Berita dan Event

Para Uskup di Papua keluarkan edaran untuk membangun Papua yang damai dan sejahtrera

Pen@ Katolik - Kam, 09/08/2018 - 17:56
Anak remaja Sekami Papua dalam pentas seni Jambore Nasional Sekami 2018 di Pontianak. PEN@Katolik/pcp

Lima uskup Gereja Katolik di Tanah Papua meminta “agar Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sambil terus bekerja keras bersama dengan semua komponen masyarakat agar hak-hak asasi atas kehidupan, atas kesehatan dan pendidikan yang baik dapat diwujudkan.”

Rekomendasi itu adalah salah satu dari tujuh poin rangkuman dan rekomendasi kepada kepada Gereja, kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait, yang mereka keluarkan lewat edaran dari Jayapura tanggal 8 Agustus 2018, “dalam suasana pemilihan pimpinan-pimpinan baru untuk Provinsi Papua dan sejumlah Kabupaten, serta penyaringan Calon Legislatif dan Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia.”

Uskup Agung Merauke Mgr Nicolaus Adi Seputra MSC, Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, Uskup Manokwari-Sorong Mgr Hilarion Datus Lega, Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito OFM, dan Uskup Timika Mgr Yohanes Philipus Gaiyabi Saklil juga meminta agar pemangku jabatan dan kekuasaan  memberikan perlindungan dan penghargaan yang nyata bagi orang asli Papua.

“Pemegang kekuasaan itu hendaknya memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam berbagai bidang karya bagi orang Papua. Lapangan kerja lebih-lebih yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam harus diperuntukkan pertama-tama bagi orang asli setempat,” minta para uskup.

Selain berharap agar migrasi penduduk dari luar Papua “harus diatur dan dikendalikan agar  tidak membuat orang Papua menjadi minoritas dan penonton di daerah sendiri,” para uskup juga meminta agar “hak kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah hendaknya diatur dan dilindungi” dan “agar Pemerintah meninjau kembali kesepahaman/MOU tentang sewa-menyewa tanah oleh investor sawit dan harga kayu gelondongan.”

Namun sebelum itu, para uskup mengajak umat Katolik “agar tekun mendalami dan menghayati iman Katolik serta ajaran Gereja dan berdoa agar hidup dan aktivitas di tengah masyarakat dijiwai oleh iman dan kasih.”

Dalam masyarakat kita, pesan para uskup, ada banyak agama dengan ajaran iman yang berbeda-beda. “Kita dipanggil bukan untuk memusuhi yang lain, tetapi untuk menaruh sikap toleran dan hormat terhadap yang lain agar apa yang beda tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai hal-hal luhur yang dapat memperkaya kita sendiri.”

Demikian rangkuman dan rekomendasi para uskup yang juga mendorong para pastor dan tokoh umat “untuk ikut aktif dalam forum-forum kerukunan atau gerakan yang membangun persahabatan dan kerukunan antariman.”

Di bawah ini, PEN@ Katolik menurunkan secara penuh surat edaran yang dikirim oleh Abdon Bisei, dari Jayapura  itu:

Surat Edaran Para Uskup Gereja Katolik di Tanah Papua

Dalam Terang Iman Marilah Membangun Papua

Yang Damai dan Sejahtera

  1. Pendahuluan

Gereja Katolik di Tanah Papua merupakan satu Provinsi Gerejawi yang mencakup lima keuskupan, yaitu: Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong, Keuskupan Agats dan Keuskupan Timika. Tiap-tiap keuskupan merupakan satu kesatuan yang otonom. Uskup dalam kesatuan yang otonom itu menjalankan tugas penggembalaan  secara otonom pula, dengan kuasa dan wewenang yang diterimanya  dari Yesus Kristus sendiri, Sang Gembala Gereja. Gereja  tersusun rapi sebagai satu tubuh dengan Sri Paus sebagai Kepalanya. Dalam Gereja Kristus yang kelihatan di bumi, Sri Paus mewakili  Yesus Kristus, Kepala Gereja yang tidak kelihatan.  Para Uskup, meskipun masing-masing menjalankan tugas penggembalaan di keuskupannya secara otonom, namun harus tetap bersama dalam kolegialitas dengan Sri Paus dan dengan semua uskup. Dengan begitu persatuan dan kesatuan Gereja diwujudkan secara nyata dan kelihatan. Uskup-uskup dalam satu Konferensi Uskup dan Provinsi Gerejawi mewujudnyatakan kolegialitas itu dalam kerja sama. Juga dalam bersuara bersama  untuk memberikan bimbingan bagi umat lebih-lebih dalam menghadapi peristiwa-peristiwa hidup yang sama. Untuk itulah kami bersama-sama mengeluarkan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini kami sampaikan kepada Umat Katolik di Tanah Papua,para Pastor dan Dewan Pastoral Paroki, Komunitas-komunitas Basis Gerejawi, Lembaga-lembaga Hidup Bakti dan organisasi-organisasi awam katolik. Dan karena banyak hal yang kami suarakan ini terjalin  dengan Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat seluruhnya, maka Surat Edaran ini kami sampaikan juga kepada Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga Wakil  Rakyat dan semua orang yang berkehendak baik. Setelah kita melaksanakan “Pesta Demokrasi” dengan baik, meskipun masih ada duri-duri kecil di sana-sini, dan sambil melangkah menjelang pemilihan Wakil-wakil Rakyat dan Presiden-Wakil Presiden RI, kami anggap inilah momentum yang tepat untuk mengangkat sejumlah hal yang perlu diperhatikan demi kebersamaan kita dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera.

2. Beriman Dalam Masyarakat yang Majemuk

Umat Katolik di Indonesia merupakan satu kawanan kecil. Juga di Papua kita yang katolik merupakan kawanan kecil, meskipun bersama-sama dengan  kaum  Protestan, jumlah umat  kristiani di Papua melebihi agama-agama lain. Kita yang katolik tidak perlu berkecil hati karena jumlah kita kecil dan seakan-akan tidak bertumbuh lagi dalam jumlah. Kinerja para gembala sering dipertanyakan. Lebih-lebih ketika sejumlah denominasi Protestan serta agama lain gencar mencari penganut, para gembala ditanya: mengapa kita tidak lebih aktif merebut pengikut? Baiklah kita ingat pesan Guru dan Gembala kita. Kepada pengikut-Nya yang merupakan kawanan kecil, Yesus berkata “Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil” (Luk 12:32). Tidak perlu takut, karena panggilan kita bukanlah untuk menjadi kawanan yang besar dan berkuasa, bukan untuk menjadi mayoritas dalam jumlah. Panggilan kita ialah menjadi “garam dan terang bagi dunia” (Mat 5:13-16). Kiasan-kiasan itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu menjadi paling besar dan banyak, apalagi dengan membangun dan mengandalkan simbol-simbol keagamaan yang lahiriah. Tetapi, dengan cara hidup kita, kita dipanggil untuk memberi rasa nyaman dan damai dalam masyarakat; dan dengan perilaku yang baik kita menunjukkan mana jalan yang menuju kebahagiaan dan mana yang menuju kecelakaan.

Seperti agama-agama lain, Gereja Katolik juga punya misi untuk menyiarkan iman kepercayaannya kepada orang lain. Dalam masyarakat kita yang menganut berbagai agama, misi itu kita jalankan sambil menghormati hak kebebasan beragama setiap orang, dan bersikap toleran serta hormat pada orang lain yang berbeda agama dan iman dengan kita. Kadang-kadang terjadi ketegangan dan konflik di tanah ini karena tidak ada toleransi, karena persaingan merebut penganut, atau karena satu Gereja mau  memonopoli satu daerah dan menghambat perealisasian hak-hak Gereja dan agama lain. Hal-hal itu tentu saja tidak sesuai dengan semangat misioner kita yang mau menyebarluaskan kasih Allah untuk membawa semua orang  ke dalam rangkulan kasih Allah itu.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan  itu kita meminta Pemerintah daerah agar melaksanakan tugasnya membangun hubungan baik antaragama. Dan  kepada para pastor dan tokoh awam kita, kami serukan untuk ikut aktif dalam Persekutuan Gereja-gereja dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atau Forum dan gerakan lain yang bertujuan menumbuhkan persahabatan, kerjasama dan  dialog demi damai dan harmoni dalam hidup bersama, sambil berjuang bersama mencegah dan mengikis fanatisme dan radikalisme agama yang mengarah kepada terorisme.

  1. Papua Tanah Damai

”Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”(Mat 5:9). Yesus Kristus adalah “Damai sejahtera kita” (Ef 2:14). Ia telah mendamaikan kita dengan Allah, dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sehingga semua golongan dipersatukan dalam damai sejahtera itu. Berita gembira bagi kita ialah bahwa dalam diri Yesus Kristus Allah telah berdamai dengan kita dan mengutus kita sebagai pembawa damai bagi semua orang dan semua makhluk. Itulah berita sukacita, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Inti sari Injil itu adalah damai sejahtera yang sudah diwujudkan oleh Yesus Kristus dan yang harus kita bawa kepada semua orang dan semua makhluk.

Dalam masyarakat kita hidup bermacam-macam agama, masing-masing dengan visinya mengenai kehidupan. Namun ada titik-temu yang sama: Semua merindukan damai, semua mau hidup dalam damai. Dan semua  dipanggil untuk membangun kerukunan serta hubungan yang harmonis  dengan semua komponen dalam masyarakat. Gereja-gereja dan agama-agama dalam forum kerja  samanya mau mewujudkan visi dan misi itu: “Papua Tanah Damai”. Umat katolik seluruhnya dipanggil untuk bersama komponen masyarakat lainnya mengembangkan usaha-usaha membangun Papua menjadi tanah damai. Dengan begitu kita mewujudkan Injil Tuhan serta misi  untuk membawa damai.

Kita, umat katolik, harus ikut-serta secara aktif dalam semua kegiatan pembangunan yang menunjang damai sejahtera semua warga masyarakat. Secara khusus, karena panggilan injili kita, kita harus membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan agama-agama dan gereja-gereja lain. Kita tahu ada banyak perbedaan di antara kita baik dalam hal ajaran tentang Tuhan Allah dan akhirat, maupun dalam pandangan tentang manusia dan tata cara beragama. Perbedaan-perbedaan itu tidak perlu dijadikan alasan untuk permusuhan dan konflik antarkita. Kita dipanggil untuk membangun sikap dan langkah yang positif dengan menjalin hubungan persahabatan, menghormati kebebasan beragama serta apa yang khas dan khusus dalam masing-masing agama.

Segala bentuk perseteruan, konflik dan perang adalah “tembok-tembok pemisah” yang harus dirubuhkan. Segala senjata perang, pedang, tombak dan panah harus ditempa menjadi mata bajak dan alat pertanian yang menopang damai sejahtera (Lih Yes 2:4). Perang suku bukan olah raga dan bukan “warisan budaya” yang harus dilestarikan. Perang seperti itu dan  semua tindak kekerasan lainnya harus dihentikan. Tidak cukup diselesaikan hanya dengan upacara adat. Untuk penyelesaian damai hukum positif mesti ditegakkan agar dengan bantuan hukum dan keadilan terang Injil lebih kuat mengusir kegelapan  dan menerangi segalanya.

Kita berharap agar masalah kependudukan pun diatur dengan memperhatikan status otonomi khusus Papua dan hak-hak orang asli Papua yang mayoritas beragama kristiani. Kenyataan bahwa orang-orang yang bermigrasi dari luar Papua kebanyakan datang dari daerah-daerah yang mayoritas muslim menimbulkan kecemasan dan kecurigaan yang mengganggu hubungan antaragama. Maka penataan kependudukan dan perlindungan hak-hak orang asli Papua seperti ditetapkan dalam UU OTSUS perlu dilaksanakan dengan peraturan yang pasti dan jelas, karena masalah kependudukan itu gampang memicu konflik dan merusak  kerukunan umat beragama.

  1. Otonomi Khusus Untuk Papua

Dengan dikeluarkannya Undang-undang R.I. No.21 Tahun 2001, Papua memperoleh status  “Otonomi Khusus”.  Dengan berjalannya waktu, ada sejumlah hal yang perlu diperbarui untuk menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata pemerintahan dan dalam penanganan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat. Pembaruan juga diperlukan dalam penegasan mengenai eksekusi undang-undang itu, seperti perlu adanya perdasi dan perdasus, yang sampai sekarang banyak terabaikan dengan akibat sejumlah pokok undang-undang itu tetap mati atau ditafsirkan sesuka hati.

Dasar dan tujuan Otonomi Khusus disebutkan dengan jelas dalam UU OTSUS itu. Sebagai dasar pertimbangan disebut kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat Papua, seperti:  belum terpenuhinya  rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenunya ada penegakan hukum, dan belum sepenuhnya terwujud penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya masyarakat Papua. Hasil kekayaan alam belum digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga terjadi kesenjangan dengan daerah lain.

Maka untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus seperti tertuang dalam Undang-undang Otsus. Nilai-nilai dasar  yang termaktub di dalam kebijakan itu  adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli Papua, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan konstitusional, pengakuan terhadap hak-hak dasar  serta  penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan  Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, UU OTSUS memberikan kewenangan yang lebih luas disertai tanggung jawab yang besar untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Pokok-pokok sentral yang mau diperbaiki dan dibangun adalah:  bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat asli,  pemberdayaan/ peningkatan kemampuan orang asli Papua dalam hal ekonomi, sosial dan budaya, pengakuan atas hak-hak dasar serta penyelesaian masalah pelanggaran dan perlindungan HAM, pemenuhan rasa keadilan.

Sesudah berjalan sekitar 16 tahun, kita bertanya sejauh mana kebijakan-kebijakan khusus itu sudah terlaksana? Pasti ada perbaikan dan kemajuan dalam banyak hal. Pimpinan daerah sudah di tangan orang asli Papua, kota dan sejumlah kabupaten maju dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik  dan bersih, ada kebijakan beasiswa untuk banyak anak, ada pelatihan-pelatihan dan  peningkatan  kesejahteraan dan kesehatan, dan ada suasana damai  dalam masyarakat yang menandakan ada hubungan baik antaragama dan antara berbagai komponen  masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak hal yang harus dikerjakan terus-menerus, karena yang mau kita bangun adalah manusia seutuhnya yang harus terus bertumbuh dalam semua dimensinya.

Kunci untuk maju dan mandiri adalah bekerja. Semua umat dan warga masyarakat hendaknya bekerja dalam bidang yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita mengharapkan Pemerintah daerah  bekerja dengan disiplin, rajin dan jujur untuk kemajuan masyarakat;  pelajar dan mahasiswa belajar dengan rajin; pengusaha dan petani menekuni bidangnya masing-masing, memakai dana desa secara produktif dan bukannya hanya menanti turunnya dana  dari pemerintah  yang kemudian dihabiskan hanya untuk konsumsi.

  1. OTSUS dan Kependudukan

Dalam hal kependudukan, UU OTSUS mewajibkan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk (Ps 61:1). Pokok ini perlu ditangani dengan serius karena berdampak langsung pada perlindungan serta penghormatan hak-hak dasar penduduk asli seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang itu. Migrasi penduduk yang masuk ke Papua amat besar dan tidak terkendali. Marginalisasi dan kesenjangan ekonomi menjadi makin besar. Juga migrasi dari pegunungan dan pedalaman ke kota menciptakan masalah yang sama. Orang yang dari pedalaman ke kota tidak mendapat peluang untuk memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal. Mereka menjadi orang pinggiran, tersingkir dari sentra kegiatan ekonomi dengan segala konsekuensi buruk. Di mana ada sentra pemukiman yang berkembang, penduduk asli tersingkir dari jalan-jalan utama dan menyingkir makin jauh ke dalam hutan. Banyak yang dengan mudah melepaskan hak atas tanah untuk memperoleh pendapatan sesaat, tetapi kehilangan “ibu” yang menyuap dan menopang hidup mereka.

Dengan status otonomi khusus, orang Papua menyatakan mau menjadi “tuan di negeri sendiri”. Dalam bidang politik dan pemerintahan, jabatan-jabatan tinggi sudah di tangan orang Papua.  Maka keinginan sudah tercapai, kalau itulah yang dimaksudkan dengan menjadi tuan di negeri sendiri. Tetapi pasti bukan hanya itu yang diharapkan dengan memperoleh status OTSUS. Dalam banyak bidang lain orang asli Papua belum menjadi tuan di tanah sendiri karena belum memegang peranan yang menentukan dan menguntungkan mereka.

Penambahan penduduk dalam jumlah besar dari luar Papua  menciptakan persaingan yang tidak seimbang dalam mencari lapangan kerja. Orang asli Papua kalah bersaing. Banyak lapangan kerja, lebih-lebih di sektor informal, dikuasai para pendatang. Bagaimana mengatasi kepincangan itu?  Tentu saja tidak pada tempatnya hanya mengejek dan menggerutu bahwa mereka itu malas, bodoh, terbelakang dan berbagai stigma lainnya. Yang mereka butuhkan adalah perlindungan yang nyata dan dukungan yang tegas dari penyelenggara pemerintahan. Karena justru dalam sektor informal itu, yang sebenarnya bisa ditangani orang setempat, paling dirasakan persaingan yang tidak seimbang.  Maka kami minta agar dalam usaha-usaha di sektor informal itu, para pendatang dibatasi dan masyarakat setempat dilatih untuk bergiat di sektor-sektor itu. Wilayah pertambangan rakyat yang ada misalnya di Kabupaten Nabire, Senggi, Mimika, Asmat dan Korowai serta pendulangan “tailing” Freeport, perlu diatur untuk menjamin hak atas mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Demikian juga pelayanan umum dengan “angkot dan ojek” di pinggiran kota dan  pedalaman, usaha kios, cukur rambut, bengkel dan lain-lainnya, pasti bisa dijadikan bidang usaha khusus bagi masyarakat setempat. Pemerintah Daerah kami minta agar mengatur hal itu, seperti diamanatkan UU OTSUS  (pasal 38:2).

Berkenaan dengan perusahaan sawit dan investasi lainnya kami minta agar hak masyarakat lokal atas tanah dilindungi dan dijaga. Untuk itu Pemerintah Daerah hendaknya meninjau kembali dan menegaskan kesepakatan tentang sewa-menyewa atau kepemilikan atas tanah. Kesepakatan itu harus mencakup tanggung jawab perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,penetapan harga kayu gelondongan yang lebih tinggi, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta keutuhan alam ciptaan.

  1. Hak-hak Asasi Manusia

Warga masyarakat Papua, seperti warga negara pada umumnya, berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasinya, antara lain hak atas kehidupan dan atas hidup yang layak, hak untuk hidup sehat dan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Banyak kemajuan sudah dicapai. Hormat pada kehidupan dan martabat manusia membaik sejauh diukur dari berkurangnya jumlah dan jenis pelanggaran HAM  dengan kekerasan  oleh pihak keamanan. Tetapi tindakan kekerasan yang mengancam dan  menghancurkan kehidupan manusia masih terjadi dalam masyarakat kita. Kita dipanggil untuk menjaga dan melindungi kehidupan mulai dari saat kehidupan itu bersemi dalam rahim ibu sampai saat Tuhan  memanggilnya kembali kepada  sumber kehidupan itu. Terhadap semua pelanggaran perlu penegakan hukum yang tegas. Tindakan-tindakan yang mengancam nyawa manusia  harus diselesaikan bukan dengan main hakim sendiri tetapi dengan hukum positif. Penyelesaian secara “adat” tidak cukup karena besaran denda sering ditentukan dengan sewenang-wenang dan rantai balas-membalas tidak diputuskan.

Untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM serta rekonsiliasi dan untuk  melakukan klarifikasi sejarah Papua, ditegaskan dalam UU OTSUS (Pasal 45-46) bahwa Pemerintah membentuk Perwakilan KOMNAS HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Amanat UU OTSUS itu belum dilaksanakan, selain Perwakilan KOMNAS HAM. Sementara itu makin gencar kampanye Papua Merdeka dan teriakan pembebasan ras Melanesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan sering diangkat sebagai senjata untuk menuntut pisah dari NKRI. Hal-hal itu menjadi seperti duri dalam daging karena menyebarkan sikap  sinis dan tidak percaya terhadap  OTSUS dan tentu saja  menghambat gairah pembangunan. Maka kita sekali lagi meminta agar  diselesaikan kasus-kasus besar pelanggaran HAM, paling kurang yang terjadi dalam 17 tahun terakhir (Wasior 2001, Wamena berdarah 2003  dan Paniai 2014) agar  perjuangan luhur untuk penegakan hak-hak asasi manusia tidak lagi dimanipulasi untuk tujuan politik. Belakangan diberitakan bahwa KEMENKO POLHUKAM menyiapkan badan lain yang disebut Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaikan pelanggaran kasus HAM dengan jalur adat bukan jalur yuridis. Apapun namanya, “Komisi” atau “Dewan”, penyelesaian kasus-kasus itu harus sampai ke sasarannya: Mengungkapkan Kebenaran dan menegakkan Keadilan.

Rangkuman-Rekomendasi

Sebagai penutup Surat Edaran ini kami menegaskan hal-hal berikut sebagai rekomendasi kepada Gereja, kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait.

  • Kami mengajak umat katolik agar tekun mendalami dan menghayati iman katolik serta ajaran Gereja dan berdoa agar hidup dan aktivitas di tengah masyarakat dijiwai oleh iman dan kasih.
  • Dalam masyarakat kita ada banyak agama dengan ajaran iman yang berbeda-beda. Kita dipanggil bukan untuk memusuhi yang lain, tetapi untuk menaruh sikap toleran dan hormat terhadap yang lain agar apa yang beda tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai hal-hal luhur yang dapat memperkaya kita sendiri. Para pastor dan tokoh umat kami dorong untuk ikut aktif dalam forum-forum kerukunan atau gerakan yang membangun persahabatan dan kerukunan antariman.
  • Kami minta kepada pemangku jabatan dan kekuasaan agar memberikan perlindungan dan penghargaan yang nyata bagi orang asli Papua. Pemegang kekuasaan itu hendaknya memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam berbagai bidang karya bagi orang Papua. Lapangan kerja lebih-lebih yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam harus diperuntukkan pertama-tama bagi orang asli setempat.
  • Migrasi penduduk dari luar Papua harus diatur dan dikendalikan agar tidak membuat orang Papua menjadi minoritas dan penonton di daerah sendiri.
  • Hak kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah hendaknya diatur dan dilindungi.
  • Kami minta agar Pemerintah meninjau kembali kesepahaman/MOU tentang sewa-menyewa tanah oleh investor sawit dan harga kayu gelondongan.
  • Kami minta agar Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sambil terus bekerja keras bersama dengan semua komponen masyarakat agar hak-hak asasi atas kehidupan, atas kesehatan dan pendidikan yang baik dapat diwujudkan.

Dikeluarkan di Jayapura dalam suasana pemilihan Pimpinan-pimpinan baru untuk Provinsi Papua dan sejumlah Kabupaten, serta penyaringan Calon Legislatif dan Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia.

Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas semuanya dan memberikan kepada kita semua terang dan kebijaksanaan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat pada arah yang benar dan baik bagi semuanya.

Jayapura, 8 Agustus 2018

Uskup-uskup Gereja Katolik di Tanah Papua:

Mgr Nicolaus Adi Seputra MSC – Uskup Keuskupan Agung Merauke

Mgr Leo Laba Ladjar OFM – Uskup Keuskupan Jayapura

Mgr Hilarion Datus Lega – Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong

Mgr Aloysius Murwito OFM – Uskup Keuskupan Agats

Mgr Yohanes Philipus Gaiyabi Saklil – Uskup Keuskupan Timika

Foto-foto di atas diambil dari kawali.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelita Hati: 10.08.2018 – Buah Kekal dari Pengorbanan

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 17:00
Bacaan Yohanes 12:24-26 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani […]

Ketika “Hari Kiamat” Dinyanyikan Kepala BNN - Investor Daily

Google News - Kam, 09/08/2018 - 12:05

Ketika “Hari Kiamat” Dinyanyikan Kepala BNN
Investor Daily
JAKARTA- Seakan ingin mengungkapkan kegelisahannya terhadap masa depan generasi Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen. Pol. Heru Winarko SH, melantunkan lagu “Hari Kiamat” karya Black Brothers di seminar bertajuk ...

and more »

Myanmar Memperingati Pemberontakan Demokrasi 1988

UCANews - Kam, 09/08/2018 - 10:30

Berbicara pada peringatan 30 tahun pemberontakan demokrasi di Myanmar 1988, para aktivis dan anggota parlemen menekankan pentingnya demokrasi untuk masa depan bangsa.

Ribuan orang Myanmar pada 8 Agustus memperingati pemberontakan demokrasi 1988 yang mengakibatkan penumpasan berdarah oleh militer.

Mahn Johnny, mantan menteri utama wilayah Irrawaddy, mengatakan tanggal tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah Myanmar. Orang-orang memberi hidup mereka untuk demokrasi selama protes – juga dikenal sebagai Pemberontakan 8888 – jadi itu tidak boleh dilupakan, katanya.

Protes besar mahasiswa terhadap kediktatoran 26 tahun terhadap Jenderal Ne Win memicu tindakan keras militer pada 8 Agustus 1988. Ribuan orang diyakini tewas. Protes yang populer itu juga mendorong Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menjadi terkenal di dunia internasional.

Mahn Johnny mengatakan kepada ucanews.com bahwa gerakan demokrasi tahun 1988 memberi Myanmar landasan yang dibutuhkan untuk perubahan demokratis.

“Kita harus bersatu dan mendorong negara  menjadi negara federal demokratis. Dan semua pemangku kepentingan perlu berkompromi untuk perdamaian dan rekonsiliasi,” katanya.

Anggota parlemen Katolik berusia 77 tahun dari partai NLD yang sekarang berkuasa mengatakan tantangan terbesar bagi demokrasi penuh adalah militer memainkan peran kunci dalam pemerintahan sesuai konstitusi 2008.

 

Perwakilan militer yang tidak dipilih membentuk 25 persen parlemen di negara ini. Militer juga mengontrol kementerian utama; pertahanan, perbatasan dan urusan dalam Negeri.

Memenangi pemilu 2015, konselor negara saat ini, Suu Kyi menekankan rekonsiliasi dengan para jenderal, orang-orang yang sama yang menahannya di bawah tahanan rumah selama 15 tahun.

Ashin Ariya Wuntha Bhiwunsa, seorang biksu berbasis Mandalay yang terlibat dalam program lintas agama, mengambil bagian dalam pemberontakan 1988.

Dia mengatakan kepada ucanews.com bahwa rakyat Myanmar masih perlu mendorong demokrasi.

“Kita harus memiliki kesabaran dan akan terus berjuang untuk demokrasi dengan cara tanpa kekerasan,” katanya.

“Jika semua orang memiliki persatuan dan mereka siap mengorbankan hidup mereka untuk negara, kita dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan demokrasi. Saya percaya kita akan mencapainya suatu hari nanti.”

Ariya Wuntha adalah satu dari ribuan orang yang bergabung dengan perayaan peringatan yang diadakan di beberapa kota di Myanmar pada 6-8 Agustus.

 

RIP Rafael Abdisa, Penggiat PUKAT KAJ

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 10:25
KAWAT duka datang dari Yogyakarta. Romo Roy Djakarya Pr mengabarkan berita duka sebagai berikut. Telah meninggal dunia di sebuah RS di Yogyakarta: Rafael Abdisa. Penggiat aktif PUKAT KAJ Almarhum Rafael Abdisa dikenal sebagai penggiat aktif di PUKAT KAJ (Profesional Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta). Beberapa kali, kantornya di kawasan Pintu Air, Jakarta Pusat, sering dipakai […]

Siswi SMAK Frateran Podor Wakili NTT Ikuti Konferensi Pelajar Hebat Indonesia di Makasar - Pos Kupang

Google News - Kam, 09/08/2018 - 09:58

Pos Kupang

Siswi SMAK Frateran Podor Wakili NTT Ikuti Konferensi Pelajar Hebat Indonesia di Makasar
Pos Kupang
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu. POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Brigita Merline Wiasal menjadi kebanggaan bagi Sekolah Menengah Atas Katolik Frateran Podor Larantuka Flores Timur. Bahkan bagi Flotim dan Nusa Tenggara ...

Google News

Pesparani dapat Menciptakan Harmoni untuk Indonesia - Amorpost Berita Katolik (Siaran Pers) (Blog)

Google News - Kam, 09/08/2018 - 09:42

Amorpost Berita Katolik (Siaran Pers) (Blog)

Pesparani dapat Menciptakan Harmoni untuk Indonesia
Amorpost Berita Katolik (Siaran Pers) (Blog)
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama bisa menciptakan harmoni kalau bersatu. Pesparani yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Nasional (LP3KN) ini, meski diikuti oleh peserta ...

and more »

Nutrisi Bayi Pengungsi

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 09:39
GEMPA bumi bermagnitudo 7 mengguncang NTB, Minggu, 5 Agustus 2018 pk. 18.46 WIB. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dua hari kemudian menyebutkan, korban meninggal dunia 105 orang, luka-luka 236 orang, dan ribuan orang lainnya yang mengungsi, termasuk bayi dan ibu menyusui. Apa yang harus dicermati? ASI […]

Enam warga Tunisia dapat beasiswa belajar bahasa-budaya Indonesia - ANTARA

Google News - Kam, 09/08/2018 - 09:28

ANTARA

Enam warga Tunisia dapat beasiswa belajar bahasa-budaya Indonesia
ANTARA
Keenam peserta Darmasiswa dari Tunisia akan ditempatkan di perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Udayana, Bali; Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang; Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta; Universitas Negeri Jakarta dan ...

Penjara untuk Aktivis Filipina yang Menyinggung Perasaan Keagamaan

UCANews - Kam, 09/08/2018 - 09:00

Mahkamah Agung (MA) Filipina memenjarakan  seorang aktivis yang menyinggung perasaan keagamaan dengan menggelar protes di dalam katedral di Manila tahun 2010.

Pengadilan memvonis pemandu wisata dan aktivis budaya  Carlos Celdran dengan hukuman penjara minimum dua bulan, 21 hari dan jangka waktu maksimum satu tahun, satu bulan, 11 hari.

Tahun 2010, Celdran mengejutkan para pejabat Gereja ketika dia memasuki katedral saat Misa dan mengangkat plakat dengan kata “Damaso” mengacu pada karakter fiktif Padre Damaso dari novel pahlawan nasional Jose Rizal Noli me Tangere, yang menceritakan tentang perlakuan kejam para biarawan Spanyol.

Aktivis itu memprotes dugaan campur tangan Gereja Katolik dalam pengesahan RUU Kesehatan Reproduksi yang kemudian ditunda pengesahannya di Kongres.

Tahun 2012, pengadilan Manila memutuskan Celdran bersalah karena menyinggung perasaan keagamaan. Putusan itu diperkuat pada Agustus 2013 dan oleh Pengadilan Banding pada  Desember tahun lalu.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 7 Agustus, MA  menolak petisi Celdran yang berusaha  membatalkan putusan Pengadilan Banding.

“Kami setuju dengan (Pengadilan Banding) dalam menemukan bahwa tindakan para pemohon dimaksudkan untuk mengejek dan menghina para imam yang keyakinannya dan berprinsip bertentangan dengan dirinya sendiri,” demikian pernyataan keputusan MA.

Pengadilan mengatakan Celdran gagal menghadirkan bukti untuk menunjukkan bahwa pengadilan yang lebih rendah keliru dalam mengeluarkan keputusan.

Dalam permohonannya yang diajukan pada Oktober 2015, aktivis itu meminta MA mendekriminalisasi pelanggaran berdasarkan KUHP Revisi  dengan menyatakan itu tidak konstitusional.

Pasal 133 KUHP menghukum siapa pun yang “di tempat ibadah atau selama perayaan upacara keagamaan, melakukan tindakan yang sangat menyakitkan perasaan umat beriman.”

Dalam sebuah pernyataan, Keuskupan Agung Manila mengatakan kasus Celdran merupakan ranah  pemerintah.

Pastor Roy Bellen dari Komsos Keuskupan Agung Manila mengatakan bahwa keuskupan agung itu tidak menuntut  kasus hukum apa pun terhadap Celdran.

“Meskipun ada keluhan awal yang dibuat  pihak berwenang mengetahui insiden itu dan  mereka dapat membantu mencegah situasi seperti itu terjadi lagi, keuskuan agung tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun,” kata Pastor Bellen.

“Kami tidak mengatakan bahwa keuskupan agung senang (dengan keputusan pengadilan) hanya karena seseorang telah divonis bersalah,” katanya, seraya menambahkan bahwa Gereja selalu menginginkan kebaikan umat dan lembaga.

“Kami bukan satu-satunya institusi dengan keinginan seperti itu. Saya yakin pemerintah juga bekerja untuk kebaikan yang sama,” kata Pastor Bellen.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, Celdran mengatakan: “Ini terjadi. Permohonan saya di MA ditolak dan hukuman saya ditegakkan.”

Tahun 2015, Kardinal Luis Antonio Tagle,uskup agung Manila mengatakan telah memaafkan Celdran, dan menambahkan bahwa “sejauh menyangkut Gereja, itu sudah berakhir.”

 

RUN4U dalam Gambar (1)

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 08:48
PADA hari Minggu pagi-pagi sekali tanggal 29 Juli 2018 telah berlangsung acara RUN4U –sebuah perhelatan olahraga santai dengan dua menu acara pokok yakni lari-lari santai sejauh 5 km dan jalan santai sejauh 2 km. RUN4U dibesut oleh BPK PKK KAJ (Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik KAJ) bersama mitranya PUKAT KAJ (Profesional Usahawan Katolik KAJ). […]

Menag: Pesparani bakal Jadi Sejarah Baru Umat Katolik - Investor Daily

Google News - Kam, 09/08/2018 - 08:09

daulat.co (Siaran Pers)

Menag: Pesparani bakal Jadi Sejarah Baru Umat Katolik
Investor Daily
JAKARTA- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparni) 27 Oktober hingga 2 November mendatang bakal menjadi sejarah baru umat Katolik di Indonesia. “Pesparani membuat sejarah ...
Menag Bersyukur Penyelenggaraan Pesparani Umat Katolik Dapat Terwujuddaulat.co (Siaran Pers)

all 2 news articles »

Perjalanan Vatikan dari Mendukung hingga Menolak Hukuman Mati - tirto.id (Siaran Pers) (Blog)

Google News - Kam, 09/08/2018 - 07:03

tirto.id (Siaran Pers) (Blog)

Perjalanan Vatikan dari Mendukung hingga Menolak Hukuman Mati
tirto.id (Siaran Pers) (Blog)
Hal inilah yang kiranya menjadi dasar Paus Fransiskus ketika menyetujui revisi baru dari Pasal 2267 Katekismus Gereja Katolik yang menegaskan bahwa praktik hukuman mati "tidak bisa diterima". Dilansir dari Vatican News, keputusan itu diumumkan ...

Puncta 08.08.18. Matius 15:21-28: Anak Polah Bapa Kepradah

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 06:35
DALAM Injil diceritakan seorang ibu dari Kanaan, yang anaknya sakit kerasukan setan dan sangat menderita, meminta tolong pada Yesus. Yesus tidak menggubrisnya. Bahkan murid-murid-Nya merasa terganggu karena ia teriak-teriak, “suruhlah wanita itu pergi”. Yesus menyindir dengan perkataan halus “Aku diutus hanya kepada Domba-domba umat Israel yang hilang”. Namun wanita itu teguh tak bergeming, ia tetap […]

Puncta 09.08.18. Matius 16:13-23: Salah Paham

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 06:31
SUATU kali seorang istri marah-marah kepada suaminya karena ketika ia telpon ke hp suami, yang menjawab suara perempuan yang menyebut namanya Veronika. Ia melabrak suaminya yang dituduh selingkuh dengan Veronika. Suaminya menjelaskan bahwa Veronika adalah operator HP. Salah paham itu sering terjadi. Petrus pun juga salah memahami siapa Yesus sebenarnya. Saat ditanya oleh Yesus, “Siapa […]

Mengenal Yesus

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 06:03
KATA orang, tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi dalam keseharian hidup kita berjumpa dengan banyak orang, kita tahu dan kenal dengan sekian banyak orang. Bahkan bisa jadi pengenalan kita akan sesama itu sangat mendalam. Tapi bisa juga hanya sekadar saja pengenalan kita akan sesama. Hari ini melalui Injil Mat 16:13-23, Yesus menggugat kita, sejauhmana dab […]

Tiada Kemuliaan Tanpa Salib

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 00:27
YESUS menegur Petrus karena ia memiliki pandangan yang keliru tentang Mesias. Mesias bukanlah pemimpin politik yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi dengan kekuasaan dan kekerasan. Mesias adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa dan maut, dengan jalan penderitaan, pengurbanan dan kasih. Lewat sabdaNya, kita diundang untuk […]

Kata Mutiara – Kamis 9 Agustus 2018

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 00:20
KARENA Kristus dibangkitkan, kita dapat memandang setiap peristiwa kehidupan kita, bahkan yang paling negatif, dengan mata baru dan hati yang baru Paus Fransiskus Kredit foto: Ilustrasi (Ist)

Lentera Keluarga – Mengenal Pikiran Allah

Sesawi.Net - Kam, 09/08/2018 - 00:17
Kamis, 9 Agustus 2018. Bacaan: Yer 31:31-34; Mzm 51:12-13.14-15.18-19; Mat 16:13-23 Renungan: SIAPAKAH yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia?”  (Rm 11:34). Tidak mudah untuk mengenal pikiran dan perasaan orang yang ada bersama dengan kita, apalagi mengenal pikiran dan kehendak Tuhan. Pengalaman Petrus menjadi pelajaran berharga bagi kita bagaimana kitapun kadang “gagal paham” […]

LIMA Basketball Nationals 2018 Berlangsung di Surabaya - KOMPAS.com

Google News - Rab, 08/08/2018 - 23:09

KOMPAS.com

LIMA Basketball Nationals 2018 Berlangsung di Surabaya
KOMPAS.com
SURABAYA, Kompas.com - Perhelatan kompetisi basket yang mempertemukan kampus-kampus terkemuka Indonesia bertajuk Liga Mahasiswa (LIMA) Basketball Nationals 2018 siap digelar. Gelaran ini sekaligus menjadi menutup rangkaian kompetisi bola ...
LIMA Basketball Nationals 2018 siap digelar di SurabayaANTARA

all 5 news articles »Google News

Halaman

Subscribe to Unio Indonesia agregator