah imam itu.

Pastor Mangrubang mengatakan dia mengkhawatirkan ancaman nyawanya, terutama setelah pembunuhan tiga imam Katolik dalam beberapa bulan terakhir.

“Ini bukan hanya serangan terhadap kami para hierarki, tetapi serangan yang disengaja terhadap iman kita,” kata Pastor Mangrubang.

“Kami khawatir umat paroki kami akan terluka karena mencoba melindungi kami dari kekerasan yang tidak masuk akal ini,” katanya kepada ucanews.com.

Seorang juru bicara militer menepis klaim yang mengatakan bahwa “tidak ada alasan” bagi pemerintah untuk melakukan operasi pengawasan terhadap para imam.

“Tidak mungkin tentara kami melakukan itu. Ini adalah tugas kami untuk melindungi warga sipil terutama para imam, bukan mengancam mereka,” kata Letnan Kolonel Isagani Nato dari Komando Luzon Utara.

“Kami adalah organisasi militer profesional yang menganut proses hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia,” kata Nato.

Dia mendesak para imam untuk berkoordinasi dengan militer “sehingga kami dapat membantu mereka menemukan pelaku di balik ancaman pembunuhan dan tindakan yang melanggar hukum.”

Namun, Uskup Timbang mengatakan ini bukan pertama kalinya IFI menerima laporan tentang pelecehan, bahkan serangan terhadap imam “berdiri bersama dan dalam mengadvokasi penyebab sah dari orang-orang kita.”

Salah satunya adalah pembunuhan Uskup Alberto Ramento, yang ditikam sampai mati di  kediamannya di kota Tarlac pada 3 Oktober 2006.

Uskup Ramento, mantan uskup agung IFI, telah aktif dalam berbagai masalah sosial dan menjadi ketua Forum Ekumenis Para Uskup  dan Promosi Penyambutan Umat Gereja.

“Tindakan ini melanggar hak asasi manusia para pemimpin kami yang ditahbiskan dan rakyat biasa,” kata Uskup Timbang, sambal menambahkan bahwa ancaman “merupakan tindakan penganiayaan.”

“Ini adalah upaya yang disengaja untuk membungkam para imam kita dan orang awam yang terlibat dalam memberdayakan masyarakat,” tambah prelatus itu.

IFI, yang didirikan pada 1902 di tengah nasionalisme intens yang menyertai perang kemerdekaan dari Spanyol, memiliki setidaknya 30 keuskupan di Filipina dan satu di Amerika Serikat dengan total anggotanya sekitar 1,5 juta.

 

Otoritas India Berupaya Membekukan Rekening Bank Biarawati MC 

Jum, 13/07/2018 - 14:15

Pejabat di India tengah berupaya membekukan rekening bank milik Kongregasi Misionaris Cinta Kasih (MC) yang dibentuk oleh Santa Teresa dari Kolkata menyusul penangkapan seorang biarawati MC atas tuduhan perdagangan anak di Negara Bagian Jharkhand.

Pada Rabu (11/7), Kepala Polisi Negara Bagian Jharkhand D.K. Pandey menyurati menteri dalam negeri dan mendesak pembekuan rekening itu untuk memfasilitasi sebuah penyelidikan terkait ada atau tidaknya pelanggaran terhadap undang-undang tentang penerimaan dana luar negeri.

Polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan di panti yang dikelola komunitas MC untuk para ibu yang tidak menikah menyusul penangkapan seorang biarawati dan seorang karyawan di sana. Sepasang suami-isteri yang tidak memiliki anak menyampaikan keluhan terkait pembayaran untuk adopsi seorang bayi.

Polisi kini bekerjasama dengan pejabat pajak untuk mengecek sumber dana dan pengeluaran dari panti itu, demikian laporan surat kabar lokal.

Namun juru bicara Kongregasi MC, Sunita Kumar, mengatakan kepada ucanews.com pada Kamis (12/7) bahwa perluasan penyelidikan itu adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memfitnah karya panti itu bagi para ibu yang tidak menikah.

Ia mengklaim ada niat untuk “menekan dan mengganggu secara finansial” kongregasi yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kolkata itu pada 1950.

“Berbagai kegiatan, tenaga dan sumber dana kami diketahui oleh pemerintah dan tidak ada yang kami sembunyikan,” katanya.

Prabhkar Tirkey, ketua Rashtriya Isai Mahasangh atau sebuah forum ekumene, mengatakan langkah pemerintah itu tidak lain merupakan “perburuan” untuk menodai seluruh komunitas Kristiani dan karya amal mereka yang memberi manfaat bagi jutaan orang miskin.

Bharatiya Janata Party (BJP) yang pro-Hindu memerintah Negara Bagian Jharkhand   dan pemerintahan federal. Dan sejumlah tokoh Kristiani menuduh mereka secara diam-diam mendukung kelompok-kelompok sayap kanan yang berusaha memperluas dominasi Hindu.

Pastor Peter Martin – yang juga seorang pengacara – mengatakan donasi luar negeri masuk ke satu rekening bank milik Kongregasi MC dan dananya didistribusikan untuk berbagai karya amal.

Surat kepala polisi kepada pejabat federal itu mengatakan bahwa sejak 2006 hingga 2017 para suster, bruder and pastor MC menerima 9.272 miliar rupee (sekitar 142 juta dolar AS).

“Laporan keuangan mereka diaudit setiap tahun sesuai undang-undang dan laporan detilnya disampaikan kepada pemerintah,” kata Pastor Martin kepada ucanews.com.

“Jika ada anomali atau transaksi mencurigakan, departemen pendapatan hendaknya curiga. Tetapi tidak ada kecurigaan yang disampaikan. Langkah ini konyol,” lanjutnya.

Para biarawati MC mengelola lebih dari 770 panti di seluruh dunia, 243 diantaranya di India. Panti-panti ini untuk melayani orang-orang miskin dan sekarat dan para ibu yang tidak menikah serta yatim piatu dan orang cacat mental dan fisik.

 

Sri Lanka Segera Mengeksekusi Penyelundup Narkoba

Jum, 13/07/2018 - 14:00

Juru bicara pemerintah Sri Lanka mengatakan pada Rabu (11/7) bahwa pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati bagi para penyelundup narkoba meskipun ada penolakan dari sejumlah aktivis hak asasi manusia.

Presiden Maithripala Sirisena mengatakan ia akan menandatangani surat perintah untuk menerapkan apa yang sudah disepakati oleh kabinet terkait pelaksanaan eksekusi demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

Namun Nuwan Malinda, 38, seorang guru sekolah Minggu dan aktivis sosial, mengatakan tidak ada bukti yang cukup secara internasional untuk menunjukkan bahwa hukuman mati secara signifikan mengurangi kejahatan narkoba.

Menurutnya, hukuman mati bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ia mengatakan Sri Lanka akan dilihat sebagai negara yang “tidak beradab” jika eksekusi dilaksanakan. Eksekusi merupakan suatu hal yang tidak pernah terjadi selama 42 tahun di negara itu. Eksekusi terakhir dilaksanakan pada Juni 1976.

Pada 2004, pemerintahan saat itu memutuskan untuk kembali melaksanakan eksekusi untuk pemerkosa, penyelundup narkoba dan pembunuh. Namun pertentangan meluas sehingga belum satu pun eksekusi dilaksanakan.

Pemerintahan saat ini bersikeras bahwa eksekusi boleh dilaksanakan.

Malinda mengatakan kejahatan serius bisa terjadi karena penyakit jiwa, rendahnya pendidikan formal atau kemiskinan yang sangat parah. “Hukuman mati tidak memberi harapan akan rehabilitasi apa pun,” lanjutnya.

Pada Rabu (11/7), polisi menangkap dua orang yang diduga menyembunyikan 9,9 kilogram heroin di sebuah gudang beras. Menurut perkiraan, heroin ini senilai 118 juta rupee Sri Lanka atau 740.000 dolar AS.

Tentara Inggris menjajah Sri Lanka pada 1815 dan melarang segala bentuk eksekusi seperti pemenggalan kepala dan penenggelaman. Namun mereka memperkenalkan hukuman gantung.

Amnesty International yang berbasis di London, Inggris, telah mendesak pemerintah Sri Lanka untuk tidak memberlakukan hukuman mati dan bergabung dengan 142 negara yang telah menghapus hukuman mati.

Sementara itu, Kardinal Malcolm Ranjith mengatakan pada konferensi pers yang diadakan pada Kamis (12/7) bahwa Gereja akan mendukung keputusan Presiden Sirisena terkait hukuman mati bagi penyelundup narkoba yang melakukan kejahatan di balik jeruji.

 

Kelompok Perdamaian Memberi Penghormatan kepada Imam yang hilang

Jum, 13/07/2018 - 12:46

Sebuah kelompok perdamaian ekumenis di Filipina pada 11 Juli memperingati 33 tahun hilangnya seorang imam Redemptoris (CSsR) dan salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan perlawanan terhadap almarhum diktator Ferdinand Marcos.

Kelompok Perdamaian Ekumenis Filipina memberi penghormatan atas kontribusi Pastor Rudy Romano untuk kemajuan perdamaian dan HAM  di negara ini.

Ofelia Cantor, koordinator kelompok perdamaian, mengatakan Pastor Romano “mengabdikan hidupnya mempromosikan perdamaian, sebuah tugas yang harus dipenuhi oleh setiap orang Kristen.”

Imam Redemptoris itu terakhir terlihat pada 11 Juli 1985, di luar biara di kota Cebu, Filipina tengah.  Ia diculik oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal.

Imam berusia 44 tahun itu adalah pemimpin aktif gerakan melawan kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos saat itu.

Dia adalah sekretaris eksekutif Koalisi Melawan Penganiayaan terhadap Rakyat dan wakil ketua Aliansi Patriotik Baru Nasional.

Norma Dollaga dari The Promotion of Church People’s Response (PCPR)  mengatakan Romo Romano “bepergian dengan orang miskin” dan tidak akan pernah terlupakan.

“(Pastor Romano) mengajarkan kami bahwa kehidupan beragama berarti melayani rakyat dan Tuhan tanpa syarat,” katanya. “Gereja harus bangga bahwa ia memiliki seorang putra seperti (Romano) yang mempertaruhkan nyawanya demi orang lain.”

Sementara itu, Kongregasi Redemptoris mengulangi seruannya pada pemerintah untuk “memberikan keadilan kepada korban penghilangan paksa.”

Dikatakan bahwa Pastor  Romano “difitnah, dilecehkan, dan akhirnya diculik … karena dia membela kebenaran dan membela hak orang miskin dan yang lemah.”

Imam Redemptoris Ariel Lubi, wakil ketua provinsi Manila, mengatakan bahwa kongregasi memiliki banyak imam seperti Pastor Romano “yang tidak akan pernah meninggalkan orang miskin dalam misi mereka.”

“Mari kita seperti Pastor Rudy yang berjuang untuk keadilan sosial, yang membela iman dengan melayani rakyat, dan membawa gereja ke pinggiran,” kata imam itu.

Cristina Palabay dari kelompok HAM  Karapatan mengatakan penghilangan paksa dan pembunuhan terus berlanjut karena pemerintah bersikeras “solusi militer murni” untuk konflik bersenjata di negara itu.

Dia mengatakan lebih dari 2.000 orang telah menjadi korban penghilangan paksa sejak Marcos mengumumkan darurat militer tahun 1970-an.

Palabay mengatakan budaya impunitas telah mendorong penggunaan metode penculikan dan pembunuhan di luar hukum untuk membungkam perbedaan pendapat.

Uskup Deogracias Iniguez dari Forum Uskup Ekumenis mengatakan Gereja “tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan jeritan orang miskin untuk perdamaian yang adil dan abadi.”

“Jangan takut,” kata prelatus itu. “Akan ada lebih banyak Pastor  Romano yang akan mengorbankan hidup mereka untuk mewartakan Kabar Baik.”

 

Secercah Harapan Perdamaian dari  Myanmar

Jum, 13/07/2018 - 10:05

Tentara Kemerdekaan Kachin yang sebagian besar beragama Kristen (KIA) dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha di bagian utara,  kurang dari tiga bulan lalu berada di pusat pertempuran hebat dengan militer negara itu, yang menggunakan pesawat tempur dan artileri melawan mereka.

Tapi, sekarang KIA berada di antara kelompok-kelompok bersenjata yang memulai  pembicaraan damai dengan petinggi yang memerintahkan serangan itu.

Konferensi pada 11-16 Juli di ibukota Naypyidaw mencoba untuk melihat kembali Perdamaian Panglong yang bersejarah di tahun 1947 antara beberapa etnis minoritas dan pemerintah pusat.  Konferensi ini merupakan lanjutan dari putaran diskusi sebelumnya  tahun 2015 dan 2016.

Tujuh kelompok etnis bersenjata, yang dikenal sebagai Aliansi Utara dan dipimpin oleh Angkatan Darat  Amerika Serikat belum menandatangani perjanjian gencatan senjata secara nasional tetapi menghadiri konferensi itu  dengan dukungan pejabat Cina.

Perwakilan dari 10 kelompok bersenjata yang telah menandatangani perjanjian gencatan senjata tersebut juga terlibat.

Lebih dari 700 peserta pada pembukaan termasuk Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB  untuk Myanmar.

Mgr Raymond Sumlut Gam, uskup keuskupan Banmaw di Negara Bagian Kachin menggambarkan pertemuan itu sebagai langkah maju, khususnya keterlibatan KIA.

Tahun 2011, puluhan ribu orang di Kachin dan Negara Bagian Shan yang berdekatan mengungsi ketika gencatan senjata 17 tahun gagal.

KIA diperkirakan memiliki sekitar 4.000 tentara aktif, sebagian besar di pangkalan dekat perbatasan Myanmar dengan Cina.

“Saya berharap konferensi ini membawa hasil positif yang akan mengurangi bentrokan dan membantu kembalinya orang-orang yang terlantar secara cepat ke rumah mereka,” kata Uskup Gam, seorang etnis Kachin, kepada ucanews.com.

Aung San Suu Kyi mengatakan dalam pidato pembukaan bahwa ada kebutuhan untuk menyelesaikan “masalah politik” dengan kelompok non-penandatangan perjanjian gencatan senjata.

Namun, Khin Zaw Win, direktur  Lembaga Tampadipa yang berpusat di kota komersial Yangon, tidak memiliki harapan besar bahía hal ini tercapai.

Dia mengatakan kurangnya diskusi mengenai pembentukan sistem federal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Perjanjian Panglong yang menjamin berbagai kelompok etnis menentukan nasib sendiri.

Militer tetap prihatin bahwa memungkinkan proses penentuan nasib sendiri dapat memecah negara jika beberapa kelompok bersikeras pada kemerdekaan.

“Bunyi senjata akan menjadi diam jika semua kelompok dengan keinginan tulus mematuhi persetujuan perdamaian itu,” kata Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing pada pembukaan konferensi itu.

Dia memperingatkan bahwa negara manapun, demokratis atau lainnya, hanya bisa memiliki satu kekuatan militer.

“Jika proses perdamaian membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperlukan, akan ada dorongan, campur tangan dan manipulasi, yang semuanya akan merusak kepercayaan yang dibangun dengan susah payah dan kesepakatan yang diperoleh dengan susah payah pula,” katanya.

Angkatan bersenjata memerintah Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma, selama lebih dari 50 tahun sebelum pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi mulai menjabat pada April 2016. Namun, militer tetap memiliki otoritas politik yang luas.

Ayah Suu Kyi, Jenderal Aung San, memimpin negara itu menuju kemerdekaan dari Inggris setelah Perang Dunia II dan mencapai Perjanjian Panglong dengan kelompok etnis Kachin, Shan dan Chin.

Segera setelah itu, Aung San dibunuh dan kesepakatan itu tidak pernah dipenuhi.

Kelompok-kelompok etnis kembali mengangkat senjata melawan pemerintah pusat dan konferensi perdamaian terbaru di Naypyidaw berusaha untuk menyelesaikan warisan sejarah itu.

 

Konferensi Waligereja Thailand Gelar Tiga Perayaan

Kam, 12/07/2018 - 15:38

Lebih dari 8.000 umat beragama menghadiri tiga perayaan yang digelar oleh Konferensi Waligereja Thailand.

Di antara peserta adalah dua kardinal, satu uskup agung dan 11 uskup serta seorang uskup agung emeritus dari Malaysia, seorang kardinal dan seorang uskup dari Laos dan Duta Besar Vatikan untuk Thailand.

Ketiga perayaan tersebut diselenggarakan di Universitas Chiang Rai Rajabhat di Thailand bagian utara pada Sabtu (7/7) lalu.

Peserta merayakan peresmian Keuskupan Chiang Rai, penahbisan Uskup Joseph Wutthilert Haelom dan peluncuran persiapan peringatan ke-350 Vikariat Apostolik Siam (Misi Siam: 1669-2019).

Hadir pula perwakilan dari beberapa denominasi Protestan dan sejumlah pemimpin agama Buddha, Hindu, Islam dan Sikh.

Benih pertama Kabar Gembira disebarkan di Siam (kini Thailand) pada 1544.

Pada 2015, Gereja lokal merayakan peringatan ke-50 pengangkatan dua komunitas Gereja sebagai keuskupan agung, yakni Bangkok dan Thare-Nongseng. Selama lebih dari 50 tahun, delapan keuskupan baru dibentuk: Chanthaburi, Ratchaburi, Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Nakhon Ratchasima, Surat Thani dan Nakhon Sawan.

Dengan pembentukan Keuskupan Chiang Rai, Thailand kini memiliki dua keuskupan agung dan sembilan keuskupan sufragan.

Tujuan pembentukan keuskupan baru itu adalah untuk memberikan pemantauan yang lebih dekat dan efektif terhadap karya pastoral, pelayanan dan penyebaran Kabar Gembira.

Dua uskup yang melayani Keuskupan Chiang Mai dan Chiang Rai akan menjalankan tugas mereka secara lebih efektif dan efisien.

Mengingat setiap keuskupan merupakan wilayah yang lebih kecil, kunjungan pastoral bisa lebih sering dilakukan khususnya di wilayah pegunungan.

 

Mahkamah Agung di India Pertegas Hukuman Mati untuk Tiga Pemerkosa

Kam, 12/07/2018 - 15:19

Mahkamah Agung di India telah mempertegas hukuman mati untuk tiga orang yang didakwa memerkosa seorang perempuan di dalam sebuah bus yang tengah melaju di New Delhi enam tahun lalu.

Meskipun demikian, sejumlah pengacara dan aktivis Kristiani ragu jika hukuman mati bisa menghentikan maraknya kasus pemerkosaan.

Putusan yang dijatuhkan pada Senin (9/7) itu mempertegas vonis hukuman mati yang diberikan kepada ketiga terdakwa atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang mahasiswi berusia 23 tahun pada 2012 lalu.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh tiga dari empat terdakwa atas vonis tahun lalu tersebut.

Terdakwa keempat yang juga menghadapi hukuman mati tidak mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang diterimanya.

“Menjatuhkan hukuman mati kepada orang atas kejahatan yang mengerikan tidak akan menghentikan pemerkosaan,” kata Suster Mary Scaria MC, seorang pengacara Mahkamah Agung dan aktivis hak asasi manusia.

“Masyarakat harus berusaha mengubah cara berpikir orang. Hendaknya ada perubahan sosial untuk menghormati perempuan. Jika tidak, pemerkosaan, penindasan dan kekejaman terhadap perempuan tidak akan berhenti,” lanjutnya.

“Sejumlah orang berpikir bahwa perempuan adalah subyek kesenangan mereka dan bisa dipakai sesuka mereka. Persepsi mereka harus berubah,” tegasnya.

Kasus yang memunculkan kecaman nasional itu terjadi pada 16-17 Desember 2012 di dalam sebuah bus yang tengah melaju. Enam orang memerkosa dan menyerang secara kasar perempuan itu sebelum melemparnya ke tengah jalan. Perempuan itu kemudian dirawat di rumah sakit dan diterbangkan ke Singapura untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, namun ia meninggal dunia pada 29 Desember.

Proses peradilan yang cepat menjatuhkan hukuman mati kepada Mukesh Singh, Pawan Gupta, Vinay Sharma dan Akshay Thajur. Mahkamah Agung kemudian mempertegas hukuman tersebut.

Salah seorang terdakwa, Ram Singh, diduga bunuh diri saat berada di penjara. Seorang remaja yang juga menjadi pelaku pemerkosaan dibebaskan dari rumah pembinaan setelah menjalani hukuman penjara selama tiga tahun.

“Sejumlah orang tidak takut hukum. Setiap hari kita membaca dan mendengar berita tentang kekerasan, maka harus ada mekanisme agar masyarakat memahami bahwa kita semua sama di mata hukum,” kata Suster Scaria.

Badan Statistik Kejahatan Nasional mengatakan jumlah kasus pemerkosaan di India meningkat, dari 2.487 kasus pada 1971 menjadi 24.206 kasus pada 2011. Pada 2014, ada 36.735 kasus pemerkosaan dan pada 2016 angkanya meningkat menjadi 38.947 kasus.

M.P. Raju, seorang pengacara Mahkamah Agung beragama Katolik, mengatakan kepada ucanews.com bahwa dari sudut pandang Gereja Katolik, hukuman mati tidak bisa diterima karena “apa pun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kita tidak punya hak untuk membunuh seseorang, anak Allah.”

Pastor Denzil Fernandes SJ yang memimpin Institut Sosial India mengatakan Gereja menentang hukuman mati.

“Tetapi dalam kasus ini, hukum telah mempertimbangkannya sebagai kasus terlangka dari yang langka, maka kami menghormati keputusan itu,” katanya.

“Ajaran Katolik adalah bahwa kita tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang lain dengan cara apa pun. Ada pilihan lain seperti hukuman penjara seumur hidup di mana setidaknya seseorang punya waktu untuk berubah. Sebagain besar negara beradab telah menghapus hukuman mati,” lanjutnya.

Para terdakwa tersebut kini memiliki pilihan hukum untuk mengajukan gugatan kuratif atas hukuman mati itu dengan landasan bahwa bukti atau unsur hukum tidak diperdebatkan dan hal ini melanggar prinsip keadilan.

Jika gugatan itu juga ditolak, permohonan pengampunan bisa diajukan kepada presiden India.

 

Pemimpin Gereja Desak Pemerintah India Bantu Wilayah Yang Dilanda Kerusuhan  

Kam, 12/07/2018 - 13:22

Negara Bagian Odisha,  India, telah mengusulkan untuk bekerja sama dengan Gereja Katolik untuk meyiapkan fasilitas kesehatan  canggih di distrik Kandhamal yang miskin, tempat kekerasan anti-Kristen yang menelan 100 jiwa satu dekade lalu.

Menteri Kesehatan Negara Bagian itu Pratap Jena mengatakan pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan Keuskupan Agung Cuttack-Bhubaneswar atau lembaga-lembaga Gereja lainnya untuk mendirikan sebuah rumah sakit di distrik itu, di mana tingkat kematian ibu dan bayi termasuk yang tertinggi di India.

Jena mengajukan usulan itu ketika para pejabat Gereja dari keuskupan agung dan wakil-wakil dari Konferensi Waligereja India bertemu dengannya dan menteri kepala negara Naveen Patnaik pada 2 Juli menjelang peringatan 10 tahun kerusuhan yang meletus di negara bagian itu tahun 2008.

“Menteri membuat usulan dan berjanji  memberikan lahan untuk rumah sakit yang bebas biaya,” kata Pastor Dibakar Parichha, seorang pejabat keuskupan agung yang menghadiri pertemuan itu.

Pastor Parichha mengatakan kepada ucanews.com bahwa para pejabat Gereja termasuk Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, “secara serius menindaklanjuti”  proposal tersebut.

“Orang-orang di sana sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang dapat diandalkan. Banyak wanita dan anak-anak menderita karena kekurangan perawatan medis. Gereja berkomitmen  membantu mereka,” kata imam itu, ia menambahkan Gereja saat ini tidak mengoperasikan fasilitas kesehatan di distrik ini.

Sementara tingkat kematian ibu di India berada pada tingkat rata-rata 254 per 100.000 kelahiran hidup, angka itu telah naik setinggi 303 orang di Odisha, menjadikan negara ini menjadi salah satu dari empat negara paling berbahaya bagi wanita hamil.

Negara bagian timur ini juga memiliki tingkat kematian bayi terburuk di negara itu, karena 44 dari setiap 1.000 bayi baru lahir tidak dapat merayakan ulang tahun pertama mereka, menurut data pemerintah.

Angka yang tepat mungkin “jauh lebih tinggi” karena di desa-desa terpencil di distrik Kandhamal yang didominasi masyarakat suku, orang-orang hidup dalam kondisi pendidikan dan budaya yang diliputi keprihatinan, kata Pastor Parichha.

Pastor Pradosh Chandra Nayak, vikjen keuskupan agung, mengatakan banyak bayi yang baru lahir meninggal karena malaria dan penyakit lainnya yang sebenarnya dapat dicegah.

John Barwa dari Cuttack-Bhubaneswar, juga menghadiri pertemuan baru-baru ini. Dia mengatakan Naveen “mendorong Gereja bergabung untuk membantu negara berkembang dengan menjadi bagian dari proses.”

“Rumah sakit tidak diragukan lagi akan sangat membantu orang-orang Kandhamal terlepas dari apa iman dan agama seseorang,” katanya.

Keuskupan agung itu, yang mencakup distrik tersebut, akan berusaha mempercepat pengajuan itu, tambahnya.

Delegasi Gereja juga menekan administrasi negara untuk mempercepat pemberian kompensasi yang ditingkatkan yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung India kepada para korban kerusuhan 2008.

Pastor Parichha mengatakan Mahkamah Agung  tahun 2016 meminta negara untuk membayar ganti rugi tambahan 300.000 rupee (US $ 4.545) kepada para keluarga 39 orang Kristen yang tewas dalam kerusuhan. Ini di atas 500.000 rupee ($ 7.575) yang masing-masing diterima sebelumnya.

Pengadilan juga meminta negara untuk membayar kompensasi 30.000 rupee (US $ 454) bagi mereka yang terluka parah dan 10.000 rupee bagi mereka yang mengalami luka ringan.

Namun, pemerintah setempat tampaknya mengabaikan perintah itu, memaksa aktivis HAM untuk mengajukan banding ke pengadilan negara bagian, yang pada  Mei memerintahkan agar dana dialokasikan  memberi kompensasi kepada para korban.

Setelah intervensi pengadilan, negara bagian mengatakan telah mentransfer 215 juta rupee ke administrasi distrik Kandhamal untuk didistribusikan.

Meskipun demikian, “banyak yang belum menerima kerusakan tambahan,” kata Pastor Parichha. Dia telah dipercayakan untuk menyusun daftar orang-orang yang belum mendapatkan uang.

Para pemimpin Kristen seperti Pastor Parichha mengatakan bahwa hampir 100 orang Kristen tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah pembunuhan pemimpin Hindu Swami Laxmanananda Saraswati pada 23 Agustus 2008.

Catatan pemerintah negara bagian menempatkan korban tewas lebih kecil, hanya 39 orang.

Pembunuhan Touting Saraswati dianggap sebagai serangan Kristen pada Hinduisme, kelompok fanatik menyerang orang Kristen, membakar 6.000 rumah dan lebih dari 300 gereja. Sebagian besar orang Kristen dibunuh karena menolak untuk mengingkari iman mereka, menurut laporan.

Segera setelah kerusuhan, para pemimpin Gereja menuduh pemerintah negara bagian meminta polisi untuk mengabaikan kasus itu sehingga polisi melakukan penyelidikan yang ceroboh atau setengah hati terhadap pembunuhan tersebut.

Mereka melihat ini sebagai bentuk persetujuan diam-diam dan pengesahan terhadap tindakan kelompok-kelompok fanatik Hindu.

Selama kerusuhan, negara diperintah oleh koalisi yang terdiri dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu dan Biju Janata Dal (BJD), sebuah partai lokal. Sejak tahun 2000, BJD keluar dari aliansi dan sekarang memerintah negara sendirian.

 

Pihak Berwenang Larang Seorang Imam  Cina

Kam, 12/07/2018 - 09:47

Pejabat kantor  urusan agama pemerintah Cina merekomendasikan  pelarangan seorang imam  karena memimpin ziarah.

Para pengamat meyakini kasus ini baru pertama kali terjadi di bawah undang-undang (UU) agama baru yang berlaku secara nasional pada 1 Februari lalu.

Biro urusan etnis dan agama menilai bahwa imam itu bertindak bertentangan dengan Sinisisasi keagamaan yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh luar dengan norma-norma budaya dan sosial Cina.

Biro  tersebut  di distrik Changan, provinsi Hebei mengeluarkan surat tertanggal 11 Juni ke keuskupan Shijiazhuang dan Asosiasi Katolik Patriotik Cina yang menyerukan pelarangan.

Pastor Sun Linghui dari Gereja terbuka, diberitakan bahwa pada 4 Mei ia membawa sekelompok peziarah ke provinsi Shanxi utara, tempat komunitas Katolik telah ada sejak abad ke-17.

Ziarah itu diklaim memiliki dampak sosial “sangat buruk” yang membenarkan penangguhan kegiatan misionaris Pastor Sun dan pembatalan pendaftaran resminya.

Pasal dalam UU  baru itu mengatakan bahwa segala tindakan dalam 30 hari sejak diterimanya surat itu, termasuk penunjukan seorang imam untuk segera diberlakukan.

Pasal 73 UU  baru itu menyatakan bahwa setiap warga yang melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sah maka segala kepemilikan  properti atau pendapatan disita serta dilarang menjalankan peran mereka  sebagai klerus.

Surat ini lebih khusus berhubungan dengan aktivitas Pastor Sun dan  secara lebih umum menyerukan kepada asosiasi patriotik untuk memperkuat pengawasan para uskup demi menjaga keharmonisan sosial.

Pastor Sun mencatat bahwa, meskipun ada rekomendasi, belum ada keputusan tentang pelarangannya. “Berdoalah untuk saya dan Gereja,” katanya melalui telepon. Dia menambahkan: “Itu dia, itu dia.” Lalu dia menutup teleponnya.

Sebuah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa upaya  untuk menyingkirkan Pastor Sun dikaitkan dengan ketegangan antara imam dan pemimpin Gereja Katolik  setempat.

Sumber lain menambahkan bahwa beberapa anggota Gereja lainnya, yang juga menentang Pastor Sun, dapat melaporkan keterlibatannya dalam ziarah ke pejabat urusan agama Cina.

Yang lain mencatat bahwa, Pastor Sun menjadi korban dari UU  baru itu yang mencakup praktik keagamaan.

“Apa masalah bagi seorang imam untuk membawa umat beriman dalam ziarah?” tanya seorang anggota Gereja. “Ini urusan internal Gereja kami  dan ziarah itu baik untuk iman kami.”

Rekomendasi diskualifikasi bertentangan dengan perlindungan konstitusional Cina terhadap kebebasan beragama, tambah anggota Gereja itu.

 

Uskup Timika: Imam Harus Beraroma Tungku Api

Rab, 11/07/2018 - 16:10

Uskup Keuskupan Timika, Papua, Mgr Jhon Philipus Saklil Pr mengatakan imam di Papua secara khusus imam Diosesan (Projo) di Papua dan Papua Barat harus beraroma tungku api.

“Artinya seorang pastor Projo karena iman dan kasih, mewujudkan imannya itu sampai ke dapur umat,” kata Mgr. Jhon Saklil dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi pembukaan Temu Unio Regio (TUR) Papua di Gereja Katedral Tiga Raja, Timika,  Papua, Senin.

Temu Unio Regio Papua ke-5 tahun 2018 merupakan agenda rutin dua tahunan para pastor Diosesan  yang berkarya di lima keuskupan yang ada di Papua dan Papua Barat.

Pertemuan kali ini, para imam disuguhkan tema Imam Beraroma Tungku Api, dengan sub tema, Imam Projo Papua bersama umat dalam semangat gerakan tungku api keluarga (Gertak) sebagai gerakan penyelamatan manusia dan alam Papua menuju Gereja yang solider dengan duka dan kecemasan manusia di tengah pluralisme.

“Menjadi pastor di Papua tidak gampang, sebab berhadapan dengan realitas umat yang tergerus akibat arus globalisasi yang mana dusun mereka habis dijual padahal itu adalah sumber hidup mereka, itu adalah tungku api mereka, tungku api keluarga,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap agar melalui pertemuan semua imam Projo Regio Papua tersebut dapat menghasilkan gagasan-gagasan baru yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan pengembangan program tungku api yang diharapkan dapat dilaksanakan di keuskupan masing-masing sebagai sebuah gerakan bersama.

Pertemuan yang diagendakan digelar selama sepekan mulai Senin (9/7) – Senin (16/7) tersebut juga mengagendakan kegiatan “live in” masing-masing pastor Projo yang hadir bersama dengan keluarga-keluarga umat Katolik di kampung-kampung.

Kegiatan tersebut bertujuan agar para imam dapat menyelami secara langsung duka dan kecemasan umat sehingga mampu mewujudkan Gereja yang solider melalui gerakan tungku api keluarga.

Jeremias Rahadat, Timika, Papua

“Perburuan” Dimulai Setelah Penahanan Biarawati MC di India 

Rab, 11/07/2018 - 15:51

Sejumlah tokoh Kristiani mengatakan pemerintah yang pro-Hindu di Negara Bagian Jharkhand, India, telah memulai perburuan terhadap lembaga-lembaga Kristiani beberapa hari setelah polisi menahan seorang biarawati dari Kongregasi Misionaris Cinta Kasih (MC) yang dituduh melakukan perdagangan anak.

Para pejabat pemerintah yang dipimpin oleh Bharatiya Janatha Party (BJP) tengah melakukan pencarian di lembaga-lembaga Kristiani khususnya panti yang dikelola oleh Kongregasi MC di Ranchi, ibukota negara bagian itu, dan kota-kota lainnya seperti Jamshedpur dan Gumla.

“Pemerintah tengah menargetkan lembaga-lembaga kami untuk memfitnah kami,” kata Uskup Auksilier Ranchi Mgr Telesphore Bilung.

Pencarian dan penyelidikan dimulai setelah Suster Concilia MC yang mengelola sebuah panti untuk para ibu yang tidak menikah di Ranchi dijebloskan ke penjara selama 14 hari pada Kamis (5/7) lalu.

“Kami mendapat laporan dari berbagai wilayah di negara bagian ini tentang pencarian yang dilakukan pemerintah itu. Melalui operasi pencarian ini, pemerintah tengah berupaya membuktikan bahwa umat Kristiani dan lembaga mereka terlibat dalam aktivitas ilegal,” kata prelatus itu.

Suster Concilia adalah kepala panti Nirmal Hriday (hati yang lembut). Ia ditangkap bersama seorang karyawan setelah muncul keluhan bahwa karyawan tersebut meminta uang kepada sepasang suami-isteri yang tidak memiliki anak untuk seorang bayi. Namun karyawan itu tidak menepati janjinya.

Para pejabat pemerintah juga merazia sebuah panti MC lainnya yakni Nirmala Shishubhavan (rumah untuk anak-anak murni) dan memindahkan 22 anak ke sebuah fasilitas pemerintah, kata Pastor Peter Martin.

Pastor Martin adalah seorang pengacara yang memberi bantuan hukum kepada para biarawati MC.

Selain itu, pemerintah juga memindahkan 13 ibu yang tidak menikah dari Nirmal Hriday ke panti-panti yang dikelola pemerintah, lanjut imam itu.

Pastor Martin mengatakan tindakan pemerintah itu ilegal dan para pejabat Gereja berencana mengunjungi Pengadilan Tinggi untuk meminta petunjuk untuk “mengakhiri praktek ilegal dan tekanan semacam itu” terhadap komunitas Kristiani.

Abhraham Mathai, ketua Suara Kristen India, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pengadilan hendaknya memperhatikan apa yang sedang terjadi di Jharkhand.

Mantan wakil ketua Komisi Minoritas Negara Bagian Maharashtra itu mengatakan faktanya adalah para biarawati MC telah berhenti memberi bayi untuk adopsi sejak 2015 setelah mereka tidak sepakat tentang prinsip-prinsip dalam peraturan pemerintah yang membolehkan seorang individu, pasangan suami-isteri yang sudah bercerai dan pasangan suami-isteri yang berpisah untuk mengadopsi anak.

“Menuduh para biarawati melakukan perdagangan anak itu sangat konyol, tidak beralasan dan tidak masuk akal,” katanya.

Ia meminta pengadilan untuk berhenti mengorbankan para biarawati, sebuah hal yang “dimotori oleh motif jahat untuk memfitnah karya mengagumkan dari Kongregasi Misionaris Cinta Kasih dan memberi kesan buruk bagi kongregasi ini baik di dalam maupun di luar negeri.”

Mathai mengatakan kelompok-kelompok Hindu sebelumnya berusaha menuduh para biarawati MC terlibat dalam aktivitas Kristenisasi. Namun upaya itu gagal.

“Tidak mengejutkan bahwa elemen-elemen jahat itu muncul kembali untuk menangkap para biarawati atas tuduhan yang meragukan,” lanjutnya.

Juru bicara Kongregasi MC, Sunita Kumar, mengatakan karya Kongregasi MC yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kolkata pada 1950 itu “ada di depan publik.”

Seraya menyambut baik investigasi yang dilakukan oleh pemerintah, ia mengatakan kepada ucanews.com: “Kami tidak menyembunyikan apa pun.”

Kongregasi MC berkomitmen untuk melayani “termiskin dari yang miskin” dan memiliki 5.000 biarawati di lebih dari 770 panti – 243 di antaranya di India. Mereka mengelola panti untuk orang miskin dan sekarat serta tempat penampungan untuk para ibu yang tidak menikah dan yatim piatu.

Para tokoh Kristiani mengatakan sejak pemerintahan BJP berkuasa pada 2014, komunitas mereka mengalami kekerasan dan tekanan di tangan kelompok-kelompok Hindu yang semakin gencar melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan mereka yakni menjadikan India sebagai negara Hindu.

Jharkhand memiliki sekitar 1 juta umat Kristiani, hampir semuanya masyarakat adat. Total jumlah penduduk negara bagian ini adalah 32 juta orang. Sekitar 4,3 persen jumlah penduduk Kristiani ini hampir dua kali lipat dari data nasional.

 

Orang Asia Pertama Memimpin Kongregasi Suster Assumpta

Rab, 11/07/2018 - 14:44

Suster Rekha Chennattu dari Kongregasi Suster-suster Assumpta, adalah orang Asia pertama yang terpilih  memimpin kongregasi yang berbasis di Paris itu,  mengatakan prioritasnya ialah melayani orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Suster Chennattu, dari India, terpilih sebagai pemimpin umum Kongregasi Suster-suster Assumpta pada  5 Juli yang diadakan di Lourdes, Prancis.

“Itu bukan pilihan saya dan saya pikir itu adalah pilihan Tuhan,” kata Suster Chennattu, seorang profesor Kitab Suci  dan seorang peserta Sinode Para Uskup tentang Evangelisasi Baru di Vatikan.

Berfokus pada orang-orang terlantar akan menjadi “tanda identitas” kongregasinya selama enam tahun ke depan selama  masa kepemimpinannya, kata Suster Chennattu kepada ucanews.com.

“Sepanjang hidupku, aku menemukan pilihan Tuhan untukku selalu lebih baik daripada pilihanku,” kata biarawati itu.

Dia adalah anggota komisi Teologi dari Federasi Konferensi-konferensi Waligereja  Asia (FABC) dan seorang anggota staf pengajar di Jnana-Deepa Vidyapeeth, yang merupakan sebuah lembaga filsafat dan teologi milik kepausan yang berbasis di Pune, India.

Kongregasi Assumpta ididirikan  tahun 1839 di Prancis oleh Santa Marie-Eugenie de Jesus dan sekarang memiliki anggota di lebih dari 40 negara yang melayani di 33 negara di Amerika, Asia, Afrika dan Eropa. Di India, mereka memiliki komunitas di sejumlah negara bagian – Kerala, Maharashtra, Bihar dan Jharkhand.

Suster Chennattu, yang merupakan anggota Gereja Syro-Malabar yang berbasis di Kerala, mengatakan bahwa dia akan benar-benar berkomitmen untuk peran barunya dan mengandalkan dukungan para suster di seluruh dunia.

Suster Chennattu mengatakan mereka akan mendedikasikan diri untuk membantu orang-orang seperti para migran, tunawisma, dan Dalit,  yang sebelumnya dikenal sebagai “orang-orang yang tak tersentuh”.

Ini adalah prinsip panduan untuk bekerja pada “batas-batas dalam pelayanan kehidupan.”

Sebuah pernyataan dari Kongregasi Assumpta  mengatakan bahwa kapitel umum menantikan periode anugerah dan kelahiran kembali.

 

Nyawa Jurnalis di Sri Lanka Terancam

Rab, 11/07/2018 - 14:31

Beberapa kelompok pemerhati media di Sri Lanka mengecam upaya intimidasi terhadap sejumlah jurnalis lokal yang terlibat dalam sebuah investigasi The New York Times terkait pembangunan pelabuhan secara masif yang dibiayai oleh Cina.

Mereka meminta para rekanan mantan Presiden Mahinda Rajapaksa untuk berhenti menyerang dua jurnalis lokal – Dharisha Bastians dan Arthur Wamanan – yang membantu surat kabar milik Amerika Serikat tersebut.

Bastians dan Wamanan dituduh bertindak atas nama pemerintah saat ini untuk memfitnah Rajapaksa, seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai presiden untuk periode 2005-2015.

Sebuah kampanye di Facebook dan Twitter yang menuduh Bastians dan Wamanan melakukan bias politik muncul setelah berita itu dipublikasikan pada 26 Juni lalu. Dan pada sebuah konferensi pers, foto close-up dari Bastians diperlihatkan.

Hal ini dilihat sebagai ancaman karena ketika Rajapaksa menjabat sebagai presiden dan mengekang kebebasan media, 11 jurnalis dibunuh dan beberapa lainnya dipukul.

Koresponden The New York Times untuk Asia Selatan yang berbasis di New Delhi, Maria Abi Habib, menulis berita yang telah menimbulkan kontroversi di Sri Lanka itu.

Berita itu berisi pinjaman senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dari Cina oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Rajapaksa untuk membangun Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka bagian selatan. Pembangunan pelabuhan itu sendiri gagal menarik para pengusaha dan sebaliknya memberi Beijing sebuah pijakan strategis dekat dengan pesaingnya, India.

Dan berita yang merujuk pada investigasi resmi yang masih berjalan atas dugaan pembayaran oleh China Harbor Engineering Co. milik Cina kepada masyarakat disebut berkaitan dengan kegagalan Rajapaksa dalam kampanyenya pada 2015.

Aravinda Dilruk, seorang jurnalis senior, mengatakan kritik apa pun terhadap keterlibatan Bastians dan Wamanan hendaknya memiliki landasan faktual dan bukan sekedar mempertanyakan motif mereka.

Ketua Free Media Association Cabang Asia Selatan di Sri Lanka, Lakshman Gunasekera, mengkhawatirkan keselamatan Bastians dan Wamanan.

“Penyebutan nama dan upaya untuk mempermalukan kedua jurnalis Sri Lanka ini sangat membahayakan dan mengkhawatirkan karena ini dilakukan oleh orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama sebelumnya saat mereka masih berkuasa,” katanya.

“Saat rezim mereka, kami – para jurnalis – melewati sebuah masa di mana penyebutan nama secara langsung seperti itu dan penargetan para jurnalis bisa berakhir dengan serangan fisik, lemparan granat ke rumah, penghilangan, pembunuhan dan pembantaian,” lanjutnya.

Free Media Movement (FMM) di Sri Lanka juga mengeluhkan ancaman terhadap keselamatan Bastians dan Wamanan.

Lasantha Ruhunage, ketua Asosiasi Pekerja Media Sri Lanka, mengatakan ada banyak cara untuk menanggapi berita media termasuk proses hukum.

Rajapaksa telah menyampaikan bantahan secara publik bahwa ia menerima dana kampanye.

Michael Slackman, editor internasional The New York Times, mengatakan pada 3 Juli bahwa jika Rajapaksa mempersoalkan laporan media itu, ia hendaknya menghubungi para editor seniornya.

“The Times berharap otoritas Sri Lanka menjamin keselamatan para jurnalis yang bekerja bagi organisasi media kami atau lainnya,” katanya.

 

Para Uskup Teguhkan  Warga Filipina   di Tengah Ancaman Pembunuhan

Rab, 11/07/2018 - 10:52

Konferensi Waligereja Filipina meminta umatnya untuk tetap teguh di tengah gelombang pembunuhan dan berbagai  kekerasan yang mencengkeram Filipina.

Sekitar 22.000 orang yang diduga pengguna  dan bandar narkoba tewas dalam perang anti-narkotika pemerintah dalam dua tahun terakhir, demikian menurut laporan kelompok pembela  HAM.

Dalam beberapa pekan terakhir, pejabat pemerintah daerah menjadi target serangkaian pembunuhan sementara tiga imam Katolik  tewas dalam enam bulan terakhir.

“Ketika ada begitu banyak kebencian dan kekerasan, ketika pembunuhan menjadi kejadian yang hampir setiap hari … kami  meneguhkan  umat beriman agar tetap teguh,” demikian surat gembala para uskup.

Desakan itu dibuat di akhir pertemuan pleno dua tahunan prelatus di Manila pada 9 Juli.

Para uskup mendesak umatnya “untuk aktif bekerja demi perdamaian” terutama pada suatu waktu “ketika orang-orang terbiasa mendapat penghinaan melalui media sosial.”

Tanpa menyebut Presiden Rodrigo Duterte, yang berulang kali mengomel terhadap para pemimpin Gereja, para uskup mendesak umat Katolik  berdoa bagi “mereka yang telah menghujat Nama Suci Tuhan.”

Para uskup kemudian meminta tiga hari doa dan pengakuan dosa mulai 16 Juli bagi mereka yang “memfitnah dan memberikan kesaksian palsu, dan mereka yang melakukan pembunuhan atau membenarkan pembunuhan sebagai sarana untuk memerangi kriminalitas di negara kita.”

Darah para martir

Surat Gembala para uskup berjudul “Bersukacitalah dan bergembiralah!” mengutuk pembunuhan Pastor  Marcelito Paez, Pastor Mark Ventura, dan Pastor Richmond Nilo dalam beberapa bulan terakhir, tetapi mengatakan itu bukan sesuatu yang baru.

“Apa yang baru tentang para imam yang dibunuh karena bersaksi kepada Kristus? Apa yang baru tentang para nabi modern yang dibungkam oleh peluru pembunuh yang berbahaya?” tulis para  uskup.

Para prelatus itu menyesalkan bahwa beberapa orang yang menyebut diri mereka Kristen “tidak melihat ada yang salah tentang pembunuhan itu, yang hanya tertawa ketika Tuhan kita dihujat, dan yang mengambil bagian dalam mewariskan berita palsu.”

“Akan selalu ada di antara kita yang mengaku iman kepada Kristus tetapi begitu mudah tergoda oleh janji-janji setan yang kosong,” kata para uskup.

Atas pembunuhan para tersangka narkoba, para uskup bertanya: “Apakah kita tidak merasakan penderitaan para pecandu narkoba yang diberi label ‘non-manusia,’ dan dicap sebagai kriminal ketika nama mereka berakhir pada ‘daftar pengawasan obat terlarang’ yang ditakuti itu?”

 

Presiden Duterte Sepakat Hentikan Serangan Terhadap Gereja

Sel, 10/07/2018 - 18:27

Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan berhenti mengecam Gereja Katolik setelah ia menyepakati sebuah moratorium tentang berbagai pernyataan yang mengolok-olok para uskup dan imam.

Istana Presiden mengumumkan keputusan presiden itu seusai pertemuan yang berlangsung selama 30 menit antara Presiden Duterte dan Uskup Agung Davao Mgr Romula Valles pada Senin (9/7).

Presiden telah menarik ucapannya yang menyebut Allah “bodoh” dalam sebuah pidato dan caciannya terhadap para uskup dan imam dalam beberapa bulan terakhir.

“(Presiden) menyepakati sebuah moratorium tentang pernyataan terkait Gereja seusai pertemuan,” kata Harry Roque, juru bicara presiden.

Namun sehari setelah pertemuan itu, Roque mengatakan Presiden Duterte ingin para pemimpun Gereja berhenti mengkritik pemerintahannya.

“Mengingat ada pembedaan antara Gereja dan negara, (para pemimpin Gereja) hendaknya tidak menggunakan mimbar untuk mengkritik pemerintahannya,” kata Roque, seraya mengutip pernyataan Presiden Duterte.

Pertemuan Presiden Duterte dan Uskup Agung Valles selaku ketua Konferensi Waligereja Filipina (KWF) diadakan setelah KWF merilis sebuah pernyataan yang mengecam serangkaian pembunuhan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Roque menyebut pernyataan itu “sangat lunak,” seraya menambahkan bahwa “tidak ada yang baru” karena “tidak ada kecaman langsung.”

“Saya menantikan hal terburuk, tetapi saya kira ini hanya surat gembala yang sangat lunak,” katanya, seraya menambahkan bahwa para pemimpin Gereja mungkin menghindari “konfrontasi langsung” dengan pemerintah.

Sebelum bertemu Presiden Duterte, Uskup Agung Valles mengatakan ia menerima “undangan ramah” dari presiden untuk melakukan dialog “karena sebagai para uskup, kami terbuka untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh rasa hormat.”

Pada 25 Juni, Presiden Duterte membentuk sebuah komite untuk melakukan dialog dengan para pemimpin Gereja Katolik menyusul pernyataan kontroversialnya tentang Allah.

Uskup Agung Valles yang dikenal sebagai teman dekat Presiden Duterte mengatakan ia tidak mempersiapkan agenda pertemuan.

“Ingat, undangannya dari mereka. Kami hanya mendengarkan,” katanya.

Prelatus itu menambahkan bahwa pertemuan itu merupakan “langkah awal” dan para pemimpn Gereja siap mendengarkan Presiden Duterte.

Surat gembala para uskup yang dikeluarkan seusai sidang pleno dua tahunan tersebut berisi keprihatinan atas masalah sosial yang dihadapi masyarakat Filipina.

Surat gembala itu juga menyebut pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap nyawa para klerus. Selain itu, surat gembala itu menggarisbawahi hubungan antara pemerintah dan Gereja.

 

Pria Bersenjata Ditembak Mati di Kediaman Uskup Agung di Filipina

Sel, 10/07/2018 - 16:23

Seorang pria bersenjata ditembak mati di komplek kediaman uskup agung di Propinsi Cebu, Filipina, pada Selasa (10/7).

Otoritas setempat mengidentifikasi pria bersenjata itu sebagai Jeffrey Mendoza Canedo dari surat izin mengemudi seorang sopir yang ditemukan dalam barang kepunyaannya setelah penembakan.

Remegio Debuayan yang tengah menjaga kediaman uskup agung mengatakan Canedo mengendarai sebuah motor dengan mengenakan penutup muka dan helm ketika memasuki komplek kediaman uskup agung.

Menurut laporan, ia mencari Uskup Agung Cebu Mgr Jose Palma dan telah bertanya kepada beberapa orang apakah ia bisa berbicara dengan prelatus itu.

Aparat polisi yang dipanggil ke tempat kejadian perkara memerintahkan Canedo untuk membuka tangan tetapi ia malah menarik senjata api sehingga aparat polisi menembaknya.

Otoritas setempat mengatakan tidak satu orang pun di kediaman uskup agung terluka. Uskup Agung Palma tengah berada di Manila saat insiden terjadi.

Dalam sebuah pernyataan, Keuskupan Agung Cebu mengatakan bahwa “tidak ada ancaman sebelumnya” kepada Uskup Agung Palma dan sebuah laporan resmi dari polisi akan menjelaskan detil dari insiden itu seusai penyelidikan.

Penembakan itu terjadi setelah serangkaian serangan bersenjata kepada sejumlah imam di Filipina yang telah menewaskan tiga orang dan melukai satu orang.

Insiden tersebut terjadi sehari setelah pertemuan antara Presiden Rodrigo Duterte dan Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles, ketua Konferensi Waligereja Filipina, berlangsung.

 

Gereja Khawatir Para Pekerja Anak Mempertaruhkan  Jiwa dan Raga Mereka

Sel, 10/07/2018 - 12:58

Catherine yang berusia tiga belas tahun merasa sulit untuk makan sejak sepeda motor menabraknya ketika dia melayani kopi untuk pelanggan sebagai pekerjaan paruh waktu di Kota Hue, provinsi Thua-Hue Hue, Vietnam pada  Mei  lalu.

Dia kehilangan empat gigi dan menghabiskan satu bulan di rumah sakit untuk menyembuhkan luka-lukanya sebelum dia dapat kembali ke rumah kumuh sewanya seluas 36 meter persegi, yang dia bagi dengan orangtuanya dan saudara kandungnya di distrik Phu Vang.

“Pristiwa ini membuat saya sedih  memikirkannya,” kata anak kelas enam yang berbaju lusuh, yang nama Vietnamnya adalah Huynh Thi Anh Quyen.

Tagihan medis awalnya berjumlah 7 juta dong (Rp 4, 3 juta), atau 10 kali lipat dari pendapatannya di kedai kopi pada  minggu sebelum kecelakaan.

Catherine mengatakan dia menggunakan tabungan keluarganya untuk membayar sisa uang yang belum dibayar yang disisihkan untuk membayar uang sekolah dan membeli seragam baru menjelang tahun ajaran baru pada  September.

Ketika ditanya bagaimana dia akan mendapatkan 20 juta dong yang dibutuhkan mengganti giginya yang hilang, dia mengatakan suster dari Kongregasi Suster-suster Santo Paulus dari Chartres (SPC), sebuah badan amal Katolik, bekerja sama dengan dokter gigi setempat  memasang gigi palsu.

Para aktivis Gereja mengklaim bahwa perlindungan terhadap anak-anak miskin dan yatim piatu di Vietnam masih terlalu sedikit, di mana banyak orang mengais-ngais hidup atau berisiko kehilangan  anggota badan karena persenjataan   yang belum meledak yang nantinya bisa mereka jual.

Provinsi ini meluncurkan sebuah proyek pada 25 Juni yang bertujuan  mencegah  masuknya  pekerja migran anak di negara tersebut dan  mencegah mereka dieksploitasi sejak  usia dini.

Proyek ini disponsori oleh Yayasan Anak-Anak Blue Dragon, yang berpusat  di Australia, menyatukan kembali pekerja anak dengan keluarga mereka dan membuat mereka digabungkan  kembali ke komunitas mereka dengan cara yang lebih sehat.

Suster Mary Vu Thi Ngoc bekerja untuk badan amal yang dikelola  oleh para suster dari Putri Maria Tak Bernoda di Kota Hue.

Dia mengatakan badan itu mencari donasi dari para donatur dan membangun tiga hingga lima rumah per tahun bagi keluarga miskin untuk mencegah anak-anak mereka putus sekolah lebih awal demi membantu mencari nafkah, ini satu dari sekian banyak program amal yang dibantu Gereja.

Nguyen Van Hieu, 13, meninggalkan sekolah beberapa waktu lalu dan sekarang mengumpulkan sampah dari tempat pembuangan sampah terdekat. Orangtuanya meninggal dan dia bekerja membiayai dirinya dan neneknya.

Dia dulu bekerja secara ilegal di sebuah tempat konstruksi tetapi karena menderita luka parah di lengan kanan dan kakinya tahun lalu ketika beberapa batu jatuh menimpa tubuhnya, dia tidak dapat kembali ke sana.

“Sekarang saya hanya bisa berjalan tertatih-tatih dan sulit berjalan,” katanya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan di masa depan atau seperti apa hidup saya nantinya.”

Anak-anak lain juga berisiko kehilangan nyawa dengan mengemis di tempat bom mortir yang setengah terkubur di hutan sisa warisan dari Perang Vietnam 1955-75.

James Nguyen Dinh Hanh, dari Paroki Son Thuy, distrik Luoi Hue, mengatakan sejumlah anak di distrik itu terlibat dalam aktivitas berbahaya ini selama musim panas demi mendapatkan uang saku yang cukup untuk mempertahankan  hidup.

Hanh, 75, mengatakan satu anak tewas akibat pecahan peluru setelah salah satu bom itu meledak Agustus lalu. Sekitar 30 anak di distrik itu meninggal karena penyebab serupa sejak 2008.

Rata-rata, 220 anak per tahun terluka di provinsi yang mempekerjakan pekerjaan yang hanya dianggap cocok untuk orang dewasa apalagi seorang anak, dan 20-30 orang telah meninggal dunia, kata seorang pejabat dari Serikat Perempuan di Thua Thien.

Dan ini hanya sebagian kecil dari jumlah korban karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, kata wanita itu, yang menolak menyebutkan namanya.

Dia mengatakan banyak anak yatim mengikuti kerabat mereka menjadi buruh kasar di kota-kota besar atau di sekitar Laos, mengekspos mereka terhadap bahaya pekerjaan, eksploitasi dan risiko kesehatan  terkait dengan tingkat pencemaran yang mencekik.

Sekitar 250 anak putus sekolah setiap tahun di provinsi ini  mendukung perekonomian keluarga mereka, tambahnya.

Suster Ngoc mengatakan para suster itu menawarkan kursi roda anak-anak yang terluka, keterampilan kerja, asuransi kesehatan, dan  persediaan makanan pokok yang cukup untuk hidup.

Paul Truong Tien dari Katedral Phu Cam di Hue mengatakan, paroki setempat menyumbangkan beras, menawarkan beasiswa, dan membayar uang sekolah untuk siswa dari keluarga yang sangat miskin atau anak yatim yang menjanjikan.

Dia mengatakan banyak  umat lain dari paroki-paroki tetangga mengumpulkan uang di pasar loak dan membawa makanan bagi mereka yang terluka dalam pekerjaan, lalu lintas atau kecelakaan lainnya. Gereja juga menjalankan kelas pendidikan dan kegiatan luar ruangan di musim panas, tambahnya.

Catherine mengatakan, keluarganya menerima 10 kilogram beras dan mie instan dari para biarawati setiap bulan.

Dia telah menerima beasiswa yang disponsori Gereja sejak kelas pertama dan mendapat sepeda baru dari Ordo Redemptorists lokal pada  April sehingga dia bisa naik ke sekolah.

Catherine Huynh Thi Anh Quyen, yang masih dirawat menyusul kecelakaan lalulintas belum lama ini, di rumahnya di provinsi Thua Thien-Hue pada 30 Juni. (Foto: ucanews.com)

Halaman