UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 25 mnt 56 dtk yang lalu

Caritas Myanmar Bantu Korban Banjir

Sen, 20/08/2018 - 08:00

Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) – nama Caritas Myanmar – terus mempercepat bantuan bagi warga desa yang terkena dampak meluasnya banjir di negara Asia Tenggara itu.

Meski terus memantau  kondisi, tim bantuan KMSS-Mawlamyine yang dipimpin oleh Salai Bosco telah mengirimkan bantuan makanan ke desa-desa yang terkena dampak banjir di kota Palaw kotamadya Tanintharyi, Myanmar selatan.

Bosco mengatakan beras adalah prioritas utama karena banyak hasil panen penduduk desa turut hanyut terbawa banjir.  Mereka juga tidak dapat memberi makan keluarga mereka  karena  tidak menemukan beras untuk dibeli di pasar lokal.

Kelima desa yang menjadi fokus mereka adalah yang terkena dampak terparah  akibat hujan lebat, dan beberapa LSM sudah mencapai lokasi tempat kejadian dan mulai menyalurkan bantuan.

Bosco mengatakan penduduk desa di daerah yang terkena dampak berasal dari kelompok suku Kayin – yang kebanyakan adalah warga Gereja Baptis bersama  minoritas Katolik dan Buddha. Sebagian besar dari mereka mempertahankan hidup  mereka sendiri dengan menanam buah pinang dan bekerja di sawah tetapi banjir telah membuat mereka berhenti bekerja untuk sementara ini, membuat mereka harus berjuang dengan berbagai cara lain, katanya.

Setidaknya 33 rumah mereka telah hancur total, tambahnya.

 

Pastor Hubert Myo Thant Oo, direktur KMSS-Mawlamyine, mengatakan penduduk desa telah meminta beras selama tiga bulan ke depan untuk menghidupi mereka.

“Kami telah meminta secara  resmi ke kantor pusat  kami menanyakan apakah mereka dapat memenuhi permintaan ini karena lebih banyak dana diperlukan untuk mengirimkan beras kepada  232 keluarga,” kata Pastor Myo Thant Oo kepada ucanews.com.

Tanithargyi telah menanggung beban banjir sejak 9 Juli dan sekarang bersiap-siap  menghadapi kesulitan gelombang kedua karena hujan masih terus melanda kawasan itu.

Sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 150.000 orang mengungsi. Mayoritas sekarang sedang mencari nafkah di kamp-kamp bantuan di daerah Mon, Kayin, Taniithargyi, Bago, Sagaing dan Magwe, Kementrian Manajemen Bencana Myanmar melaporkan itu pada 9 Agustus.

Rumah, jembatan dan jalan juga telah hancur di beberapa daerah di Myanmar selatan karena hujan deras dan angin kencang.

Alam menyerang lagi

Sementara itu, KMSS-Hpa-an terus mengirim beras ke desa-desa di Negara Bagian Kayin, salah satu daerah yang terkena dampak  parah di mana lebih dari 26.000 orang yang terlantar sekarang tinggal di 67 kamp pengungsian.

Pastor Paul Thar San, direktur KMSS-Hpa-an, mengatakan bahwa mereka baru-baru ini mengirim 150 karung beras ke tiga desa di dekat ibu kota negara bagian Hpa-an.

“Beberapa kamp telah ditutup tetapi yang lain masih cukup penuh,” katanya. “Sekarang mereka khawatir akan kemungkinan menghadapi banjir besar babak kedua.”

Sawah yang cukup luas  hancur berantakan sehingga penduduk setempat memerlukan  dukungan bantuan jangka panjang untuk mendorong pemulihan mereka, tambahnya.

Lebih dari 1,1 juta hektar sawah telah terkena dampak banjir di seluruh negeri dan 300.000 acre rusak, demikian menurut Kementerian Pertanian dan Peternakan dan Irigasi.

Dalam upaya untuk membantu, KMSS-Yangon telah menyediakan peralatan kebersihan, beras, minyak dan garam untuk 27.000 orang dari 35 desa di kota Shwegyin, Bago Division.

Lympard Fransiskus, koordinator program darurat kantor pusat KMSS, mengatakan bahwa organisasi tersebut telah menyediakan dana setara Rp 49 juta ke cabang-cabangnya di Mawlamyine dan Hp-an dari dana khusus Lenten.

Mereka bertemu pada 6 Agustus bersama dengan cabang Yangon dan lembaga gereja lainnya, Caritas Australia, CAFOD, Catholic Relief Services (CRS) dan Trocaire untuk membahas cara mempercepat pemulihan desa-desa itu .

Fransiskus mengatakan mereka akan melakukan survei penilaian dan pertama-tama memberi bantuan kepada desa-desa yang paling membutuhkannya.

Wakil Presiden Myanmar, Henry Van Thio pada 8 Agustus, bersepakat   untuk membentuk badan koordinasi yang memfasilitasi rehabilitasi yang lebih cepat dan mengidentifikasi dengan jelas daerah-daerah yang terkena dampak paling parah.

Van Thio, ketua Komite Manajemen Bencana Alam, mengatakan ini harus segera mengikuti operasi pencarian dan penyelamatan.

 

Sejumlah Ulama di Pakistan Beri Penghormatan untuk Mendiang Kardinal Tauran 

Jum, 17/08/2018 - 15:44

Sejumlah ulama di Propinsi Punjab, Pakistan, memberi penghormatan kepada mendiang Kardinal Jean-Louis Tauran asal Perancis dalam sebuah peringatan arwah yang diadakan di Lahore pada Minggu (12/8).

Kardinal Tauran, mantan ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antarumat Beragama, meninggal di Amerika Serikat pada 5 Juli pada usia 75 tahun setelah sekian tahun berjuang melawan penyakit Parkinson yang dideritanya.

Ia mengunjungi Republik Islam itu delapan tahun sebelumnya dan memberi dampak yang kuat dalam upayanya untuk mempromosikan kerukunan antaragama.

“Ini kehilangan bagi kami. Kami sedih atas kematian Kardinal yang mengisi hidupnya di antara orang-orang seperti kami,” kata Allama Zubair Abid dalam acara itu.

“Sekitar 15 tahun lalu pertemuan-pertemuan antaragama seperti ini tidak mungkin dilakukan di Pakistan. Kami menghormati siapa saja yang mempromosikan perdamaian dan menolak ekstremisme tanpa memandang agama mereka,” lanjutnya.

Allamu adalah satu dari sekitar 12 umat Islam yang mengikuti acara yang digelar di Katedral Hati Kudus di kota itu.

Upacara khusuk itu dimulai dengan pembacaan Alquran oleh Qari Khalid Mehmood dari Dewan Punjab dan diakhiri dengan pembacaan Doa Damai dari St. Fransiskus.

Kardinal Tauran, mantan ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antarumat Beragama, nampak dalam sebuah seminar tentang intoleransi agama, ekstremisme dan kekerasan di Kairo, Mesir, dalam foto yang diambil pada 22 Februari 2017 ini. (Foto: Ahmed Ismail/AFP)

 

Dalam kunjungannya ke Pakistan pada 2010, Kardinal Tauran bertemu mantan Presiden Asif Ali Zardari di Islamabad. Ia mendesak Zardari untuk mengampuni Asia Bibi, seorang ibu beragama Nasrani yang dihukum mati di bawah UU Penodaan Agama di negara itu.

Dua tahun kemudian, ia menyuarakan dukungannya untuk Rimsha Masih, seorang gadis asal Pakistan yang menderita keterbelakangan mental dan ditahan karena diduga membakar sebuah Alquran.

Di Lahore, prelatus itu meresmikan Pusat Perdamaian Dominikan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh para pemimpin Gereja Katolik dan Gereja (Protestan) Pakistan serta beberapa tokoh agama Bahai, Hindu, Islam dan Sikh.

Ia kemudian bertemu dengan para ulama dan tokoh agama lain dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Lahore.

Setelah pertemuan itu, seorang staf dari pusat perdamaian secara rutin mengirim ucapan melalui email yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Urdu untuk para pemimpin Muslim saat Hari Raya Idul Fitri.

Kardinal Tauran juga memberi beasiswa selama enam bulan kepada tiga guru Muslim yang belajar tentang agama Kristen di Vatikan.

Sohail Ahmad Raza, direktur hubungan antaragama Minhaj-ul-Quran International, sebuah LSM yang didirikan pada 1980, membagikan kenangan akan pertemuannya dengan Kardinal.

“Suatu hari saya berjalan memasuki sebuah gereja dengan mengenakan sebuah topi. Umat minta saya untuk melepas topi untuk menghormati Kardinal. Tapi Kardinal melihat apa yang sedang terjadi dan mengijinkan saya untuk tetap memakai topi,” katanya kepada ucanews.com.

“Ia adalah orang yang penuh kasih sayang dan rendah hati. Kita tentunya merindukan pesan cinta kasihnya untuk Hari Raya Idul Fitri,” katanya.

Uskup Agung Lahore Mgr Sebastian Shaw mengatakan mendiang Kardinal Tauran adalah orang yang terkenal karena tidak pernah melupakan nama beberapa orang. Ia mengingat semua tamu Muslim yang diterimanya dari Pakistan bahkan saat ia sudah menginjak tua dan berjuang melawan penyakitnya.

“Saya tahu ia juga merasa sangat sakit atas penderitaan warga Muslim Rohingya (di Myanmar dan di kamp-kamp pengungsi di Banglades),” kata prelatus itu.

“Kunjungannya yang terakhir ke Arab Saudi berfokus pada peletakan landasan yang kuat untuk hubungan yang lebih dekat antara Tahta Suci dan Riyadh. Kita telah kehilangan seorang pemenang sejati dialog anataragama,” katanya.

 

Aktivis Katolik di Vietnam Divonis 20 Tahun Penjara

Jum, 17/08/2018 - 14:58

Sebuah pengadilan di Vietnam bagian tengah menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada seorang aktivis beragama Katolik karena melakukan berbagai kegiatan yang berusaha “menggulingkan pemerintahan rakyat.”

Pada Kamis (16/8) Pengadilan Negeri Propinsi Nghe An juga menjatuhkan hukuman tahanan kota selama lima tahun kepada Le Dinh Luong setelah ia menyelesaikan hukuman penjara, demikan laporan surat kabar Nghe An milik pemerintah.

Menurut surat kabar itu, Luong adalah orang yang “reaksioner dan sangat berbahaya” yang dituduh “melakukan tindakan untuk menggulingkan pemerintahan rakyat.”

Surat kabar itu juga menyebutkan bahwa Luong, 53, terbukti bersalah telah menjadi anggota Viet Tan yang berbasis di Amerika Serikat. Vietnam menganggap kelompok ini sebagai kelompok teroris.

Selain itu, Luong terbukti bersalah telah membujuk sejumlah aktivis lain untuk bergabung dengan Viet Tan, memancing warga untuk menentang pemerintahan komunis dan memboikot pemilihan nasional pada 2016 serta memimpin aksi protes menentang polusi laut yang sangat parah.

Gedung pengadilan dijaga ketat oleh polisi. Hanya isteri Luong yang diperbolehkan menghadiri persidangan.

Ketika Luong – yang adalah mantan tentara – mengikuti persidangan, 17 imam dari Dekenat Ke Dua merayakan Misa khusus yang dihadiri oleh ratusan umat Katolik di paroki asal Luong, Vinh Hoa. Mereka berdoa bagi Luong agar ia tetap tenang saat persidangan.

Berbagai sumber Gereja mengatakan banyak aparat polisi dan militer dikerahkan di tempat-tempat umum.

Nguyen Xoan, anak tiri Luong, mengatakan ia bangga terhadap ayah tirinya yang “berani dan bangga akan ‘kejahatannya.’”

Ia mengatakan ayah tirinya tetap tenang selama persidangan dan tersenyum ketika hukuman dijatuhkan. “Saya tidak bersalah. Bebaskan saya segera,” katanya, seraya mengutip ayah tirinya di akhir persidangan.

Dang Dinh Manh, seorang pengacara, mengatakan di Facebook bahwa “kita sangat mengagumi dan memuji apa yang telah dilakukannya dan menjadi perhatiannya serta sikap tenang dan santainya di persidangan.”

Persaudaraan untuk Demokrasi yang berbasis di Vietnam mengatakan penahanan Luong dan persidangannya merupakan pukulan bagi hak asasi manusia dan politik.

“Semua kegiatannya hanya menunjukkan (rasa hormat kepada) kebebasan bertindak partai politik, berbicara dan pers,” Nguyen Van Dai, seorang pengacara beragama Protestan dan pendiri kelompok itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Dai – yang dihukum 15 tahun penjara karena berusaha menggulingkan pemerintah pada April tetapi dibebaskan dan diasingkan ke Jerman pada Juni lalu – mengatakan tidak ada “pemerintahan rakyat” tetapi “hanya pemerintahan otoriter komunis yang anti-demokrasi, anti-revolusi dan reaksioner” yang ada di Vietnam sejak 1975.

Pengacara itu mengecam hukuman yang diberikan kepada Luong dan menggambarkan hukuman itu sebagai “tindakan kasar, jahat dan keji dari pemerintah.” Ia meminta pemerintah untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Luong.

Pada Rabu (15/8), Pengadilan Tinggi Negeri Hanoi juga menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun dan hukuman percobaan selama lima tahun kepada aktivis berusia 32 tahun, Nguyen Viet Dung, karena melakukan kampanye menentang negara itu.

 

Paus Berdoa bagi Para Penderita pada Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga

Jum, 17/08/2018 - 10:41

Pesta Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga adalah tanda khusus akan kemurahan hati Tuhan, tetapi juga menunjukkan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang, tubuh dan jiwa, kata Paus Fransiskus.

Melantunkan doa Angelus pada Pesta Santa Perawan  Maria Diangkat ke Surga pada  15 Agustus, Paus Fransiskus juga meminta orang banyak di Lapangan Santo Petrus untuk bergabung dengannya dalam doa bagi 38 orang yang meninggal pada 14 Agustus ketika sebuah jembatan besar di jalan raya di Genoa, Italia, runtuh.

Tetapi, dia juga berdoa untuk semua orang yang menderita di seluruh dunia. “Kepada Bunda  Maria, penghibur orang yang menderita, yang kita renungkan hari ini dalam kemuliaan surga, aku ingin berdoa dan menyerahkan penderitaan dan kesengsaraan dari mereka  di banyak bagian dunia, yang menderita secara fisik dan jiwa.”

“Mari kita berdoa bahwa Bunda Maria, dengan sifat keibuannya, akan membantu kita melewati perjalanan harian kita dengan harapan yang pasti untuk bergabung dengannya suatu hari nanti dengan semua orang kudus dan orang yang kita cintai di surga,” kata Sri Paus.

Maria diangkat, tubuh dan jiwa, ke surga adalah “hak istimewa ilahi” yang diberikan kepadanya karena persatuan eratnya dengan Yesus sejak awal, kata Paus. “Itu adalah persatuan fisik dan spiritual yang dimulai pada Kabar Sukacita dan sepanjang hidup Maria,” yang akhirnya menuju ke kaki salib.

Bila Maria diberi rahmat khusus, kata Sri Paus, hari raya ini harus mengingatkan umat Katolik bahwa Gereja mengakui iman akan “kebangkitan tubuh” bagi semua yang diselamatkan oleh Kristus.

“Pengangkatan Maria ke surga memanifestasikan dan menegaskan kesatuan pribadi manusia dan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh, jiwa dan raga kita,” katanya.

“Melayani Tuhan hanya dengan tubuh kita akan menjadi tindakan seorang budak; melayani Tuhan hanya dengan jiwa akan bertentangan dengan sifat manusia kita.”

 

Peziarah Desak Mengevangelisasi  lagi di Vietnam

Jum, 17/08/2018 - 10:25

Konferensi Waligereja Vietnam mengajak  para peziarah  mencontohi para martir  membagi kasih Tuhan kepada sesama pada Hari Raya Santa Perawan Maria Di Angkat ke Surga di sebuah Gua  Maria negara itu.

Ribuan devosan kepada Bunda Maria berkumpul pada Hari Raya santa Perawan  Maria Diangkat ke Surga pada 14-15 Agustus di tempat suci negara itu yang  berusia 220 tahun, Santa Perawan Maria  La Vang di provinsi Quang Tri, Vietnam Tengah.

Empat uskup dan ratusan imam mengadakan Misa khusus dan pelayanan lainnya selama pertemuan tahunan tersebut.

Mgr Peter Nguyen Van De SDB, uskup Keuskupan Thai Binh mengatakan kepada umat yang hadir bahwa Bunda Maria dan leluhur mereka menerima karunia rahmat Ilahi dan menghidupi dalam hidup sehari-hari.

“Para martir Vietnam dengan berani memberikan kesaksian tentang Rahmat Ilahi atas pengorbanan hidup mereka sendiri sehingga kita dapat menikmati hidup yang kekal,” katanya.

Sekitar  300.000 umat Katolik mengalami penderitaan dan mati terbunuh karena iman mereka selama abad ke-17, 18 dan 19. Di antara mereka, 117 martir dikanonisasi pada 19 Juni 1988, oleh Paus St. Yohanes Paulus II.

Tempat suci nasional itu  adalah salah satu tempat utama bagi umat Katolik di seluruh Vietnam untuk  berziarah selama Tahun Yubelium untuk merayakan ulang tahun ke-30 kanonisasi yang berakhir pada 24 November, hari raya para martir.

“Kita seharusnya tidak merayakan kehidupan kekal untuk diri sendiri tetapi membaginya kepada orang lain karena itu adalah pesan Yesus,” kata Uskup De dalam kotbahnya.

Uskup Salesian itu mengatakan keuskupannya yang mencakup provinsi Thai Binh dan Hung Yen hanya memiliki 145.000 umat Katolik dari total populasi 5,2 juta. Gereja Katolik  Vietnam melayani 7 juta umat Katolik di antara 95 juta penduduk negara itu.

“Ini karena hanya sedikit orang saja dari kita yang melakukan evangelisasi, bukan karena orang membenci Yesus. Saya seorang uskup dan memberitakan Firman Tuhan di gereja. Saya tidak pernah berbicara tentang Yesus kepada pengikut agama lain,” diakui oleh Uskup De, Gereja lokal tidak memiliki rencana konkret untuk menginjili orang-orang non-Katolik.

Uskup  Emeritus Fransiskus Xaverius Le Van Hong, uskup Keuskupan Agung Hue mengatakan Santa Prawn Maria  La Vang adalah ibu dari mereka yang menngalami penderitaan.

Selama ziarah dua hari, para devosan Bunda  Maria menghadiri Misa, berdoa rosario, meletakan bunga kepada Bunda Maria, mengaku dosa, melakukan doa tuguran dan berbaris dalam prosesi di belakang patung Maria yang dihiasi dengan bunga dan lilin.

Mgr Joseph Nguyen Chi Linh, uskup keuskupan agung  Hue memimpin layanan untuk mempersembahkan dupa di depan relik-relik para martir dan merenungkan kemartiran mereka di masyarakat saat ini. Mereka juga berdoa kepada Bunda Maria untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan mereka yang terluka dalam kecelakaan dan mewartakan perdamaian kepada para korban ketidakadilan, orang-orang yang terlantar dan tunawisma.

 

Politik Timor-Leste Menemui Jalan Buntu Akibat Tuduhan Korupsi

Kam, 16/08/2018 - 17:57

Timor-Leste terus berada dalam krisis politik. Partai terbesar dalam pemerintah koalisi Aliansi untuk Kemajuan dan Perubahan (AMP) mengancam  mendakwa Presiden Francisco Guterres jika dia tidak menyetujui sembilan kandidat menteri yang terindekasi korupsi.

Guterres menolak menerima para kandidat setelah mengirim nama-nama itu ke Komisi Pemberantasan  Korupsi  (CAC) dan jaksa umum untuk penyelidikan.

Dipimpin oleh pahlawan revolusioner dan mantan presiden, Xanana Gusmao, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) adalah mitra terbesar dalam koalisi AMP tiga partai dengan 23 kursi.

Sementara itu, Partai Pembebasan Rakyat hanya memiliki delapan kursi. Partai yang dipimpin oleh Jose Maria de Vasconcelos, salah satu mantan pejuang kemerdekaan yang dilantik sebagai perdana menteri pada 23 Juni dan yang dikenal dengan  panggilan Taur Matan Ruak.

Partai Khunto, anggota ketiga dari koalisi yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok seni bela diri, memiliki lima kursi.

Partai-partai oposisi mengisi sisa kursi legislatif dengan 65 kursi, yang dipimpin oleh Front Revolusioner untuk Timor-Leste Merdeka (Fretilin) ​​dengan 23 kursi.

Fretilin menjadi cikal bakal  gerakan perlawanan dan menjadi bagian dari pemerintah di Timor-Leste ketika negara itu memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia  tahun 2002. Ia tetap berkuasa hingga 2007.

CNRT membela sembilan kandidat menteri dalam sebuah surat kepada Guterres yang  menjamin bila mereka harus diadili jika ada tuduhan korupsi atau kesalahan lain yang ditujukan kepada mereka.

Ketika surat ini gagal menggoyahkan presiden, partai itu meningkatkan tekanan mereka dengan mengeluarkan pernyataan pada 7 Agustus yang mengancamnya untuk diimpesment jika dia gagal menyetujui para kandidat “dalam 10 hari.”

“Kami ingin mengatakan … bahwa orang-orang ini adalah pimpinan puncak CNRT yang telah dipilih dan dipercaya oleh rakyat negara kami,” katanya.

“Dan hanya pada orang-orang inilah kami, struktur organisasi CNRT di kota-kota, telah menaruh kepercayaan kami,” lanjut pernyataan itu, yang dirilis tak lama setelah kongres partai.

“Ada klaim konstitusional untuk peran kepresidenan itu sebagai penjamin kelancaran fungsi lembaga-lembaga demokratis pada pasal 74,” kata Michael Leach, seorang profesor politik di Universitas Swinburne Melbourne.

“Pertanyaannya, apakah harus ada uji hukum yang ketat pada kandidat menteri  dan pemerintah telah mendepak dua kandidat yang saat ini menghadapi dakwaan  atau apakah presiden berhak  membuat penilaian pada kemampuan politik mereka untuk jabatan menteri.”

Sejak kemerdekaan Timor-Leste, lebih dari $ 14 milyar telah dihabiskan dari Dana Minyak yang menyumbang  sebagian besar pendapatan negara, namun hanya sedikit pembangunan yang kelihatan kecuali untuk beberapa proyek infrastruktur besar.

Hampir tidak ada uang yang mengalir ke masyarakat biasa di negara ini, salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita hanya US $ 1.239. Sekitar 30 persen dari bangsa ini terperosok dalam kemiskinan dan orangtua harus berjuang dengan tingkat kekurangan gizi pada anak yang sangat tinggi sebesar 40 persen.

Timor-Leste menduduki peringkat ke-91 dari 180 negara yang dinilai oleh Transparency International tahun 2017. Sementara itu, laporan “kemudahan berusaha” Bank Dunia menempatkannya di peringkat 178 dari 190 negara.

CAC telah menghadapi beban kerja yang terus meningkat dan kepercayaan para pemegang jabatan publik senior terus meningkat. Sekarang orang-orang Timor dan pengusaha biasa semakin kecewa, sementara kedua partai besar bersumpah untuk fokus pada langkah-langkah anti-korupsi dalam kampanye mereka.

“Kami telah diserang oleh korupsi endemik ini, yang juga merupakan masalah moral dan etis. Jika kita tidak dapat membunuh ini, itu akan membunuh kita sebagai sebuah negara,” kata Dominginos Suares, 24 tahun, yang belajar  ilmu politik di ibukota Dili, kepada ucanews.com.

“Para pemimpin korup itu tidak mencintai Timor-Leste. Mereka akan menghancurkan masa depan kita. Korupsi berkembang pesat. Lihatlah berapa banyak orang yang dipenjara sementara yang lain melarikan diri dari negara ini,” katanya, mengacu pada daftar mantan menteri yang terus bertambah dan birokrat senior.

Rui Castro memiliki Ruvik, sebuah bisnis jasa menengah, dan menjabat sebagai wakil presiden Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste.

“Kami telah hidup dengan masalah semacam ini selama 10 tahun,” kata Castro. “Kita harus mengatasi mereka.”

Masalah utamanya adalah CAC yang diluncurkan tahun 2010 tidak memiliki gigi. Semua komisioner telah mengeluh bahwa lembaga itu membutuhkan kekuatan terpisah dari yang ditetapkan dalam KUHP, itu artinya di butuhkan undang-undang baru untuk disahkan, kata Leach, sebuah proposal yang didukung oleh jaksa penuntut umum.

“Timor-Leste, sebagai masyarakat pasca-konflik, sedang menghadapi masalah korupsi dan menyiapkan sejumlah mekanisme untuk mengatasi masalah akuntabilitas dan transparansi,” kata Aderito de Jesus Soares, komisioner anti-korupsi Timor-Leste, kepada ucanews.com.

“Masih ada sejumlah faktor penting yang membuat Timor-Leste paling tidak berpotensi rentan terhadap korupsi. Di antaranya adalah sifat lembaga-lembaga negara yang ruwet, dan kerangka hukum yang masih dalam proses, dan itu yang terlemah.”

“Masyarakat sering mengharapkan komisi melakukan mukjizat dalam memerangi korupsi. Mereka mengharapkan (komisi) bertindak cepat dalam waktu sesingkat mungkin,” tambahnya.

“Namun, harapan seperti itu pasti tidak akan terpenuhi jika dukungan negara untuk komisi yang lebih baik tidak memadai.”

Pada 10 Juli, Fretilin memperkenalkan kembali RUU itu ke parlemen baru. Ucanews.com mengetahaui RUU itu telah mendapat dukungan dari beberapa legislator tetapi di Timor-Leste kabinet terpisah dari parlemen, mengilustrasikan beberapa celah dalam aliansi yang berkuasa.

RUU baru akan memperluas ketentuan pidana di bidang-bidang seperti memperdagangkan pengaruh, praktik korupsi kolusif, penipuan konstruksi dan pemasok, dan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan.

Ini juga memberi lebih banyak wewenang kepada pihak berwenang untuk menyelidiki, menyita dan memegang aset dan bukti serta dapat menyelidiki laporan anonim tentang sebuah kasus korupsi. RUU itu juga menciptakan tanggung jawab perusahaan untuk tindakan kriminal, serta mengkriminalisasi tindakan korup oleh pejabat yang dilakukan di luar negeri.

Satu bagaian dari RUU itu yang menimbulkan kontroversi berkaitan dengan seperangkat ketentuan yang diusulkan yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk memulai penyelidikan dan mempertanyakan tersangka ketika ada indikasi perolehan kekayaan yang melanggar hukum.

Ini mengacu pada kasus-kasus di mana orang memiliki banyak aset tetapi tidak memiliki sarana keuangan untuk mendapatkannya. Tetapi para ahli hukum pengadilan berpendapat bahwa ini akan menjadi pelanggaran praduga tak bersalah yang diabadikan secara konstitusional.

Masalah yang lebih rumit, kata orang dalam, adalah bahwa baik presiden dan perdana menteri secara efektif bekerja sama untuk mendepak sembilan kandidadat menteri keluar dari kabinet.

Selain itu, setiap upaya untuk impeachment presiden akan membutuhkan dua pertiga mayoritas di parlemen, yang merupakan sesuatu yang CNRT tidak dapat lakukan.

Para pengamat mengatakan keputusan Guamao pada Juli untuk tidak bergabung dengan pemerintah bertujuan memberikan ruang yang cukup besar untuk menyelesaikan krisis.

Jika negarawan senior negara itu menyetujui RUU antikorupsi, bagaimanapun, itu bisa memberi kabar baik bagi semua orang.

 

Keuskupan Filipina Kenang  Korban Perang Narkoba dengan Tanam Pohon

Kam, 16/08/2018 - 17:28

Sebuah keuskupan di Filipina Tengah mengadakan kampanye penanaman pohon untuk mengenang  ribuan orang yang meninggal dalam kampanye pemerintah terhadap narkoba sejak dua tahun terakhir ini.

Penanaman 25.000 pohon, yang dianggap mewakili jumlah korban tewas  dalam perang anti-narkotika, akan menandai dimulainya “Masa   Penciptaan” di Keuskupan San Carlos, provinsi Negros Occidental bulan depan.

Dalam surat gembala yang dikeluarkan pada 13 Agustus, Mgr Gerardo Alminaza, uskup Keuskupan San Carlos mencatat bahwa selain ancaman bencana lingkungan, negara itu menghadapi “semakin banyak warga yang tewas dalam perang melawan narkoba.”

Prelatus itu menekankan perlunya “mengakui bahwa komitmen untuk bekerja demi keadilan dan mempertahankan integritas ciptaan adalah dua dimensi yang tak terpisahkan dari panggilan Kristen kita.”

Mgr Alminaza, mengatakan, “Kerusakan yang diakibatkan oleh perang terhadap narkoba terhadap kehidupan manusia tidak dapat diubah.”

Dalam surat gembalanya, prelatus itu meminta umat Katolik  menjadi saksi iman “dengan berani bertindak mempertahankan karunia yang kita terus bagikan.”

Dia mengatakan orang Kristen adalah “pewaris  ciptaan Tuhan” yang kesejahteraannya “terjalin” dengan kesejahteraan lingkungan.

Kampanye  dengan tema “Menumbuhkan Pohon untuk Hidup dan Keadilan”, para pelaku kegiatan mengatakan inisiatif ini merupakan tanggapan terhadap “seruan untuk keadilan baik atas nama alam maupun masyarakat.”

Umat ​​Katolik di seluruh dunia akan melihat kembali “masa  Penciptaan”, sebuah gerakan global sebagai tanggapan terhadap ensiklik Paus Fransiskus tahun 2015 tentang lingkungan, Laudato si‘, mulai bulan depan.

Perayaan akan dimulai pada 1 September dengan “Hari Doa untuk Penciptaan” dan akan berlangsung hingga 4 Oktober, Pesta Santo Fransiskus.

Bruder Augustinian, Tagoy Jakosalem, salah seorang panitia  penyelenggara kampanye, mengatakan bahwa peringatan “masa  Penciptaan” akan memungkinkan umat Katolik  menggabungkan  keprihatinan dan tindakan lingkungan ke dalam “perayaan liturgis dan kehidupan rohani.”

“Sikap tanggap kami pada perubahan iklim dan dampaknya menjadi bagian dari aksi perubahan kami baik secara pribadi maupun kelembagaan,” katanya.

Para peserta akan menanam pohon di daerah yang dinyatakan “situs ekologi” dan di masyarakat yang akan dipilih oleh keuskupan.

Kelompok Rise Up for Rights and Life, sebuah organisasi berbasis agama yang membantu keluarga korban pembunuhan terkait narkoba, mengatakan, “tanggap bencana tidak terbatas pada bencana alam.”

“Kita juga dipanggil  menanggapi bencana buatan manusia seperti perang melawan narkoba,” kata Pastor Gilbert Billena, OCarm juru bicara kelompok itu.

“Gereja selalu berada di pihak warga  miskin yang menjadi korban perampasan ekologi dan perang berdarah terhadap narkoba,” katanya.

Yolanda Esguerra, koordinator Kemitraan Misereor Filipina, memuji kampanye ini sebagai “langkah efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan dan kehidupan.”

Dia mengatakan bahwa di luar gerakan simbolik menanam pohon untuk menunjukkan solidaritas dengan korban pembunuhan, warga diundang untuk “mengambil peran yang lebih aktif dalam memerangi ketidakadilan lingkungan dan sosial.”

Kepolisian Negara Filipina melaporkan bahwa 23.518 kasus pembunuhan sedang diselidiki sejak Juli 2016, ketika Presiden Rodrigo Duterte berkuasa, hingga Juni 2018.

Dari jumlah itu, 4.279 tersangka narkoba  tewas dalam “operasi polisi yang resmi.”

 

Dua Uskup di Filipina Hentikan Ancaman Pengunduran Diri Presiden Duterte

Kam, 16/08/2018 - 17:00

Sedikitnya dua uskup di Filipina telah menghentikan ancaman pengunduran diri dari Presiden Rodrigo Duterte karena ia merasa frustrasi atas kegagalannya dalam mengatasi korupsi dalam pemerintahan.

Seorang uskup mengatakan presiden “bisa saja bercanda” dan tidak seorang pun mengetahui apakah pernyataan presiden itu serius atau sekedar candaan.

“Masalahnya kata-kata (Presiden) Duterte tidak bisa dipercaya,” kata Uskup Auksilier Manila Mgr Broderick Pabillo.

“Ia bisa saja segera mencabut kembali pernyataannya,” kata prelatus itu.

Dalam sebuah pidato pada 14 Agustus, Presiden Duterte mengatakan ia siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden jika militer dan polisi “menemukan” pengganti yang tepat.

“Saya katakan kepada kalian, saya siap turun dan pensiun,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia “lelah” dan frustrasi dengan korupsi dalam pemerintahan.

“Saya jengkel karena meskipun saya berusaha … korupsi begitu mengakar, korupsi menjadi endemi dan selalu menjadi bagian dari wilayah transaski khususnya oleh pemerintah,” lanjutnya.

“Saya kira saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kampanyenya pada 2016, Presiden Duterte berjanji untuk mengakhiri korupsi dalam pemerintahan.

Namun presiden mengatakan ia “enggan” membiarkan wakil presiden dari partai oposisi – Leni Robredo – untuk menggantikan posisinya jika ia mengundurkan diri.

“Saya tidak menentang Robredo. Ia adalah pengacara, kalian telah mendengar pernyataannya, tetapi saya kira ia tidak bisa memperbaiki apa pun di sini,” katanya.

Ia mengatakan ia hanya bisa mempercayai militer untuk “mengendalikan (situasi) jika sesuatu terjadi.”

Namun Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos mengatakan Presiden Duterte hendaknya berusaha “memenangkan perjuangannya” karena ia berjanji untuk menghapus korupsi saat ia menjabat sebagai presiden.

“Mengundurkan diri itu menerima bahwa ia gagal dalam hal korupsi,” kata prelatus itu.

“Saran kami adalah berjuang melawan korupsi apa pun yang terjadi, beri teladan yang baik dan lakukan yang terbaik, maka tidak akan ada penyesalan nanti,” lanjutnya.

Partai oposisi mengatakan Presiden Duterte hendaknya turun.

“Mari kita beri presiden manfaat dari keraguannya bahwa saat ini, ia sungguh-sungguh dengan ucapannya bahwa ia tengah berpikir untuk mengundurkan diri karena ia lelah mengejar koruptor,” kata Erin Tanada, pemimpin partai oposisi, Partai Liberal.

“Meskipun tidak diminta, saran kami: Lakukan saja,” katanya, seraya menambahkan bahwa “ini bukan terserah pada presiden … untuk memutuskan siapa yang akan mengambilalih posisinya jika ia turun.”

Ini bukan kali pertama Presiden Duterte menyampaikan ancaman pengunduran diri. Pada Juli lalu, ia mengatakan ia akan turun jika seseorang bisa membuktikan keberadaan Allah.

Saat mengawali kepemimpinannya, ia mengatakan ia akan mengundurkan diri jika Filipina tidak bersih dari narkoba dan kejahatan setelah tiga atau enam bulan masa jabatannya.

“Sekarang sudah lebih dari dua tahun dan kejahatan masih marak terjadi di jalanan,” kata Tanada, seraya menambahkan bahwa ancaman pengunduran diri yang disampaikan secara berulang-ulang oleh Presiden Duterte “memperburuk kepemimpinannya sebagai presiden.”

 

Gereja Ketiga Dihancurkan di Keuskupan Jinan di Cina

Kam, 16/08/2018 - 14:06

Bangunan Gereja Katolik Qianwang di Propinsi Shandong di Cina adalah gereja ketiga di Keuskupan Jinan yang dihancurkan oleh otoritas setempat tahun ini.

Bangunan Gereja Katolik Liangwang dibuldoser pada 17 Juli menyusul penghancuran bangunan Gereja Katolik Shilihe. Namun seorang sumber beragama Katolik mengatakan kepada ucanews.com bahwa Gereja Katolik Shilihe dibangun kembali di tempat lain.

Lebih dari 170 pejabat menghancurkan bangunan Gereja Qianwang di Kota Huashan di Jinan, Distrik Licheng, pada 13 Agustus, demikian menurut seorang sumber.

Ia mengatakan otoritas “tidak memberi penjelasan atau solusi dan kemudian memaksa menghancurkannya.” Sebuah patung Maria dan sebuah patung Yesus juga dihancurkan, sementara kotak kolekte hilang.

Sumber itu menuduh para pejabat mengabaikan undang-undang, peraturan tentang agama dan kebutuhan mendasar umat beriman. Penghancuran bangunan gereja secara barbaris semacam itu sangat melukai kepercayaan umat beriman terhadap otoritas setempat, katanya.

Sehari setelah penghancuran bangunan gereja itu, lebih dari 70 umat Katolik termasuk dua imam dan seorang biarawati menggelar aksi protes di tengah guyuran hujan deras di depan kantor-kantor pemerintah setempat.

Mereka membawa spanduk yang meminta pengembalian bangunan gereja dan “rumah bagi jiwa kami” dan meminta penjelasan yang beralasan untuk penghancuran itu.”

Sumber itu mengatakan sejumlah imam paroki kemudian dipanggil untuk bertemu para pejabat di Licheng. Mereka berjanji merelokasi bangunan Gereja Liangwang dan Qianwang. “Mungkin butuh waktu lama tetapi mereka menekankan bahwa gereja akan dibangun kembali,” lanjutnya.

Gereja Qianwang dibangun pada 1750 dan direkonstruksi oleh gereja katedral di Keuskupan Jinan pada 1938 setelah mengalami kerusakan akibat banjir.

 

Gereja Katolik Siap Bantu Asian Games Ke-18

Rab, 15/08/2018 - 21:17

Sejumlah imam dan umat awam Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Agung Palembang siap membantu para atlet dan panitia Asian Games Ke-18 yang akan dimulai secara resmi pada 18 Agustus.

Lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara di Asia akan berpartisipasi dalam pertandingan olahraga yang akan digelar di Jakarta dan Palembang hingga 2 September tersebut.

Ini akan menjadi kali kedua bagi Indonesia untuk menjadi penyelenggara Asian Games. Pada 1962, Jakarta menjadi tuan rumah pertandingan olahraga di kawasan Asia itu.

“Kami menyiapkan beberapa romo untuk melayani para atlet yang ingin mengikuti Misa, terutama para romo yang menguasai bahasa asing,” kata Uskup Agung Palembang Mgr Aloysius Sudarso SCJ kepada ucanews.com pada Selasa (14/8).

Ia mengatakan pemerintah daerah telah mendirikan rumah ibadah termasuk gereja Katolik di dekat Wisma Atlet di Palembang, ibukota Propinsi Sumatera Selatan.

Sejumlah dokter dari beberapa rumah sakit Katolik di propinsi itu juga akan melayani para atlet. “Beberapa dokter tertentu sesuai kebutuhan,” kata prelatus itu.

Selain itu, lanjutnya, puluhan umat Katolik awam akan menjadi relawan untuk membantu panitia. Salah satunya adalah seorang umat Paroki St. Fransiskus dari Sales di Palembang yang menjadi pengurus cabang olahraga bowling, satu dari 40 cabang olahraga dalam pertandingan olahraga itu.

Sebelumnya Mgr Sudarso mengeluarkan sebuah surat imbauan yang mengajak umat Katolik setempat untuk mendukung Asian Games Ke-18.

“Umat Katolik se-Keuskupan Agung Palembang mendukung pemerintah yang menyelenggarakan Asian Games sebagai pertemuan yang multi-kultural tanpa membedakan agama,” katanya.

“Kami berharap olahraga itu sangat mempersatukan,” lanjutnya.

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) juga mengeluarkan surat imbauan serupa pada akhir Juli lalu. Dalam surat imbauan ini, KAJ mengajak paroki-paroki untuk memperlihatkan solidaritas dengan memasang spanduk berisi pesan dukungan di halaman gereja dan menyampaikan dukungan pada media sosial.

Pastor Antonius Suyadi Pr, ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KAJ, mengatakan panitia Asian Games Ke-18 telah meminta KAJ untuk berpartisipasi dalam pawai obor pada 16 Agustus nanti.

“Seorang imam mungkin akan bergabung dengan para tokoh agama dalam pawai obor,” katanya kepada ucanews.com.

Selama penyelenggaraan Asian Games Ke-18, sedikitnya 70 sekolah termasuk sekolah Katolik yang terletak di dekat tempat penyelenggaraan Asian Games akan ditutup.

Theresia Mariana, 41, mengaku tidak keberatan jika sekolah ditutup selama pertandingan olahraga itu.

“Kita masih bisa belajar tentang persatuan dan perdamaian dari pertandingan itu,” kata ibu dari dua anak itu.

 

Para Uskup Regio Nusa Tenggara Minta Perubahan Jadwal Pilpres

Rab, 15/08/2018 - 20:00

Para uskup Regio Nusa Tenggara meminta pemerintah untuk mengubah jadwal pemilihan presiden (pilpres) karena bertepatan dengan perayaan Pekan Suci.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 7 April 2019 sebagai hari pemilihan. Namun para uskup ingin agar pihak terkait membuat pengecualian dan melakukan penjadwalan ulang hari pemilihan baik di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau, lebih baik lagi, di seluruh Indonesia.

Vikjen Keuskupan Larantuka Pastor Siprianus Sande Pr mengatakan para uskup Regio Nusa Tenggara akan segera bertemu legislator dan menyurati KPU untuk meminta penjadwalan ulang.

“Kami tidak ingin kegiatan politik merusak kekhusukan perayaan (Pekan Suci),” katanya.

Keuskupan Larantuka terkenal dengan perayaan Pekan Suci yang sudah berusia lima abad, yakni Semana Santa. Semana Santa biasanya berlangsung sejak Rabu hingga Minggu Paskah dan menarik lebih dari 10.000 peziarah dari berbagai wilayah setiap tahunnya.

Pilpres bertepatan dengan dimulainya Semana Santa dan banyak jalan ditutup untuk perayaan itu.

Uskup Agung Ende Mgr Vinsensius Sensi Potokota Pr mengatakan ia mendukung langkah itu. “Ini bukan sekedar sebuah petisi untuk mengubah (tanggal pemilihan). Ini tentang bagaimana pemerintah tidak secara seksama memikirkan kebutuhan komunitas,” katanya.

Juventus Prima Yoris Kago, ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), mengatakan pemerintah hendaknya mengecek terlebih dahulu perayaan-perayaan besar setiap agama sebelum menentukan tanggal pemilihan.

“Saya khawatir banyak umat Katolik tidak akan ikut pemilihan,” katanya, seraya menambahkan bahwa banyak peziarah Katolik mengikuti perayaan Semana Santa.

Pastor Siprianus Hormat Pr, sekretaris eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengatakan KWI tidak akan ikut campur tetapi para uskup Regio Nusa Tenggara dipersilakan membicarakan keberatan mereka dengan pemerintah.

Pramono Ubaid Tanthowi, komisioner KPU, mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum hanya akan membahas isu itu setelah menerima permintaan resmi dari para uskup.

 

Keuskupan Agung Manila Membuka Gereja bagi Korban Banjir 

Rab, 15/08/2018 - 10:00

Gereja-gereja Katolik di Manila dibuka untuk menampung ribuan warga yang terlantar akibat meluasnya banjir di ibukota Filipina yang diakibatkan hujan lebat terus menerus dalam beberapa hari ini.

Kardinal Luis Antonio Tagle, Uskup Agung Manila mengajak semua  paroki untuk membuka gereja dan membantu warga yang terkena dampak banjir itu.  Prelatus itu juga mendesak seluruh umat katolik membantu mereka yang membutuhkan.

“Mereka yang ingin mengirim bantuan mereka dengan cara apa pun yang mereka bisa, dapat langsung menghubungi pusat  aksi sosial paroki kami dan mereka akan bersedia menerima bantuan itu,” kata kardinal.

Dia mengatakan mereka yang terkena dampak banjir bisa pergi ke gereja paroki mereka dan pusat aksi sosial.

Kardinal Tagle mencatat bahwa banjir  setinggi dua meter di beberapa tempat  mungkin menjadi pengingat dari alam agar para warga memperhatikan apa yang digambarkan oleh Paus Fransiskus sebagai “rumah kita bersama”.

“Bagian dari panggilan kita  adalah agar semua umat tidak menambah penghancuran  lingkungan kita,” kata kardinal.

Banjir mendorong gerakan aksi sosial Konferensi Waligereja Filipina untuk menyerukan kepada pemerintah  mempercepat pembuatan kementerian pemerintah yang bertanggung jawab atas kesiapsiagaan, mitigasi dan respons bencana.

Pastor Edwin Gariguez dari Sekretariat Nasional untuk Aksi Sosial mengatakan pelayanan  semacam itu “sangat dibutuhkan”.

Dia mengatakan bahwa sementara ini  organisasi Gereja “terus  membuka jalan untuk merespon bencana yang lebih responsif dan terintegrasi … ada kebutuhan  membuat upaya ini lebih berkelanjutan dan tersebar di seluruh negeri.”

Badan Penanggulangan dan Manajemen Risiko Bencana Nasional pemerintah melaporkan  dua orang tewas sementara satu orang hilang karena banjir.

Hujan dan banjir berdampak pada  248.080 keluarga atau sekitar 1,1 juta orang dari 713 desa di Manila dan daerah sekitarnya.

Dari total penduduk yang terkena dampak, 13.724 keluarga atau 59.108 orang mengungsi dan berlindung di pusat-pusat evakuasi.

Sebanyak 51 rumah hancur dan 3.127 lainnya rusak di daerah Ilocos dan Luzon Tengah.

Badan Meteorologi dan Geofisika Filipina mengatakan beberapa daerah, termasuk Manila, mungkin terus mengalami banjir dalam beberapa hari mendatang.

Sekolah-sekolah diliburkan pada 13 Agustus karena pihak berwenang memperkirakan hujan monsun akan terus melanda bagian utara negara itu pada hari-hari mendatang.

Pastor Anton Pascual, direktur Caritas Manila, mengatakan bahwa meskipun Keuskupan Agung Manila telah menyiapkan barang-barang bantuan untuk para korban bencana, organisasi ini terbuka  menerima lebih banyak sumbangan lagi.

Imam itu mengatakan para pengungsi  membutuhkan sembako seperti makanan, air, obat-obatan, pakaian dan kotak pertolongan pertama.

 

Para Uskup Marah Polisi India Menyelidiki Puluhan Lembaga Gereja

Rab, 15/08/2018 - 09:00

Para uskup Katolik di negara bagian Jharkhand, India, telah meminta pemerintah  membuktikan tuduhan pengalihan dana untuk Kristenisasi karena polisi terus menyelidiki hampir 90 institusi Kristen.

Gerakan gabungan oleh para uskup negara bagian timur itu terjadi pada 12 Agustus, sehari setelah Departemen Investigasi Kriminal dan Tim Anti-Terorisme negara itu melakukan pencarian di kantor LSM yang dikelola lembaga Kristen.

“Kami dituduh mengalihkan donasi asing kami untuk Kristenisasi tetapi tidak ada bukti  menunjukkan  tuduhan yang telah diberikan kepada kami untuk mengajukan balasan kami,” kata Mgr Felix Toppo, Uskup Agung  Ranchi kepada ucanews.com.

“Kami tidak menentang penyelidikan apapun. Kami ingin pemerintah membuat publik atau membuktikan  tuduhan konversi agama sehingga kami dapat memberikan tanggapan tertentu.” 

Penyelidikan dimulai setelah Anil Malik, sekretaris gabungan kementerian dalam negeri, pada 13 Juli menulis kepada sekretaris kepala negara, Sudhir Tripathy, memintanya untuk “secepatnya” melakukan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan dari 88 LSM yang dikelola lembaga Kristen.

Surat itu, sekarang dalam wilayah publik, yang mengatakan kementerian federal telah menerima keluhan bahwa “organisasi terlibat dalam kegiatan konversi.”

Dalam sebuah pernyataan resmi pada 12 Agustus, dewan uskup regional mengatakan “tuduhan spesifik dan fakta tentang rajuan pindah agama” tidak ada.

Para uskup ingin pemerintah spesifik mengenai isu-isu pelanggaran dan individu dan lembaga yang melanggar hukum.

Misalnya, tuduhan telah dibuat termasuk  Konferensi Waligereja India. “Tapi kami tidak yakin siapa yang melanggar dan hukum apa,” kata Uskup Agung Toppo.

Pernyataan para uskup itu mengatakan tuduhan umum terhadap LSM ditujukan untuk “memfitnah dan mencemarkan” organisasi Kristen untuk memproyeksikan mereka sebagai pelanggar hukum dan menjauhkan orang dari mereka.

Kementerian dalam negeri dan departemen pajak memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit setiap tahun sesuai dengan peraturan. “Mereka masih menyelidiki, tetapi tidak pada organisasi-organisasi pro-Hindu,” kata Uskup Agung Toppo.

Dia mengatakan langkah itu bertujuan  memecahbelah warga suku sebagai Kristen dan non-Kristen di Jharkhand menjelang pemilu negara bagian itu dan federal yang akan dimulai awal tahun depan.

Pratul Shahdev, jubir  Bharatiya Janata Party (BJP) negara bagian, mengatakan bukan pemerintah negara bagian yang memulai penyelidikan tetapi mengikuti petunjuk dari New Delhi.

Dia mengatakan kepada media bahwa pejabat negara bagaian itu hanya mengikuti instruksi kementerian dalam negeri, kegaduhan oleh para uskup menunjukkan “rasa frustrasi mereka, karena kebenaran sebentar lagi akan terungkap,” katanya.

Para pemimpin Kristen mengatakan umat mereka telah mengalami pelecehan dan serangan sejak BJP pro-Hindu berkuasa di Jharkhand.

Dalam beberapa kasus, orang-orang Hindu garis keras menyerang orang-orang Kristen yang berdoa di gereja-gereja rumah, tetapi para korban ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan melanggar undang-undang (UU) anti-konversi negara.

UU  menuntut tidak boleh melakukan konversi  tanpa izin dari pemerintah. UU  itu akan menghukum orang lain yang mengonversi orang lain yang menggunakan penipuan, rayuan atau paksaan. Para misionaris mengatakan bahwa layanan mereka dalam pendidikan dan layanan kesehatan dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini.

Tahun  2017, umat Kristen India mengalami 736 insiden kekerasan dan pelecehan, dan 22 insiden semacam itu dilaporkan dari Jharkhand, menurut Persecution Relief.

Jharkhand memiliki hampir satu juta orang Kristen, hampir semuanya masyarakat suku, dengan populasi 32 juta.

 

Pemerintah Diminta Intervensi Soal Pembangunan Sarana Wisata Privat di Area Taman Nasional Komodo

Sel, 14/08/2018 - 16:16

Pemerintah akan meninjau ulang ijin pembangunan sarana wisata privat di tiga pulau yang dilindungi yang menjadi rumah bagi binatang komodo di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah diprotes sejumlah aktivis Katolik dan kelompok sipil.

Langkah itu diambil menyusul sebuah pertemuan pada Jumat (10/8) antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan sekelompok aktivis lingkungan beragama Katolik, termasuk seorang imam. Mereka mendesak Menteri Siti agar melakukan intervensi dan menghentikan pembangunan itu “sebelum terlambat.”

Menteri Siti mengatakan ia akan membentuk sebuah tim investigasi. “Tim ini akan terdiri atas pemerintah dan kelompok sipil. Tugas pertamanya adalah segera meninjau ulang ijinnya,” katanya. “Konservasi lebih utama daripada investasi.”

Dua perusahaan swasta, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) dan PT Segara Komodo Lestari (SLK), memperoleh ijin pada 2014 dan 2015 untuk membangun sarana wisata privat di Pulau Rinca, Pulau Komodo dan Pulau Padar – tiga pulau kecil di area Taman Nasional Komodo.

PT SLK telah memulai pembangunan di Pulai Rinca namun menghentikannya setelah sekitar 1.000 aktivis dan warga setempat menggelar aksi protes pada 6 Agustus.

Warga setempat, kebanyakan umat Katolik, khawatir jika pembangunan itu akan membahayakan binatang komodo yang jumlahnya menurun dari 3.012 pada 2016 menjadi 2.762 pada tahun lalu.

Mereka juga mengatakan sarana wisata privat itu akan merugikan Taman Nasional Komodo yang menjadi salah satu dari 7 Keajaiban Dunia Baru pada 2012.

Pastor Peter C. Aman OFM yang mengikuti pertemuan itu mengatakan rencana pembangunan sarana wisata privat itu bertentangan dengan misi konservasi pemerintah.

“Di satu sisi, pemerintah ingin melestarikan binatang komodo. Tetapi di sisi lain, pemerintah mengeluarkan ijin yang mengancam habitat mereka,” katanya.

Yosef Berty Fernandez, seorang tokoh awam dan mantan Dubes Indonesia untuk Peru dan Bolivia, mengatakan sarana wisata privat itu akan merusak ekosistem di Taman Nasional Komodo. “Kami tidak menolak investor, tetapi mereka hendaknya melakukan bisnis di luar habitat binatang komodo,” katanya.

Rafael Todowela, seorang pendamping wisata, mengatakan turis domestik dan asing yang mengunjungi Taman Nasional Komodo juga ingin agar area itu alami tanpa “dikontaminasi oleh kehadiran sejumlah bangunan yang tidak perlu.”

Gregorius Afioma dari Sunspirit for Justice and Peace, sebuah LSM lokal yang membantu para petani dan kaum marginal, menyesalkan pemberian ijin meskipun komunitas setempat dengan tegas dilarang melakukan apa pun baik di dalam maupun di sekitar pulau-pulau yang menjadi area Taman Nasional Komodo pada 1990-an. Beberapa warga ditembak mati karena melewati area itu, katanya.

“Sekarang pemerintah mempersilakan para investor untuk memasuki area itu,” katanya. “Ini hanya memperburuk ketidakadilan bagi warga setempat.”

 

Kardinal Pimpin Kampanye “Pakistan Hijau”

Sel, 14/08/2018 - 15:25

Kardinal Joseph Coutts menanam sebuah pohon di Katedral St. Patrick di Karachi, Pakistan, untuk memulai kampanye “Menanam untuk Pakistan” yang dipimpin oleh Gereja Katolik di kota pelabuhan itu.

“Pohon berperan penting dalam kehidupan kita,” kata Kardinal Coutts kepada sekitar 200 orang yang menghadiri acara yang digelar pada Minggu (12/8) itu.

Ia menambahkan bahwa penebangan pohon tanpa alasan tertentu menyebabkan degradasi lingkungan termasuk atmosfer.

Kardinal Coutts juga menyampaikan apresiasi atas dukungan organisasi-organisasi lain seperti Caritas Pakistan terhadap kampanye penanaman pohon itu.

Ia pun mengimbau penanaman lebih banyak pohon di sekitar rumah umat Katolik dan juga di halaman paroki katedral. “Negara kita tengah menghadapi kekurangan air dan ini akan menjadi masalah bagi kita,” lanjutnya.

Menurut prelatus itu, curah hujan yang minim selama 11 bulan terakhir dan perubahan iklim berkaitan erat dengan penebangan hutan baik di desa maupun kota.

Mansha Noor, sekretaris eksekutif Caritas Karachi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa karyawan institusi pemerintah dan perusahaan swasta dalam beberapa bulan terakhir menanam sebanyak mungkin pohon untuk mengatasi cuaca panas yang terus terjadi di Karachi.

Ia mengatakan Caritas Karachi telah menanam lebih dari 30.000 pohon tahun ini. Penanaman pohon juga dilakukan di sekolah, universitas dan gereja.

Kampanye penanaman pohon diluncurkan oleh Kardinal Coutts pada 2016 dan menurut rencana akan berlanjut hingga Desember 2019.

Noor mengatakan Caritas Pakistan berencana menanam lebih dari 1,5 juta pohon di Kota Karachi dan 10 juta pohon di Pakistan.

Di Keuskupan Hyderabad di Pakistan bagian selatan, sebuah tim yang terdiri atas sejumlah misionaris Kolumban menanam sekitar 700 pohon termasuk di sekolah-sekolah.

Seorang katekis, Shoukat Shahzad, telah memimpin kampanye penanaman pohon di Kota Badin, Propinsi Sindh. Ia mengajak para keluarga yang tinggal di sekitar area di mana pohon-pohon ditanam agar merawat mereka dengan melakukan penyiraman secara rutin.

“Menanam pohon itu penting demi kesehatan kita dan lingkungan yang bersih,” katanya. “Menanam pohon juga akan mempertahankan kestabilan cuaca dan iklim demi kelangsungan hidup kita.”

Ia menambahkan target yang ingin dicapai adalah menanam 1.000 pohon antara Juni dan akhir Agustus.

 

Warga  Filipina Sambut Baik Janji AS Mengembalikan Lonceng Gereja Bersejarah

Sel, 14/08/2018 - 12:31

Warga Filipina sambut baik pengumuman pemerintah Amerika Serikat (AS) bahwa mereka akan segera mengembalikan lonceng gereja yang disita oleh pasukan AS  sebagai barang rampasan  selama Perang Filipina-Amerika lebih dari satu abad  lalu.

Dalam sebuah pernyataan pada 11 Agustus, Kedutaan Besar AS di Manila mengatakan Kongres telah diberitahu tentang rencana untuk mengembalikan “Lonceng Balangiga” ke Filipina.

Tentara AS merampas lonceng gereja dari kota Balangiga,  Filipina Tengah, menyusul pembantaian penduduknya sebagai tanggapan atas kematian 48 tentara AS di tangan pemberontak tahun 1901.

“Kami telah menerima jaminan bahwa lonceng akan dikembalikan ke Gereja Katolik dan diperlakukan dengan hormat dan menghormati warga Balangiga itu secara layak,” kata Jubir  Kedutaan AS Trude Raizen.

“Kami sadar bahwa lonceng Balangiga memiliki makna yang dalam bagi sejumlah orang, baik di AS maupun di Filipina,” tambahnya.

Berita itu datang ketika kota Balangiga merayakan hari raya santo pelindungnya, Santo  Lorenzo,  martir, pada 10 Agustus.

AS tidak memastikan tanggal tertentu kapan lonceng akan dikirim kembali.

“Jika berita itu benar, maka itu akan sangat bagus bagi kami,” kata walikota Balangiga, Randy Graza, seraya menambahkan bahwa itu akan menambah semarak perayaan.

Presiden Rodrigo Duterte menganggap penting  permintaan kembalinya Lonceng Balangiga selama keadaan negara   memerlukan itu tahun lalu.

“Berikan kami kembali lonceng Balangiga itu. Itu milik kami. Lonceng-lonceng itu milik Filipina. Lonceng-lonceng itu adalah bagian dari warisan bangsa  kami,” kata presiden.

Konferensi Waligereja Filipina meminta lonceng-lonceng itu dikembalikan, dengan mengatakan bahwa lonceng-lonceng itu adalah “artefak religius dengan makna yang sangat mendalam  terhadap tradisi Katolik.”

Para prelatus itu mengatakan lonceng digunakan memanggil orang-orang untuk berdoa dan beribadah dan “karena itu lonceng adalah barang rampasan perang yang tidak pantas.”

Lonceng gereja Balangiga tetap kosong sebagai pengingat kehilangan lonceng.

Pengambilan lonceng dan pemecatan AS atas Samar terjadi setelah para pejuang kemerdekaan Filipina menyergap dan menewaskan sedikitnya 40 serdadu AS yang sedang sarapan.

Mereka adalah bagian dari 75  anggota  garnisun AS yang ditempatkan di kota itu. Dikatakan lonceng digunakan untuk menandakan serangan itu.

Pemberontak menyamar sebagai wanita yang menyelundupkan senjata dalam peti mati kecil ke gereja untuk menyerang pasukan AS.

Setidaknya 28 warga Filipina juga tewas dalam apa yang menurut sejarawan adalah “kekalahan terburuk” pasukan AS selama 1899-1902 Perang Filipina-Amerika.

Sebagai balasan, AS mengumpulkan dan membunuh sekitar 5.000 warga desa Balangiga. Semua penduduk laki-laki di atas 10 tahun tewas. Insiden itu dikenal sebagai Pembantaian Balangiga.

Lonceng gereja dibawa ke AS dan tidak pernah kembali meskipun ada beberapa petisi oleh Gereja Katolik dan pemerintah Filipina.

Serangan dan pembalasan berikutnya tetap menjadi salah satu isu yang paling lama berjalan dan paling diperdebatkan antara Filipina dan AS.

Dua lonceng berada di Pangkalan Angkatan Udara F.E. Warren di luar Cheyenne, Wyoming, sementara yang ketiga disimpan oleh Resimen Infantri ke-9 AS di Korea Selatan.

Kardinal Myanmar Dukung Penolakan Paus Terkait Hukuman Mati

Sel, 14/08/2018 - 11:44

Kardinal Charles Bo, uskup agung Yangon,  Myanmar telah memuji seruan Paus Fransiskus yang menekankan bahwa hukuman mati sebagai suatu yang keji.

Gereja Katolik tidak boleh mengkompromikan keyakinan fundamentalnya dalam hak untuk hidup, termasuk masalah hukuman mati, kata Kardinal Bo dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 10 Agustus.

“Bahkan mereka yang melakukan kejahatan keji memiliki hak untuk hidup,” katanya.

Kardinal mengatakan pernyataan tentang sebuah masalah oleh Paus Fransiskus adalah penegasan dari Gereja yang memiliki sikap moral.

Pada 2 Agustus, Vatikan menyetujui perubahan dalam teks katekismus Katolik yang sebelumnya menerima hukuman mati sebagai “jalan terakhir.”

Teks baru mengakui bahwa “martabat seseorang tidak hilang bahkan setelah melakukan kejahatan yang sangat serius.”

Paus Fransiskus menolak hukuman mati karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan tidak termasuk dalam kemungkinan untuk penebusan, tidak memberikan keadilan kepada korban dan malah memupuk mental balas dendam.

Kardinal Bo, 70, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa perbudakan manusia, diskriminasi dan konflik kekerasan, serta pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak dalam industri seks, dapat merupakan bentuk hukuman mati bagi para korban.

Dia heran bahwa seni bela diri seperti kick boxing secara tidak masuk akal melegitimasi kekerasan sebagai olahraga dan hiburan.

Masyarakat yang beradab perlu untuk menjauh dari olahraga biadab yang memprovokasi perilaku kekerasan, terutama pada anak-anak, dan secara tidak langsung dapat menyebabkan pembunuhan massal, kata Kardinal Bo menambahkan.

Prelatus itu mengatakan, posisi berani yang diambil oleh Paus Fransiskus terhadap hukuman mati harus menginspirasi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia untuk berjuang untuk pelarangan olahraga berbahaya serta membatasi “pertambahan vonis hukuman mati” karena kebohongan.

 

Dewan Pelajar, Mahasiswa Katolik Dukung RUU Tentang Hak Komunitas Gay

Sen, 13/08/2018 - 21:32

Proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri diskriminasi atas dasar gender dan seksualitas di Filipina mendapat dukungan dari sejumlah dewan pelajar dan mahasiswa dari beberapa sekolah dan universitas Katolik di negara itu.

Para senator juga menyampaikan dukungan bagi RUU tentang Kesetaraan Ekspresi dan Identitas Gender dan Orientasi Seksual dalam Konggres.

Dewan pelajar dan mahasiswa dari beberapa sekolah Katolik juga mendukung RUU yang melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual seseorang itu.

Mengabaikan kemungkinan adanya sanksi dari sekolah dan universitas mereka, dewan pelajar dan mahasiswa di Manila mengeluarkan sebuah pernyataan bersama pada Jumat (10/8) yang berisi dukungan terhadap pengesahan RUU itu.

Para pelajar dan mahasiswa tersebut meminta legislator untuk mengesahkan RUU itu. “Dibesarkan dengan nilai-nilai Kristiani tentang cinta kasih dan penerimaan … kita harus menempa sebuah masyarakat yang berlandaskan pada kesetaraan,” kata mereka.

Para legislator telah mengesahkan RUU versi mereka tetapi kemudian mendapat perdebatan sebanyak 26 kali.

“Setiap hari dengan diskriminasi, orang dari berbagai perbedaan (orientasi seksual dan identitas gender) dikeluarkan dari sekolah dan rumah mereka, diejek dan diolok-olok di jalanan, tidak diterima sebagai pekerja dan tidak punya hak untuk mengakses layanan kesehatan,” demikian bunyi pernyataan dewan pelajar dan mahasiswa tersebut.

Dewan pelajar dan mahasiswa dari Ateneo de Manila yang dikelola SJ, Universitas Dominikan Santo Tomas, Universitas San Beda, Universitas De La Salle, Kolese Miriam, Kolese St. Scholastica dan Kolese St. Benilde menyebut “didikan Kristiani” mereka dalam menekan pengesahan RUU itu.

RUU itu disponsori oleh Senator Risa Hontiveros pada 14 Desember 2016 tetapi menghadapi perdebatan dalam Senat.

Senator Loren Legarda yang mendukung RUU itu mengatakan RUU akan menjadi “peninggalan luar biasa” dari Senat “jika kita mampu mengesahkan RUU anti-diskriminasi selama periode kita.”

“Negara hendaknya melindungi hak semua warga negara termasuk anggota komunitas (lesbian, gay, biseksual dan transgender),” kata Legarda, seraya menambahkan bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasikan atas dasar orientasi seksual dan identitas atau ekspresi gender.

Pada 2015, Konferensi Waligereja Filipina mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendukung sebuah RUU anti-diskriminasi.

Namun para uskup menjelaskan pernyataan mereka bahwa mereka tidak mendorong pemilihan gender seseorang atau tindakan homoseksual, misalnya.

Para prelatus mengatakan sebuah UU anti-diskriminasi adalah “sikap amal” jika diskriminasi yang dimaksud adalah individu-individu tertentu karena orientasi seksual atau identitas gender secara sistematis tidak mengakui hak asasi fundamental.

 

HRW Soroti Perlindungan HAM Setelah Presiden Jokowi Umumkan Cawapres  

Sen, 13/08/2018 - 15:02

Keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memilih seorang ulama berpandangan konservatif sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan memunculkan pertanyaan terkait komitmennya untuk memperbaiki perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi semua warga negara, demikian menurut Human Rights Watch (HRW).

Setelah mendapat persetujuan dari partai-partai Koalisi Indonesia Kerja, Presiden Jokowi memilih Ma’ruf Amin, 75, karena “beliau adalah sosok utuh sebagai tokoh agama.”

Ma’ruf menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 2007 dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 2015. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD DKI, DPR-RI, MPR-RI and Dewan Pertimbangan Presiden.

Namun HRW mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (10/8) bahwa Ma’ruf memainkan peran penting dalam memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan gender karena ia ikut merancang dan menjadi pendukung vokal sejumlah fatwa terkait hak-hak kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah serta komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

HRW mencatat pandangannya yang intoleran seperti ketika MUI menyampaikan sikap keagamaan pada Oktober 2016 bahwa Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang Protestan, menghina Alquran dan ketika ia menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI dan mengeluarkan sebuah fatwa pada 2005 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan.

Andreas Harsono, seorang peneliti HRW di Indonesia, mengatakan Ma’ruf melihat banyak hal dari kacamata fikih dan hal ini wajar terjadi.

“Persoalannya … Ma’ruf tidak tahu banyak akan perkembangan agama-agama lain maupun perkembangan dunia sehingga cara pandangnya membatasi dirinya sendiri. Ia masih melihat agama lain bisa diselesaikan dengan cara pandang dzimmi di mana orang non-Muslim harus membayar pajak tetapi tidak boleh ikut perang. Pandangannya tidak memadai,” katanya kepada ucanews.com pada Senin (13/8).

Senada, Setara Institute menyebut Ma’ruf sebagai salah satu aktor kunci dalam beberapa fatwa MUI yang problematik dan mendorong meluasnya intoleransi serta memberikan energi bagi pelanggaran hak konstitusional minoritas oleh kelompok-kelompok intoleran dan vigilante.

“Selain itu, banyak pandangan MUI dan Ma’ruf Amin yang menunjukkan konservatisme dan menghalangi pemajuan dan pemenuhan hak konstitusional kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan … ,” demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok HAM itu pada Senin (13/8).

Menurut Setara Institute, kesediaan Ma’ruf untuk menjadi cawapres bagi Presiden Jokowi dalam pilpres yang akan digelar pada April 2019 harus disertai dengan langgam politik Presiden Jokowi dan realisasi ide-ide politik kebangsaan sebagaimana tertuang dalam dokumen politik Nawa Cita yang hingga saat ini masih jauh dari ideal.

“Ma’ruf Amin harus ikut mendorong realisasi cita-cita politik Jokowi dalam pemenuhan dan pemajuan hak seluruh warga negara terutama kelompok minoritas keagamaan dan kelompok-kelompok rentan pelanggaran HAM,” demikian bunyi pernyataan Setara Institute.

Yendra Budiana, juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, meyakini bahwa pemilihan Ma’ruf tidak terlepas dari kepentingan politik.

“Kami berharap Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa keluar dari kondisi di mana beliau, khususnya Ma’ruf Amin sebagai ketua umum MUI dan Rais Aam PBNU, mulai memposisikan diri sebagai pejabat publik yang mengutamakan kepentingan negara yang adil dan taat pada konstitusi,” katanya kepada ucanews.com.

“(Kami berharap) Ma’ruf Amin bisa menjadi negarawan yang akan dikenang warga sebagai pemimpin yang menularkan nilai-nilai Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh warga negara,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan keputusan Presiden Jokowi untuk menggandeng Ma’ruf sebagai cawapres adalah “pilihan realistis secara politik.” dan “minimal akan membuat stigma yang selama ini memancing kampanye berbau SARA menjadi hilang.”

“Ada tugas berat bagi Jokowi saat kampanye. Ini kekalahan pluralis. Ma’ruf tidak punya track record yang baik. Bagi kalangan milenial, tidak mudah juga bahwa seorang kiai sepuh yang cenderung dianggap konservatif didekatkan pada milenial, padahal milenial merupakan segmen terbesar,” katanya kepada ucanews.com.

“Dari sisi negatif, Jokowi akan terkooptasi oleh pandangan keagamaan konservatif Kiai Ma’ruf atau sebaliknya menjadi jembatan bagi sosok kiai dan tokoh-tokoh agama konservatif lain (untuk) bisa berkompromi dengan pihak-pihak nasionalis,” lanjutnya.

Katharina R. Lestari, Jakarta

 

Halaman