UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 39 mnt 50 dtk yang lalu

Uskup Ortodoks Rusia Kunjungi Nunsius di Tokyo Bahas Misi Gereja

Kam, 16/11/2017 - 09:51

Metropolitan Ortodoks Rusia bertemu dengan nunsius apostolik untuk Jepang di Tokyo dan bertukar pandangan mengenai dialog Ortodoks – Katolik.

Metropolitan Hilarion dari Volokolamsk mengunjungi Nunsiatur Apostolik pada 8 November di mana dia berbicara dengan nunsius Uskup Agung Joseph Chennoth. Uskup Metropolitan Hilarion didampingi oleh dua pastor ortodoks, pejabat dari kantor Metropolitan dan kedutaan besar Rusia.

Menurut Msgr. Pawel Marcin Obiedzinski, sekretaris nunsiatur, kunjungan ini mungkin pertama kalinya misi diplomatik Vatikan di Jepang mendapat kunjungan dari seorang uskup Ortodoks.

Selama pembicaraan mereka, Uskup Agung Chennoth mengenang pertemuan bersejarah Paus Fransiskus dan Patriar Ortodoks Rusia Kirill di Kuba pada tahun 2016, dan kunjungan Kardinal Vatikan Kardinal Pietro Parolin ke Rusia pada bulan Agustus.

Metropolitan Hilarion menyebutkan bahwa Kirill mengunjungi Polandia pada tahun 2012 dan menandatangani sebuah dokumen dengan Uskup Agung Jozef Michalik, yang kemudian menjadi Ketua  konferensi Wali Gereja Polandia.

Kedua prelatus tersebut membahas misi gereja masing-masing di Jepang.

Uskup Agung Chennoth menggambarkan Jepang sebagai “tanah para martir,” dan menguraikan sejarah Katolik, termasuk kedatangan St. Fransiskus Xaverius dan penganiayaan selama berabad-abad. Sebagai tanggapan, Metropolit itu menyebut film Martin Scorsese Silence yang menggambarkan penganiayaan brutal di Jepang sekitar 400 tahun yang lalu.

Metropolitan Rusia itu memperkenalkan sejarah singkat Gereja Ortodoks di Jepang, terutama kontribusi St. Nikolas yang tiba pada tahun 1861 sebagai misionaris Rusia pertama di negara ini.

Metropolitan Hilarion, yang merupakan komposer terkenal, memberikan satu set CD komposisinya kepada nunsius.

Metropolitan Hilarion, ketua Departemen Hubungan Eksternal Gereja Patriarkat Moskow, mengunjungi Jepang pada 7-9 November untuk mengambil bagian dalam konferensi – St. Nikolas dari Jepang dan Inosensius dari Moscow: Budaya Rakyat Rusia, Jepang, dan Amerika – diadakan di Kedutaan Besar Rusia di Tokyo. Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia.

Menurut Badan Urusan Kebudayaan Jepang, ada sekitar 95.000 orang Kristen Ortodoks di Jepang.

Caritas India Ingin Menarik Relawan dari Agama Lain

Rab, 15/11/2017 - 22:00

Caritas India, badan amal terkemuka Gereja Katolik di negara ini, berusaha menarik orang-orang India dari berbagai agama untuk membantunya bekerja untuk perubahan sosial.

Beberapa LSM hanya menawarkan dukungan jangka pendek pada saat dibutuhkan, seperti pada saat bencana alam, dalam bentuk makanan dan bantuan yang tidak memberdayakan masyarakat untuk perubahan jangka panjang, kata Pastor Frederick D’Souza, Direktur Eksekutif Caritas India.

Pastor D’Souza berbicara pada 9-10 November di sebuah konferensi nasional mengenai “relawan untuk perubahan” yang dprakarsai oleh Caritas India untuk menekankan pentingnya relawan perubahan sosial. Sekitar 300 relawan dari berbagai LSM menghadiri program ini di New Delhi. Pemimpin Hindu dan Muslim adalah bagian dari konferensi tersebut.

Pekerjaan amal mungkin untuk sementara memenuhi kebutuhan masyarakat tapi akan membuat mereka bergantung. “Yang kita butuhkan adalah perubahan sosial dan bukan ketergantungan orang,” katanya.

Caritas India telah memprakarsai rencana khusus untuk memperluas basis relawannya, Amrit Sangma, kata petugas bagaian humas kepada ucanews.com.

Caritas saat ini memiliki sekitar 20.000 sukarelawan yang membantu di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan memerangi perdagangan manusia. Dalam lima tahun ke depan, Caritas berencana untuk memperluas basis ini menjadi satu juta, kata Sangma.

“Pelayanan harus didasarkan pada kebutuhan dan bukan berdasarkan agama,” kata pemimpin Hindu Swami Chidananda Saraswati, salah satu pendiri Global Interfaith WASH Alliance. “Kita perlu pindah” dari kuil untuk membangun lebih banyak toilet,’’ katanya, menekankan perlunya sanitasi yang layak di India.

Pemimpin Muslim Mohammed Salim Engineer, sekretaris jenderal Jamaat-e-Islami Hind mengatakan bahwa Islam berdiri untuk perdamaian dan menasehati para pengikutnya untuk bekerja demi perdamaian. Seorang Muslim sejati akan bergandengan tangan dengan orang lain di masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan, katanya.

Ketua Caritas India Uskup Lumen Monteiro dari Agartala mengatakan bahwa kesukarelaan keluar dari semua agama. “Sebagai orang Kristen juga panggilan kita untuk memberikan kembali kepada masyarakat,” katanya.

Nigel Wallace, Direktur Pengembangan Penghasilan Caritas International mengatakan tidak semua orang akan memiliki uang untuk disumbangkan untuk amal “tapi kita semua bisa memberi waktu, bahkan sedikit bantuan bisa mengubah dunia,” katanya.

Hari Ini Dubes Vatikan Mgr Piero Pioppo Tiba di Jakarta

Sel, 14/11/2017 - 16:00

Duta Besar Vatikan yang baru untuk Indonesia Uskup Agung Piero Pioppo, dijadwalkan tiba di Jakarta pada 14 November sore.

Paus Fransiskus menunjuk uskup agung asal Italia berusia 56 tahun itu pada tanggal 8 September sebagai nuntius untuk Indonesia, menggantikan Uskup Agung Antonio Guido Filipazzi yang ditugaskan ke Nigeria.

Pastor Siprianus Hormat, Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan kepada ucanews.com bahwa ketua KWI, wakil ketua, dan sekretaris jenderal akan menjemput nuncio pada sore ini di bandara.

“Para uskup akan berkumpul di Kedutaan Vatikan untuk menyambutnya,” kata Pastor Sipri.

Saat ini, semua uskup Indonesia berada di Jakarta untuk pertemuan tahunan mereka yang dimulai pada 6 November dan berakhir pada 16 November.

Uskup Agung Pioppo lahir di Savona, Italia pada tanggal 19 September 1960. Dia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 29 Juni 1985 dan kemudian mengambil spesialisasi teologi dogmatis.

Dia memasuki dinas diplomatik pada tahun 1993 dan telah bertugas mewakili Tahta Suci di Korea Selatan, Cile dan Kamerun dan Equatorial Guinea di Afrika Tengah.

Pada tahun 2006, dia diangkat menjadi prelatus Institut untuk Karya Keagamaan, yang umumnya dikenal sebagai Bank Vatikan.

Buruh, Petani Kecam ASEAN karena Anti Masyarakat Miskin

Sel, 14/11/2017 - 15:29

Kelompok aktivis, termasuk pekerja dan petani, mengecam KTT Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Manila minggu ini karena anti-masyarakat miskin.

Para pemrotes mengadakan demonstrasi setiap hari di sekitar ibukota Filipina minggu ini untuk menunjukkan kemarahan mereka atas apa yang mereka sebut ASEAN mengabaikan kepentingan sektor dasar masyarakat.

Asosiasi Serikat Pekerja dan Kongres Serikat Buruh Filipina mencatat bahwa KTT ASEAN telah menjadi “eksklusif hanya untuk bisnis dan kapitalis.”

“KTT adalah acara premium untuk proses integrasi ASEAN, namun eksklusif hanya untuk pemerintah, pengusaha dan majikan,” kata Alan Tanjusay, juru bicara kelompok tersebut.

Dia mencatat bahwa tidak ada diskusi yang direncanakan selama pertemuan mengenai upah dan tunjangan untuk pekerja.

Kelompok buruh telah melobi masuknya serikat pekerja dalam perumusan kebijakan, penegakan, dan pemantauan standar keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah ini.

“Tidak ada tempat duduk di meja bagi para pekerja untuk meletakkan standar pekerja umum yang mengikat dan standar keselamatan serta kesehatan kerja untuk pekerja di ASEAN,” kata Tanjusay.

Kelompok petani internasional La Via Campesina meminta negara anggota ASEAN “untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak atas tanah dan akses terhadap keadilan petani dan orang desa di wilayah ini.”

“Hak petani harus dilindungi untuk memastikan bahwa ada makanan di meja bagi setiap orang,” kata Elvira Baladad, perwakilan La Via Campesina untuk Filipina.

“Kami berutang kepada produsen makanan Asia Tenggara untuk melindungi hak-hak mereka,” katanya, menambahkan bahwa 70 persen makanan yang dikonsumsi orang secara global berasal dari petani kecil.

Dia mengatakan bahwa rencana ASEAN untuk membangun satu pasar tunggal untuk wilayah ini melalui kesepakatan perdagangan bebas dan investasi berskala besar telah berdampak negatif kepada petani kecil dan produsen makanan.

“Kurangnya kebijakan yang memadai merupakan batu sandungan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan. Sudah saatnya pemerintah ASEAN mendengar suara dan tuntutan kita,” kata Baladad.

“perampasan lahan dan konversi lahan menjadi fenomena normal di pedesaan,” kata Mohammed Ikhwan dari Serikat Petani Indonesia.

Dia mengatakan petani kehilangan tanah mereka karena pertambangan, zona ekonomi khusus, pariwisata, dan real estat. “Hak kami secara terus menerus dan sistematis dilanggar,” tambahnya.

La Via Campesina mendesak untuk mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani dan setiap orang yang Bekerja di Wilayah Pedesaan di negara-negara anggota ASEAN.

Agenda utama di hari pertama KTT tersebut adalah peningkatan perdagangan ekonomi antara ASEAN dan Jepang, peningkatan kesepakatan perdagangan bebas, dan diskusi mengenai kemitraan ekonomi regional.

Aktivis sayap kiri, sementara itu, menyerang Presiden A.S. Donald Trump, satu dari sekitar 20 pemimpin dunia yang menghadiri KTT tersebut, karena menjadi “CEO pemerintahan imperialis A.S.”

Filipina berada di bawah kendali kolonial Amerika Serikat selama sekitar 50 tahun sampai 1945.

Pemimpin para pemuda Einstein Recedes mengutuk apa yang dia sebut “aliansi tidak suci” antara Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Trump.

Menyebut Duterte dan Trump sebagai “fasis yang memiliki penghinaan tak tertandingi untuk hak asasi manusia,” pemimpin pemuda tersebut mengatakan bahwa kunjungan Trump diatur untuk memperkuat hubungan A.S.-Filipina yang terlalu miring.

Pemimpin pemuda tersebut mengatakan bahwa, seperti Yudas, Duterte telah menjual negara tersebut ke imperialisme A.S. dengan mengizinkan dominasi A.S yang lebih besar dan kehadiran militer di negara tersebut melalui latihan militer gabungan dan pembangunan pangkalan militer A.S.

“Duterte menjual Filipina ke bangsawan imperialis A.S. Trump, serta kekuatan imperialis yang sedang berkembang seperti China dan Rusia,” kata Recedes.

ASEAN adalah kelompok regional yang mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di antara sepuluh anggotanya: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Muhammadiyah, Sant’Egidio Komitmen Mencegah Radikalisme

Sel, 14/11/2017 - 15:06

Muhammadiyah dan Komunitas Sant’Egidio yang bermarkas di Italia berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai agama moderat demi membatasi radikalisme yang meningkat di Indonesia, dan juga di dunia ini.

Komitmen mereka ditulis dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) – Pembangunan Antaragama dan Antarbudaya, yang ditandatangani pada 10 November di Jakarta oleh ketua Muhammadiyah, Haedar Nashir dan presiden Sant’Egidio Marco Impagliazzo.

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan, membangun jaringan global, dan menciptakan jembatan perdamaian.

Itu merupakan penandatanganan MoU yang kedua diantara kedua belah pihak. Yang pertama ditandatangani pada bulan April 2012 oleh ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Impagliazzo dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian melalui dialog antariman antara Muslim dan Kristen.

“MoU lima tahun pertama telah berakhir. Karena ini adalah masa kepemimpinan saya, saya ingin memiliki komitmen baru. MoU kedua adalah komitmen kuat kami untuk menyebarkan nilai-nilai agama moderat karena kami ingin menciptakan ruang yang tidak memiliki batasan agama, etnis dan ras, “kata Nashir kepada ucanews.com.

Di Indonesia, menurut dia, konflik muncul karena sentimen keagamaan. Lebih diperparah lagi, politik sering memberi kontribusi pada konflik.

“Ada unsur radikal dalam setiap agama. Apapun yang mendorong radikalisme, tidak akan pernah bisa diterima, “katanya.

Sementara itu, Impagliazzo mengatakan bahwa komunitas dan organisasinya telah melakukan beberapa kegiatan bersama untuk mewujudkan MoU tersebut.

“Kami terlibat dalam dialog antaragama karena konflik dan radikalisme muncul di dunia ini. Sebagai contoh, kami ambil bagian dalam proses perdamaian di Mindanao, Filipina, dan dalam mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, “katanya.

“Kami mengembangkan, sepanjang tahun, hubungan dialog dan kerja sama yang kuat dengan penuh rasa hormat terhadap keragaman. Tapi dalam kesatuan tugas yang dalam, kami yakin bahwa hanya dialog dan kerjasama yang menjadi dasar perdamaian, “katanya.

Pemerintah Indonesia Dinilai Gagal Tangani Pernikahan Anak

Sel, 14/11/2017 - 05:31

Sekelompok lembaga swadaya masyarakat menuduh pemerintah Indonesia gagal berkomitmen untuk menghapuskan pernikahan anak setelah tingkat pernikahan dini meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, yang salah satunya adalah untuk menghilangkan semua praktik berbahaya yang menimpah anak perempuan dan perempuan termasuk pernikahan anak.

Namun, menurut UNICEF, satu dari enam gadis di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, setara 340.000 anak perempuan dalam setahun.

Koalisi Indonesia untuk Mengakhiri Perkawinan Anak (koalisi 18+) pada 7 November lalu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengutip angka Badan Pusat Statistik yang mengatakan tingkat perkawinan anak meningkat dari 22,8 persen pada tahun 2015 menjadi 25,7 persen pada tahun 2017.

“Ini adalah bukti nyata kegagalan pemerintah untuk memberantas pernikahan anak,” kata Supriyadi Widodo Eddyono, pengacara kelompok tersebut kepada ucanews.com.

Dia menyalahkan hukum pernikahan – yang menetapkan usia 16 sebagai usia minimum seorang wanita untuk dinikahi dan 19 untuk laki-laki – untuk peningkatan pernikahan anak.

“Pemerintah harus segera mengubah usia minimum. Jika tidak, situasinya akan memburuk, “katanya.

Listyowati, ketua Kalyanamitra – sebuah organisasi yang melakukan studi tentang perkawinan anak pada tahun 2014, mengatakan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan dan kebiasaan setempat juga merupakan kekuatan pendorong utama di balik pernikahan dini.

“Perkawinan anak membatasi pendidikan anak perempuan, kesehatan, karier, keselamatan dan kemampuan masa depan,” katanya, ia menambahkan bahwa Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi.

Sementara itu, Suster Theresia Kurniawati dari tarekat Suster Gembala Baik, seorang aktivis, mengatakan bahwa pendidikan dapat menjadi cara untuk mengurangi perkawinan anak selain revisi undang-undang.

“Pendidikan, khususnya di daerah terpencil, harus ditingkatkan. Melalui pendidikan, kita bisa membantu anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dini, “katanya.

Aktivis, Endang Wastrinah, yang menikah pada usia 14, mempertanyakan peningkatan pernikahan anak.

“Apa yang telah dilakukan pemerintah?” tanya Endang.

“Saya sangat menderita. Saya belum siap untuk menikah, “katanya, seraya menambahkan bahwa dia dipaksa menikah karena orang tuanya mengalami kesulitan keuangan.

Bersama dua orang korban pernikahan dini, dia mengajukan permintaan judicial review untuk mengubah undang-undang pernikahan pada bulan April, yang didukung oleh Koalisi 18+. Petisi tersebut sejauh ini telah diabaikan kata mereka.

Pekan lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengumumkan sebuah kampanye selama sebulan yang dikatakannya akan mengurangi perkawinan anak dengan meminta masyarakat untuk melindungi hak anak-anak.

“Jika hak mereka dilindungi, tidak akan ada lagi perkawinan anak,” kata Menteri Yohana Susana Yembise kepada wartawan saat itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kampanye tersebut.

Dia juga tidak mengesampingkan sebuah perubahan dalam hukum pernikahan, dengan mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas masalah tersebut.

Imam Ini Yakin Penolakan Kasino di Taiwan Dampak Ancaman Presiden China

Sen, 13/11/2017 - 13:05

Seorang imam menghubungkan kampanye anti-korupsi yang dilakukan oleh Presiden China Xi Jinping di China daratan dengan penolakan  yang berhasil terhadap kasino yang rencananya dibangun di atas pulau Kinmen di Taiwan.

Warga di pulau itu memilih untuk tidak memiliki kasino di wilayah mereka. Sebuah laporan pada 28 Oktober mengatakan  24.368 orang memilih “tidak”, sementara 2.705 memilih “ya”.

Pastor Chou Jung dari Gereja Hati Kudus Kinmen mengatakan kepada ucanews.com bahwa sebelum voting diadakan dia khawatir akan hasilnya. Namun pastor tersebut percaya titik baliknya adalah oposisi pemerintah China terhadap kasino dan ancaman selanjutnya untuk mengakhiri kebijakan “Mini Three Links” antara daratan dan Kinmen.

Didirikan pada tahun 2001, Mini Three Links membuka jaringan pos, transportasi dan perdagangan antara Fujian dan Kinmen yang jaraknya hanya dua kilometer.

“Dukungan untuk membuka kasino di Kinmen adalah untuk merangsang ekonomi namun dorongan besar bagi ekonomi Kinmen adalah Mini Three Links,” kata Pastor Chou. “Ketika China menentang proposal tersebut dan mengatakan akan menutup jaringan, bagaimana orang-orang pulau dapat mendukungnya?” katanya.

Ho Tsung-hsu, direktur eksekutif Anti-Legalisasi Koalisi Judi Taiwan, juga memberikan penekanan pada renana pemerintah China dalam menghalangi tawaran tersebut. Ho mengatakan bahwa China ingin mencegah pencucian uang oleh pejabat pemerintah daratan dengan berjudi.

“Presiden Xi sekarang memerangi korupsi dan Kinmen begitu dekat dengan Xiamen,” kata Ho. “Kalau ada kasino, China pasti takut itu akan menjadi tempat pencucian uang,” katanya.

Pengamat China mengatakan bahwa Xi telah menggunakan apa yang disebut kampanye anti-korupsi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam Partai Komunis China.

Pastor Chou mengatakan jika kasino diizinkan di Kinmen, hal itu akan membawa unsur-unsur yang merusak. “Perjudian adalah tindakan keserakahan,” katanya. “Orang bangkrut dan merusak nyawa mereka melalui itu,” katanya. “Terlebih lagi, pelacuran dan kejahatan lainnya akan menyusul.”

Sebagai bagian dari perlawanannya, Pastor Chou memimpin demonstrasi anti-kasino dengan  300 orang yang terdiri dari anggota gereja dan masyarakat seminggu sebelum referendum diadakan.

Cegah Terorisme, Pers Harus Kedepankan Profesionalisme

Sen, 13/11/2017 - 12:52

Persaingan media menjadikan profesionalisme wartawan menurun dan itu berdampak pada pemberitaan terkait radikalisme dan terorisme. Untuk mencegah penyebarluasan paham radikal terorisme, media disarankan meminimalisir persaingan.

Hal ini disampaikan anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Willy Pramudya,  saat menjadi narasumber Visit Media Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo ke Mimoza TV, 8 Nov. 2017).

“Karena alasan persaingan media sekarang mendewakan klik, rating dan oplah, yang ujungnya media menjadi tidak profesional,” kata Willy.

Ketidakprofesionalan media, lanjut Willy, di antaranya nampak dari terjadinya glorifikasi, fabrikasi, justifikasi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dalam isu terorisme, tak jarang berbagai pelanggaran menjadikan berita yang disajikan media menjadi teror baru bagi masyarakat.

“Contoh kasus bom di Jalan Thamrin, Jakarta. Kejadiannya tidak besar, tapi karena media mengejar rating dan membuatnya heboh, masyarakat yang di Gorontalo juga merasakan kengeriannya,” tambah Willy.

Willy menambahkan, menjadi tugas industri pers dan wartawan secara pribadi untuk meningkatkan independensi dan profesionalismenya. “Profesionalisme akan mencegah persaingan antar media,” tutupnya.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan pencegahan terorisme bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga pers.

“Pers adalah bagian dari yang wajib ikut terlibat dalam pencegahan terorisme. Bagaimana keterlibatannya, salah satunya dengan menjaga profesionalisme,” kata Yosep.

Ia mengaskan empat fungsi pers, yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat, media pendidikan, media hiburan serta sarana pengingat dan pengawal pemerintahaan.

“Media harus mampu menyampaikan kritik apabila menemukan ketidakadilan, karena ketidakadilan dalah salah satu penyebab seseorang menjadi radikal dan mau melakukan aksi terorisme,” tandas Yosep.

Ia mengajak media menjalankan  fungsi mata dan telinga bagi masyarakat, mengingatkan bahwa ancaman radikalisme dan terorisme ada di mana-mana dan bisa terjadi kapan saja.

Visit Media merupakan salah satu metode yang dijalankan di kegiatan Pelibatan Media Massa dalam Pencegahan Terorisme. Satu metode lainnya adalah dialog Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat.

Sumber: BNPT.go.id

Vox Point Indonesia Jadi Perekat Bangsa

Min, 12/11/2017 - 18:20

 

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017, Ketua Umum Vox Point Indonesia (VPI), Yohanes Handoyo Budhisejati melantik pengurus DPD VPI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Pelantikan dilakukan di aula Gereja Santo Yusuf, Bintaran, Yogyakarta.

Pelantikan pengurus ormas Katolik di gereja bersejarah tersebut mengingatkan catatan sejarah keikutsertaan Gereja Katolik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Ketika Soekarno memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946, Uskup Soegijapranoto memindahkan pusat pelayanan Keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta dan berpusat di Gereja Santo Yusuf, Bintaran. Tujuan Uskup pindah ke Yogyakarta adalah untuk menemani Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan. Dari pergumulan seputar perjuangan inilah Sang Uskup menegaskan tekad umat Katolik Indonesia dengan semboyan “100 Persen Indonesia dan 100 Persen Katolik”.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bimas Katolik Eusebius Binsasi, Kepala Biro Organisasi Provinsi DIY JB Jarot Budiharjo mewakili Gubernur DIY, Romo FX Sukendar Pr selaku wakil Uskup, para pastor, suster dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Handoyo mengatakan bahwa kehadiran Vox Point di Indonesia dan Yogyakarta adalah untuk mengambil bagian secara nyata dalam pembangunan bangsa ini. Dia menegaskan, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi berbagai persoalan termasuk gesekan dan perpecahan, umat Katolik melalui Vox Point harus menjadi pelopor dan perekat kebangsaan.

“Vox Point DIY dan Kota Yogyakarta harus menjadi perekat bangsa dan penjaga nilai-nilai kebangsaan,” tegas Handoyo.

Sementara itu, Gubernur DIY Hamengbuwono X dalam sambutannya yang dibacakan Jarot menyampaikan kegembiraan atas kehadiran Vox Point di Yogyakarta. Sultan berharap, Vox Point memberi sumbangan yang bernilai dalam mendidik bangsa, khususnya dalam bidang politik.

“Vox Point diharapkan menjadi titik temu bagi para awam Katolik untuk memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan sosial politik di tingkat nasional yang selama ini masih sangat kurang. Bukan hanya dengan suara gaduh, tapi suara yang menggerakkan menuju kesejahteraaan bersama demi terjaganya kestabilan publik,” ungkap Sultan.

Ketika memberi sambutan, Dirjen Bimas Katolik Eusebius Binsasi menegaskan bahwa umat Katolik Indonesia dalam kapasitas dan terang imannya harus memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Umat Katolik lanjutnya, diharapkan mengorbankan banyak hal untuk kejayaan Indonesia.

“Saat ini kebhinnekaan tercabik, ada ancaman mengganti ideologi negara, sentimen keagamaan semakin meningkat. Vox Point harus menjadi pelopor perekat bangsa.

Mengharapkan kerjasama positif antara ormas Katolik.  Dan Vox Point Indonesia sedang ambil bagian secara nyata, dan hendaknya mendapat dukungan,” harap Eusebius.

Hal senada dikatakan oleh Romo Sukendar. Romo Vikjen Kevikepan DIY menyampaikan kegembiraan atas kehadiran Vox Point Indonesia.

“Kita mengharapkan pengurus yang dilantik bertepatan dengan hari pahlawan ini, berjuang sungguh-sungguh untuk masa depan Indonesia yang bermartabat,” ungkap Romo Sukendar.

Uskup Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko Pr melalui tayangan video juga menyambut dengan antusias kehadiran Vox Point.  Uskup berharap VPI berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini melalui pencerahan-pencerahan politik.

John S. Keban sebagai ketua DPD DIY dengan semangat mengatakan, pihaknya akan mengibarkan bendera Vox Point di seluruh DIY dan berusaha melakukan yang terbaik.

“Obor sudah dinyalakan untuk menerangi. Setiap suara yang dilontarkan harus mampu membuat pencerahan dan perubahan. Vox Point bertugas memperluas medan pelayanan gereja. 100 persen Katolik tidak berarti fundamentalis, tapi menegaskan kehadiran diri dalam bangsa ini. Vox Point hadir sebagai komunitas inklusif untuk merajut kemerdekaan demi keutuhan dalam kebhinnekaan. Vox Point akan hadir secara nyata di tengah masyarakat dan Gereja,” jelas John dalam sambutannya

Tulisan ini dikirim oleh Eman Dapa Loka dari Yogyakarta

 

Hancur Saat Perang Vietnam, Gereja para Martir Ini Dibangun Lagi

Jum, 10/11/2017 - 15:00

Keuskupan di Vietnam utara telah memulai pembangunan sebuah gereja yang didedikasikan untuk para martir Dominikan menggantikan puing-puing yang sebelumnya hancur akibat serangan udara AS pada tahun 1967.

Uskup Joseph Vu Van Thien dari Hai Phong merayakan Misa khusus pada 6 November untuk memulai pembangunan gereja baru di atas puing gereja para martir Hai Duong di kota Hai Duong, sekitar 60 kilometer tenggara Hanoi.

Tujuh puluh imam berkumpul dalam misa yang dihadiri oleh 7.000 orang dari seluruh negeri. Perwakilan dari instansi pemerintah dan umat Budha juga hadir pada acara tersebut dan banyak yang mengirimkan bunga ucapan selamat.

“Hari ini, 50 tahun setelah penghancuran gereja Martir, kami dengan senang hati memulai pembangunan gereja baru. Ini adalah tonggak bersejarah dari keuskupan kami,” kata Uskup Thien dalam Misa.

Uskup mengatakan bahwa acara tersebut merupakan hasil akhir dari para pejabat keuskupan yang dengan sabar mengadakan dialog dan kerjasama dengan pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Otoritas pemerintah membantu merelokasi 43 rumah yang telah secara ilegal didirikan di daerah tempat suci dan memberi keuskupan sertifikat izin penggunaan lahan dan bangunan.

Uskup Thien mengatakan bahwa tempat suci tersebut adalah tempat di mana banyak umat Katolik dan misionaris dieksekusi karena iman mereka. Di antara mereka ada tiga orang Dominikan Spanyol – Uskup Jeronimo Hermosilla Liem dan Valentino Berrio Ochoa Vinh, dan Pastor Pedro Almato Binh – yang terbunuh pada 1 November 1861 dan Dominikan Vietnam Joseph Nguyen Duy Khang yang terbunuh pada 6 Desember di tahun yang sama .

Hari raya untuk keempat martir tersebut, di antara 117 martir Vietnam yang dikanonisasi pada tanggal 19 Juni 1988 oleh St. Paus Yohanes Paulus II, dirayakan oleh keuskupan pada 6 November.

Umat ​​Katolik setempat membangun sebuah gereja yang didedikasikan untuk para martir di daerah suci tersebut pada tahun 1927. Gereja tersebut, yang dianggap sebagai yang terbesar di Indocina, dihancurkan oleh serangan udara AS pada 1 Juli 1967. Hanya sebagian menara dan beberapa dinding yang masih berdiri.

Pastor Joseph Duong Huu Tinh, seorang anggota dewan konstruksi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa gereja baru tersebut akan memiliki luas 464 meter persegi dan dua menara menara setinggi 17,8 meter. Sebuah museum baru juga akan dibangun untuk menyimpan relik para martir.

Pastor Tinh mengatakan bahwa pemerintah meminta keuskupan tersebut untuk mempertahankan tembok tua seluas 25 meter persegi sebagai bukti dari apa yang terjadi selama perang.

Uskup Thien mengatakan bahwa fasilitas baru tersebut bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih umat Katolik setempat kepada para martir dan menunjukkan warisan iman mereka.

“Saya ingin memanggil kalian semua untuk mengikuti contoh-contoh cemerlang para martir dengan mencintai dan bekerja sama dengan orang lain untuk membangun masyarakat yang damai dan adil,” katanya.

 

Paus Fransiskus Membuka Jalan untuk Beatifikasi Yohanes Paulus I

Jum, 10/11/2017 - 13:54

Paus Fransiskus menyadari bahwa Paus Yohanes Paulus I, yang hanya melayani 33 hari sebagai paus, menjalani kebajikan Kristen dengan cara yang luar biasa.

Vatikan mengumumkan keputusan Paus Fransiskus pada 9 November. Ini menandai langkah besar pertama menuju kesucian bagi paus yang meninggal pada tahun 1978 pada usia 65 tahun, yang mengejutkan dunia dan gereja yang baru saja meratapi kematian Beato Paulus VI.

Paus Fransiskus harus mengenal sebuah mukjizat yang dikaitkan dengan perantaraan doa paus Yohanes Paulus agar dia dapat dibeatifikasi, yang merupakan langkah selanjutnya menuju kesucian. Keajaiban kedua akan dibutuhkan untuk kanonisasi.

Stefania Falasca, wakil postulator penyebab kesucian Paus Yohanes Paulus, mengatakan bahwa satu “penyembuhan luar biasa yang diterkait” telah diselidiki oleh keuskupan dan kemungkinan kedua sedang dipelajari, namun Vatikan tidak memulai penyelidikannya sampai kandidat dinyatakan terhormat.

Meskipun kepausannya menjadi salah satu yang terpendek dalam sejarah, Paus Yohanes Paulus meninggalkan kesan abadi pada gereja yang mengingatnya sebagai “paus yang tersenyum,” demikian Catholic News Service

Kematiannya yang mengejutkan yang terjadi hanya sebulan menjadi paus membuka peluang untuk rumor dan teori konspirasi pembunuhan. Dokter Vatikan bersikeras, karena Vatikan terus mendesak, bahwa Paus Yohanes Paulus meninggal karena serangan jantung.

Moto kepausannya “Humilitas” (Kerendahan Hati) tidak hanya menekankan kebajikan Kristen tapi juga mencerminkan kepribadiannya yang sangat membumi dan awal yang sederhana.

Lahir sebagai Albino Luciani di kota kecil Canale D’Agordo, Italia pada 17 Oktober 1912, paus masa depan itu beserta dua saudara dan satu saudarinya hidup dalam kemiskinan dan kadang-kadang pergi tidur dalam keadaan lapar.

India Menghukum Pria Banglades karena Memperkosa Biarawati Lansia

Kam, 09/11/2017 - 20:42

Bangladesh harus meminta maaf kepada India atas kejahatan yang dilakukan seorang warganya yang dihukum karena memperkosa seorang biarawati berusia 71 tahun di India dua tahun lalu, kata seorang pejabat gereja.

Tanggapan resmi para uskup Katolik Bangladesh terjadi setelah pengadilan setempat di Kolkata, di negara bagian Bengal Barat di India pada 7 November  menghukum Nazrul Islam karena memperkosa biarawati tersebut di Biara Yesus dan Maria di Ranaghat pada tanggal 14 Maret 2015.

Islam dan lima lainnya, semuanya dari Bangladesh, juga dihukum karena perampokan bersenjata di biara tersebut, sekitar 30 kilometer dari perbatasan India-Bangladesh.

“Kejahatan dan keyakinan itu tercela bagi Bangladesh,” kata Teofil Nokrek, sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Bangladesh. “Saya pikir pemerintah kita harus mengeluarkan pernyataan permintaan maaf resmi ke India,” katanya kepada ucanews.com.

“Senang melihat keadilan ditegakkan,” kata Nokrek, dan menambahkan bahwa pelaku kekerasan seksual di balik kejahatan tersebut harus mendapat hukuman yang bisa menjadi contoh.

Namun, dia mengatakan bahwa polisi India juga salah karena Islam telah memasuki India tanpa dokumen yang sah. “Orang bertanya-tanya bagaimana seorang pria dari satu negara bisa memasuki negara lain tanpa surat-surat yang sah,” katanya.

Empat dari enam penyerang diidentifikasi melalui rekaman CCTV, menurut polisi India. Para biarawati  melaporkan bahwa sekelompok geng yang didiri dari delapan orang menggeledah biara pada dini hari tanggal 14 Maret dan mengambil beberapa barang berharga termasuk uang tunai.

Polisi menangkap Islam pada bulan Juni 2015 dari sebuah stasiun kereta api di India. Biarawati 71 tahun dari Konggregasi Yesus dan Maria kemudian mengidentifikasi Islam dari antara 10 orang yang dibariskan oleh polisi untuk diidentifikasi. Meskipun Islam telah dihukum karena memperkosa suster, hukumannya belum diumumkan.

Pastor Saroj Biswas dari Paroki Ranaghat’s Our Lady of Guadalupe, mengatakan kepada ucanews.com bahwa masyarakat setempat “senang melihat keadilan sedang dilakukan.”

“Kami percaya bahwa hasil dari putusan ini akan membantu menghentikan pengulangan kejahatan semacam itu,” katanya menambahkan bahwa biarawati lokal di biara tersebut telah membuat sebuah kebijakan untuk tidak berbicara kepada media mengenai masalah tersebut.

Kasus Ranaghat menjadi berita utama media karena seorang biarawati tua terlibat. “Tapi sayangnya ada beberapa kejahatan seperti yang dilakukan terhadap kaum yang lebih lemah, namun tidak dibawa ke forum publik,” kata Pastor Biswas.

Catatan pemerintah terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2015 India mendaftarkan rata-rata 890 kejahatan setiap hari terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan dan pembunuhan. Pada tahun 2015 negara tersebut mencatat 34.651 kasus perkosaan termasuk anak-anak dan orang tua, menurut catatan terakhir Biro Catatan Kejahatan Nasional.

 

Baca juga: India convicts Bangladeshi national for raping elderly nun

Remaja Kristen Mendukung Kampanye Anti Narkoba, Pornografi

Kam, 09/11/2017 - 12:00

Orang muda Kristen harus menjadi panutan dalam masyarakat di mana banyak anak muda menjadi korban narkoba, pornografi, dan seks bebas. Hal itu disampaikan pemimpin Protestan saat pertemuan interdenominasi baru-baru ini di Tangerang.

Lebih dari 400 anak muda, termasuk anak muda Katolik, menghadiri acara untuk mengkampanyekan “Bahaya Pornografi dan Narkoba” yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia pada 4 November di Tangerang, Banten, sebelah barat Jakarta.

Ini adalah acara pertama yang diadakan oleh gereja tersebut, yang mengklaim 2,5 juta pengikut di seluruh Indonesia, sebagai tanggapan atas seruan pemerintah kepada institusi-institusi keagamaan untuk mengkampanyekan antinarkoba di kalangan kaum muda.

Badan Narkotika Nasional melaporkan pada tahun 2016 bahwa 27,3 persen dari 5,7 juta pengguna narkoba di Indonesia adalah kaum muda, kebanyakan remaja usia sekolah.

“Indonesia telah menjadi pasar obat yang besar, dan kaum muda harus bisa menjaga tubuh mereka karena ini adalah bait Allah,” kata Pendeta Michael Alen Ponelo.

Pendeta kelahiran Jakarta itu adalah mantan pengguna narkoba dan penyuka dunia malam, namun kemudian menjadi seorang pengkhotbah.

“Saya meminta kalian, orang-orang muda Kristen, untuk tidak membiarkan diri masuk ke dalam realitas yang gelap ini,” katanya, menambahkan bahwa obat-obatan telah membunuh 20 temannya.

“Fokus pada studi dan masa depan kalian, dan jauhi narkoba,” katanya.

Brigadir Jenderal Polisi, Siswandi Adi, seorang pejabat Badan Narkotika Nasional, juga mengingatkan para pemuda agar menjauh dari narkoba karena membawa penderitaan dan kematian.

Paus: Saya Terluka Melihat Mereka Gunakan HP Saat Misa

Kam, 09/11/2017 - 11:31

Paus Fransiskus mengatakan bahwa sangat mengganggu ketika orang memotret dirinya dengan telepon genggam selama Misa, terutama jika orang itu adalah seorang imam atau uskup.

“Ini mengganggu saya saat saya merayakan Misa di lapangan atau di basilika dan saya melihat begitu banyak ponsel di udara, tidak hanya dari umat, tapi juga dari beberapa imam dan uskup … Tolong … Misa bukan sebuah pertunjukkan, tapi sebuah perjumpaan dengan kisah Sengsara dan Kebangkitan Tuhan.”

Paus mengatakan dalam beberapa bulan ke depan dia akan berbicara tentang Ekaristi pada katekese hari Rabu untuk menjelaskan makna Misa.

“Sudahkah Anda melihat bagaimana anak-anak membuat tanda salib? Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan, apakah itu membuat tanda salib atau menggambar. Mereka melakukannya seperti ini dan tidak tahu bagaimana …,” kata paus.

“Kita perlu belajar dan mengajar anak-anak untuk melakukannya dengan benar. Begitulah Misa dimulai, kehidupan dimulai, hari dimulai. Itu berarti kita telah diselamatkan oleh Salib Tuhan. Lihatlah anak-anak dan ajarkan mereka untuk membuat tanda salib dengan benar,” lanjut Paus Fransikus seperti dilaporkan Romereports.com

Paus Fransiskus mengingatkan bahwa, sama seperti para martir menyerahkan hidup mereka untuk membela Ekaristi, ada banyak orang Kristen saat ini yang menghadapai berbagai jenis penganiayaan untuk pergi Misa. Dia meminta umat Katolik untuk berhenti sejenak dan merenungkan makna Misa.

“Pikirkan … Saat Anda pergi Misa, Tuhan ada di sana. Anda terganggu, melamun … tapi Tuhan ada di sana. Mari pikirkan ini … ,” kata paus.

“[Tapi] Romo, Misa membosankan. Apa? Tuhan tidak mengatakan Misa membosankan?” ‘Tidak, tidak, bukan Misanya, tapi para imam. Para pastor harus berubah! Tuhan ada di sana. Mengerti? Jangan lupakan itu. ”

Ini adalah seri katekese ketujuh dari Paus Fransiskus. Selain menyelesaikan seri Year of the Faith yang dimulai oleh Benediktus XVI, paus telah mendedikasikan katekese tentang sakramen, karunia Roh Kudus, Gereja, keluarga, sukacita belas kasihan dan pengharapan.

 

SELANGKAPNYA klik video berikut ini

Kardinal Kolombo Ingin Pemerintah Larang Kelas Tutorial pada Hari Minggu

Kam, 09/11/2017 - 11:10

Kardinal Malcolm Ranjith dari Colombo telah meminta pemerintah Sri Lanka untuk melarang kelas tutorial pada hari Minggu.

“Saya sudah menulis surat kepada presiden untuk melarang ada kelas dari pukul 6.00 pagi sampai pukul 2.00 sore pada hari Minggu,” kata Kardinal Ranjith ketika menghadiri program Hari Guru Katolik di Kolese St. Yosep Kolombo pada akhir pekan lalu.

Kardinal mengatakan bahwa anak-anak Kristen juga perlu menghadiri sekolah Minggu.

“Anak-anak tidak punya waktu untuk bermain atau menikmati masa kecil mereka saat ini karena mereka mengikuti pelajaran,” katanya.

Kardinal mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga Budha juga tidak bisa pergi ke kuil pada hari-hari suci umat Buddha karena mengikuti kelas tutorial.

Seorang guru agama Buddha, Ananda Rashown, yang berjuang untuk melarang kelas tutorial mengatakan bahwa semua pemimpin agama harus menekan pihak berwenang untuk menghentikan kelas semacam itu pada hari Minggu dan hari-hari suci agama.

“Siapa pun yang melakukan kelas pada hari Minggu harus dihukum,” katanya.

Kelas tutorial pada hari Minggu mendapat kritikan keras dari para guru dan beberapa orang tua yang mengaku bahwa itu berdampak buruk pada anak-anak.

Namun, yang lain berpendapat bahwa pelarangan kelas tutorial menghilangkan hak orang untuk bekerja pada hari Minggu dan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menerapkan larangan tersebut.

Rencana Pemulangan Hindu Rakhine ke Myanmar Dapat Tanggapan Beragam

Rab, 08/11/2017 - 16:37

Rencana pemerintah Myanmar untuk memulangkan dan memukimkan kembali pengungsi Hindu dari provinsi Rakhine yang dilanda konflik mendapat tanggapan beragam antara antusias dan skeptis di dalam negeri juga di perbatasan Bangladesh dan India yang mayoritas Hindu.

Sedikitnya 3.000 dari sekitar 8.000 orang Hindu yang tinggal di Maungdaw, Buthidaung dan ibukota Rakhine Sittwe telah mengungsi di tengah eksodus Muslim Rohingya karena operasi “pembersihan” militer Myanmar, sementara sekitar 500 orang melarikan diri ke Bangladesh.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan departemen imigrasi negaranya telah meminta Bangladesh untuk segera memulai proses pemulangan 500 orang Hindu.

“Kami siap untuk memulainya hari ini tapi semuanya tergantung pada pihak Bangladesh karena mereka belum mengirim daftar pengungsi dan mendiskusikan tentang kelompok kerja sama,” kata Zaw Htay kepada ucanews.com.

Tapi Muhammad Abul Kalam, kepala Komisi Pengungsi dan Pemulangan pemerintah Bangladesh, telah mengkritik tindakan tersebut.

“Kami tidak memiliki informasi yang jelas bahwa umat Hindu akan dipulangkan terlebih dahulu, jika itu terjadi, saya pikir itu tidak masuk akal dan tidak adil. Semua pengungsi harus dipulangkan tanpa memandang apa agama karena mereka adalah rakyat Myanmar”. Kata Kalam kepada ucanews.com.

 

Para pengungsi

Niranjan Rudra, 50, seorang Hindu yang sekarang tinggal bersama delapan anggota keluarganya di sebuah peternakan unggas yang telah ditinggalkan di dekat kamp pengungsi Kutupalong, mengatakan bahwa mereka tiba di Bangladesh pada pertengahan September dari Maungdaw.

Rudra mengatakan bahwa dia siap untuk segera kembali ke Myanmar tapi pertama-tama menginginkan beberapa jaminan.

“Kami ingin kembali tapi pemerintah harus memastikan kami akan kembali ke rumah kami dan bukan di kamp, ​​dan bahwa tanah dan properti kami harus dikembalikan kepada kami, Kami juga menginginkan jaminan keamanan, jadi kami tidak pernah berada di bawah serangan seperti itu di masa depan, “kata Rudra kepada ucanews.com.

Kanika Bala, 40, seorang janda Hindu datang ke Kutupalong dari Maungdaw pada pertengahan September dengan kedua putrinya dan seorang anak laki-laki.

Bala mengatakan bahwa orang-orang bersenjata bertopeng membunuh suaminya pada akhir Agustus dan bahwa dia tidak mau kembali ke Myanmar.

“Suami saya terbunuh, jadi saya tidak punya orang untuk mendukung saya di sana, saya khawatir anak-anak saya dan saya mungkin akan menghadapi lebih banyak kekerasan. Saya tidak ingin kembali ke Myanmar tapi ingin pindah ke Bangladesh atau India,” kata Bala kepada ucanews.com

Ketika Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi melakukan kunjungan yang mundur sehari dari yang dijadwalkan ke Rakhine utara yang dilanda konflik pada 2 November, dia memeriksa sebuah perkemahan yang akan digunakan untuk pemukiman kembali para pengungsi. Dia juga meminta pihak berwenang setempat untuk mengirim orang-orang yang kembali ke rumah asalnya sesegera mungkin.

 

Kuburan massal

Lebih dari 605.000 etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer yang brutal di Negara Bagian Rakhine dalam rangkah menanggapi serangan kelompok Rohingya militan terhadap pos pemeriksaan keamanan pada 25 Agustus, menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kekerasan tersebut juga berimbas pada ribuan orang Hindu Rohingya. Militer Myanmar dilaporkan menemukan dua kuburan massal dengan 45 mayat orang Hindu di Rakhine dan menyalahkan pembunuhan dilakukan oleh gerilyawan dari Arakan Rohingya Salvation Army.

Pemimpin Hindu yang berbasis di Yangon Hla Tun senang dengan rencana pemulangan pengungsi Hindu namun memilih pemindahan mereka yang terpisah dari Rohingya.

“Mengenai pemukiman kembali masyarakat Hindu, kami sangat memperhatikan keamanan mereka, jadi mereka harus dimukimkan kembali di antara komunitas etnis Rakhine dan kelompok lainnya daripada dengan komunitas Muslim,” kata Hla Tun kepada ucanews.com.

Dia mengatakan bahwa organisasinya akan mengirim surat kepada pemerintah dengan keprihatinan dan rekomendasi mereka mengenai masalah tersebut.

“Baik Muslim maupun Hindu telah hidup bersama secara damai namun orang Hindu menjadi sasaran sejak serangan 25 Agustus. Jadi, tidak mungkin untuk hidup bersama lagi,” kata Hla Tun.

Pada 1 Oktober, Dewan Hindu nasional Myanmar mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa istilah Hindu Rohingya tidak pernah ada di Myanmar dan meminta media internasional untuk tidak menggunakan istilah tersebut.

Hindu hanya memiliki 0,5 persen populasi di Myanmar sementara 89 persen adalah umat Budha dan 4,3 Muslim, menurut sensus 2014.

Maolana Azharudin dari Jammu dan Kashmir satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim di India yang menampung ribuan pengungsi Rohingya mengkritik tindakan tersebut yang mengatakan bahwa mereka membenarkan bahwa kekerasan tersebut adalah “sebuah genosida terhadap umat Islam.”

“Ini juga menunjukkan ‘sikap keibuan’ pemerintah Myanmar terhadap umat Islam dan bagaimana Muslim dipandang dengan curiga,” kata Azharudin kepada ucanews.com.

Dia mengatakan sebuah negara modern seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya sendiri atas dasar agama dan bahwa pemerintah Myanmar memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua Muslim dengan aman tinggal kembali di rumah mereka.

Ashwani Kumar, seorang pemimpin Hindu di Jammu, mengatakan bahwa langkah Myanmar untuk menarik kembali orang-orang Hindu dan kesunyian terus-menerus terhadap pengungsi Muslim tidak dapat diterima.

“Harus dipulangkan orang-orang Muslim dan Hindu yang mengungsi karena kekerasan tanpa membedakan mereka atas dasar agama,” kata Kumar.

Rana Dasgupta, seorang pengacara dan pemimpin Hindu yang bermarkas di Dhaka mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia menyambut baik langkah tersebut.

“Tidak masalah siapa yang pergi lebih dulu tapi masalah utamanya adalah pemulangan dan harus dimulai dengan cepat,” kata Dasgupta. “Mengambil kembali [Rakhine] orang Hindu terlebih dahulu mungkin atau mungkin bukan langkah strategis di pihak Myanmar untuk menjaga India tetap di sisi mereka,” katanya

Gereja Dukung Umat Islam Jadikan Negara Bagian Kashmir Bebas Alkohol

Rab, 08/11/2017 - 16:07

Keuskupan Jammu-Srinagar mendukung kelompok Islam yang menuntut pelarangan alkohol di satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India, yaitu Jammu dan Kashmir.

Kepala ahli hukum Islam Mufti Nasirul Islam, bersama dengan tokoh-tokoh aktivis masyarakat sipil, pada 4 November meminta pemerintah negara bagian untuk melarang minuman keras di negara bagian tersebut dalam waktu tiga bulan.

“Jika pemerintah gagal memenuhi tenggat waktu ini, akan terjadi demonstrasi dan agitasi berskala besar,” kata Mufti saat jumpa pers.

Keuskupan Jammu-Srinagar yang mencakup seluruh negara bagian juga menginginkan pemerintah melarang minuman keras.

Juru bicara Keuskupan Pastor Saiju Chacko mengatakan kepada ucanews.com bahwa umat katolik setempat mendukung pelarangan tersebut. Mereka juga menginginkan pemerintah “untuk mendidik dan membuat orang sadar akan efek berbahaya dari konsumsi minuman keras,” kata Pastor Chacko yang menambahkan bahwa alkohol telah menghancurkan keluarga dan membuat orang miskin menjadi miskin.

Permintaan mereka datang setelah pemerintah pekan lalu menunda sebuah rencana untuk mendirikan sebuah toko minuman keras di bandara utama negara tersebut. Pemerintah menarik rencana tersebut menyusul meluasnya demonstrasi dari partai-partai Islam.

Beberapa negara bagian di India telah melarang alkohol secara legal di masa lalu namun kemudian mencabutnya. Larangan sekarang hanya ada di tiga negara bagian – Gujarat, Bihar dan Nagaland. Tapi larangan tanpa program penyadaran yang tepat dan pemantauan ketat tidak membantu dalam “memberantas ancaman” karena kasus pembunuhan yang merajalela, kata Pastor Chacko.

Mirwaiz Umar Farooq, kepala ulama Kashmir, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah “harus tahu bahwa Kashmir adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim dan seharusnya tidak mengambil keputusan yang menyakitkan sentimen keagamaan umat Islam.”

Farooq berpendapat bahwa upaya untuk membuka gerai alkohol adalah bagian dari usaha pemerintah untuk “merusak masyarakat Kashmir, yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan etika” Islam.

Negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki sekitar 12,5 juta orang, 68 persen di antaranya beragama Islam dan 28 persen Hindu.

Banyak kelompok Islam telah mempelopori perjuangan bersenjata untuk mengakhiri kekuasaan India di negara bagian atau untuk bergabung dengan negara tetangga Pakistan. Mereka menganggap konsumsi alkohol sebagai anti-Islam.

Wilayah ini telah mengalami kekerasan dalam 30 tahun terakhir. Diperkirakan 100.000 orang telah meninggal, termasuk warga sipil, militan dan personil militer setelah kelompok militan memulai sebuah perjuangan bersenjata untuk kebebasan dari pemerintahan India pada tahun 1989. Sejak itu, militan Islam melarang gedung bioskop dan membakar beberapa toko minuman keras di wilayah tersebut.

 

Orang Katolik Indonesia Diminta Terlibat Aktif Mengurangi Sentimen Agama, Etnis

Rab, 08/11/2017 - 09:03

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya meminta orang Katolik agar melakukan lebih banyak aksi konkrit dalam masyarakat untuk menghilangkan sentimen agama dan etnis yang seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik.

Menurut Yunarto, sentimen keagamaan dan etnis biasanya muncul menjelang pilkada maupun pilpre dan sasarannya adalah orang-orang miskin dan tidak berpendidikan.

“Orang Katolik bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial bagi warga miskin dan yang tidak berpendidikan. Kegiatan semacam ini menjadi sarana untuk membuat mereka sadar bahwa tidak ada ada sekat-sekat agama dan etnis,” kata Yunarto pada pembukaan rapat tahunan Konferensi Waligereja Indonesia pada 6 November di Jakarta.

Yunarto kemudian mencontohkan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun ini.

Pemilihan yang berlangsung dua putaran, yang diadakan pada 15 Februari dan 19 April, membawa kemenangan bagi Anies Baswedan yang didukung oleh kelompok-kelompok radikal dan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.

“Apa yang menjadi kekhawataran adalah daerah-daerah lain kemungkinan akan menggunakan sentimen serupa [dalam pilkada serentak tahun depan],” kata Yunarto kepada ucanews.com.

Pada bulan Junie 2018 bangsa ini akan mengadakan pemilihan kepala daerah di sekurangnya 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Kemudian akan ada pemilihan presiden pada Mei 2019.

Ada empat provinsi yang rawan konflik yakni Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat.

Akan tetapi menurut Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, sentimen agama dan etnis tidak menjadi isu besar di wilayahnya.

“Ada keprihatinan di kalangan orang Papua bahwa orang-orang non-Papua akan terus mendominasi atas mereka secara politik dan ekonomi,” kata uskup.

Halaman