UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 53 mnt yang lalu

Aktivis Indonesia Disuruh Tutup Mulut Terkait Hak atas Tanah

Sel, 06/03/2018 - 09:44

Pengacara Indonesia berketurunan Tionghoa diperintahkan untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika tidak mematuhi Surat Instruksi  berusia 40 tahun yang melarang orang-orang keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di wilayah itu.

Yogyakarta, satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mengikuti aturan monarki pra-kolonial – Sultan Yogyakarta yang bertugas  sebagai gubernur turun-temurun – masih memegang teguh pada Surat Instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur  tahun 1975, yang hanya memberi hak kepada masyarakat adat untuk memiliki tanah.

Keputusan tersebut dikeluarkan pada saat ketidakpercayaan mendalam terhadap orang-orang etnis Tionghoa, yang dituduh terlibat dalam rencana komunis untuk membunuh perwira militer senior dalam usaha kudeta 10 tahun sebelumnya.

Handoko, seorang pengacara etnis Tionghoa sedang mencoba membuat pengadilan membatalkan keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu bersifat rasis dan diskriminatif. Pihak berwenang setempat mengatakan bahwa hal itu terjadi untuk mengurangi kesenjangan kekayaan antara orang-orang Tionghoa dan pribumi Indonesia.

Pengacara itu mengajukan banding pada 28 Februari setelah permohonannya ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto, saudara Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kepada Handoko untuk meninggalkan provinsi tersebut jika dia tidak menaati Surat Instruksi tersebut.

“Saya mengingatkan teman-teman Tionghoa saya untuk mengingat tidak hanya menuntut hak. Anda tinggal dan mati di sini, jika Anda tidak ingin (mematuhi perintah tersebut), tinggalkan Yogyakarta,” katanya minggu lalu.

Namun, Handoko tetap bersikap menantang.

“Saya akan berjuang untuk mengakhiri diskriminasi ini,” katanya kepada ucanews.com pada 4 Maret.

Pihak berwenang tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap warganya berdasarkan ras, katanya.

“Situasinya tahun 1975 ketika Surat Instruksi  dikeluarkan jauh berbeda dengan  sekarang,” katanya.

Dia mengatakan banyak kawin campuran sejak saat itu berarti Surat Instruksi  tersebut juga mempengaruhi orang asli Indonesia juga.

 

Kemiskinan Masyarakat Adat di India Munculkan Pertanyaan

Sen, 05/03/2018 - 16:40

Setengah dari masyarakat adat di India merupakan penduduk termiskin di negeri ini, demikian survei pemerintah federal baru-baru ini.

Pertanyaan pun muncul terkait bagaimana pemerintah mengeluarkan dana jutaan untuk program kesejahteraan masyarakat adat.

Sekitar 50 persen dari 104 juta masyarakat adat di India yang dikenal sebagai adivasis atau penduduk pribumi merupakan komunitas paling miskin, demikian Survei Kesehatan Keluarga Nasional terbaru.

“Hasil survei itu tidak membuat kami terkejut,” kata Pastor Nicholas Barla, sekretaris Komisi Masyarakat Adat Konferensi Waligereja India.

“Namun pertanyaan besarnya adalah: mengapa adivasis hidup miskin meskipun pemerintah mengeluarkan dana jutaan untuk kesejahteraan mereka sejak India memperoleh kemerdekaan dari Inggris 70 tahun lalu?” tanyanya.

Batasan kesejahteraan tergantung pada jumlah dan bentuk barang konsumtif yang dimiliki seperti sepeda atau mobil. Hal-hal lain seperti air minum, fasilitas toilet, bahan material yang digunakan di rumah turut mempengaruhi penilaian.

Pastor Barla menuduh pemerintah negara dan federal secara ceroboh menerapkan program kesejahteraan. “Tidak ada pemerintah yang menunjukkan minat terkait pengembangan mereka,” katanya.

“Mereka (masyarakat adat) dicurangi dalam pembangunan karena pemerintah mengambil lahan mereka untuk industri seperti pertambangan. Mereka terusir dari habitat alami mereka. Dan tanpa pekerjaan, banyak dari mereka hidup miskin di perkampungan kumuh,” lanjutnya.

Pemerintah federal terakhir mengalokasikan US$50 juta dan jumlah yang sama dialokasikan untuk setiap anggaran tahunan untuk program kesejahteraan bagi masyarakat adat. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, membentuk proyek-proyek yang menghasilkan uang dan memberi kemudahan mendasar seperti air minum dan toilet.

“Meskipun ada dana dan program kesejahteraan, adivasis tetap hidup miskin,” kata Pastor Barla.

Menurut imam itu, kelompok lain mendapat penilian lebih baik dalam survei itu.

Sementara 45,9 persen dari adivasis merupakan komunitas miskin, hanya 26 persen dari warga Dalit yang miskin secara sosial masuk kategori termiskin. Sementara 18,3 persen warga kasta lain juga masuk dalam kelompok termiskin, hanya 9,7 persen kasta lain yang ada di kategori yang sama.

Pastor Ranjit Tigga, ketua Departemen Studi Adat di Institut Sosial India, mengatakan undang-undang India memiliki beberapa pasal yang menjamin kesejahteraan masyarakat adat “tapi tidak ada pemerintah yang berusaha untuk menerapkannya, murni karena tidak ada kehendak politik.”

Pastor Tigga yang adalah juga seorang warga adat Oraon mengatakan “beberapa kebijakan pemerintah anti-masyarakat adat dan tidak mendukung pengembangan masyarakat adat khususnya yang terkait dengan sumber daya alam seperti tanah, hutan dan air.”

Mukti Prakash Tirkey, editor surat kabar mingguan tentang isu masyarakat adat yang diterbitkan di New Delhi, mengatakan partai politik memanfaatkan masyarakat adat.

“Mereka diingat hanya ketika ada pemilihan umum,” katanya.

“Masyarakat adat hanya tahu bertani dan berganting pada produk hutan. Mereka tidak berpendidikan dan merupakan pekerja yang tidak memiliki ketrampilan. Maka mereka mudah menjadi target eksploitasi,” kata Tirkey, seorang warga adat beragama Katolik.

Tidak seperti kasta Dalit, masyrakat adat itu pendiam dan tidak tahu hak-hak mereka, sementara kelompok lain terus maju karena mereka secara agresif menegaskan hak mereka, katanya.

 

Perempuan Suku Mindanao Mohon Bantuan Doa Biarawati Kontemplasi

Sen, 05/03/2018 - 12:30

Sekelompok perempuan dari masyarakat suku yang mengungsi akibat  konflik di Filipina selatan telah meminta bantuan dan doa dari biarawati kontemplasi di Manila yang dikenal sebagai “Suster Pink” karena warna pakaian religius mereka.

Dalam kesempatan langka, para perempuan dari Mindanao diberi kesempatan untuk bertemu para biarawati dari Kongregasi Suster-Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi.

Para biarawati tersebut memisahkan diri mereka dari dunia luar untuk fokus pada doa.

Eufemia Culliamat, juru bicara kelompok suku Kasalo, mengatakan bahwa mereka menyerahkan perjuangan mereka untuk perdamaian dan keadilan di tanah suku mereka kepada Tuhan.

“Doa Anda adalah kekuatan kami untuk menghadapi tantangan besar di depan kami,” kata Culliamat kepada 20  biarawati dalam pertemuan tersebut pada 28 Februari.

Kelompok perempuan suku tersebut bersama dengan dua anak pemimpin suku yang tewas karena menentang operasi pertambangan.

Sheina Campos, putri seorang pemimpin suku yang dibunuh bernama Dionel Campos, “bersyukur mengetahui bahwa ada orang-orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk berdoa bagi orang lain.”

Campos dibunuh di kota Lianga, di provinsi Surigao del Sur,  tahun 2015 oleh paramiliter yang menuduhnya dan komunitasnya membantu pemberontak komunis.

Tahun lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan membom sekolah masyarakat suku di daerah tersebut. Presiden menduga pemberontak menggunakannya.

Sejak itu, beberapa keluarga melarikan diri dari desa mereka karena khawatir militer akan melancarkan serangan.

Kelompok HAM  Karapatan telah mendokumentasikan 34 pembunuhan warga suku sejak Juli 2016 ketika Duterte berkuasa.

Wanita suku meminta para biarawati  berdoa untuk “perdamaian yang adil dan abadi” di Mindanao dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Suster Humilis, salah satu biarawati yang bertemu dengan para wanita itu, mengatakan bahwa komunitas religius akan menyertakan masyarakat adat dalam doa dan perayaan Ekaristi mereka.

“Kami di sini  menanggapi seruan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan misionaris  melalui doa dan perayaan Ekaristi,” kata biarawati tersebut.

Dia mengatakan kepada para perempuan tersebut bahwa sementara kongregasi  religius lainnya secara aktif bergabung dalam berbagai kegiatan untuk keadilan dan kedamaian “Anda yakin bahwa kami adalah pejuang doa Anda.”

Suster Evelyn Jose dari Suster Misi Abdi Roh Kudus  mengatakan bahwa sangat penting bagi biarawati kontemplasi untuk mendengar situasi wanita suku.

“Mendengarkan kisah hidup mereka  secara langsung memungkinkan para suster mendoakan mereka secara konkret,” kata biarawati yang membawa perempuan tersebut ke biara itu.

Suster Evelyn, yang memimpin  seksi keadilan dan perdamaian di kongregasinya, mengatakan bahwa doa adalah “senjata terbaik untuk menaklukkan kejahatan.”

“Dengan situasi negara kita sekarang, doalah yang memberi kita harapan, keberanian, dan kemauan untuk menghadapi tantangan di sekitar kita,” kata suster tersebut.

Di akhir pertemuan, Suster Humilis mengucapkan terima kasih kepada para wanita suku karena melayani Tuhan dan masyarakat dengan menjaga “ciptaan Tuhan yang terbesar, lingkungan.”

Kelompok suku berada di Manila minggu ini untuk melobi pemberhentian operasi militer dan penghentian proyek pembangunan pemerintah ke tanah leluhur mereka.

Duterte mengumumkan bulan lalu bahwa dia akan meminta komunitas suku di Mindanao dipindahkan dan membiarkan tanah leluhur mereka digunakan oleh investor.

Diperkirakan 2,1 juta masyarakat suku, yang secara kolektif dikenal sebagai Lumad, tinggal di Mindanao. Sekitar  6,5 juta masyarakat adat di Filipina.

 

Konferensi Waligereja Jepang Kaji Upacara Kekaisaran

Sen, 05/03/2018 - 09:50

Konferensi Waligereja Jepang menulis surat kepada Perdana Menteri Shinzo Abe meminta  pemisahan konstitusional dari upacara yang disponsori oleh pemerintah dan upacara keagamaan dari keluarga kekaiseran itu ketika pergantian kaisar yang berlangsung tahun  2019.

Pada hari terakhir sidang pleno  tahunan Konferensi Waligereja Jepang di Tokyo pada  19-22 Februari, 16 uskup mengangkat sebuah petisi berjudul “Tuntutan pemisahan negara dan agama saat acara pelepasan dan pelantikan kaisar.”

“Dalam upacara pelepasan dan naik takhta kaisar, (semoga pemerintah) secara ketat mematuhi prinsip pemisahan negara dan agama yang dilandasi oleh Konstitusi Jepang dan mempertegas perbedaan antara kebijakan nasional dan acara ritual pribadi keluarga kaisar,” kata uskup.

Kaisar Akihito akan turun takhta pada  30 April 2019, dan Putra Mahkota Naruhito akan naik takhta keesokan harinya pada  1 Mei.

Selama upacara pelantikan  Akihito  tahun 1990, pemerintah tidak hanya membiayai upacara keagamaan pribadi kaisar, Daijosai, namun juga ketua tiga lembaga pemerintahan – legislatif, eksekutif dan yudikatif – yang menghadiri upacara tersebut. Pemerintah juga memperkenalkan ritual keagamaan tradisional keluarga kekaisaran ke dalam upacara kenegaraan utama, “Upacara Pelantikan”.

Para uskup mengkritik kesalahan sebelumnya, dengan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan itu “tidak sesuai dengan prinsip pemisahan negara dan agama yang diatur oleh Konstitusi Jepang.” Para uskup mengatakan bahwa “sangat disesalkan” pemerintah akan mengulanginya untuk upacara yang akan datang.

Uskup mengatakan bahwa pemisahan prinsip dasar negara dan agama “belajar  dari refleksi sejarah bahwa Jepang berperang karena pengaruh ajaran agama Shinto  yang berpusat pada kaisar, dan melanggar hak asasi manusia dan perdamaian banyak orang di dunia, terutama orang-orang Asia.”

“Pemerintah Jepang memiliki tanggung jawab untuk tidak pernah melupakan sejarah yang tidak menguntungkan tersebut dan tidak mengikuti pola yang sama,” tambah uskup.

 

Imam Aktvis Perjuangkan Keadilan bagi 9 Imam yang Hilang di Sri Lanka 

Jum, 02/03/2018 - 16:16

Seorang imam yang dikenal sebagai pejuang setia hak-hak kaum marginal di Sri Lanka tengah mencari keadilan bagi keluarga dari sembilan imam Tamil yang hilang selama berlangsungnya perang sipil di negara itu.

Pastor Reid Shelton Fernando selama ini berjuang atas nama para tahanan politik, korban kekerasan polisi dan pekerja perempuan di wilayah bebas perdagangan. Ia juga berjuang bagi kelompok yang mengalami penganiayaan.

Namun kini ia fokus pada bantuan untuk keluarga dari orang-orang yang hilang selama terjadinya perang berdarah sejak 1983 hingga Mei 2009.

Pastor Fernando – mantan koordinator Gerakan Karyawan Muda Kristen di Kolombo dan imam senior dari Keuskupan Agung Kolombo – telah bertemu sebuah komisi pemerintah untuk meminta keadilan bagi kesembilan imam yang keberadaannya masih belum dketahui tersebut.

Komisi Rekonsiliasi dan Pembelajaran (KRP) dibentuk setahun setelah perang sipil di negeri itu berakhir. Dengan pembentukan komisi ini, sejumlah pengamat mengatakan negara itu semakin sekular.

Pastor Fernando yang juga mempromosikan penyadaran akan diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap kebebasan pers dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengatakan keluarga dari para imam itu perlu tahu apakah mereka telah dibunuh atau masih hidup. Jika benar mereka telah dibunuh, keluarga perlu tahu di mana makam mereka.

Imam itu menyampaikan sebuah daftar berisi nama kesembilan imam itu kepada KRP. Namun sampai saat ini, penyelidikan belum dilakukan.

Ia juga memohon kepada pemerintah agar memberi pengobatan psikis dan konseling kepada para korban yang selamat dari perang sipil namun mengalami tekanan traumatis atau gangguan mental sebagai akibat dari insiden tersebut.

Salah satu imam yang hilang adalah Pastor Thiruchelvam Nihal Jim Brown, 34. Ia berkarya sebagai pastor kepala Paroki Allaipiddy di Jaffna hingga ia dilaporkan hilang pada tahun 2006 di dekat sebuah pos penjagaan militer.

Namanya kini termasuk dalam ribuan masyarakat Sri Lanka yang dinyatakan hilang.

Meskipun banyak orang diasumsikan telah tewas, Pastor Fernando tidak mau meninggalkan begitu saja apa yang dianggapnya sebagai misinya untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menegakkan keadilan.

Pejuang HAM lainnya, Ruki Fernando, mengatakan Pastor Fernando sering berinteraksi dengan para tokoh agama, aktivis dan politisi.

“Ketika saya harus mencari orang yang bersedia memberi perlindungan kepada orang-orang yang nyawanya terancam selama dan setelah perang, beliau adalah salah satu orang yang tidak takut akan segala resiko,” katanya.

Para penguasa sebelumnya menahan Ruki menurut Undang-Undang Pencegahan Terorisme dan melarang kebebasan berekspresinya.

Ruki menggambarkan pendekatan vokal Pastor Fernando dalam mengutuk tokoh Gereja, politisi dan pejabat pemerintah atas pelanggaran HAM sebagai sesuatu “inspiratif.”

“Beliau dulu berkarya sebagai kapelan Gerakan Karyawan Muda Kristen, namun minat dan komitmennnya tidak sekedar hak karyawan tapi semua orang,” katanya.

“Beliau terjun dalam perjuangan melawan penyiksaan, proyek mega pembangunan, pendudukan lahan oleh militer dan banyak isu lainnya,” lanjutnya.

“Kami telah bekerjasama di berbagai forum seperti Imam dan Kaum Religius untuk HAM, Aliansi Keadilan dan seminar serta di berbagai aksi protes jalanan dan advokasi internasional,” katanya.

Pastor Fernando juga merupakan dosen di dua universitas dan cukup populer di Sri Lanka atas artikel dan komentarnya tentang isu sosial-politik.

Ia telah menulis lima buku seputar doktrin sosial Gereja.

Shanthikumar Hettiarachchi, dosen tamu di universitas Kolombo dan Kelaniya, mengatakan Pastor Fernando juga merupakan pakar sejarah Gereja Katolik Roma.

Ia satu-satunya imam yang telah “mempelajari secara intensif” berbagai dokumen dari periode pra-Konsili Vatikan II dan pasca-Konsili Vatikan II dan yang telah membahas dan menulis tentang keduanya di berbagai jurnal teologis, ulasan buku dan monografi, katanya.

“Karir mengajarnya, ketrampilan seminar dan kotbah pastoralnya begitu sar sekali, ia paham betul sosial-politik,” katanya.

Kontribusinya untuk beasiswa di bidang doktrin sosial Gereja dan cara membawanya lebih dekat kepada masyarakat dalam sebuah bahasa yang bisa dipahami mereka itu unik dan jarang ditemukan, lanjutnya.

Salah satu prestasi besar dari Pastor Fernando adalah komentarnya tentang Populorum Progressio (Paulus VI, 1967) dalam bahasa Sinhala, katanya.

“Berbagai artikelnya terkait ‘leksikon teologis’ yang diterbitkan oleh Sinhala Theologate dari Keuskupan Agung Kolombo memberi makna penting bagi diskursus teologi yang mungkin terjadi di Sri Lanka,” lanjutnya.

 

BNPT Mempertemukan Eks-Narapidana Terorisme dan Korban Terorisme 

Jum, 02/03/2018 - 14:19

Sekitar 124 eks-narapidana terorisme bertemu dengan 51 korban terorisme pekan ini sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Namun, beberapa korban terorisme dan keluarga dari korban terorisme yang tewas belum bisa menerima acara Silaturahmi Kebangsaan yang digelar pada 26-28 Februari di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, tersebut. Mereka belum siap secara mental untuk bertemu eks-narapidana terorisme.

Dalam acara tersebut, para eks-narapidana terorisme dan korban terorisme duduk bersama dan saling berkomunikasi satu sama lain.

“Ini acara yang baru pertama kali diadakan. Kami ingin mengembangkan sebuah semangat rekonsiliasi,” kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Suhardi Alius kepada ucanews.com, Rabu (28/2).

Ia mengatakan semua eks-narapidana terorisme yang direhabilitasi oleh BNPT telah bertobat.

Mereka terlibat dalam berbagai serangan bom antara lain serangan bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004 dan Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton tahun 2009 di Jakarta. Ada juga yang terlibat dalam serangan bom di Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Mokhtar Daeng Lau, pelaku serangan bom di sebuah restoran McDonald yang menewaskan tiga orang di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 5 Desember 2002, mengatakan pertemuan itu bermanfaat karena memberinya peluang untuk semakin menyadari konsekuensi dari apa yang dilakukannya.

Lau dihukum penjara selama tujuh tahun dan dibebaskan tahun 2010.

“Saya telah bertobat dan saya akan membantu pemerintah memberitahu orang lain agar tidak mengikuti jalan radikal seperti yang pernah saya lakukan,” katanya kepada ucanews.com.

Sumarno, 40, terlibat dalam serangan bom di Bali. Ia mengatakan pertemuan itu membantunya menghormati perbedaan.

“Saya sangat menyesali apa yang telah saya perbuat. Saya tidak menyangka bagitu banyak korban adalah saudara dan saudari saya,” kata guru agama Islam di Lamongan, Jawa Timur, itu.

Chusnul Kotimah, korban serangan bom Bali, mengaku sangat menderita karena serangan bom itu. Namun ia telah memaafkan para pelakunya.

Ia juga menggunakan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk meminta pemerintah agar melakukan lebih banyak hal guna membantu para korban dan keluarga mereka.

Denny Wahyu, seorang polisi yang terluka dalam serangan bom di depan Sarinah di Jakarta Pusat pada Januari 2016, mengatakan pertemuan itu turut menyembuhkan luka mentalnya.

“Saya tidak punya dendam terhadap mereka. Saya hanya berharap mereka bisa menyebarkan toleransi kepada teman-teman mereka yang saat ini mengikuti jalan radikalisme dan terorisme,” katanya.

Komjen. Pol. Alius mengatakan Indonesia menerapkan sebuah pendekatan lunak untuk mengatasi terorisme dan membantu pemulihan para korban.

BNPT telah membangun pesantren untuk anak-anak teroris di Medan, Sumatera Utara, dan Lamongan, Jawa Timur, guna mencegah anak-anak agar tidak mengikuti jejak orangtua mereka.

Ia meminta para pemerintah daerah untuk memperhatikan para eks-narapidana terorisme dan keluarga mereka “sehingga mereka tidak terpinggirkan dan tidak kembali ke jalan yang salah.”

Menteri Sosial Idrus Marhan mengatakan kementeriannya membantu para korban terorisme dan eks-narapidana terorisme dengan membangun usaha kecil.

“Semua menderita tidak hanya mental tapi juga ekonomi. Semua masuk dalam paket bantuan kementerian,” katanya.

Sementara Menteri Riset  Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nazir mengatakan kementriannya akan membantu beasiswa bagi anak-anak mantan terorisme dan korban hingga meraka selesasi kuliah.

Kepolisian Republik Indonesia menangkap 172 terduga teroris tahun lalu. Sementara tahun 2016, ada 163 terduga teroris yang ditangkap.

 

Di Cina Simbol Keagamaan Dibongkar Paksa

Jum, 02/03/2018 - 13:57
  Sebuah gereja di wilayah Xinjiang di Cina barat laut yang memiliki salib, patung, menara lonceng dan barang religius lainnya telah dihancurkan oleh pemerintah komunis.   Dengan menggunakan derek, petugas yang telah diinstruksi oleh pemerintah menghancurkan simbol-simbol keagamaan  yang berada  di luar gereja Katolik kota Yining di Keuskupan Urumqi pada 27 Februari.   Seorang sumber mengatakan kepada ucanews.com bahwa tidak ada alasan yang diberikan untuk tindakan tersebut namun diyakini telah dilakukan karena simbol religius “tidak sesuai dengan Cinanisasi.”    Sumber tersebut mengatakan tiga salib dan dua menara lonceng di puncak Gereja Katolik Yining dihancurkan dan  semua simbol keagamaan, dua patung besar dibongkar.   “Awalnya dikatakan bahwa barang religius di dalam gereja harus dihancurkan juga namun dihentikan tanpa alasan apapun,” kata sumber tersebut.   Gereja menerima surat dari pihak berwenang sehari sebelum pembongkaran akan terjadi. Sumber tersebut mengatakan bahwa dia bingung dengan apa yang telah terjadi pada gereja tersebut karena hal itu terjadi tepat sebelum Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC) keduanya diadakan di Beijing pada  3 dan 5 Maret dan sementara kesepakatan Cina-Vatikan diduga sedang dikerjakan.     Sumber tersebut mengatakan bahwa pada November lalu sebuah salib di sebuah menara gereja di kota Manas, Xinjiang, juga dibongkar untuk tujuan Cinanisasi.   “Jadi nampaknya salib harus dibongkar untuk Cinanisasi,” kata sumber tersebut. “Mungkin suatu hari nanti, semua gereja akan dibongkar karena mereka begitu modern dan indah dan bertentangan dengan tujuan Cinanisasi?” tanyanya.   Di provinsi Zhejiang timur, lebih dari 1.500 gereja, baik Katolik maupun Protestan, telah menjadi target untuk dibongkar atau salibnya diturunkan dalam beberapa tahun terakhir. Seorang sumber mengatakan ini dalam rangka  membungkam gereja-gereja yang tidak berada di bawah kontrol negara. Otoritas Cina menggunakan peraturan properti untuk menurunkan salib dan menghancurkan gereja.   Sumber tersebut mengatakan bahwa dia berpikir apa yang terjadi pada Gereja Katolik Yining mungkin terkait dengan ketegangan politik lokal di wilayah tersebut. Pihak berwenang Cina telah lama mengecam etnis minoritas, terutama kaum Uyghur, dan agama di Xinjiang, yang sering kali berada di bawah kedok melawan “terorisme.” Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan ribu orang Uyghur dipaksa masuk ke kamp pendidikan ulang dan penjara di wilayah tersebut.

Orang Vietnam Puji Program Yesuit Selamatkan Perkawinan dan Keluarga

Jum, 02/03/2018 - 13:30

Puluhan ribu pasangan Katolik Vietnam telah memulihkan keretakan dalam keluarga mereka dan menjalani ikatan perkawinan mereka dengan saling menghargai berkat  sebuah program yang dibuat oleh seorang imam Yesuit di Amerika Serikat (AS) 30 tahun  lalu.

Sekitar 2.500 pasangan dari seluruh dunia menandai peringatan 30 tahun Marriage-Family Enrichment Program di provinsi  Quang Tri Dari 23-25 ​​Februari.

“Kami sangat berterima kasih atas program ini yang telah membawa perdamaian bagi keluarga kami dan telah membantu kami memperbaiki hubungan kami,” kata Fransiskus Xavier Pham Van Ha, 37, yang menghadiri acara itu di Tempat Doa Nasional Maria Bunda Kita di La Vang.

Ha mengatakan bahwa di masa lalu dia telah menganiaya istrinya dan tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas terhadap apa yang dilakukan istrinya untuk semua kerja kerasnya dalam mengurus rumah mereka. Pada gilirannya, istrinya telah berbicara dengan sanak keluarganya tentang perlakuan buruk yang dia alami.

Ha, seorang pedagang, mengatakan  mereka didamaikan setelah menghadiri salah satu program lokakarya di paroki setempat tiga tahun  lalu

“Sekarang kami merasakan kasih Tuhan di keluarga bahagia kami. Kami mengadakan doa setiap hari, siap untuk meminta maaf satu sama lain, dan saling mencintai seperti yang kami lakukan saat kami baru saja menikah,” kata Ha, yang berasal dari Keuskupan Phat Diem.

Dia mengatakan bahwa mereka sekarang mengadakan pertemuan bulanan dengan pasangan lain, mengunjungi dan menghibur tetangga dan teman mereka, dan terus berpiknik bersama.

Selama acara tiga hari di La Vang, para peserta mendiskusikan cara untuk memperkuat ikatan keluarga mereka, berbagi pengalaman iman, berdoa Rosario, mengarak patung Maria mengelilingi tempat ziarah, menghadiri adorasi Ekaristi dan mengadakan pertunjukan budaya.

Uskup Joseph Chau Ngoc Tri, ketua  Komisi  Perkawinan dan Keluarga Konferensi Waligereja  Vietnam, mendesak mereka  membawa lebih banyak pasangan muda ke dalam program tersebut sehingga mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari kearifan bersama, terutama orang-orang yang baru memeluk iman Katolik.

Peserta juga diminta mengunjungi keluarga yang memiliki masalah dan membantu menengahi dan mendekatkan mereka.

Pastor Peter Chu Quang Minh SJ, yang mendirikan program ini di AS  tahun 1987, mengatakan bahwa tujuan mereka  mengajar keluarga Vietnam yang melarikan diri ke luar negeri setelah Perang Vietnam 1955-1975 bagaimana hidup sebagai orang Katolik yang baik, mempertahankan nilai keluarga tradisional dan membangun hidup bahagia di rumah baru mereka.

Pastor Minh, 80, melarikan diri ke AS  tahun 1975 dan telah bekerja di tengah pengungsi Vietnam selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa program ini aktif di Amerika Utara, Eropa, Australia dan Asia dan telah membantu lebih dari 42.000 pasangan. Program ini diperkenalkan di Vietnam untuk pertama kalinya  tahun 2003.

 

Warga Keturunan Cina Lawan Putusan “Rasis” PN Yogyakarta 

Kam, 01/03/2018 - 15:20

Handoko, seorang warga keturunan Cina asal Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta yang menolak gugatan atas Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-Pribumi di DIY.

Putusan PN Yogyakarta yang disampaikan pada Selasa (20/2) menolak gugatan yang diajukan Handoko tersebut. Menurut majelis hakim, kebijakan terkait kepemilikan tanah tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum yakni masyarakat ekonomi lemah.

“Saya akan terus berjuang karena ini rasis,” kata Handoko, seraya menambahkan bahwa tidak masuk akal jika mengatakan warga non-pribumi lebih kaya.

“Ada juga warga keturunan Cina yang miskin,” lanjutnya.

Kartu Tanda Penduduk tidak membedakan etnis seseorang dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 menegaskan bahwa semua warga negara bisa memilki tanah, katanya.

Sebagai warga negara Indonesia, lanjutnya, warga keturunan Cina seharusnya mendapat hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Sebelumnya, Handoko pernah melakukan perlawanan hukum atas surat instruksi wakil gubernur tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Agung pada tahun 2015 dan mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta pada tahun 2016.

Namun kedua upaya itu tidak membuahkan hasil.

Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah dua kali menyampaikan rekomendasi kepada gubernur DIY agar mencabut surat instruksi itu, yakni pada tahun 2011 dan 2014.

Menurut Komnas HAM, “kebijakan diskriminatif ini jelas hanya akan menghambat pembangunan di wilayah itu.”

Zaelous Siput Lokasari, 62, membeli tanah seluas 2.125 meter persegi di Yogyakarta pada tahun 2015. Namun ia tidak mendapat sertifikat tanah.

“Pemerintah (propinsi) mengatakan saya keturunan Cina, maka saya tidak punya hak untuk memiliki tanah. Saya hanya punya hak untuk menggunakan tanah,” katanya kepada ucanews.com.

Suyitno, penasihat gubernur, mengatakan surat instruksi bisa dicabut jika kesenjangan kesejahteraan antara warga pribumi dan non-pribumi sudah berkurang secara signifikan.

“Tujuan dari surat instruksi itu adalah untuk mengurangi kesenjangan ini,” katanya.

 

Menjadi Tanda Kehadiran Tuhan Bagi Penyandang Tuna Rungu Katolik

Kam, 01/03/2018 - 15:13

Fransiskus Xaverius Dwi Susanto, 36, berhasil mengisi kesenjangan dengan mempelajari terlebih dahulu bahasa isyarat dan kemudian menjadi penerjemah bahasa isyarat agar bisa melayani para penyandang tuna rungu Katolik di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ).

Selama tiga tahun terakhir, ayah dari seorang anak perempuan berumur 5,5 tahun dan seorang anak laki-laki berumur 1,5 tahun itu berkarya sebagai penerjemah bahasa isyarat agar Misa Minggu menjadi lebih bermakna bagi sekitar 40 penyandang tuna rungu Katolik yang mengikuti perayaan Ekaristi di Paroki Katedral St. Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat.

“Bagaimana saya menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain,” katanya kepada ucanews.com.

Menurut Yohana Yuniati Effendi, pelayanan yang diberikan oleh Susanto memberinya sesuatu yang berbeda.

“Dulu saya hanya bisa membaca bibir Romo, tapi capek,” kata wanita berusia 58 tahun dari Paroki Trinitas di Cengkareng, Jakarta Barat, itu.

“Dengan penerjemah bahasa isyarat, saya lebih nyaman mengikuti Misa. Saya bisa ikut bernyanyi juga dengan bahasa isyarat. Kita bisa ikut Misa dengan nyaman,” lanjutnya.

Minat Susanto untuk mendalami bahasa isyarat muncul pada tahun 2001 ketika ia masih mengenyam pendidikan filsafat di Seminari Tinggi Yohanes Paulus II yang dikelola oleh KAJ. Ia mendapat tugas untuk melakukan sebuah aktivitias sosial.

“Saya memilih penyandang disabilitas. Saya lalu ikut kursus bahasa isyarat dan huruf braille. Saya ikut aktivitas teman-teman disabilitas. Hanya memang semakin ke sini saya semakin terspesifikasi untuk teman-teman tuna rungu,” katanya.

“Satu bulan sekali kami kumpul untuk Misa di bawah Lembaga Daya Dharma KAJ,” lanjutnya.

Lembaga Daya Dharma KAJ (LDD-KAJ)  merupakan lembaga pelayanan sosial milik KAJ yang didirikan oleh Uskup Agung Jakarta Mgr A. Djayasepoetra SJ pada tanggal 10 Mei 1962.

Visi LDD-KAJ adalah komunitas yang disemangati oleh cinta kasih berperanserta mewujudkan persaudaraan sejati menuju keutuhan sebagai ciptaan Tuhan dengan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama kaum miskin, tertindas, terlantar dan penyandang cacat di Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.

Paguyuban Tuna Rungu Katolik (Paturka) yang dibentuk tahun 2001 masuk dalam pelayanan LDD-KAJ.

Yeremia 18:4

Pada tahun 2004, Susanto memutuskan untuk meninggalkan pendidikan di seminari tinggi.

“Saya memutuskan aktivitas apa pun karena saya pikir orang hanya melihat jubah frater saya saja. Setelah saya keluar dari pendidikan calon imam, sepertinya saya sudah tidak ada artinya,” katanya.

Namun tidak demikian dengan penyandang tuna rungu Katolik.

“Ketika mereka melihat saya punya talent, passion di situ, mereka tetap undang saya walaupun saya bukan frater lagi. Bagi saya, itu second chance. Saya menjadi lebih bersemangat lagi,” lanjutnya.

Meskipun demikian, Susanto terus berproses sampai akhirnya ia bertemu Julius Kardinal Darmoatmodjo SJ saat mengikuti retreat pribadi di Rumah Retreat Girisonta. Ia pun terinspirasi oleh pertemuannya dengan kardinal.

Sejak pensiun dari jabatannya sebagai uskup agung Jakarta pada tahun 2010, kardinal tinggal di Wisma Emmaus, tempat tinggal para imam Yesuit purnakarya. Wisma ini terletak satu kompleks dengan rumah retreat tersebut.

“Saya tegaskan kembali kepada beliau: ‘Romo, Tuhan marah tidak ya? Saya tidak akan menjadi pastor,’” kata Susanto.

“Beliau memberi banyak nasihat. Satu hal yang saya konfirmasi kepada beliau adalah tentang pilihan hidup saya. Beliau mengatakan kepada saya: ‘Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya’ (Yeremia 18:4),” katanya.

Kata-kata kardinal mendorong Susanto untuk terus melangkah maju.

Namun upaya awal yang dilakukannya untuk melayani penyandang tuna rungu Katolik pada Misa Minggu di paroki katedral tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2009, ia diseret keluar oleh petugas tata tertib paroki.

“Dipikir kami mengganggu kekhidmatan umat,” kenangnya.

Susanto tidak patah semangat. Ia terus melobi pastor paroki katedral. Dan pada tahun 2014, Pastor Stephanus Bratakartana SJ menyambut baik niatnya.

Mimpi Kecil

Susanto ingin kelak ia bisa bergerak bersama penyandang tuna rungu Katolik untuk membentuk semacam Paturka di keuskupan-keuskupan lain dan mendorong orang muda Katolik untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat.

Satu hal yang pasti, penerjemah bahasa isyarat untuk Misa Minggu sangat jarang.

Menurut Ketua Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia (Komlit-KWI) Pastor Yohanes Rusae, hanya KAJ yang saat ini memberikan pelayanan semacam itu kepada penyandang tuna rungu Katolik.

Meskipun jumlah penyandang tuna rungu Katolik tidak banyak di paroki-paroki, katanya, “setiap umat punya hak untuk dilayani.”

Adaptasi dan Solusi

Susanto harus menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya.

“Tidak banyak karya besar, karya fenomenal yang saya berikan kepada mereka. Mungkin kalau Ibu Teresa mengatakan: ‘Tuhan tidak memanggil saya untuk sukses, Ia memanggil saya agar percaya,’” katanya.

Selain melayani sebagai penerjemah bahasa isyarat, Susanto juga seorang konsultan dan public speaker serta umat Paroki St. Leo Agung di Jatibening, Bekasi.

Tahun lalu ia mengikuti pelatihan bagi katekis yang ingin melayani sebagai penerjemah bahasa isyarat pada Misa Minggu. Pelatihan ini diadakan oleh Komisi Liturgi KAJ.

“Masalahnya karena mereka katekis, mereka padat jadwalnya. Mereka punya keterbatasan itu,” katanya.

Bagi Susanto, mencari penerjemah bahasa isyarat baru masih menjadi “tantangan besar.”

“Tidak semua bisa. Ini dalam hal Ekaristi. Meskipun interpreter, tapi mereka belum tentu bisa menjadi interpreter untuk perayaan Ekaristi,” kata Pastor Hieronymus Sridanto Ariwibowo, ketua Komisi Liturgi KAJ.

“Kita perlu membuat semacam pelatihan,” lanjutnya.

 

Para Pemimpin Agama Sri Lanka Ikut dalam Demonstrasi Anti-Narkoba  

Kam, 01/03/2018 - 12:18
Para pemimpin agama Sri Lanka meningkatkan kampanye mereka agar  masyarakat bebas dari narkoba.   Pastor, biarawati, dan pemimpin agama lain bergabung dengan ribuan orang lainnya dalam demonstrasi menentang peningkatan penggunaan narkoba, terutama di kalangan anak-anak sekolah.   Demonstrasi itu diadakan  setelah pastor paroki melaporkan kasus anak-anak tertular narkoba di sekolah.   Negara ini telah berada dalam peta selama bertahun-tahun sebagai titik transit untuk kartel narkoba besar. Lokasinya yang strategis menjadikannya tempat yang sangat efektif untuk penyelundupan narkoba.   Menurut para demonstran, narkoba seperti “losinger” dan “tablet apel” sangat populer di kalangan murid sekolah.   Saat para demonstran bergerak menuju pusat kota Negombo, mereka berteriak: “Pengedar narkoba harus dihukum, anak-anak kita menjadi korban,” “Tablet dijual, menghancurkan anak-anak” dan “Mari kita memberantas narkoba.”   Kardinal Malcolm Ranjith, uskup agung Kolombo, mengatakan bahwa dia akan membentuk komite pemuda paroki yang akan mengidentifikasi pengedar narkoba dan melaporkannya ke pihak berwenang.   “Pengedar narkoba menggunakan cara yang menarik untuk menarik perhatian anak-anak sekolah sehingga mereka menjadi pecandu narkoba,” kata Kardinal Ranjith di depan demonstran tersebut pada 25 Februari.   “Saya memperingatkan semua pengedar narkoba untuk menghentikan ini, saya memimpin dalam memberantas narkoba dari Negombo.”   Kardinal Ranjith telah menuntut hukuman  berat bagi pengedar narkoba yang seharusnya tidak boleh menyalahgunakan kualitas manusiawi seperti kasih sayang dan pengampunan.   “Ancaman narkoba cepat menyebar di negara ini. Lembaga pembuat undang-undang (UU) harus membuat UU yang ketat dan kuat, sementara aparat penegak hukum harus menangkap pengedar narkoba dan pengadilan harus memberlakukan hukuman maksimal dan berupaya menghapus ancaman ini,” katanya, pada konferensi pers 19 Februari.   Pihak berwenang Sri Lanka menghancurkan kokain senilai US $ 108 juta dalam satu pengiriman pada  Januari.   “Kita tidak perlu takut untuk melanjutkan pertarungan rakyat di tingkat desa. Kita tidak boleh membiarkan beberapa politisi atau pengedar narkoba merusak  penduduk desa. Sebagai pemimpin agama, kita berada di depan pertarungan ini,” kata pemimpin Muslim Abdul Rahuman.   Menurut laporan pemerintah, 40 persen tahanan di Sri Lanka adalah pelaku narkoba.   Presiden Maithripala Sirisena menerima sebuah penghargaan dari Konferensi Organisasi Non-pemerintah Anti-Narkoba pada bulan Januari sebagai pengakuan atas kampanyenya untuk mengakhiri penggunaan narkoba dan tembakau pada tahun 2020.   Biksu Buddha Kaluwarachchigama Sumanarathna Thera mengatakan menyedihkan bahwa orang-orang yang memiliki niat baik menjadi takut  bersuara melawan narkoba karena orang-orang kuat terlibat dalam perdagangan.   “Kami akan menjadi suara bagi yang tak bersuara. Perubahan sikap  radikal adalah yang kami harapkan bisa diperoleh dari demonstrasi ini,” katanya.   Jude Fernando, seorang guru sekolah minggu, mengatakan bahwa polisi sangat mengetahui pengedar narkoba namun ragu untuk menangkap mereka karena campur tangan politik.

Banyak Asia Tetap Terjebak dalam Cengkeraman Korupsi

Kam, 01/03/2018 - 10:00

Pemerintah di sekitar kawasan Asia Pasifik terus gagal dalam memberantas korupsi, menurut Indeks Persepsi Korupsi terakhir yang dikeluarkan oleh Transparency International pekan lalu.

Organisasi masyarakat sipil global yang berkampanye melawan korupsi mencatat bahwa indeks tahun ini menunjukkan “varian tertinggi terjadi dalam korupsi sektor publik” di seluruh wilayah.

Kamboja, Korea Utara, dan Afghanistan termasuk di antara “terburuk” dalam indeks sementara lebih dari separuh negara di kawasan tersebut mendapat nilai kurang dari 50. Rata-rata, seluruh negara di wilayah itu hanya mendapat nilai 44.

Pada skala 0 sampai 100, di mana 100 berarti sangat bersih dan 0 mencerminkan masalah korupsi yang sistemik yang mengakar, negara-negara Asia Pasifik rata-rata gagal.

“Analisis kami menunjukkan sedikit kemajuan di seluruh wilayah,” demikian sebuah pernyataan dari Transparency International.

Kelompok tersebut mencatat bahwa dalam enam tahun terakhir, hanya sedikit negara yang mengalami “perubahan kecil dan bertahap” yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Organisasi tersebut melaporkan bahwa di beberapa negara di kawasan ini, wartawan, aktivis, pemimpin oposisi, dan siapa saja yang mencoba untuk menantang status quo terancam, dan bahkan dibunuh.

Filipina, India, dan Maladewa termasuk di antara negara pelanggar terburuk, menurut catatan Transparency international.

“Negara-negara ini memiliki nilai korupsi tinggi dan hanya memiliki sedikit kebebasan pers serta  jumlah kematian jurnalis yang tinggi,” kata kelompok tersebut.

Komite Pelindung Wartawan yang berbasis di New York melaporkan bahwa 15 wartawan yang menangani kasus korupsi di tiga negara tersebut dibunuh tahun lalu.

Organisasi anti-korupsi mengatakan kebebasan berekspresi diserang di sebagian besar wilayah itu, dan “ruang masyarakat sipil makin sempit.”

Dikatakan bahwa kelompok masyarakat sipil di negara-negara seperti Kamboja, Papua Nugini, dan Cina secara permanen mendapat ancaman dari pihak berwenang.

Di Kamboja, pemerintah baru-baru ini membungkam masyarakat sipil dengan diperkenalkannya undang-undang pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah.

Filipina berada di peringkat terendah dalam laporan 2017 dibandingkan dua tahun terakhir. Hal ini tidak ditunjukkan dalam laporan tersebut apakah karena perang pemerintah melawan narkotika mempengaruhi peringkat yang lebih rendah.

Thailand naik ke posisi 96 dalam indeks terbaru dari posisi 101 tahun lalu.

Malaysia turun tujuh angka menjadi 62, berada di posisi 47, setelah laporan skandal korupsi senilai satu miliar dolar dana kekayaan kedaulatannya muncul.

Singapura mempertahankan tempatnya di antara sepuluh besar. India dan Indonesia keduanya turun, sementara Vietnam naik enam peringkat.

Meskipun laporan tersebut mencatat bahwa Indonesia memiliki jalan yang panjang dalam memerangi korupsi, negara Asia Tenggara tersebut menaikkan indeksnya, bergerak dari 32 menjadi 37 dalam lima tahun terakhir.

Laporan tersebut mencatat bahwa negara lain, seperti Korea Selatan, tetap “cukup stabil” dalam nilai mereka selama enam tahun terakhir.

India berada di peringkat 81 dalam indeks terakhir, turun dua posisi dari 2016 saat berada di peringkat 79.

Laporan tersebut juga mencap India sebagai salah satu “pelanggar terburuk” dalam hal korupsi dan kebebasan pers di Kawasan Asia Pasifik.

Kelompok anti korupsi mengatakan perbaikan dalam memerangi korupsi “hanya akan terjadi jika ada kemauan politik yang kuat untuk perubahan.”

Kelompok tersebut mengatakan bahwa sebuah “strategi komprehensif” perlu diadopsi, “bukan berdasarkan tindakan yang tertutup,” mereka menambahkan bahwa undang-undang dan institusi harus ada untuk mencegah korupsi.

Ditambahkan bahwa kerangka hukum dan akses terhadap informasi merupakan komponen penting dari “sistem politik yang sehat” di mana orang berperan dalam menuntut pertanggungjawaban.

Perlindungan bagi mereka yang mengekspos anomali terutama di pemerintahan juga “harus dilakukan dikawasan Asia Pasifik,” kata kelompok tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi dirilis pada minggu yang sama dengan Amnesty International yang melaporkan bahwa situasi hak asasi manusia di kawasan Asia Pasifik telah ditandai oleh kegagalan pemerintah.

 

Perampok Serang 2 Biarawati MC di Banglades

Rab, 28/02/2018 - 16:59

Sekelompok perampok menyerang dua biarawati dari Kongregasi Misionaris Cinta Kasih (MC, Missionaries of Charity) di Banglades bagian timur laut pada Senin (26/2) dan membawa kabur sejumlah besar uang yang dibawa kedua biarawati itu. Uang ini seyogyanya akan diberikan kepada sebuah panti asuhan yang dilayani kedua biarawati tersebut.

Suster Madeline MC dan Suster Venesa MC hendak menuju Panti Asuhan Cinta Kasih dengan menggunakan rickshaw, sejenis becak, di wilayah Kulaura, Distrik Moulvibazar, dari sebuah bank.

Mereka mengambil uang tunai senilai 100.000 taka (sekitar 1.200 dolar AS) yang dikumpulkan sebagai donasi amal kasih.

Menurut Badan Statistik Banglades, rata-rata upah bulanan di Banglades sekitar 134 dolar AS.

Empat orang yang mengendarai dua sepeda motor menghadang kendaraan kedua biarawati itu dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan uang tersebut. Mereka menusuk Suster Madeline di tangan kiri ketika kedua biarawati itu menolak dan lari sambil membawa uang itu.

“Suster Madeline mengalami luka serius di tangan kirinya. Kami belum melaporkan kasus ini, tapi kami akan menyampaikan kepada polisi secara verbal,” kata Pastor Robi Robert Rozario OMI, pastor kepala Paroki Maria Dikandung Tanpa Noda di Kulaura, kepada ucanews.com.

Shamim Musa, kepala polisi wilayah Kulaura, mengatakan polisi tengah menyelidiki insiden tersebut.

“Akhir-akhir ini kami melihat lonjakan penjambretan di wilayah itu dan kami kira serangan terhadap kedua biarawati itu salah satu contohnya. Meskipun tidak ada kasus yang dilaporkan, kami tengah menyelidiki insiden itu dan berusaha menangkap para pelakunya,” katanya.

 

Jurnalis Asal Vietnam Terancam Dibui karena Terbitkan Buku Terlarang

Rab, 28/02/2018 - 16:53

Polisi di Vietnam menahan seorang jurnalis ternama guna keperluan penyelidikan terkait buku barunya tentang kebijakan pemerintahan komunis. Buku ini dilarang di negara itu meskipun menarik perhatian banyak pembaca.

Pham Doan Trang, 40, dikawal polisi dari rumahnya di Hanoi pada Sabtu (24/2) dan diinterogasi selama 10 jam tentang bukunya yang berjudul Chinh Tri Binh Dan (Politik untuk Massa). Buku ini diterbitkan di Amerika Serikat (AS) September lalu.

Ia mengklaim polisi tidak memiliki surat penahanan atau dokumen resmi lainnya untuk membenarkan penahanannya.

Seorang temannya yakni aktivis has asasi manusia (HAM) bernama Trinh Kim Tien mengatakan Trang ditanya tentang di mana buku itu dicetak dan bagaimana buku itu diterbitkan.

Tien mengatakan temannya belum dibebaskan hingga tengah malam dan nampaknya ia akan dipanggil kembali dalam waktu dekat untuk penyelidikan tahap berikutnya.

Polisi juga menjaga sekitar rumah Trang dengan mematikan aliran listrik dan koneksi internet.

Tien mengatakan Trang mungkin terancam dibui karena menerbitkan buku terlarang itu.

Meskipun buku setebal 500 halaman itu telah terbit di Amerika, sejumlah besar jilid buku itu dikabarkan dikirim pulang ke Vietnam.

Petugas bea cukai di Pelabuhan Da Nang yang terkenal dengan pantai pasirnya menahan sejumlah besar jild buku itu pada Jumat (9/2).

Para penguasa semakin khawatir karena ada laporan yang mengatakan bahwa versi elektronik dari buku itu bisa diakses dengan mudah di media sosial.

Trang menggambarkan bukunya sebagai pengenalan dasar atas ilmu politik yang didesain untuk membantu masyarakat awam memahami politik internal pemerintahan komunis di Vietnam.

Menurut beberapa pengamat, banyak orang tidak mau bicara soal politik di negara Asia Tenggara itu karena mereka khawatir akan mengalami persekusi dari pemerintah.

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, seorang aktivis HAM, mengatakan penulis buku itu mampu menampilkan isu politik yang rumit dengan cara yang mudah dicerna dan menarik dengan menggambarkan situasi kehidupan nyata di Vietnam.

Pastor Thanh telah membaca buku itu. Ia pun mendorong semakin banyak orang di negara-negara komunis seperti Cina dan Vietnam agar membaca buku itu supaya mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka bisa terjun ke politik.

Ia mengatakan pemerintahan komunis memonopoli politik dan berusaha mencabut hak dasar rakyat mereka.

Ketika internet, media sosial dan forum lain yang bisa menyebarkan informasi semakin berkembang, rakyat menjadi mudah mendapatkan informasi, katanya.

Baru-baru ini Hanoi harus beradaptasi dengan sejumlah kebijakan untuk mengikuti perkembangan jaman, lanjutnya.

“Para pemimpin pemerintah mulai menjauhkan diri dari opini publik,’ katanya, seraya menambahkan bahwa masyarakat seharusnya khawatir dengan pemerintah dan bukan politik.

Pastor Nguyen Duy Tan dari Paroki Tho Hoa di Propinsi Dong Nai memosting di akun Facebook-nya bahwa buku Trang memberi informasi yang bermanfaat tentang situasi politik di Vietnam dan mengangkat isu-isu penting antara lain kebebasan, demokrasi, HAM dan keseteraan.

“Mereka yang ingin menangkap dan memenjarakan Trang hendaknya dikurung secara terpisah dan disuruh kerja keras,” kata imam yang mengadvokasi isu HAM itu.

“Saya sangat senang banyak orang membaca buku ini, untuk itu saya berterima kasih kepada para pembaca,” tulis Trang di akun Facebook-nya pada Senin (26/2).

Penulis buku kontroversial yang telah menulis 10 buku sejak 2003 itu mengatakan banyak orang “ingin menghancurkan saya dan buku-buku saya.”

“Saya berusaha melawan segala bentuk kediktatoran dan karena negara Vietnam yang komunis merupakan rezim totaliter, saya telah dan akan terus berjuang untuk menghentikannya,” katanya.

Pada Selasa (13/2), Rakyat Miskin, sebuah organisasi HAM internasional yang berbasis di Republik Chechnya, mengumumkan bahwa organisasi ini akan menganugerahi Trang penghargaan Homo Homini Prize atas “keberaniannya dengan tanpa kenal lelah berjuang mengubah negaranya menjadi demokratis meskipun ada tekanan dan persekusi.”

 

Warga Filipina Peringati Revolusi Damai ‘People Power’

Rab, 28/02/2018 - 16:40

Warga  Filipina memperingati ulang tahun revolusi damai yang memulihkan demokrasi  tahun 1986 dengan demonstrasi di jalan dan akan berakhir pada akhir pekan.

Para imam dan suster berbaris bersama  para aktivis untuk menyuarakan keprihatinan mereka mengenai apa yang mereka gambarkan sebagai kebangkitan kediktatoran di bawah Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Pada  22-25 Februari yang dikenal dengan revolusi “People Power” 32 tahun silam yang mengakibatkan tumbangnya mantan Presiden Ferdinand Marcos dan perumusan sebuah konstitusi baru tahun 1987.

Namun, proposal terakhir untuk amandemen undang-undang dasar negara tersebut,  telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu mungkin “membuka jalan bagi kediktatoran lain.”

Suster Benediktin, Mary John Mananzan, seorang yang vokal mengkritik pemerintah, mengatakan  pemerintahan saat ini mencoba  “memusatkan semua kekuatan ke dalam tangan satu orang.”

Dia mengatakan  usulan revisi konstitusi adalah “formula untuk melanggengkan tirani dan kekuasaan diktator.”

“Kita tidak bisa membiarkan era kegelapan lagi,” kata biarawati itu, salah satu pemimpin dari gerakan yang baru terbentuk untuk melawan tirani.

Para Uskup  telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa meskipun konstitusi 1987 tidak sempurna, itu “konsisten dengan Injil.”

Konstitusi saat ini melarang perceraian, hukuman mati dan penggunaan alat kontrasepsi buatan.

Dalam pernyataan mereka, para uskup mengatakan  upaya  merevisi konstitusi tersebut harus mewajibkan “partisipasi masyarakat luas dan konsultasi.”

Pastor Bilbert Billena, juru bicara kelompok aktivis Rise Up for Life, mengatakan  peringatan revolusi “People Power” adalah pengingat akan kewajiban orang Filipina untuk melindungi demokrasi.

“Banyak orang telah menyerahkan hidup mereka untuk demokrasi yang kita nikmati hari ini. Adalah tanggung jawab kita untuk melawan ancaman apapun,” kata pastor tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Gereja Nasional di Filipina mengatakan keadilan sosial tetap sulit dipahami dengan pembunuhan dan pemindahan orang-orang di daerah pedesaan.

Kelompok Protestan mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab Gereja “untuk menempatkan prioritas tinggi pada keadilan sosial untuk mencapai kualitas hidup yang lebih adil dan lebih tinggi yang telah lama diabaikan.”

Uskup Agung Manila Kardinal Luis Antonio Tagle  menekankan  perdamaian  “membuahkan keadilan, kebenaran, cinta dan rasa hormat.”

“Sebarkan damai dan Anda akan menuai kedamaian,” kata prelatus tersebut dalam homilinya dalam sebuah Misa untuk memperingati ulang tahun revolusi tersebut.

“Cinta menghasilkan cinta, keadilan menghasilkan keadilan, kebenaran menghasilkan kebenaran, penghormatan menghasilkan rasa hormat dan perdamaian menghasilkan kedamaian,” kata Kardinal Tagle.

Dia mengatakan satu cara untuk mencapai kedamaian adalah “dengan mencintai bahkan musuh Anda sekalipun karena inilah yang Yesus ingin kita lakukan.”

Asosiasi Pemimpin Religius  Filipina mengatakan dalam pernyataannya bahwa revolusi  tahun 1986 menunjukkan kepada dunia bahwa kediktatoran dapat digulingkan dan tirani bisa runtuh.

Kelompok tersebut mengatakan  masyarakat sekali lagi dipanggil “untuk terus bermimpi dan bekerja keras …  membebaskan orang-orang dari kemiskinan dan kekurangan.”

“Benci dan perpecahan mencengkram politik, budaya dan kehidupan sosial kita. Memang ada kebutuhan mendesak untuk mengubah diri dan masyarakat kita,” tambah asosiasi  tersebut.

Dalam pesannya saat peringatan revolusi “people power”, Presiden Duterte meminta warga Filipina untuk “memperkaya demokrasi kita” dengan memberdayakan warga negara dan membela hak-hak mereka.

 

Kediktatoran Xi Jinping ‘Khawatirkan Umat Katolik di Cina

Rab, 28/02/2018 - 15:47

Umat ​​Katolik di Cina  terus khawatir terkait penindasan terhadap kaum beragama terus  memburuk jika pemberlakuan peraturan seorang diktator Presiden Xi Jinping menjadi kenyataan.

Pemerintah mengusulkan untuk meniadakan dua batas  periode waktu bagi kepala negara itu – sebuah rencana yang pasti akan disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada  5 Maret.

Masa jabatan lima tahun pertama Xi ditandai dengan tindakan agresifnya terhadap para pengkritik dan kelompok-kelompok agama.

Pastor John dari Cina Timur Laut mengatakan kepada ucanews.com bahwa semua warga di Tiongkok mengerti apa yang akan dilakukan Xi.

“Xi tidak mengatur penggantinya dan bahkan Perdana Menteri Li Keqiang dipertahankan hanya untuk dipajang,” katanya.

“Apa dampaknya terhadap Gereja? Yang terburuk Xi akan mengikuti garis kiri Mao, yang memusuhi agama-agama, terutama agama-agama ‘Barat’.”

Ying Fuk-tsang, Direktur Sekolah ilmu Agama di Universitas Cina Hong Kong, mengomentari  pernyataan tentang proposal tersebut “secara tidak langsung mengatakan bahwa kebijakan keagamaan Xi Jinping akan berlanjut, bahwa kontrol pemerintah akan lebih ketat.”

Seorang Katolik Timur Laut yang meminta disapa Paul mengatakan kepada ucanews.com bahwa membatalkan batas periode  waktu berarti bahwa Xi dapat dipilih kembali lebih dari dua periode.

“Pengaruhnya akan bagus, jika dia ingin menjadi diktator, dia akan menekan orang-orang yang menentangnya, termasuk agama. Itulah yang dilakukan Mao Zedong,” katanya.

Dia percaya komunitas  bawah tanah di bawah atmosfir politik semacam itu “hanya bisa menjadi domba yang disembelih.”

Pastor David dari komunitas  terbuka di provinsi Sichuan mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia memperkirakan Xi akan menjadi “Putin kedua” tapi dia tidak khawatir bahwa agama akan dimusnahkan di Cina, meskipun peraturan akan terus diperketat.

Mengacu pada kesepakatan Tiongkok-Vatican yang diharapkan untuk menunjuk para uskup, imam tersebut percaya bahwa di bawah lingkungan politik saat ini di Cina, Vatikan seakan merasa tertipu.

Seorang imam di sebuah Gereja terbuka di provinsi Hebei mengatakan kepada ucanews.com bahwa Xi adalah seorang “diktator politik” dan  agama hanya bisa menjadi  seperti  “burung yang dikurung.”

Dia menambahkan ironisnya: “Mari kita lihat keajaiban apa yang ada di Roma untuk memperluas kurungan. Untuk asimilasi dengan budaya Cina, kekuatan kekaisaran lebih tinggi daripada teokrasi dan tujuan partai untuk memimpin segala sesuatu tercapai.”

Saat ucanews.com mencoba menghubungi sumber di Cina, banyak pesan diblokir.

“Kata-kata dikontrol. Tak perlu dikatakan lagi, kebebasan beragama tidak diizinkan,” kata seorang Katolik.

Seorang Katolik dari Keuskupan Wenzhou mengatakan Xi ingin mewujudkan impian seorang kaisar komunis untuk memimpin Cina kembali ke masa lalu  dan dia mengatakan bahwa nanti saat “mundur” dari kekuasaan juga akan diblokir secara online.

 

Keuskupan Manado Rayakan 150 Tahun Gereja Katolik

Sel, 27/02/2018 - 17:09

Keuskupan Manado, Sulawesi Utara, tengah merayakan peringatan 150 tahun Gereja Katolik pertama masuk ke wilayah tersebut dengan serangkaian kegiatan selama beberapa bulan ke depan.

Gereja Katolik masuk ke Minahasa pada 14 September 1868 ketika Pastor Johannes De Vries SJ membaptis 24 orang di Kema.

“Kami telah dan akan mengadakan berbagai kegiatan selama setahun, termasuk kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pembinaan iman dan dialog lintas agama  di tingkat paroki, kevikepan dan keuskupan,” kata Pastor Damianus Pongo, ketua panitia, kepada ucanews.com, belum lama ini.

Selain itu, acara yang mengambil tema: ‘Beata Mulia naman-Mu, Ya Tuhan, di seluruh bumi, juga akan diadakan perayaan syukur dan sinode.

Pastor Pongo mengatakan Uskup Manado Mgr Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC membuka serangkaian acara pada September lalu di Paroki St. Paulus di Desa Lembean.

Perayaan yang diadakan selama setahun itu akan ditutup dengan Misa khusus yang akan dipimpin oleh Uskup Untu pada 14 September, katanya.

Imam itu menambahkan bahwa berbagai kegiatan juga mencakup lomba koor  dan penulisan sejarah dan profil dari stasi dan  paroki untuk anak-anak dan remaja.

Menurut Pastor Pongo, berbagai upaya dialog lintas agama  telah memperkuat ikatan umat dari berbagai agama karena salah satu wilayah itu khususnya di Poso mengalami konflik agama.

“Kita harus terus melakukannya sebagai bagian dari perayaan,” katanya. “Ini mrupakan perayaan lintas agama.”

Keuskupan Manado melayani tiga propinsi: Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Hingga 2017, menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik, Keuskupan Manadio memiliki sembilan kevikepan, 62 paroki, 156.579 umat Katolik, 101 imam diosesan, 35 imam dari kongregasi religius, 230 biarawati dan 62 bruder.

 

Para Imam Yesuit Beri Rekonsiliasi “Wajah Sri Lanka”

Sel, 27/02/2018 - 16:42

Membantu bangsa yang terpecah dan terpapar perang untuk bersatu kembali melalui rekonsiliasi menjadi prioritas utama bagi para imam dari Serikat Yesus (SJ) atau Yesuit di Sri Lanka.

Sebagai bagian dari upaya itu, memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di wilayah yang paling buruk terkena dampak perang untuk menerima pendidikan yang memadai merupakan hal yang krusial guna membangun dan menyatukan kembali negeri itu setelah konflik yang terjadi selama tiga dekade, kata para imam Yesuit.

Perang sipil yang berlangsung selama 30 tahun di Sri Lanka berakhir pada tahun 2009. Namun selama sembilan tahun ini, negara ini masih menghadapi banyak tantangan karena banyak pihak ingin agar keadilan ditegakkan di tengah dugaan bahwa sejumlah pelaku kejahatan perang tidak dihukum.

Untuk itu, tema rekonsiliasi muncul sebagai topik utama pada Konferensi Serikat Yesus Asia Selatan yang berlangsung pada Sabtu-Rabu (17-21/2) lalu.

Peserta yang hadir antara lain Superior Jenderal Serikat Yesus Pastor Arturo Marcelino Sosa Abascal.

Dalam sambutannya di hadapan 100 imam di Rumah Retret Serikat Yesus di Lewella, Kandy, pada Minggu (18/2), Pastor Sosa mengatakan tidak ada laporan resmi yang memastikan jumlah korban jiwa dalam tahap akhir perang sipil. Namun data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 40.000 warga sipil tewas di hari-hari terakhir perang tersebut.

“Pembunuhan warga biasa harus dikutuk. Harus ada keadilan,” kata Pastor Sosa.

Ia juga mengingatkan para imam Yesuit di Sri Lanka agar melibatkan diri daripada duduk berdiam diri dalam isu-isu vital.

Pastor Arturo Marcelino Sosa Abascal, Superior Jenderal Serikat Yesus, menghadiri Konferensi Serikat Yesus Asia Selatan pada pertengahan Februari di Rumah Retret Serikat Yesus di Lewelle, Kandy. (Foto: ucanews.com)

 

Menurut PBB, Sri Lanka memiliki jumlah tertinggi kedua terkait orang hilang dari semua negara di dunia. Sekitar 12.000 diketahui hilang setelah mereka ditahan oleh militer.

Pastor Anton Peiris, asisten eksekutif dan admonitor asisten eksekutif pronvinsial Serikat Yesus di Sri Lanka, mengatakan Pastor Sosa berbicara tentang pentingnya pendidikan.

“Pastor Sosa menekankan perlunya bergerak maju dan menggunakan pendidikan untuk membantu anak-anak membangun kembali hidup mereka yang telah dihancurklan oleh perang,” katanya.

“Salah satu misi kami adalah melakukan rekonsiliasi dengan memberi pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak marginal yang tinggal di wilayah konflik di negara itu,” lanjutnya.

Seraya menyebut surat Pastor Sosa kepada anggota Serikat Yesus Oktober lalu, Pastor Peiris mengatakan para imam Yesuit di Sri Lanka berusaha menanamkan konsep rekonsiliasi kepada masyarakat adat di negara pulau itu.

“Kami ingin membuat rekonsiliasi lebih bersifat Sri Lanka dan memberi wajah Sri Lanka pada rekonsiliasi,” katanya.

Pastor Hans Zollner SJ, seorang teolog asal Jerman dan psikolog yang berkarya sebagai ketua Pusat Perlindungan Anak, mengatakan kepada ucanews.com bahwa anak-anak sering menjadi orang pertama yang tidak tahu apa yang seharusnya menjadi hak yang tidak dapat diganggu gugat selama perang.

Ia merujuk pada sebuah laporan yang dirilis baru-baru ini oleh Selamatkan Anak-Anak. Menurut laporan ini, lebih dari 357 juta anak kini tinggal di zona konflik, naik 75 persen dari 200 juta anak pada tahun 1995.

“Ini sungguh angka besar yang tidak bisa dibayangkan,” katanya.

“Kita perlu melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan. Ini membuat anak-anak trauma dan melukai seluruh psikis mereka,” lanjutnya.

“Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang mengalami trauma semacam itu … dan menciptakan sebuah masyarakat yang lebih stabil sehingga mereka bisa menemukan kesembuhan yang sangat mereka butuhkan,” katanya.

Ia menggambarkan hal ini sebagai bagian vital dari misi untuk melakukan negosiasi damai dengan meminimalkan rasa dendam.

Para imam Yesuit di Sri Lanka juga menderita. Sejumlah anggotanya meninggal atau masuk dalam daftar orang hilang saat berusaha membela hak asasi manusia di utara negeri itu.

Misalnya, Pastor Eugene John Herbert SJ yang hilang pada tahun 1990 dan Pastor Xavier Karunaratnam yang berkarya sebgai ketua Sekretariat Hak Asasi Manusia Utara-Timur (SHAMUT) di Kilinochchi.

Sementara itu, Pastor Sosa menekankan pentingnya menegakkan keadilan bagi mereka yang tewas dan hilang.

Dikenal atas peliputan tentang Macan Tamil dan gerekan mereka, SHAMUT beroperasi di sebuah wilayah yang dikuasai Tamil di utara Sri Lanka dan dipaksa tutup pada tahun 2008. Pada tahun ini Pastor Karunaratnam dibunuh.

“Rekonsiliasi saat ini merupakan tangisan kemanusiaan yang paling menyayat hati,” kata Pastor Sosa dalam sebuah surat yang ditujukan kepada para imam Yesuit pada 3 Oktober 2017.

“Sejak jaman Injil, rekonsiliasi menjadi dimensi pusat dan hakiki dari penegakan keadilan dan dari upaya sejati untuk memulihkan rajutan indah tentang banyak hubungan yang membentuk manusia menurut desain asli dari Sang Pencipta,” katanya dalam surat itu.

“Buah dari rekonsiliasi adalah perdamaian, sebuah situasi yang sangat indah di mana umat manusia tidak sekedar saling mengakui martabat mereka dan berhubungan satu sama lain dalam keharmonisasn serta menjamin hak dasar mereka, tapi juga mengupayakan integritas ciptaan secara menyeluruh,” lanjtnya.

Pastor Sosa mengatakan dalam konferensi itu bahwa ia berencana meengunjungi misi-misi baru di utara dan timur Sri Lanka.

Ia juga berencana mengunjungi Solidaritas Rekonsiliasi Serikat Yesus Sri Lanka, sebuah proyek untuk anak usia bawah lima tahun di Kilinochchi, sebuah kota di utara Sri Lanka di mana tahap terakhir perang sipil terjadi.

Konferensi Serikat Yesus dihadiri oleh 23 superior provinsial dari Banglades, India, Nepal dan Sri Lanka dan diadakan oleh Rumah Retret Serikat Yesus di Lewella, Kandy.

 

Kardinal Tagle Pimpin Umat Katolik dalam  Reli Doa

Sel, 27/02/2018 - 14:02

Umat ​​Katolik turun ke jalan-jalan  memprotes  apa yang mereka sebut  sebagai “ancaman terhadap kehidupan” dalam demonstrasi yang diadakan di kota-kota besar di Filipina pada 24 Februari.

Uskup Agung Manila Kardinal Luis Antonio Tagle  memimpin para imam, biarawati, dan  awam di pagi hari  dalam acara “Walk for Life” di sekitar taman utama ibukota negara itu.

Dalam homilinya, prelatus itu  meminta umat Katolik  menghargai kehidupan, bahkan musuh mereka sekalipun, dan orang – orang tersingkir.

Di antara isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi tersebut adalah pembunuhan terkait narkoba, proposal melegalkan perceraian di konggres, dan perubahan  konstitusi.

“Mari kita kembalikan keyakinan bahwa kehidupan orang lain, bahkan musuh kita sekalipun, adalah anugerah dari Tuhan,” kata Kardinal Tagle.

Keluarga orang-orang yang meninggal dalam “perang melawan narkoba” pemerintah bergabung dengan prosesi lilin di mana diperkirakan 2.000 orang berpartisipasi.

“Hidup adalah anugerah  Tuhan, tetapi ketika kita mulai memikirkan kehidupan orang lain dipandang dari segi  kegunaannya bagi kita, menjadi sangat mudah bagi kita menyingkirkan dan mencampakkan kehidupan itu sendiri,” kata Kardinal Tagle.

Prelatus  itu mencatat bahwa “begitu mudah berjalan bersama orang yang dicintai, tapi cukup sulit untuk melakukan hal yang sama dengan  seseorang yang menjadi musuh kita.”

Di Filipina Tengah, sekitar 5.000 umat Katolik bergabung dalam acara  “Walk for Life with Mary” yang dipimpin oleh Uskup Agung Cebu Mgr Jose Palma.

Uskup agung itu  mengatakan  umat Katolik mendukung perang pemerintah melawan narkoba, namun “mempertanyakan cara itu dilakukan karena motif dan keadaan yang masih dipertanyakan.”

“Tidak ada manusia yang memiliki hak untuk (mengakhiri) kehidupan orang lain. Tuhan adalah awal dan akhir kehidupan. Marilah kita melindungi kehidupan dari rahim hingga  makam,” katanya.

Kelompok HAM h mengatakan  hampir 12.000 pengguna narkoba dan penjahat yang dicurigai tewas dalam kampanye pemerintah melawan narkotika.

“Saya berharap semua ancaman terhadap kehidupan dan serangkaian pembunuhan akan berhenti karena kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Yesus dan Maria,” kata prelatus  tersebut.

Di Cagayan de Oro City di wilayah Mindanao Filipina selatan, Uskup Agung Antonio Ledesma memperingatkan bahwa pembunuhan terkait narkoba “akan menciptakan permasalahan baru lagi.”

“Sementara kami mencoba memecahkan satu masalah, kami menciptakan lagi masalah  lain,” katanya, seraya menambahkan  ini adalah harapan Gereja “agar pemerintah mempromosikan proses hukum” dalam kampanye melawan narkoba.

Di antara isu yang diangkat selama “Walk for Life” di Manila pada 24 Februari adalah penolakan Gereja Katolik terhadap proposal di Kongres Filipina  mensahkan UU Perceraian.

Pernyataan menentang perceraian

Komisi Keluarga Konferensi Waligereja Filipina mengeluarkan sebuah pernyataan pastoral yang menentang usulan  melegalkan perceraian.

Pernyataan tersebut mengingatkan anggota dewan  negara tersebut  melindungi konstitusi yang mengakui pernikahan “sebagai institusi sosial yang tidak dapat diganggu gugat” yang harus dilindungi oleh negara.

Para Waligereja  mengingatkan bahwa anak-anak Filipina layak mendapatkan sebuah rumah di mana cinta, kesetiaan, dan pengampunan.

“Mereka tidak ingin melihat orangtua mereka berhenti karena ada kesulitan dalam hubungan mereka,” demikian pernyataan tersebut, seraya menambahkan  dalam perkawinan yang sulit, “anak-anak harus mendapatkan  keuntungan secara psikologis, fisik dan spiritual.”

Uskup Arturo Bastes dari keuskupan Sorsogon mengatakan bahwa umat Katolik harus melakukan demonstrasi untuk menunjukkan “dampak buruk” perceraian pada masyarakat.

“Perceraian adalah penghinaan langsung terhadap hukum yang dianugerahkan  oleh Tuhan. Penghancuran keluarga dengan perceraian memang merupakan proyek Setan, musuh Tuhan,” kata prelatus tersebut.

Filipina adalah satu-satunya negara Katolik di dunia, selain Vatikan, di mana perceraian dilarang oleh undang-undang kecuali  umat Islam.

“Gereja memberikan jaminan bagi semua umatnya untuk mendapatkan perlindungan hak terutama pihak yang dirugikan dalam perkawinan,” kata Pastor Jerome Secillano dari Komisi Komsos Konferensi Waligereja Filipina.

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Gereja berdemonstrasi damai, dengan mengatakan  Presiden Filipina Rodrigo Duterte “terbuka terhadap kritik yang membangun.”

“Dia membolehkan semua warga negara,  termasuk demonstran, untuk benar-benar menggunakan hak mereka  mengungkapkan keluhan mereka di dalam koridor  hukum,” kata juru bicara kepresidenan Harry Roque.

Dia mengatakan “Walk for Life” adalah “bukti bahwa demokrasi dan kebebasan sangat hidup di Filipina.”

 

Halaman