UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 45 mnt 11 dtk yang lalu

Pemerintah Indonesia Minta Bantuan Vatikan Membatalkan Larangan Minyak Kelapa Sawit oleh UE

Sel, 01/05/2018 - 12:58

Vatikan memutuskan akan  membantu Indonesia membujuk Uni Eropa (UE) membatalkan langkah baru-baru ini menerapkan larangan impor minyak kelapa sawit ke UE, yang menurut pemerintah  dapat menyulitkan jutaan orang Indonesia yang bergantung pada industri tersebut.

Sebagai bagian dari upaya itu, Vatikan akan menyelenggarakan seminar  mengangkat masalah ini dengan UE bulan ini.

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bedang Kemaritiman Indonesia bertemu dengan Paus Fransiskus dan pejabat Vatikan minggu lalu untuk membahas masalah ini.

Antonius Agus Sriyono, duta besar Indonesia untuk Vatikan, mengatakan kepada ucanews.com pada 27 April bahwa selama pertemuan, Panjaitan berbicara tentang dampak buruk larangan Uni Eropa terhadap petani kelapa sawit.

“Menteri mengatakan larangan itu tidak sesuai  dengan nilai-nilai kemanusiaan karena akan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan bagi para petani dan pekerja kelapa sawit,” katanya.

Dalam pernyataan resmi usai pertemuan, Luhut  mengatakan bahwa Kardinal Peter Turkson, Ketua Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian menyuarakan “keprihatinan atas nasib petani kelapa sawit dan jutaan orang yang hidupnya tergantung pada industri minyak kelapa sawit.

“Dia secara khusus menyatakan apa yang akan terjadi jika para pekerja ini tidak memiliki pendapatan lagi,” katanya, merujuk pada 16,5 juta orang yang bergantung pada industri ini.

“Kardinal Turkson mengusulkan untuk mengadakan seminar yang membahas masalah ini di Universitas Kepausan Vatikan bulan depan,” tambahnya.

Perwakilan dari Uni Eropa, perusahaan multi-nasional yang menggunakan produk minyak kelapa sawit, petani dari Indonesia dan Malaysia dan lembaga agama, akan diundang untuk hadir, katanya.

“Vatikan memiliki suara yang dapat didengar karena selalu mengedepankan masalah kemanusiaan,” kata Panjaitan.

Dia juga berencana melobi UE secara langsung.

Pada  Januari, Uni Eropa memilih untuk mengubah rancangan undang-undang tentang energi terbarukan yang menyerukan pemotongan minyak kelapa sawit dari biofuel dan bioliquid. Langkah itu ditujukan untuk mencegah deforestasi dan  memenuhi sasaran iklim yang lebih ambisius.

Langkah itu disambut dengan protes keras dari Indonesia dan Malaysia, dua negara produsen minyak kelapa sawit terbesar.

Marcelinus Andry dari Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia mengatakan mereka menulis nota protes itu ke UE untuk membatalkan larangan tersebut.

“Minyak kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan petani yang akan terkena dampaknya,” katanya.

Tahun lalu Indonesia mengekspor total 28 juta ton minyak kelapa sawit, senilai 31 trilium rupiah, 40 persen di antaranya diekspor ke Eropa untuk dikonversi menjadi biofuel.

 

Imam Ditembak Mati Setelah Merayakan Misa

Sel, 01/05/2018 - 10:02

Seorang imam Katolik ditembak mati  setelah merayakan Misa di kota Gattaran, Filipina utara, di provinsi Cagayan pada 29 April.

Polisi mengatakan, Pastor Mark Anthony Yuaga Ventura, 37, ditembak dua kali oleh seorang pria bersenjata.

Imam itu sedang memberkati anak-anak yang menghadiri Misa sembari berbicara dengan anggota paduan suara ketika seorang pria yang memakai helm dengan sepeda motor mendekatinya.

Pastor Ventura menderita luka tembak di kepala dan dada dan meninggal di tempat kejadian, menurut polisi.

Si penyerang berjalan keluar dari gimnasium, tempat Misa diadakan, dan melarikan diri dengan sepeda motor bersama komplotannya.

Beberapa menit setelah penembakan, gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan tubuh imam yang tak bernyawa itu tergetak di tanah dekat altar.

Pastor Ventura, yang dikenal sebagai advokat anti-tambang dan berkarya di tengah masyarakat suku di provinsi Cagayan. Ia ditahbiskan menjadi imam tahun 2011.

Dia adalah kepala   Stasi Misi San Isidro Labrador yang berbasis di desa Mabuno. Sebelumnya ia  adalah rektor Seminari Tinggi Santo Thomas Aquinas di kota Aparri.

Para uskup, aktivis mengutuk pembunuhan itu.

Para uskup Katolik di negara itu mengutuk pembunuhan Pastor Ventura, dengan mengatakan bahwa mereka “benar-benar terkejut dan tak percaya mendengar tentang pembunuhan brutal itu.”

“Kami mengutuk tindakan jahat ini,” kata para uskup dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles, ketua Konferensi Waligereja Filipina.

Para uskup meminta kepada pihak berwenang “bertindak cepat dalam mengejar para pelaku … dan membawa mereka ke pengadilan.”

Pembunuhan pastor itu “menciptakan epidemi kekebalan hukum dan kebiadaban yang telah ditetapkan di negara itu,” kata pernyataan dari kelompok aktivis Makabayan.

Suster Patricia Fox, seorang misionaris Australia yang telah bekerja di komunitas miskin di Filipina dalam 27 tahun terakhir, diperintahkan untuk meninggalkan negara itu minggu lalu karena bergabung dengan unjukrasa.

Kelompok pemuda Anakbayan menyalahkan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte atas pembunuhan pastor itu, Kelompok pemuda Anakbayan menggambarkan pemerintahan duterte sebagai “fasis, tirani, dan beraturan mafia.”

“Kampanye fasisnya telah menjadikan orang-orang dari bidang keagamaan sebagai sasaran  pembunuhan, intimidasi, dan pelecehan karena telah bersuara tidak hanya melawan perang berdarah orang gila itu terhadap narkoba tetapi juga melawan ketidakadilan sosial dan politik yang dilakukan oleh rezim,” kata kelompok itu dalam pernyataan mereka.

Polisi Nasional Filipina telah memerintahkan pembentukan satgas khusus untuk menyelidiki pembunuhan Pastor Ventura.

Imam itu adalah anggota klerus kedua yang ditembak mati dalam empat bulan ini di Filipina.

Orang-orang bersenjata tak dikenal pada Desember 2017 membunuh Pastor Marcelito Paez, 72, dalam penyergapan di kota Jaen, provinsi Nueva Ecija.

 

 Pemuda  Katolik diminta  Harus Jaga NKRI

Sen, 30/04/2018 - 20:04

Pemuda Katolik (PK)  harus menjadi penjaga utama ikatan tak terputus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat  Takhta Suci termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia  tahun 1947 dan  dengan mendirikan perwakilan di Indonesia dalam level Apostolic Delegatea. Selain itu hubungan Takhta Suci dan Indonesia (nusantara) sudah dilakukan sejak zaman Majapahit.

Demikian ditegaskan oleh AM Putut Prabantoro, Ketua Presidium Bidang Komunikasi Politik Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) kepada para peserta Kursus Kepemimpinan Lanjut (KKL) Pemuda Katolik di Denpasar, belum lama ini.

Menurut Putut, hubungan di antara Takhta Suci dan Indonesia yang dulu disebut dengan nama nusantara, telah terjadi sejak zaman Majapahit yang didirikan tahun 1293. Kontak pertama tersebut terjadi pada kurun waktu 1318 – 1330, ketika Odorico Mattiussi, biarawan dari Ordo Fransiskan diutus oleh Paus untuk mengadakan misi ke Asia.

Di  nusantara, Mattiussi berkunjung ke Jawa, Kalimantan dan Sumatera.  Kunjungan tersebut tercatat dalam buku “Travels of Friar Odoric of Pordenone”. Secara detil buku itu menjelaskan peta perjalanan Mattiussi ke nusantara yang  berawal dari Padua, Italia menyebrang ke Laut Hitam, Persia, melalui Kakulta, Madras, Sri Lanka, Pulau Nikobar (Samudera Hindia) dan Sumatera. Dari Sumatera, Mattiussi meneruskan perjalanannya ke Jawa dan Kalimantan (Banjarmasin).

“Matiussi adalah  orang Eropa kedua setelah Marcopolo yang berkeliling dunia. Secara tegas ia menyebut daerah yang bernama Sumatera. Dan Dalam catatan yang dibuat Mattiussi, disebut kerajaan beraliran Hindu-Buddha yang bernama Majapahit.  Perjalanan biarawan Fransiskan itu untuk mendapatkan informasi tentang wilayah Asia, yang sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha. Diperkirakan, kunjungan Mattiussi adalah kunjungan misi diplomatik dengan melihat rangkaian perjalanannya. Secara resmi Gereja Katolik  Indonesia masuk Indonesia adalah tahun 1534 ketika Kepala Kampung Mamuya, Halmahera Utara dan masyarakatnya, dipermandikan oleh Gonzalo Velloso seorang pedagang dari Portugal,” ujar Putut Prabantoro.

Putut  juga menjelaskan bahwa Takhta Suci mempunyai peran penting dalam pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Atas permintaan dari Uskup Pribumi Pertama, Mgr. A. Soegijapranata SJ, Takhta Suci mengakui kemerdekaan Indonesia dan  pengakuan Takhta Suci ini mendorong negara-negara lain mengikuti jejak mengingat bahwa Vatikan memiliki pengaruh politik dunia.

“Oleh karena itu, tidak ada kata lain bagi Pemuda Katolik kecuali menjaga ikatan NKRI dalam bungkus Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pemuda Katolik didorong untuk tidak tinggal diam ketika NKRI mendapat ancaman,” tegas Putut

Menurut Putut, yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), ancaman NKRI yang harus dicermati adalah persoalan dari dalam negeri. Ada berbagai persoalan mendasar bangsa, yang jika tidak terselesaikan akan menghancurkan NKRI. Persoalan serius yang harus mendapat perhatian dari Pemuda Katolik anara lain, sebanyak 27% dari 6,4 juta pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa, ada 118 UU yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, sebanyak 39% mahasiswa yang menerima paham radikal, melawan budaya hoax mengingat ada 800.000 situs hoax di Indonesia, dan korupsi.

“Pemuda Katolik Indonesia harus menjadi motor dalam Gereja Katolik di Indonesia untuk menjaga NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD NRI 1945. Perlu diingat ungkapan yang sering kita dengar bahwa kejahatan terbesar terjadi ketika orang baik tidak melakukan apapun ketika terjadi ketidakadilan di hadapannya. Dan, kita sering melakukan itu karena ketidakpedulian kita terhadap sesama,” tegas Putut.

 

Misionaris Columban Tidak Pernah Bisa Mengabaikan Cina

Sen, 30/04/2018 - 13:52

Para misionaris Columban merayakan 100 tahun (1918-2018) dengan meluncurkan sebuah buku baru yang berisi sejarah misi mereka di Hong Kong dan Cina sebagai kesaksian atas apa yang telah mereka lakukan.

Pastor Joseph Houston menghabiskan waktu hingga lima bulan  menulis buku berjudul “Misionaris Columban di Hong Kong.”

Kisah para misionaris awalnya muncul dalam jilid ketiga “Sejarah Ordo Religius Katolik dan Kongregasi Misionaris di Hong Kong,” yang diterbitkan oleh Pusat Studi Katolik Universitas Cina Hong Kong.

Buku terbaru itu menunjukkan betapa besarnya peran para misionaris Columban bagi perkembangan Gereja di Cina dan Hong Kong.

Salah satu pendiri kongregasi ini, Uskup Edward Galvin, diilhami oleh seorang misionaris Kanada. Ia membentuk komite para imam yang tertarik  mengajukan petisi kepada para uskup Irlandia  membantu mendirikan seminari bagi para imam untuk Gereja Cina, kata buku itu.

Tahun 1918, seminari dan sebuah komunitas misionaris baru dibentuk. Kemudian, kongregasi  itu dinamai Perhimpunan Santo Columban, orang kudus  Irlandia kuno. Kongregasi ini didirikan dengan tujuan evagelisasi di Tiongkok.

Tahun 1902, Uskup Galvin tiba di keuskupan Hanyang, yang terletak di provinsi Hubei. Para misionaris segera mengambil alih dua paroki yang baru dibentuk – Nancheng di provinsi Jiangxi dan Huzhou di provinsi Zhejiang.

Pastor Galvin kemudian melayani sebagai uskup pertama di Hanyang.

Para imam dilatih di seminari untuk bekerja di Cina dan mendorong mereka  belajar bahasa Inggris sehingga mereka dapat mempersiapkan misi mereka.

Sejak itu, banyak misionaris yang dikirim ke Tiongkok melayani di tiga provinsi di Hubei, Jiangxi dan Ganjiang, serta di Beijing dan Shanghai.

Pada peluncuran buku itu, Peter Ryan, konsulat jendral Irlandia untuk  Hong Kong dan Macau, berterima kasih kepada para misionaris Columban atas kerendahan hati, kepedulian, empati dan kontribusi mereka dalam hal membawa Kekristenan ke Tiongkok.

“Mereka mimiliki pemahaman budaya yang nyata, empati yang nyata, cara hidup misionaris yang alami, dan pendekatan alami dalam berurusan dengan masyarakat,” katanya.

“Mereka tidak pernah datang dengan rasa superioritas. Malah sebaliknya, mereka sangat rendah hati dan bersahaja.”

Bahkan ketika para misionaris ditekan dan dipenjarakan di Tiongkok selama Revolusi Kebudayaan (1966-1976), mereka tidak pernah kehilangan iman.

Setelah buku itu diterbitkan, Pastor Houston mengenang Pastor Aedan McGrath, salah satu misionaris Columban, yang menceritakan bagaimana dia dipenjara di Shanghai dari tahun 1951 hingga 1954, seraya  menambahkan  penjara itu tidak bisa mengikis imannya.

Mengutip dari buku, Pastor McGrath berkata: “Dia baik-baik saja, dalam semangat terbaik, berjuang setiap hari  mempertahankan imannya.”

Pastor McGrath mempromosikan Legio Maria di Cina  tahun 1947 dan mendirikan kelompok lain di Hong Kong  tahun 1948, yang kemudian ia kunjungi kembali di tahun-tahun terakhirnya.

Tahun 1920, Pastor John Blowick, salah satu pendiri kongegasi, melewati Hong Kong dan terkesan oleh gaya hidup miskin dari Uskup Hong Kong Pozzoni dan anggota klerus lainnya.

Dia mengenang kembali betapa ia terpikat oleh keindahan kota itu.

Sejak saat itu, Hong Kong telah menempa peran yang tak tergantikan untuk dirinya sendiri dalam membantu pengembangan misionaris di Tiongkok.

Selama Revolusi Kebudayaan ketika para rohaniwan, biarawati dan orang awam dianiaya di Tiongkok, Hong Kong berfungsi sebagai stasiun tengah bagi mereka saat mereka transit ke negara-negara yang lebih “bersahabat”.

Para misionaris pada waktu itu akan membantu mengatur akomodasi untuk mereka dan membeli tiket sehingga mereka dapat berlayar ke tujuan berikutnya.

Sementara situasi di Cina menjadi semakin parah, properti Gereja disita, imam dan biarawati terperosok dalam kemiskinan, sering bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup.

“Seorang imam menyebutkan bahwa barang-barang seperti gula, daging, dan ikan hanyalah kenangan indah,” menurut salah satu bagian di buku baru itu.

Tahun 1952, Uskup Galvin dan misionaris lainnya melarikan diri dari Cina. Ketika uskup tiba di Hong Kong, dia “kurus, tampak lusuh, lebih mirip pengemis daripada yang lainnya,” kata buku itu, mengutip seorang suster  yang menemuinya di Susteran Columban di Sanatorium Ruttonjee sesaat setelah dia tiba.

“Dia menyemangati semua orang dengan martabat yang tinggi, kesopanan, dan udara kemenangan ada di sekelilingnya. Itu adalah kemenangan ketabahan, kemenangan Salib,” kata biarawati.

Narasi lain yang menarik adalah bagaimana seorang imam memberi kepada klerus lain “sensasi kegembiraan karena pada akhirnya bisa bebas” setelah ia muncul di stasiun kereta Lowu di Hong Kong.

Kemudian, wilayah itu berfungsi sebagai “rumah singgah” dan membantu para imam di Myanmar.

Meskipun pekerjaan para misionaris di Cina secara paksa ditangguhkan, harapan mereka bahwa penginjilan akan menyebar di Cina tidak pernah memudar, dan  tahun 1980-an mereka kembali ke sana.

Tahun 1987, Audrey Donnithorne, mantan rekan profesor di Universitas Nasional Australia di Canberra, bertemu seorang teman yang telah menghabiskan 20 tahun dipenjara karena imannya di Guiyang provinsi Guizhou.

Teman itu menyebutkan bagaimana seorang misionaris Yesuit Italia bernama Pastor Matteo Ricci dapat bekerja di Cina karena kontribusi budayanya kepada negara.

Dia menyarankan umat Katolik hari ini menggunakan metode yang sama untuk masuk ke negara itu, di mana Partai Komunis yang berkuasa mempertahankan kontrol ketat terhadap Gereja.

Donnithorne kembali ke Hong Kong dan membantu mendirikan organisasi yang dapat memberikan kontribusi ke Tiongkok.

Organisasi itu disebut Asosiasi Pertukaran Teknologi, Ekonomi, dan Budaya Internasional (AITECE) dan mencari orang-orang seperti pendiri kongregasi Columban, Pastor Edward Kelly.

Hingga September tahun lalu, AITECE telah menempatkan 395 guru di 23 provinsi dan wilayah metropolitan di Cina.

Organisasai ini juga mempromosikan industri pertenunan untuk membantu komunitas Gereja lokal menjadi mandiri, dan membantu mengatur agar para siswa Cina dari seminari dan imam dapat belajar di luar negeri dan kemudian membawa Injil ke Tiongkok.

Pastor Edward Kelly, seorang misionaris yang telah aktif di Cina, telah berhubungan dengan para uskup Cina sejak tahun 1986 dan menulis banyak artikel tentang evagelisasi di Cina.

Dalam salah satu yang ia tulis: “Warisan mereka (Misionaris Columban) kepada kami adalah komitmen mereka kepada Kristus dan kepada Cina. Komitmen itu perlu dilanjutkan dengan kekuatan yang sama hari ini dalam terang Tanda-Tanda Zaman kita. Tugas pertama kami adalah harus mengerti tanda-tanda ini. ”

 

Kembali ke Vietnam Utara Setelah Terpilih Menjadi Uskup

Sen, 30/04/2018 - 13:08

Seorang pastor Vietnam kembali ke wilayah kelahirannya karena ia terpilih menjadi uskup keuskupan Than Hoa yang dianggap sebagai tempat lahir Gereja Katolik di Vietnam bagian utara.

Vatikan  menunjuk Pastor Joseph Nguyen Duc Cuong sebagai uskup untuk keuskupan Thanh Hoa pada 25 April, kata Uskup Agung Joseph Nguyen Chi Linh, ketua Konferensi Waligereja Vietnam, melalui pernyataan resminya.

Semua gereja di keuskupan berusia 86 tahun itu membunyikan lonceng mereka  menyambut pengangkatan uskup baru segera setelah Vatikan mengumumkan pengangkatan itu. Selama dua tahun keuskupan Thanh Hoa belum memiliki uskup. Takhta keuskupan itu lowong sejak Uskup Agung Linh – yang sebelumnya menjabat sebagai administrator apostolik keuskupan – diangkat  sebagai uskup agung Keuskupan Agung Hue pada  Oktober 2016.

Uskup Agung Linh mengatakan, penunjukan Uskup (terpilih) Cuong adalah “kabar baik” bagi Gereja lokal.

Uskup (terpilih) Cuong lahir  tahun 1953 di Provinsi Thanh Hoa. Setahun kemudian dia dan keluarganya – termasuk sembilan saudara kandung – melarikan diri dari penganiayaan komunis dan pindah ke provinsi Lam Dong di Dataran Tinggi Tengah,  Vietnam selatan.

Para pendahulu Uskup (terpilih) Cuong – mendiang Uskup Bartholomew Nguyen Son Lam dan Uskup Agung Linh – keduanya berasal dari keuskupan Thanh Hoa, tempat Pastor  Alexandre de Rhodes SJ dan Pastor Pedro Marquez SJ mendarat untuk pertama kalinya saat memulai misi evangelisasi mereka di Vietnam utara pada 19 Maret  1627.

Pengangkatan uskup

Pengangkatan uskup untuk keuskupan di Vietnam membutuhkan persetujuan dari pemerintah komunis. Setelah tiga kandidat dikirim ke Takhta Suci oleh keuskupan, Vatikan bernegosiasi dengan pejabat Vietnam tentang kandidat mana yang paling cocok.

Ini biasanya merupakan proses panjang sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang pengangkatan uskup.

Beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar calon uskup untuk keuskupan-keuskupan di utara berasal dari keuskupan di selatan di mana para imam merupakan lulusan dari universitas dan perguruan tinggi luar negeri. Banyak dari mereka, seperti Uskup (terpilih) Cuong, juga berasal dari keuskupan utara yang mereka tinggalkan ke selatan  tahun 1954 demi menghindari penganiayaan oleh komunis.

Banyak umat Katolik dari keuskupan Thanh Hoa pindah ke keuskupan Da Lat yang  memiliki  enam paroki baru dan satu kongregasi. Banyak imam dan religius berasal dari paroki-paroki itu.

Uskup (terpilih) Cuong belajar  filsafat dan teologi di seminari keuskupan  Da Lat tahun 1964-1975 dan melayani paroki selama 11 tahun sebelum melanjutkan studi di Seminari Tinggi St. Joseph di Saigon (Kota Ho Chi Minh)  tahun 1986.

Setelah ia ditahbiskan sebagai imam untuk keuskupan Da Lat  tahun 1992, ia melayani di beberapa paroki, bekerja untuk komisi ajaran iman, dan melanjutkan studinya di Institut Pastoral  Asia Timur di Manila, Filipina pada 2012-13.

Sebelum pencalonannya, Uskup (terpilih) Cuong menjabat sebagai wakil rektor  Seminari Minh Hoa.

Acara pentahbisan uskup  dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni di katedral di Kota Thanh Hoa.

 

Para Pastor Tiongkok Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan

Sab, 28/04/2018 - 10:00

Paus Fransiskus menerima 26 imam dari Tiongkok pada audiensi umum  di Lapangan  St. Petrus, Vatikan.

Para imam itu  sudah menghadiri beberapa  kegiatan   yang diadakan oleh Verbiest Institute KU Leuven (Belgia) sebelum bertemu dengan Bapa Suci pada 25 April.

Seorang imam dari Mongolia memberikan hadiah  kepada Bapa Suci  sebuah kasula  yang dibuat oleh umat Katolik Mongolia.

Paus Fransiskus berdoa dan memberkati Gereja Katolik di Mongolia sebagai tanda hormat atas karunia dan kesaksian mereka.

Ia juga mengatakan kepada para imam Tiongkok tersebut  bahwa ia mendukung karya pastoral dan evangelisasi di keuskupan-keuskupan mereka di negara mereka  dan mengenang mereka dalam doa-doanya. Ia juga meminta para imam berdoa untuk dia.

Audiensi itu dipusatkan pada perikop  Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi (4:13): “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

 Paus Fransiskus menerima hadiah kasula dari seorang imam Mongolia.

 

Bapa Suci  juga mengadakan doa khusus untuk pertemuan dua pemimpin Korea pada 27 April.

Ia berdoa kepada  Tuhan dan meminta semua umat juga berdoa  agar pertemuan itu bisa menghasilkan rekosiliasi dan perdamaian.

Para imam itu sebelumnya  diterima  oleh Kardinal Fernando Filoni, Prefek Kongregasi Evangelisasi, yang juga berbicara secara kontinu  tentang membangun kerjasama yang lebih erat dengan Gereja di Cina.

Uskup Agung Claudio Celli, yang telah mengunjungi Cina beberapa kali, mengadakan Misa konselebrasi  bersama para imam tersebut di kapel di depan makam St. Petrus di Basilika St. Petrus.

Yayasan Verbiest didirikan tahun 1982 di Universitas Leuven (Belgia) oleh Kongregasi Misionaris CICM. Yayasan itu menjadi  jembatan dialog di antara Cina dan Gereja universal.

 

Keuskupan Baru untuk Minoritas Etnik di Thailand

Jum, 27/04/2018 - 21:44

Sebuah keuskupan baru telah dibentuk di Thailand bagian utara agar kelompok minoritas etnik yang tinggal di wilayah pedesaan dan pegunungan bisa dilayani dengan lebih baik.

Paus Fransiskus mengangkat Pastor Joseph Wutthilert Haelom, Vikjen Keuskupan Agung Bangkok, untuk memimpin Keuskupan Chiang Rai yang baru dibentuk tersebut.

Keuskupan Chiang Rai telah lama dipisahkan dari Keuskupan Chiang Mai yang melayani lebih dari 60.000 umat Katolik.

Uskup terpilih Haelom mengatakan ia pernah melayani Keuskupan Chiang Mai selama delapan tahun dan mengenal delapan propinsi yang dilayaninya.

“Dengan pemisahan itu, kini ada 16.000 umat Katolik di Keuskupan Chiang Rai. Sebagian besar adalah kelompok etnik,” katanya.

Beberapa suku yang ada di wilayah Keuskupan Chiang Rai adalah Archa, Lanna, Lahu, Isan, Thaiyai dan Kachin, demikian pernyataan yang dkeluarkan oleh kantor Kardinal Fransiskus Xaverius Kriengsak Kovithavanij.

Gereja Katolik di Thailand melihat perlunya memberi lebih banyak pelayanan pastoral dan karya misi kepada kelompok-kelompok etnik dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri di wilayah pedalaman Thailand tersebut.

Kardinal Kovithavanij mengumumkan pembentukan Keuskupan Chiang Rai dan uskupnya di kantornya di Bangkok pada Rabu (25/4). Proses pembentukan keuskupan baru itu berlangsung selama tiga tahun. Paroki Kelahiran Bunda Maria terpilih sebagai katedral di Keuskupan Chiang Rai.

Keuskupan Chiang Rai melayani Propinsi Chiang Rai, Phrae, Nan dan Phayao dan Distrik Ngao di Propinsi Lampang.

 

Warga Suku di India Tuntut Pengakuan Agama Asli Mereka

Jum, 27/04/2018 - 17:00

Sekitar 10.000 warga suku menggelar aksi protes di jalan-jalan Kota Gumla di Negara Bagian Jharkhand untuk menuntut pengakuan atas agama asli mereka.

Aksi protes yang digelar pada Selasa (24/4) tersebut bertujuan untuk menekan pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP, Bharatiya Janata Party). Pemerintah negara bagian menganggap warga suku menganut agama Hindu dan menolak memberi status resmi untuk agama Sarna.

Sejumlah pemimpin Gereja dan aktivis yang mendampingi warga suku mengklaim bahwa aksi protes itu berhasil menyatukan warga suku dari berbagai kelompok dan agama.

Pemerintah menganggap penganut agama Sarna sebagai penganut agama Hindu. Ini merupakan bagian dari permainan politik pemerintah, kata Pastor Cyprian Kullu, Vikjen Keuskupan Gumla.

“Tentu saja ini langkah yang positif karena pertama kalinya di wilayah itu warga suku dari semua agama bersatu dalam satu aksi dan menuntut hak-hak mereka,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mengatakan pemerintah dan beberapa kelompok Hindu berupaya memecahbelah warga suku di negara bagian itu demi kepentingan politik. Tujuan lainnya adalah memperlemah upaya warga suku untuk menuntut hak-hak mereka.

“Keberhasilan aksi massa itu membuktikan bahwa masyarakat telah memahami agenda politik dari kebijakan memecah dan memerintah itu,” kata imam itu.

Para tokoh warga suku mengklaim bahwa data sensus 2011 tidak tepat karena ada migrasi musiman. Secara resmi, warga suku terdiri atas 26 persen dari 33 juta penduduk di negara bagian itu. Namun angka sesungguhnya mencapai 30 persen.

Warga suku dari semua agama berkumpul pada aksi protes di Gumla. (Foto: Disediakan)

Sejumlah pemimpin Gereja telah mendukung tuntutan pengakuan terhadap agama Sarna di Negara Bagian Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh dan Odisha. Sarna adalah nama kolektif untuk agama warga suku yang animis.

Pastor Kullu mengatakan pengakuan resmi terhadap agama yang sudah berusia beberapa abad itu akan membantu warga suku menetapkan praktek tradisional mereka dan memulihkan identitas agama asli meteka. Namun beberapa kelompok Hindu berupaya menghancurkan identitas warga suku untuk membuat India sebagai bangsa yang dianut hanya oleh umat Hindu.

Pemerintah mengamandemen sebuah undang-undang yang melindungi hak warga suku atas tanah tetapi aksi massa yang didukung oleh kelompok Gereja memaksa pemerintah untuk mencabutnya.

Pemerintah mengatakan kepemilikan tanah akan menyediakan pekerjaan bagi warga suku dan mengembangkan mereka. Namun Gereja menentangnya. Sejumlah orang mengkritik dan mengatakan amandemen itu bertujuan untuk merampas tanah atas nama perusahaan bear.

Pastor Vincent Ekka, Ketua Departemen Studi Kesukuan Institut Sosial India di New Delhi, mengatakan kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk  membinasakan identitas dan sumber daya warga suku.

“Pemerintah ingin mengakhiri identitas dan keberadaan warga suku, tetapi mereka yang memimpin pemerintahan juga tahu bahwa mereka akan ikut pemilihan umum tahun depan. Ini taktik mereka untuk menggunakan agama dan suku guna memenangkan suara,” katanya.

Hampir semua dari 1,4 juta umat Kristiani di Negara Bagian Jharkhand berasal dari kelompok suku. Meskipun demikian, menurut data resmi, mereka merupakan kelompok minoritas. Ada sekitar 8,5 juta warga suku di negara bagian itu.

Mengingat bahwa umat Kristiani terdiri atas 4,3 persen dari jumlah penduduk di negara bagian itu, atau dua kali lipat dari rata-rata nasional, sejumlah wilayah di Jharkhand dianggap sebagai kubu umat Kristiani. Misalnya, umat Kristiani terdiri atas lebih dari 20 persen dari 1 juta penduduk di Distrik Gumla.

Negara bagian yang dipimpin oleh BJP sejak 2014 itu mengalami serangkaian aksi anti-Kristen termasuk larangan dari kelompok-kelompok Hindu bagi umat Kristiani untuk berdoa dan bagi para imam untuk masuk ke desa-desa. Banyak warga Suku Dalit dan kepala suku menduga bahwa komunitas mereka diancam kekerasan agar mereka tidak masuk Kristen.

 

Imam Misionaris Kampanye Perubahan Iklim di Pakistan

Jum, 27/04/2018 - 14:32

Salma Adeel, seorang ibu Muslim dengan  3 anak, bekerja di pabrik garmen untuk menghidupi keluarganya. Dia dipaksa  mencari pekerjaan setelah suaminya meninggal akibat gelombang panas mematikan di Karachi tahun 2015.

“Kejadian itu sangat mengejutkan. Suami saya adalah seorang pelukis dan sehari-hari menjalankan kontrak kerja untuk membersihkan rumah dan bangunan,” katanya.

“Dia berpenghasilan yang layak dan kami hidup bahagia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya harus pergi dan melakukan pekerjaan di luar rumah. Beberapa bulan pertama sangat sulit ketika tidak ada yang mendukung kami. Saya bekerja sembilan jam sehari dan beberapa harinya  saya bekerja lembur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

Iklim Pakistan berubah dengan cepat dan semakin panas setiap tahun. Suami Adeel bukan satu-satunya korban. Lebih dari 2.000 orang meninggal akibat dehidrasi dan serangan panas selama cuaca panas yang memecahkan rekor di Pakistan selatan pada Juni 2015.

Sejak saat itu, organisasi pemerintah dan LSM lingkungan terus mengadakan  kampanye akan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga warganya  tetap aman selama musim panas.

Sementara perubahan iklim terus menjadi tantangan besar bagi Pakistan, Pastor Liam O’Callaghan, seorang imam asal Irlandia yang tinggal di Hyderabad, telah bergabung dalam upaya  mengurangi dampaknya.

“Sungguh menyedihkan menyaksikan sendiri banyak warga sekarat di seluruh wilayah karena gelombang panas, dan kejadian itu membuat saya memutuskan untuk menjadi bagian  memerangi perubahan iklim,” kata imam misionaris Columban itu.

Pastor O’Callaghan menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan program pelatihan nasional untuk membuat orang-orang sadar akan tantangan yang dihadapi Pakistan akibat  perubahan iklim dan pemanasan global.

Dia menjalankan misinya tanpa diskriminasi terhadap sekte dan agama. Ia mendekati sekolah Katolik, Protestan, dan pemerintah untuk melatih siswa dan guru bagaimana menghindari kebiasaan yang dapat merusak udara dan lingkungan.

Dalam dua tahun terakhir, ia telah membentuk dua kelompok beranggotakan 25 orang untuk melindungi lingkungan. Setiap kelompok terdiri dari  orang-orang Kristen, Hindu dan Muslim yang bekerja dalam kesatuan dan harmoni di wilayah masing-masing di Hyderabad dan Mirpur Khas.

“Kedua kelompok lintas agama ini melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka menciptakan kesadaran tentang tantangan akibat  perubahan iklim, kekurangan air dan lingkungan yang tidak sehat dan tidak higienis di daerah mereka,” kata Pastor O’Callaghan.

“Para sukarelawan membantu kami  menjangkau lebih banyak warga, kelompok, lembaga, sekolah dan perguruan tinggi dengan misi kami membuat orang sadar tentang tantangan yang dihadapi bumi, rumah kita bersama.

“Masalah ekologi tidak dapat dipecahkan jika kita hanya bekerja dalam lingkungan internal Gereja Katolik. Saudara-saudari dari lintas agama, kasta, suku dan bangsa hidup bersama dan harus bekerja sama  menghadapinya. Saya senang bahwa uskup dan rekan-rekan imam mendukung pekerjaan saya.

“Pada awalnya, sulit bagi anggota Kristen dan Hindu bekerja sama dengan Muslim karena ketakutan dan pola pikir negatif tentang mereka. Saya senang bahwa bekerja sama telah memecahkan hambatan dan membantu mereka  bekerja sama. Tahun lalu semua anggota kelompok kami juga datang  merayakan pesta Idul Fitri dan Natal bersama.”

Pastor O’Callaghan adalah ketua Komisi Ekologi Keuskupan Hyderabad dan angggota JPIC imam misionaris Columban. Dia juga menerjemahkan dokumen kepausan tentang perubahan iklim, Laudato si,  ke bahasaUrdu  tahun 2015.

Komisi ini menjalankan program di 12 sekolah Katolik tahun lalu dan membentuk kelompok ekologi yang terdiri dari 2-3 guru dan 8-10 siswa. Pristiwa ini juga sekaligus  merayakan hari lingkungan hidup sedunia, termasuk, hari  bumi dan air.

“Masalah utama perubahan iklim dan peningkatan panas di kota-kota dan negara adalah karena kekurangan pohon di kota-kota,” kata Pastor O’Callaghan.

“Pohon-pohon  dipotong untuk tujuan pembangunan  dan  pembangunan kota belum diganti hingga sekarang. Bersama dengan Caritas Pakistan dan Komisi Pendidikan Katolik, kami bekerja menanam sebanyak mungkin pohon dan tanaman di sekolah-sekolah dan gedung gereja.”

Komisi Ekologi juga melatih banyak warga  menghindari penggunaan kantong plastik dan mempromosikan tas ramah lingkungan yang terbuat dari pakaian.

Sekretaris Komisi Ekologi Danish Yakoob menambahkan tas plastik menyebabkan masalah polusi dan sistem pembuangan kotoran.

“Kami juga mendorong banyak warga  menyimpan tanaman di rumah mereka dan jika mungkin menanam pohon di luar rumah. Kami juga telah membawa relawan kami ke taman untuk membersihkan lingkungan. Sebagian besar sampah yang kami kumpulkan adalah kantong plastik,” kata Yakoob.

Para anggota komisi juga telah bertemu pejabat pemerintah dan para politisi untuk mendorong mereka menjadi bagian dari kampanye mereka  melindungi lingkungan.

“Kami mendapat tanggapan beragam dari pejabat pemerintah dan para politisi. Tidak ada tindakan besar yang diambil oleh mereka tetapi kami sangat berharap dan akan terus berusaha mencapai tujuan kami,” kata Pastor O’Callaghan.

Imam Irlandia itu mengatakan banyak warga masyarakat mempunyai kebiasaan melempar bungkusan dan sampah di tanah, bukannya di tempat sampah.  Kebiasaan ini akan membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku mereka.

“Kami menggunakan presentasi dan video dokumenter untuk membuat banyak warga sadar akan masalah yang mereka hadapi akibat perubahan iklim. Saya menghargai semangat siswa sekolah. Mereka menunjukkan minat yang besar dan belajar tentang banyak hal  menjaga lingkungan mereka bersih, menghemat air, merawat tanaman dan membuang sampah di tempat sampah,” katanya.

Caritas Pakistan berjanji  menanam satu juta pohon di Pakistan dari 2016-2020 untuk memerangi perubahan iklim dan gelombang panas.

 

Para Pemimpin Agama Tuduh Pemerintah Berupaya Membungkam Gereja  

Jum, 27/04/2018 - 11:16

Para pemimpin agama Filipina telah memperingatkan bahwa pemerintah Filipina berusaha  membungkam orang-orang Gereja yang kritis terhadap pemerintahan Rodrigo Duterte.

Mereka mengatakan penangkapan, penahanan, dan deportasi yang akan dilakukan kepada biarawati misionaris Australia, Patricia Fox, “adalah bagian dari langkah sistematis membungkam Gereja.”

Berbicara sebelum jumpa pers pada  26 April,  Pastor  Oliver Castor CsSR mengatakan pemerintah telah berusaha “menghentikan pelayanan  Gereja di tengah orang miskin.”

Imam itu, seorang anggota Misionaris Pedesaan Filipina, mengatakan apa yang dilakukan pemerintah kepada Sr. Fox mirip dengan apa yang dilakukan oleh diktator Ferdinand Marcos selama masa pemerintahannya.

Mantan diktator itu mendeportasi misionaris asing yang mengekspos pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer  selama tahun-tahun darurat militer.

Biro imigrasi Filipina telah mencabut visa misionaris Sr. Fox minggu ini karena dugaan keterlibatannya dalam kegiatan politik partisan.

Biarawati Australia yang merupakan anggota Kongregasi Suster St.  Maria dari Sion, mengatakan apa yang ia alami “adalah serangan ke seluruh Gereja.”

Sr. Fox, 71. bertemu awak media sehari setelah Biro Imigrasi mencabut visanya dan memerintahkan dia  meninggalkan negara itu dalam 30 hari ke depan.

Biarawati itu mengatakan dia terkejut dengan keputusan biro imigrasi. “Saya berharap ada proses hukum sehingga saya bisa menjelaskan apa  pekerjaan misionaris,” katanya kepada media.

Upaya membela Suster Fox

Seorang pejabat pemerintahan Duterte telah datang ke tempat tahanan biarawati Australia itu.

Teddy Locsin Jr., perwakilan permanen Filipina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyesalkan keputusan Biro Imigrasi yang mencabut visa misionaris Suster Fox.

“Biarawati tidak berbuat salah,” kata diplomat itu di Twitter. “Ini salah dan membuat malu negara kita,” katanya.

“Sekarang kami takut pada seorang biarawati lansia. Apa yang dikatakan tentang stabilitas nasional? Dan seorang biarawati yang bekerja dengan penduduk asli,” tambah Locsin.

Dia mengatakan biarawati itu tidak menimbulkan ancaman bagi negara karena dia hanya mewartakan agama Kristen.

“Jika ada alien datang ke sini  mengkotbahkan akhir zaman, aku akan menembaknya,” kata Locsin.

“Para biarawati tidak dapat berbuat salah dan tanpa mereka pada (pemberontakan 1986) putri-putri Anda akan menjadi budak seks para pembela  Marcos,” kata pejabat itu.

 Menyerang misi Gereja

Suster Fox mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen, misinya adalah “membawa Kerajaan Allah di sini dan sekarang.”

Biro imigrasi mengatakan biarawati itu bebas kembali ke negara itu kapan saja sebagai turis, tetapi Suster Fox mengatakan akan sulit baginya  melanjutkan pekerjaannya bila ia hanya sebagai turis.

“Sulit untuk melanjutkan pekerjaan misionaris jika Anda seorang turis. Pertama, kami adalah biarawati dan kami ditugaskan di sini bukan sebagai turis,” katanya.

Pastor Castor mengatakan serangan terhadap Suster Fox adalah “serangan terhadap misi Gereja.”

“Ini adalah seruan untuk kepemimpinan Gereja di Filipina, mari kita berbicara. Kita tidak boleh apatis. Dengan segala cara mari kita menegaskan hak kita,” kata imam itu.

Dia mengatakan apa yang terjadi pada biarawati Australia itu adalah “pelanggaran hak tidak hanya untuk (Suster  Fox) tetapi juga bagi orang-orang Kristen yang mempromosikan keadilan bagi orang miskin.”

“Kami tidak melihat alasan lain  mengapa hal ini dilakukan kecuali untuk menghentikan kritik terhadap pemerintah,” katanya.

“Ini jelas penganiayaan agama terhadap mereka yang melakukan misi dan kerasulan mereka kepada orang miskin,” tambah Pastor Castor.

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Pemimpin Kongregasi  Filipina menyatakan “solidaritas” dengan Suster Fox dalam karyanya “mewartakan kabar baik tentang keselamatan dan pembebasan.”

Organisasi para pemimpin kongregasi yang berpengaruh di negara itu mengatakan apa yang terjadi pada suster itu “adalah pelecehan terhadap seorang pendukung hak-hak orang miskin.”

“Kami menuntut agar hak-hak (Suster Fox) dihormati,” kata pernyataan dari kelompok tersebut. “Biarkan lembaga-lembaga pemerintah … tidak menghambat pekerjaan kenabian misionaris asing kami,” tambahnya.

Filipina akan Kirim Seorang Imam ke Kuwait untuk Bantu Pekerja Migran

Kam, 26/04/2018 - 18:26

Filipina akan mengirim seorang imam ke Kuwait bulan depan untuk membantu para pekerja migran Filipina yang kabur dari majikan mereka yang kasar.

Pengumuman itu disampaikan oleh pemimpin Gereja pada hari yang sama ketika Kuwait memerintahkan Duta Besar (Dubes) Filipina untuk meninggalkan Kuwait karena diduga melakukan “tindakan tidak diplomatis.”

Kementerian Luar Negeri Kuwait memberi waktu sepekan kepada Dubes Filipina Renato Villa untuk meninggalkan Kuwait setelah staf kedutaan besar (Kedubes) Filipina dilaporkan mengajak sejumlah pekerja migran Filipina untuk kabur dari rumah majikan mereka.

Kuwait juga memanggil pulang Dubes Kuwait di Manila setelah sebuah video bereda di media sosial. Video ini menggambarkan seorang staf Kedubes Filipina tengah membantu sejumlah asisten rumah tangga asal Filipina kabur dari rumah majikan mereka.

Video penyelamatan itu diposting dan disebarkan ke media sosial oleh Kementerian Luar Negeri Filipina di Manila.

Dalam satu adegan video itu, seorang pekerja migran perempuan nampak tengah berlari menuju sebuah mobil yang tengah menunggunya dan seorang pria berbahasa Tagalog tengah membantu memasukkan barang milik pekerja migran itu.

Pemerintah Kuwait memprotes “perilaku tidak pantas” dari staf Kedubes Filipina yang ikut dalam “misi penyelamatan” tersebut.

Imam akan mendata kebutuhan pekerja migran Filipina

Uskup Ruperto Santos, ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan Gereja akan mendata kebutuhan para pekerja migran Filipina di Kuwait.

Prelatus itu menambahkan bahwa komisinya akan mengirim Pastor Restituto Ogsimer, seorang misionaris Scalabrinian, untuk membantu melayani para pekerja migran Filipina.

“(Pastor Ogsimer) akan membantu, menjadi pelayan, dan membantu para imam Filipina di Kuwait bagi (pekerja migran) kita,” katanya.

Ia mengatakan imam itu akan berada di Kuwait selama sebulan pada Mei nanti untuk membantu para imam Filipina di sana, khususnya mereka yang berkarya di tempat penampungan, dan memberi Sakramen Pertobatan serta memberi konseling.

Menurut Uskup Santos, ada “hubungan kerja yang sangat baik … kolaborasi konstan dan komunikasi” antara Gereja dan kantor pemerintah Filipina di Kuwait.

Uskup Santos mengatakan Pastor Ogsimer akan melihat “kondisi riil” para pekerja migran Filipina di sana “dan membuat mereka merasa bahwa Gereja Filipina peduli terhadap kesejahteraan mereka.”

Sekitar 250.000 pekerja migran Filipina, sebagian besar asisten rumah tangga, tinggal di Kuwait.

Uskup Santos berharap masalah antara Filipina dan Kuwait akan segera diselesaikan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan larangan pengiriman pekerja migran ke Kuwait awal tahun ini setelah ada penemuan jenazah asisten rumah tangga yang tewas di tangan majikannya.

Kelompok migran tuntut permintaan maaf pemerintah

Pada Kamis (26/4), sebuah organisasi pekerja migran menuntut pemerintah Filipina agar meminta maaf kepada para pekerja migran Filipina karena menjerumuskan mereka ke dalam “masalah yang lebih rumit” setelah operasi penyelamatan itu.

“Pemerintah hendaknya mengungkap siapa dalang dan orang-orang yang terlibat dalam kebodohan ini dan membuat mereka sepenuhnya bertanggungjawab,” kata Arman Hernando, ketua Migrante-Philippines.

Jika pemerintah Filipina secara tulus menyelamatkan para pekerja migran yang mengalami kekerasan, katanya, “mereka hendaknya membuat mekanisme dalam kesepakatan bilateral dengan Kuwait.”

Hernando mengatakan pemerintah melempar semua kesalahan kepada para majikan yang kasar dari Kuwait dengan melakukan misi penyelamatan itu sebagai aksi heroik pemerintah. “Padahal kenyataannya program pengiriman pekerja migran dari pemerintah mengirim banyak pekerja migran pada perbudakan.”

Awal pekan ini, Kuwait mengajukan protes diplomatik dengan mengklaim pelanggaran terhadap kedaulatannya setelah staf Kedubes Filipina membantu menyelamatkan pekerja migran Filipina yang diduga mengalami kekerasan dari majikannya di Kuwait.

“Doa dan harapan kami adalah semuanya akan diselesaikan dengan damai,” kata Uskup Santos.

Kementerian Luar Negeri Filipina telah memanggil utusan Kuwait untuk meminta penjelasan tentang perintah pemerintahannya untuk mengusir Dubes Filipina di Kuwait, Renato Villa.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa aksi yang diambil pemerintah Kuwait “sangat mengganggu” dan “inkonsisten” dengan jaminan yang diberikan Kuwait untuk melanjutkan hubungan bilateral kedua negara.

 

Filipina Perintahkan Suster Misionaris Australia Pergi

Kam, 26/04/2018 - 12:53

Biro imigrasi Filipina telah mencabut visa misionaris Australia Sr. Patricia Fox atas dugaan keterlibatannya dalam “kegiatan politik partisan.”

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh biro imigrasi pada 25 April mengatakan biarawati berusia 71 tahun itu, yang ditangkap pada 16 April dan ditahan semalam, telah diperintahkan  meninggalkan negara itu.

“Dia ditemukan terlibat dalam kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut syarat dan ketentuan visanya,” kata Komisaris Imigrasi Jaime Morente.

Pejabat imigrasi mengatakan visa yang diberikan kepada Suster Fox memberinya “hak istimewa  terlibat dalam pekerjaan misionaris dan bukan dalam kegiatan politik.”

Sepucuk surat tertanggal 23 April memerintahkan penyitaan visa  biarawati itu yang akan berakhir pada 5 September. Surat izin menetap Suster Fox juga “dinonaktifkan”.

“Kami meminta (Suster) Fox  meninggalkan Filipina dalam waktu 30 hari sejak menerima surat ini,” menurut isi surat biro imigrasi.

Juru bicara imigrasi Antonette Mangrobang, mengatakan biarawati itu masih bisa masuk dan keluar negara itu sebagai turis.

Dia juga mengklarifikasi bahwa keputusan  mencabut visa misionaris bukan bagian dari proses deportasi.

“(Penyitaan visa) tidak berarti dia masuk daftar hitam atau dideportasi …. biarawati itu masih dapat mengajukan visa lain atau masuk kembali ke negara ini menggunakan izin turis,” kata Mangrobang kepada ucanews.com.

Suster Fox terkejut dengan keputusan itu

Biarawati itu, yang merupakan superior Kongregasi  Suster-Suster Santa Maria dari Sion, mengatakan dia terkejut dengan keputusan biro imigrasi.

“Saya pikir prosesnya adalah  saya akan memiliki sepuluh hari  mengajukan kontra-pernyataan tertulis  menjawab tuduhan itu,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan, mendengar berita itu melalui media karena pengacaranya masih harus menerima salinan keputusan itu.

“Saya sangat sedih bahwa keputusan saat ini adalah saya meninggalkan Filipina,” kata Sister Fox, yang menghabiskan hampir tiga dekade hidupnya melayani di komunitas miskin.

Dia mengatakan bahwa pekerjaannya di tengah orang miskin tampaknya telah membuatnya terlibat konflik dengan pihak berwenang.

“Saya masih berharap mendapat kesempatan  menjelaskan bagaimana saya melihat misi saya sebagai seorang religius dan mungkin keputusan itu dapat dipertimbangkan kembali,” katanya.

“Saya mungkin kehilangan hak saya  berada di Filipina tetapi saya tidak pernah bisa kehilangan pembelajaran dan kenangan indah,” katanya.

Upaya peninjauan kembali

Suster itu mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia dan para pengacaranya akan mengajukan mosi  peninjauan kembali untuk menentang keputusan biro imigrasi.

“Saya tidak diberi kesempatan  menjawab tuduhan terhadap saya,” katanya.

Di antara bukti yang diajukan oleh pihak berwenang terhadap biarawati itu adalah foto-foto dirinya yang diambil selama kunjungan ke penjara di Filipina selatan dengan spanduk bertuliskan “Stop membunuh petani.”

Dia juga terlibat baru-baru ini dalam tim pencari fakta dan misi solidaritas  menyelidiki dugaan pelanggaran HAM  yang dilakukan terhadap petani dan orang-orang suku di Filipina selatan.

Penganiayaan  agama

Menanggapi keputusan pencabutan visa, para aktivis Gereja dan HAM  berbaris menuju ke kantor utama biro imigrasi di Manila pada 25 April  memprotes apa yang mereka sebut  sebagai “tindakan penganiayaan terhadap agama.”

Suster  Elenita Belardo RGS, koordinator Misionaris Pedesaan Filipina, mengatakan  pemerintah Filipina tampaknya tidak mengerti apa artinya menjadi seorang misionaris.

“Kami adalah pengikut Kristus dan misi Kristus adalah misi kami, yaitu membawa Kabar Baik kepada orang miskin, mantan narapidana, membela yang tidak bersuara, dan melawan ketidakadilan,” kata Suster Belardo.

Pastor Benjamin Alforgue dari kelompok ekumenis meminta kepada pihak berwenang  memberi kesempatan kepada Sr. Fox untuk membela diri dan menjawab dakwaan terhadapnya.

“Seharusnya, tidak dilakukan pencabutan visanya sebelum biro mendengar penjelasan suster itu dan mempresentasikan sisi ceritanya sendiri,” kata imam itu.

Uskup Deogracias Iniguez dari Forum Uskup Ekumenis menyerukan kepada masyarakat  menekan pemerintah agar membatalkan keputusan biro imigrasi.

“Sudah saatnya bagi semua orang Kristen yang memiliki hati bagi orang miskin untuk keluar dan berdiri demi  keadilan dan kebenaran,” kata prelatus itu.

Uskup Auxiliari Manila, Mgr Broderick Pabillo, mengatakan keputusan  mencabut visa Sr. Fox “sangat menyedihkan.”

“Semua kebaikan (Sr. Fox) yang telah dilakukan  membantu orang-orang yang tidak mampu itu dihilangkan dan bahkan tidak dihargai sementara ketidakamanan pemerintah saat ini lebih dipentingkan,” katanya.

 

Gereja Katolik di Tiongkok disegel Otoritas

Kam, 26/04/2018 - 10:27

Beijing terus mengambil tindakan keras terhadap kegiatan keagamaan di provinsi Henan,   basis utama Kekristenan di Cina,  dengan menutup sebuah gereja Katolik yang tidak terdaftar yang dikelola oleh seorang imam resmi.

Pastor paroki gereja  yang disita itu terdaftar di pemerintah tetapi gereja tidak, kata sebuah sumber kepada ucanews.com.

“Pemerintah tidak akan memberi izin pembangunan gereja,” katanya.

Pada  24 April, para kader dari kota Diandian, distrik  Shangcai mengirim dua pejabat keesokan paginya untuk menutup pintu masuk utama gereja Katolik Gadazhang, keuskupan Zhumadian.

Sebuah video yang disiarkan secara online menunjukkan seorang Katolik lansia merobek segel dari gerbang gereja dan sekelompok umat Katolik berdebat dengan seorang pejabat yang diduga telah memasang segel itu.

Pejabat itu mengatakan kepada mereka bahwa penutupan itu adalah kebijakan Partai Komunis.

Sumber itu mengatakan pihak berwenang tidak akan menyita gereja tetapi pastor tidak akan bisa kembali.

Pastor paroki itu meminta umat Katolik  “berdoa bagi Gereja yang sedang berada di bawah tekanan.”

Sumber itu mengutuk “penegakan peraturan brutal seperti itu” dan mengatakan pemerintah daerah setempat  secara terang-terangan menginjak-injak dan merusak kebijakan negara tentang agama.

Sebuah video yang disiarkan secara online menunjukkan seorang Katolik lansia merobek segel dari gerbang gereja dan sekelompok umat Katolik berdebat dengan seorang pejabat yang diduga telah memasang segel itu.

 

Keuskupan Zhumadian merupakan kedelapan dari 10 keuskupan di provinsi Henan  terus ditekan sejak Gubernur  Wang Guosheng mulai menjabat pada pertengahan Maret. Yang lainnya adalah Anyang, Luoyang, Xinxiang, Fuyang, Zhengzhou, Shangqiu dan Kaifeng.

Targetnya termasuk gereja Katolik bawah tanah dan Protestan dan gereja terbuka, sementara makam  bawah tanah  dibongkar, pastor bawah tanah yang tidak terdaftar telah diusir, dan properti Gereja disita.

Pada 8 April, Asosiasi Katolik Patriotik Cina Provinsi Henan dan Komisi pemerintahan Katolik provinsi Henan bersama-sama mengeluarkan peringatan di kalangan mereka sendiri  mengikuti “prinsip agama dan pemisahan pendidikan” dan UU yang direvisi mengenai urusan agama.

Dikatakan tempat ibadah seharusnya bukan untuk mengadakan sesi pelatihan dan tidak diperbolehkan  orangtua membawa anak-anak ke gereja.

“Sebelumnya hanya propaganda dan pemisahan pendidikan dengan agama, tapi sekarang ada garis merah, jadi anggap serius,” kata sebuah sumber yang beredar itu.

Pemerintah setempat terus memperingatkan bahwa jika ada yang tidak mengikuti aturan, pihak berwenang akan mengejar orang yang bertanggung jawab dan menutup tempat tersebut.

Meskipun statistik resmi tidak tersedia, populasi Kristen di provinsi Henan diyakini menjadi yang tertinggi kedua di negara itu setelah provinsi Zhejiang.

Tahun 2009, Henan memiliki sekitar 2,4 juta orang Kristen, 300.000 di antaranya beragama Katolik.

Pada akhir 2011, ada 2.525 gereja Kristen dan 4.002 bangunan Kristen di provinsi ini.

 

Tokoh Agama: Ibu Sinta Layak Jadi Ikon Toleransi dan Pluralisme

Rab, 25/04/2018 - 15:50

Para tokoh berbagai agama menyebut pemilihan Sinta Nuriyah Wahid oleh Majalah Time baru-baru ini sebagai salah satu tokoh berpengaruh di dunia adalah sebuah hal yang tepat dan layak.

Sinta, 70, isteri Mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh, di mana ia disebut sebagai ikon pluralisme dan toleransi.

Time menyatakan, Sinta tidak gentar di tengah tantangan dari kelompok  Islam garis keras, termasuk terkait sikapnya yang merangkul kelompok perempuan transgender dan memilih untuk mendukung minoritas yang menjadi korban persekusi.

Time juga menyebut tradisi Sinta selama 18 tahun terakhir yang mengadakan tur ke berbagai daerah pada saat bulan Ramadhan untuk kegiatan sahur yang melibatkan komunitas  lintas agama.

Helmy Faishal Zaini, sekertaris jenderal Nahdatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesa menyatakan, “keluarga besar NU ikut bangga atas penghargaan itu.”

“Ibu Sinta memang sosok yang tidak mengenal lelah dalam berjuang bagi kemanusiaan,” katanya kepada ucanews.com, 24 April.

“Ia juga sebagai istri yang istiqomah (teguh) meneruskan perjuangan Gus Dur dalam toleransi antarumat beragama,” lanjutnya.

Senada dengan itu, imam aktivis, Romo Antonius Benny Susetyo Pr menyebut, Ibu Sinta adalah sosok yang menggerakkan kesadaran publik untuk menghargai keragaman dan kemajemukan sehingga menjadi pola perilaku hidup semua warga.

“Ibu Sinta selalu mengajak semua pihak untuk memupuk persaudaran dan kebersamaan,” katanya.

Sementara itu, Bonar Gultom, sekertaris umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memuji keteguhan Ibu Sinta, meski ia kerap menghadapi tantangan bahkan kecaman dari komunitas-komunitas tertentu.

“Yang sangat mengharukan adalah di tengah keterbatasan fisiknya, beliau tak pernah henti-hentinya menyambangi dan hadir bersama mereka yang terdiskriminasi. Beliau tak takut kehilangan popularitas di kalangan mainstream yang mayoritas,” katanya.

Dari sejumlah pertemuan dengan Sinta, pesan agar “Jangan pernah menyerah dalam mewujudkan masyarakat yang setara dan bebas dari kekerasan” menjadi yang paling diingat oleh Pendeta Gultom.

Uung Sendana, Ketua  Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) juga punya kesan sendiri.

Baginya, pluralisme dan toleransi sudah merupakan ‘aliran darah’  Ibu Sinta, yang menyatu dalam setiap kata dan perbuatannya.

“Kegiatan sahur keliling merupakan kegiatan yang jelas menunjukkan bahwa Ibu Sinta adalah ikon Bhinneka Tunggal Ika bernafaskan Pancasila. Beliau melakukan sahur bergandeng tangan dengan berbagai kalangan, tak terkecuali umat Khonghucu,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap Idul Fitri, Matakin juga selalu datang ke rumah Ibu Sinta untuk bersilaturahim, sungkem dan dalam banyak kegiatan umat Konghucu mengundangnya untuk hadir.

Ia menjelaskan, ada satu pengalaman yang sangat berkesan, yaitu saat kegiatan buka bersama kaum dhuafa di Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, yang diadakan di halaman Kelenteng Hok Tek Ce, di mana kala itu ada kelompok yang menolak.

“Namun, beliau tidak gentar dan akhirnya acara tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Kepada umat Konghucu, kata dia, Ibu Sinta kala itu menyatakan ia juga memikirkan tentang apa yang akan mereka alami setelah acara itu, sehingga meminta untuk mendiskusikan lagi penyelenggaraan acara itu.

“Itu menunjukkan, beliau memikirkan orang lain dalam menjalankan misi toleransinya.

Theophilus Bella, seorang tokoh awam Katolik, mantan ketua Forum Komunikasi Kristen Jakarta mengatakan komitmen Ibu Sinta  merupakan cahaya yang selalu memberi harapan kepada kelompok minoritas yang menghadapi intimidasi dan gangguan.

“Komitmennya membuat kelompok minoritas selalu optimis bahwa Indonesia akan tetap bisa menjaga toleransi, meski ada kelompok yang selalu ingin mengganggunya,” katanya.

Sementara itu, Pendeta Palti Panjaitan, dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat mengatakan Ibu Shinta adalah “seorang ibu yang penuh kasih.”

HKBP terpaksa ditutup beberapa tahun yang lalu setelah mendapat tekanan dari kelompok intoleran.

Panjaitan yang juga ketua kelompok hak-hak Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mengatakan dia sering bertemu Ibu Sinta dan membahas masalah yang mereka hadapi.

“Pesannya, kita harus saling mengasihi sebagai sesama manusia,” katanya.

 

Umat ​​Katolik Tamil Myanmar Memperbarui Identitas Mereka

Rab, 25/04/2018 - 13:39

Di hari yang cerah, di  penghujung Februari, 20 anak berusia 8-13 duduk di kursi plastik, di bawah tempat teduh, dekat papan kapur sementara di halaman Gereja Katolik St. Mikael Malaikat Agung di Dalla, 10 menit perjalanan feri melalui  sungai Yangon, kota terbesar Myanmar dan pusat komersial utama.

Sementara beberapa anak menulis, beberapa membaca pelajaran karena mereka belajar bahasa Tamil, India selatan, dari dua biarawati yang mengajar mereka dari Senin hingga Jumat selama satu bulan selama liburan sekolah musim panas mereka.

Suster Victoria, seorang biarawati Tamil dari Kongregasi Suster-suster Abdi Maria, mengatakan program bahasa Tamil dimulai lima tahun lalu untuk mempromosikan budaya dan tradisi sehingga generasi baru dapat berbicara, membaca dan menulis bahasa daerah mereka, yang telah ada di wilayah ini sejak zaman kerajaan Inggris.

Suku Tamil adalah penduduk asli negara bagian Tamil  di India selatan, dengan  ibukotanya  Chennai, serta negara pulau terdekat Sri Lanka di mana mereka pernah berperang selama 15 tahun dengan pemerintah Sri Lanka, yang didominasi oleh etnis Sinhala.

Sementara sebagian besar orang Tamil beragama Hindu, minoritas yang berpengaruh adalah orang Kristen, dan  terbanyak beragama Katolik, sementara sebagian lainnya beragama Buddha dan Jains.

“Orang Inggris membawa banyak pekerja ke Burma (nama mantan Myanmar) ketika mereka datang pada pertengahan 1800-an dan mencaplok daerah itu sebagai bagian dari India Britania,” kata pastor Paroki St. Michael, Pastor Alexander Kyaw Win, seorang Tamil kelahiran Myanmar, kepada ucanews.com.

Di lingkungan mayoritas Birma, sebagian besar orang Tamil berbicara bahasa Burma di rumah dan juga mengadopsi nama-nama orang Burma. Imam itu mencatat bahwa sekitar 300 umat Katolik Tamil tinggal di Dalla dan desa-desa sekitarnya di antara beberapa umat Katolik Chin dan Karen.

Orang-orang Tamil yang dibawa ke Myanmar selama pemerintahan Inggris sudah menjadi umat Katolik, yang telah diinjili oleh para misionaris dari India.

Kardinal Charles Maung Bo,  uskup agung Yangon, terus mendorong pelestarian bahasa, budaya dan tradisi etnis, sehingga program-program bahasa Karen dan Tamil telah diluncurkan di paroki-paroki di keuskupan agung itu.

“Kebanyakan anak-anak tidak dapat berbicara Tamil meskipun orangtua mereka dapat berbicara dan membacanya, jadi kami fokus  mengajar generasi baru sehingga mereka dapat berbicara, membaca doa dan mengambil bagian dalam Misa dalam bahasa Tamil,” kata Suster Victoria OSM kepada ucanews.com.

Regina Mary Khin Khin Win, 12, seorang siswa kelas VIII, terus belajar bahasa Tamil dengan bersemangat  selama lima tahun terakhir ini. “Ini adalah penting untuk mengetahui bahasa Tamil dan mempertahankan identitas kami,” katanya kepada ucanews.com.

Dia memiliki empat saudara kandung dalam keluarga Katolik Tamil yang tinggal di kota Dalla selama beberapa generasi. Ayahnya bekerja di toko buah pinang dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.

Dominic Thant Zin, 11, dari Pyapon, 70 kilometer jauhnya, mengunjungi rumah neneknya di kota Dalla di musim panas dan bergabung dengan siswa lain untuk belajar bahasa Tamil. “Tidak sulit bagi saya  belajar bahasa ini,” katanya.

Pastor Joseph Mg Win, pastor Paroki  St. Yohanes Yangon, mengatakan beberapa orang Tamil telah beralih ke agama Katolik tetapi kebanyakan berasal dari keluarga yang telah Katolik selama tiga atau empat generasi.

Sebagian besar umat Katolik Tamil tinggal di kota Yangon, Dalla, Kyaiklat, Kyauktan dan Thonegwa di  keuskupan agung Yangon.

Pastor Mg Win mengatakan banyak orang Tamil pedesaan pindah ke Yangon sejak 1980-an untuk mencari pekerjaan dan memasuki sektor bisnis. Dia memperkirakan ada 10.000-15.000 umat Katolik Tamil dan 29 imam Tamil di keuskupan agung Yangon.

Kyaw Myint, seorang pengusaha Katolik Tamil di Yangon, mengatakan sebagian besar orang Tamil miskin ketika mereka bekerja sebagai petani, tetapi banyak yang sekarang mulai berbisnis di Yangon.

“Kami dapat berkontribusi untuk pengembangan Gereja serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat Tamil dengan bantuan sumbangan dari pengusaha Katolik Tamil,” kata Kyaw Myint, yang menjalankan bisnis pabrik konstruksi dan pipa serta kolam pemancingan.

Komisi pembangunan sosial mengelola  Klinik Karuna (Caritas) Tamil di Yangon untuk orang-orang yang membutuhkan. Pengusaha Tamil juga memberikan dukungan uang tunai untuk para janda Tamil.

Tamil memiliki 2 persen dari populasi Myanmar yang berjumlah 51 juta. Umat ​​Katolik Tamil diperkirakan berjumlah sekitar 50.000. Banyak orang Tamil dipaksa melarikan diri dari kediktatoran militer setelah kudeta Jenderal Ne Win  tahun 1962.

 

Ribuan Orang Hadiri Pemakaman Uskup Agung India

Rab, 25/04/2018 - 13:14

Ribuan orang menghadiri upacara pemakaman seorang uskup agung yang sangat dihormati karena karyanya di kalangan masyarakat adat di India tengah pada 23 April.

Sekitar  5.000 orang menghadiri pemakaman Uskup Agung Nagpur Mgr Abraham Viruthakulangara  di Katedral Fransiskus de Sales  di kota Nagpur,  negara bagian Maharashtra Barat pada 23 April.

Uskup Agung Viruthakulangara, 74, meninggal akibat  serangan jantung saat tidur pada 19 April. Dia berada di New Delhi pada saat itu untuk menghadiri pertemuan regional para uskup.

Dua kardinal dan lebih dari 50 uskup – sebagian besar dari keuskupan berbahasa Hindi,  menghadiri upacara pemakaman uskup tersebut yang ditahbiskan sebagai uskup pada usia 34 tahun tahun 1977.

Juru bicara Keuskupan Agung Pastor Lijo Thomas mengatakan Uskup Agung Viruthakulangara  dihormati karena karyanya di tengah penduduk asli. Uskup agung itu juga adalah ketua komisi kepemudaan Konferensi Waligereja  India selama bertahun-tahun, kata Pastor Thomas.

Tahun 1977, Uskup Agung Viruthakulangara menjadi uskup pertama Keuskupan Khandwa, sebuah wilayah yang dihuni penduduk pribumi di negara bagian Madhya Pradesh. Setelah 20 tahun melayani, ia dipindahkan menjadi uskup agung Nagpur tahun 1998.

Kardinal Baselios Mar Cleemis, kepala Gereja Syro-Malankara yang memimpin upacara pemakaman, mengatakan Uskup Agung Viruthakulangara adalah “hadiah berharga bagi Gereja India.”

“Dia sering bepergian bersama orang-orang sederhana di desa-desa. Dia mencintai orang lain. Dia bergembira bersama orang-orang yang bergembira dan menangis bersama orang-orang yang menangis,” kata Kardinal Cleemis.

Banyak dari mereka yang menghadiri pemakaman datang dari Khandwa, Madhya Pradesh, di mana dia melayani sebagai imam dan kemudian sebagai uskup, mengingatnya karena kesederhanaannya.

“Dia memiliki cinta khususnya untuk mereka yang membutuhkan dan selalu membantu orang miskin tanpa mempedulikan kasta, keyakinan atau warna kulit,” kata Munish Mishra, seorang dokter medis Hindu.

Imam Diosesan Khandwa, Joy Prappally, 71, mengatakan prelatus itu bekerja di antara komunitas pribumi Barela dan dia memiliki “cinta istimewa bekerja” bagi orang pribumi dan orang yang kurang beruntung.

Uskup Agung Viruthakulangara juga membuka sekolah dan menawarkan beasiswa untuk mempromosikan pendidikan di antara masyarakat adat.

“Kami telah kehilangan seorang ayah yang penuh kasih,” kata Jayanti Kanade dari paroki Aulia di Keuskupan Khandwa. Ibu rumah tangga berusia 57 tahun itu mempercayakan pendidikan tiga anaknya kepada uskup agung.

“Dia mengunjungi rumah kami dan mendorong kami  mengirim anak-anak kami ke sekolah. Dia bahkan mengatur dana untuk pendidikan mereka karena dia tahu kami tidak bisa menanggungnya sendiri,” katanya kepada ucanews.com.

Kardinal George Alencherry, kepala Gereja Siro-Malabar, mengatakan dalam homilinya bahwa Uskup Agung Viruthakulangara “memenangkan hati orang-orang dari semua lapisan masyarakat seperti agama, sosial dan politik.”

LSM Solidaritas Perempuan Siap Gugat Perkebunan Tebu BUMN

Rab, 25/04/2018 - 02:00

LSM Solidaritas Perempuan tengah mempersiapkan gugatan terhadap dua perkebunan tebu yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena diduga telah merusak lingkungan dan membuat perempuan dan anak-anak menderita.

PT Perkebunan Nusantara di Kabupaten Cinta Manis, Sumatera Selatan, dan PT Perkebunan Nusantara di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dikabarkan telah mengubah 20.000 hektar dan 2.000 hektar lahan menjadi perkebunan tebu.

“Kami akan berjuang melawan kedua perkebunan itu di pengadilan karena mereka telah memiskinkan perempuan, merampas  lahan warga dan merusak lingkungan,” kata Puspa Dewy, direktur eksekutif LSM Solidaritas Perempuan, kepada ucanews.com, Senin (23/4).

LSM Solidaritas Perempuan mengklaim kedua perkebunan tersebut menyebabkan 40.000 warga di 22 desa terjebak dalam kemiskinan.

Menurut Dewy, warga setempat, petani dan beberapa kelompok kini tengah bersatu untuk melawan kedua perkebunan itu.

LSM Solidaritas Perempuan mengklaim telah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan sejumlah tindakan ilegal yang dilakukan oleh kedua perkebunan itu dan siap maju ke pengadilan.

“Ada banyak kasus di mana petani, khususnya perempuan, kehilangan lahan mereka,” kata Dewy.

“Hal ini memaksa mereka untuk menjadi buruh harian atau bahkan pekerja migran karena lahan mereka telah dirampas secara paksa,” lanjutnya.

Pada 2021, izin operasi kedua perkebunan itu akan berakhir sehingga masyarakat harus menyuarakan pertentangan mereka untuk memastikan bahwa izin operasi mereka tidak diperpanjang, katanya.

“Kami telah mendesak pemerintah agar tidak menggunakan model pembangunan eksploitatif yang berfokus pada investasi dan industrialisasi seperti ini,” jelasnya.

LSM Solidaritas Perempuan juga telah menggandeng sejumlah LSM untuk mendukung kasus ini menjelang pengajuan gugatan.

Tia Paramitha, 38, seorang petani di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengatakan perkebunan tebu di wilayahnya telah merampas lahan miliknya dan banyak keluarga memaksanya untuk mencari pekerjaan di Malaysia dalam dua tahun terakhir ini.

“Banyak petani kehilangan mata pencaharian,” katanya kepada ucanews.com.

“Sekarang dengan bantuan LSM, kami berusaha melawan,” lanjutnya.

Pastor Fransiskus de Sales Sani Lake dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan di Kalimantan mendukung para petani yang tengah berusaha mengambil langkah hukum untuk merebut kembali hak mereka.

Menurut imam itu, mengubah lahan mereka menjadi proyek besar termasuk perkebunan tebu berarti merebut hak mereka untuk makan dan memperoleh kehidupan yang layak.

“Pemerintah harus menjamin bahwa hak petani dihormati dan mengikuti rekomendasi PBB tentang pangan,” katanya.

Sementara itu, Pastor Peter C. Aman dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan OFM mengatakan rencana gugatan dibenarkan secara moral.

“Ini bentuk feodalisme dan kapitalisme yang dilakukan  pemerintah karena perkebunan yang dikelola pemerintah ini memiskinan warga, merampas lahan mereka dan memaksa mereka untuk bekerja di luar negeri atau wilayah lain,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah harus menyediakan subsidi untuk petani sebagai kompensasi.

Pejabat dari kedua perkebunan itu belum memberi komentar terkait gugatan tersebut sampai berita ini diturunkan.

 

Tiga Gereja Tampung Pengungsi di Myanmar 

Sel, 24/04/2018 - 18:13

Lebih dari 900 warga sipil mengungsi dan tinggal di tiga gedung gereja di Negara Bagian Kachin, Myanmar, di tengah pertempuran antara militer dan pemberontak Kachin.

Para pengungsi yang berasal dari Desa Kasung dan Desa Zup Mai tersebut tinggal di dua gedung gereja Katolik dan sebuah gedung gereja Baptis di Kota Namti setelah sejumlah kelompok Gereja menyelamatkan mereka pada Minggu (22/4).

Pastor Peter Hka Awng Tu, pastor kepala Paroki Katedral St. Kolumban, mengatakan warga Desa Zup Mai harus berjalan kaki selama tiga hari setelah meninggalkan rumah mereka pada Jumat (20/4) lalu.

Menurut imam itu, umat paroki menyumbang pakaian dan makanan kepada para pengungsi pada Senin (23/4).

Ia mengatakan mereka menyelamatkan warga sipil termasuk wanita, anak-anak dan orang tua itu setelah bertemu dengan komandan militer yang memberi lampu hijau.

“Saat ini warga tidak bisa pulang ke desa mereka karena situasi tidak aman bagi mereka, pertempuran yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelompok-kelompok Gereja akan terus memberi bantuan kemanusiaan,” katanya kepada ucanews.com.

Pada Jumat (20/4), militer Myanmar melancarkan serangan udara untuk melawan Laskar Kemerdekaan Kachin (LKK) di dekat Desa Kasung. Akibatnya, ratusan orang mengungsi.

Lebih dari 1.000 warga Desa Kasung yang terletak sekitar 25 kilometer dari Kota Namti mengungsi pada Agustus 2017 menyusul pertempuran antara militer dan LKK.

Kota Namti terletak sekitar 26 kilometer dari Myitkyina, ibukota Negara Bagian Kachin.

Pengungsi baru membawa barang milik mereka sebelum kelompok-kelompok Gereja membawa mereka ke gedung gereja di Kota Namti pada Minggu (22/4) lalu. (Foto: Konvensi Baptis Kachin) 

 

Lebih dari 2.000 orang masih terjebak di sebuah hutan sejak pertempuran antara militer dan pemberontak LKK terjadi di dekat Desa Awng Lawt dan desa-desa sekitar pada 11 April.

Sekitar 200 umat Katolik masih terombang-ambing setelah menghadiri sebuah perayaan yubileum pada 8-9 April di Tanai, sebuah wilayah pertambangan emas dan ambar. Mereka juga tidak bisa pulang ke desa, kata Pastor Awng Tu.

Imam itu mengatakan Uskup Myitkyina Mgr Francis Daw Tang bertemu Mayor Jenderal Nyi Nyi Swe, komandan militer, pada 16 April lalu untuk membicarakan tentang warga sipil yang terjebak, bantuan kemanusiaan, pertempuran yang masih berlangsung dan proses perdamaian.

Pendeta Hkalam Samson, ketua Konvensi Baptis Kachin, mengatakan Gereja dan para donatur menyediakan tempat berteduh, makanan dan barang-barang lainnya kepada para pengungsi yang baru tiba.

“Sementara kami begitu prihatin dengan keselamatan warga sipil yang tetjebak di hutan dan kekurangan makanan serta tidak bisa mengakses kelompok bantuan, semakin banyak pertempuran terjadi yang mengakibatkan semakin banyak orang mengungsi,” katanya kepada ucanews.com.

Pemimpin Gereja Baptis itu mengatakan Gereja Katolik dan Gereja Baptis tengah merencanakan program pemukiman kembali bagi mereka yang telah dua kali mengungsi dan mereka yang tidak bisa pulang ke rumah.

Sekitar 3.000 orang mengungsi di Negara Bagian Kachin, demikian laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (23/4).

Di Negara Bagian Kachin, 90 persen penduduknya adalah umat Kristiani. Mereka telah menyaksikan pertempuran sporadis selama beberapa dekade. Lebih dari 100.000 orang masih mengungsi di negara bagian ini dan Negara Bagian Shan sejak pertempuran mulai terjadi kembali pada 9 Juni 2011.

Militer meningkatkan perlawanan di Negara Bagian Kachin sejak awal Desember lalu dengan melancarkan serangan terhadap LKK dengan menggunakan artileri berat, helikopter dan pesawat tempur.

Pemerintah berjanji untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade tersebut. Namun pertikaian baru telah merusak inisiatif damai. Pertempuran ini juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh Konselor Negara Aung San Suu Kyi terhadap militer.

 

Di Pakistan, Wanita Protestan Dibunuh Setelah Menolak Menikahi Pria Muslim

Sel, 24/04/2018 - 15:19

Seorang wanita beragama Protestan meninggal di Pakistan setelah seorang pria beragama Islam membakarnya karena menolak meninggalkan iman Kristiani dan menikahinya.

Asma Yaqoob, 25, merupakan asisten rumah tangga di rumah milik seorang Muslim di Sialkot, 106 kilometer dari Lahore, ketika insiden terjadi pada Selasa (17/4).

Setelah dibawa ke sebuah rumah sakit setempat, Asma kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mayo di Lahore. Ia mengalami 90 persen luka bakar di sekujur tubuhnya dan meninggal pada Minggu (22/4).

Ayahnya, Yaqood Masih, menuduh Rizwan Gujjar menyiram anaknya dengan air keras atau bensin dan membakarnya.

“Kami sedang mengunjungi Asma pada 17 April malam ketika seseorang mengetuk pintu. Dia keluar untuk melihat dan beberapa saat kemudian kami mendengar dia menjerit di halaman,” kata Masih dalam laporannya kepada polisi.

“Pakaiannya terbakar. Kami melihat Gujjar kabur. Kami mengejar dia tapi dia berhasil lolos. Dia ingin menikahi anak saya, tapi anak saya menolak karena perbedaan agama,” lanjutnya.

Gujjar, seorang pembuat spanduk, saat ini ditahan polisi. Polisi mengatakan ia mengaku melakukan kejahatan tersebut.

Pemakaman Asma diadakan pada Senin (23/4) di Sialkot. Menteri Hak Asasi Manusia dan Minoritas Punjab, Khalil Tahir Sindhu, mengunjungi keluarganya pada Selasa (24/4).

Dalam sebuah pernyataan pers beberapa jam setelah kematian Asma, Yayasan Cecil dan Iris Chaudry, sebuah kelompok Katolik, mengutuk “aksi brutal dan mengerikan” itu dan menuntut keadilan bagi Asma.

“Gujjar memaksa dia untuk masuk Islam … kami sudah minta hakim di Pakistan untuk memperhatikan kejahatan mengerikan ini dan untuk memastikan bahwa pelaku diadili,” demikian pernyataan pers tersebut.

Komite Aksi Kristiani Pakistan (KAKP) menyampaikan pesan kepada para perempuan Kristiani dalam sebuah video.

“Kami salut atas keteguhan iman Asma. Saya minta kalian untuk melaporkan pelecehan seksual atau psikis kepada pendeta, imam dan tokoh politik kalian atau kepada seorang teman yang tulus. Kami akan mencatat dan membantu kalian mendapatkan keadilan. Namun umat Kristiani harus melakukan protes secara damai,” kata Pendeta Amjad Niamat, ketua KAKP.

“Keluarga miskin biasanya ditekan untuk mencabut laporan, menerima diya (uang darah) dan berdamai dengan pelaku. Kami menuntut agar kasus ini disidangkan di pengadilan khusus, bukan pengadilan negeri,” lanjutnya.

Asisten rumah tangga Kristiani sering menjadi subyek penyiksaan dan pelecehan di Pakistan. Tahun 2010, Kiran George diperkosa dan dibakar oleh anak laki-laki majikannya di Sheikhupura. Ia juga meninggal di Rumah Sakit Mayo.

Pada tahun yang sama, Shazia Masih, seorang asisten rumah tangga beragama Katolik, ditemukan tewas dengan luka bekas siksaan di tubuhnya di rumah Chaudhry Muhammad Naeem, mantan ketua Lahore Bar Association, sebuah organisasi pengacara. Pengacara Muslim ini dan keluarganya dinyatakan bebas oleh sebuah pengadilan pada November 2010.

Menurut laporan Yayasan Penyintas Air Keras, sebanyak 153 serangan air keras terjadi pada 2014, namun jumlah korban turun 52 persen pada 2016. Sebagian besar korban adalah perempuan. Sekitar 85 persen dari serangan air keras terjadi di Punjab. Banyak anak menjadi korban karena berada di dekat korban.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mencatat sebanyak 51 serangan air keras dengan 67 korban perempuan pada 2016.

 

Halaman