UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 53 mnt yang lalu

Keuskupan Tanjung Selor Dapat Uskup Baru

Sel, 27/02/2018 - 10:48

Paus Fransiskus telah menunjuk Pastor Paulinus Yan Olla MSF sebagai uskup baru Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Uskup Malang Henricus Pidyarto Gunawan OCarm mengumumkan berita tersebut pada 22 Februari.

Uskup terpilih  berusia 55 tahun, saat ini menjabat sebagai ketum  Komisi Keluarga Keuskupan Malang, Jawa Timur.

Dia juga seorang profesor teologi spiritual di Sekolah Filsafat dan Teologi Widya Sasana  di Malang dan seorang formator para frater Misionaris Keluarga Kudus (MSF).

Lahir di Seom-Eban, Timor Barat  tahun 1963, Pastor Olla kemudian masuk seminari menengah Lalian Atambua,  kabupaten Belu.

Dia ditahbiskan sebagai imam  tahun 1992.

Dia pindah ke Roma  tahun 2000 untuk belajar teologi spiritual di Theresianum dan tinggal di sana untuk melayani sebagai sekretaris jenderal MSF dari 2007-2013.

Uskup terpilih, Pastor Paul Olla dikenal sebagai penulis opini di Kompas, surat kabar terbesar di Tanah air.

Tarsy Asmat, seorang seminaris yang tergabung dalam kongregasi MSF, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Uskup (terpilih) Paul Olla adalah panutan baginya dalam menghayati kehidupan rohani dan intelektual.

“Melalui cara dia menjalani hidupnya, dia menunjukkan contoh sejati bagaimana menjadi seorang biarawan sejati,” katanya.

“Satu hal yang selalu dia ingatkan kepada kami adalah menghargai pentingnya memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai hal, tidak hanya di bidang teologi dan filsafat tapi juga dalam sains lainnya,” tambahnya.

Uskup (terpilih) Pastor Paul Olla menggantikan Uskup  Yustinus Harjosusanto MSF, uskup pertama Tanjung Selor yang sebelumnya diangkat sebagai uskup agung  Samarinda tahun 2015.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik, Keuskupan Tanjung Selor memiliki 15 paroki yang dilayani oleh 21 imam untuk 32.500 umat Katolik.

 

Laporan AS tentang Presiden Duterte Buat Jengkel Filipina

Sen, 26/02/2018 - 19:17

Filipina merasa jengkel atas laporan yang dikeluarkan oleh komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) yang menjuluki Presiden Rodrigo Duterte sebagai sebuah ancaman bagi demokrasi di Asia Tenggara.

Laporan Worldwide Threat Assessment (Penilaian Ancaman Dunia) menempatkan Presiden Duterte – setara dengan pemimpin Kamboja Hun Sen, krisis Rohingya di Myanmar dan konstitusi Thailand yang didukung oleh militer – sebagai ancaman bagi demokrasi.

Laporan yang dirilis minggu lalu oleh Kantor Direktorat Intelijen Nasional itu menyebut “kecenderungan otokratis” dari Presiden Duterte ketika ia mengancam akan mengeluarkan darurat militer dan membentuk pemerintah revolusioner.

“Di Filipina, Presiden Duterte akan terus melontarkan kampanye tanda tangan menentang narkoba, korupsi dan kejahatan,” demikian laporan tersebut.

Laporan itu juga menyebut Presiden Duterte bisa menangguhkan konstitusi dan menyatakan pemerintahan revolusioner.

Komunitas intelijen AS merupakan sebuah kelompok yang terdiri atas 17 lembaga termasuk Badan Intelijen Pusat yang terlibat dalam berbagai kegiatan intelijen terkait hubungan luar negeri dan perlindungan Amerika Serikat.

“Kami melihat laporan ini tidak lebih sebagai keprihatinan dari departemen intelijen AS,” kata jurubicara Presiden Duterte, Harry Roque, dalam sebuah pernyataan.

Ia menganggap laporan itu sebagai “pandangan yang rabun dan spekulatif” dan mengatakan Presiden Duterte sangat menghormati peraturan perundang-undangan.

“Misalnya, Presiden Duterte bukan otokrat atau memiliki kecenderungan otokratis. Ia menghormati peraturan perundang-undangan dan tetap setia kepada konstitusi,” kata Roque, seraya menambahkan bahwa “otokrasi tidak lazim” di negara itu.

“Tidak ada pemerintahan revolusioner atau darurat militer di seluruh negeri. Para pejabat intelijen AS mengatakan presiden mungkin menyatakan atau memberlakukannya,” katanya.

Roque menambahkan bahwa presiden tetap mengakui pembedaan ketiga cabang pemerintahan itu dan juga kebebasan pers di negara itu.

“Media kami masih bisa melakukan peliputan dan mencetak apa yang mereka mau … para jaksa dan pengadilan berfungsi seperti biasa. Parlemen kami tetap mandiri dan pelayanan dasar tetap diberikan,” lanjutnya.

Laporan intelijen AS menyebut demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara di Asia Tenggara akan tetap rawan pada tahun 2018 ini karena kecenderungan otokratis, maraknya korupsi dan kronisme.

Penilaian AS dirilis menyusul sebuah pengumuman bahwa para penyelidik Pengadilan Pidana tengah menyelidiki kasus pembunuhan terkait kampanye anti-narkoba yang dilakukan pemerintahan Presiden Duterte.

 

Klinik Berjalan Persempit Kesenjangan Pelayanan Kesehatan di Timor-Leste

Sen, 26/02/2018 - 19:12

Medan yang berbukit, moda transportasi yang terbatas serta tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang minim menghambat upaya Timor-Leste untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat.

Akibatnya banyak orang – khususnya anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia – yang tinggal di wilayah pedesaan seringkali sulit mengakses ke rumah sakit atau klinik ketika mereka sakit atau membutuhkan tes kesehatan. Bahkan akses ke air bersih pun masih menjadi masalah utama.

Namun klinik berjalan seperti yang dikelola oleh sebuah misi Serikat Yesus (SJ) setempat mendekatkan pelayanan kesehatan ke rumah – bahkan hingga ke ruang keluarga.

Izabel Soares, 21, adalah satu dari penduduk Kampung Gmanhati di Distrik Ermera yang merasakan manfaat dari pelayanan baru tersebut.

Baru-baru ini ia membawa bayinya yang berumur tiga bulan untuk menemui Pastor Antonio Martins Abad-Santos SJ, seorang dokter asal Filipina yang dikenal warga desa sebagai Pastor Bong.

Sebagai seorang praktisi kesehatan bersertifikat, Pastor Bong mengelola klinik itu dan melakukan kunjungan rutin ke sebuah desa pedalaman.

Sakit punggung kronis membuat Soares sulit melakukan perjalanan jauh. Maka baginya klinik berjalan merupakan rahmat Tuhan ketika anak perempuannya menunjukkan gejala malaria: demam dan batuk.

“Saya tidak harus pergi ke rumah sakit sekarang untuk meminta obat dan vitamin untuk saya dan bayi saya karena Pastor Bong membawa semuanya kepada kami,” katanya.

Sebelum Pastor Bong memulai klinik berjalan, warga desa harus berjalan kaki menuju fasilitas kesehatan terdekat di Railaco, sejauh sekitar delapan kilometer.

“Bagi anak muda, itu tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang tua seperti saya atau bagi wanita, sungguh merupakan suatu tantangan untuk berjalan kaki sejauh itu,” kata Alderiano Goncalves, 75.

Goncalves yang juga tinggal di Kampung Gmanhati menderita rematik selama bertahun-tahun dan harus berjuang melawan penyakit migran yang kadang kambuh serta demam dan batuk terus menerus.

Ia bertemu Pastor Bong untuk pertama kalinya delapan tahun lalu. Sebelum klinik berjalan itu ada, ia hanya mengandalkan obat-obatan tradisional yang disediakan oleh praktisi kesehatan setempat karena rumah sakit terdekat terlalu jauh dari rumahnya.

Izabel Soares menanti giliran untuk diperiksa. Anaknya menderita sakit. Ia berharap Pastor Bong bisa memberinya lebih dari sekedar obat sakit kepala. (Foto: Michael Coyne)  

 

Kunjungan Pastor Bong menjadi mercusuar akan harapan bagi ratusan warga desa. Ia tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan tapi juga memberikan siraman rohani dengan merayakan Misa bersama warga desa sebelum pelayanan kesehatan dimulai.

“Kami mendapat keduanya – pembinaan fisik dan spiritual,” kata Goncalves.

Goncalves tinggal bersama satu anak kandung dan tiga anak adopsi. Satu anaknya tengah mempersiapkan diri untuk bekerja di Korea Selatan dengan harapan bisa menjadi tulang punggung keluarga yang baru. Negara ini menjadi destinasi utama bagi pekerja migran asal Timor-Leste.

Plazida dos Santos, 22, dari Kampung Naisuta di Distrik Ermera mengatakan Pastor Bong kini tengah merawat anak keduanya yang menderita penyakit kulit. Santos telah berusaha menyembuhkan anaknya ke berbagai tempat namun tidak efektif.

“Saya sudah membawa bayi saya ke Gleno (ibukota Distrik Ermere) beberapa kali, tapi dokter hanya memberi obat parasetamol, dan ia masih sakit,” katanya.

Sekarang luka-luka di kaki anak perempuannya mulai membaik, lanjutnya.

Santos tidak sendirian. Banyak anak menderita penyakit kulit, dan orangtua bingung bagaimana harus mengobati mereka.

Wabah Infeksi

Klinik berjalan yang dikelola Pastor Bong melayani 11 wilayah di Distrik Ermera dan Distrik Liquica. Imam Serikat Yesus ini meluncurkan pelayanan kesehatannya tahun 2004 sebagai bagian dari tugas pastoralnya di Misi Yesuit Railaco.

Dengan dibantu oleh dua asisten, Pastor Bong mengunjungi beberapa desa setiap Senin, Selasa dan Kamis dengan melintasi lintasan berbahaya. Hanya orang yang memiliki jiwa petualang yang kuat yang mampu melakukannya.

“Kami mengelola klinik berjalan karena kami tidak ingin bersaing dengan klinik pemerintah di Railaco,” kata Pastor Bong.

“Kami menargetkan mereka yang tinggal di wilayah pedesaan yang tidak bisa dijangkau oleh klinik atau pekerja medis pemerintah,” katanya.

“Setiap tahun saya melayani lebih dari 5.000 pasien,” lanjutnya, seraya mengatakan sebagian besar kasus adalah infeksi.

Ia menyebut malnutrisi sebagai penyebabnya karena malnutrisi memperlemah sistem kekebalan tubuh dan membuka pintu bagi infeksi.

“Saya melayani banyak orang yang mengalami masalah seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi usus atau gangguan perut,” katanya.

Warga desa sering tidak bisa menyiapkan makanan secara higinis karena orangtua mengunyah sirih pinang. Asap rokok juga ada di mana-mana.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, infeksi saluran pernafasan merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada tahun 2012 di kalangan masyarakat Timor-Leste setelah TBC.

Ancaman kematian lainnya adalah penyakit jantung, stroke, trauma selama kehamilan, diare, neonatal sepsis dan kanker tenggorokan atau paru-paru.

Klinik berjalan tidak bisa mengatasi semua keluhan dan penyakit ini karena hal ini di luar jangkauan dan tidak ada prasarana yang memadai.

Pastor Bong tidak diperbolehkan memberi pertolongan pertama atau pelayanan kesehatan dasar namun berusaha menjaga orang agar tidak sakit lagi.

Ia merujuk kasus-kasus serius kepada rumah sakit atau klinik pemerintah yang memiliki fasilitas yang lebih baik.

Pastor Bong yang ditahbiskan imam pada tahun 1998 di Filipina juga mengatakan Paroki St. Kanis di Sidney, Australia, memberi bantuan finansial untuk klinik berjalannya sejak beberapa tahun lalu.

“Pada mulanya mereka hanya menawarkan bantuan selama lima tahun. Tapi kemudian mereka melihat ada kebutuhan di sana, lalu mereka melanjutkannya,” katanya.

Tantangan Pelayanan Kesehatan

Timor-Leste tengah berjuang dengan pemerintahan baru yang rentan tapi telah mencapai peningkatan signifikan dalam hal pelayanan kesehatan, demikian laporan Bank Dunia 2017.

Misalnya, ketika negara baru itu meraih kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002, infrastruktur pelayanan kesehatan berkurang. Hanya ada 20 dokter untuk merawat penduduk berjumlah lebih dari sejuta orang.

Namun jumlah dokter bertambah secara signifikan. Pemerintah mempekerjakan sekitar 900 dokter hingga tahun lalu.

Usia hidup masyarakat merambah naik, dari 48,5 tahun pada tahun 1990 menjadi 67 tahun pada tahun 2014.

Sementara itu, rata-rata kehamilan meningkat dan masyarakat sekarang lebih waspada soal infeksi dan penyakit tidak menular, kata sejumlah pejabat pemerintah.

Semua ini berkat anggaran kesehatan yang meningkat sejak 2008.

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar 67,2 juta dolar AS untuk Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 guna membangun 39 klinik, satu dari beberapa program pemerintah.

Namun Bolormaa Amgaabazar, perwakilan Bank Dunia untuk Timor-Leste, mengingatkan “pandangan pertumbuhan ekonomi Timor-Leste untuk beberaoa tahun ke depan menurun.”

“Untuk itu pemerintah berusaha menekan anggaran publik yang meningkat,” katanya.

Pastor Bong mengatakan kesedihan bangsa itu semakin mendalam dan bahkan Rumah Sakit Nasional di Dili mengalami kekurangan obat-obatan.

“Pemerintah saat ini lebih fokus pada birokrasi daripada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan,” katanya.

Timor-Leste mengirim hampir 1.000 orang untuk menjalani studi sebagai dokter di Kuba dalam beberapa tahun terakhir, dan kini banyak orang yang sudah kembali untuk menanamkan benih.

“Tapi bagi mereka, agar bisa menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien, pemerntah perlu meningkatkan peralatan pelayanan kesehatan,” kata Pastor Bong.

“Jika sistem pelayanan kesehatan semakin efisien dan negara memiliki fasilitas kelas dunia, masyarakat tidak akan membutuhkan bantuan saya,” katanya.

“Maka saya bisa fokus pada tugas saya sebagai seorang imam,” lanjutnya.

 

Kegagalan Pemerintah Melindungi HAM di Asia

Sen, 26/02/2018 - 14:00

Situasi hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Pasifik  tahun lalu sebagian besar ditandai oleh kegagalan pemerintah, menurut laporan Amnesty International yang dirilis pekan lalu.

Di tengah “menyusutnya ruang untuk masyarakat sipil namun  tetap ada gerakan pejuang dan aktivis HAM  yang menginspirasi dan berkembang,” kata laporan tersebut.

Sejumlah  negara di mana pembela HAM, pengacara, dan jurnalis menjadi sasaran represi negara adalah Cina, Kamboja, Thailand, Banglades, dan Pakistan.

Laporan tersebut juga mencatat impunitas luas di Myanmar dan Afghanistan dimana krisis pengungsi global terus memburuk.

Kelompok HAM  yang berbasis di London itu mencatat “pelanggaran besar-besaran” hak asasi manusia terjadi di Filipina, di mana ribuan orang dilaporkan terbunuh dalam perang melawan narkoba.

Di bagian lain kawasan ini, meningkatnya kesadaran akan rasa hormat dan perlindungan HAM, terutama di kalangan kaum muda, “memberikan beberapa kemajuan dan harapan.”

Kemajuan dalam perpolisian dan putusan pengadilan atas pertanggungjawaban perusahaan dipandang sebagai langkah positif di Korea Selatan.

Perundang-undangan tentang kesetaraan dalam perkawinan di Australia dan Taiwan dan penghormatan terhadap hak privasi di India juga dicatat.

Memburuknya situasi di Cina

Laporan tersebut mengatakan bahwa pembela HAM  secara khusus menjadi target dan dianiaya di Cina di mana “terjadi pembatasan ruang bagi masyarakat sipil”.

Laporan tersebut mencatat bagaimana kebebasan berekspresi di Hong Kong diberangus, dengan mengutip pengajuan tuntutan terhadap aktivis pro-demokrasi di wilayah otonom tersebut.

“Mengulang-ulang tuduhan samar-samar terhadap tokoh pemimpin gerakan pro-demokrasi tampaknya merupakan sebuah drama dan pembalasan oleh pihak berwenang,” tulis laporan tersebut.

Laporan tersebut juga mengamati tindakan keras yang telah dilakukan sebelumnya terhadap perbedaan pendapat di Cina, dengan menyebutkan apa yang disebutnya sebagai “kampanye penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan, pemenjaraan, dan penyiksaan yang kejam” kepada para aktivis.

Situasi di daratan juga terus memburuk, menurut peneliti Cina Patrick Poon. “Kami tidak melihat adanya perbaikan dalam situasi hak asasi manusia dalam jangka pendek,” katanya.

Dia mengatakan kecuali pemerintah Cina “mengerti dengan jelas bahwa mereka … memiliki kewajiban untuk mematuhi hak asasi manusia” tidak akan ada perbaikan dalam situasi di Cina.

Di Jepang, laporan tersebut mengatakan bahwa perlindungan HAM  diencerkan setelah sebuah “undang-undang yang terlalu luas yang menargetkan terorisme dan kejahatan berat lainnya” telah disahkan.

Intoleransi agama di Asia Selatan

Di seluruh Asia Selatan, hukum dan ketertiban, keamanan nasional, dan agama telah dijadikan alasan untuk serangan terhadap kelompok minoritas agama.

Impunitas tersebar luas di tahun lalu dan kebebasan berekspresi diserang di seluruh wilayah, menurut laporan tersebut.

“Kepentingan nasional” telah digunakan sebagai alasan untuk membungkam masyarakat, wartawan, dan pembela HAM  yang mengungkapkan keyakinan mereka.

Laporan tersebut mencatat bahwa pembunuhan, penculikan, dan pelanggaran lainnya dilakukan oleh kelompok bersenjata di Afghanistan, Banglades, India, dan Pakistan, mengakibatkan korban sipil, terutama di kalangan minoritas agama.

Suara yang tidak sesuai dan anggota kelompok minoritas agama di wilayah tersebut semakin rentan terhadap serangan massa, kata laporan tersebut.

Di India, sejumlah  kasus persekusi orang-orang Muslim dilaporkan telah terjadi, yang memicu kemarahan terhadap gelombang Islamofobia yang meningkat di bawah pemerintahan nasionalis Hindu.

Di Banglades, serangan terhadap kelompok minoritas agama disambut dengan ketidakpedulian oleh pemerintah.

Di Sri Lanka, meningkatnya sentimen nasionalisme Buddhis mengakibatkan serangan terhadap orang Kristen dan Muslim.

Salah satu isu yang paling banyak dibahas di kawasan ini dalam setahun terakhir adalah penolakan hak terhadap pengungsi dan migran.

Jumlah pengungsi tinggal  di Afghanistan meningkat menjadi lebih dari dua juta orang, dengan sekitar 2,6 juta pengungsi Afghanistan tinggal di luar negeri.

Pembunuhan dan penganiayaan di Asia Tenggara

Di Asia Tenggara, pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa terus berlanjut dijelaskan oleh laporan tersebut sebagai “menyusutnya ruang kewarganegaraan.”

Polisi dan pasukan keamanan menganiaya pembela HAM  sementara pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan lainnya, dan penghilangan paksa terus berlanjut tanpa hukuman.

Salah satu isu HAM  yang paling mencolok  tahun lalu adalah tindakan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap orang-orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Laporan Amnesty International mengatakan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang menciptakan krisis HAM  dan kemanusiaan di negara ini dan di negara tetangganya Banglades.

Ketiadaan hukum dan kekerasan juga meningkat di Filipina.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Presiden Rodrigo Duterte telah melakukan pelanggaran HAM dalam “perang melawan narkoba” dicirikan oleh pembunuhan massal, kebanyakan orang miskin, termasuk anak-anak.

Perpanjangan deklarasi darurat militer di wilayah selatan Mindanao menyebabkan kekhawatiran bahwa peraturan militer dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran HAM  lebih lanjut.

Di Indonesia, pembunuhan polisi terhadap para pengedar narkoba juga meningkat tajam dalam satu tahun terakhir.

Laporan tersebut mengamati apa yang digambarkannya sebagai “lip service” Australia terhadap HAM, di mana pencari suaka dan pengungsi mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Secara umum, laporan tersebut mencatat bahwa pemerintah di Asia Tenggara dan Pasifik gagal untuk menegakkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya.

 

Amnesty Kecam  Keras terkait Peningkatan Kekerasan Berbasis Agama di India

Sen, 26/02/2018 - 09:37

Kelompok minoritas agama India, khususnya Muslim, menghadapi kekerasan meningkat dari  kelompok garis keras Hindu, media pro-pemerintah dan pejabat negara, demikian menurut laporan tahunan Amnesty International.

Pemerintah koalisi India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata pro-Hindu (BJP) menggunakan undang-undang (UU) untuk menekan kebebasan berekspresi, demikian  laporan yang dikeluarkan pada 22 Februari di New Delhi.

“Sedikitnya 10 pria Muslim dihukum gantung dan banyak yang terluka oleh kelompok perlindungan sapi dengan cara main hakim sendiri, yang banyak di antaranya melakukan tindakan dengan dukungan” dari BJP, tambahnya. Sejumlah  penangkapan dilakukan namun tidak ada bukti yang dilaporkan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa masyarakat adat India terus dipindahkan karena proyek industri, sementara kejahatan pembunuhan terhadap orang-orang Dalit terus meluas.

Lebih dari 6.500 kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat  tahun 2016 dan komunitas ini terus dipaksa pindah karena pemerintah menggunakan tanah mereka  untuk proyek-proyek seperti pertambangan, kata laporan tersebut.

Pada  September 2017, para aktivis memprotes Bendungan Sardar Sarovar di negara bagian Gujarat, dengan mengatakan bahwa mereka telah memindahkan sekitar 40.000 keluarga tanpa membayar ganti rugi yang memadai.

“Pihak berwenang secara terbuka mengkritisi penentang dan organisasi HAM yang berkontribusi terhadap iklim permusuhan terhadap mereka,” kata laporan tersebut.

Laporan berjudul “Kondisi Terkini Hak Asasi Manusia Dunia 2017-18” mencakup 159 negara dan memberikan analisis komprehensif mengenai keadaan HAM  di dunia saat ini.

Biraj Patnaik, direktur Amnesty International Asia Selatan, mengatakan kepada wartawan bahwa Asia Selatan  tahun 2017 tetap menjadi salah satu “wilayah paling berbahaya” bagi  anggota minoritas agama.

“Muslim di India dan Sri Lanka, Syiah di Pakistan dan Afghanistan, dan orang-orang Hindu di Banglades semuanya diserang selama setahun terakhir. Dalam setiap kasus, pemerintah gagal melindungi mereka, tidak peduli dengan nasib mereka atau bahkan mendorong iklim permusuhan,” kata Patnaik.

Laporan setebal 409 halaman tersebut juga menyoroti isu imigran Rohingya yang tinggal di India.

Dikatakan bahwa pada  September 2017 pemerintah India mengatakan bahwa semua warga Rohingya di India adalah “imigran ilegal” dan mengklaim memiliki bukti bahwa beberapa warga Rohingya memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Pada  Oktober, sebagai tanggapan atas sebuah petisi yang diajukan oleh dua pengungsi Rohingya, Mahkamah Agung menunda pengusiran sementara.

Sebaliknya, pemerintah India pada  September mengatakan akan memberikan kewarganegaraan kepada sekitar 100.000 Chakma, sebagian besar penganut Buddha, dan pengungsi Hindu Hajong yang  melarikan diri ke India dari Banglades tahun 1960an, demikian  klaim laporan tersebut .

Laporan tersebut mengkritik tindakan keamanan di Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim di India yang berbatasan dengan Pakistan, di mana dikatakan pelanggaran hak terus berlanjut tanpa hukuman.

“Pasukan keamanan terus menggunakan senjata berpeluru  sebagai tembakan peringatan selama demonstrasi (di Kashmir), membutakan dan melukai beberapa orang. Pihak berwenang sering menutup layanan internet, dengan alasan masalah ketertiban umum,” kata laporan tersebut.

Wilayah Kashmir yang dikuasai  India mengalami peningkatan kekerasan sejak 1989 setelah militan terus meningkatkan kekerasan bersenjata untuk membebaskan wilayah tersebut dari India. Kelompok HAM   mengatakan sekitar 100.000 orang terbunuh, meskipun catatan resmi mengatakan sekitar 47.000 orang tewas.

Bahkan catatan resmi, rata-rata 1.560 orang tewas  setiap tahun selama 30 tahun terakhir di Kashmir, dibandingkan dengan rata-rata tahunan 1.200 orang tewas dalam konflik Israel-Palestina sejak 1920.

Intoleransi yang berkembang terhadap kelompok minoritas di India berkali-kali ditemukan oleh kelompok HAM. Negara ini mendapat posisi 42 di Indeks Demokrasi Global 2017, 10 peringkat di bawah  2016.

Alasan utama penilaian yang buruk ini adalah penguatan kekuatan Hindu nasionalis di negara yang sekuler, yang mengarah pada peningkatan kewaspadaan dan kekerasan terhadap komunitas minoritas, khususnya umat Islam.

Bahkan catatan pemerintah, yang dikeluarkan pada 6 Februari di parlemen, menunjukkan peningkatan kekerasan sektarian. Pada 2017, 111 orang terbunuh dan setidaknya 2.384 lainnya cedera dalam 822 bentrokan antar masyarakat yang dilaporkan di seluruh negeri itu.

Pada 2016, 86 orang tewas  dan 2.321 orang luka-luka dalam 703 insiden. Pada 2015, ada 751 insiden.

 

 

Penolakan Menguat Pasca Pengesahan UU MD3

Jum, 23/02/2018 - 15:44

Penolakan di kalangan masyarakat sipil termasuk seorang imam semakin menguat pasca pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR-RI dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/2).

Mereka menilai bahwa UU MD3 merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Misalnya Pasal 122. Menurut pasal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sejumlah organisasi – Indonesia Corruption Watch, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan FITRA – telah memulai sebuah petisi online untuk menolak UU MD3 di change.org sejak sekitar seminggu lalu.

Hingga Jumat (23/2), lebih dari 190.400 orang menandatangani petisi online tersebut.

Beberapa kelompok advokasi menyatakan akan mengajukan permohonan uji materi terhadap UU MD3.

Salah satu kelompok yang telah mengajukan permohonan uji materi terhadap UU MD3 adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Permohonannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu (14/2).

Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam-KWI), mengatakan anggota DPR berusaha menjaga jarak dengan masyarakat.

“Mereka merusak hubungan dengan masyarakat yang memiliki hak untuk memantau mereka,” katanya kepada ucanews.com.

Anggota DPR nampaknya takut terhadap hukum sehingga mereka berusaha memperumit proses hukum khususnya jika mereka akan diselidiki, lanjut imam diosesan itu.

Pasal 245 dari UU MD3 mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin.

“Kenapa takut jika mereka benar?” tanya Pastor Siswantoko. “UU MD3 ini sebenarnya mempertegas upaya mereka untuk membuat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”

Ini merupakan kemunduran yang sangat serius, katanya. “Sementara masyarakat semakin pandai, para wakil mereka dalam parlemen semakin merosot. Seharusnya mereka menjadi pejuang demokrasi,” lanjutnya.

Sebastian Salang, koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mengatakan UU MD3 “hanya cocok untuk pemerintahan otoriter.”

“UU MD3 menyeret Indonesia ke dalam era gelap,” katanya.

Kalimat “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” tidak dijelaskan sehingga memberi celah bagi pemanfaatan UU MD3 untuk mengkriminalisasi kritik.

Djayadi Hanan, seorang pengamat politik, mengatakan jika anggota DPR merasa direndahkan martabatnya, ini sudah ada peraturannya.

“Apakah anggota DPR merasa tidak aman dengan peraturan ini?” tanyanya.

Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo membela pengesahan UU MD3. Ia mengatakan anggota DPR memiliki hak untuk membela kehormatan mereka sama seperti profesi lainnya.

 

Rezim: Warga Rohingya “Tidak Pernah Ada” di Myanmar 

Jum, 23/02/2018 - 12:47

Lebih dari 680.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu. Mereka terdesak keluar oleh kampanye keras yang dilontarkan oleh militer Myanmar. Kampanye ini menyebut kelompok minoritas etnis Muslim itu tidak secara resmi ada di wilayah perbatasan.

Negara berpenduduk mayoritas Buddha itu menolak mengakui istilah Rohingya dan bahkan menganggap kelompok etnis ini sebagai pekerja migran ilegal dari “etnis Bengali.”

Pada 5 Februari lalu, Tin Aye, mantan jenderal dan anggota parlemen dari Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan yang berelasi dengan militer, menekan Konselor Negara Aung San Suu Kyi agar menyampaikan pesan itu kepada dunia.

Menteri Tenaga Kerja, Imigrasi dan Penduduk Thein Swe nampaknya mendukung argumen Tin Aye. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa istilah “Rohingya” tidak pernah muncul dalam daftar sensus yang menampilkan 135 kelompok etnis.

Lagi pula istilah itu tidak digunakan oleh media pemerintah dan swasta, katanya.

Penggunaan kata tersebut menjadi isu sensitif di Myanmar sejak beberapa bulan terakhir.

Ketika Paus Fransiskus mengunjungi ibukota negara, Naypyidaw, akhir November lalu untuk bertemu sejumlah petinggi militer dan pejabat lain, ia menghindari penggunaan kata itu selama kunjungannya.

Namun pada kunjungan selanjutnya ke Banglades, Paus Fransiskus mendukung warga Rohingya yang – bersama beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) – menuduh Myanmar meluncurkan kampanye pembersihan etnis terhadap mereka.

Sejumlah diplomat Myanmar dan lembaga Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memilih untuk menghindari penggunaan istilah provokatif itu dan memprotes penggunaan istilah ini oleh pihak lain.

Pada April 2016, Menteri Luar Negeri meminta Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yangon untuk tidak menggunakan istilah itu ketika kedutaan memosting sebuah pesan dukacita setelah sebuah perahu tenggelam di pesisir negeri itu dan menewaskan lebih dari 20 orang.

Seperti lainnya, pemerintah yang didukung militer atau Liga Demokrasi Nasional (NLD, National League Democracy) tidak akan mengakui legitimasi kelompok itu meskipun sejumlah besar warga Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa dekade, demikian para kritisi.

Namun sejarah menyebut bahwa rezim tengah berusaha menutup rapat beberapa episode ketika para pemimpinnya menyebut secara langsung kelompok yang sudah lama menderita itu.

Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (tengah) duduk bersama Presiden Myanmar Htin Kyaw (kanan) dan Wakil Presiden Henry Van Thio dalam upacara penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara kelompok-kelompok bersenjata – Partai Negara Bagian Mon Baru dan Perhimpunan Demorasi Lahu – di Naypyidaw pada 13 Februari. (Foto: Thet Aung/AFP)    

 

Perdana Menteri Myanmar yang pertama, U Nu, menggunakan istilah itu dalam sebuah program percakapan radio pada September 1954 ketika ia menyebut warga Rohingya sebagai “saudara sebangsa.”

Kyaw Min, ketua Demokrasi dan HAM – sebuah partai warga Rohingya yang berbasis di Yangon, mengatakan warga Rohingya tidak punya masa depan di Myanmar karena situasi memburuk di bawah pemerintahan Suu Kyi, mantan penerima Nobel Perdamaian yang reputasinya ternodai karena kebisuannya terkait krisis pengungsi tersebut.

Kway mengatakan warga Rohingya tidak diperbolehkan memilih dalam pemilihan umum, tidak bisa bergerak bebas di seluruh negeri itu dan memiliki sedikit akses layanan kesehatan dan pendidikan selama 70 tahun terakhir.

Bahkan kini mereka menghadapi level penindasan lebih besar, lanjutnya.

“Pemerintah dulu dan sekarang mengatakan berulangkali bahwa kami adalah imigran gelap dari Banglades dan mereka berusaha menghapus sejarah (kami). Lalu apa yang bisa kami lakukan?” kata Kyaw Min kepada ucanews.com.

Suu Kyi dikritik karena tidak bicara atas nama warga Rohingya atau menjelaskan bagaimana pemimpin baru negeri itu ingin melindungi hak-hak kelompok minoritas Mulsim itu.

Pemerintah yang mulai berkuasa dua tahun setelah pemerintahan militer selama beberapa dekade itu kini tengah mempertimbangkan apakah akan menggunakan istilah “Muslim di Negara Bagian Rakhine” atau tidak. Pada Juni 2016, Menteri Penerangan meminta media pemerintah untuk tidak menggunakan istilah “Rohingya” atau “Bengali” tapi mengadopsi keduanya dan “umat Buddha di Negara Bagian Rakhine” untuk menggambarkan warga setempat di negara bagian tersebut.

Pemerintah NLD belum menyampaikan pengumuman resmi terkait kehadiran minoritas Muslim di Myanmar itu meskipun mantan presiden Thein Sein menyatakan bahwa warga Rohingya “ada” dan hendaknya direferensikan secara eksklusif sebagai “warga Bengali.”

Suu Kyi hanya merujuk mereka sebagai “warga Muslim di Rakhine” dalam pidatonya meskipun media pemerintah mengggunakan istilah warga Bengali.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada Mei 2016, ia mengatakan istilah warga Rohingya dan warga Bengali hendaknya tidak digunakan karena istilah ini memecahbelah dan merupakan kata yang bersifat “emosional” yang tidak membantu mengatasi konflik.

Nyan Win, anggota komisi eksekutif pusat dari NLD, menggarisbawahi tidak masuknya kelompok itu dari daftar sensus masa lalu dan masa sekarang.

“Menurut saya, mengapa kita tidak katakan kepada dunia bahwa tidak ada ras seperti itu di negara ini karena warga Rohingya tidak pernah ada di sini?” katanya kepada ucanews.com.

Upaya Diplomatis Gereja

Sejumlah uskup mendesak Paus Fransiskus agar menghindari penggunaan kata Rohingya selama kunjungannya ke sana tahun lalu. Sejumlah kritisi pun memuji Paus Fransiskus karena tidak melanggar dan mengganggu kepemimpinan rezim.

Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon yang mengadvokasi isu hak asasi kelompok minoritas juga memberi saran kepada Paus Fransiskus di menit-menit terakhir agar menghindari istilah sensitif itu supaya tidak muncul reaksi dari kelompok nasionalis.

Paus Fransiskus disambut  ketika ia tiba di Gereja Rosario Suci  di  Dhaka pada 2 Desember 2017 . (Foto: Noah Seelam/AFP)

 

Kardinal Bo, satu-satunya pemimpin Katolik yang berulangkali menggunakan kata Rohingya dalam pernyataan dan pidatonya, juga tidak bersuara tentang isu itu menjelang kunjungan Paus Fransiskus.

Namun ia mengatakan baru-baru ini bahwa warga Rohingya yang mengungsi mungkin tidak akan pernah kembali ke Myanmar karena ujaran kebencian dan propaganda yang dilakukan oleh kelompok mayoritas Buddha menjadi hal biasa.

Kyaw Nyunt, seorang pastor rekan dari Paroki Judson di Yangon, mengatakan istilah Rohingya “ditanamkan” sejak awal 1950-an dan tidak digunakan di bawah penjajahan Inggris.

Imam yang pernah berkarya di Komisi Penyelidikan Rakhine yang dibentuk oleh Thein Sein tahun 2012 itu mengatakan kepada ucanews.com bahwa “pemerintah sangat perlu mengatakan kepada dunia bahwa istilah Rohingya sungguh tidak pernah ada.”

Ia mengatakan komunitas internasional termasuk bangsa-bangsa Muslim hanya memperburuk krisis itu dengan menekankan penggunakan istilah tersebut.

Menurut beberapa sejarawan, istilah Rohingya berarti “penghuni Rohang” – istilah untuk umat Islam Arakan, bekas kerajaan yang merdeka yang terletak di Rakhine.

Jaringan Sosial Rakhine di Sittiwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, bahkan menolak menggunakan frase “Muslim di Negara Bagian Rakhine.”

“Kami menolak istilah itu juga karena mereka itu ‘warga Bengali,’” kata Soe Naing, warga etnis Rakhine, kepada ucanews.com.

Kebencian dan kefanatikan terhadap kelompok minoritas itu telah mengakar di Rakhine di mana kelompok garis keras yang dipimpin oleh para biksu Buddha seperti Ma Ba Tha memelopori kebangkitan cita-cita nasionalis sejak beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 120.000 warga Muslim Rohingya terpaksa tinggal di kamp kotor di negara bagian itu sejak 2012 ketika banyak aksi kekerasan anti-Muslim menewaskan banyak jiwa dari kelompok itu.

 

Kebebasan Beragama Semakin Dikekang di Cina

Jum, 23/02/2018 - 12:12

Orang-orang Kristen di provinsi Henan,  Cina banian tengah telah dilarang memasang ayat Kitab Suci di gereja  selama Tahun Baru Imlek.

Pejabat pemerintah mengunjungi desa dan kota untuk menyampaikan pemberitahuan dan  memerintahkan orang untuk tidak mengikuti praktik yang telah menjadi tradisi selama festival berlangsung.

Umat ​​Katolik lokal prihatin bahwa penindasan agama terbaru ditujukan ke provinsi ini.

Dengan tulisan hitam atau emas s di atas kain merah,   terdiri dari sepasang garis puisi yang dipasang vertikal di kedua sisi pintu depan tempat ibadah  dan gulungan horizontal dengan empat huruf dipasang di  pintu. Mereka mengungkapkan kegembiraan masyarakat dalam festival ini dan harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di tahun mendatang.

Pastor Peter mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia melihat kader desa melarang umat Katolik untuk menampilkan ayat kitab suci di Kota Xuliang di Bo’ai County Henan.

“Kader desa berteriak-teriak di jalanan saat mereka mengirim surat edaran ke setiap keluarga Katolik,” katanya.

“Saya bertanya kepada salah satu dari mereka, ‘Kapan Pasal 36 Konstitusi Cina ditulis ulang untuk membatasi kebebasan beragama?’ Dia langsung berbalik dan  pergi.”

Imam, yang bertugas di wilayah tersebut, mengatakan: “Situasi menjadi tegang tahun ini dan kebijakan agama diperketat juga.”

Kerabatnya yang bekerja di pemerintah kota mengatakan kepadanya bahwa surat edaran telah didistribusikan di beberapa kota.

Pastor Peter mengatakan umat Katolik di wilayah itu memiliki jumlah  tersebar sehingga pengaruh mereka lemah dan mereka tidak memiliki cara untuk menentang pelarangan tersebut.

“Orang-orang yang beriman juga khawatir bahwa mereka akan mendapat sanksi jika ayat kitab suci dipasang,” katanya.

Gereja-gereja Protestan di provinsi ini juga menerima perintah tersebut.

Pastor John dari Keuskupan Puyang mengatakan kepada ucanews.com bahwa umat Katolik di wilayahnya hanya menerima perintah lisan untuk tidak menampilkan ayat kitab suci.

Seorang Katolik bernama Thomas dari provinsi tersebut mengatakan, mereka  telah melanggar konstitusi yang melindungi kebebasan beragama.

Dia khawatir tahun ini mungkin giliran provinsinya yang menghadapi tindakan kriminal karena daerah lain sudah menghadapi berbagai masalah keagamaan.

Seorang sumber di Keuskupan Luoyang, provinsi Henan mengatakan kepada ucanews.com bahwa pertemuan kecil di tempat-tempat keagamaan tidak terdaftar, terutama gereja-gereja Protestan, telah dilarang.

Seorang imam yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan sebuah gereja kecil di desa Gao Mao,  San Meng Gorge “dilarang  setelah pihak berwenang mengunjungi tempat itu dan menimbulkan banyak masalah keamanan.”

Dia percaya  masalah keamanan hanyalah sebuah alasan karena gereja tersebut tidak terdaftar untuk kegiatan keagamaan.

Imam tersebut mengatakan bahwa pejabat pemerintah mengunjungi banyak tempat sebelum  Imlek “meminta para imam  menunjukkan kartu registrasi, jika mereka tidak memiliki kartu, ke depan mereka dilarang  mengadakan upacara keagamaan ke depan.”

Dia yakin provinsi Henan adalah target pemerintah berikutnya karena memiliki pengikut Protestan, Buddha, Katolik, Muslim dan Tao.

Pastor John dari Keuskupan Anyang di Henan mengatakan kepada ucanews.com bahwa keuskupan tersebut telah diberi tahu “tidak ada kelas belajar untuk orang Katolik yang diperbolehkan dan terutama bagi anak di bawah umur sama sekali dilarang.”

Juga, semua anggota Partai Komunis, pegawai negeri, guru dan siswa dilarang memasuki gereja.

Pastor John mengatakan gereja-gereja Protestan di Henan nampaknya menjadi sasaran utama karena pemerintah khawatir akan meningkatnya pembaptisan. “Gereja Katolik menjadi korban secara tidak langsung,” katanya.

 

Pemimpin Agama Menyuarakan Keprihatinan atas Krisis Sri Lanka

Jum, 23/02/2018 - 09:20

Kekawatiran meningkat, termasuk di antara para pemimpin agama, bahwa krisis politik Sri Lanka dapat menyebabkan merosotnya ekonomi dan menghentikan upaya rekonsiliasi yang rumit antara umat Buddha dan Hindu Tamil dalam perdamaian pasca perang yang masih rawan.

Partai Presiden Maithripala Sirisena dikalahkan dalam pemilihan lokal oleh pendahulunya dan saingan beratnya Mahinda Rajapaksa namun dia menolak seruan oposisi untuk melakukan pemilu baru karena masa jabatannya masih tersisa dua tahun.

Dua partai berkuasa Sri Lanka mengatakan pada 21 Februari bahwa mereka akan melanjutkan pemerintahan persatuan nasional mereka.

Partai Persatuan Nasional kanan pimpinan sayap kanan Ranil Wickremesinghe (UNP) dan Partai Kebebasan Sri Lanka pimpinan Sirisena (SLFP) dipimpin oleh sebuah partai yang didukung oleh mantan Presiden Rajapaksa, menjatuhkan pemerintah ke dalam krisis.

Rajapaksa, yang menghancurkan pemberontak Macan Tamil dalam sebuah perang saudara 26 tahun sebelum digulingkan  tahun 2015, meminta parlemen dibubarkan dan sebuah pemilu cepat akan diadakan.

Sejak pemilihan 11 Februari, Sirisena telah melakukan pembicaraan dengan partai Wickremesinghe serta lawan yang dipimpin oleh Rajapaksa untuk membentuk sebuah pemerintahan baru.

Biksu Buddha Thibbatuwawe Sri Sumangala Thera dari Cabang  Malwatta memperingatkan bahwa situasi politik menghalangi kohabitasi dan rekonsiliasi di antara masyarakat.

“Memenuhi janji yang diberikan pada pemilu  presiden tahún 2015,” kata biksu tersebut dalam sebuah surat kepada presiden dan perdana menteri.

“Jika kekisruhan setelah pemilihan pemerintah daerah terus berlanjut, runtuhnya pemerintah negara dan kemerosotan ekonomi tidak bisa dihindari dan semua pihak harus bekerja sama untuk menghindari hasil seperti itu.”

Kardinal Malcolm Ranjith, uskup agung Kolombo, mengatakan bahwa partai politik harus berhenti berkelahi dan bersatu dengan presiden untuk memecahkan masalah.

Dia mengatakan Sirisena, yang memiliki mandat rakyat untuk memerintah negara tersebut selama lima tahun, harus didukung oleh semua pihak untuk melanjutkan sisa masa jabatannya.

“Pada saat ini, para politisi dari semua pihak harus melepaskan perbedaan mereka dan bersatu untuk memecahkan masalah saat ini. Biksu dari Cabang  Malwatta itu mengajukan permohonan yang jelas mengenai hal ini, dan Demikian pula kita juga ingin membuat permohonan yang sama”,  kata Kardinal Ranjith.

Semua partai politik harus bersatu di belakang Sirisena, tambahnya.

“Kami sedang memeriksa usulan yang disahkan di parlemen dan kami belum membatalkannya. Dan saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk membatalkannya,” kata Wickremesing kepada parlemen, mengacu pada usulan yang disahkan oleh kedua partai pada  September 2015 untuk dibentuk pemerintah nasional.

Sekretaris partai Sirisena, Menteri Perikanan Mahinda Amaraweera, juga mengatakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama tetap berdiri dan belum ditarik.

Analis mengatakan ucapan dari para pihak mengurangi sentimen negatif mengenai kemungkinan perubahan pemerintah.

 

Pria Etnis Kachin di Myanmar Hilang, Uskup Khawatir Hal Buruk Terjadi

Kam, 22/02/2018 - 16:46

Uskup Banmaw Mgr Raymond Sumlut Gam menyampaikan kekhawatirannya akan nasib dua pria etnis Kachin yang telah hilang selama lebih dari dua pekan setelah ditangkap oleh militer Myanmar.

Hpaugan Yaw, 65, dan Nhkum Naw San, 35, dari kamp pengungsi Mai Hkawng di Kota Mansi, Negara Bagian Kachin, ditangkap pada 31 Januari. Hingga saat ini keduanya masih belum menampakkan diri.

“Tiga orang dari kamp pengungsi itu dibunuh oleh tentara tahun lalu, maka kami sangat khawatir akan nasib kedua warga sipil yang hilang itu,” kata Uskup Gam kepada ucanews.com.

Pada 20 Januari, sebuah pengadilan militer menghukum enam tentara dengan hukuman penjara selama 10 tahun karena membunuh tiga warga sipil dari kamp pengungsi Mai Hkawng pada Mei 2017.

Matthew Smith, ketua Fortify Rights, mengatakan para penguasa memblokir segala upaya untuk menemukan kedua pria tersebut.

Sekitar 90 persen dari jumlah penduduk Negara Bagian Kachin adalah umat Kristiani. Mereka mengalami pertempuran sporadis selama beberapa dekade. Lebih dari 100.000 orang masih mengungsi di Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan sejak pertempuran mulai terjadi kembali pada 9 Juni 2011.

 

Seruan Anti-Perdagangan Orang Muncul Kembali Pasca Kematian Adelina

Kam, 22/02/2018 - 14:46

Kematian Adelina Jemira Sau – seorang pekerja migran berusia 21 tahun – di tangan majikannya di Malaysia mendorong para aktivis untuk menyuarakan kembali desakan kepada pemerintah agar memberi perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran dan meringkus para pelaku perdagangan orang.

Adelina yang berasal dari Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal di sebuah rumah sakit di Penang pada Minggu (11/2) setelah sehari sebelumnya diselamatkan dari rumah majikannya oleh sebuah kelompok perlindungan pekerja migran.

Jenazahnya dimakamkan di desanya pada Senin (19/2).

Menurut Migrant CARE, Adelina adalah pekerja migran ke-9 asal Propinsi NTT yang meninggal dunia tahun ini.

Tahun lalu, Migrant CARE mencatat 62 pekerja migran asal Propinsi NTT yang meninggal dunia: satu adalah pekerja migran legal dan sisanya adalah pekerja migran ilegal.

“Ini bentuk dari masih belum terselengganya tata kelola perlindungan buruh migran Indonesia yang signifikan,” kata Wahyu Susilo, direktur eksekutif Migrant CARE, kepada ucanews.com.

“Meski Indonesia sekarang sudah punya undang-undang yang baru. Dalam kerangka hubungan dengan Malaysia, sebenarnya kedua negara sudah menandatangani konsensus ASEAN tentang perlindungan buruh migran. Tapi di tingkat lapangan, situasi yang buruk masih terjadi. Apalagi yang ada di NTT,” lanjutnya.

“(Pemerintah) baru bertindak jika ada masalah besar. Padahal langkah yang jitu adalah penanganan preventif di daerah basis: sosialisasi migrasi aman di tingkat desa, pembatasn ruang gerak calo,” katanya.

Ia juga mendesak pemerintah agar menelusuri dugaan keterlibatan individu dan korporasi serta pejabat pemerintah dalam perdagangan orang.

Gabriel Sola, seorang aktivis anti-perdagangan orang, menyebut kasus Adelina sebagai contoh tipikal dari marabahaya yang dihadapi para pekerja migran yang tidak memiliki keterampilan khusus seperti bahasa dan budaya negara tujuan.

Ada tiga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Propinsi NTT, katanya. “Namun belum ada balai pelatihan tenaga kerja.”

Ia mengakui bahwa masalah ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya perdagangan orang dan migrasi di Propinsi NTT di mana 20 persen dari 4,9 juta penduduknya hidup miskin.

Menurut International Organization for Migration, Propinsi NTT memiliki jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Ada sekitar 7.200 korban perdagangan orang dari Propinsi NTT, 82 persen dari jumlah ini perempuan.

Sementara itu, Suster Laurentina PI, koordinator Koalisi Peduli Migran Daratan Timor, menilai pemerintah tidak mampu mengambil sikap tegas terkait persoalan perdagangan orang.

“Misalnya, Diana Aman. Ia sudah divonis sembilan tahun, tapi hilang, melarikan diri dari Kupang. Kabar terakhir ada di Belanda. Pemerintah diam saja. Hukum di Indonesia masih sangat lemah dalam hal ini,” katanya.

Pada Mei 2017, Pengadilan Negeri Kupang menyatakan Diana terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kasusnya terkait dengan kematian Yufrinda Selan, seorang pekerja migran berusia 19 tahun di Malaysia.

“Bagi kami, sia-sia bicara seperti ini. Ketika sudah berteriak-teriak, tapi sia-sia,” lanjut Suster Laurentina.

Ambrosius Ku, juru bicara keluarga Adelina, mengatakan seorang wanita membawa Adelina pada Agustus 2015 dan semua dokumennya dipalsukan. Dalam dokumen yang dipalsukan ini, usia Adelina lebih tua enam tahun.

Pada malam hari setelah jenazah Adelina dimakamkan, puluhan orang menggelar doa bersama di depan kediaman gubernur di Kupang untuk mengenang Adelina dan menekan pemerintah untuk mengakhiri perdagangan orang di Propinsi NTT.

 

Di Tahun Anjing, Pecinta  ​​Bunda Maria Diajak untuk Belajar Sifat Hewan ini

Kam, 22/02/2018 - 10:45

Para devosan  Bunda Maria di Vietnam diajak untuk menghayati contoh kesetiaan, kesopanan, dan kewaspadaan anjing yang terus melindungi keluarga mereka.

Ribuan orang melakukan ziarah ke Gereja Bunda Maria Penolong Abadi pada tiga hari pertama Tet atau Tahun Baru Imlek, yang dimulai pada 16 Februari. Gereja yang dipimpin Kongregasi  Redemptoris itu berada di Ho Chi Minh City.

Uskup Lang Son Cao Bang Mgr Joseph Chau Ngoc Tri meminta para peziarah “untuk menunjukkan kesetiaan, keramahan dan perhatian  anda satu sama lain di Tahun Anjing ini.”

Anjing adalah contoh  terpenting binatang kesayangan yang melindungi keluarga, tambahnya.

Uskup Tri, ketua Komisi Keluarga  Konferensi Waligereja Vietnam, mengatakan bahwa dia diberi tiga foto – seekor anjing yang tergeletak di dekat makam pemiliknya, seekor anjing memeluk seekor kucing, dan seekor anjing lagi mengawasi setumpuk uang.

Prelatus tersebut mengatakan bahwa peserta ziarah harus mengungkapkan kesetiaan kepada pasangan mereka, anak-anak, tradisi keluarga, nenek moyang dan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dia mengatakan semua orang ingin mencapai ketenaran, kesuksesan dan kenikmatan  duniawi, yang juga bisa merusaknya.

“Kita harus selalu  berjaga dan berdoa kepada Tuhan untuk menggunakan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun keluarga kita,” tambahnya.

Dia mengingatkan bahwa ketenaran, kehormatan dan kekayaan tidak membawa kebahagiaan.

Uskup Tri, yang memimpin  Misa dalam rangka mengenang  arwah para  leluhur, meminta anggota keluarga untuk meluangkan waktu untuk peduli, saling berbagi cerita satu sama lain dan mempererat hubungan.  Manusia jaman ini  terus menerus bekerja dan menikmati kesenangan mereka sendiri, tapi mengancam ikatan keluarga.

Uskup Agung Paul Bui Van Doc dari keuskupan agung Ho Chi Minh City memimpin sebuah Misa untuk perdamaian dan kemakmuran bangsa, sementara Uskup Auksilier  Joseph Do Manh Hung dari Ho Chi Minh City memimpin  Misa untuk memohon berkat atas pekerjaan.

 

Gereja Dukung Kampanye Menentang Kontrak Buruh Kasar 

Rab, 21/02/2018 - 19:33

Sebuah kampanye tanda tangan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh di Filipina guna memaksa pemerintah untuk mengesahkan sebuah undang-undang yang akan mengakhiri “kontrak hanya untuk buruh kasar” menerima dukungan dari sejumlah klerus.

“Kontrak hanya untuk buruh kasar” merupakan sebuah praktek yang menggunakan agen tenaga kerja untuk merekrut buruh kasar atas nama sebuah perusahaan, maka perusahaan terlepas dari peraturan tentang buruh dan terhindar dari pengangkatan karyawan reguler sehingga memudahkan perusahaan untuk memecat orang.

Januari lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur praktek tersebut. Namun beberapa anggota dewan menentang langkah ini karena dampak dari RUU itu.

Meskipun demikian, beberapa kelompok buruh ingin agar Presiden Rodrigo Duterte menandatangani sebuah draf perintah eksekutif untuk mengakhiri sistem kontrak itu, salah satu kampanye yang dijanjikannya tahun 2016.

Gerakan Satu Mei, sebuah federasi kelompok buruh, berjanji mengumpulkan sejuta tanda tangan hingga 12 Mei untuk mendukung permintaan mereka.

“Kami menyampaikan kepada Presiden Duterte bahwa menandatangani sesuatu kecuali draf perintah eksekutif menentang sistem kontrak itu tidak bisa diterima,” kata Renato Magtubo, juru bicara aliansi buruh Nagkaisa.

Magtubo mengatakan jika presiden tidak menandatangani draf perintah eksekutif yang diberikan kepadanya minggu lalu, maka hal ini akan dianggap sebagai pengabaian akan janjinya untuk mendukung tuntutan para buruh.

Pastor Erik Adoviso, direktur eksekutif Layanan Peduli Buruh Keuskupan Agung Manila, menjamin dukungan Gereja untuk kampanye kelompok buruh itu.

“Kami mendukung para buruh terkait isu sistem kontrak,” katanya, seraya menambahkan bahwa sejak semula Gereja telah menyatakan bahwa “manusia lebih penting dibanding modal.”

Namun Pastor Adoviso mengatakan bahwa di Filipina “prioritasnya adalah modal ketimbang martabat seorang manusia.”

Sebelumnya, Presiden Duterte meminta kelompok buruh untuk memberinya waktu hingga 15 Maret guna mengakses draf perintah eksekutif yang melarang kontrak hanya untuk buruh kasar itu dan untuk menjelaskannya kepada para pengusaha.

Departemen Tenaga Kerja sebelumnya mengumumkan akan mengatur sedikitnya 300.000 buruh kontrak pada tahun 2018.

Ada banyak estimasi tentang jumlah buruh kontrak di Filipina. Konsensus di kalangan kelompok  buruh mengatakan sedikitnya setengah dari 42,5 juta buruh di negara itu adalah buruh kasar.

Menurut Badan Statistik Filipina, dua pertiga dari pekerja adalah pekerja purna penuh.

Juli 2017, pekerja purna waktu terdiri atas 68 persen dari jumlah pekerja di negara itu, sisanya pekerja paruh waktu.

 

Rudy Soik: Berantas Perdagangan Manusia atau Berjuang Sampai Mati

Rab, 21/02/2018 - 17:50

Ancaman pembunuhan dan hukuman penjara adalah resiko pekerjaan sekaligus kenyataan hidup yang dialami oleh Brigadir Rudy Soik, seorang anggota satuan tugas anti-perdagangan orang Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Meski harus menghadapi semua tantangan itu, ia berjanji untuk terus bekerja membantu para korban sindikat perdagangan orang yang selama bertahun-tahun menargetkan orang miskin dan marginal di Propinsi NTT.

Propinsi NTT memiliki 5,2 juta penduduk. Sekitar 88 persen penduduk beragama Kristen, setengahnya Katolik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Propinsi NTT menjadi propinsi yang memiliki kasus perdagangan orang paling banyak.

Tahun 2014, International Organization for Migration (IOM) mencatat sekitar 7.193 orang menjadi korban perdagangan orang di wilayah itu.

Banyak korban telah diselamatkan dan kembali ke desa mereka. Tapi ribuan lainnya masih terjebak dalam kondisi yang tidak manusiawi dan sering menjadi korban penganiayaan dan terus mengalami ancaman pembunuhan.

Sebagian besar korban adalah perempuan dan remaja putri yang berasal dari desa-desa terpencil.

“Saya datang dari sebuah desa kecil, maka saya tahu betul bagaimana kehidupan warga di sana dan semua kondisi sulit yang mereka hadapi,” kata Soik kepada ucanews.com.

“Saya merasakan penderitaan mereka ketika saya mendengar tentang Saudara-Saudari kita diperlakukan dengan buruk,” lanjutnya.

“Saya tidak sanggup melihat mereka terlepas dari hak mendasar mereka sebagai manusia,” kata polisi yang tinggal di Kefamenanu, ibukota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu.

“Maka saya berjanji melakukan apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu warga saya,” imbuhnya.

Menurut Soik, banyak warga desa di Kabupaten TTU dan kabupaten miskin lainnya diperdagangkan secara paksa – suatu praktek yang ingin dihentikannya.

Ia berjanji untuk terus berjuang meski harus berjuang selama berpuluh-puluh tahun atau mempertaruhkan nyawanya.

Soik telah membangun reputasi yang baik di kalangan para polisi, yakni menjadi seorang penyelidik yang tiada henti membekuk komplotan penjahat.

Namun harapan untuk meningkatkan karirnya hancur oleh seorang atasan yang terlibat korupsi dan tidak bisa diungkap olehnya.

“Saya dipenjara selama empat bulan pada tahun 2014 ketika beberapa orang yang saya tangkap melawan, menuduh saya melakukan kekerasan,” katanya.

Seorang hakim kemudian menolak kasus itu karena kurangnya bukti.

Kisahnya dibuat-buat, suatu konspirasi antara pedagang orang dan atasan polisi saat itu.

Sebelum ditangkap Oktober tahun itu, Soik menanyakan kepada atasannya tentang alasan mengapa para pelaku yang ia tangkap tidak diadili.

“Tidak ada apa-apa,” katanya. “Sebaliknya, saya dituduh terlibat dengan sebuah jaringan perdagangan orang. Saya dituduh menerima uang dari pedagang orang, hal yang tidak pernah saya lakukan.”

Mungkin sebagian orang putus asa dalam berjuang melawan kejahatan dan cuci tangan setelah keluar dari penjara atas tuduhan yang tidak mereka lakukan. Namun bagi Soik, pengalaman itu memperteguh niatnya.

“Saya akan terus berjuang demi orang-orang yang tidak mampu dan para korban perdagangan orang sebisa mungkin,” katanya. “Kita harus membebaskan propinsi ini dari momok ini dengan menghancurkan sindikat perdagangan orang.”

Data pemerintah menunjukkan bahwa 1,7 dari sekitar 6 juta penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri direkrut secara ilegal. Hal ini membuka lebar ruang bagi para perekrut untuk melakukan eksploitasi.

Banyak orang yang bekerja di luar negri tanpa ijin dan dokumen yang sah berasal dari Propinsi NTT di mana angka pengangguran tinggi dan kemiskinan begitu marak.

Menurut Soik, 61 dari 62 warga negara Indonesia yang meninggal di Malaysia tahun lalu adalah korban perdagangan orang.

Tahun ini, semakin banyak kasus muncul termasuk Adelina Jemira Sau yang meninggal dunia setelah disiksa oleh majikannya di Penang, Malaysia.

“Ini hanya kasus yang terdata,” kata Soik. “Saya yakin masih ada banyak kasus, hanya kita tidak tahu.”

Hal yang mengganggunya adalah ia memiliki alasan kuat untuk mengatakan bahwa banyak dari korban yang meninggal adalah korban perdagangan organ.

Setelah menemukan pola jahitan yang mencurigakan di sejumlah jenazah, Soik minta agar dilakukan otopsi secara resmi, tetapi karena alasan yang menurutnya tidak jelas, permintaannya ditolak dan dugaannya masih belum terbukti.

Membela Orang Miskin

Mereka yang terlibat dalam perdagangan orang menggunakan taktik intimidasi untuk merekrut korban, sebagain besar bertahan di luar negeri dengan menggunakan dokumen imigrasi palsu.

Di Timor Barat, para perekrut mulai dengan mendekati keluarga miskin dan menawarkan 2-3 juta rupiah untuk menikahi anak mereka.

Banyak keluarga di wilayah itu begitu miskin sehingga mereka tidak bisa menolak sejumlah uang karena ini berarti mereka tidak sanggup memberi makan seluruh anggota keluarga.

“Orangtua yang menerima uang merasa tertekan,” kata Soik. “Maka mereka merelakan anak mereka untuk pergi dengan menyadari bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka bertemu anak mereka.”

Sebagian besar korban adalah remaja putri yang tidak berpendidikan dan perempuan yang ditinggalkan suami mereka. Mereka terjebak dalam kemiskinan dan tidak mampu mencari pekerjaan namun harus tetap menopang keluarga mereka.

Tahun lalu, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Propinsi NTT menduduki urutan ketiga setelah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dalam hal kemiskinan. Sekitar 22 persen dari jumlah penduduk di Propinsi NTT hidup miskin.

Dalam upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan, banyak orang terpaksa melakukan kesalahan yang akan menghantui mereka.

“Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka,” kata Soik. “Perekrut mengekslpoitasi kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan.”

Saat melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus di Kabupaten TTU, Soik menemukan bahwa hampir semua keluarga di 276 desa memiliki kerabat yang bekerja di luar propinsi itu.

Di banyak kasus, keberadaan mereka tidak diketahui bahkan oleh kerabat dekat sekalipun.

“Saat mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak lagi berkomunikasi dengan mereka yang pergi, saya langsung tahu bahwa mereka diperdagangkan,” katanya.

Penerapan Hukum Lemah

Soik mengatakan tren ini berlanjut sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum.

Ada beberapa keberhasilan, katanya. Misalnya sebuah kasus yang muncul pada Mei 2017 di mana tujuh orang divonis oleh sebuah pengadilan.

Mereka yang divonis adalah seorang petugas imigrasi, pemimpin sebuah jaringan perdagangan orang, seorang calo di Pekanbaru, seorang perekrut di Kupang, seorang sopir, dan seorang agen yang menyediakan dokumen palsu.

Namun Soik ragu apakah perdagangan orang bisa berhenti jika korupsi tidak diberantas dan hukuman berat tidak dijatuhkan.

Banyak kasus berakhir seperti tamparan karena pengadilan mengklasifikasinya sebagai pelanggaran administratif yang mengijinkan pedagang orang kembali ke bisnis segera setelah masa tahanan mereka berakhir.

“Mereka hendaknya menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2017) yang memungkinan mereka untuk dipenjara hingga 15 tahun,” kata Soik.

“Jika kita serius memberantas sindikat perdagangan orang, mereka harus menerima hukuman terberat,” lanjutnya.

 

Uskup Kecam Warga Filipina Menghina Pecandu Narkoba  

Rab, 21/02/2018 - 16:02

Seorang uskup Katolik di Manila telah mengecam  warga  Filipina atas apa yang dia gambarkan sebagai sikap apatis dan ketidakpedulian mereka terhadap meningkatnya jumlah pembunuhan terkait narkoba di Filipina.

Berbicara di depan sebuah pertemuan yang melibatkan sekitar 7.000 pemuda, Uskup Kalookan Mgr Pablo Virgilio David menyesalkan bahwa banyak orang setuju bahwa “pecandu narkoba bukanlah manusia”.

“Hatiku terluka saat ada orang Katolik yang setuju bahwa penjahat tidak dapat diubah dan  mereka layak mati dan dimusnahkan agar kita memiliki masyarakat Filipina yang damai,” katanya.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang melakukan perang berdarah terhadap penguna narkoba dan pengedar, berulang kali membenarkan pembunuhan terhadap pengguna narkoba berskala besar dengan mengatakan korban bukan manusia.

Dalam homilinya dalam Misa  ulang tahun ke-25 kelompok Singles for Christ pada 18 Februari, Uskup David mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk pendekatan yang berbeda terhadap perang anti-narkotika.

Dia mengatakan intimidasi dan pembunuhan tidak akan menghentikan masalah narkoba.

Kelompok HAM telah melaporkan bahwa setidaknya 12.000 pengguna narkoba dan pengedar yang dicurigai telah meninggal dalam hampir dua tahun kampanye pemerintah melawan narkoba.

Uskup David mengatakan bahwa Gereja mendukung kampanye melawan narkoba, “tapi pertanyaan kami adalah bagaimana Anda melakukan perang ini?”

“Saya tahu (pemerintah telah) mengumumkan perang, tapi pertanyaan saya adalah perang melawan siapa?” tanya dia.

“Sebelum mengumumkan sebuah perang, apakah kita tidak seharusnya mengidentifikasi siapa musuh dan sekutu kita? Itu yang kita minta,” kata uskup yang keuskupannya berada di garis terdepan perang narkoba pemerintah.

Prelatus tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat tetap diam dalam isu-isu yang mempengaruhi wilayah pastoralnya, yang memiliki populasi pemukim informal terbesar di Manila.

Uskup David menggambarkan proliferasi narkoba sebagai “penyakit spiritual dan psikologis.”

“Dalam perjuangan mereka melawan rasa takut,  tidak aman, depresi, dan isolasi, banyak orang menggunakan cara yang negatif untuk mengatasi dan mereka menjadi diperbudak,” katanya.

Uskup mengatakan bahwa pemerintah harus mengejar produsen dan sindikat narkoba  untuk menghentikan perdagangan tersebut.

“Mereka yang  sakit yang menjadi korban  dibunuh oleh pemerintah ini,” katanya, seraya menambahkan  pecandu narkoba membutuhkan pertolongan, bukan cemoohan dan pembalasan dendam dari publik.

Dia mengatakan tidak mudah berpihak demi menghentikan pembunuhan dan memulai penyembuhan.

“Kami sekarang berada di pihak yang buruk karena kami berusaha menyelamatkan pecandu, orang-orang yang diperintahkan untuk dihindari,” kata Uskup David kepada orang-orang muda itu.

 

A Call to Mission : Buku Baru tentang Yesuit di Cina

Rab, 21/02/2018 - 10:27

Buku  A Call to Mission: A History of the Jesuits in China 1842-1954  dirilis di Cina yang sebelum telah diluncurkan di Sydney pada 19 Februari.

Bekerja selama  15 tahun untuk menulis dan meneliti lebih dari tiga benua, penulis Pastor David Strong SJ, menghasilkan dua jilid buku yang meliput fase kedua perjumpaan Yesuit dengan Cina. Selama abad itu, lebih dari 1.200 Yesuit Eropa dan Amerika Utara bergabung dengan setengah dari jumlah pendatang Cina yang ingin memasuki negara ini. Mereka bekerja di Cina hingga  pemerintah komunis yang baru mengusir orang asing dan memenjarakan sebagian besar orang Tionghoa.

Bacaan penting untuk sebuah perspektif informasi mengenai negosiasi Vatikan-Cina saat ini, sumbangan penting dari karya ini Aladdin sifat komprehensif liputannya tentang kehidupan Yesuit dan Gereja Katolik pada abad yang paling sulit dalam sejarah Cina.

Tak kurang dari enam letusan besar kerusuhan sosial dan politik pada periode ini merobek peradaban kuno dari pola budaya dan politik yang berlaku selama lebih dari dua ribu tahun.

Akses penulis terhadap dampak lokal dari peristiwa-peristiwa ini di tingkat lokal – melalui catatan harian dan surat-surat Yesuit yang ditempatkan di seluruh Cina – memberi sejarah tentang rasa seperti apa kehidupan di desa-desa dan kota-kota.

Cina telah menjulang besar dalam imajinasi Gereja Katolik selama 500 tahun dan telah menjadi pusat mimpi misionaris Yesuit hampir selama ini. Namun, dengan kehadiran buku ini, yang memiliki berfokus perhatian terarah pada periode keterlibatan Katolik dan Yesuit yang substansial dan terabaikan dengan Cina – 112 tahun sejak kedatangan kedua Yesuit  tahun 1842-1954.

Polymath Matteo Ricci, astronom Ferdinand Verbiest dan Adam Schall von Bell dan pelukis terkenal yang mempengaruhi lukisan Cina tanpa batas, Giuseppe Castiglione, telah banyak menulis dan telah menjadi jantung dan jiwa tahap pertama dampak Yesuit di Cina – pada abad ke-17 dan ke-18. Mereka membawa pembelajaran dan seni Barat ke Cina dan mengambil bahasa dan sastra Cina ke Eropa.

Yesuit adalah orang multinasional pertama yang disambut di Cina dan mereka datang dengan metode keterlibatan khusus – untuk berteman, membangun hubungan dan membagikan karunia mereka sebelum hal lain ditransaksikan, termasuk percakapan tentang kekristenan. Ini merupakan metode perjumpaan yang tak tertandingi dengan orang-orang kaya dan tradisional.

Tapi kedatangan kedua – dari tahun 1840 – sangat berbeda. Hal itu dimungkinkan oleh kedatangan pemerintah dan pedagang Eropa, banyak di antaranya datang bukan hanya untuk keuntungan finansial tapi juga untuk menyebarkan agama “superior” mereka.

Dua jilid karya  Pastor Strong ini adalah karya utama yang pertama menyoroti periode kedatangan misionaris Yesuit Eropa dan akhirnya Amerika di bawah perlindungan Perjanjian yang tidak setara sampai pengusiran mereka setelah kemenangan komunis dalam jangka panjang – perang saudara  tahun 1949.

 

Uskup Saklil Minta Politisi Katolik Bersatu 

Sel, 20/02/2018 - 16:36

Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr meminta politisi Katolik di Propinsi Papua untuk bersatu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Propinsi Papua adalah salah satu dari 17 propinsi serta 39 kota dan 115 kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni mendatang.

Banyak orang menganggap bahwa Propinsi Papua terabaikan dan tertinggal oleh propinsi lain di Indonesia.

Menurut Mgr Saklil, Propinsi Papua memiliki kekayaan sumber daya alam namun masyarakat setempat masih hidup miskin.

Konflik yang terjadi selama beberapa dekade turut memperburuk situasi, kata prelatus itu.

Mgr Saklil menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi Komisi Kerasulan Awam Regio Papua yang diadakan sejak Kamis (15/2) hingga Minggu (18/2) di Jayapura.

Sekitar 200 umat Katolik dari lima keuskupan di Papua – Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Timika, Keuskupan Manokwari-Sorong dan Keuskupan Agats-Asmat – mengikuti pertemuan yang bertujuan untuk mendorong politisi Katolik agar menggunakan jabatan legislatif dan eksekutif untuk menciptakan masyarakat Papua yang sehat dan makmur itu.

“Tantangan pembangunan di Papua itu multi-dimensi, dan ini tidak mudah. Papua menghadapi masalah serius terkait masyarakat, agama dan ekonomi,” kata Mgr Saklil.

“Politisi Katolik perlu bersatu dan tidak bergerak sendiri-sendiri untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat,” lanjutnya.

Mgr Saklil juga meminta politisi Katolik untuk bangkit dan membangun Papua menjadi lebih baik lagi khususnhya dengan melindungi dan mengembangkan komunitas basis dengan menciptakan sejumlah program yang berdampak besar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM juga mendorong politisi Katolik agar berteguh dalam iman.

Politik yang baik bertujuan untuk kebaikan bersama dan bebas dari korupsi, kata prelatus itu.

“Iman hendaknya menerangi aktivitas politik,” kata Mgr Leo.

 

Serangan Umat Hindu Terhadap Umat Kristiani di India Meningkat

Sel, 20/02/2018 - 15:14

Serangan yang dilakukan umat Hindu terhadap umat Kristiani di India meningkat tahun lalu. Serangan ini merupakan tren yang sebelumnya belum pernah terjadi untuk memberikan gambaran bahwa umat Kristiani menentang negara, toleransi agama dan budaya nasional.

Laporan terbaru dari Persecution Relief, sebuah forum ekumene yang mendata kasus persekusi terhadap umat Kristiani di India dan yang membantu para korban, mencatat 736 insiden serangan terhadap umat Kristiani tahun 2017.

Tahun sebelumnya, forum mencatat 348 serangan terhadap umat Kristiani.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar pengaduan yang disampaikan kepada polisi terhadap para korban menuduh mereka melakukan kejahatan seperti menghasut, melanggar toleransi agama, melakukan diskriminasi terhadap orang lain, melanggar integrasi nasional, mencemari tempat ibadah, dan menodai agama.

“Ini adalah tren baru untuk menuduh umat Kristiani sebagai pelaku kejahatan berat,” kata Shibu Thomas, pendiri Persecution Relief, kepada ucanews.com.

Ia mengatakan jika tuntutan penghasutan terbukti, para tertuduh bisa dijatuhi hukuman penjara.

Mengajukan pengaduan semacam itu “mengindikasikan dengan jelas bahwa mereka yang menentang umat Kristiani ingin menggambarkan mereka sebagai ancaman serius bagi keamanan dan keselamatan bangsa,” lanjutnya.

Para tokoh Kristiani mengatakan kekerasan terhadap umat Kristiani meningkat sejak Bharatiya Janata Party (BJP) yang pro-Hindu berkuasa tahun 2014 berkat dukungan kelompok-kelompok Hindu yang ingin menjadikan India sebagai negara Hindu. Kelompok-kelompok Hindu berusaha menampilkan kelompok minoritas Kristiani dan Muslim sebagai orang-orang yang tidak patriotis.

Umat Kristiani mengalami kekerasan di seluruh India tahun lalu karena kekerasan dilaporkan terjadi di 24 dari 29 negara bagian.

Menurut laporan itu, sebagian besar insiden merupakan “serangan fisik secara berani” terhadap para pemuka Gereja dan anggota mereka.

Sebanyak 57 persen insiden terjadi di empat negara bagian yakni Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu dan Chhattisgarh.

Negara Bagian Uttar Pradesh di India bagian utara di mana BJP mulai berkuasa tahun 2017 mencatat 69 serangan. Angka ini meningkat dari 39 serangan tahun 2016 ketika Partai Samajwadi yang sosialis berkuasa.

Negara Bagian Madhya Pradesh di mana BJP memimpin selama 15 yahun mencatat 52 insiden, naik 54 persen dari 2016. Sementara Negara Bagian Tamil Nadu mencatat 48 insiden, naik 60 persen.

Pastor Anil Andrias yang bekerja di Negara Bagian Uttar Pradesh mengatakan kepada ucanews.com bahwa sejak tokoh BJP Yogi Adityanath menjadi pemimpin, negara menjadi tidak aman bagi umat Kristiani karena kelompok-kelompok Hindu yakin bahwa mereka harus mendukung pemerintah.

“Umat Kristiani tidak aman lagi di India saat ini,” katanya, seraya manambahkan bahwa BJP menguasasi New Delhi dan memimpin pemerintahan di 19 dari 29 negara bagian.

“Perjuangan umat Kristiani tentu akan semakin sulit jika partai penguasa masih berkuasa setelah pemilihan umum 2019,” lanjutnya.

Ia mengatakan serangan biasanya melibatkan aktivis Hindu yang menentang ibadah dan yang secara fisik menyerang tokoh Kristiani dan umat Kristiani yang menentang perintah untuk bersatu. Umat Kristiani dipukul, gereja mereka dibakar dan dalam beberapa kasus larangan sosial diterapkan kepada mereka.

Para penyerang kemudian mengajukan pengaduan kepada polisi dan menuduh para korban melakukan serangan terlebih dahulu dengan menyakiti warga setempat dan melempar sentimen agama, imbuhnya.

“Mereka mengancam umat Kristiani dan para pemimpin mereka dengan sejumlah cara seperti boikot sosial jika mereka menjalankan agama Kristiani,” katanya.

Umat Kristiani tidak bisa mengakses fasilitas kesejahteraan pemerintah dan tidak diperbolehkan mengambil air dari sumber air umum atau menggunakan jalan umum karena ini dianggap sebagai ganguan, jelasnya.

Menurut Thomas, kasus-kasus palsu merupakan kekhawatiran besar.

“Dalam 99 persen kasus, mereka membawa saksi palsu dan menuduh umat Kristiani yang menjadi korban dengan kejahatan berat seperti melakukan hasutan,” katanya.

“Jika para korban meminta bantuan polisi, mereka sendiri dituduh melakukan pelanggaran. ‘Kamu sendiri yang melakukannya,’ kata polisi. Ini tanda bahaya. Sayangnya, polisi bekerjasama dengan mereka yang fanatik dan anngota terpilih yang mendukung aksi mereka,” lanjutnya.

Namun Sheela Santiago, seorang Katoik dan pemimpin BJP di Madhya Pradesh, mengatakan BJP dan anggotanya tidak terlibat dalam insiden apa pun terhadap umat Kristiani.

“BJP adalah partai nasional yang bekerja untuk semua orang tanpa diskriminasi,” katanya.

Ia mengaku “beberapa kelompok garis keras Hindu” terlibat dalam insiden karena kesalahpahaman mereka bahwa umat Kristiani terlibat dalam upaya kristenisasi terhadap umat Hindu secara paksa atau lewat iming-iming.”

Umat Kristiani terdiri atas 2,3 persen atau 29 juta dari 1,3 miliar penduduk India. Sekitar 80 persen dari total penduduk beragama Hindu.

 

Banyak Keajaiban di Tempat Ziarah Katolik di Banglades

Sel, 20/02/2018 - 14:47

Jolekha Begum sedang hamil delapan bulan namun guru sekolah dasar Muslim tersebut harus menempuh perjalanan lebih dari 150 kilometer melintasi Banglades pada suatu pagi yang dingin pada akhir Januari untuk beribadah di tempat suci mukjizat yang telah mendapatkan ketenaran di seluruh negeri itu.

Wanita berusia 31 tahun itu melaju dari distrik Siranjganj ke tempat ziarah Antonius Padua di desa Panjora, distrik Gazipur tengah untuk menyampaikan  terima kasih kepada orang suci Portugis tersebut atas “bantuannya yang luar biasa.”

“Saya menikah tujuh tahun  lalu tapi saya belum  hamil. Mertuaku  frustrasi dan sering  menyiksa saya secara verbal dan fisik,” kata Jolekha.

“Saya mengetahui tentang mukjizat lewat pengantaran Santo Antonius dan mengunjungi tempat ziarah ini tahun lalu dengan tujuan agar memiliki anak. Keinginan saya sekarang telah terpenuhi,” katanya kepada ucanews.com.

Jolekha mengatakan bahwa dia juga mendoakan anak yang dalam kandungan agar  sehat.

“Saya akan terus melakukan perjalanan ke sini (untuk bersyukur) selama saya bisa,” katanya.

Pasangan Hindu Rajesh Das, 38, dan Sunita Debi, 25,  juga percaya.

Mereka mengunjungi kuil tersebut bersama  anak laki-laki mereka yang berusia 10 tahun dari distrik Munshiganj, sekitar 100 kilometer jauhnya. Mereka membawa serta sepasang merpati untuk bersyukur.

“Anak kami sakit karena penyakit yang tidak dapat didiagnosis dokter dua tahun  lalu dan kesehatannya memburuk,” kata Sunita, seorang ibunya.

Para devosan memegang bungkusan biskuit dan patung  St. Anhonius Padua Selma perayaan pada 2  Februari. (Foto: Rock Ronald Rozario/ucanews.com)

 

“Saya mendengar tentang Santo  Anthonius dari seorang Kristen sehingga kami datang ke sini untuk berdoa kepada orang suci tersebut untuk kesembuhan anak kami dan sekarang dia telah sembuh total,” tambahnya.

Di tempat ziarah ini, kisah iman dan mukjizat yang dianugerahkan ini semakin banyak terjadi.

Sekarang menarik ratusan pendevosi dari semua agama dan etnis  sepanjang tahun.

Selama pesta tahunan yang biasanya dirayakan pada  Februari, berubah menjadi pertemuan tahunan Kristen terbesar di Banglades yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Tahun ini, sekitar 50.000 devosan  berbondong-bondong menghadiri perayan Ekaristi pada 2 Februari, yang dipimpin oleh Kardinal Patrick D’Rozario. Secara tradisional, ini dirayakan menjelang Masa Prapaskah, yang dimulai pada 14 Februari tahun ini, dan bukan pada  13 Juni, Hari Raya Santo  Antonius di kalender liturgi Gereja.

Kebanyakan devosan  adalah umat Katolik dari wilayah Bhawal Dhaka, Keuskupan Agung Dhaka, salah satu benteng Katolik tertua dan terbesar di negara bagian yang mencakup tujuh paroki.

Desa Panjora adalah bagian dari Gereja St Nikolaus  Tolentino di Nagari, yang berada di bawah yurisdiksi wilayah Bhawal.

Pada hari pesta peringatan, ribuan orang berbaris  dan menunggu berjam-jam untuk menyentuh patung orang suci tersebut untuk memberi penghormatan mereka.

Banyak dari mereka yang membawa manot, hadiah untuk persembahan dalam bentuk lilin, hiasan emas, merpati, biskuit dan sebagainya.

Ada belasan  tempat ziarah Katolik di Banglades namun keramaian umat yang terlihat di tempat ziarah Santo  Antonius di Panjora tidak ada bandingannya.

Selama periode sembilan hari di awal  Februari sekitar 5.000-6.000 orang menghadiri dua Misa, novena dan doa di sana.

Sementara orang-orang non-Kristen seperti Jolekha dan Sunita tidak menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus, mereka menganggap St. Anthony sebagai “setengah tuhan”.

Alexander Ascension, 74, seorang Katolik dari desa Panjora, mengatakan bahwa dia telah menyaksikan kekuatan ajaib orang suci tersebut.

“Saya percaya Santo Antonius membantu menemukan benda-benda yang hilang. Begitu kapalnya dicuri dan saya mendapatkannya kembali setelah saya berdoa kepada orang suci,” katanya kepada uncanews.com.

“Demikian pula, anak perempuan saya memiliki masalah dengan matanya dan dia sembuh dengan restu dari Santo Antonius,” tambahnya.

Santo Antonius adalah simbol harmoni antaragama, kata Abdul Kadir Mian, seorang Muslim dan ketua Dewan Uni Nagari, sebuah badan pemerintah daerah.

“Dia adalah orang suci bagi semua orang dan kami merasa bangga dan merasa terhormat untuk menerima orang-orang dari seluruh penjuru negeri di wilayah kami. Perayaan ini adalah contoh bagus dari kerukunan antaragama di Banglades,” kata Mian.

Asal-usul pencurahan devosi tahunan di tempat suci ini tidak jelas namun masyarakat setempat mengklaim bahwa praktik tersebut telah berlangsung selama hampir 200 tahun.

Menurut legenda, sebuah patung kecil Santo Antonius muncul dan kembali muncul beberapa kali di tempat dimana tempat ziarah tersebut berada, dan orang-orang mulai pergi ke sana untuk berdoa.

Kemudian, Catherine Peries, seorang wanita Katolik setempat, menyumbangkan tanah tersebut dan  otoritas Gereja setempat  membangun sebuah kapel kecil di sana.

Dom Antonio da Rosario, seorang pengkhotbah Katolik Bengali abad ke-17 yang merupakan putra seorang raja Hindu, juga diyakini telah membantu mempopulerkan tempat suci tersebut.

Diceritakan bahwa bajak laut  Arakan telah menculiknya saat dia masih kecil dan kemudian menjualnya ke misionaris Katolik Portugis.

Kemudian imam membaptisnya dan menamainya Dom Antonio. Dom adalah kata Portugis untuk “pangeran”.

Seorang devosan memegang seutas Rosario yang diberkati pada perayaan itu. (Foto: Rock Ronald Rozario/ucanews.com)

 

Antonio belajar katekismus, bahasa, musik dan tarian. Dia menjadi pengkhotbah yang produktif.

Khotbahnya yang fasih, disertai dengan musik dan tarian, membantu mempelopori pertobatan ribuan umat Hindu kasta rendah di Bhawal dan sekarang sebagian wilayahnya  masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Dhaka.

Antonio diyakini telah menyusun Thakurer Geet, lagu devosional tentang kehidupan Santo Antonius yang masih sangat populer di wilayah ini.

“Dom Antonio tidak hanya berkhotbah dan membabtis, Dia juga membuat Santo Antonius populer, tapi tidak banyak orang yang menyadari kontribusinya,” kata Pastor Proshanta T. Rebeiro, seorang profesor Hukum Kanonik di Seminari Tinggi Roh Kudus di Dhaka, kepada ucanews.com

Tahun lalu, sebagai pengakuan atas pengabdian umat yang tak tergoyahkan, dua biarawan Fransiskan dari Basilika Santo Antonius di Padua di Italia membawa relikwi berusia 800 tahun dari orang suci tersebut dalam tur nasional ke Banglades.

Pastor Rebeiro mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk menghargai orang suci dan tempat suci diadakan.

“Kuil itu perlu diperluas dan sebuah basilika dapat dibangun, dan memerlukan pengakuan nasional dan internasional. Saya telah berada di Padua dan saya dapat mengatakan bahwa Santo Anthonius dari Panjora melampaui St. Anthony dari Padua,” tambah Pastor Rebeiro.

Pastor Joyanto S. Gomes, pastor paroki St. Nikolas Tolentino, mengatakan bahwa keuskupan agung akan mengembangkan tempat suci tersebut.

“Ada rencana untuk memperpanjangnya dan mendirikan sebuah basilika di sini. Kami ingin mencari seorang imam yang bisa tinggal disini untuk ditugaskan untuk merawat tempat ziarah ini, dan tempat permanen untuk menampung peziarah,” katanya.

Santo  Antonius lahir di Lisbon, Portugal pada 15 Agustus 1195. Dia ditahbiskan sebagai imam  dan kemudian menjadi biarawan Fransiskan.

Dia secara luas diakui karena kasihnya yang tak tergoyahkan kepada orang miskin dan orang sakit, serta keahliannya tentang kitab suci.

Dia meninggal  tahun 1231 pada usia 35 tahun di Padua, Italia karena demam kronis. Vatikan mengkanonisasi dia setahun kemudian dan  tahun 1946 dia dinyatakan sebagai Pujangga  Gereja.

 

Halaman