UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 52 mnt yang lalu

Arab Saudi Penggal Buruh Migran Indonesia

Sel, 20/03/2018 - 11:39

Arab Saudi telah memenggal kepala seorang buruh  migran asal Indonesia meskipun ada beberapa permintaan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengampuninya.

Muhammad Zaini Misrin, 53, dari Madura, Jawa Timur, dieksekusi pada 18 Maret setelah dinyatakan bersalah karena ia telah membunuh majikannya  tahun 2005, menurut Migran CARE, sebuah kelompok advokasi pekerja migran di  luar negeri.  Dia pergi ke Arab Saudi  tahun 2003 dan  bekerja sebagai sopir.

Kelompok itu mengatakan pemerintah Saudi tidak memberitahu Indonesia melalui melalui konsulat di Jeddah tentang eksekusi Misrin.

Migrant CARE  juga mengatakan Misrin menerima persidangan yang tidak adil di mana penerjemahnya berkomplot dengan pihak berwenang untuk memaksa dia sopaya mengaku.

“Persidangan dan eksekusi Misrin adalah pelanggaran HAM berat,” kata Direktur Migrant CARE  Wahyu Susilo, kepada ucanews.com pada 19 Maret.

“Misrin mengatakan dia dipaksa mengaku melakukan pembunuhan. Dia menghadapi tekanan dan intimidasi dari penguasa Arab Saudi.”

Dia mengajukan banding terakhir pada 6 Maret, namun  ditolak oleh otoritas Saudi, tambahnya.

Menurut Susilo, Presiden Joko Widodo telah meminta dalam tiga kesempatan terpisah untuk Misrin dan tahanan Indonesia lainnya di Arab Saudi untuk mendapatkan grasi. Salah satu kesempatan tersebut adalah saat kunjungan Jokowi ke Arab Saudi  tahun 2015.

Pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk membantu warga Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di luar negeri, kata Susilo, seraya menambahkan pemerintah Indonesia menarik kedutaannya di Arab Saudi sebagai bentik protes terhadap negara kerajaan itu.

Pada 2015 sekitar 270 pekerja migran Indonesia sedang menunggu eksekusi di luar negeri, menurut seorang pejabat di Departemen Tenaga Kerja.

Azas Tigor Nainggolan, seorang pengacara Katolik  dan koordinator Bidang Hak Asasi Manusia Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral  Migran Perantauan, meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan protes terhadap pemerintah Saudi karena tidak mengeluarkan pemberitahuan resmi tentang eksekusi tersebut.

“Pemerintah Indonesia harus lebih tegas agar para buruh  migran kita terlindungi,” katanya pada 19 Maret.

Dia meminta Jokowi untuk melakukan upaya menyelamatkan dua pekerja wanita yang menunggu eksekusi di Arab Saudi – Tuti Tursilawati dan Ety Thoyyib, keduanya dari Majalengka, Jawa Barat.

Putra Misrin, Toriq, 25, mengecam eksekusi tersebut, dengan mengatakan bahwa ayahnya dipaksa memberikan pengakuan atas kejahatan yang tidak dia lakukan.

Satu-satunya hal  yang sekarang saya inginkan adalah “Saya berharap pemerintah Indonesia membawa jenazah  ayah saya untuk dimakamkan  di kampunyanya,” katanya.

Setidaknya 130 orang dieksekusi di Arab Saudi tahun lalu, menurut kelompok hak asasi manusia.

 

Paroki di Filipina Pasang Tarif  Tinggi untuk Pernikahan

Sel, 20/03/2018 - 09:35

Sebuah paroki yang berlokasi di Makati, kawasan elit, pusat bisnis di Manila, ibukota Filipina, menarik perhatian karena mengusulkan untuk membayar lebih dari US $ 1.000 atau lebih dari 13 juta rupiah untuk biaya pernikahan yang diadakan di gereja paroki tersebut.

Berbagai komentar yang diposting media sosial  mengecam  Paroki Santuario de San Antonio di  Forbes Park yang eksklusif di Makati karena menaikkan biaya pernikahannya dari sekitar US $ 767 menjadi US $ 1.250 atau sekitar 15 juta rupiah.

Gereja paroki itu memiliki aula untuk 936 pasang pernikahan setiap tahunnya. Dari US $ 1.000 untuk setiap pernikahan yang diadakan, paroki tersebut mendapat US $ 936.000 atau lebih dari 12 miliar rupiah per tahun.

Sebagian besar gereja di Filipina mengenakan biaya pernikahan sekitar US $ 100 hingga US $ 400.

Diskon khusus juga diberikan kepada umat paroki, atau jika pasangan memutuskan  mengadakan pernikahan mereka pada hari kerja. Gereja yang menggunakan AC terus meminta biaya tambahan untuk menutupi biaya operasional, listrik dan lain-lainnya.

Paroki Santuario de San Antonio juga mengumumkan pada 15 Maret bahwa paroki  itu akan menaikkan biaya  tahunan untuk acara-acara,  toko bunga, musisi, videografer dan fotografer.

Paroki tersebut juga berencana membebankan acara  pernikahan dengan biaya  tahunan sebanyak US $ 1.000 sementara fotografer dan videografer akan dikenai biaya sebesar  US $ 575.

Blogger dan fotografer pernikahan Dominic Barrios mengatakan tarif baru ” itu berlebihan.” Dia mengatakan mereka yang menikah di gereja akan terbebani karena mereka juga membayar acara tersebut.

Pastor Paroki Reu Jose Galoy OFM segera membatalkan tarif baru tersebut setelah mendapat kritik dari banyak pihak.

“Kami mohon maaf jika peraturan dan tarif tersebut membuat Anda semua khawatir karena tidak pernah niat kami untuk melakukannya,” kata imam tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh paroki tersebut.

Dia mengatakan  “ketika kita merasa peraturannya adil dan sudah dipikirkan dengan matang, sekarang kita menyadari bahwa semua rancangan peraturan dan tarif itu harus dianggap sebagai pekerjaan yang sedang berjalan daripada hasil  akhir.”

Peraturan baru dan tarif untuk pernikahan dipresentasikan selama “kongres pernikahan” paroki pertama yang diadakan pada 15 Maret.

Pastor Galoy mengatakan  paroki tersebut akan meninjau kembali keprihatinan yang diajukan oleh publik dan mempertimbangkan semua saran untuk sampai pada “seperangkat atau peraturan yang masuk akal yang berpihak pada kepentingan semua pihak.”

Barrios dan “penyelenggara acara” lainnya menyambut baik pengumuman imam tersebut, dan  menambahkan mereka bersedia membantu dan memberi masukan tentang peraturan baru tersebut.

“Kabar baiknya adalah mereka mendengar kita,” kata fotografer itu.

Tahun 2014, Paus Fransiskus mengecam para imam dan umat awam yang mengubah paroki mereka menjadi “lahan bisnis” dengan membebankan biaya pembaptisan, berkat dan intensi Misa.

 

Pekerja Katolik di Banglades Bekerja di Masa Prapaskah

Sen, 19/03/2018 - 15:41

Masa Prapaskah merupakan musim suram pada setiap tahun bagi Raphael Hembrom, seorang Katolik dari suku pribumi Santal dari Keuskupan Rajshahi di  Banglades babian utara.

Hembrom, 35, bekerja di sebuah pabrik tekstil di Zirani, sebuah pusat industri di distrik Gazipur, sekitar 40 kilometer sebelah utara ibukota Dhaka.

Hembrom pindah ke sana sekitar delapan tahun  lalu  mencari pekerjaan dan mendaratkannya di industri pakaian yang terpenting di negara tersebut.

“Saya masih bisa mengingat hari-hari saya kembali ke kampung halaman saya saat Prapaskah. Saya biasa bergabung dengan teman-teman saya mengikuti  Jalan Salib. Saya menyanyikan lagu-lagu Prapaskah yang menggambarkan kesedihan dan penderitaan Yesus yang sangat memilukan,” kata Hembrom, yang menikah dua tahun  lalu dan sekarang tinggal di dekat tempat kerjanya bersama istrinya, yang menangani sebagian besar tugas rumah tangga.

“Sejak datang ke Dhaka, saya tidak bisa mengikuti  Jalan Salib, Misa hari Minggu atau kegiatan keagamaan lainnya,” katanya kepada ucanews.com. “Saya ingin berpuasa pada hari Jumat tapi saya tidak bisa karena  saat itu kami bekerja  shift dan biasanya saya harus bekerja pada hari Jumat, saya menyesalinya tapi tidak ada yang bisa saya lakukan.”

Dia bekerja selama 10-13 jam sehari termasuk lembur dan hanya memiliki satu hari libur seminggu, menghasilkan 13.000-15.000 taka (US $ 159-183) per bulan.

Hal ini membuat dia memiliki sedikit tabungan pada akhir bulan setelah dia mengurangi biaya hidup untuk keluarganya, uang  dia kirim ke orangtuanya, dan 4.000 taka menyewa satu kamar dengan atap seng.

“Kami tidak mendapatkan banyak meskipun kami bekerja keras siang dan malam. Saya merasa sangat lelah saat pulang ke rumah sehingga saya benar-benar  tertidur lelap setelah makan malam, karena saya perlu bangun pagi esok hari. Kembali ke desa saya untuk  doa keluarga di malam hari, itu tidak mungkin lagi,” katanya.

Hembrom mengatakan  ketika nanti dia memiliki anak, mereka mungkin  tumbuh tanpa landasan yang kuat dalam ajaran dan nilai-nilai Kristen.

“Saya masih mengikuti agama dan ajaran Gereja, mengingat apa yang saya pelajari metika  anak-anak.  Tapi, saya sedikit takut tentang masa depan – ketika kami  memiliki anak, saya tidak tahu berapa banyak mereka akan belajar tentang agama atau katekismus.”

Gereja Katolik memberikan pembinaan rohani dan pastoral untuk para pekerja migran Kristen di Banglades namun jangkauannya tidak luas karena keterbatasan keuangan dan pekerjaan.

Untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut, misionaris Italia dari Institut Kepausan untuk Misi Luar Negeri (PIME) membuka Jesus Worker Center (JWC)  tahun 2009, salah satu dari sejumlah program  menawarkan bantuan kepada pekerja migran.

Pusat ini juga menawarkan fasilitas perumahan bagi pekerja migran yang baru tiba sampai mereka menemukan tempat lain untuk ditinggali.

Tapi, Hembrom dan banyak teman lainnya seperti dia tidak punya waktu  mengunjungi pusat tersebut dan tidak dapat memanfaatkan perawatan yang ditawarkannya.

“Kami memiliki 2.000 pekerja migran Kristen dari 800 keluarga, kebanyakan dari mereka pribumi, yang mengunjungi pusat tersebut,” kata seorang imam PIME yang membantu mengelola fasilitas tersebut. Dia meminta agar namanya tidak ditulis.

“Mereka melakukan pekerjaan yang melelahkan di berbagai industri. Tantangan yang paling mendesak adalah jadwal kerja mereka yang sangat sibuk, yang tidak bisa mereka tinggalkan untuk doa atau kegiatan rohani. Mereka bekerja sangat keras siang dan malam.”

Untuk mengatasi masalah tersebut, pusat tersebut menyelenggarakan pertemuan dan seminar untuk pekerja selama liburan nasional.

“Kami mengatur program dan kami pergi ke tempat di mana sebagian besar pekerja tinggal. Kami mengunjungi keluarga mereka dan  mendengarkan masalah mereka serta  mencarikan solusi. Kadang-kadang kami menawarkan Misa di rumah mereka selama masa Prapaskah, kami mengatur Jalan Salib dan program persiapan pembinaan  rohani untuk mereka menjelang Paskah,” kata pastor tersebut.

Kakoli Marandy, 30, adalah seorang  Katolik dari suku Santal dan ibu dua anak yang berasal dari distrik Naogaon di bagian utara negara tersebut.

Dia bekerja di sebuah pabrik kemasan di daerah Pagla di distrik Narayanganj dekat Dhaka. Suaminya bekerja sebagai satpam di pabrik terdekat. Mereka berpenghasilan sekitar 15.000 taka per bulan.

Para pekerja migran Katolik mengikuti  Jalan Salib di distrik Gazipu, dekat Dhaka, pada 2 Maret. (Foto: Stephan Uttom/ucanews.com)  

 

Sementara ada sebuah Gereja Katolik kecil di kota Narayanganj, dibutuhkan sekitar satu jam bagi Marandy untuk sampai di sana dengan naik bus atau kapal.

“Selama masa Prapaskah kami merasa kami harus mengikuti  Jalan Salib pada hari Jumat, tapi jarak dan lalu lintas  padat membuat ini menjadi tantangan bahkan pada akhir pekan,” katanya.

“Kami tidak bisa menghadiri Misa hari Minggu karena itu adalah hari kerja. Ada banyak umat Katolik di wilayah tempat kami tinggal dan mereka berada dalam situasi yang sama,” katanya.

Dia mengatakan  keluarganya tidak dapat berpartisipasi dalam Jalan Salib selama lima tahun terakhir. Dia juga tidak bisa merayakan Paskah bersama keluarga atau kerabatnya di rumah.

Minggu Paskah bukanlah hari libur umum di Banglades yang berpenduduk mayoritas Muslim.

“Kami merasa sedih karena kami tidak bisa pergi ke gereja meskipun kami mencintai agama kami, tapi kami harus bekerja dulu untuk memastikan anak-anak kami diberi makan dan mendapat pendidikan. Setelah itu, kami baru mempertimbangkan agama,” katanya.

Sekitar 60.000-70.000 pekerja migran Kristen dipekerjakan di berbagai zona industri di Dhaka dan daerah sekitarnya, menurut Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Banglades  (JPC).

Tahun 2010, JPC menciptakan Desk for Migrants and Itinerant People untuk memberikan layanan pastoral, bantuan pendidikan dan layanan pengembangan kesadaran kepada orang Kristen migran di Dhaka dan tempat lain di negara ini.

Namun, layanan tersebut belum sepenuhnya aktif karena kurangnya pastor berkualitas yang mengkhususkan diri di bidang ini, kata Uskup Gervas Rozario dari Rajshahi. Dia merangkap sebagai ketua JPC.

“Layanan tersebut dibuat untuk membantu pekerja migran memerangi ketidakadilan di tempat kerja mereka dan di tempat lain. Saya pikir ketika pekerja Kristen dicabut dari pembinaan  pastoral dan rohani, ini adalah ketidakadilan,” katanya.

“Jesus Worker Center (JWC) sedang berupaya  mengisi kekosongan. Ke depan, kami ingin meniru model ini di tempat lain,” kata Uskup Rozario.

Terkadang, JPC mengirim  surat ke paroki-paroki yang dekat dengan zona industri dan mendesak para imam  memberikan pelayanan kepada pekerja migran sehingga mereka dapat merasakan cinta Gereja, kata prelatus tersebut.

“Perlu beberapa waktu untuk mengembangkan mekanisme yang efisien  membantu pekerja migran. Sampai saat itu, kami harus melakukan apapun agar mereka tetap mempertahankan pekerjaannya namun tetap dapat berhubungan dengan Gereja,” tambahnya.

 

Pemerintah Keluarkan Larangan Menyusul Rumah Sakit Katolik dan Biarawati Diserang di India

Sen, 19/03/2018 - 15:02

Tiga hari setelah para aktivis Hindu yang diduga telah menghancurkan dinding perbatasan sebuah rumah sakit Katolik di India bagian tengah, pemerintah setempat mengeluarkan perintah berupa larangan  melakukan kegiatan lebih lanjut di wilayah yang disengketakan tersebut.

Kejadian 15 Maret di kota Ujjain di provinsi Madhya Pradesh terjadi setelah massa membakar tembok  Rumah Sakit Misi Pushpa yang telah berusia 44 tahun dan memblokir pintu masuk darurat, mengklaim bahwa tanah di depan rumah sakit milik salah satu dari mereka.

“Pemerintah mengeluarkan perintah larangan  melakukan kegiatan di daerah yang disengketakan itu hingga  ada perintah lebih lanjut,” kata Neeraj Pandey, inspektur polisi kepada ucanews.com pada 16 Maret.

Pemerintah mengeluarkan perintah setelah memperhatikan pembangunan di lahan sengketa tersebut, katanya.

Pejabat Gereja telah menuduh polisi tidak bertindak pada 12 Maret ketika sekitar 60 orang menggunakan buldozer  menghancurkan tembok dan menyeret staf termasuk para biarawati yang berusaha  melawan penghancuran itu. Para penyerang juga merusak trafo listrik dan pipa  air.

Pandey mengatakan  pemerintah sedang berupaya memperbaiki kembali pipa air dan sambungan listrik ke rumah sakit tersebut.

Rumah sakit tersebut beroperasi dengan listrik sementara dan pipa  air yang diambil dari gedung tetangga, kata Uskup Ujjain Mgr Sebastian Vadakkel kepada ucanews.com.

Pemerintah negara bagian itu bergerak cepat  setelah sebuah delegasi dari empat uskup termasuk Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, mengunjungi daerah tersebut dan menuntut agar pemerintah negara bagian itu dan federal mengambil tindakan untuk menjamin hak dan keamanan orang-orang Kristen di Madhya Pradesh, yang seringkali melaporkan tentang kekerasan anti-Kristen.

“Baik Negara Bagian Madhya Pradesh maupun pemerintah federal tidak mampu menegakkan undang-undang tersebut,” kata Uskup Mascarenhas setelah dia mengunjungi rumah sakit bersama Uskup Vadakkel, Uskup Agung Bhopal Mgr Leo Cornelio  dan Uskup Indore Mgr Chacko Thottumarickal.

Perselisihan tersebut dimulai pada Januari setelah Gagan Singh, asisten pribadi seorang anggota parlemen setempat, mengajukan klaim atas tanah tersebut, yang oleh rumah sakit tersebut klaim diberikan kepadanya empat dekade  lalu untuk parkir dan  kawasan hijau.

Serangan tersebut terjadi meski kasus itu sedang dalam proses pengadilan. Para pemimpin Gereja menduga penyerang memiliki dukungan dari pemerintah karena anggota parlemen adalah anggota Partai Bharatiya Janata pro-Hindu yang menjalankan pemerintahan negara bagian tersebut.

“Penggunaan kekuasaan politik dan menampilkan arogansi dengan kekerasan tidak lain adalah terorisme dan anti-nasionalisme. Kami mengutuk tindakan kekerasan, teror, intimidasi dan pelanggaran berat ini karena tindakan tersebut merupakan ancaman bagi kesejahteraan dan masa depan bangsa kami yang tercinta,” kata para uskup tersebut.

 

Umat Katolik Filipina Minta Pemimpin Gereja Perhatikan Orang Muda

Jum, 16/03/2018 - 16:08

Delegasi Filipina untuk pertemuan pra-sinode di Roma mengatakan para pemimpin Gereja Katolik perlu memahami bagaimana orang muda menjalani hidup, berpikir dan berkomunikasi agar bisa mewartakan Injil.

Sekitar 300 orang muda dari seluruh dunia akan berkumpul di Vatikan pada 19-24 Maret untuk mengikuti pertemuan persiapan Sinode Para Uskup yang akan digelar pada Oktober dengan tema orang muda.

“(Para pemimpin Gereja perlu) memahami dan berjalan bersama orang muda sehingga (mereka) akan memiliki rasa memiliki dan dukungan,” kata Alyana Therese Pangilinan, 23, dari Filipina.

Tokoh orang muda dari Keuskupan Bacolod itu mengatakan penting bagi Gereja dan para pemimpinnya “untuk mendengar dan menanggapi” keprihatinan orang muda karena mereka menghadapi banyak persoalan.

Beberapa orang muda telah menyampaikan keprihatinan mereka terkait resiko yang dihadapi mereka dari kelompok-kelompok ekstremis.

“Sangat penting untuk menjadi Gereja yang menerima dan yang mendengarkan,” kata anggota Gerakan Keluarga Kristen Keuskupan Bacolod itu.

Ia mengatakan para pemimpin Gereja perlu memahami “pertanyaan, harapan, ketakutan dan luka-luka yang dialami orang muda agar mampu melayani generasi masa depan secara efektif.”

Sinode Para Uskup akan memfokuskan tema “iman dan penajaman panggilan religius” di kalangan orang muda.

Gerald Rey Coquia, 29, menyebut ada kebutuhan mendesak bagi para imam dan kaum religius untuk melibatkan generasi muda.

Tokoh orang muda dari Keuskupan Agung Palo itu mengatakan Gereja seharusnya menjadi “pelayanan kehadiran” dan seharusnya memiliki “pelukan yang agresif namun lembut” bagi anggotanya.

“Pelukan ini seharusnya tidak menimbulkan rasa sakit, pelukan ini seharusnya tidak terlalu kuat sehingga menyakiti orang muda,” kata karyawan di sebuah sekolah setempat itu.

“Kita seharusnya menyebarkan ajaran Gereja, tapi jika tidak ada orang yang tahu atau tidak ada yang mengajari (orang muda) tentang ajaran Gereja ini, maka sudah tentu akan ada kebingungan di kalangan orang muda,” katanya.

Konferensi waligereja di seluruh dunia diharapkan akan mengirim peserta untuk pertemuan persiapan itu.

Pangilinan dan Coquia melewati proses seleksi yang ketat untuk mewakili Filipina.

Pastor Conegundo Garganta, sekretaris eksekutif Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan para pemimpin Gereja telah menggunakan “segala cara yang mungkin dilakukan” untuk mendengar orang muda.

Ia mengatakan sinode tahun ini merupakan kesempatan untuk mengklarifikasi konsep Gereja tentang orang muda dan “memunculkan bahasa yang tepat untuk mengatasi keprihatinan mereka.”

“Kita bicara dengan bahasa yang sama tapi bagaimana bahasa ini digunakan atau disampaikan merupakan penyebab dari hambatan bagi Gereja dan orang muda untuk bertemu,” katanya.

Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila mengatakan meskipun Gereja memiliki pandangan sendiri tentang sikap orang muda jaman sekarang, penting untuk mendengar pendapat langsung dari mulut orang muda.

“Ini akan menjadi sinode yang menarik karena para uskup akan mendengar orang muda supaya mereka bisa secara aktif membantu dalam membentuk misi Gereja dan arah dunia,” kata prelatus itu.

 

Yesuit India Luncurkan Buku Menandai Lima Tahun  Paus Fransiskus

Jum, 16/03/2018 - 13:00
Menandai lima tahun  masa kepausan Paus Fransiskus, dua Yesuit India menyusun sebuah buku yang mengumpulkan refleksi lebih dari 50 pemimpin Gereja mengenai bagaimana mereka menerapkan pandangan Paus Yesuit itu dalam kehidupan mereka sendiri. Pastor Kuruvilla Pandikattu SJ dan Pastor Vadappur Jose SJ,  keduanya profesor di Seminari Kepausan   yang dikelola Yesuit di kota Pune, India barat, mengedit buku itu, yang berjudul “Francis  Effect”. Buku ini memuat refleksi dari 51 penulis, 49 di antaranya orang India, yang menjelaskan pengaruh Paus Fransiskus terhadap Gereja India dan masyarakat serta masalah yang lebih luas seperti hubungan di antara agama dan pengetahuan. Pastor Antonio Spadaro SJ, pemimpin redaksi jurnal La Civilta Cattolica, menulis dalam kata pengantar bahwa tujuan utama buku ini tetap menyebarkan pemikiran Paus Fransiskus di kalangan  orang-orang India. Dia mengatakan bahwa upaya tersebut akan meningkatkan spiritualitas di kalangan pegiat dialog antaragama di tempat lahirnya peradaban yang digambarkan oleh Paus Paulus VI sebagai sebuah negara yang telah “mencari Allah dengan tiada henti-hentinya, dalam meditasi, keheningan dan nyanyian doa yang sungguh-sungguh.” Kardinal Oswald Gracias, ketua Konferensi Waligereja India, menggambarkannya sebagai inspirasi, sementara Kardinal Baselios Cleemis, Pemimpin ritus Syro-Malankara Timur, menyarankan bahwa ada “keuntungan spiritual” yang menjadi pesan bagi pembaca buku ini. Buku ini dirilis pada  13 Maret di seminari untuk menandai lima tahun masa kepauspan  Paus Fransiskus. Rektor seminari kepausan itu Pastor Bhausaheb Sansare SJ mengatakan Paus Fransiskus menarik orang untuk mengalami kasih tanpa pamrih dari Tuhan, meletakkan dasar bagi pelayanan antar iman. Buku ini, yang menjadi sumbangan India untuk seluruh Gereja, adalah undangan untuk bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan tradisi lain,  merangkul orang miskin dan  mempromosikan nilai-nilai kehidupan, kata Pastor Pandikattu.

Filipina Tarik Diri dari Pengadilan Pidana Internasional

Jum, 16/03/2018 - 10:36

Presiden Filipina Rodrigo Duterte  mengumumkan penarikan diri  dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyusul “kritikan pedas” dari pengadilan dan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Duterte, yang berada di bawah pengawasan pengadilan internasional atas perang mematikannya terhadap pengguna dan pengedar narkoba, mengklaim bahwa ada “konspirasi”  melemahkan pemerintahannya.

Dia menuduh pelapor khusus PBB dan penyelidik ICC mencap  dia sebagai “pelanggar HAM  yang kejam dan tidak berperasaan yang diduga menyebabkan ribuan orang ditembak mati tanpa pengadilan.”

Presiden mengeluh tentang apa yang dia katakan sebagai “serangan tak berdasar, belum pernah terjadi sebelumnya dan keterlaluan terhadap pribadi saya dan terhadap pemerintahan saya, yang direkayasa oleh pejabat PBB.”

Dia juga mengatakan ada “upaya oleh jaksa (ICC)  menempatkan orang saya di dalam yurisdiksi (pengadilan internasional).”

“Semua tindakan ini melanggar proses hukum dan undang-undang praduga tidak bersalah,” kata presiden.

Dia mengatakan  perjanjian tersebut, yang juga dikenal sebagai Statuta Roma, yang ditandatangani oleh Filipina pada 23 Agustus 2011, tidak “efektif dan tidak dapat dilaksanakan” karena tidak diumumkan dalam lembaran negara resmi.

Statuta Roma mendirikan ICC ketika diadopsi pada sebuah konferensi diplomatik di Roma  tahun 1998. Statemen ini mulai berlaku pada  1 Juli 2002.

Pada  Oktober 2017, 123 negara, termasuk Filipina, menjadi phi yang menandatangani  perjanjian tersebut, yang menetapkan empat kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Berdasarkan UU  tersebut, ICC hanya dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan tersebut dalam situasi di mana negara “tidak mampu” atau “tidak mau” melakukannya sendiri.

“Hukum internasional tidak dapat terggantikan, mengikat, atau mengurangi hukum domestik,” kata Duterte, yang juga seorang pengacara.

Dia juga mengklaim  hukuman mati terkait pemakai dan pengedar narkoba di bawah pemerintahannya bukanlah genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, namun merupakan penegakan hukum dari operasi polisi yang sah.

Apakah Duterte takut dengan ICC?

Sehari setelah pengumuman presiden tersebut, Konferensi Waligereja Filipina mengatakan  Duterte tidak dapat hanya mengesampingkan komitmen Filipina terhadap HAM.

“Filipina bukan Duterte,” kata Uskup Auksilier  Manila Mgr Broderick Pabillo, ketua Komisi Kerawam  Konferensi Waligereja Filipina.

Prelatus tersebut mengatakan  keputusan presiden tersebut hanya menunjukkan bahwa mungkin ada dasar tuduhan diajukan kepadanya.

“Dia takut akuntabilitas. Duterte harus diselidiki,” kata prelatus tersebut.

Uskup Sorsogon Mgr Arturo Bastes mengatakan  presiden bukan  “hanya takut” akan kemungkinan adanya “kejahatan terhadap kemanusiaan …”  ia akan dipermalukan di seluruh dunia untuk selama-lamanya.”

“Penarikannya dari Statuta Roma adalah tindakan pengecut yang membuat namanya lebih terkenal,” tambah prelatus tersebut.

Pastor  Pete Montallana OFM  mengatakan bahwa hanya kebenaran yang bisa membebaskan Duterte. “Mari kita lihat apakah dia cukup berani menghadapi investigasi untuk membuktikan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun,” katanya.

Uskup Ruperto Santos dari keuskupan Balanga, mengatakan bahwa Filipina berdaulat dan independen dan siapa pun yang melakukan kejahatan “harus diadili di sini dihadapan rakyat kita.”

ICC, melalui jaksa Fatou Bensouda, mengumumkan bulan lalu bahwa dia akan menyelidiki hukuman mati  terkait narkoba tersebut.

Analisis jaksa atas kejahatan “perang narkoba” dapat menghasilkan penyelidikan ICC formal jika ada bukti pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak adanya keadilan di pengadilan nasional.

Human Rights Watch mengklaim bahwa sekitar 12.000 pengguna narkoba dan penjahat yang dicurigai tewas dalam perang besar-besaran  Duterte melawan narkotika yang dimulai  pertengahan 2016.

 

Kafe di Seoul Jadi “Tempat Ziarah” Bagi Umat Kristiani yang Teraniaya

Kam, 15/03/2018 - 15:45

Sebuah kafetaria di Tempat Ziarah Para Martir Jeoldusan di Seoul yang menjadi simbol penyaniayaan yang dialami oleh Gereja di Korea telah berubah menjadi sebuah ruang pameran yang memunculkan kesadaran akan penderitaan yang dialami oleh umat Kristiani di berbagai penjuru dunia.

Aid to the Church in Need (ACN) Cabang Korea, sebuah yayasan kepausan yang membantu Gereja yang miskin dan yang mengalami persekusi di seluruh penjuru dunia, membuka sebuah pameran permanen pada Sabtu (10/3) di sebuah kafetaria yang terletak di dekat tempat ziarah itu.

Kardinal Andrew Yeom Soo-jung dari Seoul, ketua ACN Cabang Korea, mengatakan pada Misa yang membuka pameran itu: “Misi Gereja kita adalah menyeka air mata orang-orang yang menderita.”

“Saya berterima kasih kepada Tempat Ziarah Para Martir Jeoldusan dan ACN Cabang Korea atas kerjasama mereka dalam meluncurkan pameran ini sehingga bisa memberi informasi kepada para peziarah tentang bagaimana umat Kristiani dipersekusi,” katanya.

“Saya berharap ikatan ini memperkuat mereka dan mendorong bantuan dari Allah,” lanjutnya.

Dengan tema “Teraniaya dan Terlupakan,” ACN Cabang Korea telah bekerja keras untuk menyebarkan informasi tentang penderitaan yang dialami oleh umat Kristiani di dunia.

Para pengunjung kafetaria bisa dengan mudah melihat situasi yang disajikan melalui sebuah peta dunia yang diletakkan di salah satu dindingnya.

Ruang pameran itu juga memberi informasi detil tentang kasus-kasus masa lalu dan sebuah daftar gereja-gereja yang menjadi korban.

Pertunjukan tersebut membantu para pengunjung untuk memahami situasi mereka melalui foto-foto dan doa, kata para pejabat.

“Kami, Gereja Korea yang telah melewati persekusi yang sangat berat, bisa memahami dengan sangat baik penderitaan mereka yang teraniaya. Kami juga punya misi untuk membantu para martir jaman modern,” kata Pastor Jacob, pengurus tempat ziarah itu.

“Pameran ini akan meningkatkan kesadaran tentang para martir jaman modern dan membantu para peziarah untuk mengenang umat Kristiani yang mengalami persekusi dalam doa-doa mereka, seperti mereka berbagi cinta dan solidaritas bersama mereka yang teraniya,” lanjut imam yang memiliki nama Korea Won Jong-hyeon itu.

Direktur ACN Cabang Korea Johannes Klausa berharap hal-hal baik akan muncul pasca peluncuran pameran itu.

“Tempat Ziarah Para Martir Jeoldusan merupakan tempat yang sangat baik untuk menyampaikan informasi kepada umat beriman bahwa mereka hendaknya tidak lupa akan penderitaan yang dialami oleh umat Kristiani. Pameran ini akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami dalam mencapai tujuan itu,” katanya.

 

Umat Katolik Diimbau Tetap Waspada Jelang Pekan Suci

Kam, 15/03/2018 - 14:47

Sejumlah pejabat Gereja Katolik mengimbau umat Katolik agar tetap waspada menjelang dan selama perayaan Pekan Suci yang akan dimulai pada 25 Maret menyusul serangan terhadap gereja di beberapa wilayah di Indonesia.

Pada 8 Maret, enam orang yang tidak dikenal menerobos masuk ke Kapel St. Zakaria di Desa Mekarsari, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan merusak dinding dekat pintu masuk dan jendela. Mereka membakar patung dan ornamen liturgi sebelum meninggalkan lokasi.

Hampir sebulan sebelumnya, pada 11 Februari, seorang pria bersenjatakan pedang menerobos masuk ke gereja Stasi St. Lidwina di Bedog, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan menyerang Pastor Karl-Edmund Prier SJ yang memimpin Misa Minggu dan tiga orang lainnya.

“Tentu kewaspadaan. Kita sudah mengharapkan masing-masing paroki, stasi dan sebagainya, waspadalah dengan situasi sekitar apalagi menjelang Paskah. Saya kita ini menjadi penting sekali,” kata Pastor Felix Astono Atmojo SCJ, vikaris jenderal Keuskupan Agung Palembang, kepada ucanews.com, Selasa (13/3).

“(Kita) tidak ingin hal seperti itu berulang,” lanjutnya.

Ia juga meminta umat Katolik untuk terus membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

“Dengan peristiwa (perusakan kapel) itu, semua memberi perhatian ke sana, kebersamaan dalam masyarakat semakin kuat, saling mengerti. Artinya ada sisi lain yang bisa (kita) pelajari dari pengalaman itu. Pengalaman itu memang menyedihkan, tapi juga menggambarkan ternyata memang kita – bersama dengan agama lain – masih perlu membangun kebersamaan. Inilah gerakan bersama,” kata imam itu.

Di wilayah Keuskupan Agung Semarang (KAS), Vikaris Jenderal KAS Pastor Franciscus Xaverius Sukendar Wingnyosumarta Pr mengatakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik) Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran pasca serangan ke gereja stasi. Isi surat edaran ini menyangkut kewaspadaan dan peningkatan keamanan.

“Keamanan gereja dan among tamu supaya diberi perhatian. Peningkatan kerjasama yang sudah biasa jika ada perayaan besar dengan polisi dan lainnya,” lanjutnya.

“Sikap dasar kita waspada,” kata imam itu.

Uskup Agung Medan Mgr Anicetus Bongsu Sinaga OFMCap mengakui bahwa serangan terhadap kapel dan gereja mendorong umat Katolik untuk tetap waspada.

“Pertama, kita harus menyatakan diri dan bersikap sebagai saudara, bersikap inklusif dan cinta damai. Kedua, (melihat) peristiwa-peristiwa belakangan ini, mari meningkatkan kewaspadaan. Tapi tidak merusak sikap damai dan persaudaraan kita. Sikap waspada perlu ditingkatkan sekarang, tapi tidak dalam arti membuat musuh,” kata prelatus itu.

“Ketiga, membuka hubungan pengamanan antara umat Katolik dan umat beragama lain serta negara. Sekarang jika ada indikasi keributan, kita bersama dengan pemerintah bertanggungjawab secara nasional menjaga kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” lanjutnya.

Ia mengatakan Paroki Katedral Santa Perawan Maria Tak Bernoda di Medan, Sumatera Utara, telah membentuk tim pengamanan beranggotakan 12 orang pasca penyerangan terhadap Pastor Albertus S. Pandiangan OFMCap saat Misa Minggu di gereja Paroki St. Yosef di Medan pada Agustus 2016.

Saat itu pelaku yang membawa kapak juga berusaha untuk mengaktifkan sebuah bom di dalam tas ransel miliknya. Namun bom ini hanya memercikkan api dan tidak meledak.

Menurut Maria Theresia Erlien, umat Paroki St. Yoseph di Matraman, Jakarta Timur, imbauan untuk tetap waspada tersebut harus diperhatikan secara serius.

Empat orang meninggal dalam ledakan bom di luar gereja paroki itu saat perayaan Malam Natal pada 2000 lalu.

“Walau sudah ada aparat keamanan, yang jaga, kita tetap harus waspada,” katanya.

 

Lima Tahun Kepausannya, Paus Fransiskus Tepati Janjinya untuk Asia

Kam, 15/03/2018 - 14:34

Ketika Paus Fransiskus mengirimkan telegram pada Agustus 2014 untuk menyambut Presiden China Xi Jinping, ini adalah langkah pertama perhatiannya untuk Asia seperti yang dijanjikan selama kepausannya. Sambutan Sri Paus untuk Xi dikirim saat pesawat kepausan terbang melintasi Cina dalam perjalanan menuju Hari Kaum Muda Sedunia di Korea Selatan.

Langkah tersebut, kurang dari enam bulan memasuki masa kepausannya – setelah dia terpilih sebagai Paus pada  13 Maret 2013 – dengan cepat ia I mengarahkan perhatian  pada dimulainya kembali pembicaraan antara Vatikan dan Cina mengenai normalisasi pengangkatan  uskup,  sebuah  isu yang menjadi ganjalan  hubungan antara kedua negara selama beberapa dekade.

Sementara masih berjubah dalam kerahasiaan dan dugaan, beberapa pengamat mengatakan  pada akhirnya kesepakatan terbukti sulit terwujud, walaupun yang lain percaya bahwa sebuah kesepakatan dapat diumumkan segera setelah Pekan Suci yang akan datang pada akhir Maret.

Apapun masalahnya, pembicaraan tersebut merupakan salah satu rangkaian inisiatif yang  melihat Paus menepati janjinya untuk beralih ke Asia selama kepausannya, sebuah wilayah di mana karya Yesuitnya telah lama menonjol.

Hanya enam bulan setelah kunjungannya ke Korea Selatan, Paus sedang dalam perjalanan kembali ke Asia untuk mengkanonisasi   orang kudus pertama dari Sri Langka dan  mengunjungi Filipina dimana lebih dari 80 persen dari 100 juta orang beragama  Katolik.

Nissanka Jayaweera, 36, seorang guru Katolik, panitia  kunjungan Paus tersebut, mengingatkan bahwa Paus Fransiskus menekankan  semua agama harus bekerja sama  memulihkan  negara tersebut dalam masa perang  dan pasca-perangnya.

“Sri Paus mengatakan  umat Katolik Sri Lanka harus belajar  kepada St. Joseph Vaz, seorang misionaris India sebagai teladan pada masa-masa sulit,” kata Jayaweera yang menghadiri Misa kanonisasi St. Joseph Vaz  tahun 2015.

“Paus meminta rekonsiliasi, perdamaian dan keadilan bagi semua masyarakat setelah perang saudara selama 26 tahun. Paus mendesak semua pemimpin agama  bekerja sama menyembuhkan luka korban perang,” kata Jayaweera.

“Umat Katolik Sri Lanka menyumbangkan hadiah uang tunai lebih dari 8 juta rupee (US $ 51.360) untuk karya amal kepausan namun Paus Fransiskus memberikannya kembali pada Konferensi Waligereja Sri Langka untuk digunakan bagi orang miskin di negara tersebut,” kata Jayaweera.

Pastor S. Anthony, seorang imam Tamil dari sebuah  keuskupan yang sebelumnya terkena dampak perang mengatakan  Paus Fransiskus  bertemu dengan keluarga korban perang saudara di gereja Madhu  tahun 2015.

Paus Fransiskus mengunjungi kuil Madhu berusia 400 tahun yang memberikan  perlindungan bagi ribuan pengungsi Tamil beberapa kali selama perang.

“Paus memiliki keberanian  mengatakan  banyak keluarga terbunuh dalam kekerasan dan pertumpahan darah yang mengerikan tahun-tahun itu,” kata Pastor Anthony.

Kunjungan Paus Fransiskus ke Filipina  tahun 2015 sangat menyentuh kehidupan banyak orang Filipina, terutama mereka yang selamat dari topan dahsyat yang melanda negara itu setahun sebelumnya.

Uskup Kalookan Mgr Pablo Virgilio David mengatakan Paus terus-menerus memimpin Gereja Katolik  menjadi “lebih misionaris, Katolik, dan memberi hidup.”

“Dia adalah pemberian Tuhan kepada Gereja Universal. Kepausannya adalah rahmat bagi kita,” kata Uskup Rupdad Santos dari keuskupan Balanga, ketua Komisi Migran dan Perantauan Konferensi Waligereja Filipina.

“Dia memiliki belas kasih  besar untuk orang-orang  rentan dan tidak bersuara,” kata uskup tersebut, seraya menambahkan  “seperti kapal St. Petrus,  Gereja itu aman, mantap, dan dalam arah yang benar” dengan Paus Fransiskus sebagai pimpinannya.

Fidelino Josol, korban topan di Tacloban, mengatakan  kepada  Paus bahwa  ia kehilangan rumah dan orang yang dicintai adalah “pengalaman yang paling menghibur” orang-orang di provinsi Leyte.

“(Paus Fransiskus) mengilhami setiap orang untuk terus berpegang teguh pada iman mereka” di tengah penderitaan mereka. “Ketika Paus mengunjungi kita, rasanya seperti saat bersama Tuhan,” kata Josol.

Selama kunjungan Paus, badai lain melanda provinsi tersebut, menelan ribuan orang yang sedang menghadiri Misa.

“Meskipun badai hari itu, Paus berdiri bersama kami dan demi kami, tidak akan pernah meninggalkan kami,” kenang Josol yang menjadi bagian dari koor  saat perayaan tersebut.

Pastor Lenox Garcia dari Keuskupan Borongan, Filipina Tengah, mengatakan  pertemuan Paus dengan korban topan “memberi harapan dan keberanian  melanjutkan hidup kita.”

Myanmar, Banglades  tahun 2017

Jika kunjungannya ke Sri Lanka  dan Filipina seperti sebuah hasil yang mudah, namun perjalanannya akhir tahun 2017 ke dua negara yang  sedang dilanda perselisihan di Myanmar dan negara tetangganya  Banglades dimana ratusan ribu pengungsi Rohingya berada.

Dia secara pribadi melakukan perjalanan ke Myanmar, menghindari protokol normal dan saat berada di sana, dengan hati-hati menginjak garis antara pengungsi dan advokasi perdamaian dan penghormatan terhadap keinginan Kardinal Charles Maung Bo dan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk tidak mengobarkan situasi Rohingya.

Pastor Alexander Kyaw Win, pastor Paroki St. Michael di Dalla, dekat Yangon, mengatakan  kunjungan Paus ke Myanmar sangat signifikan dan bersejarah dan berdampak positif pada Gereja Katolik di Myanmar.

“Banyak orang tidak tahu tentang Katolik sehingga kunjungan Paus mempromosikan citra Gereja Katolik dan membuka jalan bagi kontribusi Gereja terhadap pembangunan bangsa,” kata Pastor Kyaw Win kepada ucanews.com.

Peristiwa paling penting dalam perjalanan ke Banglades adalah pertemuan antaragama pada 2 Desember. Di atas panggung, Benediktus Alo D’Rozario, sekretaris Panitia Pusat untuk Kunjungan Kepausan ke Banglades, mengatakan kepada ucanews.com.

“Paus Fransikus  berdoa bersama dengan pengungsi Rohingya, Muslim, Hindu dan Buddha berdampingan. Dia berada diantara banyak orang yang terdiri dari semua komunitas di depannya,” kata D’Rozario. “Gambar ini akan terukir di benak orang-orang Banglades selamanya.”

Uskup Gervas Rozario dari keuskupan Rajshahi dan wakil ketua presidium Konferensi Waligereja Banglades mengatakan  kunjungan Paus tersebut merupakan pengakuan dan penghargaan bagi Banglades.

“Dia mengenali masyarakat yang lebih besar dan juga komunitas Kristen kecil,” kata Uskup Rozario. “Ini adalah dukungan moral yang baik untuk kita semua yang dia cintai dan berdiri di samping kita. Kita bisa merasakan dorongan dan kekuatan ini,” katanya.

Namun, sayangnya, bagi orang Katolik Filipina, orang Myanmar dan Sri Lanka, khususnya, pesan Paus tampaknya kadang-kadang tidak mendengarkan.

Pastor Pete Montallana OFM mencatat  orang Filipina, bahkan pemimpin Gereja Katolik, “tidak menganggap serius pesan  Paus Fransiskus ini.”

“Kami lebih buruk dari sebelumnya karena kami tidak keluar dari zona nyaman kami,” kata pastor tersebut. “Jauh lebih mudah memusatkan perhatian pada liturgi yang indah dan bangunan yang luas,” katanya.

Selama kunjungannya, Paus Fransiskus menantang para pemimpin pemerintah dan Gereja menangani isu-isu perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan.

Uskup Emeritus Davao Mgr Fernando Capalla  mengatakan  tantangan Paus “menyingkirkan ketidaksetaraan sosial dan pengecualian diabaikan dengan menyedihkan.”

Paus secara konsisten meminta pemimpin Gereja  “mencium seperti domba,” bahkan mendesak para imam  membawakan  homili singkat dan lebih masuk akal.

 

Seorang Pastor Bersepeda Keliling Berseru  Hentikan Pembunuhan

Kam, 15/03/2018 - 11:39

Seorang pastor Katolik melakukan perjalanan dengan sepeda sepanjang 1.500 km dimulai dari Manila,  ibukota Filipina, menuju  Mindanao, wilayah selatan negara itu untuk memprotes hukuman mati terkait narkoba.

Pastor Amado Picardal CSsR, seorang yang sangat kritis terkait dengan kebijakan  perang Presiden Rodrigo Duterte melawan narkoba, mengatakan perjalanan bersepeda, yang dimulai 14 Maret, “adalah untuk  menyuarakan kehidupan dan kedamaian.”

Human Rights Watch (HRW) melaporkan  bahwa lebih dari 12.000 tersangka pengguna dan pengedar narkoba ditembak mati dalam perang anti-narkotika di negara tersebut.

Namun,  Pemerintah Filipina  mengklaim hanya sekitar 3.000 pengguna dan penjual narkoba yang dicurigai telah ditembak mati  dalam operasi polisi yang legal.

“(Ini adalah sebuah panggilan) untuk menghentikan hukuman mati dan memulai penyembuhannya,” kata pastor tersebut, lebih jauh ia menambahkan bahwa upayanya   untuk memprotes kebijakan itu  merupakan panggilan termasuk   melanjutkan perundingan damai dengan pemberontak komunis dan  mengakhiri  darurat militer di Mindanao.

Pastor Picardal mengatakan bahwa meskipun hukuman mati terkait narkoba telah menurun, berbagai upaya  masih terus berlanjut. “Itu sebabnya semua itu harus diakhiri,” katanya.

Imam tersebut meminta masyarakat  mendukung seruannya dan bergabung dengan “Bike for Peace”, yang akan berlangsung selama 15 hari hingga  hari Minggu Paskah.

Tahun 2008, Pastor Picardal memulai “misi bersepeda” secara nasional untuk memberikan  kesadaran di kalangan orang Filipina tentang dampak perubahan iklim.

Pastor itu juga melakukan perjalanan sepeda dengan agenda dan tema lain  yang diadakan  tahun 2014 setelah serangkaian topan menghancurkan beberapa sendi kehidupan negara tersebut.

 

MPK Regio Makassar-Amboina-Manado Sepakat Meningkatan Kualitas Guru

Rab, 14/03/2018 - 17:34

Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Regio Makassar-Amboina-Manado dan Komisi Pendidikan di Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Amboina dan Keuskupan Manado merekomendasikan  agar para guru beragama Katolik yang mengajar baik di sekolah negeri maupun swasta Katolik dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka.

Rekomendasi itu dihasilkan dalam pertemuan yang diadakan pada Jumat-Minggu (9-11/3) di Tomohon, Sulawesi Utara. Puluhan pengurus MPK dan Komisi Pendidikan dari ketiga keuskupan itu turut hadir dalam pertemuan itu.

“Masalah utama adalah kualitas guru-guru beragama Katolik sangat kurang. Maka mereka perlu dibekali dengan pelatihan,” kata Pastor Revi Tanod Pr, ketua panitia pertemuan itu dan juga metia Komisi Pendidikan Keuskupan Manado, kepada ucanews.com.

Pastor Tanod mengatakan sebuah pusat informasi akan dibentuk untuk melatih para guru beragama Katolik.

“Kami akan membentuk sebuah tim pengembangan kurikulum integral pendidikan Katolik di regio ini yang akan bekerjasama dengan komisi pendidikan di tiga keuskupan tersebut,” katanya.

Dalam waktu satu tahun, lanjutnya, tim itu akan membentuk kurikulum integral baru untuk menyatukan dengan  kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan.

“Kami akan memasukkan Ajaran Sosial Gereja tentang cinta kasih, keadilan, solidaritas dan kejujuran dalam kurikulum itu,” katanya.

Ia berharap ketiga keuskupan akan mendukung rencana pendidikan ini karena pendidikan merupakan satu dari beberapa misi utama Gereja Katolik.

Ada sekitar 500 sekolah swasta Katolik di ketiga keuskupan tersebut.

 

Para Uskup Minta DPR Filipina Pertimbangkan Kembali RUU Perceraian

Rab, 14/03/2018 - 16:53

Konferensi Waligereja Filipina (KWF) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempertimbangkan kembali rancangan undang-undang (RUU) tentang perceraian dan memberi ruang untuk “perdebatan yang masuk akal terkait isu itu.”

Dalam sebuah pernyataan pastoral yang dikeluarkan Selasa (13/3), para uskup mengatakan “perkawinan dan keluarga akan lebih mudah terpisahkan” jika pasangan suami-isteri ditawari sebuah cara mudah untuk berpisah.

“Dengan segala hormat, kami mohon kepada anggota dewan agar memberi ruang untuk perdebatan yang masuk akal terkait isu itu,” kata Ketua KWF Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles.

Ia mengatakan anggota dewan hendaknya menyampaikan opini pribadi terlebih dahulu sebagai bentuk konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat sebelum membuat RUU yang penting semacam itu.

“Tanya masyarakat dan mereka pasti berpikir bahwa keluarga tetap merupakan satu dari banyak harta yang paling berharga seperti masyarakat Filipina,” kata prelatus itu.

Filipina merupakan satu-satunya negara di dunia – selain Vatikan – yang tidak mengijinkan perceraian, kecuali untuk umat Islam.

Hasil Survei

Namun beberapa survei yang dilakukan tahun lalu oleh Social Weather Stations menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Filipina mendukung pengesahan perceraian.

Hasil dari dua survei itu dirilis pada Jumat (9/3) ketika RUU mulai dibahas oleh anggota dewan.

Survei yang dilakukan pada 25-28 Maret 2017 dan 8-16 Desember 2017 itu menunjukkan bahwa 53 persen masyarakat Filipina mendukung pengesahan perceraian.

Menurut kedua survei itu, 30 persen “sangat setuju” sementara 23 persen “agak setuju” dengan usulan perceraian bagi pasangan suami-isteri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Sebanyak 32 persen tidak mendukung pengesahan perceraian.

Pada 21 Februari, Komisi Kependudukan dan Hubungan Keluarga DPR menerima sebuah RUU yang memperkenalkan perceraian di Filipina.

Minggu ini, anggota dewan mulai membahas RUU  berjudul “Sebuah UU tentang Perceraian Absolut dan Pembatalan Perkawinan di Filipina” tersebut.

Tujuannya adalah untuk memberi akses yang murah dan cepat bagi pasangan suami-isteri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi akan suatu cara alternatif untuk membatalkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya hingga 10.000 dolar AS.

RUU itu juga bertujuan untuk “menyelamatkan anak-anak dari kesedihan, stres dan penderitaan akibat perselisihan perkawinan terus-menerus dari orangtua mereka” dan “memberi hak bagi pasangan yang bercerai untuk menikah lagi agar menemukan kebahagiaan.”

“Biaya Sosial”

Dalam pernyataannya, para uskup menyarankan agar anggota dewan berkonsultasi dengan para pakar di berbagai bidang untuk mempelajari implikasi dari isu itu.

“Biaya sosial untuk cara lain dari perceraian … adalah apa yang kami minta kepada anggota dewan untuk memikirkannya secara serius,” kata para uskup.

Uskup Agung Valles mengklarifikasi bahwa para uskup tidak mempertanyakan kenyataan bahwa ada perkawinan yang gagal dan bahwa “tidak semua pasangan suami-isteri dipersatukan oleh Allah.”

Namun ia mengatakan sudah ada aturan kanonik dan pembatalan sipil untuk kasus seperti itu.

“Penyelesaian secara hukum untuk situasi sulit seperti itu sudah ada dalam aturan yang berlaku saat ini baik sipil maupun kanonik,” katanya.

Ada aturan “yang mengungkapkan bagaimana kita sangat serius terhadap perkawinan sebagai sebuah institusi, begitu juga kita memberi ruang bagi kemungkinan adanya pembatalan perkawinan dan pernikahan kembali,” lanjutnya.

 

Uskup Pioner  Timor-Leste Rayakan Ulang Tahun Tahbisan Uskup

Rab, 14/03/2018 - 14:09

Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento merayakan 21 tahun tahbisan uskup pada  Januari tahun ini, di keuskupan yang dipimpinnya hingga kini.

Prelatus berumur 67 tahun itu adalah uskup Baucau  pertama dan menjabat hingga sekarang, sekitar 120 kilometer sebelah timur ibukota Dili.

Keuskupan tersebut secara resmi didirikan pada 30 November 1996, tujuh tahun setelah Paus Yohanes Paulus II – yang sekarang St. Yohanes Paulus – mengunjungi negara tersebut pada  Oktober 1989 dan mengharapkan keuskupan baru nutuk menampung semakin banyak umat Katolik.

Timor-Leste memiliki populasi 1,2 juta, sekitar 97 persen di antaranya adalah umat Katolik.

Mereka tinggal di tiga keuskupan – Baucau menjadi keuskupan yang kedua setelah Dili – didirikan  tahun 1940 – dan Maliana adalah keusukpan  ketiga, didirikan pada Januari 2010.

Uskup Nascimento mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus disyukuri kepada Tuhan karena keuskupannya telah berkembang selama dua dekade terakhir.

“Pertama, mimpi Paus Yohanes Paulus II telah menjadi kenyataan, meski ada banyak hal yang perlu diperbaiki,” kata uskup tersebut kepada ucanews.com.

Keuskupan Baucau didirikan untuk meringankan beban Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo  saat itu karena jumlah umat Katolik tumbuh secara signifikan. Paus menginginkan agar Gereja memberikan pelayanan yang lebih baik kepada umat Timor-Leste.

Pesan St. Paus Yohanes Paulus II kepada para pemimpin Gereja lokal adalah untuk memperluas dan membuat kehadiran Tuhan dirasakan di antara umat-Nya, dan  memperkuat iman mereka kepada Tuhan. Setelah kemerdekaan Timor-Leste, pesan paus menjadi semakin penting.

“Ini pekerjaan terus-menerus,” kata prelatus tersebut.

Uskup Nascimento lahir pada  14 Juni 1950 di Suai, yang berada di selatan barat negara itu dan ditahbiskan menjadi imam  tahun 1977 di Evora, Portugal.

Sebelum kembali ke Timor-Leste tahun 1994 – ketika masih dalam pendudukan Indonesia – dia bertugas sebagai pastor paroki dan dosen di seminari Tinggi di Portugal dan Prancis.

Dia juga menjabat sebagai Administrator Apostolik Dili setelah pengunduran diri Uskup Belo pada 26 November 2002 sampai penahbisan Uskup Alberto Ricardo da Silva pada  6 Maret 2004.  Uskup Silva  meninggal pada  2 April 2015

Tahun 2011, dia diangkat dan masih menjadi ketua Konferensi Waligereja Timor-Leste.

 

 

Tantangan

Dia berusia 46 tahun saat diangkat menjadi uskup Baucau dan dia menggambarkan hari-hari awal setelah pengangkatannya sebagai “mulai dari nol”.

Hampir tidak ada apa-apa, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia dan manajemen.

“Tidak ada rumah uskup, tidak ada kantor, tidak ada,” katanya.

Namun, ini adalah kesempatan bagi Uskup Nascimento dan bersama sejumlah kecil para  imam dan biarawan-biarawati merencanakan masa depan keuskupan baru.

Ketika dia mulai, hanya ada 21 imam – sembilan imam diosesan dan 12 imam SVD dan Salesian Don Bosco, serta biarawati dari beberapa kongregasi religius.

“Itu sulit karena kami harus melayani sekitar 200.000 umat Katolik saat itu,” kata Uskup Nascimento.

“Tapi saya menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan,” katanya.

Membangun keuskupan membutuhkan banyak pekerjaan, mulai dari mempersiapkan imam diosesan, struktur bangunan, dan banyak lagi, katanya, ia menambahkan bahwa kapal tersebut belum berlayar.

Pembangunan infrastruktur yang dimulai  tahun 1996 dihentikan tahun 1999 karena referendum kemerdekaan. Pembangunan dilanjutkan setelah kemerdekaan namun keadaan berjalan perlahan seiring negara tersebut berjuang melawan kemiskinan dan rekonstruksi menyusul meluasnya kekerasan yang meletus ketika Timor-Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Namun,  tahun 2001, dia berhasil mengirim beberapa imam untuk belajar filsafat, teologi, liturgi, dan hukum Gereja di Roma.

Ketika pulang, mereka membantu para seminaris di Seminari Santo Paulus dan Petrus di Dili, yang didirikan oleh dia dan Uskup Belo dirikan  tahun 2000.

Sebelum seminari dibangun mereka yang ingin masuk imamat harus belajar di Indonesia. Kini, seminari tersebut secara bertahap memenuhi kebutuhan negara tersebut untuk para imam, termasuk dua orang tiap tahun untuk Keuskupan Baucau.

“Ya, jumlahnya kecil tapi saya tidak keberatan, yang terpenting kualitas pastor kita,” kata Uskup Nascimento.

Sampai sekarang, sekitar 150 pemuda dari Keuskupan Baucau sedang belajar di seminari menengah dan tinggi. Uskup Nascimento berharap formasi mereka sebagai imam dilakukan dengan benar.

“Kami membutuhkan imam yang bisa bergaul dengan umat dan menjadi bagian dari umat,” katanya.

Dengan pemikiran ini, Uskup Nascimento optimis tentang pertumbuhan Gereja Timor-Leste khususnya di Keuskupan Baucau, seperti yang dikatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II untuk “menjadi garam dunia”.

Satu hal di pikirannya adalah terus mendorong kaum muda untuk bekerja di Gereja, tidak hanya dengan menjadi imam tapi juga melalui banyak usaha lain, termasuk politik.

Gereja Timor-Leste perlu mempersiapkan lebih banyak anak muda untuk mengambil peran kepemimpinan, katanya. “Untuk itu, kita perlu memulai dengan formasi imam,” katanya, seraya menambahkan bahwa Paus Fransiskus juga telah berharap bahwa lebih banyak imam akan berasal dari Timor-Leste karena ini adalah negara paling Katolik di Asia.

Belum ada  katedral

Salah satu ambisi uskup Nascimento adalah membangun sebuah  katedral baru, yang belum direalisasikan karena adanya perselisihan tanah yang menunggu keputusan pengadilan.

Sebagai gantinya, keuskupan tersebut menggunakan Gereja Santo Antonius yang dibangun oleh Portugis  tahun 1973 sebagai gereja utamanya.

“Gereja tua dan kecil itu tidak mampu menampung  jumlah umat Katolik yang meningkat,” kata Uskup Nascimento.

“Ini menjadi  frustrasi terutama saat Hari Raya Paskah, Natal dan hari-hari raya lainnya. Pada saat hujan, banyak orang berdiri di luar gereja dan menjadi basah,” katanya.

Setelah 21 tahun kerja keras keuskupan sekarang memiliki lebih dari 351.000 orang Katolik yang tinggal di 21 paroki yang mencakup distrik Baucau, Lospalos, Viqueque dan Manatuto.

Ia juga memiliki 71 imam – 41 imam diosesan dan 30 imam religius.

Sekitar 23 kongregasi religius wanita  dan enam kongregasi religius pria membantu dia.

 

Di Cina, Banyak Salib di Gereja Katolik Dibongkar

Rab, 14/03/2018 - 12:38

Salib-salib besar di gereja-gereja termasuk Katedral Hati Kudus Yesus di Shangqiu, Cina selatan telah diturunkan  oleh pemerintah kabupaten itu.

Ini adalah gereja Katolik pertama di provinsi Henan yang salibnya  diturunkan. Pejabat pemerintahan  kemudian memasang salib  baru tapi ukurannya jauh lebih kecil.

Sebuah sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa petugas  lapangan dan pejabat distrik itu pada  8 Maret meminta gereja tersebut untuk menurunkan salibnya.

“Pejabat pemerintah daerah mengatakan salib  besar di puncak  katedral itu harus diturunkan tapi petugas  gereja tidak menyetujuinya,” kata sumber tersebut.

Petugas  gereja melaporkan kejadian tersebut ke kantor urusan agama kota dan kabupaten.  Mereka juga tidak setuju dengan penurunan salib tapi petugas lapangan dan pejabat  kabupaten itu berkeras meminta salib harus  diturunkan.

Pejabat dari kedua instansi  tersebut mengunjungi pejabat distrik, yang menolak untuk  menurunkan salib pada  9 Maret.

Gereja Selatan terdiri dari satu gereja kecil tua, satu  katedral dan satu menara di gerbang.  Sebanyak 10 salib sudah diturunkan – enam di atas gereja katedral, satu di atas pintu katedral, dan tiga di atas gereja tua di sebelah katedral.

Setelah penurunan  salib-salib itu, beberapa orang Katolik pergi ke katedral dan berdoa di luar gereja. Seorang wanita tua terlihat menangis.

Sumber tersebut mengatakan seseorang melaporkan kejadian tersebut ke Kongres Rakyat Nasional (NPC) provinsi dan Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Cina (CPPCC).

Di bawah tekanan kedua organisasi tersebut, petugas lapangan mengganti dengan salib-salib baru pada 10 Maret.

Hanya tiga salib, bukan enam yang ditempatkan di atas katedral, sementara yang satu diletakkan di atas pintu katedral dan satu lagi  di gereja tua.

Salib besar di atas katedral setinggi tiga meter diganti dengan salib baru yang  hanya setinggi satu setengah meter.

Pastor John dari provinsi Henan mengatakan tindakan kader itu “brutal” dan salah memahami peraturan  baru ini mengenai urusan keagamaan.

Seorang Katolik yang bekerja di NPC  dan CPPCC provinsi itu mengatakan katedral tersebut legal, namun penghilangan salib itu ilegal dan harus dihentikan. Dia bertanya mengapa salib warisan asli tidak dipasang kembali.

Beberapa insiden  menargetkan  kelompok Kristen Henan baru-baru ini, termasuk penghilangan salib dan postingan tanda-tanda yang melarang anak-anak di bawah umur  memasuki gereja-gereja, namun Pastor John meyakini Henan bukanlah target utama.

“Karena peraturan perundangan agama yang baru direvisi akan terus diberlakukan, insiden semacam itu  akan terjadi secara nasional,” katanya.

Tindakan keras terhadap kelompok agama seperti Cahaya Bagian Timur  dimulai di Henan dan kemudian berdampak pada agama Kristen, katanya.

 

Rumah Sakit Misi Katolik, Sejumlah Biarawati Diserang di India

Sel, 13/03/2018 - 19:56

Sejumlah aktivis Hindu diduga merusak dinding sebuah rumah sakit misi Katolik dan menganiaya staf termasuk beberapa biarawati dalam insiden yang terjadi baru-baru ini di Negara Bagian Madhya Pradesh. Negara bagian ini dianggap sebagai tempat bersemainya kekerasan anti-Kristen di India bagian tengah.

Dengan bantuan sebuah buldoser, sekitar 60 orang menghancurkan dinding pembatas Rumah Sakit (RS) Misi Pushpa yang sudah berusia 44 tahun di Kota Ujjain pada Senin (12/3).

Mereka memblokade pintu masuk instalasi gawat darurat dan merusak peralatan termasuk generator.

Rumah sakit menghadapi masalah sejak Januari setelah Gagan Singh, asisten pribadi seorang anggota parlemen setempat, mengklaim memiliki lahan yang masih dalam sengketa, kata Direktur RS Misi Pushpa Pastor Anthony Pulickamandapam.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa lahan di depan rumah sakit diberikan kepada rumah sakit oleh sebuah lembaga sipil setempat untuk digunakan sebagai area parkir dan untuk dijadikan area hijau.

Perselisihan masuk ke pengadilan setelah anggota Partai Bharatiya Janata (BJP, Bharatiya Janata Party), sebuah partai pro-Hindu yang memimpin pemerintah negara bagian, berusaha mengambil-alih lahan itu pada 27 Januari dan menuduh Gereja menempati lahan itu secara ilegal.

Rumah sakit mendapat perintah untuk menjaga status quo dari Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh pada 2 Februari hingga persidangan berikutnya. Namun pengadilan menyerahkan kasus itu kepada sebuah pengadilan negeri agar kasus itu bisa diselidiki oleh polisi dan bisa disidangkan.

Pada Kamis (8/3), pengadilan negeri tersebut mengatakan kasus dan penyelidikan terhadap kasus itu berjalan lancar sehingga perintah untuk menjaga status quo tidak diperlukan lagi, kata Uskup Ujjain Mgr Sebastian Vadakkel kepada ucanews.com.

Serangan itu terjadi dua hari setelah para pejabat Gereja kembali meminta perintah untuk menjaga status quo.

Pastor Pulickamandapam mengatakan para penyerang datang dengan membawa sebuah buldoser dan senjata tajam. Mereka merusak dinding pembatas rumah sakit dan membangun pagar serta mendirikan toko tenda untuk mengklaim lahan itu.

“Staf kami termasuk sejumlah biarawati yang berusaha mempertahankan garis depan dianiaya dan dipaksa pergi demi keamanan,” katanya kepada ucanews.com.

“Mereka juga merusak generator dan memutus suplai air sehingga nyawa sekitar 200 pasien termasuk 12 pasien di ruang perawatan intensif berada dalam bahaya,” lanjutnya.

Uskup Vadakkel mengatakan staf rumah sakit terkejut oleh sikap diam polisi.

Kantor polisi setempat dan pejabat senior lainnya tidak mau menanggapi panggilan bantuan. “Bahkan perawat kami yang mendatangi kantor polisi wanita untuk menyampaikan keluhan tidak digubris,’ katanya.

Uskup Agung Bhopal Mgr Leo Cornelio mengatakan serangan itu merupakan bagian dari “sebuah rencana sistematis untuk menimbulkan kegaduhan dan kekerasan di kalangan komunitas pecinta damai.”

Ia ingin pemerintah negara bagian agar segera menangkap para pelaku.

Sebuah delegasi Katolik yang dipimpin oleh Uskup Vadakkel bertemu Gubernur Anandiben Patel yang tengah mengunjungi kota itu dan mencari perlindungan bagi umat Kristiani dan properti mereka.

Uskup Vadakkel percaya bahwa serangan itu merupakan upaya untuk mengintimidasi orang miskin guna menjauhkan mereka dari umat Kristiani dan lembaganya.

BJP yang telah memimpin negara bagian itu selama 15 tahun setelah memenangkan pemilihan umum selama tiga kali berturut-turut akan mencari kemenangan kembali dalam pemilihan umum di negara bagian itu akhir tahun ini.

Sejumlah kelompok Hindu menunjukkan diri sebagai pelindung hak-hak umat Hindu untuk mendapatkan suara dari umat Hindu dan cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menyerang umat Kristiani yang terdiri kurang dari satu persen dari 73 juta penduduk di negara bagian itu, demikian para pejabat Gereja.

Negara Bagian Madhya Pradesh memiliki jumlah terbesar insiden anti-Kristen di India tahun lalu, demikian laporan Persecution Relief – sebuah forum ekumene yang mencatat persekusi terhadap umat Kristiani di India. Laporan ini mencatat 52 serangan terhadap umat Kristiani pada 2017 di negara bagian itu, naik dari 28 serangan pada 2016.

Serangan meningkat sejak BJP mulai berkuasa di New Delhi pada 2014. Ada 736 laporan serangan terhadap umat Kristiani pada 2017, naik dari 348 pada 2016, demikian Persecution Relief.

 

Di Filipina, Para Imam Diminta Menilai Gaya Hidup

Sel, 13/03/2018 - 17:04

Ketua Komisi Seminari Konferensi Waligereja Filipina Uskup San Carlos Mgr Gerardo Alminaza mengatakan para imam Katolik perlu “menilai gaya hidup” untuk melihat apakah mereka menjalani misi mereka sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari atau tidak.

Bahkan pilihan seorang imam akan gadget pun hendaknya dicermati, katanya.

“Apakah kita puas dengan telepon selular yang masih bisa digunakan atau haruskah Blackberry atau iPhone tipe terbaru?” kata prelatus itu kepada lebih dari 100 imam yang menghadiri sebuah pertemuan minggu lalu.

Ia mengatakan sebuah tagihan merupakan “dokumen spiritual” yang mengungkap nilai dan prioritas seorang imam. “Apakah (uang) digunakan untuk membeli makanan, rekreasi atau membantu seseorang?” tanyanya.

Menurutnya, para klerus hendaknya menilai diri mereka dan melihat orang lain yang bepergian bersama mereka.

“Berapa banyak teman kita yang kaya, kelas menengah dan miskin?” katanya.

“Berapa banyak rumah orang miskin yang kita kunjungi? Kegiatan sosial apa yang kita lakukan?” lanjutnya.

Uskup Alminaza menjelaskan bahwa sejumlah imam menggunakan “uang umat” untuk pendidikan saudara mereka.

Ia menyayangkan bahwa banyak imam merasa mereka memanjakan diri setelah bertahun-tahun menjalani pembinaan sebagai frater.

“Tahbisan imam dipahami secara umum sebagai ‘akhir dari pembinaan imam’ (dan) para imam kemudian bebas,” katanya.

Ia meminta para imam untuk memikirkan “perubahan paradigma” berdasarkan dokumen Vatikan Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis atau “Karunia Panggilan Imamat.”

“Cara berpikir pertama yang (dokumen) ini tekankan adalah … pembinaan para imam berarti mengikuti perjalanan tunggal para rasul yang berawal sejak pembaptisan dan berakhir pada kematian,” katanya.

Pertemuan itu juga membahas isu-isu sosial yang dihadapi Gereja di Filipina.

Penyelenggara mengatakan mereka ingin “mengadakan sharing yang jujur tentang pengalaman hidup dan membahas tentang bagaimana – sebagai sebuah lembaga para imam dan biarawan – kita bisa menanggapi dengan lebih baik kebutuhan jaman.”

Uskup Alminaza mengatakan ini saat yang baik bagi para imam untuk melihat kegiatan sehari-hari mereka, apakah mereka memiliki banyak waktu dan sumber daya untuk kegiatan “kultus dan pelayanan” atau kegiatan kenabian.

Ia merujuk pada pelayanan sakramen sebagai kegiatan kultus dan mengerjakan proyek mata pencaharian dan mengupayakan keadilan sebagai kegiatan kenabian.

Pertemuan itu diselenggarakan oleh Kelompok Pendalaman Klerus Nasional sebagai bagian dari perayaan Tahun Imam dan Orang Suci.

 

Pemimpin Agama Menentang Putusan Euthanasia di Pengadilan India

Sel, 13/03/2018 - 13:04

Pengadilan tinggi India memicu perdebatan baru dari sudut pandang agama setelah mengizinkan euthanasia pasif, yang memungkinkan pasien untuk mendapat resep “kehendak hidup” mereka untuk menarik dukungan medis jika mereka mengalami koma  akut.

Para pemimpin umat Katolik India, Muslim dan Hindu menentang putusan Mahkamah Agung pada 9 Maret, yang mengatakan bahwa hak untuk hidup juga mencakup hak untuk mati secara bermartabat.

Izin semata-mata ditujukan kepada  orang  sakit parah dengan memilih kematian karena dukungan hidup sudah semakin berkurang namun tidak mengizinkan dokter atau keluarga mengambil keputusan atas nama pasien tersebut, kata pengadilan tersebut.

“Gereja menolak proposal tentang euthanasia aktif dan juga euthanasia pasif,” kata Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India.

Dewan Hukum Perseorangan Muslim India, yang menangani penerapan hukum Islam dalam urusan perseorangan, juga menolak putusan Mahkamah Agung.

Kamal Faruqui, seorang anggota dewan senior, mengatakan kepada ucanews.com bahwa euthanasia dalam segala bentuknya bertentangan sepenuhnya dengan Islam.

“Kehidupan manusia adalah pemberian Allah dan kita tidak berhak ikut campur, betapapun buruknya kondisi tubuh,” katanya.

Bansi Lal Sharma, seorang pendeta Hindu yang berpusat di Jammu, mengatakan kepada ucanews.com bahwa tidak ada tempat untuk euthanasia dalam ajaran  Hindu.

“Bagaimana hal seperti itu bisa didorong? Jika seseorang sakit parah, harus ada sarana bermartabat yang diadopsi untuk merawat orang itu. Anda tidak bisa begitu saja mengurangi beban dan membunuhnya,” kata Sharma.

Cara yang lebih baik  membantu orang  sakit parah meninggal dengan harga diri adalah dengan menawarkan perawatan yang ringan  berkualitas tinggi dan dukungan yang lebih besar untuk para perawat, kata Pastor Stephen Fernandes, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pembangunan Konferensi Waligereja India.

“Tanda masyarakat yang baik adalah kemampuan dan kemauannya untuk merawat orang-orang yang paling rentan, tidak membiarkan mereka mati tanpa makanan dan obat-obatan,” katanya kepada ucanews.com.

Uskup Mascarenhas mengatakan hak untuk hidup yang diabadikan dalam konstitusi India tidak termasuk hak untuk mati.

Pengadilan menilai masalah konstitusional ini, yang diajukan oleh Pemohon Vipul Mudgal. Agenda non-pemerintahnya, Common Cause, mengajukan petisi yang meminta izin untuk melakukan euthanasia, dengan alasan bahwa hak untuk mati dengan martabat juga merupakan bagian dari hak untuk hidup.

Putusan tersebut memperjelas penghakiman Mahkamah Agung tahun 2011  mengizinkan euthanasia pasif dan menetapkan parameter untuk penarikan perawatan yang menopang kehidupan pasien yang tidak memiliki keputusan.

 

Gereja Korea Minta Jepang Menyelamatkan ‘Wanita Penghibur’

Sel, 13/03/2018 - 11:18

Koalisi lembaga Katolik Korea Selatan menuntut pemerintah Jepang meminta maaf karena memaksa “wanita penghibur” dari Asia untuk memberikan layanan seksual bagi pasukannya selama Perang Dunia II.

Tidak seperti Jerman, Jepang tidak pernah berkomitmen  memperbaiki kesalahan tentang dugaan kejahatan perang terhadap tetangganya di Asia, menjadi  sumber trauma yang berkepanjangan bagi negara-negara seperti Korea Selatan yang jatuh di bawah pemerintahan kolonialnya.

Aksi Nasional Katolik atas tidak adanya Kesepakatan Wanita Korea-Jepang yang menyenangkan kedua belah pihak dan penyelesaian kolonisasi,  diakhiri dengan Misa  di  kedutaan besar Jepang di pusat kota Seoul pada  1 Maret dan meminta Tokyo menyelesaikan masalah tersebut secara adil dan benar.

Pada 1 Maret menandai ulang tahun ke-99 yang mana   di Korea dikenal sebagai Samiljeol atau Hari Gerakan Kemerdekaan Pertama Maret, salah satu pertunjukan paling awal tentang perlawanan Korea terhadap pemerintahan Jepang.

Nama tersebut berasal dari pecahnya resistansi awal pada hari pertama bulan ketiga tahun 1919 (“sam-il” berarti “3-1” dalam bahasa Korea).

Misa tersebut dipimpin oleh Pastor Abbot Blasio Park Hyun-dong dari Biara St. Benedict Waegwan dan pastor lainnya termasuk Pastor Paul Moon Kyu-hyun, seorang aktivis sosial, dan Pastor Nakai Jun dari Jepang.

“Hari ini adalah hari untuk mengingat kembali masalah yang belum terpecahkan selama pemerintahan penjajahan Jepang. Kita harus melihat wanita penghibur dengan adil,” kata Pastor  Park, yang juga menjabat sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Tokwon, Korea Utara.

Dia  mengkritik Tokyo karena terus membantahnya menjalankan kebijakan masa perang karena merekrut atau memperbudak wanita penghibur meskipun ada bukti dan kesaksian.

“Kesepakatan Wanita Korea-Jepang yang nyaman harus dibatalkan karena dirumuskan dengan mengabaikan pandangan korban,” katanya, mengacu pada kesepakatan yang dicapai pada  Desember 2015 yang menawarkan beberapa kompensasi namun tidak meminta maaf.

Pada akhir perjalanannya ke Korea Selatan pada  November 2014, Paus Fransiskus bertemu dengan tujuh wanita penghibur di Katedral Myeongdong,  Seoul, sebelum memimpin Misa Kudus  yang memohon  rekonsiliasi antar Korea.

Para wanita, yang banyak di antaranya beragama Katolik, melakukan demonstrasi mingguan di depan kedutaan besar Jepang selama bertahun-tahun namun hanya sedikit yang masih terus bertahan hingga hari ini.

Koalisi terdiri dari komite keadilan dan perdamaian keuskupan, lembaga keagamaan dan LSM Katolik. Koalisi ini berjanji untuk terus menyuarakan tuntutannya dengan mempersembahkan Misa setiap tanggal 2 Mei dan 14 Agustus, satu hari khusus yang mereka persembahkan sebagai  penghormatan kepada wanita penghibur di Korea Selatan.

 

Halaman