UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 19 mnt 39 dtk yang lalu

Para Uskup Filipina Mengajak Umat Katolik Berdoa Bagi Duterte

Jum, 29/06/2018 - 09:00

Para uskup   Filipina mengajak umat Katolik  berdoa bagi Presiden Rodrigo Duterte agar dia dapat “disembuhkan dan diampuni” dan tidak melibatkannya lagi dalam perang kata-kata setelah dia menyebut Tuhan “bodoh.”

Mgr Agung Socrates Villegas, uskup agung Lingayen-Dagupan, seorang kritikus vokal presiden, mengatakan pada 27 Juni bahwa Duterte “bisa menjadi korban dari masa lalunya yang penuh bekas luka dan latar belakangnya yang terluka.”

“Dia pasti telah menerima banyak penolakan dan terluka di masa lalu sehingga dia melontarkan begitu banyak kebencian dan kecemasan sekarang,” kata mantan ketua  konferensi waligereja  Filipina itu.

“Jika dia sangat dicintai, dia akan memberikan begitu banyak cinta,” tambah Uskup Agung Villegas.

Dalam beberapa pernyataan, Duterte mengklaim bahwa dia adalah korban pelecehan oleh seorang imam selama masa kecilnya.

Awal minggu ini, dia menyebut Tuhan “bodoh” dan mengolok-olok kisah penciptaan dalam Alkitab.

Sebuah pernyataan dari istana kepresidenan yang membela pernyataan Duterte, mengatakan bahwa itu berasal dari pengalaman buruknya dengan para imam.

Namun, Uskup Agung Villegas mengatakan bahwa sementara orang Filipina berdoa untuk penyembuhan dan  pengampunan Tuhan, ada kebutuhan untuk menegur sang presiden atas kesalahannya tentang iman Kristen.

“Dia adalah orang yang berwenang dan beberapa dari Anda mungkin akan bingung ketika Anda mendengarnya,” katanya.

Mgr Pablo Virgilio David, uskup Kalookan, wakil ketua  Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa bahkan jika Duterte tidak setuju dengan ajaran Gereja, dia tidak punya hak untuk menghina.

“Ketidaksetujuan tidak pernah menjadi alasan untuk menghina,” kata prelatus itu. “Bagaimana dia bisa menjadi presiden semua orang Filipina ketika dia tidak menghormati umat Katolik?” tambahnya.

Uskup David mengatakan umat Katolik menghormati peran dan mandat presiden. “Kami hanya bisa berharap bahwa dia menunjukkan rasa hormat yang sama kepada umat Katolik,” katanya.

 

Seruan Kardinal Tagle untuk tenang

Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung Manila juga mengeluarkan pernyataan yang mendorong orang untuk tidak terusik oleh pernyataan Duterte yang mempertanyakan Tuhan dan cara-cara Tuhan.

“Tenanglah. Tenanglah. Jangan biarkan hal-hal mengusik kedamaian batin Anda. Mari kita baca situasi dengan mata iman,” kata kardinal dalam pernyataan yang ditujukan kepada para imam.

“Sementara pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting … janganlah kita mengalihkan perhatian dari penyelesaian masalah mendesak lainnya dengan semangat iman dan cinta,” tulis Kardinal Tagle.

Di antara isu-isu mendesak yang disebutkan oleh prelatus adalah kenaikan harga, keamanan pekerjaan, eksploitasi perempuan dan anak-anak, kekerasan, kejahatan, terorisme dan korupsi.

“Mereka yang tidak percaya pada Tuhan harus melayani bertolak pada rasa hormat pada kemanusiaan, kemurahan hati, dan kepedulian manusia terhadap sesama,” katanya.

Kardinal Tagle mendesak umat Katolik “berusaha menghormati mereka yang berbeda dari keyakinan mereka,” seraya menambahkan bahwa agama “tidak boleh digunakan untuk konflik tetapi untuk saling pengertian dan perdamaian.”

Istana kepresidenan menyambut baik pernyataan kardinal itu.

Juru bicara kepresidenan Harry Roque Jr. mengatakan, Duterte harus diberikan kebebasan beragama yang sama yang ia izinkan semua orang Filipina untuk nikmati.

“Kita tahu bahwa kita memiliki keyakinan yang berbeda, itulah mengapa kita harus menghormati perbedaan-perbedaan diantara kita,” kata Roque, seraya menambahkan bahwa presiden telah menyerukan dialog dengan para pemimpin Gereja.

Dia kemudian mengumumkan penunjukan Sekretaris Kabinet Leoncio Evasco Jr., mantan pastor Katolik, ke sebuah komite yang ditugasi mengadakan dialog dengan berbagai Gereja.

Juru bicara itu mengatakan tujuan Duterte dalam melakukan dialog itu adalah mendorong kerjasama dalam kampanye melawan korupsi, obat-obatan terlarang, dan kemiskinan.

“Presiden benar-benar mengharapkan hubungan kerja yang lebih baik dengan Gereja Katolik,” kata Roque, seraya menambahkan bahwa Duterte menentang perceraian, aborsi, dan pernikahan sesama jenis.

 

Uskup Hong Kong Bantah Pemberitaan Soal Pengunduran Dirinya 

Kam, 28/06/2018 - 16:57

Uskup Hong Kong Mgr Michael Yeung Ming-cheung membantah pemberitaan media yang mengatakan bahwa ia meminta Paus Fransiskus untuk menyetujui pengunduran dirinya sebagai uskup agar ia bisa mendedikasikan diri untuk Caritas, sebuah lembaga kesejahteraan Katolik.

Uskup berusia 73 tahun itu merupakan satu dari tiga uskup dari Hong Kong dan Macau yang bulan ini mengunjungi Vatikan untuk menyampaikan informasi terkini tentang keuskupan mereka.

Pada 23 Juni, AsiaNews atau sebuah media yang dikelola oleh Institut Kepausan untuk Misi Asing mewawancarai Uskup Yeung dan mengutip pernyataannya yang mengatakan bahwa ia menyampaikan kepada Paus bahwa ia ingin mengundurkan diri sebagai uskup agar bisa melayani Caritas dengan lebih baik.

Berita itu ditulis oleh Bernardo Cervellera, direktur AsiaNews.

Namun ketika media Hong Kong menaikkan berita tersebut, Uskup Yeung mengatakan kepada surat kabar berbahasa Cina, Kung Kao Po, yang dikelola oleh Keuskupan Hong Kong bahwa ia telah diberitakan secara tidak benar.

Akhirnya pada 27 Juni Kung Kao Po memuat klarifikasi dari Uskup Yeung bahwa “ia tidak menyampaikan isu itu kepada Paus.”

Sebuah pemberitaan lain pada hari yang sama menjelaskan bahwa AsiaNews di Roma telah bertanya kepada dua uskup emeritus – Kardinal Joseph Zen dan Kardinal John Tong Hon – yang telah pensiun dari jabatan sebagai uskup Hong Kong tetapi tetap melayani Gereja Katolik.

Jawaban Uskup Yeung bahwa jika memungkinkan ia ingin ke depan bisa berkarya sepenuhnya untuk Caritas “disalahartikan.”

Dua uskup lain yang hadir dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus yakni Uskup Auksilier Hong Kong Mgr Joseph Ha Chi-Shing dan Uskup Macau Mgr Stephen Lee Bun-sang telah mengonfirmasi bahwa isu itu tidak disampaikan kepada Paus, demikian menurut Kung Kao Po.

Sebaliknya, Uskup Yeung menulis sebuah surat biasa kepada Paus bahwa ia akan meminta pengunduran diri jika berusia 75 tahun dan menunggu respon Paus.

Uskup Yeung adalah ketua Dewan Caritas Kong Kong dan telah membantu lembaga ini sejak 2003.

Dalam kontroversi beberapa waktu lalu, Uskup Yeung yang beberapa kali mendukung otoritas Cina tentang regulasi terkait praktek agama juga menegaskan bahwa pernyataannya telah dikutip secara tidak benar oleh berbagai media.

Misalnya, ada kecaman ketika ia diberitakan memakai narkoba sebagai metafora untuk homoseksualitas. Uskup Yeung menanggapi dengan mengatakan bahwa ia hanya berusaha menjelaskan bahwa orangtua masih mencintai anak-anak mereka meskipun mereka tidak setuju jika anak-anak mereka memakai narkoba.

Ia menggantikan Kardinal Tong sebagai uskup Hong Kong kurang dari setahun lalu.

 

Kelompok Religius Vietnam Kecam Tindakan Brutal Terhadap Demonstran

Kam, 28/06/2018 - 11:04

Kelompok-kelompok  religius dan pembela hak asasi manusia Vietnam menandai Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan dengan mengkritik polisi atas tindakan brutal mereka terhadap para demonstran.

Sekitar 200 pria dan wanita ditangkap dan ditahan berjam-jam oleh polisi dan pasukan keamanan di sebuah pusat olahraga di Kota Ho Chi Minh pada 17 Juni. Mereka diduga berdemonstrasi  menentang undang-undang (UU) keamanan siber yang baru disahkan dan rancangan undang-undang (RUU)  kontroversial tentang pembentukan tiga zona ekonomi khusus baru.

Kelompok-kelompok itu mengatakan polisi dengan kejam menggeledah tas para demonstran, mengambil paksa ponsel dan surat-surat pribadi mereka, dan menuduh mereka berdemonstrasi  tanpa  izin yang mengganggu ketertiban umum.

Nguyen Thanh Loan, seorang Katolik, mengatakan suaminya dipukuli hingga pingsan oleh polisi berpakaian preman. Dia meminta polisi mengembalikan ponselnya sehingga dia dapat menelpon  keluarganya untuk membantu merawat dia di rumah sakit, tetapi mereka menolak. Polisi juga meninggalkan suaminya di rumah sakit tanpa membayar biaya.

Loan, yang suaminya masih dalam kondisi kesehatan buruk, mengatakan dia meminta beberapa orang  menghentikan seorang pria muda mengikutinya ketika dia sedang mengendarai sepeda motor pada malam hari pada 25 Juni di Kota Ho Chi Minh. Pria itu mengambil foto dirinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihatnya karena telah melakukan kejahatan.

“Saya tidak melakukan kejahatan apa pun. Saya hanya turun ke jalan untuk memprotes invasi Cina,” kata Loan, seraya menambahkan bahwa polisi belum mengembalikan dokumen pribadi kepada dia dan suaminya sejak 17 Juni  lalu.

Kelompok-kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa polisi melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum secara paksa dengan menangkap dan menahan para pengunjuk rasa damai.

Pernyataan yang dikeluarkan pada 26 Juni itu untuk menandai Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan, mengatakan tindakan polisi menunjukkan bahwa “pemerintah komunis otoriter memperlakukan warganya seperti binatang atau musuh.”

Kelompok ini juga menuduh Majelis Nasional dengan sengaja tidak mengeluarkan UU  demonstrasi, meskipun hak untuk protes damai dibenarkan  UU.

“Demonstrasi adalah hak dan kewajiban warga yang harus digunakan  dan menuntut kebutuhan dan aspirasi mereka sebagai pemilik negeri ini,” demikian pernyataan yang ditandatangani oleh 19 tokoh Katolik, Buddha, kelompok pro demokrasi, masyarakat sipil serta 42 aktivis dan intelektual.

Kelompok-kelompok itu mengatakan pemerintah seharusnya tidak menindak  para demonstran, yang penting tetap menciptakan suasana politik yang sehat dan demokratis dan kesempatan yang baik bagi warga untuk mengekspresikan patriotisme mereka.

Pemerintah harus melihat dampak mengerikan bagi negara yang ditimbulkan oleh UU  keamanan siber dan RUU zona ekonomi khusus.

Mereka juga meminta para korban untuk menuntut pasukan keamanan atas tindakan brutal mereka di pengadilan domestik dan internasional.

Pastor Peter Phan Van Loi, mantan anggota kelompok narapidana Vietnam, mendesak  warga  menandatangani pernyataan tersebut yang mengutuk pelecehan dan penyiksaan oleh polisi.

Gereja Bantu Korban Tenggelamnya  Kapal Feri di Danau Toba

Kam, 28/06/2018 - 09:48

Gereja Katolik dan Protestan telah bergerak cepat untuk memberikan bantuan dan konseling bagi mereka yang selamat dan keluarga mereka yang meninggal atau yang diduga tewas setelah kapal yang kelebihan muatan  tenggelam  di Danau Toba, Sumatra Utara, pekan lalu.

Pastor  Markus Manurung OFMCap, direktur Caritas Keuskupan Agung Medan, Sumatra Utara, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mereka bergerak cepat untuk memberikan bantuan setelah  penumpang kapal Sinar Bangun tenggelam di  danau itu akibat cuaca buruk.

Tiga penumpang dikonfirmasi tewas, 19 selamat, sementara 184 orang lainnya masih hilang, dan diduga telah tewas.

Tim penyelamat mengatakan, pada 25 Juni bahwa mereka  telah menemukan kapal itu di kedalaman  450 meter  di mana kapal itu tenggelam. Drone bawah air akan dikirim untuk mengkonfirmasi temuan, kata mereka.

Juga diyakini bahwa sebagian besar penumpang yang hilang masih berada di dalam kapal tersebut.

Kapal Sinar Bangun tenggelam pada 18 Juni bersama  lebih dari 200 penumpang arena membrana beban melebihi  kapasitas resmi 43 penumpang.

Kapal itu tidak berlisensi dan juga berlayar tanpa manifes penumpang, menurut polisi.

Pastor Manurung mengatakan bahwa paroki-paroki  di dekat Danau Toba saat ini bekerjasama dengan Gereja-gereja Protestan setempat  memberikan konseling kepada keluarga korban.

“Mereka juga menyumbang makanan dan bantuan lainnya,” katanya.

Sementara itu Kementerian Sosial mengatakan akan menyalurkan  bantuan Rp 15 juta kepada  keluarga dari masing-masing korban.

Pastor Manurung juga menuduh pihak berwenang juga patut disalahkan dan bertanggungjawab atas tragedi kapal itu.

Tidak ada yang telah dilakukan selama beberapa dekade untuk berupaya  mencegah sesuatu terjadi seperti ini, katanya.

Imam itu mengatakan tidak ada prosedur operasi  dan kapal tidak dimonitor dan diperiksa secara rutin.

“Penumpang tidak mengetahui prosedur keamanan sehingga mereka menganggap semuanya telah beres dan menggunakan kapal tersebut untuk perjalanan mereka,” kata imam itu

 

Filipina Menahan 1 Misionaris, Mencegah 2 Misionaris Pulang 

Rab, 27/06/2018 - 19:14

Sebuah kampanye global diluncurkan pekan ini untuk membebaskan seorang misionaris dari Gereja Metodis Bersatu yang ditahan di Manila pada Mei lalu dan dua misionaris lainnya yang tidak diijinkan meninggalkan negara itu.

Kampanye itu berupa “Pray to #LetThemLeave” (Doa untuk #BiarkanMerekaPergi), sebuah petisi online di change.org yang terkait dengan seruan untuk mendaraskan doa pada siang hari dari lembaga Gereja Protestan tersebut di Amerika Serikat (AS).

Gereja Protestan itu tengah meminta otoritas Filipina untuk membebaskan Tawanda Chandiwana dari Zimbabwe yang ditangkap di Kota Davao pada 9 Mei saat ia mengikuti sebuah seminar.

Dua misionaris lainnya – Miracle Osman dari Malawi dan Adam Thomas Shaw dari AS – dilarang meninggalkan Filipina dan nama mereka masuk dalam “daftar pemantauan” karena diduga bersikap subversif.

Chandiwana dan Osman adalah anggota Global Mission Fellows yang dikirim oleh Gereja Metodis Bersatu untuk berkarya selama 20 bulan dalam upaya memperkuat perdamaian serta melakukan advokasi hak asasi manusia (HAM) dan karya sosial.

Shaw adalah mantan anggota Global Mission Fellows di Filipina yang menjadi misionaris global bersama Gereja Metodis Bersatu.

Dalam sebuah pernyataan pastoral yang dikeluarkan pada Selasa (26/6), lembaga Gereja di Manila itu mengaku “sangat prihatin dengan berbagai aksi yang dilakukan pemerintah terhadap para misionaris asing.”

Seorang misionaris asal Australia, Suster Patricia Fox dari Kongregasi Puteri-Puteri Bunda Maria dari Sion, juga menghadapi deportasi karena berpartisipasi dalam sebuah “misi pencarian fakta.”

Kantor Imigrasi menyita paspor milik Osman saat ia mengajukan perpanjangan visa turis dan menunggu persetujuan visa misionaris.

Shaw diberitahu bahwa sebuah perintah untuk meninggalkan negara itu akan dikeluarkan karena namanya ada dalam daftar pemantauan Kantor Imigrasi.

Berbagai aksi terhadap para misionaris dilakukan setelah mereka bergabung dengan sebuah misi pencarian fakta dan kemanusiaan internasional pada Februari lalu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Mindanao.

Namun laporan dari Badan Koordinasi Intelijen Nasional mengatakan para misionaris itu mengikuti kegiatan yang disponsori oleh sebuah “organisasi teroris komunis.”

Uskup Ciriaco Francisco dari Wilayah Episkopal Manila mengatakan kepada ucanews.com bahwa tuduhan terhadap para misionaris itu dibuat berdasarkan laporan intelijen.

“Kantor Imigrasi membenarkan aksinya karena laporan itu, seraya mengatakan bahwa para misionaris kami berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang diduga disponsori oleh sebuah organisasi teroris komunis,” katanya.

Surat pastoral dari Gereja Protestan di Manila menyebutkan bahwa klaim dari badan intelijen pemerintah itu “aneh dan jelas tidak memiliki landasan faktual.”

“Kegiatan (itu) dilakukan sebagai karya misi yang dilakukan oleh Shaw dan Chandiwana,” demikain pernyataan dari Gereja Metodis di Filipina.

“Partisipasi mereka dalam (misi pencarian fakta) sesuai dengan doktrin Gereja Metodis Bersatu,” lanjut pernyataan itu.

Kelompok Gereja Protestan menegaskan bahwa para misionaris itu “tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.”

Thomas Kemper, sekretaris umum Dewan Umum Pelayanan Global dari Gereja Metodis, mengatakan para misionaris itu berusaha meninggalkan negara itu “tetapi dihalangi oleh birokrasi yang rumit.”

“Yang mereka inginkan hanya pulang,” kata Kemper dalam sebuah pernyataan yang dikirim kepada ucanews.com.

 

Umat Katolik Bantu Korban Banjir Bandang di Kabupaten Banyuwangi

Rab, 27/06/2018 - 18:49

Umat Katolik tengah mengumpulkan bantuan untuk didistribusikan minggu ini kepada para korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Timur, hujan deras yang terjadi sejak Kamis (21/6) di wilayah Kecamatan Songgon menyebabkan longsor di lereng Gunung Raung. Akibatnya, hujan membawa material berupa balok kayu yang terseret terbawa arus hingga ke hilir sungai dan menyumbat aliran sungai dan mengakibatkan air meluap ke pemukiman warga di Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh.

Sedikitnya 328 unit rumah mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi pada Jumat (22/6) itu. Dari jumlah ini, 23 unit rumah mengalami kerusakan berat, 80 kerusakan sedang dan 225 lainnya kerusakan ringan. Selain itu, banjir bandang juga merusak dua jembatan dan areal pertanian seluas 1.721 hektar.

Sekitar 620 kepala keluarga (KK) atau 1.300 jiwa terdampak oleh banjir bandang tersebut. Banyak di antaranya masih mengungsi di rumah kerabat mereka.

Sehari setelah bencana itu terjadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari untuk mempercepat penanganan.

Umat Katolik yang tinggal di wilayah sekitar pun menanggapi bencana itu.

“Di paroki sendiri, umat bergerilya mengumpulkan bantuan sambil mencari data di lapangan. Kemarin saya mencoba kontak Tim Solidaritas Kemanusiaan Keuskupan Malang untuk melihat kemungkinan kerjasama,” kata Pastor Antonius Suwahyo Pr, kepala Paroki Kristus Raja di Genteng, kepada ucanews.com, Selasa (26/6).

“Kami memikirkan bantuan pendidikan seperti seragam sekolah, buku, tas, dan lain-lain. Informasi yang saya dapat, bantuan makanan untuk 2-3 bulan ke depan masih mencukupi. Yang belum dipikirkan adalah alat-alat sekolah,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa bantuan akan didistribusikan ke wilayah yang paling parah terdampak oleh banjir bandang dalam pekan ini.

Hal yang sama dilakukan oleh Paroki St. Yusuf di Jember.

Menurut Aryo Saptoaji, seorang staf Caritas Indonesia (Karina), paroki itu akan segera mengirimkan bantuan seperti pakaian, obat-obatan dan makanan bayi.

“Mereka sedang menjalin koordinasi dengan PMI dan BPBD Propinsi Jawa Timur,” katanya.

Sementara itu, Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyuwangi Eka Muharram mengatakan ratusan anggota TNI dan polisi serta relawan tengah membersihkan lumpur yang menggenangi rumah-rumah warga.

“Ada rumah yang kemasukan lumpur sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai hari keempat, baru sekitar 50-60 persen normalisasi bisa dilakukan. Ini tetap akan terus berlanjut, kita efektifkan. Mudah-mudahan selama tujuh hari ini bisa diselesaikan,” katanya kepada ucanews.com.

 

Vatikan  Berada Dalam Posisi Sulit Menyelesaikan  Skandal Tanah Keuskupan Agung di India

Rab, 27/06/2018 - 13:23

Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya, Vatikan melalui sinode pengambilan keputusan Gereja Syro-Malabar ritus Timur dan mengambil alih pekerjaan administratif  tiga prelatus dari keuskupan agung yang dilanda kontroversi dan permasalahan  keuangan.

Paus Fransiskus mengangkat  Mgr Jacob Manathodath, uskup Palghat sebagai administrator apostolik keuskupan agung Ernakulam-Angamaly pada 22 Juni dengan mandat untuk menghentikan kontroversi keuangan yang diperparah dengan kesepakatan lahan yang masih menjadi sengketa.

Situasi perpecahan antara imam, uskup pembantu dan Kardinal George Alencherry, masih tetap ada, demikian laporan  Kardinal Leonardo Sandri, prefek Kongregasi Gereja-gereja Oriental.

Dikatakan bahwa tugas utama administrator adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dan akhirnya mengusulkan solusi yang dihasilkan melalui intervensi Sinode Para Uskup,” badan pengambilan keputusan tertinggi Gereja Siro-Malabar yang berpusat di Kerala.

Keuskupan agung itu terlibat dalam kontroversi pada  November 2017 ketika dewan presbiteral, badan kanonik para imam, secara terbuka menuduh Kardinal Alencherry, uskup agung  dari Gereja Katolik Siro-Malabar, menjadi bagian dari kesepakatan tanah yang meragukan.

Perwakilan imam itu mengatakan kepada media bahwa kardinal, dua imam senior dan seorang agen real estate telah menjual beberapa bidang tanah dengan harga yang tidak pantas, menimbulkan kerugian lebih dari Rp 140 miliar.

Surat dari Kardinal Sandri mengatakan kekuasaan dan wewenang administrasi dari Uskup Auksilier Sebastian Adayantrath dan Jose Puthernveetil telah dicabut. Surat itu juga menangguhkan semua kantor keuskupan agung dan dewannya, memberi administrator baru wewenang untuk membentuk kembali atau membentuk yang baru.

Surat itu meminta administrator baru untuk melakukan audit keuskupan agung oleh lembaga independen dan mengirim hasilnya hanya kepada Takhta Suci secara rahasia.

Dikatakan Kardinal Alencherry “benar-benar tidak boleh terlibat” dalam setiap keputusan. Namun, administrator dapat menunjuk komite sinode untuk membantunya, tetapi seharusnya hanya memiliki peran konsultatif.

Administrator baru juga diberi mandat untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang “yang telah melukai kesatuan Gereja dengan tuduhan tak berdasar, tidak punya semangat ketaatan dan rasa memiliki Gereja,” yang menimbulkan “skandal publik yang merusak Gereja Siro-Malabar.”

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Gereja Asia ini bahwa Vatikan telah mencabut kekuasaan administratif dari semua uskup di keuskupan, kata seorang imam senior yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

“Ini menunjukkan situasi serius pelanggaran etika dan ketidakmampuan sinode untuk menyelesaikan masalah secara efektif,” katanya.

Situasi memaksa Vatikan untuk mengabaikan sinode yang menjadi pemerintahan sendiri tahun 1992, katanya.

Panggilan untuk rekonsiliasi

Administrator apostolik telah menunjuk seorang Vikjen, pejabat keuangan, rektor dan wakil rektor di keuskupan agung. Dia juga mengeluarkan surat edaran yang mengirim pesan rekonsiliasi kepada umat Katolik, yang dibacakan di semua paroki pada 24 Juni.

Tuduhan ketidakberesan keuangan telah mengaburkan reputasi keuskupan agung. “Kami akan dapat membangun kembali ini jika semua umat bekerja sama,” katanya.

Kardinal Alencherry menolak berkomentar tentang perkembangannya. Namun, para pendukungnya tidak melihat intervensi Vatikan sebagai kemunduran baginya.

Santhimon Jacob, seorang pendukung vokal kardinal, mengklaim bahwa tindakan Vatikan tidak berarti apa-apa karena kardinal telah mendelegasikan kekuasaan administrasinya kepada dua uskup pembantu di tengah kontroversi tanah.

Dia juga mencatat pernyataan dalam surat Kardinal Sandri bahwa langkah Vatikan datang atas rekomendasi kardinal dan sinode.

Para kritikus Kardinal  merasa bahwa penyelidikan yang tidak memihak atas transaksi tanah bahkan bisa menyebabkan dia keluar dari jabatannya saat ini.

Pastor Kuriakose Mundadan, mantan sekretaris dewan presbiteral dan anggota komite enam anggota yang memeriksa kesepakatan tanah, mengatakan Vatikan telah memberikan instruksi yang jelas untuk sampai ke dasar masalah.

“Instruksi untuk memiliki audit independen dan mengirim laporannya hanya kepada Vatikan menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui kebenaran. Kami yakin bahwa Paus Fransiskus akan memihak hanya kepada kebenaran,” kata Pastor Mundadan kepada ucanews.com.

Dia mengatakan dia dan imam lainnya tidak khawatir tentang tindakan disipliner. “Kami telah mengangkat masalah ini di forum internal Gereja sejak September 2017. Tidak ada, termasuk anggota sinode, memberi kami penjelasan yang meyakinkan atau bergerak untuk bertindak.”

Pastor Mundadan mengatakan mereka dipaksa untuk berbicara di depan umum karena tidak bertindak. Dia mengatakan intervensi Vatikan datang setelah dewan imam mengutus dua perwakilan ke Vatikan.

Uskup Manathodath, 71, yang ditahbiskan sebagai imam di keuskupan agung Ernakulam-Angamaly  tahun 1972, akan terus menjadi uskup Palghat sementara memiliki tanggung jawab tambahan dari administrator.

 

Penembakan Mematikan Picu Ketakutan Dalam Pilkada di Papua

Rab, 27/06/2018 - 13:01

Penembakan yang menyebabkan tiga orang tewas dan serangan terhadap sebuah pesawat yang membawa logistik Pilkada dan polisi di provinsi Papua telah memicu kekhawatiran di antara para pemimpin Gereja bahwa pemilihan gubernur minggu ini bisa menimbulkan kekerasan lebih lanjut.

Provinsi Papua termasuk di antara 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota mengadakan pilkada  pada 27 Juni.

Pada  25 Juni, orang-orang bersenjata tak dikenal menembak pesawat jenis Twin Otter yang membawa logistik pilkada dan 15 personel polisi yang  akan bertugas tempat pemungutan suara.

Menurut polisi, tembakan itu berasal dari hutan segera setelah pesawat mendarat di Bandara Kenyam di kabupaten Nduga. Pilot terluka dalam serangan itu.

Polisi mengklaim, para penyerang juga menembak warga sipil di bandara, menewaskan tiga orang dan melukai tiga lainnya.

Serangan itu terjadi tiga hari setelah pesawat lain ditembak di bandara yang sama.

Pastor John Djonga, yang juga seorang aktivis meminta semua pihak untuk “bekerja bahu membahu untuk memastikan perdamaian” selama pilkada.

“Semua pihak harus memastikan orang Papua menggunakan hak pilih mereka tanpa rasa takut,” katanya kepada ucanews.com pada 26 Juni.

“Seharusnya tidak ada pertumpahan darah hanya karena Pilkada. Kami memilih seorang pemimpin selama lima tahun, tetapi perdamaian harus dipertahankan selamanya,” kata imam yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun di daerah terpencil Papua.

Papua telah lama mengeluhkan terkait pelanggaran HAM dan menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar – wilayah paling berisiko munculnya kekerasan pada pilkada ini.

Menurut Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi, 71 orang tewas selama pemilihan tahun 2010 dan 2014 di berbagai distrik.

Pendeta Benny Giay dari Sinode Gereja-gereja Kristen di Papua meminta jemaatnya untuk mendukung pilkada yang damai.

“Pilkada tidak boleh menyebabkan korban di kalangan warga sipil,” katanya, ia menambahkan elemen-elemen tertentu ingin menggunakan pilkada untuk menghancurkan Papua.

Dia mendesak orang Papua “tidak emosional, mempromosikan dialog dan menghormati perbedaan politik.”

Juru bicara kepolisian Papua, Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan sedang dilakukan pengejaran terhadap para penyerang bandara, dan keamanan sedang ditingkatkan.

“Kami menjamin bahwa pilkada  tetap akan dilakukan,” katanya.

Tambahan 3.700 personel polisi dan militer telah disiapkan untuk memastikan pilkada tetap berjalan, tambahnya.

 

Kebijakan Agama Di Cina Jadi “Penghambat” Kesepakatan Vatikan 

Sel, 26/06/2018 - 16:00

Seorang akademisi asal Taiwan yakin bahwa kebijakan keras soal agama di Cina bisa menjadi penghambat kesepakatan dengan Vatikan tentang pengangkatan uskup.

Suster Beatrice Leung Kit-fun, seorang peneliti dari Universitas Bahasa yang dikelola Ursulin di Wenzao, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Tahta Suci menyebut kebijakan keras soal agama di Beijing dalam negosiasi baru-baru ini.

“Ini hambatan bagi sebuah kesepakatan antara kedua pihak,” katanya.

Pada Februari lalu, otoritas Cina menerapkan revisi undang-undang tentang agama untuk memperkuat pemantauan berbagai kegiatan keagamaan termasuk melarang anak-anak masuk ke dalam gereja dan memberi hukuman berat untuk berbagai kegiatan yang diadakan tanpa ijin.

Suster Leung mengatakan saling memahami dan memiliki itu sangat penting untuk pembicaraan tersebut meskipun jika sebuah kesepakatan ditandatangani, persyaratan itu akan sulit diterapkan.

Ia menceritakan bahwa pada awal 2008 Tahta Suci mengirim beberapa pejabat ke Taiwan untuk membicarakan hubungan non-diplomatik antara Vatikan dan Taiwan.

Hubungan Vatikan dan Taiwan, lanjutnya, semakin dekat dalam lima tahun terakhir khususnya di bawah kepemimpinan Mgr Paul Russell, mantan kepala Nunsiatur Apostolik di Taiwan. Sebuah kesepakatan tentang pendidikan tinggi ditandatangani sebagai bentuk pengakuan akan mandat akademisi, sementara pameran seni digelar untuk menjalin hubungan yang lebih baik.

Menurut Reuters, pembicaraan antara Vatikan dan Cina berlanjut pada minggu kedua bulan ini. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak Desember lalu.

Paus Fransiskus mengatakan kepada media itu: “Saya kira masyarakat Cina layak mendapat Penghargaan Nobel atas kesabaran mereka. Mereka tahu cara menunggu. Waktu adalah milik mereka dan selama berabad-abad mereka memiliki budaya … Mereka adalah orang-orang bijak, sangat bijak. Saya sangat menghormati Cina.”

Paus Fransiskus diminta untuk menanggapi keprihatinan yang dirasakan oleh Kardinal Zen Ze-kiun dari Hong Kong.

Paus mengatakan ia sebelumnya menerima Kardinal Zen. Kardinal Zen adalah orang baik, tetapi ia merasa agak takut karena ia mengajar teologi di seminari milik Asosiasi Katolik Patriotik Cina.

Paus Fransiskus berbicara sangat positif tentang prospek dari sebuah kesepakatan. “Dialog merupakan sebuah resiko, tetapi saya memilih resiko dibanding kekalahan pasti yang muncul karena tidak adanya dialog,” katanya.

 

Seorang Ulama Di Pakistan Melayani Pasien di Katedral

Sel, 26/06/2018 - 15:00

Lebih dari 100 umat paroki Katedral Hati Kudus Yesus di Lahore mendapat layanan kesehatan gratis dari seorang ulama.

Qari Abdul Qayyum Zaheer – seorang televangelis – dan timnya yang terdiri atas empat dokter melayani pemeriksaan dan memberi suplemen makanan pada program layanan kesehatan yang diadakan di Ruang Perawatan St. Viktoria di halaman gereja katedral pada Minggu (24/6).

Juga diadakan seminar tentang dampak cuaca panas yang ekstrim dan perubahan iklim bagi kesehatan.

“Kami hanya minta bayaran sebesar 350 rupee (sekitar 2,88 dolar AS) untuk pemeriksaan organ tubuh dan pemberian vitamin. Nominal ini sepertiga dari biaya pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit swasta. Infeksi sengatan panas (sunstroke), dehidrasi dan gastrointestinal banyak dialami pasien,” kata Zaheer kepada ucanews.com.

Organisasi Meterologi Dunia PBB telah memastikan bahwa suhu terpanas terjadi April lalu di Nawabshah, sebuah distrik bagian selatan dari Propinsi Sindh. Menurut laporan media, 65 orang tewas akibat cuaca panas di Karachi.

Zaheer – yang juga koordinator nasional Alliance in Motion atau sebuah perusahaan suplemen diet dan nutrisi – telah memberi layanan kesehatan sebanyak 15 kali di masjid dan madrasah tahun ini. Layanan kesehatan serupa diadakan di sebuah gereja Protestan bulan lalu.

“Organisasi-organisasi Islam memberi bantuan di pemukiman Kristiani hanya setelah terjadi bencana atau serangan massa. Kami menjangkau mereka dalam semangat kemanusiaan. Kesalahpahaman akan komunitas lain adalah penyebab utama terjadinya intoleransi agama,” katanya.

Pastor Inayat Bernard, pastor paroki katedral, berterima kasih kepada ulama itu atas bantuannya kepada umat paroki.

“Kami selalu mendukung kegiatan lintas-agama. Orang miskin membutuhkan bantuan di tengah pemadaman listrik yang tidak menentu dan suhu yang memanas. Kami fokus pada bantuan medis dan doa penyembuhan dengan mengunjungi para imam untuk melayani umat paroki yang tetap pergi ke gereja meskipun cuaca panas,” katanya.

“Kelompok itu senang dengan respon yang baik. Layanan lainnya akan diadakan Agustus nanti saat musim hujan angin,” lanjutnya.

Pastor Bernard memberi layanan kesehatan dengan doa di pintu masuk Ruang Perawatan St. Viktoria. Ia juga mendaraskan ayat Alquran.

 

Tuduhan “Palsu” Terhadap Imam India Terkait Perkosaan

Sel, 26/06/2018 - 13:00

Polisi Negara Bagian Jharkhand di India  menangkap seorang imam Yesuit dengan tuduhan  bersekongkol dengan penculik dan pemerkosaan geng terhadap lima aktivis sosial, tetapi para pejabat Gereja mengatakan tuduhan itu rekayasa.

Pastor Alphonse Aind, kepala Sekolah Menengah Memorial Tengah yang dikelola Yesuit di desa Kochang daerah terpencil keuskupan Khunti, diahan pada 22 Juni, sehari setelah kasus perkosaan 19 Juni dilaporkan.

Selain imam itu, dua biarawati Ursulin dan dua guru diinterogasi pada 21 Juni. Polisi membebaskan semua kecuali pastor.

Aktivis sosial dan kedua biarawati itu adalah bagian dari tim yang mendramatisasikan  di sekolah untuk membangun  kesadaran tentang perdagangan anak perempuan atas inisiatif seorang imam, yang juga pastor paroki setempat.

Enam pria dengan sepeda motor membawa perempuan itu ke daerah hutan terdekat dan memperkosa mereka pada 19 Juni.

Polisi mengatakan mereka telah menahan dua tersangka dan mencari tersangka lain.

Lebih lanjut, Polisi mengatakan drama itu membuat marah para penyerang karena mengekspresikan sentimen terhadap Pathalgadi – sebuah gerakan di antara penduduk pribumi yang mendemarkasi tanah mereka, dengan batu-batu yang mengklaim kebebasan menolak otoritas pemerintah federal atau negara bagian.

Para penyerang ingin “mengajarkan pelajaran kepada aktivis sosial,” demikian R.K. Mallik, direktur jenderal kepolisian negara bagian, mengatakan kepada media.

Para pria bersenjata membawa mereka dan dua laki-laki ke hutan menggunakan kendaraan pastor itu. Laki-laki dipaksa  untuk duduk di dalam kendaraan sementara para wanita dibawa masuk lebih jauh ke dalam hutan, kata polisi.

Laporan media yang mengutip keterangan korban mengatakan serangan itu brutal dan penuh dendam. Para pemerkosa menyerang para wanita selama empat jam dan bahkan memaksa mereka untuk minum air kencing mereka. Mereka juga mencatat serangan pada ponsel untuk digunakan sebagai bahan pemerasan.

Para pejabat Gereja mengatakan tuduhan terhadap Pastor Aind dibuat untuk melecehkan  Gereja dan menghubungkannya dengan gerakan Pathalgadi, yang telah menciptakan masalah bagi pemerintah negara bagian itu yang dijalankan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu.

“Ada upaya  melibatkan Gereja dalam perselisihan dan mendiskreditkan layanan baik yang telah dilakukan,” kata Sekretaris Jenderal Konferensi  Waligereja India, Mgr Theodore Mascarenhas.

Imam itu “dinyatakan bersalah terlibat dalam sembilan dakwaan serius termasuk melakukan kejahatan seperti pemerkosaan dengan sengaja untuk menolak pembelaannya.”

Para pejabat Gereja menduga langkah itu bertujuan  menempatkan Gereja dan karyanya di desa-desa dengan kesan  buruk, menghubungkan warga Gereja dengan gerakan kontroversial dan memecah belah masyarakat adat di negara itu menjelang pemilu 2019.

Gerakan Pathalgadi telah tumbuh di antara masyarakat adat di negara bagian itu dan di tempat lain di India melawan langkah pemerintah yang mengambil tanah mereka secara paksa untuk pembangunan.

Pemerintah Jharkhand telah menyebut gerakan itu tidak sah dan para pemimpin BJP menuduh kelompok-kelompok Gereja mendukung gerakan semacam itu.

“Gereja Katolik tidak ada hubungannya dengan gerakan Pathalgadi,” kata Pastor Xavier Soreng, aktivis sosial di negara bagian itu, kepada ucanews.com.

Pastor Soreng mengatakan bahwa konfraternya “dituduh bersalah.” Warga  Gereja “tidak mendukung atau menentang gerakan apa pun. Kami dibuat menderita karena membantu orang miskin berdiri di atas kaki mereka,” katanya.

Dia mengatakan tim gereja sedang berusaha untuk mendapat jaminan keamanan bagi imam itu.

Penduduk asli membentuk sekitar 16 persen dari 32 juta warga  Jharkhand.  Negara memiliki sekitar satu juta orang Kristen, atau 4,3 persen dari populasi, hampir semuanya suku asli, yang hampir dua kali lipat persentase nasional.

Dari 532.000 orang di distrik Khunti, 25 persen diperkirakan orang Kristen.

Korea Selatan Bangun ‘Kapel Perdamaian’ Di Desa Gencatan Senjata

Sel, 26/06/2018 - 08:29

Kapel baru akan dibangun di Daerah Keamanan Bersama (JSA) di Panmunjom, sebuah desa gencatan senjata di Zona Demiliterisasi antar-Korea (DMZ) yang didirikan pada akhir Perang Korea (1950-1953).

Pada  5 Juni sebuah upacara peletakan batu pertama diadakan untuk kapel baru yang dipimpin oleh Uskup Francis Xavier Yu Soo-il.

Kapel itu akan menggantikan gedung lama yang dibangun tahun 1958 tiga tahun setelah pembicaraan damai di Panmunjom menghasilkan gencatan senjata.

Gencatan senjata setelah 65 tahun itu, menempatkan kedua Korea secara teknis tetap dalam keadaan perang meskipun ada serangkaian pembicaraan tentang rekonsiliasi antara Presiden AS Donald Trump, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

Kapel tersebut akan ditempatkan di depan Pusat Pengunjung JSA, dan akan berfungsi  sebagai “kapel perdamaian” dalam pengaturan bersejarah ini di mana bekas-bekas perang tetap ada meski gelombang momentum terbaru untuk rekonsiliasi dan peningkatan pertukaran antar-Korea.

“Pembangunan kapel baru di JSA adalah hadiah yang menunjukkan kasih karunia Tuhan,” kata Uskup Xavier.

“Kapel itu, yang letaknya dekat ke Korea Utara, akan berfungsi sebagai tempat di mana kita dapat berdoa untuk mengatasi pembagian dua Korea seperti kita berharap untuk reunifikasi damai,” tambahnya.

“Kapel itu juga akan berfungsi sebagai sumber spiritual bagi para prajurit yang menjaga desa gencatan senjata itu. Sebuah berkat bagi semua orang yang berkunjung ke sini.”

Gedung satu lantai yang terletak di atas lahan seluas 2.089 meter persegi ini akan selesai pada  Maret dengan kapasitas untuk menampung lebih dari 100  pengunjung Gereja.

“Ini sangat berarti karena kita dapat membangun kapel baru di JSA, yang merupakan tempat pertempuran sengit dan sekarang telah menjadi tempat dialog. Ini akan menjadi tempat untuk berdoa bagi perdamaian di Semenanjung Korea,” kata Letnan Kolonel Matius Petani, komandan Batalion Keamanan Komando PBB-JSA.

 

Kelompok Agama Bantu Massa Pendemo di Manila  

Sen, 25/06/2018 - 17:55

Beberapa biarawati dan pendeta memimpin sejumlah kelompok agama yang telah menyebar di Manila, Filipina, dan beberapa propinsi sekitar untuk memperlihatkan dukungan mereka kepada buruh yang tengah menggelar aksi protes.

Serangkaian aksi protes muncul dalam sepekan lalu untuk menentang sistem kontrak buruh. Sistem ini disebut sebagai penyebab tidak adanya pengangkatan karyawan tetap di kalangan banyak buruh.

Sistem kontrak buruh adalah sebuah praktek di mana agen atau penyalur tenaga kerja merekut buruh atas nama sebuah perusahaan besar sehingga perusahaan besar ini bisa terhindar dari aturan buruh dan pengangkatan karyawan tetap. Akibatnya, perusahaan besar mudah memecat buruh.

Menurut pengamat, kehadiran Gereja dalam aksi protes nampaknya bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrokan antara massa pendemo dan aparat polisi.

Suster Mary John Mananzan dari Ordo Benediktin mengatakan kepada para pendemo bahwa Gereja Katolik selama ini konsisten dalam mengakui “kebutuhan akan hidup secara bermartabat” mereka.

Pada Sabtu (23/6), ia memimpin sekelompok religius wanita ke sebuah perusahaan manufaktur di Propinsi Bulacan untuk memastikan kepada para pendemo bahwa Gereja mendukung mereka.

“Paus Fransiskus mendukung perjuangan kalian agar terbebas dari kemiskinan dan hidup secara bermartabat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Paus Fransiskus mengakui “hak akan perlindungan pekerjaan, membentuk serikat buruh dan menggelar aksi protes demi kondisi kerja yang lebih baik.”

Biarawati berusia 80 tahun itu telah membela hak para buruh sejak 1975 ketika ia dan beberapa biarawati ikut dalam aksi protes di sebuah perusahaan minuman keras di Manila saat darurat militer masih diberlakukan.

Ia sangat takut akan kekerasan yang muncul saat itu dan merasa sangat marah ketika polisi memukul para buruh saat memisahkan mereka dari kaum religius.

Para buruh NutriAsia, sebuah perusahaan makanan senilai 300 juta dolar AS, menggelar aksi protes pada awal Juni untuk menuntut perusahaan agar mengangkat mereka menjadi karyawan tetap.

Namun perusahaan itu menolak memenuhi tuntutan para buruh meskipun Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa ia akan menghentikan praktek sistem kerja kontrak.

Sebuah operasi pembubaran aksi protes yang dilakukan oleh polisi di luar perusahaan NutriAsia pada 14 Juni mengakibatkan tujuh buruh dilarikan ke rumah sakit. Polisi juga menangkap 24 buruh lainnya meskipun hanya empat pemimpin buruh yang dijebloskan ke penjara.

Cuplikan video yang memperlihatkan polisi bersenjata tongkat karet memukul para buruh dan seorang satpam menodongkan sebuah senjata di kepala seorang pendemo menyebar luas dan memicu imbauan agar memboikot produk dari perusahaan itu.

Akhir pekan lalu, sekitar 12 biarawati Ordo Benediktin bergabung dengan 500 dokter, guru, anggota parlemen, seniman dan tokoh pemuda dalam sebuah karavan yang mengangkut makanan, obat-obatan dan suplai lainnya untuk para pendemo.

Sejumlah seminaris dan imam juga ikut aksi protes di wilayah lain di ibukota Filipina tersebut.

Pada Minggu (24/6), Dewan Nasional Gereja-Gereja Filipina (DNGF) juga menggelar sebuah “misi solidaritas” yang diikuti oleh gereja-gereja Protestan.

“Kami bersama semua buruh yang tengah berjuang,” kata Darlene Marquez-Caramanzana, perwakilan dari DNGF.

Ia menambahkan bahwa organisasi itu “berkomitmen untuk mendukung para buruh dengan doa dan aksi.”

Menurut Departemen Tenaga Kerja, 1,33 juta dari 4,47 juta karyawan yang dipekerjakan di sedikitnya 8.000 perusahaan di Filipina bukan karyawan tetap.

 

Presiden Filipina Kritik Kisah Penciptaan, Sebut Allah “Bodoh”

Sen, 25/06/2018 - 15:02

Setelah mengkritik sejumlah uskup dan imam dalam beberapa terakhir, Presiden Rodrigo Duterte kini melontarkan kritik terhadap Allah.

Saat berbicara pada sebuah pertemuan tentang teknologi di Kota Davao pada Sabtu (22/6), Presiden Duterte mempertanyakan logika dari kisah penciptaan dalam Kitab Suci dan menyebut Allah “bodoh.”

Presiden Duterte mengatakan ia menemukan kesalahan dalam kisah penciptaan itu. Ia pun mempertanyakan bagaimana Adam dan Hawa melakukan “dosa asal.”

“Adam makan (buah terlarang), kemudian kebencian lahir. Siapakah Allah yang bodoh ini? Orang sialan ini bodoh jika memang benar demikian,” katanya.

“Anda menciptakan sesuatu secara sempurna dan kemudian Anda memikirkan suatu peristiwa yang akan mencobai dan menghancurkan kualitas karya Anda,” lanjutnya.

Presiden Duterte – yang telah berselisih dengan para pemimpin Gereja yang mengkritik kebijakan pemerintahannya – mempertanyakan konsep Kristiani tentang “dosa asal.”

“Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh ibu dan bapak Anda, Anda bukan bagian dari hal ini, kemudian Anda jatuh dalam dosa. Agama macam apa ini? Saya tidak bisa menerimanya,” kata Presiden Duterte.

Lahir sebagai seorang Katolik, pemimpin negara Filipina itu mengatakan ia percaya akan “kemampuan berpikir universal.” Namun ia tidak bisa menggambarkan Allah sebagai seorang manusia.

“Saya sungguh percaya, saya mengimaninya dan menerima sesuatu tentang … tetapi tidak percaya akan agama,” katanya.

Sejumlah Uskup: Presiden Duterte Melewati Batas

Kritik dari Presiden Duterte itu mengungkap alasan mengapa ia seharusnya tidak dipilih, kata Uskup Sorsogon Mgr Arturo Bastes.

Ia menggambarkan Presiden Duterte sebagai “seorang pecundang gila, psikopat (dengan) pikiran abnormal.”

Prelatus itu mengatakan pernyataan dan aksi Presiden Duterte dalam beberapa bulan terakhir “tidak bisa diterima oleh orang yang normal dan berpikiran baik.”

Uskup Bastes mengatakan beberapa orang berdoa “agar Allah membebaskan kami dari orang jahat ini.”

“Saya merasakan dan berpkiran sama dengan masyarakat Filipina ini,” katanya.

Ia pun meminta masyarakat Filipina untuk “sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar segala penghujatan dan kecenderungan perilaku layaknya diktator dari orang gila ini akan berakhir.”

Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos mengatakan pernyataan Presiden Duterte melewati “garis merah.” Menurutnya, presiden seharusnya “tidak mencobai Allah karena Ia mengatakan bahwa balas dendam adalah milik saya.”

Beberapa tokoh politik juga mengecam pernyataan Presiden Duterte.

“Semoga Allah kita mengampuninya dan membuatnya menebus segala dosanya,” kata Senator Panfilo Lacson.

Lacson selama ini mendukung Presiden Duterte dalam banyak hal.

“Antara dia dan Allah – kepada-Nya saya berdoa setiap hari  dan bersama-Nya saya menemukan penghiburan dan kenyamanan di saat-saat sulit, saya bahkan tidak memikirkan pilihan saya,” katanya.

Senator Antonio Trillanes, satu dari banyak pengkritik vokal dalam Konggres, mengatakan serangan Presiden Duterte baru-baru ini terhadap agama Kristen dan Allah memberi pesan bahwa ia adalah “orang jahat.”

“Ini menunjukkan betapa tinggi arogansi kekuasaan bukan hanya untuk merendahkan dan menghina iman seseorang tetapi juga untuk bertindak seolah-olah ia adalah Allah,” katanya.

Namun juru bicara presiden, Harry Roque, membela Presiden Duterte. Ia mengatakan presiden berhak atas keyakinan imannya sendiri.

“Itu keyakinan presiden kita. Presiden kita memiliki spiritualitas personal dan ini hak beliau,” katanya.

Presiden Duterte telah melakukan sejumlah serangan terhadap sejumlah pemimpin Gereja Katolik yang mengkritik kebijakan pemerintahannya khususnya perang terhadap narkoba yang telah menewaskan ribuan orang.

 

Pembicaraan Vatikan-Cina Dilanjutkan 

Sen, 25/06/2018 - 13:19

Setelah jeda panjang, pembicaraan dilanjutkan dalam beberapa pekan terakhir antara Cina dan Vatikan mengenai kesepakatan untuk menormalkan pengangkatan uskup, demikian menurut laporan dari Roma, lebih lanjut Paus Fransiskus mengatakan dia tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Partai Komunis yang berkuasa.

Pembicaraan putaran pertama sejak Desember lalu diadakan di Roma pada minggu kedua Juni, demikian menurut layanan kawat Reuters, mengutip sumber Vatikan yang tidak disebutkan namanya.

Tidak ada pihak yang mengkonfirmasikan waktu pembicaraan dan Roma sebelumnya juga mengindikasikan bahwa perjanjian akhir mungkin tidak akan dipublikasikan secara terbuka. Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa tanggal target untuk kesepakatan awal adalah bulan ini.

Namun, pembicaraan mungkin  diperumit oleh kasus Uskup Cui Tai, yang belum terlihat dua bulan sejak penculikannya, dan serangan-serangan berantai terhadap gereja-gereja di provinsi-provinsi Kristen utama di Henan dan Hebei menyusul dikeluarkannya peraturan agama baru yang keras oleh Beijing pada 1 Februari. Henan, rumah bagi banyak umat Katolik daripada provinsi Cina lainnya,   peraturan  melarang anak di bawah umur untuk beribadah di gereja-gereja resmi, salib dihapus dan beberapa tempat ibadah tertutup.

Paus Fransiskus mengakui positif tentang kesepakatan itu dalam wawancara dengan Reuters di kediamannya.

“Kami berada pada titik yang baik,” kata Bapa Suci kepada wartawan Phillip Pullela, dan menambahkan bahwa “dialog adalah risiko, tetapi saya lebih memilih risiko daripada kekalahan tertentu yang datang dengan tidak mengadakan dialog.”

Dia menambahkan: “Mengenai waktunya, beberapa orang mengatakan itu adalah waktu Cina. Saya katakan itu adalah waktu Tuhan. Mari kita maju dengan tenang.”

Paus menjelaskan perundingan itu dibagi dalam tiga bagian: dialog resmi, kontak tidak resmi antara warga biasa “yang kami tidak ingin campuri,” dan dialog budaya.

Jumlah umat Katolik di Cina berkisar 9-12 juta, dengan persentase di Gereja “resmi” antara 50-70 persen.

Penentang terhadap kesepakatan itu tetap kuat di kalangan  yang disebut Gereja bawah tanah, di mana umat Katolik menentang pengontrolan ibadat Beijing di tempat tertentu  dari gereja-gereja mereka sendiri ke  rumah-rumah pribadi, sering disebut gereja rumah.

Pemimpin Gereja bawah tanah adalah Emeritus Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, uskup emeritus Hong Kong, yang mengulangi penentangannya terhadap kesepakatan itu dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan  secara online ole Hong Kong Free Press pada Mei.

“Ada yang mengatakan mungkin sekarang ada kesulitan di pihak Cina, karena ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan perjanjian, mereka dapat mengendalikan semuanya. Mungkin ada suara di Cina terhadap kesepakatan akhirnya,” kata Kardinal Zen.

“Anda melihat bahwa ada banyak tindakan di pihak pemerintah yang menunjukkan bahwa mereka memperketat kontrol terhadap agama. Jadi lebih sulit untuk memahami bagaimana Vatikan bisa mencapai kesepakatan pada saat ini, karena jelas mereka dilihat sebagai berkolaborasi dengan pemerintah.”

Paus Fransiskus tampaknya menyinggung umat Katolik bawah tanah ketika dia mengatakan dia tidak ingin “mencampuri” kontak dengan warga Cina, kata pengamat.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Cina Geng Shuang pekan ini mengatakan kepada para wartawan bahwa Cina tulus meningkatkan hubungan dua arah dengan Vatikan.

“Kami bersedia  bertemu dengan pihak Vatikan di tengah jalan dan membuat kemajuan baru dalam proses meningkatkan hubungan dan memajukan dialog bilateral yang konstruktif,” katanya.

Salah satu poin penting yang melekat pada kesepakatan itu adalah bagaimana Vatikan akan menangani tujuh orang yang disebut para uskup terlarang, beberapa di antaranya diketahui memiliki hubungan jangka panjang dengan perempuan dan anak-anak.

Beberapa laporan mengindikasikan bahwa uskup-uskup ini telah menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Sri Paus dalam upaya  menyelesaikan masalah ini.

 

Lima Gadis dari Sekolah Yesuit Diperkosa di India

Sen, 25/06/2018 - 08:23

Lima orang gadis diculik dari sekolah yang dikelola Yesuit dan diperkosa di sebuah hutan di dekat daerah Khunti di Negara Bagian Jharkhand, India, kata polisi.

Orang-orang tak dikenal dengan enam sepeda motor membawa para gadis itu sore hari pada  20 Juni ketika sedang melangsungkan permainan tentang kesadaran sosial, kata A.V. Homkar, petugas polisi senior di daerah itu.

Dia mengatakan para penyelidik telah menahan sembilan orang untuk diinterogasi tetapi belum menetapkan mereka sebagai tersangka.

Pastor Xavier Soreng SJ, seorang aktivis sosial di ibukota Negara Bagian Ranchi, mengatakan kejahatan itu dilaporkan kepada pihak kepolisian pada 21 Juni pagi sebab para korban ketakutan karena para penyerang mengancam akan membunuh mereka jika mereka melapor ke polisi.

Dia mengatakan para penyerang memukuli para gadis dan membawa mereka pergi dengan todongan senjata. Mereka juga menyerang enam orang laki-laki dan membawa mereka pergi. Laki-laki dan para gadis dibawa dengan kendaraan terpisah tetapi para lelaki tersebut dibebaskan.

Para gadis dibawa lebih jauh ke dalam hutan dan diserang secara seksual sebelum dibebaskan pada larut malam, kata imam itu.

Pastor Soreng mengatakan polisi telah mewawancarai kepala sekolah Pastor Alphonse Aind, dua biarawati dan seorang guru.

Seorang pejabat polisi mengatakan kepada ucanews.com bahwa dewan medis yang dibentuk untuk membantu penyelidikan telah mengkonfirmasi kelima wanita yang diculik dan diperkosa.

Tiga tim telah dibentuk untuk menyelidiki masalah ini.

Konferensi Waligereja India, melalui sekretaris jenderal Uskup Theodore Mascarenhas bergegas ke daerah itu untuk membantu Gereja setempat menghadapi situasi tersebut.

 

Seorang Lansia Katolik Berdoa untuk Gereja Baru di Myanmar

Jum, 22/06/2018 - 13:53

Hari itu langit berawan dan  lembab di penghujung Mei,  Maria Tin Tin Da, 89, menatap ke gereja terdekat dari jendela rumahnya dan kemudian dengan perlahan berjalan dan duduk di lantai.

“Saya merasa lelah dan kadang-kadang sangat pusing sehingga saya tidak dapat berbicara banyak,” bisik Tin Tin, yang keluarganya adalah satu-satunya Katolik di desanya di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.

Kisah rumah kayu dua wanita dari etnis Tamil ini sangat dekat dengan gereja Katolik St. Johannes de Britto yang rusak, yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun.

“Setiap kali saya bertemu dengan para imam dan biarawati, saya memohon kepada mereka untuk membantu membangun gereja baru karena itu adalah harapan terakhir saya sebelum saya meninggal,” kata Tin Tin.

Dia tinggal di desa Yathaepyan, Negara Bagian Kayin.  Lebih dari 5.000 orang tinggal di desa yang hanya berjarak 10 kilometer dari ibu kota negara bagian Hpa-an.  Desa ini memiliki sekolah menengah yang dikelola pemerintah dan klinik kecil.  Sebagian besar penduduk bertahan hidup dengan menjadi petani sawah.

Karena Tin Tin tidak dapat berjalan jauh, seorang imam mengunjunginya untuk memberi Komuni  setidaknya sebulan sekali.

“Saya selalu berdoa Rosario di rumah karena saya sudah tidak dapat menghadiri Misa selama lima tahun terakhir ini,” katanya sambil mengambil minuman dingin.

Dia mengatakan tetangganya beragama Buddha secara teratur mengunjungi rumahnya. “Saya tetap mempertahankan iman saya dan tidak pernah merasa sedih meskipun satu-satunya keluarga Katolik di kalangan tetangga Buddha,” ibu dari empat anak itu mengatakan kepada ucanews.com.

Tin Tin memiliki hubungan baik dengan keluarga Buddha, yang juga berpartisipasi dalam perayaan hari raya Katolik tahunan. “Saya senang tinggal di sini dan tidak pernah bertengkar dengan tetangga Buddha saya,” katanya.

Umat Katolik ingin membangun kembali Gereja St. Johanes de Britto yang telah rush ini. (Foto: ucanews.com)

 

Tin Tin tinggal sendirian di rumahnya saat  putra kedua dan keluarganya tinggal di tempat lain di desa. Dia pindah ke Yathaepyan dari desa Hton-Bo-Quay 54 tahun  lalu setelah menikah.

Hton-Bo-Quay, 25 kilometer dari Hpa-an, memiliki sekitar 700 umat Katolik Tamil. Orang Tamil sudah tinggal di sana sejak 1823, menurut catatan Gereja. Mereka menanam padi dan hewan di belakang rumah untuk penghidupan mereka.

Di Yathaepyan, pintu Gereja St. Johannes de Britto rusak dan pepohonan tumbuh di samping bangunan lusuh.  Patung St. Johannes de Britto (1647-93), seorang misionaris Jesuit Portugis di Tamil Nadu, India selatan, tetap berada di dalam gereja. Dia dipenggal karena mewartakan ajaran Kristen.

Pastor Edward Aye Min Htun, pastor paroki, mengatakan bahwa umat Katolik dari Hton-Bo-Quay turut mengambil bagian dalam hari raya Santo Johanes de Britto di Yathaepyan pada 4 Februari setiap tahun. Gereja terlalu kecil untuk menampung ratusan umat Katolik untuk Misa, jadi perayaan diadakan di luar.

Pastor Htun, yang dipindahkan ke paroki ini  tahun 2015, mengatakan gereja belum digunakan selama bertahun-tahun kecuali untuk hari raya paroki dan pada Hari Raya Peringatan Arwah Semua  Orang Beriman.

“Membangun gereja baru terutama tergantung pada hubungan antara umat Katolik dan mayoritas umat Buddha. Jika mereka (Buddha) tidak menentangnya, kita dapat membangunnya melalui kontribusi lokal,” kata Pastor Htun.

Fransiskus, putra kedua Tin Tin, ingat tiga keluarga Katolik yang tinggal di Yathaepyan, sekitar 40 tahun  lalu sebelum mereka pindah ke daerah lain.

“Umat Buddha berpartisipasi dalam perayaan Gereja dan kedua belah pihak saling membantu dalam upacara pemakaman,” kata Fransiskus, mantan tentara militer Myanmar yang meninggalkan Yathaepyan pada 2007 karena masalah kesehatan. “Kami ingin membangun gereja baru tetapi kami tidak dapat membangunnya sendiri karena kami adalah petani.”

Gereja St. Johannes de Britto dibangun dengan beton  tahun 1935 setelah bertahan dengan susunan kayu selama lebih dari tujuh dekade.

Sebuah patung  misionaris Yesuit Portugis  St. Johanes de Britto tetap berdiri Utah di dalam gereja. (Foto: ucanews.com)

 

Umat ​​Katolik Tamil dari Hton-Bo-Quay pindah ke Yathaepyan  tahun 1954 setelah desa mereka dibakar karena konflik. Mereka kembali ke rumah mereka  tahun 1956 ketika situasi menjadi stabil.

Negara Bagian Kayin adalah wilayah yang dilanda konflik yang telah mengalami perang saudara selama lebih dari 60 tahun. Uni Nasional Karen telah berperang dengan militer Myanmar sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1948.

Warga Tamil adalah penduduk asli Negara Bagian Tamil Nadu,  India selatan, serta negara pulau Sri Lanka yang berdekatan.

Orang-orang Tamil, yang dibawa ke Myanmar oleh kolonial Inggris, terdiri dari sekitar 2 persen dari populasi Myanmar yang berjumlah 51 juta. Umat ​​Katolik Tamil diperkirakan berjumlah sekitar 50.000. Banyak orang Tamil dipaksa untuk melarikan diri dari kediktatoran militer setelah kudeta Jenderal Ne Win  tahun 1962.

 

Gereja ​​Katolik Vietnam Menandai Kanonisasi Para Martir

Jum, 22/06/2018 - 09:01

Gereja ​​Katolik Vietnam mengungkapkan rasa syukur dan kesetiaan kepada leluhur mereka yang wafat  karena mempertahankan iman mereka pada upacara yang menandai peringatan kanonisasi para martir.

Di tengah cuaca panas terik, sekitar 20.000 umat Katolik dari keuskupan agung Hanoi dan sembilan keuskupan di Vietnam utara menghadiri Misa khusus pada 19 Juni di provinsi Ha Nam dalam rangka pembukaan Tahun Yubileum yang menandai 30 tahun kanonisasi 117 martir Vietnam.

Upacara pembukaan diadakan di Pusat Ziarah Martir dari So Kien termasuk menandai  135 tahun Basilika Kecil Maria Dikandung Tanpa Noda  yang berpusat di provinsi Ha Nam.

Pusat ziarah itu dihiasi dengan bendera warna-warni dan sisa-sisa penyiksaan para martir seperti  tali, rantai, tiang dan pentung.

Kardinal Peter Nguyen Van Nhon, uskup agung  Hanoi memimpin upacara tersebut, bersama  13 uskup konselebrasi dan diikuti oleh 300 imam. Panggung itu dihiasi dengan gambar besar para martir dan bunga Vietnam.

“Hari ini kita mengungkapkan sukacita besar dan nyata kita kepada para martir Vietnam yang benar-benar mati bersama Yesus dan hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan dan kebahagiaan sehingga  Gereja Katolik  Vietnam menanam bunga dan buah berlimpah,” kata Mgr Cosma Hoang Van Dat, uskup  keuskupan Bac Ninh. dalam homilinya.

Uskup Dat mengatakan bahwa dalam 50 tahun sejak para misionaris asing mulai mewartakan Kabar Baik ke negara itu hampir 500 tahun lalu sekitar 300.000 orang lokal memeluk agama baru tersebut. Mereka melakukan ini meskipun penganiayaan berat oleh pihak berwenang.

Di antara para martir itu adalah Beato Andrew Phu Yen, seorang katekis muda, yang meninggal karena mempertahankan imannya di kota kuno Hoi An  tahun 1644.

Ketika  Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi 117 martir  tahun 1988, ada lebih banyak orang Vietnam yang menyaksikan dan mati karena iman Katolik mereka, kata Uskup Dat.

Dia mengatakan jika mereka mendedikasikan satu hari untuk menceritakan kisah tentang setiap martir, itu akan memakan waktu 365 tahun untuk menceritakan semua kisah para martir.

Uskup Dat mengatakan para martir memberikan kontribusi besar pada budaya bangsa, membangun nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan cinta, menciptakan bahasa nasional dan memajukan pendidikan dan karya sosial  kepada masyarakat.

“Hari ini kita diundang  mengikuti kisah kesaksian  para martir dalam situasi-situasi baru dan cara-cara baru untuk membawa keadilan dan amal kepada orang lain, dan memberikan kesaksian kepada Allah dalam perlindungan dan karya kasih kita,” kata Mgr Dat kepada umatnya.

Dia juga mendesak mereka “bekerja sama dengan para sahabat yang berkehendak baik tanpa memandang agama, status sosial dan pandangan politik mereka,  membangun peradaban cinta dan kehidupan di negara kita.”

Sebelum upacara, umat Katolik dengan kostum khusus membawakan doa, menyanyikan lagu-lagu pujian dan membawa jenazah Pastor Peter Truong Van Thi dan sisa-sisa para martir lainnya dalam sebuah prosesi di sekitar pusat ziarah. Mereka juga menari dan mempersembahkan bunga kepada para martir.

Joseph Nguyen Van Chien, seorang peserta dari provinsi Yen Bai, mengatakan dia sangat bangga dengan umat Katolik yang mengorbankan diri demi menyebarkan Kabar Baik di negara tersebut.

“Upacara itu membantu memperkuat iman kami dan mendorong kami untuk berani menghidupi iman kami di masyarakat tanpa rasa takut,” katanya.

Chien mengatakan ini adalah pertama kalinya Gereja Katolik setempat secara terbuka merayakan ulang tahun kanonisasi para martir selama 30 tahun.

Tahun 1988, tidak ada umat Katolik dari Vietnam yang diizinkan menghadiri upacara kanonisasi di Roma karena pemerintah keberatan dengan kanonisasi. Negara juga meluncurkan kampanye propaganda bermusuhan termasuk pernyataan bahwa para martir telah bekerja dengan pasukan asing untuk menyerang negara tersebut.

“Hari ini kita semua tahu kebenaran kanonisasi para martir Vietnam. Kita merayakan  ulang tahun itu seperti upacara kanonisasi yang sesungguhnya,” katanya.

 

Para Imam Filipina  Segera Menyerahkan Senjata

Kam, 21/06/2018 - 13:45

Para imam Filipina yang dilaporkan memiliki dan membawa senjata api di sebuah keuskupan di selatan Manila akan menyerahkan senjata mereka kepada polisi, demikian menurut prelatus mereka.

Mgr Buenaventura Famadico,  uskup keuskupan San Pablo mengatakan dia mencari bantuan  Kepolisian Nasional Filipina tentang cara menyerahkan senjata yang dimiliki oleh beberapa pastor.

Uskup itu mengklarifikasi laporan sebuah harian di Manila bahwa para imam keuskupan San Pablo mempersenjatai diri mereka sendiri setelah pembunuhan tiga imam dalam beberapa bulan terakhir.

“Tidak benar mereka mempersenjatai diri mereka sendiri menyusul  (pembunuhan). Mereka sudah memiliki senjata sebelumnya,” kata Uskup Famadico yang juga salah satua  Ketua  Komisi Konferensi Waligereja Filipina.

Namun, dia mengatakan bahwa para rohaniwan di keuskupannya sejak itu menerapkan kebijakan tentang memiliki atau membawa senjata api.

“Kami datang dengan kebijakan umum. Masing-masing tidak akan memiliki senjata,” kata uskup. “Secara pribadi, saya tidak menyetujui para imam  memiliki senjata untuk tujuan apa pun,” tambahnya.

Konferensi Waligereja Filipina telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang menolak gagasan  meminta para imam untuk melindungi diri mereka sendiri.

“Kami adalah hamba Tuhan, umat Gereja  dan itu adalah bagian dari pelayanan kami  menghadapi bahaya kematian jika memang itu adalah jalan yang harus dilalui,” demikian  pernyataan dari Konferensi Waligereja Filipina.

Mgr Pablo Virgilio David, uskup keuskupan Kalookan mengkritik para imam yang membawa senjata untuk perlindungan.

“Mereka mungkin ingin mempertimbangkan meninggalkan imamat dan bergabung dengan polisi atau militer,” kata prelatus itu.

Mgr Rolando Tirona, uskup keuskupan agung Nueva Caceres mengatakan bahwa pemerintah harus mengatasi sejumlah pembunuhan yang mengkhawatirkan di seluruh negeri untuk mencegah warganya  mempersenjatai diri mereka sendiri.

Kelompok HAM telah memperkirakan bahwa sekitar 23.000 pengguna dan pengedar narkoba yang diduga telah tewas dalam dua tahun terakhir di bawah “perang melawan narkoba” pemerintah.

Para senator oposisi juga mengkritik langkah yang dilaporkan itu untuk mempersenjatai para anggota klerus.

“Kami tidak dapat membayangkan para gembala dari tekanan yang sangat besar untuk tetap setia siap untuk ditembak dengan pistol  dari pinggang manusia,” kata Senator Leila de Lima.

Dia mengatakan, mengubah “orang-orang damai” menjadi pembunuh potensial adalah “kekejian yang bisa membuat kepalanya hanya di bawah pemerintahan yang mempromosikan kekerasan lebih dari apa pun.”

“Daripada mempersenjatai para imam, kita harus mulai melumpuhkan (Presiden Rodrigo) Duterte dari sumber kekerasan dan kebenciannya yang telah memungkinkan dia  menimbulkan begitu banyak rasa sakit dan menyakiti orang-orang Filipina,” kata De Lima.

Legislator oposisi lainnya, Senator Risa Hontiveros, mengatakan bahwa para imam mempersenjatai diri mereka sendiri adalah tanda “keputusasaan.”

“Ketika pemerintah tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan publik, dan lebih buruk lagi, dilihat oleh banyak warga yang terlibat dalam banyak pembunuhan, banyak warga  akan mengambil tindakan sendiri untuk membela hidup mereka,” kata sang senator.

Hontiveros telah menekan Senat  melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan para imam Katolik baru-baru ini, Richmond Villaflor Nilo, Mark Ventura, dan Marcelito Paez.

 

Halaman