UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 44 mnt 23 dtk yang lalu

Sambutan Uskup “Mengabaikan Represi Agama Terhadap Warga Cina”

Sel, 08/05/2018 - 21:11

Sambutan yang disampaikan oleh seorang uskup asal Cina pada sebuah konferensi yang digelar di Taiwan mendapat kritikan karena tidak mencerminkan kebenaran tentang represi agama di Cina.

Uskup Guangzhou Mgr Gan Jungju berbicara tentang pendidikan teologi Katolik kontemporer dan perkembangan budaya di Cina pada Konferensi Internasional Akademi Katolik Fu Jen Ke-9 yang diadakan pada Jumat-Sabtu (4-5/5).

Dalam sesi diskusi, Suster Beatrice Leung Kit-fun, seorang pengamat hubungan Sino-Vatikan dari Universitas Ursulin Wenzao, mengajukan pertanyaan kepada Uskup Gan tentang bagaimana Gereja merespon Sinicisasi agama yang didorong oleh Presiden Xi Jinping.

Uskup Gan menjawab bahwa kebijakan itu tidak hanya menargetkan Gereja Katolik tetapi semua lima agama besar dan Sinicisasi agama tidak sama persis dengan semangat inkulturasi yang diadvokasi oleh Konsili Vatikan II dan tidak akan melanggar doktrin Gereja.

Biarawati dari Kongregasi Darah Mulia itu mengatakan kepada ucanews.com bahwa kunjungan Uskup Gan ke Taiwan merupakan kunjungan resmi dan bahkan diatur oleh Partai Komunis Cina.

Terkait ketegangan akhir-akhir ini antara Cina dan Amerika Serikat, Beijing berharap agar umat Kristiani di Taiwan akan mendukung Cina, kata Suster Leung.

Menurutnya, sambutan Uskup Gan baik tetapi tidak pernah menyebut tentang salib-salib yang diturunkan secara paksa dari gereja-gereja di Cina, anak-anak yang dilarang mengikuti Misa atau taman kanak-kanak Katolik yang dirampas.

Sambutannya tidak merefleksikan kebijakan agama yang diperketat oleh Partai Komunis, lanjutnya.

Uskup Gan yang disetujui oleh Vatikan dan Cina merupakan klerus senior asal Cina pertama yang mengunjungi Taiwan sejak Uskup Anhui Mgr Liu Xinhong secara diam-diam mengunjungi umat Katolik di Taiwan pada 2015.

Kardinal Emeritus John Tang Hon dari Hong Kong dan Uskup Agung Emeritus Joseph Ti-kang dari Taipei juga menghadiri konferensi itu.

Uskup Gan mengatakan pada konferensi itu bahwa kualitas kegiatan akademis Katolik di Cina perlahan-lahan membaik tetapi banyak orang memiliki latar belakang sosiologi.

Ia menambahkan bahwa warga Cina selalu salah memahami Gereja. Dulu komunitas akademis dipaksa oleh ideologi untuk memutarbalikkan Kekristenan, sementara beberapa tahun ini perayaan Natal diboikot dan cendekiawan menentang pembangunan sebuah gedung gereja di Qufu, kampung halaman Konfusius.

Ia yakin umat Kristiani menghindari isu sosial-politik sehingga banyak orang percaya bahwa “Gereja tidak mempedulikan masyarakat dan masyarakat tidak memahami Gereja.”

Uskup Gan mengatakan Gereja hendaknya lebih mempedulikan masalah sosial sehingga budaya Katolik bisa masuk ke ruang publik warga Cina melalui studi teologi dan pelayanan sosial.

 

Warga Suku di Vietnam Segera Miliki Gedung Gereja

Sel, 08/05/2018 - 20:54

Ratusan umat Katolik warga suku yang merupakan kelompok minoritas mulai membangun sebuah gereja di wilayah pegunungan di Vietnam bagian barat laut setelah mengalami penderitaan akibat larangan menjalankan kegiatan keagamaan selama hampir 50 tahun.

Meskipun hujan mengguyur deras, sekitar 1.000 orang termasuk perwakilan dari otoritas setempat dan umat Buddha menghadiri sebuah Misa khusus yang diadakan untuk mengawali proyek pembangunan gedung gereja Stasi Lien Son di Kabupaten Van Chan, Propinsi Yen Bai, pada Jumat (4/5) lalu.

Uskup Hung Hoa Mgr John Mary Vu Tat memimpin Misa itu bersama 25 imam.

“Kita sangat bahagia karena hari ini Allah mengasihi umat Katolik di wilayah pedalaman ini,” kata Paul Ha Duy Bon, seorang anggota warga Suku Tay, kepada ucanews.com.

Bon, 60, mengatakan acara itu menunjukkan pertumbuhan iman umat Katolik setempat yang menghayati iman mereka tanpa imam tetap selama 48 tahun.

Stasi yang dibentuk pada 2012 itu memiliki 312 umat Katolik. Dua-pertiga dari mereka berasal dari Suku Tay dan sisanya berasal dari Suku Kinh dan Suku Hmong. Mereka hidup bersama umat beragama lain dan juga ateis.

Bon, ayah dari empat anak, mengatakan orangtuanya yang beragama Katolik pindah ke wilayah itu pada 1970. Ayahnya telah meninggal, tetapi ibunya kini berusia 84 tahun. Ia dan 10 kakak dan adiknya memiliki sekitar 200 anak dan cucu. Semuanya tinggal di wilayah itu.

Menurutnya, para leluhur Suku Tay tidak beragama Katolik. Kakeknya, Paul Ha Van Uy, diadopsi oleh sebuah keluarga Katolik dari Paroki Vinh Quang ketika ia masih berumur 7 tahun. Kakeknya dibaptis dan menikahi seorang wanita Katolik. Uy menjadi tokoh awam dan meninggal pada 1983.

Saudaranya harus menghayati iman Katolik secara sembunyi-sembunyi selama beberapa dekade karena otoritas setempat melarang mereka berkumpul dan menjalankan kegiatan keagamaan. Mereka berjalan kaki menuju Paroki Vinh Quang untuk mengikuti Misa Natal dan Paskah, katanya.

Pada 2017, lanjutnya, saudaranya meminjam 20 juta dong (sekitar 880 dolar AS) kepada Pastor Michael Le Van Hong, mantan pastor Paroki Vinh Quang, untuk membeli sebuah rumah kayu yang kemudian diubah menjadi kapel.

Para imam dari Paroki Vinh Quang mulai merayakan Misa bulanan di kapel itu sejak 2012. Kini umat Katolik mengikuti empat kali Misa dalam sebulan.

Bon mengatakan kondisi kapel itu sudah memprihatinkan sejak 2014. Umat Katolik setempat telah membeli lahan seluas 3.000 meter persegi untuk membangun sebuah gereja baru. Mereka membutuhkan waktu dua tahun untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan dari pemerintah.

Pembangunan gedung gereja tersebut membutuhkan biaya sebesar 3,7 miliar dong (sekitar 163.000 dolar AS). Setiap umat Katolik menyumbang 500.000 dong dan sejumlah donatur membayar sisanya.

 

Gereja Marah Terkait Rencana Pengalihan Situs Keagamaan di India

Sel, 08/05/2018 - 12:57

Konferensi Waligereja India di Goa mengaku kecewa atas rencana pemerintah federal menawarkan pemeliharaan situs kuno keagamaan  kepada perusahaan swasta di bawah proyek pariwisata “Adopt a Heritage” yang baru.

Proyek ini, diluncurkan pemerintah pada September lalu, dikelola  oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu, berencana  mempercayakan situs peninggalan bersejarah di seluruh India kepada perusahaan swasta demi pengembangan fasilitas wisata.

Enam situs peninggalan bekas koloni Portugis di Goa, diantaranya Basilika Bom Yesus yang menyimpan peninggalan   St. Fransiskus Xaverius, telah terdaftar untuk dialihkan tetapi pemerintah negara bagian tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu, demikian media setempat melaporkan.

Pemerintah negara bagian Goa, yang dipimpin oleh BJP, tetapi tidak tahu apa-apa tentang rencana itu, kata Menteri Arsip Negara Vijai Sardesai.

Situs-situs di  Goa Lama, ibukota Portugal abad ke-16, adalah aset negara, dan Gereja harus diberitahu tentang rencana tersebut, katanya.

Konferensi Waligereja India sama-sama mengaku kecewa setelah mengetahui tentang rencana itu dari media.

“Sungguh menyakitkan bagi saya  mengetahui bahwa monumen agama kita berada dalam bahaya diprivatisasi, mengurangi secara signifikan kepemilikan universal mereka,” kata Pastor Victor Ferrao, profesor filsafat di Seminari Tinggi Rachol.

“Aku tidak bisa memastikan masuk ke ruang suci masih akan dihargai.”

Langkah itu akan “mengurangi kesucian gereja,” demikian menurut Alex Reginaldo Lourenco, seorang anggota dewan yang beragama Katolik dari dewan perwakilan negara bagian itu.

Pradeep Padgaonkar dari Partai Aam Aadmi mengatakan kepada ucanews.com bahwa langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah BJP “tidak dapat melindungi monumen kami dan ingin menjualnya kepada pihak luar. Mereka tidak dapat melindungi tanah kami, sungai kami, dan hak kami.”

Namun, pakar pariwisata Francisco de Bragança mengatakan kepada ucanews.com bahwa ini adalah praktik internasional bagi pemerintah untuk mencari bantuan perusahaan tetapi “perlindungan yang memadai” perlu dimasukkan, terutama dalam memilih agen tersebut.

“Perlu  berhati-hati dalam hal monumen keagamaan dan memakai pendekatan konsultatif,” katanya.

Savio Messais, seorang pelaku pariwisata, menyambut baik langkah itu, dengan mengatakan pemeliharaan tempat-tempat peninggalan bersejarah “tidak dapat diabaikan untuk ketidakefisienan pemerintah. Tetap dalam pemeliharaan pemerintah, situs – situs itu akan dipertahankan seperti kantor pemerintah di mana toilet pun tidak terawat dengan baik.”

Namun, Messias mengatakan proyek harus tunduk pada kepekaan dan pembatasan pemerintah setempat.

Goa memiliki beberapa bangunan gereja kuno tetapi Survei Arkeologi India, yang berwenang mempertahankan situs kuno, telah menyatakan beberapa sebagai “monumen mati” di mana layanan keagamaan tidak diizinkan meskipun ada protes dari umat Katolik setempat lebih dari satu dekade  lalu.

 

Para Napi Menampilkan Karya Seni Mereka yang Dipelajari di Penjara  

Sel, 08/05/2018 - 11:45

Berada di penjara tidak mengurangi semangat Rianti untuk mencapai ambisinya. Sebaliknya, ia telah meluangkan waktu untuk belajar dan mengembangkan keterampilannya dalam menjahit.

Dua tahun lalu, pengadilan di Jambi, Sumatra, menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepadanya karena ia memakai  narkoba.

Dia masih mempertanyakan mengapa pengguna narkoba seperti dirinya harus dipenjara dan tidak dikirim ke pusat rehabilitasi.

“Saya todas mempedulikan itu. Yang saya inginkan sekarang adalah menjadi orang sukses setelah saya dibebaskan,” katanya, ia berharap bahwa masyarakat akan menerima dia kembali.

Dia dan sekitar 500 narapidana lainnya dari 36 penjara di seluruh Indonesia baru-baru ini berpartisipasi dalam apa yang disebut Indonesian Prison Art Festival (IPAFest)  di Jakarta, acara ini merupakan pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Rianti, 35, bersama dengan delapan narapidana dari Lapas  Jambi, membawakan  tarian tradisional setempat selama festival itu untuk memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-45.

“Saya senang menghadiri acara ini karena saya bisa menari dan bernyanyi bersama dengan teman-teman saya dan bertemu orang-orang dari daerah lain,” kata Rianti kepada ucanews.com.

Selama festival, para narapidana memamerkan aneka keterampilan yang mereka belajar  di penjara.

Seorang narapidana narkoba lainnya, Samsul, belajar cara membuat kopi di Lapas  Cipinang, Jakarta. Selama festival ia menawarkan kopi yang ia buat kepada para pengunjung.

“Saya senang dan merasa terdorong karena banyak orang datang ke stand kami untuk mencoba kopi yang kami buat,” kata Samsul, yang dipenjara selama lima tahun dan ia dipenjara bersama dengan sekitar 2.600 narapidana karena kasus  narkoba.

Kepemilikan narkoba golongan 1 (satu) termasuk di dalamnya heroin, kokain, ganja dan ekstasi dapat  dihukum dengan empat sampai 12 tahun penjara di bawah hukum pidana Indonesia.

Memiliki lebih dari satu kilogram marijuana atau lebih dari lima gram heroin atau kokain dapat dijatuhi hukuman mati.

Selain diajarkan keterampilan, Samsul dan narapidana lainnya juga menjalani pembinaan mental  dan spiritual untuk mendorong mereka untuk menghindari  narkoba.

“Setelah saya dibebaskan dari penjara, saya akan membuka kedai kopi sendiri karena akan sulit bagi mantan napi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik,” katanya kepada ucanews.com.

“Saya juga akan berkampanye melawan narkoba sehingga orang tidak mengikuti jalan kami, karena itu akan menghancurkan masa depan mereka,” katanya.

Ahmad, 41, seorang narapidana di Lapas  Palangkaraya,  Kalimantan Tengah, belajar cara mengukir dan memamerkan beberapa parang yang gagangnya diukir  dari tanduk rusa.

“Acara ini memungkinkan kami para tahanan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami dapat melakukan sesuatu yang baik di penjara,” katanya.

Deny Agung Lunggu, seorang pejabat dari Lapas Cirebon, Jawa Barat, mengatakan mereka mengajarkan berbagai keterampilan seperti membuat kursi, vas bunga, tas, sepatu, memasak,  dan membuat Batik,  dan berbagai hal lainnya.

Dia mengatakan Lapas  Cirebon memiliki sekitar 800 narapidana, semuanya  terkait kasus narkoba.

 

Para napi perempuan dari lapas Bandung membawakan traina tradicional lokal pada acara Art Festival di Jakarta.

 

Siswantoro, seorang petugas dari Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, mengatakan bahwa penjaranya menganggap program-program ini penting, bahkan bagi tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan mereka yang dijatuhi hukuman mati.

“Kami mengajarkan keterampilan ini kepada mereka yang dipenjara seumur hidup dan bahkan kepada mereka yang dihukum mati karena penting bagi mereka memiliki sesuatu yang berguna untuk mengisi waktu mereka,” katanya kepada ucanews.com.

Lapas  Nusakambangan memiliki lebih dari 500 tahanan – termasuk orang asing – yang sebagian besar adalah narapidana narkoba dan terorisme. Lapas  Nusakambangan merupakan tempat narapidana yang dijatuhi hukuman mati untuk dieksekusi.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly, festival baru-baru ini adalah untuk menunjukkan bahwa penjara tidak membatasi kreativitas orang.

“Ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka ketika mereka kembali ke masyarakat,” katanya.

Keuskupan Agung Jakarta juga memiliki program pelayanan penjara bekerjasama dengan sejumlah  kelompok awam Katolik dan juga paroki-paroki mengadakan  kunjungan untuk memberikan pelayanan rohani  bagi narapidana Katolik di sejumlah penjara di Jakarta.

Kepadatan di penjara

Ade Kusmanto, juru bicara Direktorat Urusan Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan per Juni 2017, Indonesia memiliki total narapidana 232.000 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas penjara yang hanya mampu menampung 122.000 orang.

Pada 10 April tahun ini, jumlah itu melonjak menjadi 241.000 orang, katanya.

Andreas Harsono, peneliti dari  Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan banyak penjara yang penuh sesak, terutama di Jawa dan Sumatra.

Ini karena banyak napi adalah pengguna narkoba, tambahnya

Dia setuju dengan Rianti dengan mengatakan bahwa pengguna narkoba harus direhabilitasi, tidak dikirim ke penjara.

“Polisi harus menempatkan pengguna narkoba di pusat rehabilitasi, bukan di pengadilan,” katanya kepada ucanews.com.

Dia juga tidak setuju dengan kebijakan untuk mengatasi kepadatan dengan memindahkan tahanan ke penjara yang kurang padat karena akan menajauhkan mereka dari keluarga mereka.

Petrus Selestinus, seorang pengacara Katolik, mengatakan hukum harus diubah untuk mengatasi kepadatan penjara.

“Jumlah narapidana menunjukkan bahwa ada masalah serius dengan penegakan hukum di Indonesia,” katanya kepada ucanews.com.

Dia mengatakan banyak kasus dapat diselesaikan dengan hukum adat  tanpa perlu pergi ke pengadilan pidana, yang kemungkinan besar akan berakhir dengan hukuman penjara.

“Dengan hukum adat, jumlah napi bisa dikurangi,” katanya.

 

 

Pemberdayaan Umat Jadi Fokus Uskup Baru Keuskupan Tanjung Selor

Sen, 07/05/2018 - 18:31

Uskup Tanjung Selor Mgr Paulinus Yan Olla MSF yang ditahbiskan Sabtu (5/5) lalu mengambil fokus pemberdayaan umat untuk karya pastoral keuskupannya yang terletak di Propinsi Kalimantan Utara.

“Kendala paling utama adalah sumber daya manusia. Mayoritas umat di stasi-stasi adalah pekerja kelapa sawit,” kata prelatus itu kepada ucanews.com.

Uskup Yan Olla juga mengatakan bahwa pemberdayaan di kalangan warga Suku Dayak juga membutuhkan perhatian.

“Ada pastor paroki yang bercerita kepada saya, selain pendidikan sangat rendah, mereka tidak mau sekolah. Anak-anak menikah pada usia dini. Penyebabnya adalah kesadaran untuk memahami bahwa pendidikan itu penting,” lanjutnya.

“Jadi nanti ke depan keuskupan memang harus bersinergi, bagaimana bisa mengeliminasi itu,” katanya.

Menurut Uskup Yan Olla, keuskupan akan mengambil langkah-langkah konkret seperti menggalakkan pendampingan Orang Muda Katolik (OMK).

“Lalu memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Beberapa program lain berkaitan dengan pemantapan katekese iman supaya mereka memahami apa artinya menjadi Gereja,” jelasnya.

Selain pemberdayaan umat, Keuskupan Tanjung Selor yang melayani sekitar 60.000 umat Katolik dari 15 paroki juga perlu mengatasi isu kerusakan lingkungan dan perdagangan manusia.

Menurut laporan media, sekitar 850.000 hektar lahan di propinsi yang masih berusia hampir enam tahun itu dipakai untuk perkebunan kelapa sawit.

Keuskupan Tanjung Selor juga melayani satu paroki yang terletak di Nunukan yang menjadi tempat transit para pekerja migran.

“Isu lingkungan hidup pasti berkaitan dengan program-program besar yang dilakukan pemerintah, baik yang berkaitan dengan kelapa sawit maupun eksploitasi seperti pertambangan,” kata Uskup Yan Olla.

“Pemberdayaan umat untuk memahami apa yang diinspirasikan misalnya oleh ensiklik Paus Fransiskus, Laudato si’. Juga ada unsur bagaimana membantu umat untuk juga terlibat tapi memberi jalan alternatif seperti perkebunan atau percontohan alternatif yang pro-lingkungan,” lanjutnya.

Terkait perdagangan manusia, Uskup Yan Olla mengakui bahwa keuskupannya dan beberapa keuskupan lain sudah lama melakukan dialog. Namun nampaknya upaya ini belum dilanjutkan secara sistematis.

“Tanjung Selor sebagai pintu masuk. Tapi ada juga kantong-kantong dari NTT (Nusa Tenggara Timur) yang merupakan daerah asal. Perlu disinkronkan, tapi tidak bisa hanya di tingkat Gereja. Waktu (saya) pergi bertemu dengan gubernur untuk memperkenalkan diri, (saya) ngomong tidak terlalu lama, itu sudah saya singgung,” kenangnya.

Meskipun demikian, Uskup Yan Olla menjelaskan bahwa visi-misi keuskupannya untuk periode 2014-2020 menekankan Gereja yang penuh pengharapan, Gereja yang tanggap terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan jaman dan Gereja yang memelihara lingkungan hidup dan mengakar pada budaya lokal.

“Untuk tahun ini, misalnya, fokus pastoral untuk Keuskupan Tanjung Selor dilihat sebagai tahun persahabatan. Gereja yang ramah, menyapa dan memasyarakat. Itu dilatarbelakangi oleh tahun politik 2018 dan 2019. Seperti mendorong umat untuk terlibat tapi tetap dengan semangat persaudaraan. Jangan sampai karena pilihan politik umat dan masyarakat ikut terpecah,” katanya.

Sementara itu, Pastor Agustinus Doni Tupen MSF dari Paroki St. Klement di Sepinggan, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berharap Keuskupan Tanjung Selor bisa semakin berkembang di bawah penggembalaan Uskup Yan Olla.

“Semoga umat Keuskupan Tanjung Selor yang digembalakan oleh seorang pelayan kebenaran sungguh bertumbuh dan berkembang pesat karena digembalakan oleh pemimpin yang mencintai kebenaran. Lebih dari itu, kiranya masyarakat di wilayah pinggiran tidak terpinggirkan apalagi dilupakan oleh gembala yang baik yang mencintai kebenaran,” katanya kepada ucanews.com.

Pastor Doni mengenal Uskup Yan Olla sejak 1987 ketika “saya mulai menjalani tahun pertama hidup sebagai frater MSF di Biara Nazareth Yogyakarta.”

 

Kelompok Awam​​ Katolik Lawan Politik Sektarian

Sen, 07/05/2018 - 18:13

Selompok awam Katolik Indonesia terus berupaya memastikan pilkada pada Juni mendatang dan pemilihan presiden tahun depan tidak dirusak oleh politik sektarian seperti yang terjadi  dalam kampanye pemilihan gubernur Jakarta tahun lalu.

Dalam  pertemuan nasional tiga hari di Jakarta yang berakhir pada 1 Mei, Vox Point, sebuah organisasi awam Katolik yang terlibat dalam kegiatan sosiopolitik, membahas sikap apa yang harus diambil oleh umat Katolik di tengah iklim politik yang semakin pahit, yang banyak orang katakan berpotensi terus menciptakan  perpecahan masyarakat  Indonesia yang plural ini.

Kelompok awam Katolik lainnya – Pemuda Katolik – diharapkan membahas masalah yang sama pada pertemuan di Bali akhir pekan ini.

Pertemuan Vox Point,  yang juga dihadiri oleh enam uskup dan beberapa pejabat pemerintah, berakhir dengan  mempertegas kembali komitmen organisasi ini  “menjalankan politik  martabat” dan  bekerja sama dengan orang lain termasuk kelompok lintas agama dalam memerangi sektarianisme.

“Kami dengan tegas menolak kampanye hitam yang secara negatif menargetkan agama, ras dan etnis dan menggunakan kebohongan dan penganiayaan,” demikian pernyataan sikap kelompok ini.

“Kami akan mendukung polisi, militer, pemerintah daerah dan badan-badan intelijen  menegakkan hukum dengan tegas terhadap mereka yang ingin menghancurkan Pancasila,” tambahnya.

Kelompok ini menyerukan kepada para politisi Katolik  meningkatkan integritas, menunjukkan kompetensi dan menjunjung nilai-nilai Katolik.

Ketua Vox Point Yohanes Handoyo Budhisejati mengatakan kepada ucanews.com sebuah tren yang mengganggu terus bermunculan dalam politik yang harus segera ditangani.

“Kami khawatir bahwa situasinya akan menimbulkan konflik sosial,” katanya.

Tahun lalu, mantan Gubernur Jakarta, yang adalah seorang Kristen, Basuki Tjahaja Purnama dipenjara karena penodaan agama setelah menggunakan ayat Alquran saat kampanye pilkada DKI Jakarta, dimana di saat yang sama Muslim garis keras menuntut pemilih memilih pemimpin seagama.

Pada 29 April, para pendukung Presiden Joko Widodo diancam oleh kelompok pesaing pada acara Car Free Day mingguan di Jakarta Pusat, yang memicu kemarahan publik.

Kelompok itu juga akan terus menggunakan segala cara  mendukung kandidat yang menentang Presiden Joko Widodo, yang mereka beri label anti-Islam.

“Kami tidak mendukung calon tertentu, tetapi kami prihatin tentang masa depan negara ini,” kata Budhisejati.

Mgr Ignatius Suharyo, ketua Konferensi Waligereja Indonesia, mendukung sikap Vox Point, mengatakan masalah sektarian merupakan tantangan nyata yang dapat merusak keragaman negara ini.

“Namun, kita harus berusaha terus menerus dan mengambil langkah konkrit  menjaga semangat persaudaraan tetap utuh,” katanya. “Umat Katolik harus aktif dalam upaya ini.”

Lucius Karus, pengamat politik dari FORMAPPI, yang mempresentasikan pandangan suramnya  hingga menjelang pemilu 2019, mengatakan politisi hampir pasti akan menggunakan sektarianisme sebagai sarana  mendulang banyak suara.

Dia mengatakan dua faktor akan memicu ini. “Kandidat percaya pemilih dapat dengan mudah dimanipulasi oleh taktik seperti itu, dan tidak ada tindakan tegas yang akan diambil terhadap mereka jika mereka melakukannya,” katanya.

Lidya Natalia Sartono, kandidat yang akan bertarung dalam pilkada di Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan dia bertekad  menghindari politik sektarian.

“Komitmen yang sama tentu diharapkan dari semua kandidat,” katanya

“Penting sekali bahwa kita semua bekerja  mendidik pemilih agar tidak mudah terprovokasi oleh mereka yang menggunakan isu sektarian selama pemilu,” tambahnya.

 

Umat Katolik Filipina Peringati  400 Tahun Kedatangan Patung Bunda Maria Carmel

Sen, 07/05/2018 - 17:48

Ribuan umat Katolik Filipina berjalan di bawah terik matahari sekitar empat jam untuk menandai perayaan peringatan 400 tahun kedatangan patung  Bunda Maria dari Gunung Carmel di Filipina.

Umat telah berkumpul sejak pukul dua pagi pada  4 Mei  memperingati kembali kedatangan patung  tersebut dari Meksiko tahun  1618 yang dibawa  Ordo Agustin.

Beberapa jalan di Manila ditutup untuk memberi jalan kepada “Salubong” (Pertemuan)  dan “Traslacion” (perpindahan)  dari gambar itu dari Teluk Manila ke Basilika Kecil San Sebastian di distrik Quiapo, Manila.

Prosesi itu melewati distrik Quiapo “bertemu” dengan patung  Black Nazarene. Umat dengan mata berkaca-kaca menyanyikan dan melantunkan doa-doa selama peragaan kembali kedatangan bersejarah patung Santa Perawan Maria di kota itu.

Pertemuan kedua patung itu selain merupakan simulasi saat ketika Yesus bertemu Maria ketika ia membawa salib ke penyaliban-Nya, pertemuan dua patung  di Manila adalah rekoneksi dua gambar yang memiliki asal yang sama.

Ysabel de Dios, seorang pemandu di Gereja San Sebastian, mengatakan kedua patung itu dibawa oleh Agustin  dari Meksiko dan keduanya disimpan di gereja yang sama dan  diabadikan di distrik Quiapo.

Sementara patung Bunda Maria dari Gunung Karmel adalah hadiah dari biarawati Karmelit Meksiko untuk perjalanan para misionaris Agustin tahun 1618, Black Nasarene dibuat oleh perupa Meksiko dan diyakini dibawa ke Filipina pada waktu yang bersamaan.

“Kedua ikon membawa banyak orang di sini, dan benar-benar mendorong perubahan Quiapo dari desa nelayan miskin pada 1621 ke pusat budaya dan seni  tahun 1891,” kata De Dios.

Gambar Bunda Maria dari Gunung Karmel adalah tokoh kunci dalam perayaan tahunan Black Nazarene, yang menarik jutaan pendevosi dari seluruh negeri setiap  Januari.

Dalam kotbahnya pada Misa pagi, Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles, ketua  Konferensi Waligereja Filipina, mendesak umat beriman  mengikuti teladan Perawan Maria untuk “bersukacita dalam iman, apa pun yang terjadi.”

“Dia berdiri di kaki salib tanpa kata-kata … menjaga imannya bahkan dalam tragedi salib,” kata Uskup Agung Valles.

“Maria selalu membawa kita kepada Yesus. Bersama Maria Iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita pada cinta dan belas kasih Tuhan selalu diperkuat,” tambah prelatus itu.

Dia ingat seorang wanita yang dia lihat di pusat evakuasi di Filipina selatan setelah pengepungan kota Zamboanga tahun 2013.

“Saya terkejut ketika melihat seorang perempuan yang memeluk patung  Bunda Maria dengan cinta dan kasih sayang,” kata prelatus itu.

Dia mengatakan bahwa ketika dia mendekati wanita itu  menanyakan keadaannya, perempuan itu mengatakan bahwa gambar itu adalah satu-satunya barang yang dia bawa ketika dia meninggalkan rumahnya selama perang.

“Memang iman kita selalu dikuatkan, selalu terinspirasi oleh kehadiran Bunda Maria,” kata Uskup Agung Valles.

Kedatangan patung  ini memulai sebuah devosi yang tetap populer di seluruh Filipina hingga saat ini, seperti yang terlihat pada banyak umat Filipina yang terus memakai skapula coklat yang khas, dengan gambar Maria, serta semakin banyaknya paroki dan sekolah yang menadikan Maria dari Gunung Carmel sebagai pelindung.

Patung  tersebut juga terkait dengan upaya proliferasi anti-nuklir. Tahun 1990, Pastor Emmanuel Charles McCarthy – seorang pastor Amerika dari Gereja Katolik Yunani Melkite, sebuah Gereja ritus Timur yang memiliki persekutuan dengan Gereja Katolik Roma – menginisiasi hari doa “untuk pengampunan dan perlindungan” di New Mexico, tempat pertama Amerika Serikat melakukan Test Bom Nuklir dikenal sebagai Trinity.

Setiap 16 Juli sejak itu, tanggal tersebut didedikasikan  mendoakan terciptanya perdamaian dan penghapusan senjata nuklir.

 

Mahasiswa Katolik Bawa Kebahagiaan Bagi Warga Suku Hmong di Vietnam

Jum, 04/05/2018 - 16:05

Sejumlah mahasiswa Katolik memperlihatkan solidaritas kepada warga Suku Hmong di Vietnam bagian barat laut dengan memberi mereka makanan untuk dinikmati saat hari libur nasional.

Sekitar 130 mahasiswa Katolik yang menempuh studi di Hanoi, ibukota negara Vietnam, mengunjungi 200 warga Suku Hmong beragama Katolik di Stasi Ngon Lanh yang terletak di Kabupaten Van Chan, Propinsi Yen Bai, pada Minggu (29/4) dan Senin (30/4).

Peter Vu Duc Bien, seorang panitia, mengatakan kegiatan itu sangat bermakna bagi para mahasiswa. Mereka meluangkan waktu luang dengan mengunjungi warga desa kurang mampu yang tinggal di wilayah pedalaman.

Vietnam memiliki hari libur nasional pada 30 April (Hari Reunifikasi) dan 1 Mei (Hari Buruh Internasional).

“Kunjungan itu bertujuan untuk memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi kasih Kristus dengan warga setempat dan mendorong mereka untuk mengatasi tantangan dalam menghayati iman mereka,” kata Bien.

Para mahasiswa itu menempuh perjalanan sejauh 300 kilometer dengan mengendarai bus dan harus berjalan kaki sejauh delapan kilometer melewati jalan setapak di wilayah perbukitan menuju Ngin Lanh.

Bien, 25, mengatakan para mahasiswa mengikuti Misa, bermain permainan tradisional bersama anak-anak Suku Hmong dan menari bersama mereka di sekeliling api unggun di kapel stasi yang masih dalam dibangun. Mereka juga memberi umat Katolik makanan yang enak, mengadakan konser dan memimpin doa ala Taize.

Mereka juga menghabiskan malam di rumah-rumah warga setempat dan memberi mereka pakaian bekas dan 43 bingkisan berisi beras, garam, minyak goreng, ikan kering, mie instan, sepatu dan selimut. Masing-masing bingkisan bernilai 500.000 dong (sekitar 22 dolar AS) ini berasal dari donatur.

Ia mengatakan setiap mahasiswa menyumbang lima kilogram beras dan 300.000-350.000 dong untuk ongkos perjalanan.

“Kami belajar banyak tradisi, adat istiadat, gaya hidup sederhana dan keramahan warga yang hidup dalam kemiskinan,” kata Bien.

Joseph Pham Chien Thang, mahasiswa semester pertama yang mengunjungi wilayah itu untuk pertama kalinya, mengaku terkesan dengan warga setempat yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut banyak mahasiswa melewati jalan yang terjal menuju kapel tersebut.

“Mereka sangat ramah dan optimis dengan hidup mereka meskipun mereka mengalami kesulitan. Kami berterima kasih kepada mereka atas apa yang telah mereka perbuat bagi kami selama kunjungan ini,” kata mahasiswa berusia 19 tahun itu.

Ia mengatakan warga desa berjalan kaki melewati jalan yang terjal dan licin saat musim hujan. Mereka tinggal di rumah-rumah daun yang kecil dan menggunakan air pegunungan. Anak-anak harus berjalan kaki sejauh dua kilometer untuk belajar di sebuah sekolah dasar yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Joseph Mua A Pao, 78, mantan tokoh awam, mengatakan ini pertama kalinya bagi umat Katolik setempat untuk menerima pengunjung dari wilayah lain sejak mereka direlokasi di sana 25 tahun lalu.

“Kami sangat senang bisa meluangkan waktu bersama mereka. Mereka membawa kebahagiaan bagi kami,“ kata Pao.

Keluarga Pao dan dua keluarga lainnya adalah tiga keluarga warga Suku Hmong pertama yang pindah ke wilayah tersebut pada 1993.

Ia mengatakan keluarga setempat memiliki rata-rata 5-7 anak dan beberapa memiliki 10 anak. Mereka mencari batang bambu dan benda-benda lain dari hutan, beternak dan bertani untuk bertahan hidup.

Sejumlah imam dari Paroki Vinh Quang yang terletak sekitar 30 kilometer dari wilayah itu mengunjungi dan memberi pelayaan dua kali dalam sebulan.

 

India Diterjang Badai Mematikan, Gereja Janjikan Bantuan

Jum, 04/05/2018 - 15:08

Sejumlah kelompok Gereja tengah mendata dampak dari badai yang menerjang enam negara bagian di India bagian utara pada Rabu (2/5). Badai menewaskan lebih dari 130 orang dan mencederai lebih dari 300 orang, sebagian besar warga miskin yang tinggal di rumah-rumah pondok.

Negara Bagian Uttar Pradesh merupakan wilayah terdampak paling parah. Sekitar 73 orang tewas saat badai menerjang pada malam hari. Sekitar 41 orang tewas di Rajasthan, 11 orang di Bengal Barat, enam orang di Madhya Pradesh dan dua orang di Bihar, demikian laporan yang dikeluarkan lembaga pemerintah.

Angin kencang menerjang wilayah perkotaan di enam negara bagian tersebut dan menghancurkan rumah-rumah pondok serta menerbangkan atap sejumlah bangunan lainnya.

Sebagian besar warga tewas ketika rumah mereka runtuh dan menimpa mereka atau tertimpa benda-benda yang berterbangan.

Hujan dan badai terjadi keesokan harinya di beberapa wilayah bagian selatan.

Pastor Jerish Antony, direktur karya sosial Keuskupan Ajmer yang juga terkena badai di Rajastan, mengatakan sebagian besar warga tengah tidur ketika badai menerjang dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri.

“Lebih banyak kematian dilaporkan di wilayah pedesaan di mana warga tinggal di rumah-rumah pondok. Rumah-rumah mereka runtuh dan mereka tewas di bawah reruntuhan,” katanya.

Badai mematikan aliran listrik dan sistem komunikasi. Akibatnya, upaya penyelamatan pun terganggu, lanjutnya,

Hujan deras turun setelah badai menerjang sehingga banyak korban cedera tidak bisa mendapat bantuan kesehatan. Dan ini menambah jumlah kematian, katanya.

Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, mengatakan Gereja akan mengupayakan segala yang bisa dilakukan untuk membantu para korban yang selamat.

Caritas India telah mengutus rekan kerjanya untuk mendata kerusakan akibat badai agar bisa merencanakan upaya bantuan, kata Anjan Bag, manager bantuan kemanusiaan lembaga Gereja itu.

“Kami telah mulai mendata kerugian dan rekan kerja kami serta sejumlah kelompok Gereja sudah melayani wilayah-wilayah terdampak,” lanjutnya.

“Kami akan merespon segera setelah mendapat laporan awal,” katanya kepada ucanews.com.

 

Timor-Leste Beralih ke Wisata Rohani

Jum, 04/05/2018 - 12:57

Tak gentar dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban dan kecil, Timor-Leste mulai mengembangkan pariwisata rohani  untuk mendorong  percepatan pertumbuhan ekonomi negara itu dan  mempromosikan devosi kepada umat Katolik Indonesia.

Inisiatif serupa telah diluncurkan di Filipina, negara mayoritas Katolik lainnya di Asia Tenggara.

Gereja Katolik Timor-Leste memulai kampanye pada 19 April bekerja sama dengan pemerintah dengan menyambut rombongan peziarah resmi pertama dari 28 “wisatawan rohani” di bawah skema tersebut.

Anggotanya berasal dari berbagai kalangan termasuk Manuel Vong, Menteri Pariwisata Timor-Leste, para katekis, tokoh umat dari berbagai paroki dan seorang imam.

Kelompok itu melakukan ziarah ke situs-situs religi utama di daerah kantong distrik Oekusi  dari 20-24 April.

Etelvina Pinto, 60, seorang katekis di Paroki  St Anthonius Dili selama 35 tahun  mengatakan dia sebelumnya hanya mendengar tentang Oekusi tetapi tidak pernah berkesempatan berkunjung ke sana.

“Sungguh menakjubkan. Di usia tua saya, saya sungguh merasa diberkati untuk dapat melihat situs dan relikwi dengan mata saya sendiri,” katanya.

“Saya berharap lebih banyak orang, terutama anak-anak muda, akan datang ke tempat-tempat ini sehingga mereka dapat merasakan lebih dekat dengan Tuhan,” kata Pinto.

Rui Manuel, 32, adalah anggota misionaris awam Yesus Kristus,  mengatakan sekarang adalah waktu yang tepat bagi pemerintah memanfaatkan pariwisata religi.

“Ziarah spiritual ini semakin memperkuat devosi saya,” katanya.

 

Luis Barreto, 50, ketua dewan Paroki  Theresia dari Kanak-kanak Yesus, pinggiran kota Dili, mengatakan  perjalanan rohani selama tiga hari itu hampir sama mengagumkannya dengan ziarah ke Yerusalem.

Dia mengatakan situs religi di Oekusi sama sakralnya dengan umat Katolik  Indonesia saat situs religius dan relikwi yang dia kunjungi di Israel selama perjalanan di sana  tahun 2013.

“Kedua situs keagamaan ini memiliki suasana sakral yang sama,” katanya kepada ucanews.com. “Satu-satunya perbedaan adalah  situs yang ada  di Yerusalem ditampilkan dalam Alkitab dan banyak orang tahu tentang situs Yerusalem dan pergi ke sana untuk berdevosi melalui situs-situs tersebut,” katanya.

“Saya harap pemerintah juga akan memperhatikan situs religi di distrik lain juga.”

Misionaris Portugis pertama tiba di Lifau tahun 1515, 500 tahun sebelum kabupaten itu dibentuk  sebagai Zona Ekonomi Khusus Oekusi.

Banyak dari warisan ini telah dilestarikan dalam bentuk gereja Gotik yang dibangun dalam gaya Portugis populer abad ke-16, peninggalan St. Anthonius, patung Yesus terbaring (Senhor de Morto) – hanya dibuka untuk penghormatan umum pada hari Jumat Agung serta  situs peziarah Maria, dan banyak lagi.

Lifau berada di Oecusse, yang berbatasan dengan kota Atambua dan Kefamenanu di Timor Barat, yang dikuasai oleh Jakarta.

Setelah Indonesia melepaskan kekuasaan atas Timor-Leste  tahun 1999, dibutuhkan waktu tiga tahun sebelum negara itu dapat muncul sebagai negara berdaulat pada Mei 2002 dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Fernando Baptista Nuno, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Timor Lorosae, mengatakan pengembangan pariwisata adalah bagian dari rencana strategis pemerintah (2011-2030) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi  beragam dari sektor non-migas.

“Ini bagus bahwa pemerintah telah mulai menjadikan pariwisata sebagai prioritas,” kata Nuno kepada ucanews.com.

“Karena sejak kemerdekaan negara itu, anggaran negara sangat tergantung pada minyak dan gas,” katanya.

Pengunjung yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat karena mereka akan membeli kerajinan khas dan produk lokal. Dari aspek pendidikan, dapat memberikan kesempatan bagi anak muda belajar bahasa asing sehingga mereka dapat menjadi pemandu wisata.

“Jadi, pariwisata akan menciptakan lebih banyak pekerjaan,” katanya.

 

 

Ada empat hotel dan 20 penginapan di Oekusi yang akan memperoleh manfaat dari perkembangan ini.

“Saat ini, jumlah pengunjung masih sedikit, tidak seperti sebelum tahun 2012 ketika banyak staf PBB mengunjungi daerah itu,” kata Alda Lay, pemilik Hotel Inay Sakato.

“Kami berharap bahwa dengan memprioritaskan sektor pariwisata, Pemerintah akan menghidupkan kembali sektor ini dan membantu masyarakat setempat.”

Pastor Angelo Salsinha, pembimbing rohani ziarah ke Oekusi, mengatakan gereja telah mengidentifikasi puluhan destinasi wisata religi, dengan tujuan melestarikan budaya dan sejarah lokal, serta meningkatkan ekonomi.

“Banyak turis asing dari negara-negara seperti Australia, Portugal, India, Jepang, Korea dan Indonesia telah menyatakan keinginan  mengunjungi Timor-Leste,” kata imam itu.

Dia mengatakan ziarah ke Oekusi akan secara resmi diluncurkan untuk kelompok internasional pada Agustus, dalam bentuk dua paket perjalanan selama 12 atau 18 hari. Christour Timor akan mengatur alurnya.

Robert Pangaribuan, yang bertanggung jawab atas Christour Timor – anak perusahaan dari Christour yang berbasis di Jakarta – mengatakan kelompok ini siap bekerja sama dengan pemerintah dan Gereja-gereja lokal, dan akan mendorong wisatawan asing mengunjungi Timor-Leste.

Dia mengatakan sejak 2013 ia telah mengorganisir sekitar 200 peziarah Timor  mengunjungi Vatikan, Yerusalem, Israel, dan Fatima, dengan biaya setiap perjalanan rata-rata  40 juta rupiah per orang. Dia berharap pengunjung dan ekspatriat akan menghabiskan jumlah yang sama di Timor-Leste.

Setiap turis asing ke Timor-Leste membayar rata-rata 10-20 juta rupiah termasuk hotel, makanan, dan transportasi mereka.

“Ini akan sangat membantu meningkatkan pendapatan negara,” kata Pangaribuan.

Antonio de Carvalo, kepala desa Beneufe Citrana, tempat salah satu peninggalan berharga disimpan, berharap pemerintah akan memperbaiki jalan dan membangun fasilitas air bersih.

Mgr  Virgilio do Carmo da Silva, uskup keuskupan Dili mengatakan sudah waktunya bagi Gereja dan pemerintah menyatukan dan mengembangkan bentuk-bentuk wisata religi yang kaya tidak hanya di sisi spiritual tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan sejarah.

“Tempat-tempat suci tidak hanya membawa orang lebih dekat kepada Tuhan tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya,” kata prelatus itu.

Uskup meminta para pastor paroki di Keuskupan Dili  berada  di garis depan dan bekerja dengan umat yang memelihara situs-situs religius ini, tidak hanya dalam hal menjaga kebersihan tempat-tempat itu tetapi juga menciptakan suasana yang memberi ketenangan bagi para peziarah.

Pastor Albino Marques, pastor paroki Gereja St. Anthonius Oekusi, mengatakan parokinya  telah menyiapkan akomodasi bagi para turis yang ingin menghabiskan waktu di distrik ini.

“Gereja lokal akan bekerja sama dengan pemerintah  menjaga situs,” katanya.

Vong mengatakan pemerintah akan membangun perumahan umum penuh dengan kamar-kamar dan toilet yang layak di sekitar lokasi  memberi kesempatan kepada para wisatawan  tinggal dan berbaur dengan keluarga-keluarga Timor-Leste.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Demikian pula, Inacia da Conceicao Teixeira, sekretaris daerah yang membidangi wisata masyarakat, mengatakan bahwa timnya telah melatih masyarakat bagaimana membuat kerajinan tangan seperti menenun keranjang.

“Kami juga telah melatih 15 orang muda  menjadi pemandu,” katanya.

 

Gereja Korea Puji KTT Sebagai Awal Menuju Perdamaian

Jum, 04/05/2018 - 09:47

Para pemimpin Gereja Korea Selatan menyambut hasil pertemuan antar-Korea yang bersejarah pada 27 April yang diadakan wilayah gencatan senjata di desa Panmunjom, Zona Demiliterisasi  (DMZ) yang telah memisahkan kedua negara selama 65 tahun.

“Deklarasi Panmunjom sangat penting karena membuka jalan bagi perdamaian dan reunifikasi melalui denuklirisasi,” kata Kardinal Andrew Yeom Soo-jung, uskup agung Seoul pada 30 April.

“Saya menyambut baik upaya kedua pemimpin  mengambil inisiatif dalam mendorong kedua belah pihak meletakkan senjata mereka dan berjabatangan atas nama perdamaian. Saya berharap  melihat perdamaian yang berkelanjutan yang akhirnya dikembalikan ke tanah kami,” tambahnya.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un nampak tersenyum dan bergandengan tangan saat mereka melintasi Garis Demarkasi Militer (MDL) dan kemudian menikmati perjamuan bersama bersama  istri mereka.

Ini menandai pertama kalinya seorang pemimpin Korea Utara menyeberang ke wilayah Korea Selatan dalam beberapa dasawarsa dan pertemuan ini  terjadi setelah kunjungan terakhir Kim ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, sekutu dekatnya.

Kim akan bertemu Presiden AS Donald Trump bulan depan, yang baru-baru ini men-tweet bahwa dia juga ingin pertemuan mereka terjadi di DMZ.

Singapura dan ibukota Mongolia Ulaanbaatar telah dispekulasikan sebagai tempat potensial lainnya.

Prospek pertemuan mendatang telah memicu perhatian  cukup besar mengingat belum lama ini, kedua pemimpin itu mengancam untuk menyerang satu sama lain dengan serangan rudal.

Tidak ada presiden AS yang pernah bertemu dengan pemimpin Korea Utara.

Selain itu, Trump menjuluki Kim “Rocket Man” dalam satu tweet ketika ketegangan meningkat, dan Kim membalas dengan memanggil Trump sebagai “dotard” (pikun).

Sejak pertemuan itu skenarionya berubah, memupuk harapan dari semenanjung yang bebas nuklir dan meningkatkan pertukaran keluarga yang terpisah  oleh perang sebagai langkah awal untuk apa yang diharapkan beberapa pemimpin Gereja mungkin suatu hari nanti Korea bersatu kembali.

“Saya percaya kobaran Roh Kudus tidak akan padam,” kata Kardinal Yeom, yang menerima peran administrator apostolik Pyongyang, ibukota Korea Utara, meskipun tidak dapat melakukan perjalanan ke negara komunis itu.

“Masih ada orang yang setia  bertemu Tuhan dalam doa-doa mendalam mereka,  mengingat rahmat sakramen dan  merindukan Tuhan. Saya berdoa agar suatu ketika saya bisa bertemu dengan umat Katolik keuskupan Pyongyang dan merayakan liturgi bersama mereka.”

Kedua pemimpin Korea itu mengakhiri KTT dengan mengumumkan Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kesejahteraan dan Penyatuan Semenanjung Korea.

Mereka berjanji  bekerja sama  mengakhiri Perang Korea, yang secara teknis masih dalam keadaan berperang dan berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata, yang mengantar era baru perdamaian.

Mereka juga berkomitmen untuk rekonsiliasi, perdamaian, kemakmuran dan meningkatkan hubungan antar-Korea karena dunia telah menyaksikan serangkaian upaya yang dibatalkan untuk tujuan ini dalam beberapa dekade terakhir, termasuk upaya gagal di zona industri gabungan Korea.

Namun, tujuan yang sangat penting bagi Trump dan pemain lain di Asia dan seluruh dunia adalah untuk membersihkan semenanjung dari senjata nuklir setelah serangkaian tes nuklir profil tinggi oleh Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Uskup Agung Kwangju Mgr Hyginus Kim Hee-joong, ketua  Konferensi Waligereja Korea, juga memuji hasil KTT tersebut.

“Sejarah baru telah dimulai dalam hal koeksistensi dan perdamaian di Semenanjung Korea (dengan peristiwa ini) menandai berakhirnya sejarah panjang konfrontasi dan perjuangan kami,” katanya pada 29 April.

“Saya berharap … ini akan menjadi batu loncatan untuk perdamaian di Asia Timur Laut dan seluruh dunia,” katanya.

“Apa yang penting untuk perdamaian adalah  kita menghancurkan prasangka kita terhadap satu sama lain melalui saling pengertian. Ini akan didukung oleh saling mengunjungi di antara orang-orang beragama,” tambahnya.

“Kami dari Gereja Katolik, kami akan menghubungi Asosiasi Katolik Korea dan mencari peluang untuk kerja sama lebih lanjut.”

Uskup Lazarus You Heung-shik, uskup Daejeon, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Kaligereja Korea, mengatakan  KTT itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memulai dialog dan  rekonsiliasi. “Sekarang adalah misi kami membantu memenuhi deklarasi itu,” katanya.

“Orang Kristen harus melakukan misi sebagai pekerja Tuhan membantu kedua Korea bersatu kembali.”

Paus Fransiskus juga mengomentari pertemuan bersejarah pada 29 April setelah memimpin doa di Lapangan Santo Petrus.

“Saya menemani dengan doa keberhasilan positif dari KTT Inter-Korea Jumat lalu dan komitmen berani yang diambil oleh para pemimpin kedua belah pihak, untuk terlibat dalam sebuah dialog  tulus untuk Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir,” katanya.

 

Lonceng Gereja di Filipina Dibunyikan Sebagai Bentuk Protes Terhadap Sejumlah Kasus Pembunuhan

Kam, 03/05/2018 - 16:43

Lonceng-lonceng gereja di Keuskupan Agung Manila akan dibunyikan setiap pukul 20.00 waktu setempat untuk memprotes sejumlah kasus pembunuhan yang terus terjadi di Filipina.

Seorang imam Katolik berusia 37 tahun dan seorang penyiar radio menjadi korban pembunuhan baru-baru ini.

Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila mengecam keras sejumlah kasus pembunuhan menyusul penembakan terhadap Pastor Mark Ventura di Keuskupan Agung Tuguegarao.

“Lonceng-lonceng gereja mengajak kita untuk mengenang para korban yang tewas, tidak melupakan mereka, dan untuk berdoa agar Allah mengingat mereka,” demikian pernyataan Kardinal Tagle pekan ini.

Prelatus itu mengatakan dentingan lonceng-lonceng gereja akan “menghantui para pelaku kekerasan dan pembunuhan untuk mengingat korban mereka, tidak melupakan mereka.”

Ia mengajak umat Katolik “untuk berhenti sejenak, mengenang dan berdoa” bagi Pastor Ventura yang ditembak dan dibunuh setelah memimpin Misa di Propinsi Cagayan pada Mingu (29/4).

Kardinal Tagle mengatakan dentingan lonceng-lonceng gereja merupakan sebuah panggilan kepada setiap umat Katolik untuk berkomitmen mewartakan kebenaran, mencintai dan menghormati karunia Allah akan kehidupan dan martabat manusia.

“Lonceng-lonceng gereja memohon kepada kita agar kita mengubah dukacita umat menjadi pengharapan dan kedamaian,” lanjutnya.

Kardinal Tagle mengungkapkan kesedihannya atas kasus pembunuhan terhadap Pastor Ventura karena beberapa orang nampaknya tidak lagi menghargai kehidupan sebagai sebuah karunia Allah.

“Menyedihkan bahwa seorang imam dibunuh … dan bahkan jika ia bukan seorang imam, orang biasa, bukankah ia juga karunia dari Allah? Apakah saat ini mudah untuk membunuh dan membuang seseorang?” tanyanya.

Pastor Ventura adalah imam kedua yang dibunuh dalam empat bulan setelah Pastor Marcelito Paez ditembak mati di Propinsi Nueva Ecija pada Desember lalu.

Uskup Agung Tuguegarao Mgr Sergio Utleg telah meminta otoritas setempat untuk mempercepat penyelidikan kasus pembunuhan terhadap Pastor Ventura.

“Kami memohon kepada otoritas … untuk segera mengejar para pelaku kejahatan ini dan mengadili mereka,” katanya.

“Banyak pembunuhan dilakukan dengan impunitas di negara kita oleh para pembunuh … Semoga ini yang terakhir,” lanjutnya.

Sehari setelah penembakan terhadap Pastor Ventura, para pembunuh juga menembak seorang penyiar radio, Edmund Sestoso, di Kota Dumaguete di Filipina bagian tengah.

Kelompok aktivis lingkungan hidup, Jaringan Rakyat Kalikasan untuk Lingkungan Hidup menggambarkan imam yang dibunuh itu sebagai “penentang setia proyek-proyek tambang.”

“Bisnis besar dan kepentingan mereka bisa saja penyebab pembunuhannya,” kata Leon Dulce, koordinator nasional kelompok itu.

Pastor Ventura ikut menentang pertambangan pasir hitam di Propinsi Cagayan.

Imam itu merupakan “pejuang lingkungan hidup” ke-55 yang tewas sejak Presiden Rodrigo Duterte mulai berkuasa, demikian pernyataan kelompok itu.

Karapatan, sebuah kelompok hak asasi manusia, mengatakan pembunuhan imam itu “mengindikasikan kejahatan mengerikan yang menggambarkan sifat pengecut manusia bertopeng yang berkembang dalam konteks rezim fasis ini.”

“Kita tidak bisa tidak meragukan kemungkinan Pastor Ventura menjadi target karena sikapnya sebagai advokat anti-tambang dan karyanya dalam komunitas adat,” demikian pernyataan kelompok itu.

 

Umat Kristiani Berdoa Bagi Kebebeasan Beragama di Cina

Kam, 03/05/2018 - 15:05

Sebuah pertemuan doa khusus diadakan di Hong Kong untuk mendorong Cina agar berhenti menekan kebebasan beragama.

Tema pertemuan doa itu adalah “Menjaga kebebasan beragama bagi umat beragama di Cina hari ini dan di Hong Kong besok.”

Pertemuan doa tersebut diadakan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Hong Kong, Umat Kristiani untuk Masyarakat Hong Kong, Persaudaraan Umat Kristiani Peduli Kota di Hong Kong dan Institut Kristen Hong Kong.

Sebanyak 40 peserta bertemu di luar kantor Pemerintah Rakyat Pusat. Di sana mereka menyanyikan lagu-lagu puijian, membacakan sebuah pernyataan bersama, menempel stiker salib di sebuah peta Cina dan melakukan aksi jalan mengelilingi gedung kantor itu.

Staf komisi, Or Yan-yan, mengatakan kepada ucanews.com bahwa umat Katolik kecewa karena mereka terus mendengar berita tentang penutupan gereja-gereja di Cina dan larangan menganut agama.

“Hong Kong, sebagai tempat yang paling dekat dengan Cina, hendaknya menyuarakan suara orang-orang yang terisolasi dan tidak berdaya untuk melawan tekanan,” katanya.

Ia berharap umat beragama di Cina akan melihat dukungan dari Saudara dan Saudari mereka di Hong Kong dan otoritas Cina mengetahui bahwa “meskipun kekuatan kami sangat kecil untuk membuat perubahan, kami tetap ingin mereka tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) secara semena-mena.”

Pendeta Lau Chi Hung dari Gereja Misi Kota Kristen mengatakan kepada ucanews.com bahwa pertemuan doa itu menggambarkan kegigihan. “Selama masalah masih ada, kami akan terus bersuara,” katanya.

Empat kelompok yang menginisasi pertemuan doa itu dan dua kelompok lainnya – Umat Kristiani Bagi Dunia dan Komunitas Basis Kristiani Payung Kuning – mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang meminta pemerintah Cina untuk menghentikan tekanan terhadap kebebasan beragama khususnya di Propinsi Henan di mana situasi mencekam.

Pernayataan tersebut mengatakan para pejabat telah memerintahkan umat beragama tidak untuk berkumpul, mengusir imam-imam bawah tanah yang tidak terdaftar, menyita buku-buku dan benda-benda rohani, dan mengancam umat beragama dengan mengurangi subsidi dari oangtua dan mencegah anak mereka masuk sekolah.

Ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Cina, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak, demikian bunyi pernyataan itu.

Pemerintah Cina diminta untuk segera menghentikan razia ke rumah-rumah dan gereja-gereja bawah tanah, penekanan terhadap umat beragama yang tidak terdaftar oleh pemerintah, penurunan salib dari gereja, dan pemasangan kamera pengawas di tempat-tempat ibadah.

Pemerintah juga didesak untuk menjamim kebebasan beragama bagi kelompok minoritas dan membebaskan semua klerus dan umat beragama yang telah ditangkap secara semena-mena termasuk Uskup Su Zhimin dan Pastor Liu Hong-geng dari Keuskupan Baoding di Propinsi Hebei, sejumlah gembala Protestan dan pemimpin Gereja.

Versi bahasa Inggris dari pernyataan itu akan dikitim ke semua konsulat di Hong Kong dan organisasi HAM sebagai upaya untuk menciptakan kepedulian internaisonal.

 

Jenazah Pastor India Ditemukan dengan Kepala Terpenggal

Kam, 03/05/2018 - 10:56

Gerilyawan Maois diyakini berada di balik pembunuhan dengan memenggal kepala seorang pendeta Protestan di daerah terpencil negara bagian timur Jharkhand di India pada 2 Mei.

Jenazah Pastor Abraham Topno, 46, yang dipenggal kepalanya ditemukan dekat dengan desa terpencilnya, Kubasal, kata anggota keluarganya kepada ucanews.com.

Istrinya Hulda Topno mengatakan ia meninggalkan desa mereka dengan kendaraan untuk mengantar beberapa pengunjung kembali ke rumah mereka di desa tetangga. “Dalam perjalanan pulang, diduga pemberontak Maois menghentikan kendaraannya dan membunuhnya,” kata istrinya.

Dia percaya bahwa Maois menjadikannya target karena mereka menduga dia adalah informan polisi.

Keponakan sang pendeta, Aman Christochit, mengatakan  para pembunuh membebaskan sopir sang pendeta, Ranga Singh Munda. Sopir itu memberi tahu Christochit bahwa lebih dari 25 orang yang mengenakan pakaian militer dan membawa senjata sedang menunggu pendeta itu di jalan  sepi.

“Begitu mereka melihat kendaraan itu, mereka menghentikannya dan membawa pendeta itu pergi,” kata Christochit.

Sopir itu ditutup matanya dengan kain dan kemudian dibebaskan, katanya.

“Pendeta itu tidak memiliki musuh dan dia biasa membantu semua penduduk desa,” kata Christochit.

Christochi mengatakan pamannya adalah pendeta dari Gereja Pantekosta India, ia menjalankan proyek sosial dan pendidikan untuk penduduk desa dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar agama.

Meskipun Jhakhand termasuk di antara negara-negara di mana orang Kristen menghadapi penganiayaan dari kelompok-kelompok Hindu sayap kanan, namun mereka jarang memiliki masalah dengan pemberontak Maois yang biasanya tidak menganggap misionaris Kristen sebagai ancaman terhadap gerakan mereka.

Lebih dari 6.000 orang telah tewas dalam pertempuran dalam 20 tahun karena pemberontakan di seluruh bagian India, meskipun beberapa sumber mengatakan korban tewas adalah dua kali lipat.

Maoisme, yang dikenal secara lokal sebagai Naxalisme, berasal dari Benggala Barat tahun 1967. Naxalites adalah cabang gerakan petani yang diilhami oleh filsuf Leninis-Maois di desa Naxalbari di negara bagian Benggala Barat, India timur.

Gerakan ini dimulai sebagai gerakan perampasan tanah dan berkembang menjadi perjuangan bersenjata  “merebut kekuasaan” di tingkat nasional, kemudian menyebar ke negara-negara lain di akhir tahun 1960-an.

The Naxalites sekarang beroperasi di 60 kabupaten di India, terutama di negara bagian Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa dan Benggala Barat. Chhattisgarh adalah pusat konflik.

 

Pekerja Filipina Tolak Peraturan Kontrak Kerja Pemerintah

Kam, 03/05/2018 - 09:00

Kelompok buruh Filipina telah mencap peraturan pemerintahan yang baru bertentangan dengan  kontrak kerja jangka pendek yang “merugikan” mereka, dengan mengatakan peraturan itu bertentangan dengan aturan hukum yang masih berlaku.

Sekitar  50.000 pekerja dari berbagai federasi buruh berdemonstrasi  di Manila pada Hari Buruh, memprotes apa yang mereka klaim sebagai kegagalan pemerintah  mengakhiri semua bentuk “hanya mempekerjakan tenaga kerja kontrak.”

“Kontrak khusus pekerja” adalah praktik menggunakan agen tenaga kerja untuk merekrut pekerja lepas atas nama bisnis yang lebih besar sehingga yang terakhir dapat menghindari undang-undang tenaga kerja dan menghindari mempekerjakan karyawan tetap sehingga lebih mudah  memecat orang.

Awal tahun ini, Majelis Rendah Kongres mengesahkan  RUU yang melarang praktik itu, tetapi beberapa anggota parlemen menentang langkah yang diusulkan itu, dengan mengatakan  RUU itu berlaku hanya untuk jangkauan  terbatas.

Pada  1 Mei, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani peraturan pemerintah  yang melarang tenaga kerja kontrak, tetapi masih ada beberapa “kontrakisasi”.

Peraturan presiden itu mengkhawatirkan kelompok-kelompok buruh yang mengatakan bahwa peraturan  itu adalah bagian dari “bentuk keputusasaan pemerintah yang  berulang-ulang terhadap protes yang terus berkembang di sektor tenaga kerja.”

Presiden dalam  janji kampanyenya  tahun 2016 mengakhiri kontrak buruh jangka pendek, mengatakan tindakan yang lebih komprehensif harus dilakukan dengan meninjau undang-undang ketenagakerjaan negara itu.

Beberapa bentuk ‘kontrakualisasi’ masih diperbolehkan

Di bawah peraturan presiden, beberapa bentuk “kontrak,” seperti pekerjaan musiman atau proyek, masih diizinkan.

“Saya tetap teguh pada komitmen saya  mengakhiri … kontrak ilegal,” kata Duterte pada 1 Mei dalam sebuah pidato di hadapan ribuan pencari kerja di Cebu, Filipina Tengah.

Presiden memperingatkan para majikan yang tidak patuh dan kejam mengenai  “jumlah hari kehadiran yang dihitung”, tetapi mengatakan dia akan meninggalkan tugas  membatalkan syarat-syarat  kerja yang tidak adil kepada para pembuat UU.

Namun, para pemimpin buruh mengatakan Duterte menyimpang dari janji kampanyenya  merombak sistem ketenagakerjaan yang membuat jutaan pekerja tidak memiliki jaminan masa kerja.

Berbagai unsur, termasuk pengangguran, memacu kelompok-kelompok pekerja  berdemonstrasi  di bawah satu spanduk untuk pertama kalinya selama perayaan Hari Buruh tahun ini.

Hampir 11 juta warga Filipina menganggur, menurut survei Social Weather Stations yang dirilis minggu ini.

Ia mencatat bahwa pengangguran naik dari 7,2 juta pada Desember 2017 menjadi 10,9 juta pada Maret 2018.

Tingkat pengangguran 23,9 persen naik 8,2 persen dari 15,7 persen yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

Akhiri eksploitasi pekerja

Dalam surat gembala pada Hari Buruh, Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup  agung Manila mengatakan pekerjaan dan masalah yang terkait dengannya “harus didekati secara holistik.”

“Itu tidak boleh dilihat hanya dari segi keuangan atau ekonomi,” kata prelatus itu.

“Pekerjaan bukan hanya tugas yang diselesaikan, barang dagangan yang dihasilkan atau target laba tercapai,” tambahnya.

“Pekerjaan pada dasarnya adalah apa yang terjadi pada pribadi manusia,” kata kardinal.

Kardinal Tagle mengakui bahwa situasi buruh di negara itu “rumit” dengan banyak faktor yang mempengaruhinya.

“Kondisi domestik dan kekuatan global menimbulkan masalah dan tantangan. Kami dihadapkan dengan pengangguran, setengah pengangguran, ketidakstabilan dalam pekerjaan, dan bahkan eksploitasi,” kata prelatus itu.

Dia mengatakan kondisi ini “semakin memperburuk kemiskinan, pengucilan sosial, dan ketidaksetaraan.”

Kardinal mengatakan Gereja selalu mengakui pekerjaan sebagai aspek kunci dari eksistensi manusia dan perkembangan manusia.

 

Delegasi Dewan Keamanan PBB Kunjungi Negara Bagian Rakhine

Rab, 02/05/2018 - 15:02

Sebuah delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengunjungi Negara Bagian Rakhine di bagian utara pada Selasa (1/5) sebagai bagian dari kunjungan empat hari ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait krisis Rohingya.

Sehari setelah tiba di Myanmar, delegasi DK-PBB melakukan perjalanan selama satu hari ke Kota Maungdaw yang terletak di bagian utara Negara Bagian Rakhine. Di sana mereka mengunjungi desa-desa yang ditinggali oleh warga Rohingya dan pusat penerimaan pengungsi.

Warga Rohingya yang tidak mengungsi ke Banglades dan tinggal di wilayah itu mengatakan kepada ucanews.com bahwa mereka menyambut kunjungan delegasi DK-PBB.

Numar, seorang warga Rohingya dari Desa Pan Taw Pyin yang terletak dekat Kota Maungdaw, mengatakan kunjungan itu akan memberi harapan bagi sekitar 700.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Banglades setelah terjadi serangan militer Myanmar. PBB menyebut serangan ini sebagai pembersihan etnis.

Hla Tun, seorang warga Rohingya dari sebuah desa lain di dekat Kota Maungdaw, berharap agar para diplomat yang melakukan kunjungan itu akan membantu mengembalikan hak dan kewarganegaraan warga Rohingya.

Sebuah undang-undang yang dikeluarkan pada 1982 tentang kewarganegaraan membuat sebagian besar warga Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak memiliki hak untuk memilih.

Hla Tun mengungsi ke Kota Maungdaw karena desanya dibakar oleh militer Myanmar. Ia mengatakan masyarakat ingin kembali ke rumah mereka namun status kewarganegaraan mereka saat ini menjadi penghalang utama.

Ia menambahkan pemerintah harus membangun kembali apa yang telah dirusak oleh militer.

Pemerintah telah membangun lebih dari 200 rumah bagi warga Rohingya yang kehilangan rumah di tiga desa, demikian laporan media. Sebagai bagian dari upaya ini, 22 rumah telah dibangun di Desa Pan Taw Pyin di mana ratusan rumah warga Rohingya dibakar.

Namun Sultan, seorang warga Rohingya dari Kota Maungdaw, merasa ragu apakah delegasi DK-PBB mampu melakukan observasi mendalam dalam waktu satu hari.

“Ini adalah kunjungan yang diorganisasi oleh pemerintah. Beberapa desa yang dibakar telah diratakan dengan tanah sehingga tim PBB tidak akan tahu bagaimana ini terjadi,” kata mantan guru itu kepada ucanews.com.

Delegasi DK-PBB tiba di Myanmar pada 30 April dan bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan kepala militer Min Aung Hlaing secara terpisah di Naypyidaw.

Suu Kyi mengatakan mereka siap menerima pengungsi Rohingya yang mendapat persetujuan untuk repatriasi. Namun ia mengatakan pejabat Myanmar perlu melakukan verifikasi apakah mereka tinggal di Negara Bagian Rakhine sebelum terjadi serangan militer.

Suu Kyi menambahkan Myanmar perlu bekerjasama dengan Banglades untuk mempercepat proses repatriasi dan masyarakat Banglades perlu mengajukan formulir aplikasi repatriasi secara lengkap.

Para pejabat Myanmar dan Banglades menandatangani kesepakatan repatriasi bilateral pada 23 November.

Sebelum datang ke Myanmar, delegasi DK-PBB bertemu dengan para pejabat Banglades dan mengunjungi pengungsi di dua kamp di Banglades bagian tenggara pada 28-29 April.

 

Hazaras Akhiri Mogok Makan untuk Memprotes “Genosida” di Pakistan

Rab, 02/05/2018 - 14:39

Sebuah kelompok minoritas Muslim di Pakistan berhenti melakukan aksi mogok makan yang sudah berlangsung selama empat hari untuk memprotes sejumlah pembunuhan setelah bertemu dengan komandan militer negara itu.

Pada Selasa (1/5) malam, Jenderal Oamar Javed Bajwa terbang ke Quetta dan bertemu beberapa perwakilan demonstran Syiah Hazara.

Hazaras melakukan aksi mogok makan di luar Klub Pers Quetta dan Dewan Legislatif Balochistan untuk memprotes apa yang digambarkan sebagai “genosida Hazara” dan menuntut komandan militer untuk secara pribadi menemui mereka dan menjanjikan keamanan.

Sekitar delapan Hazaras dan 15 umat Kristiani tewas di Quetta, ibukota Propinsi Balochistan, dalam kekerasan yang menargetkan kelompok minoritas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah mengklaim bertanggungjawab atas berbagai serangan terhadap umat Kristiani.

“Meskipun kematian orang-orang terkasih tidak bisa digantikan oleh apa pun, orang-orang yang telah menargetkan mereka hendaknya lebih menderita,” kata Jenderal Bajwa kepada para demonstran, seperti dikutip oleh ISPR atau media dari militer Pakistan.

“Negara bertanggungjawab atas keamanan warga negaranya dan semua institusi negara prihatin. Setiap kematian termasuk dalam komunitas Hazara menjadi keprihatinan kami dan pasukan keamanan kita tengah melakukan upaya terbaik dan bersedia berkorban demi perdamaian abadi di negara ini,” katanya.

“Pada 2018 saja, ada 37 tentara yang kehilangan nyawa di Quetta. Melalui upaya bersama, kami telah mengalahkan arus terorisme. Namun banyak hal yang masih dilakukan untuk mengembalikan kekuatan dengan mengesploitasi berbagai kekuatan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Raja Nasir Abbasi, seorang klerus Syiah, menyurati komandan militer dan meminta aksi yang jelas untuk mengatasi pembunuhan terhadap Hazaras.

Ia mengatakan teroris telah mempercepat kegiatan mereka dan “gerakan bebas mereka adalah penyebab munculnya kekhawatiran.”

Pemimpin oposisi, Imran Khan, juga mengutuk berbagai serangan terhadap komunitas kecil tersebut.

“Saya mengecam keras pembunuhan dalam komunitas Hazara yang damai itu. Ini memalukan bagi bangsa kita bahwa kita tidak bisa melindungi komunitas kecil dari warga negara kita ini,” katanya dalam cuitan di Tweeter.

 

Kelompok Amal Katolik Taiwan Berikan Harapan bagi Kaum Difabel

Rab, 02/05/2018 - 14:04

Sebuah keuskupan di Taiwan sedang bernapas lega setelah mengadakan  lomba lari amal, yang diselenggarakan untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang didukungnya, tampak ditakdirkan menjadi kegagalan besar sebelum lonjakan pendaftar yang tiba-tiba dimana jumlah pendaftaran berlipat ganda 10 kali  lebih banyak hanya dalam beberapa hari.

Yayasan Kesejahteraan Sosial Tobias Keuskupan Tainan telah menjadwalkan Piala Tobias pertama akan dimulai pada 26 Mei di Hutoupei, kota Xinhua,  kota Tainan, dengan tujuan mengumpulkan dana sekitar 9 miliar rupiah.

Tapi minat di awalnya tidak besar.

“Sebelum saya pergi  pertemuan di Vatikan pada 8 April, kami hanya memiliki 100 pendaftar ,” kata direktur yayasan, Pastor Hugo Peter, kepada ucanews.com.

“Tapi, ketika saya kembali ke Taiwan pada 18 April, lebih dari 3.000 pendaftar yang telah mendaftar. Ini sangat memuaskan. Ini menunjukkan sentuhan manusia Taiwan.”

Dia mengatakan bahwa bagian penggalangan dana dari acara itu tidak sepenting peningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial yang penting, tetapi  uang itu akan berguna dalam membantu kelanjutan lembaga amal yang didukung Gereja.

“Saya berharap orang lain mengetahui tentang (yayasan kami) dan memilih untuk membantu bayi, anak-anak dan orang dewasa dengan cacat mental, keluarga yang kurang beruntung dan orangtua,” katanya.

Hsu Kuorui adalah direktur eksekutif Asosiasi Pelari Ang Hia Tshu,  yang telah melakukan 40 kegiatan amal dan membantu yayasan Tobias dalam mengatur penyelenggaraan tahun ini.

Hsu mengatakan banyak orang memutuskan untuk memakai sepatu olahraga mereka karena mereka terinspirasi oleh dedikasi Pastor Peter untuk membantu kelompok etnis yang kurang beruntung di Taiwan selatan, dan mereka ingin berpartisipasi.

“Bahkan mereka menelpon untuk mendaftar dan ingin membuat janji untuk yayasan. Semua ini memberikan dorongan besar kepada sang imam dan kepada guru pendidikan khusus di Taiwan,” kata Hsu.

Pastor Peter, dari Societas Auxiliarium Missionum (S. A. M) yang berpusat Belgia, ditahbiskan  tahun 1970 di Swiss dan pindah ke Taiwan  tahun berikutnya.

Dengan dorongan dan dukungan dari teman-temannya dan Gereja, dia mendaftar di Universitas Nasional Taiwan di Fakultas  Seni Rupa. Setelah lulus tahun 1979, ia pergi ke Kepulauan Penghu (atau Pescadores), sebuah kepulauan dari 90 pulau di Selat Taiwan, atas undangan para imam dan tinggal di sana selama 13 tahun ke depan.

Ketika berada di sana, ia menjadi relawan di waktu luangnya  mengajar lukis, seni, dan kerajinan kepada siswa yang berkebutuhan khusus di Pusat Pendampingan Huimin. Ini adalah awal dari misi panjangnya  membantu para penyandang cacat.

Setelah menyelesaikan pekerjaan misionarisnya di Penghu, dia diundang oleh Uskup Joseph Cheng Tsai-fa dari Keuskupan Tainan  melayani sebagai direktur Pusat Pendampingan Santo Raphael di Tainan.

Pastor Peter menerima dan  mulai karier untuk bekerja penuh waktu bersama orang cacat – peran yang masih ia sukai dan ia tekuni setelah 26 tahun.

Ia merasa perlu melanjutkan studinya demi memberikan perawatan dan pelayanan yang lebih baik untuk tugas barunya, dia kemudian mendaftar  belajar tentang pendidikan untuk orang yang berkebutuhan khusus di Universitas Tunghai, juga di Taiwan.

Sejak 1990-an, Pusat Pendampingan Santo Raphael telah mengurus pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus dari taman kanak-kanak hingga usia 6 tahun.

Pusat Pendampingan Santo Raphael telah mendapatkan reputasi sebagai perintis perawatan anak usia dini dan layanan pendidikan di Taiwan, didukung oleh tim profesional yang membantu perkembangan kognitif, linguistik, dan emosi anak-anak.

Di bawah kepemimpinan Pastor Peter, layanan anak usia dini telah berkembang selama bertahun-tahun dan  tahun 2006, Santo Raphael mendirikan Pusat Intervensi dan Pendidikan anak usia dini di Guangming.

Karena program-programnya terus berkembang, menjadi jelas bahwa pusat pendampingan itu akan segera tumbuh dari akar yang sederhana dan dibutukan kerangka hukum  memanyungi kegiatan Santo Raphael.

Dengan demikian, para pengurus menyadari bahwa mereka harus merekonstruksi lembaga tersebut sebagai yayasan independen untuk terus menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kode hukum Taiwan.

Pada waktu itu, Pastor Petrus berusia 66 tahun dan meminta pensiun.

“Saya berniat  pensiun dan telah mempersiapkan momen itu selama sekitar satu tahun” katanya.

Tetapi rencana itu berubah ketika Uskup Tainan Mgr Bosco Lin Chin-an memberinya satu misi terakhir  mengumpulkan dana sekitar 5 miliar rupiah  untuk mendongkrak pundi-pundi yayasan sehingga bisa terus merawat yang terabaikan dan kurang beruntung.

Pastor Peter mengenang bagaimana seorang pasangan Buddha memberikan sumbangan sebesar hampir seperempat juta dolar dan jugaa mengajak teman-teman mereka  menyumbang.

Imam itu  memenuhi semua persyaratan hukum dan birokrasi dan setelah 12 bulan bekerja keras dan persiapan, Yayasan Kesejahteraan Sosial Tobias didirikan  tahun 2010.

Itu didasarkan pada prinsip  menjaga “martabat untuk semua.”

“Martabat diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada yang dapat merampasnya. Semua orang, terlepas dari kondisi fisik dan mental mereka, dapat merasakan cinta dan hormat,” kata Pastor Peter.

Dengan dukungan pemerintah kota Tainan, yayasan tersebut mendirikan pusat kebugaran pertama di Taiwan yang dirancang bagi para penyandang cacat.

Sementara itu, imam itu juga telah bekerja tanpa lelah  memberikan perhatian khusus untuk pengembangan yayasan yang masih muda itu.

Sebagai contoh, sekarang mengirim stafnya ke rumah-rumah orang-orang yang mobilitasnya sangat terbatas karena masalah bawaan atau lainnya, membantu mereka  mandi dan makan sendiri.

Imam itu mengatakan dia peduli pada kesetaraan untuk semua orang yang sekarang berada di bawah perlindungannya.

Sementara beberapa anggota masyarakat mungkin membuang atau mengabaikan mereka karena hambatan fisik atau mental mereka, dia melihat mereka sebagai bunga rapuh yang bisa mekar di bawah perawatannya.

Beberapa tahun  lalu ia bahkan mendesain logo khusus untuk Santo Raphael yang menampilkan bunga teratai yang tidak sempurna untuk menunjukkan penderitaan mereka maupun potensi mereka.

“Mereka semua seperti bunga teratai,” katanya. “Walaupun mereka tidak sempurna, mereka semua masing-masing memiliki keunikan mereka sendiri.”

 

Kelompok Gereja Katolik Filipina Luncurkan Jaringan Dukungan untuk Biarawati Australia

Rab, 02/05/2018 - 10:37

Kelompok Gereja Katolik Filipina meluncurkan “jaringan dukungan” untuk biarawati misionaris Australia Patricia Fox yang telah diperintahkan  meninggalkan negara itu oleh pemerintah.

Kelompok, “Solidaritas Jaringan Miskin”, bertujuan menyatukan organisasi berbasis agama yang memprotes keputusan pemerintah Filipina  mengusir suster itu.

Sebanyak 300 orang dari berbagai elemen  menghadiri peluncuran jaringan itu pada 30 April, yang diselenggarakan oleh Pastor Rico Ponce O’Carm.

Pastor Ponce mengatakan pertemuan itu adalah “penegasan akan kebenaran” dari karya  misionaris Suster Fox bagi kaum miskin.

Imam itu meminta  publik  mendukung biarawati itu dan membela “kebebasannya untuk menjalankan keyakinan, kewajiban, dan misi panggilannya sebagai seorang Kristiani kepada rakyat Filipina.”

Uskup Auksilier Manila Mgr Broderick Pabillo, mengatakan umat Katolik tidak boleh diam saja terhadap  peristiwa yang mempengaruhi kehidupan orang miskin. “Semuanya saling berhubungan,” kata prelatus itu.

Kelompok aksi sosial  Konferensi Waligereja Filipina  juga mengeluarkan pernyataan untuk “berdiri dalam solidaritas tidak hanya dengan Suster Fox, tetapi dengan komunitas hak asasi manusia secara keseluruhan.”

“Kami tidak akan terintimidasi oleh langkah-langkah supresif pemerintah  mengekang kebebasan berekspresi dan mengganggu Gereja,” kata Pastor Edwin Gariguez, ketua  Caritas Filipina.

Sebelumnya, Ketua Konferensi Waligereja Filipina  Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles meminta kepada Presiden Rodrigo Duterte  mencabut perintah pengusiran terhadap Suster Fox.

“Biarkan biarawati itu terus melayani orang Filipina,” kata prelatus itu.

Pada 16 April, kantor imigrasi Filipina menangkap dan menahan Suster Fox atas dugaan keterlibatannya dalam “kegiatan politik ilegal.”

Biarawati Australia itu dibebaskan pada 17 April dan menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Pada 25 April, kantor imigrasi mencabut visa  Suster Fox dan memerintahkannya  meninggalkan negara itu dalam 30 hari.

Dalam sebuah pernyataan, jaringan bantuan suster yang baru terbentuk mengatakan pencabutan visa misionaris itu melanggar “hak untuk proses hukum” milik Suster Fox.

“Kejadian ini adalah pelecehan hukum yang nyata terhadap seorang religius  yang berusaha member daging dan darah kepada misi Gereja mulai dari yang paling kecil, yang paling akhir, dan yang sudah hilang,” demikian  pernyataan kelompok itu.

Suster Benediktin Mary John Mananzan mengatakan daftar dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Suster Fox “bukan daftar dosa melainkan daftar prestasi.”

“Seorang nabi harus berdiri teguh, berbicara lantang,” kata Suster Mananzan, yang dikenal sebagai pembela HAM  yang paling kritis.

 

Halaman