UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 40 mnt 6 dtk yang lalu

Paus Membentuk Badan Diplomatik Vatikan yang Baru

Kam, 23/11/2017 - 12:53

Paus Fransiskus membentuk sebuah bagian baru di Sekretariat Negara Vatikan untuk mengawasi pelatihan, penetapan dan pelayanan nuncius dan diplomat Vatikan di seluruh dunia.

Bagian Personil Diplomatik akan menjadi perhatian khusus tethadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan orang-orang yang bekerja dalam dinas diplomatik Tahta Suci atau yang sedang mempersiapkan untuk melakukannya, demikian sebuah pernyataan pada 21 November dari Sekretariat Negara.

Menurut Catholic News Service, bagian ini akan mengawasi pemilihan, formasi awal dan berkelanjutan, kondisi hidup dan pelayanan, promosi dan hal-hal lain.

Kepala bagian tersebut, Uskup Agung Polandia Jan Pawlowski, juga akan mengadakan dan memimpin pertemuan ad hoc untuk mempersiapkan nominasi perwakilan paus, yang secara resmi dinominasikan oleh paus dan biasanya dijadikan uskup agung dengan jabatan utama mereka sebagai nuncio atau delegasi apostolik

Staf diplomatik di kedubes Vatikan di seluruh dunia dan sebagian besar uskup agung yang menjadi nuncius adalah alumni Akademi Gerejawi Kepausan. Di sana, di sebuah komunitas para imam dari seluruh dunia, para diplomat masa depan menerima pelatihan khusus bahkan saat mereka menyelesaikan gelar lanjutan – biasanya dalam hukum kanon – di salah satu universitas pontifical di Roma. Mereka juga harus belajar berbagai bahasa.

Pengumuman resmi Vatikan mengatakan kepala bagian baru itu akan bertanggung jawab, bersama dengan direktur Akademi Gerejawi Kepausan, untuk pemilihan dan pembentukan kandidat.

Peran nuncius dan tanggung jawab mereka dalam proses pencalonan uskup untuk keuskupan di negara-negara yang mereka layani menjadi topik diskusi yang sering dilakukan pada pertemuan Paus Fransiskus dengan Dewan Kardinal sedunia, yang memberi nasehat kepadanya tentang tata pemerintahan gereja dan melanjutkan penelitian tentang usulan untuk menata kembali Kuria Roma.

Kelompok Hindu Sebar Isu Kristenisasi Jelang Kunjungan Paus ke Asia

Kam, 23/11/2017 - 04:00

Para pemimpin kelompok Hindu sayap kanan di India kembali mengobarkan isu kristenisasi menjelang kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Asia, khususnya ke Myanmar dan bukan India.

Mereka beranggapan bahwa Paus dilarang berkunjung ke negara itu oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

“Vishwa Hindu Parishad” (VHP, Dewan Umat Hindu) dan beberapa kelompok sayap kanan lainnya seperti Bajrang Dal – sebuah kelompok Hindu garis keras yang menentang karya-karya misionaris Kristiani – pernah menuntut moratorium tentang kegiatan kristenisasi yang dilakukan Gereja. Mereka juga menentang kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke New Delhi pada November 1999 lalu.

Paus Fransiskus “harus mengklarifikasi bagaimana kristenisasi dibenarkan,” kata Angad Prasad, aktivis Bajrang Dal dari Negara Bagian Assam di India bagian timur laut.

Sejumlah sumber VHP mengatakan kepada ucanews.com bahwa mereka akan mengajukan beberapa pertanyaaan kepada Paus terkait isu kristenisasi yang selama ini ditentang oleh kelompok-kelompok Hindu tersebut.

Para pemimpin Gereja “hilang harapan” untuk kunjungan Paus ke India tahun ini ketika Kardinal Oswald Gracias dari Mumbai tidak secara langsung mengatakan kepada media bahwa New Delhi tidak mengirim undangan kepada Paus hingga Juni lalu – sebuah syarat untuk kunjungan seorang kepala negara di bawah protokol hubungan diplomatik internasional.

Kardinal Oswald sendiri akan merayakan Misa bersama Paus Fransiskus di Yangon, Myanmar, pada 28 November.

“Sekarang sudah bulan Juni. Jika mereka tiba-tiba mengatakan, ‘silahkan datang … (ini) akan butuh waktu beberapa bulan bagi semua keuskupan untuk mempersiapkannya,” kata ketua Konferensi Waligereja India itu.

Namun kemudian para uskup di Asia menyampaikan perubahan. Dikatakan: “Kita harus mencari tempat yang baik di mana kita bisa memberi penghormatan kepada Bapa Suci.”

Baik pemerintah dan Vatikan sama-sama mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan alasan mengapa India tidak menjadi tempat tujuan kunjungan Paus. Namun kabarnya pemerintahan Perdana Menteri Modi yang pro-Hindu tidak mengirim undangan kepada Paus.

Setahun lalu, Paus Fransiskus mengatakan kepada media bahwa ia “hampir yakin” akan mengunjungi Bangladesh dan India tahun ini. Namun Agustus lalu Vatikan mengumumkan bahwa Paus akan mengunjungi Bangladesh dan Myanmar pada 27 November hingga 2 Desember.

“Saya tidak yakin apakah ia (Paus Fransiskus) siap datang atau ingin datang,” kata Pravin Togadia, ketua VHP.

“Saya juga tidak tahu mengapa ia tidak datang … maka saya tidak mau berkomentar,” katanya kepada ucanews.com.

Perdana Menteri Modi sempat menjalin hubungan diplomatik ketika menghadiri pertemuan para pemimin dunia di Manila, Filipina, termasuk dengan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang.

Di dalam negeri, ia juga bertemu beberapa tamu pejabat termasuk Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian.

Bulan Desember juga merupakan bulan pemilihan umum di Gujarat, sebuah negara bagian di India bagian barat yang sangat penting bagi partai pendukung Perdana Menteri Modi, yakni Bharatiya Janata Party (BJP). Gujarat juga merupakan tempat di mana ia pernah menjadi ketua partai sebelum sukses marambah kancah politik nasional.

Sejumlah pengamat mengatakan bahwa Perdana Menteri Modi dan BJP menghindari kunjungan Paus bulan November ini karena bisa membahayakan prospek pemilihan umum partai tersebut.

Demo Dibatalkan, Imam Yesuit Berterima Kasih Kepada Muhammadiyah

Rab, 22/11/2017 - 20:26

Sejumlah imam Ordo Serikat Yesus (SJ) menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah atas keterlibatannya dalam membatalkan rencana aksi protes di depan Kolese Kanisius.

Rencananya, Gerakan Pemuda Jalan Lurus Jakarta akan menggelar aksi protes pada 17 November di depan sekolah Katolik yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, tersebut untuk membalas aksi walkout yang dilakukan sebelumnya oleh sejumlah alumni saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada acara peringatan 90 tahun Kolese Kanisius.

Aksi walkout itu memicu amarah para pendukung gubernur, beberapa di antaranya merupakan kelompok garis keras.

Musisi terkenal Ananda Sukarlan meninggalkan ruangan saat acara yang digelar 12 November itu masih berlangsung. Sekitar 100 alumni mengikutinya.

Aksi walkout itu dilakukan untuk memprotes Gubernur Anies yang memenangkan pemilihan kepala daerah April lalu dengan mengeksploitasi isu agama dan etnis untuk mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, seorang penganut agama Protestan dan juga keturunan Cina.

Rektor Kolese Kanisius Pastor Joannes Heru Hendarto SJ mengatakan aksi protes itu dibatalkan berkat intervensi Muhammadiyah dan gubernur karena menurut mereka aksi para alumni itu merupakan aksi spontan dan tidak mewakili sikap sekolah tersebut.

“Kami berterima kasih kepada para pemimpin Muhammadiyah karena mereka mencegah aksi protes yang berpotensi kisruh di sekolah ini,” katanya.

Pada 16 November, sejumlah imam SJ juga bertemu Gubernur Anies. Lalu ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang meminta para pendukungnya untuk tidak membesarkan isu tersebut.

Harapan yang Tinggi atas Kunjungan Paus ke Bangladesh

Rab, 22/11/2017 - 15:27

Para Pemimpin agama Bangladesh berharap kunjungan Paus Fransiskus yang akan datang  mendorong keharmonisan dan toleransi di negara berpenduduk mayoritas Muslim ini.

Namun, satu kelompok Muslim garis keras memperingatkan bahwa mereka akan memprotes jika paus mengatakan atau melakukan sesuatu “tidak terduga dan tidak dapat diterima.”

Kunjungan Paus 30 November – 2 Desember akan menjadi yang ketiga oleh seorang paus ke negara berpenduduk padat dan miskin itu. Paus Paulus VI melakukan kunjungan singkat tahun 1970 yang berlangsung beberapa jam di Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) untuk mengungkapkan simpati bagi para korban badai dahsyat.

Paus Yohanes Paulus II datang ke Bangladesh yang merdeka pada tanggal 19 November 1986.

Selama perjalanannya yang akan datang ke ibukota, Dhaka, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Presiden Abdul Hamid serta anggota korps diplomatik dan masyarakat sipil.

Dia akan mengunjungi dua monumen peringatan nasional.

Paus akan merayakan Misa untuk lebih dari 100.000 orang di Dhaka, tempat  dia akan menahbiskan 16 diakon menjadi imam. Dia akan menghadiri pertemuan antar agama dan ekumenis dan juga menelpon orang-orang miskin yang dipimpin oleh Misionaris Cinta Kasih, kongregasi yang didirikan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta.

 

Sebuah perayaan nilai, sukacita dan cinta

Kunjungan paus tersebut akan menandai perayaan 46 tahun hubungan Vatikan-Bangladesh, kata Kardinal Patrick D’Rozario dari Dhaka.

Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui Bangladesh setelah memperoleh kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971, diikuti oleh hubungan diplomatik penuh melalui penunjukan nunsio apostolik pada tahun 1973.

Hubungan tersebut didasarkan pada nilai-nilai universal seperti belas kasihan dan martabat manusia, melampaui etnisitas dan politik, Kardinal D’Rozario mengatakan kepada ucanews.com.

Prelatus tersebut mencatat ekspresi simpati internasional saat Bangladesh menderita bencana alam dan juga tragedi seperti runtuhnya Rana Plaza 2013 yang menewaskan lebih dari 1.100 jiwa.

“Saya melihat perasaan gembira pada orang-orang, yang sangat ingin bertemu dengan pemimpin yang merupakan simbol persatuan gereja,” kata Cardinal D’Rozario.

“Mereka akan berbondong-bondong saat peziarah melihat dia setara dengan melihat Kristus terlihat di dunia ini.”

Maolana Fariduuddin Masoud, presiden kelompok Muslim liberal Bangladesh Jamiyat-ul-Ulema (Dewan Ulama), mengatakan bahwa cinta dan keramahan akan disorot selama kunjungan tersebut.

“Paus Fransiskus adalah tokoh suci dan pemimpin global, jadi orang-orang merasa terhormat untuk memiliki dia di Bangladesh dan mereka akan menawarnya dengan sangat mencintai,” kata Masoud kepada ucanews.com.

 

Mempromosikan dialog dan harmoni melawan ekstremisme

Citra pluralistik dan toleran Bangladesh telah dinodai oleh kebangkitan mematikan radikalisme Islam dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak 2013, militan Islam membunuh sekitar 50 orang termasuk blogger atheis, penulis dan penerbit, aktivis homoseksual, Muslim liberal, minoritas agama dan orang asing.

Sebuah tindakan keras pemerintah melihat sekitar 70 gerilyawan tewas dan puluhan lainnya ditangkap.

Namun, sedikit yang telah dilakukan untuk memerangi ideologi radikal yang memicu kekerasan, termasuk melalui promosi dialog antaragama.

Rana Dasgupta, seorang pengacara dan pemimpin Hindu di Dhaka, mengatakan bahwa paus mungkin melihat penyimpangan dalam pertempuran Bangladesh melawan ekstremisme.

“Ekstrimis ingin menyerang hati bangsa – pluralisme dan harmoni kita, jadi mereka membunuh orang-orang yang memegang pandangan liberal atau kritis terhadap agama atau menganut agama lain,” kata Dasgupta kepada ucanews.com.

“Ideologi ekstremis ini bukan bagian dari budaya kita, tapi sedikit yang telah dilakukan di depan ini untuk menghadirkan sebuah ideologi kontra.

“Paus Fransiskus bersikap lunak terhadap Islam, menolak untuk mengaitkannya dengan terorisme dan menyerukan dialog antara agama-agama untuk memerangi kekerasan dan ekstremisme.”

Dasgupta mengatakan bahwa pemerintah Bangladesh mencoba untuk mempromosikan dialog dan harmoni, namun belum cukup berhasil.

“Mungkin paus bisa memberikan panduan bagaimana dialog terbaik bisa digunakan untuk harmoni dan perdamaian,” katanya.

Ashoke Barua, seorang pemimpin Buddhis, mengatakan bahwa kunjungan kepausan akan menjadi keuntungan bagi kerukunan beragama.

Perjalanan Paus Fransiskus akan menghidupkan kembali kerukunan beragama dan membuat semua orang semakin dekat, katanya.

“Ini juga merupakan kesempatan besar untuk menyajikan kebaikan Bangladesh kepada dunia.”

Kardinal D’Rozario mengatakan bahwa meski ada kemunduran baru-baru ini, paus menyadari bahwa negara tersebut tetap berkomitmen terhadap harmoni dan perdamaian.

“Bangsa kita seperti sungai,” kata kardinal itu.

“Terkadang Anda melihat arus kuat didorong oleh angin kencang, tapi di dasar sungai ada ketenangan.

“Dan ini berasal dari religiusitas dasar dan pluralisme orang.”

Krisis Rohingya

Bangladesh sedang berjuang untuk mengatasi masuknya pengungsi yang dipicu oleh kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Paus diharapkan untuk mengangkat isu ini secara terbuka atau pribadi.

Kardinal D’Rozario mencatat bahwa Bangladesh telah menjalani “nilai-nilai tradisional “nya dengan menerima Rohingya yang melarikan diri.

“Paus akan datang untuk harmoni dan damai, bukan hanya untuk Rohingya tapi untuk semua,” katanya.

“Dia tidak datang untuk memecahkan masalah, tapi dia pasti akan memiliki pesan untuk mereka dan untuk semua orang.”

Kardinal mencatat bahwa krisis Rohingya memiliki unsur kekerasan yang serupa dengan komunitas marjinal di seluruh dunia, termasuk di mana “kekuatan besar dunia” terlibat.

“Paus tidak akan hanya berbicara tentang Rohingya, tapi orang-orang yang dianiaya lainnya dan mungkin dia akan mengkritik orang-orang yang menumpahkan air mata buaya ‘untuk Rohingya tapi tidak untuk orang lain, seperti orang Kristen di Timur Tengah,” prelatus tersebut menambahkan.

Muslim moderat Maolana Masoud mengatakan bahwa paus mungkin tidak memberikan solusi bagi Rohingya, namun dia masih bisa memberi mereka harapan.

“Harapan adalah pertanda hidup, jadi Rohingya datang ke Bangladesh karena mereka ingin hidup,” kata Masoud.

“Orang-orang yang teraniaya ini tahu bahwa Paus Fransiskus  peduli dan bersimpati kepada mereka.”

Radikal menyambut tapi waspada

Kelompok garis keras Bangladesh Hefazat-e-Islam (Pelindung Islam) telah mendorong penerapan undang-undang anti-hujatan yang ketat, eksekusi atheis, islamisasi buku teks sekolah dan pemindahan berhala dan patung dari tempat-tempat umum.

Kelompok ini juga menyerang apa yang dilihatnya sebagai evangelisasi Kristen di beberapa daerah.

Seorang pemimpin Hefazat senior menyambut Paus yang datang ke Bangladesh, namun mengatakan bahwa dia akan memantau kunjungan tersebut dengan ketat.

“Paus Fransiskus adalah pemimpin tertinggi umat Kristen dan kepala negara Vatikan, jadi kami menyambutnya di negara ini,” Mufti Faizullah, seorang sekretaris gabungan dari kelompok tersebut, mengatakan kepada ucanews.com.

“Kami akan mengamati dengan seksama apa yang dia katakan dan lakukan selama perjalanan.

“Jika kita menemukan sesuatu yang tak terduga dan tidak dapat diterima, kita akan memprotes dan mengeluarkan pernyataan jika perlu.”

Uskup Kritik Politisi yang Menganggap Sekulerisme Suatu Kebohongan

Rab, 22/11/2017 - 15:04

Mayoritas umat Hindu bersikap toleran terhadap agama lain namun politisi dengan sengaja menciptakan masalah dengan mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya, kata sekretaris jenderal konferensi uskup Katolik India.

Uskup Theodore Mascarenhas bereaksi terhadap seorang pemimpin Partai Pro-Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India yang menolak konsep sekularisme pemerintah.

Yogi Adityanath, seorang menteri berusia 45 tahun dari negara bagian Uttar Pradesh yang berpenduduk paling padat di India, mengatakan pada sebuah acara baru-baru ini bahwa sistem pemerintahan di India tidak bisa sekuler.

Uskup Mascarenhas mengatakan bahwa isu tersebut diangkat untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah yang lebih mendesak.
 
Adityanath harus bekerja untuk pengembangan masyarakat umum dan tidak membicarakan masalah yang tidak penting bagi mereka, kata Uskup Mascarenhas.
 
Prelatus tersebut mencatat bahwa India memiliki sebuah konstitusi sekuler terlepas dari komentar publik Adityanath.

Adityanath, yang berpakaian safron simbolis, telah membandingkan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dengan dewa Hindu, Ram.

Dewa Hindu melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan.

Uskup membantah bahwa “Ram yang sesungguhnya” mewakili toleransi, kedamaian, keadilan dan harmoni.

“Akan tetapi, politisi memberikan definisi yang berbeda tentang hal itu,” kata Uskup Mascarenhas.

Adityanath ada seorang imam Hindu yang juga politisi dan menjadi menteri utama Uttar Pradesh pada bulan Maret tahun ini, dipandang oleh banyak pakar politik sebagai wajah baru BJP di India.

Dia juga imam kepala kuil Gorakhnath Siwa yang terkenal di negara itu.

Dia menikmati pengaruh politik yang lebih besar di kalangan umat Hindu karena pandangannya yang keras dalam agama Hindu dan praktiknya.

Sedikitnya 18 kasus kriminal ditudukan kepadanya di masa lalu, termasuk intimidasi dan kerusuhan.

Pemimpin partai Kongres oposisi Kapil Sibal juga mempertimbangkan debat terakhir.

“Yogi Adityanath mengatakan bahwa sekularisme adalah sebuah kebohongan dan membandingkan pemerintahan Modi dengan Ram Rajya,” tulis Sibal di sebuah situs blog.

Sibal berpendapat bahwa Adityanath berbohong.

Imam Filipina Gunakan Media Sosial untuk Melawan Perang Narkoba

Sel, 21/11/2017 - 16:28

Seorang uskup dan seorang imam asal Argentina yang melayani sebuah komunitas miskin di Manila, Filipina, menggunakan media sosial (medsos) untuk menarik perhatian masyarakat terhadap sejumlah kasus pembunuhan terkait narkoba yang terjadi di negara itu.

Pastor Luciano Ariel Felloni dari Keuskupan Novaliches mengakui bahwa medsos membuatnya mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang kontribusi Gereja dalam berbagai upaya pemerintah memerangi narkoba.

Ia dikenal masyarakat karena program “Menyembuhkan, Bukan Membunuh,” sebuah program rehabilitasi berbasis komunitas untuk para pecandu narkoba, dan dianugerahi sebagai “Pemberi Pengaruh Media Sosial Tahun Ini” pada Penghargaan Media Sosial Katolik 2017.

Ia juga merupakan salah satu dari sejumlah pemimpin Gereja yang menjadi target kritikan yang disampaikan secara daring karena pertentangannya yang cukup vokal atas pembunuhan terhadap terduga pengguna dan pengedar narkoba.

“Dengan menggunakan medsos untuk menjelaskan bahwa karya kami tidak bermuatan politik dan bahwa inilah kontribusi kami terhadap perang melawan narkoba, orang bisa berubah pikiran dan paham,” katanya.

Namun troll berbeda. “Mereka dibayar untuk menyerang,” katanya.

“Lupakan troll, sudah jelas bahwa mereka itu tidak benar,” lanjutnya, seraya menegaskan bahwa orang yang memiliki pendapat berbeda hendaknya juga didengar.

“Troll” adalah istilah gaul untuk seseorang yang menabur perselisihan dengan mengunggah pesan-pesan yang berisi hasutan, tidak relevan atau di luar topik di internet.

Dalam sebuah diskusi pada Pertemuan Media Sosial Katolik Ke-6 yang diadakan menjelang penerimaan penghargaan pada 18 November itu, Uskup Kalookan Mgr Pablo Virgilio David mengatakan bahwa troll menargetkan para penyampai pesan dan mengabaikan isi pesan itu sendiri.

Mereka yang diduga sebagai troll menyerang para pemimpin Gereja Katolik yang cukup vokal dalam menentang upaya pemerintah memerangi narkoba. Para uskup dan imam dituduh melakukan tindak korupsi dan pelecehan seksual.

“Kebenaran memang menyakitkan, tapi kebenaran membebaskan orang,” katanya.

Baik Pastor Felloni dan Uskup David menyarankankan agar umat Katolik melihat troll sebagai sebuah peluang dan bukan menghindari mereka dan juga orang-orang yang menyerang Gereja secara daring.

“Jika kalian tidak bereaksi atas berbagai pernyataan, berbagai pernyataan ini akan segera menjadi kebenaran Injil,” kata Uskup David.

“Kebenaran menjadi keprihatinan serius dalam konteks begitu banyak kebohongan dalam berbagai macam hal yang kita dengar atau baca,” lanjutnya.

“Jangan biarkan diri kalian diintimidasi,” katanya, seraya menambahkan bahwa serangan secara daring akan selalu ada tapi karya baik harus terus dilakukan “karena orang tertarik akan kebenaran.”

Prelatus itu menggunakan medsos untuk membenarkan “pernyataan (yang salah) yang begitu cepat diterima jika tidak dikoreksi.” Jika sebuah kebohongan diterima sebagai kebenaran akan berdampak pada “matinya hati nurani,” katanya.

“Sebagai pemimpin Gereja, saya merasa bersalah jika saya membiarkan hati nurani mati,” kata Uskup David kepada sekitar 600 anak muda yang mengikuti pertemuan tersebut.

Melalui medsos, imbuhnya, orang pun memberi tanggapan terhadap program keuskupannya yang diperuntukkan bagi orang miskin termasuk keluarga para korban pembunuhan ekstra-yudisial.

“Allah juga bekerja melalui medsos. Ini juga forum kebenaran dan empati. Ini semua tentang empati. Ini menuju pada belas kasihan,” katanya.

 

Simak video berikut ini:

Perjuangan Petani Timor-Leste Melawan Kekeringan

Sel, 21/11/2017 - 16:06

Panas terik begitu menyengat. Filomena da Costa, 48, hanya bisa duduk terdiam di bawah sebuah gubuk kecil sambil menatap sawahnya yang kering.

Lahan seluas satu hektar yang terletak di Distrik Manatuto tersebut ia beli bersama suaminya, Stanislao Ramos dos Reis, 58, beberapa tahun lalu.

Bertani padi adalah mata pencaharian mereka sejak 2007.

Awalnya semua berjalan baik, namun kemudian berubah ketika kekeringan parah sebagai dampak dari fenomena El Nino melanda Timor Leste sejak akhir 2015 lalu.

“Saya panen sekali setahun sejak saat itu. Panennya sedikit, tidak banyak. Kemarau panjang tidak menghasilkan padi yang baik,” kata Filomena, ibu dari tujuh anak.

Bahkan tahun ini paling parah.

“Saya sudah coba menyalurkan air ke sawah. Tapi panen Juli lalu hanya satu ton,” lanjutnya.

Sebelumnya ia biasa menanam padi dua kali dalam setahun. Panennya pun bisa mencapai dua hingga tiga ton.

Menyadari bahwa bertani padi tidak bisa lagi diandalkan, Filomena dan suaminya mulai beternak sapi untuk bertahan hidup.

Namun sayang, panas terik pun mulai mengincar ternaknya.

“Satu dari 33 sapi saya mati tahun ini karena panas,” katanya.

Domingos Ramos Correira, 57, pernah terpaksa meninggalkan sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di Distrik Baucau agar ia bisa bekerja sebagai kuli bangunan.

“Lebih baik jadi petani sawah,” kata bapak dari tujuh anak itu.

Selain Filomena dan Domingos, ada ratusan ribu orang yang terkena dampak dari kekeringan parah yang melanda negara itu.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Timor-Leste telah mengalami kemarau panjang selama sekitar dua tahun. Sekitar 350.000 orang atau sepertiga dari 1,3 penduduk negara itu tekena dampaknya.

Sebagian besar masyarakat yang terkena dampak kekeringan tinggal di Distrik Baucau, Distrik Cova LIma, Distrik Lautem, Distrik Oucesse dan Distrik Viqueque.

Assessment Capacities Project (ACAPS), sebuah NGO yang berbasis di Jenewa, Swiss, mengungkapkan bahwa pada musim hujan terakhir yang berakhir Mei lalu jarang terjadi hujan sehingga kondisi kekeringan di seluruh wilayah negara itu terus terjadi.

“Ini berdampak pada masyarakat petani,” kata Nivio Leite Magalhaes, mantan Direktur Pusat Logistik Nasional.

Lebih parah lagi, pertanian merupakan aktivitas utama di Timor-Leste. Hasil panen makanan pokok seperti beras dan maizena mengalami penurunan. Begitu pun hasil panen lainnya seperti ketela, ubi dan pisang.

Di Distrik Baucau, para petani yang tinggal di tujuh desa mengalami gagal panen.

“Ada sekitar 1.300 kepala keluarga yang mendapat bantuan emergensi selama 45 hari berupa beras dan beberapa paket bibit sayur,” kata Jaime dos Reis, koordinator Advokasi dan Komunikasi World Vision Timor-Leste.

Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa distribusi beras kepada masyarakat yang membutuhkan sudah dilakukan dan penjualan beras harga murah sudah dilaksanakan.

Namun bagi petani seperti Filomena dan Domingos, mereka hanya berharap agar hujan segera turun.

“Supaya sawah bisa dialiri air,” kata Filomena.

Uskup Tamil Membangun Kembali Kehidupan Korban Perang

Sel, 21/11/2017 - 15:56

Delapan tahun setelah berakhirnya perang sipil Sri Lanka, Keuskupan Batticaloa sedang berupaya membangun kembali kehidupan keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Ribuan wanita yang suaminya terbunuh dalam konflik yang berlangsung selama 26 tahun hidup dalam kemiskinan dan mengalami stigma sosial.

Batticaloa, yang terletak di pantai timur negara itu, memiliki populasi 525.142 yang terdiri dari mayoritas warga Tamil Hindu serta minoritas Muslim dan orang Sinhala.

Uskup Joseph Ponniah, seorang Tamil, khawatir dengan kehidupan 32.000 janda korban perang, yang sebagian besar harus mengandalkan pendapatan dari pekerjaan serabutan.

“Kami membantu mereka melalui program beasiswa untuk pendidikan anak-anak mereka dan melakukan pelatihan kejuruan khusus untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” kata uskup tersebut.

Benih dan bantuan lainnya diberikan kepada sekitar 2.000 petani untuk mengembangkan metode pertanian organik.

Keuskupan tersebut memiliki 46.459 umat Katolik, sekitar 3,67 persen dari populasi.

Menurut kementrian Perkembangan Anak dan Urusan Perempuan, ada 89.000 janda yang terkena dampak perang saudara Sri Lanka di utara dan timur.

Pastor Geron De Lima adalah direktur organisasi kesejahteraan Caritas Katolik setempat yang menyediakan layanan lintas agama dan etnis. Ini termasuk pelatihan menenun dan produksi kerajinan tangan Palmyrah.

Antara 15 sampai 20 wanita diberikan sertifikat setelah enam bulan pelatihan oleh Dewan Pengembangan Palmyrah Sri Lanka yang kemudian membeli apa yang mereka hasilkan.

Caritas membayar gaji untuk instruktur, kata Pastor Lima kepada ucanews.com.

Pastor De Lima menambahkan bahwa perempuan diberdayakan, melalui pemberian keterampilan akuntansi dan pemasaran, untuk membentuk usaha kecil. Kebanyakan penerima manfaat tidak beragama Katolik, seperti orang Hindu dan Muslim.

Keuskupan juga menyelenggarakan program antar agama yang bertujuan mengkonsolidasikan perdamaian.

“Jika ada kesalahpahaman, kita menciptakan lingkungan untuk berkumpul dan menyelesaikan masalah mereka melalui diskusi,” kata Pastor De Lima.

Dia mencontohkan upaya untuk mengajarkan bahasa Tamil dan Sinhala di dalam komunitas masing-masing.

“Jika tidak ada hambatan bahasa maka semua orang bisa saling mengerti,” kata Pastor De Lima.

“Sinhala tinggal di rumah masyarakat Tamil untuk belajar dan memahami tradisi dan budayanya.”

Uskup Ponniah mengatakan bahwa gereja tersebut telah memilih 100 siswa, dari keluarga Katolik yang kehilangan ayah mereka, yang diberi 2.500 sampai 10.000 rupee (US $ 16 sampai US $ 65) setiap bulannya.

25 siswa lainnya dari keluarga non-Katolik juga mendapat beasiswa, kata uskup tersebut, yang merupakan presiden Komisi untuk Keadilan, Perdamaian dan Pembangunan Manusia di keuskupan.

“Kami melakukan pertukaran program antara orang Tamil dan Muslim dan termasuk konseling, meditasi dan kegiatan budaya,” tambahnya.

Batticaloa pada tahun 2012 dibentuk untuk menjadi keuskupan ke-13 Sri Lanka. Sebelumnya, Batticaloa bagian dari Keuskupan Trincomalee-Batticaloa.

Uskup Ponniah lahir pada tahun 1952 dan ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1980.

Otoritas China Geledah Ribuan Rumah Muslim di Xianjiang

Sel, 21/11/2017 - 09:44

Pihak berwenang di wilayah Xinjiang di wilayah barat laut China dilaporkan telah menggeledah rumah 30.000 anggota kelompok etnis Muslim Kazakshtan selama beberapa minggu terakhir, menyita alquran, sajadah, dan barang-barang religius lainnya.

Seorang warga di daerah Tekes, Prefektur Otonomi Ili Kazakh, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa dia baru saja kembali ke China setelah melakukan perjalanan melintasi perbatasan di Kazakhstan untuk menemukan kampung halamannya yang penuh dengan polisi.

Dia mengatakan bahwa nama dan nomor kartu identitasnya ditambahkan ke daftar pencarian orang (DPO) “yang dicari polisi” bersama 60 orang Kazakh lainnya, karena “kembali ke China setelah lama tidak ada.”

“Antara 25 Oktober dan 1 November, rumah dan tempat tinggal 30.000 orang Kazakh digeledah secara paksa,” kata sumber tersebut.

“Mereka mencari Al Quran, sajadah dan Tasbih, dan apapun yang bertuliskan nama Allah atau Nabi Muhammad.”

Dia mengatakan orang Han Tionghoa di daerah itu, yang juga menghabiskan waktu di Kazakhstan, ditinggalkan sendirian saat terjadi tindakan keras tersebut.

“Mereka menyita semua jenis barang religius,” katanya.

Sumber kedua, penerjemah bahasa Kazakh, memberikan laporan serupa.

“Di daerah Tekes, 30.000 rumah digeledah oleh polisi untuk mencari Al Quran, sajadah dan juga pakaian yang dibeli di Kazakhstan, dan barang dikirim dari Kazakhstan,” kata sumber tersebut. “Polisi menyita semuanya.”

Sumber tersebut mengatakan pejabat telah memperingatkan orang-orang untuk tidak menyembunyikan barang apapun, jika tidak mereka akan menghadapi konsekuensi lebih berat jika ditemukan kemudian.

Minoritas juga ditekan untuk menghadiri upacara pengibaran bendera pagi hari, di mana orang-orang mendapat perhatian saat lagu kebangsaan diperdengarkan, kata mereka.

Serangan Tekes terjadi setelah pihak berwenang China memerintahkan keluarga minoritas etnis minoritas di Xinjiang untuk menyerahkan barang-barang keagamaan pada bulan September yang lalu.

Ancaman, Usia Lanjut Tidak Menghalangi Semangat Misionaris Italia Ini

Sel, 21/11/2017 - 05:17

Usia tua terus membayangi Peter Geremia, tapi bahkan setelah 78 tahun misionaris kelahiran Italia yang telah menghabiskan empat dekade di Filipina selatan, tidak memiliki rencana untuk pensiun.

Pastor Geremia, seorang anggota Institut Kepausan untuk Misi Luar Negeri (PIME), adalah salah satu misionaris asing tertua di Mindanao. Dia telah menghadapi beberapa tantangan dalam hidupnya dan telah ditahan setidaknya tiga kali, namun dia tidak pernah goyah dalam misinya untuk bekerja dengan orang miskin, terutama di daerah pedalaman.

Pastor Geremia tiba di Filipina pada Agustus 1972, pada awal pemerintahan mantan diktator Ferdinand Marcos dua dekade pemerintahan militer.

Bekerja di daerah terpencil di Keuskupan Kidapawan di provinsi Cotabato Utara, misionaris muda tersebut menyaksikan ekses dari kediktatoran secara langsung.

Dia memprotes pembunuhan petani miskin oleh tentara dan anggota kelompok milisi yang mengakibatkan dia dituduh sebagai pendukung kelompok gerilya Tentara Rakyat Komunis.

Pada tanggal 11 April 1985, sebuah kelompok paramiliter di Mindanao berusaha membunuh Pastor Geremia namun malah membunuh misionaris Italia lainnya, Pastor Tullio Favali, di kota Tulunan. Pembunuh kemudian ditangkap dan dipenjara.

Misionaris Italia itu tetap bersemangat dalam pekerjaan misionarisnya, bahkan setelah pembunuhan rekan-rekan lainnya di Mindanao; Pastor Salvatore Carzedda di Zamboanga City pada tahun 1992, dan Pastor Fausto Tentorio di Cotabato Utara pada tahun 2011.

Pada tahun 2006, dua rekan awam terbunuh saat dua misionaris Italia lainnya diculik.

Pastor Geremia hanya menggambarkan dirinya sebagai “orang yang selamat”.

“Sekarang setelah saya tua, saya masih akan melanjutkan pekerjaan saya di keuskupan, saya tidak punya rencana untuk kembali ke Italia untuk pensiun, saya berencana untuk tinggal di sini dan melayani rakyat selama saya bisa,” katanya kepada ucanews.com. dengan suara lembut dan gemetar.

Dia tidak ingat bagaimana dia telah menghabiskan 45 tahun bekerja di Filipina dari 54 tahun sebagai seorang imam. Empat puluh tahun di Mindanao di mana dia pertama kali bekerja di sebuah komunitas Muslim yang dianggap sebagai “tanah tak bertuan” bagi orang-orang Kristen di tahun 1970an.

Pastor Geremia dan timnya berhasil menjembatani hambatan antara Muslim dan Kristen di kota tersebut melalui dialog antaragama yang berlabuh sesuai dengan kebiasaan dan kepercayaan masing-masing.

“Orang-orang di sana sekarang hidup harmonis,” kata misionaris tersebut, ia menambahkan bahwa orang-orang Kristen sekarang bergabung dengan tetangga Muslim mereka dalam berbuka puasa selama bulan Ramadan sementara umat Islam menghadiri upacara pernikahan Katolik.

Dengan almarhum Pastor Tentorio, Pastor Geremia membantu mengatur perlawanan masyarakat suku di kota Columbio melalui program keuskupan untuk masyarakat suku Filipina.

Para imam berjalan melewati hutan untuk mencari komunitas suku yang tanah leluhurnya diancam oleh perambahan hutan dan kepentingan pertambangan.

Karyanya dengan orang miskin diakui tahun ini ketika dia dipilih untuk menerima penghargaan Saint Theresa of Calcutta untuk pekerjaan kemanusiaannya di Mindanao.

“Saya terkejut,” katanya. “Saya dinominasikan oleh [Masyarakat suku Mindanao], orang Moros, dan orang-orang Kristen.”

Bahkan dengan atau tanpa pengakuan tersebut, misionaris Italia tersebut mengatakan bahwa dia akan terus hidup dan bekerja dengan masyarakat Mindanao. Meski usianya sudah lanjut, Pastor Geremia menjabat sebagai koordinator keuskupan untuk pelayanan pastoral penjara.

 

Pengangguran di Kalangan Anak Muda Sri Lanka Tinggi

Sen, 20/11/2017 - 18:26

 

Pengangguran di kalangan anak muda di Sri Lanka masih menjadi persoalan karena pemerintah belum memenuhi janjinya untuk mengatasi masalah tersebut meski sejumlah aksi protes sudah dilakukan.

Salah satu anak muda yang terlibat dalam aksi protes menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan adalah Mahesh Vimukthi, pendiri Perhimpunan Sarjana Pengangguran.

Sayangnya, aksi protes biasanya ditanggapi dengan gas air mata dan semprotan air agar para demonstran membubarkan diri.

Bagi Vimukthi and demonstan lainnya, mereka tidak punya pilihan lain kecuali terus melakukan aksi protes karena para penguasa belum mengembangkan sebuah strategi konret untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk anak muda.

Ada lebih dari 60.000 sarjana dan lulusan sekolah yang menganggur dan jumlahnya terus meningkat, katanya.

Menurut survei yang dilakukan oleh Departemen Sensus dan Statistik, jumlah penduduk yang menganggur diperkirakan mencapai 352.875 orang hingga April tahun ini.

Sementara angka pengangguran tertinggi di kalangan anak muda berusia 15-24 tahun mencapai 18,5 persen. Angka pengangguran di kalangan perempuan lebih tinggi dibanding angka pengangguran di kalangan laki-laki.

Aruna Sanjeewa, 23, sudah melewati sembilan kali wawancara kerja. Menurutnya, pekerjaan di sektor umum sulit didapat tanpa akses ke jaringan partai politik.

Kegentingan politik yang terjadi di negeri itu pada 1970-an dan 1980-an, katanya, terkait dengan rasa frustrasi di kalangan anak muda akibat pengangguran.

Salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Janatha Vimukthi Peramuna (Front Pembebasan Rakyat). Dalam pemberontakan ini, sekitar 60.000 orang terbunuh atau hilang.

Selain itu, katanya, pengangguran juga turut memicu perang sipil yang berlangsung cukup lama antara milisi Tamil dan pasukan keamanan.

Konflik tersebut mulai terjadi pada 1983 dan belum berakhir hingga milisi yang dikenal dengan sebutan Macan Tamil dikalahkan oleh militer pada 2009. Sekitar 100.000 orang terbunuh dalam konflik ini.

Menurut PBB, lebih dari 40.000 warga sipil tewas selama tahap-tahap akhir pertempuran tersebut.

Direktur Pusat Pelatihan Teknik Tec Vithanika Pastor Anton Ranjith menggambarkan pengangguran di kalangan anak muda di negeri itu sebagai persoalan yang “membara.”

Ia mengatakan bahwa pusat pelatihan yang dikelola oleh Gereja itu telah melatih sejumlah anak muda baik laki-laki maupun perempuan sebagai teknisi sejak 1983. Tahun ini, ada 100 anak muda yang dilatih.

“Pusat ini membuka kursus pelatihan mekanik untuk motor, kulkas dan pendingin ruangan,” katanya.

“Kami memberi pelatihan kepemimpinan dan sertifikat yang berafiliasi dengan Kementerian Pelatihan Ketrampilan,” lanjutnya.

Dengan kualifikasi semacam itu, mereka bisa mendapat pekerjaan baik di dalam dan di luar negeri.

Bagi Aruna Shantha Nonis yang mengelola “Born To Win Relationships” untuk anak muda, tenaga mentor masih kurang.

Pelatihan ketrampilan hendaknya bersifat holistis dan mengembangkan sikap positif yang diperlukan sehingga anak muda bisa mendapat pekerjaan, katanya.

KWI: Gereja Katolik Perlu Bangun Dialog untuk Kikis Fanatisme Agama

Sen, 20/11/2017 - 17:38

 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menutup sidang tahunan baru-baru ini dengan sebuah pesan yang menggarisbawahi pentingnya membangun dialog lintas-iman untuk mengikis fanatisme agama.

Menurut KWI, keadaan bangsa Indonesia saat ini cukup memprihatinkan karena Pancasila, sebagai dasar negara, dirongrong oleh radikalisme dan terorisme. Sementara itu, kesatuan bangsa Indonesia diciderai oleh sikap intoleran terhadap mereka yang memiliki keyakinan berbeda.

KWI melihat bahwa berbagai sentimen suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) yang digunakan dalam politik untuk mencapai kepentingan tertentu dengan mengabaikan cita-cita kesejahteraan bersama, keadilan sosial dan keluhuran martabat manusia turut memperparah situasi tersebut.

“Gereja Katolik harus terus membuka diri untuk membangun dialog dengan agama lain yang didasari ketulusan. Dialog ini penting untuk membangun sikap saling mengenal satu sama lain, meruntuhkan berbagai kecurigaan dan mengikis fanatisme agama,” kata para uskup dalam pesan berjudul “Panggilan Gereja Membangun Tata Dunia.”

Pesan setebal tiga halaman itu dikeluarkan seusai sidang tahunan yang berlangsung 6-16 November di Gedung KWI di Menteng, Jakarta Pusat.

“Dengan dialog, Gereja ingin meneruskan misi Tuhan yaitu merobohkan tembok-tembok pemisah dan membangun jembatan persahabatan dengan semua orang demi terwujudnya persaudaraan sejati yang mengarah pada hidup bersama yang lebih damai dan tenteram,” lanjut para uskup.

Sekretaris Jenderal KWI, Uskup Bandung Mgr Antonius Subianto Bunyamin OSC, mengatakan bahwa salah satu cara konkret untuk membangun dialog adalah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial.

“Misalnya, tidak pernah menolak undangan untuk terlibat aktif dalam kepengurusan RT, RW dan kelurahan,” katanya.

“Dengan terlibat aktif dalam gerakan bersama (semacam itu) bisa mengembangkan sikap terbuka, memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, membangkitkan semangat musyawarah dan mewujudkan keadilan sosial. Maka kehadiran Gereja Katolik menjadi lebih relevan dan signifikan,” lanjutnya.

Berbicara kepada ucanews.com, Mgr Bunyamin mengatakan bahwa KWI ingin mengaktualisasikan dokumen Konsili Vatikan II, Apostolicam Actuositatem, atau dekrit tentang kerasulan awam yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI pada 18 November 1965.

“KWI menggarisbawahi dokumen tersebut karena panggilan ini sangat konkret saat ini: bagaimana kaum awam sungguh terlibat dan para gembala membantu kaum awam supaya tidak pecah soal pilihan politik,” katanya.

Dalam pesannya, KWI memang menyinggung soal peran hierarki dalam mendukung kaum awam agar lebih berani mengambil peran politik khususnya menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilangsungkan secara serentak di 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten pada 2018 and pemilihan presiden pada 2019.

Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM mengakui bahwa sentimen SARA tidak begitu kental di Propinsi Papua. Namun ada kekhawatiran bahwa kaum pendatang yang kebanyakan Muslim akan mendominasi secara ekonomi.

“Kami berusaha bertemu para tokoh agama untuk berdialog,” katanya.

Tan Gwan An, umat Stasi Santo Andreas Kim Taegon di Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyambut baik pesan KWI tersebut.

“Saya sering ikut pertemuan dengan para tokoh agama lain, seperti Muslim. Kami terlibat dalam dialog. Misalnya, kami saling mengunjungi saat perayaan Natal dan Idul Fitri,” katanya.

Katharina R. Lestari, Jakarta

 

Paus Kirim Pesan Video tentang Kunjungan ke Myanmar

Sen, 20/11/2017 - 13:43

Paus Fransiskus dalam pesan videonya ke Myanmar mengatakan bahwa dia mengunjungi negara tersebut untuk mewartakan Injil Yesus Kristus dan untuk mendorong rekonsiliasi, pengampunan dan perdamaian.

Paus mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan kepada komunitas Katolik untuk memberi kesaksian kepada dunia dengan membuka hati mereka bagi orang lain, terutama orang miskin dan mereka yang membutuhkan.

“Pada saat yang sama, saya ingin mengunjungi negara ini dalam semangat penghormatan dan untuk mendorong setiap usaha membangun harmoni dan kerjasama yang ditujukan untuk kebaikan bersama,” kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus akan tiba di Yangon pada 27 November 2017 di mana dia juga akan bertemu dengan presiden, penasihat negara Aung San Suu Kyi, diplomat dan kelompok masyarakat sipil.

Dia akan memimpin sebuah misa untuk umum di Yangon pada 29 November di mana diperkirakan lebih dari 150.000 umat Katolik dan orang-orang dari agama lain akan bergabung.

Paus juga akan bertemu dengan para biksu Buddha, uskup setempat dan merayakan Misa bersama dengan para pemuda Katolik sebelum berangkat ke Bangladesh pada 30 November.

Orang Kristen Sambut Baik Rencana Membantu Orang Miskin Jadi PNS

Sen, 20/11/2017 - 12:45

Para pemimpin Kristen di India menyambut baik rencana pemerintah memberikan pembinaan gratis kepada siswa dari minoritas agama di sana untuk membantu mereka mempersiapkan ujian masuk pegawai negeri sipil.

Mereka berharap pada akhirnya akan lebih banyak orang Kristen, termasuk dari kalangan minoritas suku, dapat menjadi bagian dari birokrat.

Presentasi Suster Anastasia Gill, anggota Komisi Minoritas Delhi, menggambarkan rencana tersebut sebagai langkah yang membesarkan harapan.

Ujian masuk pegawai negeri sipil dicatat karena termasuk yang terberat di negara ini.

Lembaga swasta mengenakan biaya US $ 500-3000 per tahun untuk melatih calon-calon dalam mengikuti serangkaian dua tes tertulis dan sebuah wawancara.

Mereka yang berhasil menjadi bagian jaringan elit India birokrat, Dinas Administrasi India.

Suster Gill mengatakan bahwa program pembinaan, jika diterapkan dengan benar, akan sangat bermanfaat bagi aspirasi Kristen miskin dari kelompok masyarakat adat dan komunitas Dalit yang kurang beruntung, yang sebelumnya dikenal sebagai kaum yang  tak tersentuh.

Menteri Federal untuk urusan minoritas Mukhtar Abbas Naqvi mengatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memberikan pembinaan khusus secara gratis.

Dia ingin siswa dari minoritas agama seperti Muslim dan Kristen mengatasi apa yang dia lihat sebagai “inferiority complex” untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Meskipun Muslim merupakan 12 persen dari 1,2 miliar penduduk India, perwakilan mereka di birokrasi dan kepolisian relatif sedikit.

Naqvi mengatakan bahwa kementeriannya menyediakan pembinaan gratis melalui persiapan dengan beberapa lembaga terkemuka dan sebagai hasilnya, tercatat 52 kandidat Muslim lulus ujian pegawai negeri sipil pada tahun 2016.

Suster Gill, seorang pengacara Mahkamah Agung, mengatakan bahwa dalam konteks politik India, kata “minoritas” sering merujuk pada umat Islam.

Sangat disayangkan bahwa banyak skema yang dirancang untuk kaum minoritas tidak menjangkau orang-orang Kristen, yang mungkin lamban memanfaatkannya, katanya.

Pastor Z. Devasagaya Raj, sekretaris kantor waligereja India untuk penduduk asli dan orang-orang Dalit, mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia akan mendorong orang-orang Kristen yang layak untuk mengajukan pembinaan gratis.

Dia mengatakan dari tahun 2016, misinya menawarkan bantuan 10.000 rupee (sekitar US $ 150) kepada siswa ujian pegawai negeri asal Dalit untuk membeli bahan belajar.

“Tapi sejauh ini hanya satu siswa yang mendekati kami,” katanya.

Dalit dan penduduk asli membentuk sekitar 60 persen dari 25 juta orang Kristen India, kebanyakan tinggal di desa-desa terpencil.

Ritika Minj, seorang Katekumen dari sebuah masyarakat adat, mengatakan bahwa dia bergabung dengan pusat pelatihan tiga bulan yang lalu, namun beberapa temannya yang miskin tidak dapat melakukannya karena biaya yang sangat mahal tersebut.
“Tentu, rencana pemerintah akan membantu banyak siswa minoritas,” katanya.

Dua Belas Militan Dituduh Membunuh Pemilik Toko Katolik

Jum, 17/11/2017 - 17:56

Polisi di utara Bangladesh menuduh 12 militan atas pembunuhan seorang penjaga toko Katolik tahun lalu, yang terjadi di tengah-tengah serangkaian pembunuhan oleh ekstremis Muslim.

Petugas di distrik Natore mengajukan daftar tuduhan resmi, sebuah dokumen untuk memulai penyelidikan awal, pada 15 November karena kematian Sunil Gomes, 72.

Gomes dipukul sampai mati di toko bahan makanannya di dekat Gereja Katolik St. Maria Lourdes  di Bonpara, Natore pada tanggal 5 Juni 2016. Pembunuhan tersebut memicu serangkaian demonstrasi dari orang-orang Kristen di Natore dan bagian lain negara ini, termasuk ibukota Dhaka.

Dari 12 yang dituduh, tujuh orang terbunuh dalam “baku tembak polisi,” sebuah eufemisme untuk baku tembak, dan satu di dalam tahanan polisi. Empat sisanya dituntut secara in absentia.

Kepala polisi Natore Biplob Talukder mengatakan pemimpin militan dalam tahanan, Rajib Gandhi alias Jahangir, mengaku saat diinterogasi bahwa militan dari Jamaat-ul Mujahidin Bangladesh (JMB) merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut.

“Dia mengakui pembunuhan Sunil Gomes merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengacaukan negara tersebut dalam serangkaian pembunuhan minoritas Hindu, Budha, Kristen, Muslim [Syiah] dan orang asing,” kata Talukder kepada ucanews.com.

Tapi Uskup Gervas Rozario dari Rajshahi, yang keuskupannya mencakup daerah tersebut, merasa skeptis terhadap tuduhan tersebut.

“Hanya satu gerilyawan yang ditahan, empat masih dalam jumlah besar sementara tujuh sudah meninggal, saya tidak menganggapnya sebagai kemajuan yang berarti dalam kasus ini. Namun, saya harap orang lain dapat tertangkap jika polisi tulus tentang keadilan,” kata Mgr Rozario, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Wali Gereja Bangladesh.

Uskup menambahkan “kita masih berharap bahwa keadilan dan penilaian yang adil mungkin terjadi walaupun  tertunda.”
Swapna Gomes, putri korban, juga mengungkapkan keraguan atas kasus tersebut.

“Kami ragu tentang keadilan karena polisi tidak bersemangat dalam penyelidikan mereka dan kata-kata dan tindakan mereka seringkali tidak sesuai. Sudah lebih dari setahun, namun empat militan masih bersembunyi. Ibu dan saya hidup dalam ketakutan menjadi sasaran, “katanya kepada ucanews.com.

Sunil Gomes terbunuh sebagai bagian dari serangkaian serangan militan Islam di Bangladesh, yang pernah dianggap sebagai model pluralisme dan toleransi agama.

Sejak tahun 2013, sekitar 50 orang termasuk blogger atheis, penulis, penerbit, anggota minoritas agama dan Islam dan orang asing diterjang peluru oleh militan setempat yang berjanji setia kepada kelompok teror transnasional Negara Islam dan Al-Qaeda.

Sebagai tanggapan, pemerintah melancarkan tindakan keras yang melibatkan sekitar 70 militan, termasuk pemimpin tertinggi, tewas dan puluhan lainnya ditangkap.

Pejabat China Ganti Gambar Yesus dengan Foto Presiden Xi Jinping

Jum, 17/11/2017 - 13:30

Petugas di Provinsi Jiangxi di China telah mengganti gambar-gambar rohani yang dipajang oleh keluarga Kristen dengan foto presiden China, Xi Jinping.

Pada 12 November, gambar-gambar yang diupload di akun layanan pesan sosial populer WeChat milik pemerintah kota Huangjinbu, distrik Yugan, menunjukkan petugas yang sedang menurunkan gambar salib dan barang rohani lainnya.

Pesan dari para petugas itu menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang terlibat telah mengakui kesalahan mereka dan memutuskan untuk tidak percaya kepada Yesus tetapi kepada Partai Komunis. Mereka mengklaim bahwa orang-orang Kristen secara sukarela menurunkan 62 gambar religius dan memasang 453 potret Xi.

Pejabat tersebut juga mengklaim bahwa mereka “mengubah” orang Kristen menjadi loyalitas Partai melalui pengentasan kemiskinan dan skema lainnya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung.

Hampir 10 persen dari satu juta penduduk Yugan yang sebagian besar miskin adalah orang Kristen

Pastor Andrew, yang menolak memberitahu nama lengkapnya karena takut akan balasan dari pemerintah, mengatakan kepada ucanews.com bahwa penurunan gambar rohani melibatkan pejabat yang memberikan uang kepada keluarga miskin sebagai imbalan untuk menggantung potret Xi.

Pastor John, di China utara, merasa Xi telah menjadi ‘Mao Zedong baru” setelah Kongres Partai pada bulan Oktober, dan meramalkan bahwa pejabat lain di seluruh negeri akan meniru apa yang telah dilakukan di wilayah Yugan.

Dengan “Peraturan tentang Urusan Agama” baru yang akan diimplementasikan pada 1 Februari, orang Kristen dan pengamat percaya bahwa kebijakan agama akan mengikuti model cinaisasi Xi.

Ying Fuk-tsang, direktur sekolah teologi di Universitas China Hong Kong, menunjuk bahaya gaya pengkultusan kepribadian ‘Ketua Mao’. Selama Revolusi Kebudayaan, intoleransi agama dan dogma Mao Zedong berlaku.

Para imam di China yang berbicara dengan ucanews.com tidak melihat adanya usaha langsung kembalinya ke kondisi Revolusi Kebudayaan, namun mereka khawatir kontrol agama dan sosial akan terus meningkat.

“Itu tidak akan bagus,” kata salah satu imam.

Video yang baru dirilis di China mendesak anak-anak untuk memata-matai keluarga mereka juga telah membawa kembali kenangan gelap Revolusi Kebudayaan 1966-76 di mana kaum muda menerapkan ideologi Partai Komunis.

Kaum muda Garda Merah terlibat dalam penangkapan dan penghinaan publik terhadap siapa saja yang dianggap menyimpang dari ajaran pemimpin revolusioner Mao.

Baru-baru ini, Asosiasi Pendidikan Cina, yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan, merilis dua video online yang ditujukan untuk mengajar anak-anak untuk melaporkan anggota keluarga yang dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

Satu video untuk siswa sekolah dasar dan satu lagi untuk siswa SMA.

Keduanya menginstruksikan anak-anak untuk melapor ke biro keamanan nasional siapa pun, termasuk orang tua, yang secara tidak sah menyampaikan informasi rahasia, terutama kepada orang asing.

Video tersebut menyediakan nomor telepon hotline untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Pemberitahuan resmi mengatakan bahwa video tersebut diproduksi agar sesuai dengan strategi Presiden Xi untuk memasukkan tujuan keamanan nasional ke dalam sistem pendidikan.

Namun, setelah video diunggah, seorang blogger mengatakan bahwa seruan kepada anak-anak untuk memantau aktivitas anggota keluarga merupakan ‘pencucian otak’ yang mengingatkan pada Revolusi Kebudayaan.

Joan, seorang guru swasta, mempertanyakan apa pentingnya menciptakan agen keamanan remaja.

“Video tersebut mengingatkan saya pada Pengawal Merah kecil selama Revolusi Kebudayaan,” kata Zhejiang seorang katolik berusia 30 tahun.

Selama Revolusi Kebudayaan, kaum muda didorong untuk mengkritik tetua mereka, termasuk orang tua dan guru.

Orang-orang yang dituduh sebagai mata-mata kekuatan asing akan ditahan dan dipukuli untuk mendapatkan pengakuan.

Perilisan video tersebut terjadi setelah Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19, yang secara luas dipandang sebagai peningkatan Xi ke status historis yang sama dengan Mao.

Orang Kristen Minta Perlindungan pasca Protes Mencekam

Jum, 17/11/2017 - 05:00

Seorang uskup Katolik mencari perlindungan untuk komunitas Kristen di negara bagian Madhya Pradesh, India tengah, setelah kaum nasionalis Hindu turun ke jalan-jalan sambil membakar obor dan mengejek misionaris.

Aksi demonstransi  pada 10 November itu menuduh pemerintah kabupaten Sagar tidak bertindak berdasarkan pengaduan yang diajukan terhadap misionaris karena melanggar undang-undang yang membatasi konversi agama.

Mereka mengeluarkan ultimatum bahwa jika pemerintah gagal bertindak dalam dua minggu, mereka akan memulai serangan tak terbatas di depan panti asuhan yang dikelola Gereja Katolik di keuskupan.

Masalah di Sagar dimulai pada bulan September setelah pejabat pemerintah mengusir seorang imam Katolik yang bekerja di panti asuhan tersebut dan menutup misi berusia 20 tahun tersebut setelah terjadi perselisihan mengenai hak atas tanah tersebut.

Para pemimpin gereja mengatakan bahwa tindakan pemerintah dihasut oleh kelompok Hindu.

Pemimpin fundamentalis Dharam Jagaran Samanwaya Samiti (komite koordinasi kebangkitan agama), yang menyelenggarakan pawai tersebut, mengatakan kepada media bahwa layanan sosial gereja,  pelayanan di bidang pendidikan dan perawatan kesehatan merupakan fasad untuk mengonversi orang-orang yang mudah tertipu ke dalam agama Kristen.

Para pemrotes mengatakan bahwa mereka bekerja dengan pemerintah untuk sebuah undang-undang nasional melawan konversi agama dan untuk memeriksa kegiatan misionaris. Madhya Pradesh dan lima negara bagian India lainnya memiliki undang-undang yang membuat konversi agama melalui pemaksaan dan kekerasan ilegal.

“Kami berada di bawah tekanan yang luar biasa,” kata Uskup Anthony Chirayath dari Keuskupan Sagar yang menyerahkan sebuah memorandum kepada pejabat distrik dan menteri negara bagian dan gubernur yang mencari intervensi mereka untuk melindungi orang-orang Kristen.

Dia ingin pemerintah mengambil langkah segera untuk mengakhiri “kampanye palsu dan jahat” ini di media yang menyoroti orang-orang Kristen  seakan “keluar untuk mengubah orang-orang Hindu, melanggar hukum.”

Fakta membuktikan propaganda itu, katanya. Sagar memiliki sekitar 300.000 porang. Tapi sejak awal tahun 1986, keuskupan itu hanya memiliki 1.000 umat Katolik. “Jumlah kami belum bertambah dalam setiap tahun, tetap saja kami dituduh mengubah orang,” katanya.

Distrik ini hanya memiliki sekitar 5.000 orang Kristen di antara 2,3 juta orang, 92 persen di antaranya adalah orang Hindu. Di negara yang berpenduduk mayoritas Hindu, orang Kristen berjumlah kurang dari 1 persen dari 72 juta penduduk.

Pemimpin Kristen mengatakan bahwa negara, yang dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu secara diam-diam mendukung kekerasan terhadap orang-orang Kristen yang diatur oleh nasionalis Hindu yang mendorong untuk mendirikan sebuah negara Hindu di India.

Negara tersebut mencatat setidaknya 300 insiden kekerasan dalam enam bulan pertama tahun ini, menurut Shibu Thomas, founder of Persecution Relief yang mencatat penganiayaan terhadap orang-orang Kristen.

Misionaris di keuskupan mengatakan bahwa kampanye oleh aktivis garis keras Hindu membuat pekerjaan mereka semakin sulit karena penduduk desa memandang mereka sebagai pelaku dan pelanggar hukum.

Simak Pesan Natal 2017 yang Dikeluarkan KWI dan PGI

Kam, 16/11/2017 - 16:47

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus

NATAL adalah perayaan kelahiran Sang Juru Selamat dan Raja Damai. Perayaan ini mengajak kita untuk menyimak kembali pesan utamanya. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Allah telah mengutus Putra-Nya ke dunia (bdk. Yoh 3:16). Putra-Nya itu mengosongkan diri sehabis-habisnya dan menjadi manusia seperti kita (bdk. Flp 2:17). Ia datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan (bdk. Yoh. 10:10).

Ia, yang adalah Raja Damai dan Imanuel, Allah beserta kita, datang untuk membawa damai sejahtera kepada dunia, seperti yang diwartakan para malaikat kepada para gembala, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya (Luk.2:14).

Bagi umat Kristiani, kelahiran Sang Raja Damai merupakan suatu momentum untuk membarui hidup pribadi maupun hidup bersma, Sebagai umat beriman, yang dilahirkan kembali, kita harus membuka diri agar damai sejahtera Kristus benar-benar memerintah dalam hati kita (bdk. Kol 3:15).

Kita mendambakan damai sejahtera, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup bersama. Kita merindukan suatu bumi yang penuh damai dan umat manusia yang makin bersaudara. Hanya dengan demikian, kita akan mengalami sukacita sejati.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,

Sudah sepatutnya kita semua berusaha menemukan makna dan relevansi perayaan Natal bagi kita umat Kristiani dan bagi bangsa Indonesia. Perayaan Natal seharusnya menjadi momentum indah bagi kita untuk menyadari kembali tugas perutusan serta komitmen kita, sebagai elemen bangsa dan negara tercinta ini.

Kondisi dan situasi bangsa Indonesia saat ini merupakan tantangan sekaligus panggilan bagi kita untuk merenungkan dan menarik secara lebih seksama makna dari seruan Santo Paulus, “Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah “ (Kol 3:15). Kata-kata Paulus ini seharusnya mendorong kita untuk terus menerus mengupayakan terwujudnya damai sejahtera, karena hanya dengan demikian kita memahami makna sejati Natal. Sebagai anak-anak Allah, sumber damai kita, kita harus mewujudkan komitmen Kristiani kita, yakni menjadi pembawa damai (bdk. Mat 5:9).

Saat ini kita sedang cemas. Persatuan kita sebagai bangsa Indonesia sedang terancam perpecahan. Keresahan dan kecemasan itu semakin terasa beberapa tahun belakangan ini. Ada pihak-pihak yang, entah secara samar-samar atau pun secara terang-terangan, tergoda untuk menempuh jalan dan cara yang berbeda dengan konsensus dasar kebangsaan kita, yaitu Pancasila.

Hal itu terlihat dalam banyak aksi dan peristiwa; dalam persaingan politik yang tidak sehat dan yang menghalalkan segala cara, dalam fanatisme yang sempit, bahkan yang tidak sungkan membawa-bawa serta agama dan kepercayaan, dan dalam banyak hal lain. Dengan demikian, hasrat bangsa kita untuk menciptakan damai sejahtera menjadi sulit terwujud.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, untuk menciptakan persatuan, keadilan sosial dan damai sejahtera, bukan saja di antara kita, tetapi juga di dunia, masih perlu kita perjuangankan terus bersama-sama. Sistem dan mekanisme demokrasi masih perlu kita tata dan benahi terus agar mampu mewujudkan secara efektif cita-cita bersama kita. Tentu saja hal ini tidaklah mudah.

Sebagai elemen bangsa, yang adalah kawanan kecil, kita umat Kristiani tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah saatnya bagi kita untuk membiarkan damai Kristus memerintah dalam hati. Damai Kristus yang memerintah dalam hati kita, merupakan kekuatan yang mempersatukan dan merobohkan tembok pemisah:

“Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatuakn kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan” (Ef 2:14). Hanya dengan damai Kristus yang menguasai hati kita, kita akan dimampukan untuk membuka diri, merangkul dan menyambut sesama anak bangsa dan bersama mereka merajut kesatuan dan melangkah bersama menuju masa depan yang semakin cerah.

Inspirasi dan kekuatan spiritual yang mendorong kita untuk mewujudkan kesatuan dan untuk sungguh-sungguh melibatkan diri dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta, kita timba dari Kabar Sukacita Yesaya:

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib,, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar Kekuasaan-Nya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan_Nya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya” (Yes 9:5-6).

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,

Kita selalu mendambakan damai sejati, yang dilandaskan pada keadilan dan kebenaran. Isi kabar Sukacita Natal adalah kelahiran Sang Mesias, yang akan mengokohkan Kerajaan-Nya,  yaitu kerajaan keadilan dan kebenaran, di mana kita semua adalah warganya.

Sebagai warga Kerajaan itu kita ditantang untuk memperjuangkan kesatuan, persaudaraan, kebenaran dan keadilan serta damai sejahtera. Memperjuangkan keadilan, memperkecil jurang kaya dan miskin, memberantas korupsi, merobohkan tembok pemisah atas nama suku, agama, dan ras adalah mandat Injil yang mesti kita perjuangkan di bumi Indonesia ini.

Ketika kita sendiri berusaha memberikan kesaksian dalam usaha mewujudkan keadilan, kebenaran, damai sejahtera dan persaudaraan, tentu kita patut mawa diri. Mungkin kita masih menutup diri dalam kenyaamanan hidup menggereja, sehingga lali mewujudkan diri sebagai garam dan terang dunia. Mungkin kita sendiri masih enggan megulurkan tangan kasih dan persaudaraan kepada sesama anak bangsa, terutama kepada mereka yang kecil dan terpinggirkan.

Bukankah damai sejahtera hanya dapat terwujud ketika kita berhasil mengalahkan kepentingan diri demi kebaikan bersama? Bukankah Raja Damai yang lahir ke dunia menyadarkan kita bagaimana Dia telah mengosongkan diri-Nya dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia (Fil2:7)?

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,

Sebagai warga Kristiani, kita sendiri ditantang untuk tak henti-hentinya mewujudkan damai sejahtera, kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Karena itu, kita patut bersyukuy atas hasil kerja keras dari Komisi Gereja Lutheran dan Gereja Katolik untuk menggalang persatuan.

Selama 500 tahun, kita merajut kerukunan dan kehangatan persaudaraan di antara kita dengan jatuh bangun. Dari Juru Selamat, yang adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup” (Yoh 14;6), kita belajar untuk merendahkan diri  dan membuka diri satu sama  lain. Dalam semangat itulah, kita belajar mengulurkan kebaikan dan kasih kepada sesama. Kita belajar saling mengampuni dan memaafkan.

Jika ada kasih dan damai dalam hati kita masing-masing, kita akan bersukacita dan dapat bersama-sama mewujudkan komunitas ekumenis. Dengan bersatu sebagai umat Kristiani, kesaksikan kita tentang kerukunan dan persaudaraan kepada masyarakat majemuk di negeri ini lebih berarti dan meyakinkan.

Selain rukun dengan sesama, damai yang dibawa Sang Juru Selamat juga mengajak kita untuk berdamai dengan segenap ciptaan. Saat ini ciptaan menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahhgunakan kekayaan yang ditanamkan Allah di dalamnya. Mewujudkan damai sejahtera dengan alam ciptaan berarti tanggung jawa memulihkan keutuhannya.

Selain itu, kita wajib mewujudkan keadilan dalam hidup bersama, karena  alam merupakan sumber hidup yang disediakan Tuhan bagi semua manusia, dan bahwa segala sesuatu bersatu dan tertuju kepada Kristus sebagai kepala (Kol 1:15-22). Dengan demikian, masih ada banyak yang perlu kita kerjakan untuk menciptakan kerukunan dan persaudaraaan, sementara di lain pihak kita patut bersyukur karena karya besar Tuhan yang kita alami bersama.

Semoga perayaan Natal mendorong dan menyemangati kita semua untuk belajar dan mengembangkan kemampuan  menerima  perbedaan dan mensyukurinya sebagai kekayaan kehidupan bersama kita di negeri ini.

Marilah kita menghidupi dan mengembangkan damai sejahtera yang merupakan anugerah dari Allah, dengan jalan merangkul sesama, merawat ciptaan serta memajukan kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memberi kesaksian bahwa damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita.

Selamat Natal, Tuhan Memberkati.

Pemimpin ASEAN Dituduh Mengabaikan Krisis Rohingya

Kam, 16/11/2017 - 16:19

Para pemimpin Asia Tenggara mengakhiri pertemuan puncak tiga hari di Manila pada 15 November tanpa secara serius berbicara tentang krisis Rohingya di Myanmar, yang diduga merupakan isu hak asasi manusia terbesar yang mempengaruhi wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di akhir pertemuan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ketua ASEAN tahun ini, mengatakan situasi Rohingya dibahas sebagai masalah “ketahanan bencana.”

Selain penghargaan para pemimpin ASEAN atas “tanggapan cepat” negara-negara anggota untuk mengirim bantuan ke masyarakat yang terkena imbas di Negara Bagian Rakhine Utara Myanmar, tidak ada penyebutan lain mengenai isu Rohingya di dokumen setebal 26 halaman.

Sekelompok anggota parlemen ASEAN mengatakan kegagalan KTT ASEAN untuk membahas akar penyebab krisis di Myanmar “merupakan pukulan bagi kredibilitas blok regional tersebut.”

Charles Santiago, ketua kelompok anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, memperingatkan bahwa kelambanan 10 negara blok tersebut mengancam “keamanan dan kemakmuran” semua negara anggota.

Dia mengatakan kurangnya komitmen kuat negara-negara anggota untuk mengatasi situasi di Rakhine “merupakan kesimpulan yang mengecewakan dalam diskusi di KTT tersebut.”

Dalam sebuah pernyataan pada 15 November, anggota parlemen menyatakan kekecewaan mereka atas kegagalan ASEAN “untuk bertindak tegas dalam menghadapi pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di halaman belakang rumah kami sendiri.”

Kelompok tersebut mengatakan bahwa ada harapan bahwa skala dan tingkat keparahan krisis di Myanmar akan cukup bagi para pemimpin ASEAN untuk menemukan cara untuk mengatasi situasi tersebut.

Lebih dari 600.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus tahun ini, ketika militer Myanmar meluncurkan operasi pembersihan di negara bagian Rakhine setelah serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi oleh militan.

Berbagai kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan pembakaran rumah dan desa.

Pada 6 November, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan “keprihatinan serius” atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Rohingya, termasuk oleh pasukan keamanan Myanmar.

Anggota parlemen daerah tersebut mengatakan bahwa penolakan ASEAN untuk memasukkan isu Rohingya dalam diskusi selama KTT tersebut mengindikasikan bahwa kegagalan blok tersebut untuk mengatasi pendorong krisis tersebut.

“Ini bukan hanya bencana kemanusiaan, melainkan krisis hak asasi manusia yang memiliki akar yang dalam pada penganiayaan yang disponsori negara terhadap masyarakat Rohingya,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Pendekatan ASEAN tampaknya mengabaikan fakta “dan bertindak seolah-olah pengungsian dan tantangan kemanusiaan muncul entah dari mana, “katanya.” katanya.

Anggota parlemen mengkritik “prinsip tidak campur tangan” ASEAN dalam urusan internal masing-masing negara, alasannya bahwa kebijakan tersebut menghambat tanggapan yang efektif dan dibuktikan oleh para pemimpin dengan cara yang tidak jujur.

“Kebijakan non-interferensi – dalam kata-kata Aung San Suu Kyi sendiri – hanya alasan untuk tidak membantu,” kata Santiago.

“Ini tidak berlaku dalam kasus ini, di mana isu tersebut jelas memiliki implikasi regional yang besar,” tambahnya.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN harus berbuat lebih banyak untuk menekan pemerintah Myanmar dan militer untuk menghentikan serangan tersebut, mengakhiri kebijakan yang mempromosikan dan melembagakan diskriminasi, dan memungkinkan kondisi untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke rumah mereka.

Halaman