Berita dan Event

Gereja Rusak Akibat Gempa Palu, Umat Katolik Misa Minggu di Gazebo  

UCANews - Sel, 09/10/2018 - 14:47

Ratusan umat Katolik di Palu, ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, menghadiri Misa Minggu di gazebo yang terletak di halaman gedung gereja paroki terbesar di sana setelah gedung gereja itu mengalami kerusakan akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang memicu gelombang tsunami setinggi hingga tiga meter.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa yang mengguncang Kota Palu serta Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong pada 28 September lalu itu sejauh ini menewaskan 1.948 orang dan merusak hampir 70.000 bangunan.

Selain itu, sekitar 2.600 orang mengalami luka parah dan lebih dari 62.300 orang mengungsi. Sebanyak 5.000 orang diperkirakan hilang.

“Gempa memang mengguncang (banyak bangunan) termasuk gedung gereja. Tetapi lebih dari itu, (gempa) mengguncang Gereja dalam arti umat Allah. Sehingga keduanya saling mendukung dan menjadi satu yaitu trauma,” kata Pastor Johanis Salaki MSC, pastor Paroki St. Maria Bunda Hati Kudus di Palu, kepada ucanews.com via telepon pada Senin (8/10).

“Jadi mereka menyaksikan gedung gereja mereka diguncang dan ada kerusakan. Jiwa mereka juga terbawa oleh peristiwa ini. Sehingga mereka – dengan menyaksikan sebagian besar bangunan yang rusak – berusaha menghindar dan tidak mau masuk ke dalam bangunan yang rusak,” lanjutnya.

Menurut imam itu, gempa susulan masih terus terjadi. Dan setiap ada getaran, umat Katolik berlari menuju halaman terbuka.

BNPB mencatat 546 gempa susulan sejak gempa mematikan mengguncang wilayah itu. Bahkan pada Selasa (9/10), wilayah itu kembali diguncang oleh gempa bermagnitudo 5,2.

“Trauma ini menjadi  sangat kompleks. Bukan hanya ketakutan, tetapi dengan memandang bangunan yang rusak mereka ingin menjauh dari pandangan itu. Sehingga jangan heran, sebagian besar umat saya di sini memilih untuk keluar dari zona penglihatan bangunan yang rusak itu,” kata Pastor Salaki.

Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan Uskup Manado Mgr Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC, Pastor Salaki memutuskan untuk mengadakan Misa Minggu di gazebo yang terletak di halaman gereja paroki.

“Demi keamanan bersama, maka Misa Minggu dialihkan dari dalam gedung gereja menjadi di luar gedung gereja sehingga umat menjadi lebih tenang dalam beribadah,” lanjutnya, seraya mengatakan bahwa Misa Minggu di gazebo sudah diadakan sejak dua minggu lalu.

Selain Misa Minggu, Misa harian juga diadakan di gazebo pada pagi hari. “Pada sore hari jam 18.00 WITA ada doa Rosario untuk pengungsi. Doa ini diadakan selama bulan ini. Sembari mereka diobati secara jasmani, kebutuhan rohani juga dipenuhi. Jadi ada keseimbangan,” katanya.

Pastor Salaki menambahkan bahwa setiap Misa Minggu di gazebo dihadiri oleh sekitar 150 umat Katolik. “Gazebo ini beratapkan multi-roof, berkerangka besi baja, berpilar besi kuat. Lantainya tetap keramik. Gazebo ini tidak terdampak oleh gempa.”

Sementara itu, katanya, gedung gereja paroki mengalami kerusakan. Ada sekitar empat tiang yang miring dan ada keretakan di beberapa bagian tertentu. Selain itu, ornamen marmer yang terletak di bagian atap di atas panti imam juga roboh.


Suasana di dalam gedung gereja Paroki St. Maria Bunda Hati Kudus di Palu pasca-gempa. (Foto: Romo Johanis Salaki MSC)

 

“Saya bisa mengatakan dan ini sesuai data, gereja St. Maria Bunda Hati Kudus Yesus di Palu adalah gereja terbesar di Keuskupan Manado. Gereja ini memiliki tiang-tiang yang besar,” katanya.

Keuskupan Manado memiliki 62 paroki di delapan kevikepan. Di Kota Palu saja terdapat dua paroki: Paroki St. Maria Bunda Hati Kudus dan Paroki St. Paulus.

Pastor Salaki mengatakan ia akan meminta bantuan pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi gedung gereja sebelum melakukan renovasi.

Hal serupa dialami oleh umat Protestan di Kota Palu.

Menurut Pendeta Samuel Seri dari Gereja Pentakosta Indonesia di Kota Palu, kebaktian Minggu diadakan di bawah tenda yang didirikan di halam gereja yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Plafon gereja ambruk dan dinding retak-retak,” katanya kepada ucanews.com via telepon.

Trauma pun  masih menghantui jemaat gereja tersebut. “Hanya 30-an jemaat yang hadir. Sebagian besar telah mengungsi ke daerah lain seperti Manado dan Makassar,” lanjutnya.

 

Vatikan Meninjau Ulang Kasus Seks Kardinal McCarrick

UCANews - Sel, 09/10/2018 - 14:36

Vatikan telah menjanjikan peninjauan secara menyeluruh atas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan Kardinal Theodore E. McCarrick.

Dengan demikian, Vatikan mengakui bagaimana kasus itu ditangani di masa lalu yang mungkin telah gagal memenuhi prosedur yang berlaku saat ini.

“Tahta Suci sadar bahwa, dari pemeriksaan fakta dan seluk-beluknya, muncul kesadaran bahwa pilihan diambil pada masa lalu tidak sejalan dengan pendekatan kontemporer untuk masalah-masalah seperti itu,” kata Vatikan dalam pernyataan yang dirilis 6 Oktober.

Rilis itu mencatat bahwa Paus Fransiskus mengatakan: “Kami akan mengikuti jalan kebenaran kemana pun ia mengarahkan kami.”

Komite Eksekutif Konferensi Uskup Amerika Serikat mengatakan pada bulan Agustus bahwa mereka akan melakukan penyelidikan semacam itu, dan para pemimpin konferensi para uskup AS bertemu dengan Paus Fransiskus pada 13 September untuk memberitahu dia bagaimana gereja di Amerika Serikat telah “diremukkan oleh kejahatan pelecehan seksual. ”

Setelah pertemuan dengan paus, baik para uskup maupun Vatikan tidak meyinggung tentang penyelidikan. Namun, presiden dan wakil presiden konferensi – Kardinal Daniel N. DiNardo dari Galveston-Houston dan Uskup Agung Jose H. Gomez dari Los Angeles – berada di Vatikan untuk mengikuti Sinode Para Uskup dan diharapkan mereka dapat bertemu paus lagi minggu ini.

Memperbaharui komitmennya untuk mengungkap kebenaran, Vatikan juga mengatakan bahwa informasi yang dikumpulkan dari penyelidikannya serta “studi menyeluruh dan lebih lanjut” mengenai mantan kardinal itu akan dirilis “pada waktunya.”

“Baik pelecehan maupun pertanggungjawabannya tidak lagi dapat ditoleransi dan perlakuan yang berbeda akan diberikan bagi para uskup yang telah melakukan atau menutupi pelecehan, sebenarnya merupakan bentuk klerikalisme yang tidak lagi dapat diterima,” kata Vatikan.

Menurut pernyataan itu, paus memerintahkan penyelidikan awal di Keuskupan Agung New York setelah tuduhan bahwa Uskup Agung McCarrick menyiksa seorang remaja pada 47 tahun lalu. Tuduhan itu kemudian ditemukan kredibel.

Paus Fransiskus, kata Vatikan, menerima pengunduran diri Uskup Agung McCarrick dari Dewan Kardinal setelah “indikasi serius muncul selama penyelidikan. ”

Dalam minggu-minggu setelah tuduhan itu dipublikasikan, seorang pria mengklaim bahwa dia dilecehkan ketika masih anak-anak oleh Uskup Agung McCarrick dan beberapa mantan seminaris telah berbicara tentang pelecehan seksual oleh kardinal di sebuah rumah pantai yang dia miliki.

Pernyataan Vatikan muncul lebih dari sebulan setelah Uskup Agung Carlo Maria Vigano, mantan duta besar untuk Amerika Serikat, merilis sebuah “kesaksian” 11 halaman yang mengklaim bahwa para pejabat gereja, termasuk Paus Fransiskus, gagal bertindak atas tuduhan pelecehan terhadap Uskup Agung McCarrick.

Dalam pernyataannya pada 25 Agustus, Uskup Agung Vigano mengatakan bahwa Vatikan telah  diberitahu pada awal tahun 2000 – ketika dia masih pejabat di Sekretariat Negara – tentang tuduhan bahwa Uskup Agung McCarrick “berbagi tempat tidurnya dengan para seminaris.”

Uskup Agung Vigano mengatakan Vatikan mendengar tuduhan dari Nunsius AS pada waktu itu Uskup Agung Gabriel Montalvo, yang menjabat dari tahun 1998 hingga 2005, dan Uskup Agung Pietro Sambi, yang menjabat dari tahun 2005 hingga 2011.

Surat pada 7 September 2006 yang diperoleh oleh Catholic News Service menyarankan bahwa Uskup Agung Leonardo Sandri,  Kepala seksi bagian urusan umum, mengakui tuduhan yang dibuat pada tahun 2000 oleh Pastor Boniface Ramsey, imam dari Gereja St. Joseph Yorkville di New York City, mengenai Uskup Agung McCarrick.

Uskup Agung Vigano telah mengklaim bahwa Paus Benediktus XVI kemudian “menjatuhkan sanksi pada Kardinal McCarrick yang serupa dengan yang sekarang dikenakan kepadanya oleh Paus Fransiskus.

“Saya tidak tahu kapan Paus Benediktus mengambil langkah-langkah ini terhadap McCarrick, apakah pada tahun 2009 atau 2010, karena sementara itu saya telah dipindahkan ke Vatikan, saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan yang luar biasa ini, ” katanya.

Menurutnya, Kardinal McCarrick diminta “untuk meninggalkan seminari di mana dia tinggal” yang, pada saat itu, adalah Seminari Mater Redemptoris di Hyattsville, Maryland, dan juga “dilarang untuk merayakan Misa di depan umum, untuk berpartisipasi dalam pertemuan resmi,  memberi kuliah, bepergian, ia diwajibkan mendedikasikan dirinya untuk kehidupan doa dan penebusan dosa. ”

Namun, foto dan video selama waktu dimana dia seharus menjalankan sanksinya memberikan bukti lain, Uskup Agung McCarrick muncul di depan umum bersama Uskup Agung Vigano dan terus melakukan misa konselebrasi dalam perayaan besar dan mengunjungi Vatikan dan Paus Benediktus sendiri.

Hampir seminggu setelah mengeluarkan tuduhanya, Uskup Agung Vigano memodifikasi klaimnya dan mengatakan Paus Benediktus membuat sanksi itu pribadi, mungkin “karena fakta bahwa dia (Uskup Agung McCarrick) sudah pensiun, mungkin karena fakta bahwa dia (Paus Benediktus) berpikir dia siap untuk mematuhinya. “

Lentera Keluarga – Hidup Dikuasai Asumsi

Sesawi.Net - Sel, 09/10/2018 - 08:06
Selasa,  9 Oktober 2018 Bacaan: Gal 1:13-24; Mzm 139:1-3.13-15; Luk 10:38-42. Renungan PERKATAAN Yesus kepada Marta mencerminkan penilaian Yesus atas sikap dan cara berkata Marta: « Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ». Pikiran Marta disibukkan oleh asumsi. Asumsi bahwa Yesus menghendaki disiapkan pelayanan yang hebat; asumsi bahwa Maria membiarkannya seorang […]

Pancasila Relevan Jawab Tantangan Generasi Alpha - Suara Merdeka CyberNews

Google News - Sel, 09/10/2018 - 07:49

Suara Merdeka CyberNews

Pancasila Relevan Jawab Tantangan Generasi Alpha
Suara Merdeka CyberNews
“Unika menerapkan nilai kebangsaan seperti yang diajarkan oleh patron kami Mgr Soegijapranata, 100 persen Katolik 100 persen Indonesia. Motto universitas kami Talenta Pro Patria et Humatitate yang berarti bakat-bakat terbaik untuk negeri dan ...
Mahfud MD: Pancasila Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Generasi AlphaKOMPAS.com
Mahfud MD: Generasi Z dan Alfa Harus Dibekali Pancasila Sejak DiniiNews

all 4 news articles »

Murid Tuhan: Menjadi Maria dan Marta

Sesawi.Net - Sel, 09/10/2018 - 07:33
INJIL Lukas 10: 38-42 menceritakan tentang dua bersaudara Maria dan Marta yang menerima Yesus yang berkunjung ke rumah mereka. Marta menunjukkan sikap hospitalitas, keramahtamahan tuan rumah kepada tamu. Sedangkan Maria menunjukkan sikap seorang murid: duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Dan Yesus memuji sikap Maria. Apakah Yesus tidak suka dengan sikap Marta? Tidak. Yesus […]

Membangun Kedalaman Hidup

Sesawi.Net - Sel, 09/10/2018 - 07:25
SEORANG bijaksana mengajak murid-muridnya untuk selalu berbahagia. Alasannya adalah kebahagiaan itu menjadi salah satu cara menjadi bijaksana. Suatu hari beberapa alumni sebuah universitas yang sudah bekerja, mendatangi profesor kampus mereka. Mereka membicarakan banyak hal menyangkut pekerjaan dan akhirnya masing-masing mengungkapkan keluhan terhadap pekerjaan maupun kehidupan mereka. Sang Profesor lalu ke dapur dan kembali dengan membawa seteko […]

Aktivis Polandia Tuntut Hukuman bagi Pastur Pelaku Pelecehan Seksual - VOA Indonesia

Google News - Sel, 09/10/2018 - 05:43

VOA Indonesia

Aktivis Polandia Tuntut Hukuman bagi Pastur Pelaku Pelecehan Seksual
VOA Indonesia
Sejumlah aktivis Polandia hari Senin (8/10) melangsungkan pertemuan di Warsawa untuk menuntut dijatuhkannya hukuman terhadap para pastur Katolik yang terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan agar aturan yang ...

Google News

Mengapa harus menghormati kehidupan manusia?

Pen@ Katolik - Sen, 08/10/2018 - 22:00
Paus Fransiskus dalam audiensi umum di Lapanan Santo Petrus Oktober 2017. Hukuman mati bertentangan dengan Injil. Foto CNS

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK

PERINTAH KELIMA: JANGAN MEMBUNUH

466. Mengapa harus menghormati kehidupan manusia?

Kehidupan manusia haruslah dihormati karena hidup itu suci. Sejak awal mula, hidup manusia ikut serta dalam tindakan kreatif Allah dan berada dalam hubungan yang khusus dengan Sang Pencipta, yang menjadi tujuan akhir satu-satunya. Menghancurkan secara langsung manusia yang tidak bersalah adalah tindakan melawan hukum. Ini sama sekali bertentangan dengan martabat pribadi manusia dan kekudusan Sang Pencipta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kaubunuh” (Kel 23:7).

Teruslah membacanya dalam Katekismus Gereja Katolik 2258-2262, 2318-2320

467. Mengapa hak pribadi dan masyarakat untuk mempertahankan diri tidak bertentangan dengan norma ini?

Karena dalam mempertahankan diri, seseorang harus menghormati hak untuk hidup, baik dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak memilih untuk membunuh. Sungguh, karena seseorang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, hak untuk mempertahankan hidup bukan sekadar hak, tetapi juga sungguh menjadi kewajiban. Namun, harus dihindari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Teruslah membacanya dalam Katekismus Gereja Katolik 2263-2265

Puncta 09.10.18. Lukas 10:38-42 Ora et Labora

Sesawi.Net - Sen, 08/10/2018 - 21:27
MARTA sibuk bekerja melayani seluruh tamu, sementara Maria duduk mendengarkan sabdaNya. Perikop ini biasa ditafsirkan untuk membandingkan antara doa (ora) dan kerja tangan (labora). Keduanya sama-sama baiknya. Keduanya saling melengkapi. Memang nilai Kerajaan Allah lebih dari segala-galanya. Timbul masalah ketika Marta merasa kuatir dan iri hati terhadap saudaranya karena dia duduk dekat kaki Yesus. Sikap […]

Bausastra Jawa: Kidung Kulawarga

Sesawi.Net - Sen, 08/10/2018 - 19:57
Sinom 1. Priya kalané taruna Liring netra mring pawestri Rumasuk tumanjem nala Wijiné katresnan jati Tresnané lir hèr mili Tibèng titi kala dhaup Sigra sami prasetya Ngadhep Altar Dalem Suci Sineksènan Imam suci pasamuwan/ 2. Loro-loroné manunggal Sampun binerkahan Gusti Ywa pinisah ing manungsa Sabaya mukti lan mati Beja cilaka ugi Lara waras tresna tangguh […]

Keuskupan Agung Merauke membicarakan keluarga Katolik sejahtera dalam muspas

Pen@ Katolik - Sen, 08/10/2018 - 19:56
Uskup Agung Merauke Mgr Nicholaus Adi Saputra MSC bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke Gabriel Rettobjaan dan Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Mappi Yohanes Jamtel membuka muspas di Aula Pankat. Foto PEN@ Katolik/ym

Uskup Agung Merauke Mgr Nicholaus Adi Saputra MSC membuka Musyawarah Pastoral (Muspas) Keuskupan Agung Merauke bertema Keluarga Katolik Keuskupan Agung Merauke yang Sejahtera di Rumah Bina Pankat, Merauke, 7 Oktober 2018.

Muspas yang akan dilaksanakan hingga 14 Oktober 2018 itu, menurut Mgr Adi Saputra, adalah saat rahmat, “saat seluruh umat Allah yang diberkati oleh Roh Kudus dapat melihat kembali apa yang telah dikerjakan, sambil membaca tanda zaman serta melihat terang iman yang menjadi kebutuhan umat dan masyarakat saat ini dan yang akan datang.”

Muspas, yang dibuka dengan Misa yang dipimpin Mgr Adi Saputra dengan beberapa imam sebagai konselebran itu, dihadiri oleh para imam, dewan paroki dan tokoh-tokoh umat serta para biarawan-biarawati dari berbagai tarekat religius yang berkarya di keuskupan itu.

Menurut Mgr Adi Saputra, muspas juga merupakan saat pertobatan dan pembaharuan diri yang mengarah ke depan dengan langkah-langkah tepat sesuai perutusan yang telah dan akan ditetapkan. “Dengan tema yang kita gumuli dalam muspas ini, kita masing-masing digugah untuk memberi apa yang dipercayakan kepada kita, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan suka cita,” kata uskup.

Oleh karena itu Mgr Adi Saputra mengajak peserta untuk hadir dan memperkaya muspas dengan penuh semangat dan suka cita, “sebab kualitas muspas kita, bukan hanya karena kita dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi karena kita semua memilih untuk menjadi bagian dan turut mengambil bagian aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat kita.”

Mgr Adi Saputra yakin, dalam kehidupan sehari-hari, seluruh peserta telah turut berperan, bekerja, dan mengambil bagian dalam mengembangkan masyarakat. “Kita telah terlibat dalam kehidupan dan pengembangan itu, baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, lingkungan Gereja Katolik atau di bidang maupun lembaga apa saja. Pengalaman itu akan dibagikan, dikuatkan dan diperkaya oleh peserta muspas lain serta dalam diskusi umum,” lanjut uskup.

Pemerintah, jelas Mgr Adi Saputra, telah berjuang keras untuk membuat masyarakatnya makmur dan sejahtera, namun masih banyak yang harus dibenahi. “Untuk itu, Gereja juga turut membantu pemerintah untuk bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan serta berusaha melibatkan diri dalam pengembangan sosial ekonomi,” tegas uskup.

Keluarga Katolik yang Terlibat adalah tema keuskupan itu di tahun lalu. Berdasarkan tema itu, lanjut Mgr Adi Saputra, Gereja sudah memberi bukan hanya uang atau benda tetapi juga sumbangan pemikiran, tenaga, keterampilan, kehadiran serta perhatian. “Dengan memberi sebenarnya setiap orang meningkatkan kualitas, kapasitas, pengalaman dan kematangan kepribadiannya,” kata Mgr Adi Saputra. (PEN@ Katolik/Yakobus Maturbongs)

Peserta muspas saat pembukaan. PEN@ Katolik/ym

 

Kelompok Cipayung Desak DPD KNPI Sumut Ganti KNPI Kota Siantar - Tribun Medan

Google News - Sen, 08/10/2018 - 18:53

Tribun Medan

Kelompok Cipayung Desak DPD KNPI Sumut Ganti KNPI Kota Siantar
Tribun Medan
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan non Cipayung Pemuda Katolik Kota Siantar mendesak Komite Nasional ...

Mahfud MD: Pancasila Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Generasi Alpha - KOMPAS.com

Google News - Sen, 08/10/2018 - 17:43

KOMPAS.com

Mahfud MD: Pancasila Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Generasi Alpha
KOMPAS.com
SEMARANG, KOMPAS.com – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, implementasi Pancasila perlu diperdalam lagi untuk menjawab kebutuhan generasi masa depan. Pancasila harus mampu membangun sifat humanisme atau ...
Mahfud MD: Generasi Z dan Alfa Harus Dibekali Pancasila Sejak DiniiNews

all 5 news articles »

Kelompok Islam Garis Keras di Pakistan Peringatkan Soal Asia Bibi

UCANews - Sen, 08/10/2018 - 17:32

Sebuah kelompok Islam garis keras yang mendukung UU Penodaan Agama di Pakistan memperingatkan soal pembebasan berjaminan yang diajukan oleh seorang wanita Katolik bernama Asia Bibi.

Sebelumnya Mahkamah Agung menyatakan akan mempertimbangkan isu soal sidang pembebasan berjaminan yang diajukan oleh ibu beranak lima itu untuk mengganti hukuman mati yang dijatuhkan oleh sebuah pengadilan pada 2010.

Bibi terbukti bersalah telah menghina Nabi Muhammad saat beragumentasi dengan seorang wanita Muslim ketika mereka bekerja di ladang.

Pada 2014, Pengadilan Negeri Tinggi di Lahore, ibukota Propinsi Punjab, memperkuat hukuman mati tersebut.

Dua politisi terkemuka yakni gubernur Punjab saat itu – Salmaan Taseer – dan menteri urusan minoritas Shahbaz Bhatti dibunuh pada 2011 setelah mengimbau perubahan UU Penodaan Agama.

Menurut rilis media yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada Jumat (5/10) lalu, tiga hakim – Mian Saqib Nisar, Asif Saeed Khosa dan Mazhar Alam Khan Miankhe – akan memulai sidang pembebasan berjaminan tersebut pekan ini.

Jika permohonannya ditolak oleh Mahkamah Agung, Bibi akan meminta grasi dari presiden.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu (7/10) malam, Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) atau sebuah kelompok agama yang berubah menjadi kelompok politik, mendesak agar Bibi segera dieksekusi.

Ketua TLP Khadim Hussain Rizvi mengatakan keadilan harus ditegakkan menurut UU Penodaan Agama guna menekan “LSM-LSM anti-Pakistan” dan Eropa.

“Jika konsesi atau kelonggaran diberikan kepada Asia Bibi, penoda agama yang sudah dinyatakan oleh pengadilan tinggi negeri, atau upaya dilakukan untuk mengirimnya ke luar negeri, hal ini akan memberi konsekuensi yang sangat serius,” katanya.

Ia mengatakan sebuah negara Islam hendaknya tidak memperdagangkan pinjaman asing apa pun demi “kesucian Nabi Muhammad.”

Ia mendesak karyawan dan kantornya untuk menghadiri sidang berikutnya.

Pelanggaran terhadap UU Penodaan Agama bisa mengarah pada hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Tuduhan yang tidak terbukti atau bahkan hanya rumor bisa berakhir dengan tuduhan penodaan agama.

Sejumlah aktivis hak asasi manusia di Pakistan mengatakan UU Penodaan Agama sering dipakai untuk menyelesaikan masalah pribadi atau mengorbankan kelompok minoritas agama.

 

Pelita Hati: 09.10.2018 – Tak Merendahkan Sesama

Sesawi.Net - Sen, 08/10/2018 - 17:00
Lukas 10:38-42 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: “Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa […]

MUI Bentuk Badan Penanggulangan Terorisme 

UCANews - Sen, 08/10/2018 - 16:17

Majelis Ulama Indonesia  telah membentuk Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia  (BPET-MUI) yang bertujuan untuk mencegah intoleransi, radikalisme dan ekremisme.

BPET-MUI akan melibatkan anggota MUI, akademisi, perguruan tinggi, sekolah  dan masyarakat serta bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Zainut Tauhid Sa’adi, wakil ketua umum MUI, mengatakan BPET MUI sudah dibentuk sejak 2003 namun masih bersifat ad hoc.

“Badan ini memiliki kedudukan lebih kuat karena MUI ingin lebih serius menangani masalah radikalisme dan ekstremisme,” kata Zainut.

BPET-MUI ingin memberikan penekankan tentang “pemahaman yang benar tentang Islam”, khususnya di kalangan orang muda serta menanggulangi intoleransi, ekstremisme dan radikalisme.

Ia mengatakan badan baru ini bertujuan untuk mempublikasikan tentang bahaya infomasi yang salah dan hoaks yang dipropagadakan melalui media sosial.

“Saat ini generasi muda kita banyak yang menggunakan ponsel cerdas, di dalamnya berseliweran informasi hoaks. Terpengaruh informasi hoaks ditambah keyakinan yang terlalu dalam diri seseorang dapat mendorong seseorang berperilaku intoleran. Intoleran mendorong pada paham radikal dan ekstrem,” kata tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Ia mengatakan terorisme sendiri merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang dapat menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. Terorisme juga berbahaya bagi keamanan dan perdamaian dunia yang tentunya merugikan kesejahteraan masyarakat.

“Kami fokus bagaimana memberikan pemahaman tentang Islam, pengenalan apa itu radikalisme, ekstremisme dan perilaku intoleran. Sebab, saat ini ketiga sikap tersebut merebak seiring perkembangan zaman dan teknologi,” tambahnya.

Father Antonius Benny Susetyo, anggota Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, memuji MUI membentuk lembaga baru tersebut.

Ia mengatakan banada itu sangat penting untuk mencegah terorisme sejak awal dan agama tidak dimanipulasi.

Al Chaidar, pakar terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, mengatakan ia berharap bahwa MUI mengeluarkan fatwa menentang terorisme.

BPET-MUI akan sia-sia jika program-programnya tidak jelas, katanya, seraya menambahkan, BPET-MUI jangan sampai overlap dengan program serupa oleh institusi lain.

Ratusan orang tewas akibat serangan bom teroris dan serangan-serangan lainnya di Indonesia selama dua dekade terakhir. Serangan bom bunuh diri terhadap tiga gereja di Jawa Timur pada Mei lalu menewaskan 25 orang termasuk para pelaku bom bunuh diri.

 

Manila Tolak Perpanjangan Visa Biarawati Asal Australia

UCANews - Sen, 08/10/2018 - 15:39

Kantor Imigrasi Filipina (KIF) menolak “secara final” permohonan perpanjangan visa misionaris di negara itu yang diajukan oleh Suster Patricia Fox asal Australia.

Dalam rilis dua halaman yang disampaikan kepada media pada Senin (8/10), KIF mengatakan Suster Patricia “gagal menyampaikan argumen baru dan substansial.”

Menurut rilis tersebut, mosi yang diajukan oleh Suster Patricia hanya berisi “pengulangan atau penyampaikan kembali argumen yang pernah diajukan sebelumnya sehingga tidak layak.”

Visa milik Suster Patricia habis masa berlakunya sejak 5 September. Ia mengajukan perpanjangan masa berlaku tetapi ditolak delapan hari kemudian.

Dalam keputusannya, KIF mengatakan jika permohonan perpanjangan visa disetujui hal ini akan “inkonsisten dengan penemuan yang disebutkan dalam perintah deportasi terhadapnya.”

Pada Juli lalu, otoritas setempat memerintahkan Suster Patricia untuk meninggalkan Filipina setelah ia dinyatakan sebagai “orang asing yang tidak dikehendaki” oleh KIF.

Dalam sebuah resolusi setebal 10 halaman disebutkan bahwa Suster Patricia “melanggar batasan dan persyaratan visa misionaris” karena diduga bergabung dengan kegiatan-kegiatan politik partisan.

Suster Patricia – yang adalah superior regional dari Kongregasi Puteri-Puteri Bunda Maria dari Sion atau sebuah kongregasi internasional – ditangkap dan ditahan selama satu malam pada 16 April karena “bergabung dengan aksi protes politik.”

KIF memerintahkan Suster Patricia untuk mengembalikan visa misionaris miliknya pada bulan itu dan memberi waktu kepada kepadanya selama 30 hari untuk meninggalkan negara itu.

Pada 25 Mei, menyusul permohonan dari para pengacara Suster Patricia, Departemen Kehakiman membatalkan perintah tersebut dan mengembalikan visa milik Suster Patricia yang masa berlakunya berahhir pada September lalu.

Namun humas KIF Dana Krizia Sandoval mengatakan komisioner dalam KIF kemudian menyampaikan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membatalkan penolakan perpanjangan visa yang diajukan sebelumnya. Suster Patricia kini harus mengajukan visa pengunjung.

“(Ini akan) menurunkan statusnya menjadi pengunjung sementara dan ia akan diberi waktu 59 hari sejak masa berlaku visanya habis,” katanya.

Jika hal itu ditolak, lanjutnya, Suster Patricia bisa dideportasi lagi.

Suster Patricia tengah menghadapi perintah deportasi secara terpisah dari KIF dan ia tengah memohon kepada Departemen Kehakiman.

Para pemimpin Gereja di Filipina telah berulangkali mengecam perintah itu. Menurut mereka, hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mengganggu orang-orang yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Forum Para Uskup Ekumene meminta Gereja-Gereja Kristen untuk kembali mendukung Suster Patricia dan semua misionaris yang mengalami persekusi karena karya mereka bersama dan untuk orang miskin.

Suster Patricia telah berkarya di Filipina selama 27 tahun. Ia memimpin kelompok Misi Desa Filipina selama delapan tahun.

 

Keluarga Imam Ini Minta Vatikan Bantu Kembalikan Anak Mereka

UCANews - Sen, 08/10/2018 - 15:25

Liu Honggeng, seorang imam dari gereja bawah tanah, Keuskupan Baoding Provinsi Hebei – Cina Utara, masih belum ditemukan setelah dijemput paksa oleh pihak berwenang tiga tahun lalu.

Keluarganya menanyakan mengapa Vatikan tidak meminta pemerintah China untuk membebaskan para imam bawah tanah yang ditahan sebelum menandatangani perjanjian sementara Sino-Vatikan.

Ayah dari Pastor Liu, 83, menderita infark miokard dan infark serebral, sementara ibunya, 81, menderita penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan rematik sendi lutut. Dia perlu minum obat setiap hari.

Sebuah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa orangtua Pastor Liu berharap dapat melihat putra mereka selagi mereka masih hidup. Dia mengatakan permintaan mereka tidak terlalu berlebihan karena mereka hanya meminta kunjungan atau panggilan telepon.

Keluarganya masih belum tahu kejahatan apa yang dia lakukan tetapi terus mempertanyakan mengapa mereka tidak berhak mengunjungi Pastor  itu.

Pada 7 Mei 2015, Pastor Liu, 47 , tiba-tiba hilang usai  bertelepon  dengan seorang kerabat di Baoding. Keluarganya menghubungi polisi tetapi mereka tidak menindaklanjuti dan menyelidikinya.

Beberapa waktu kemudian seorang umat menemukan bahwa Pastor Liu ditahan di tempat terpencil  desa Xieshang – distrik Qingyuan.  Menurut beberapa umat yang mengunjungi pastor itu  mengatakan bahwa dia telah diberitahu Pastor Liu ditangkap oleh keamanan nasional distrik Qingyuan tapi tidak memberikan alasan mengapa ditangkap.

Pada bulan Oktober, ibu Pastor Liu akan mengunjungi putranya tetapi dia malah dipindahkan ke tempat lain dan tidak bisa dihubungi. Sejak itu, orang tuanya, sanak keluarga dan teman-temannya putus kontak dengan Pastor itu.

Terlepas dari kesepakatan China-Vatikan baru-baru ini yang mengakui delapan uskup bawah tanah yang dilarang, sumber itu mengatakan tidak ada satu kata pun mengenai kesepakatan tentang tahanan yang ditahan di bawah tanah, membuat keluarga Pastor  Liu kurang berharap.

Sumber yang dikutip dari keluarga itu mengatakan bahwa pemerintah memiliki rahasia yang bersalah jika tidak membebaskan para Pastor yang ditahan, termasuk Uskup bawah tanah James Su Zhimin dari Keuskupan Baoding, yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun.

Uskup Su, 86, ditangkap pada tahun 1997 karena menolak bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA). Sejak itu ia hanya pernah terlihat sekali, pada tahun 2003, ketika ia mengunjungi  sebuah rumah sakit di Baoding.

Sumber itu mengatakan bahwa jika otoritas China tulus, mereka harus membebaskan semua Pastor  gereja bawah tanah yang ditahan. “Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana tetapi mengapa tidak bisa [Sekretaris Negara Vatikan] Kardinal Parolin melihatnya?” Dia bertanya.

Keluarga dan teman-teman Pastor Liu berharap pemerintah akan menggunakan perjanjian itu untuk mencoba membujuk imam itu untuk bergabung dengan CCPA tetapi mereka yakin dia akan menolak.

“Mereka telah menunjukkan pada saya buku harian Pastor itu di mana dia dengan jelas menyatakan bahwa dia lebih suka berada di penjara daripada menandatangani atau secara lisan membuat perjanjian,” kata sumber itu.

Pastor Liu juga ditahan pada tahun 2006 ketika adik laki-lakinya berbicara via telepon dengannya, mengatakan bahwa imam itu merasa tertekan dan lebih suka ditahan karena dia bisa melayani Tuhan dengan tenang.

Secara terpisah, Mgr Michael Yeung Ming-cheung dari Keuskupan Hong Kong, mengatakan pada Reuters pada 3 Oktober bahwa dia mendukung kesepakatan China-Vatikan karena sangat penting untuk menyetujui sesuatu dan bergerak maju setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan dan pembicaraan.

Namun, ia mengakui bahwa perjanjian itu “tidak dapat menghentikan penindasan, tidak dapat menghentikan gereja-gereja diruntuhkan dan memungkinkan orang-orang muda pergi ke gereja. Hal-hal ini akan membutuhkan waktu untuk dipecahkan.”

Dia juga mendesak pemerintah China untuk memberikan informasi tentang para imam dan uskup yang ditahan di China daratan, beberapa di antaranya sudah lanjut usia dan telah ditahan selama beberapa dekade, terutama Uskup Su.

Meningkatkan Pendidikan Menjadi Perjuangan yang Berat di Papua

UCANews - Sen, 08/10/2018 - 14:32

Abraham Hubi, menganggap dirinya anak yang paling beruntung karena dia bisa bersekolah di SMP St. Antonius Padua. Sekolah yang digagas oleh Pastor Nico Syukur Dister OFM dan Pastor John Kore OFM ini berada di Sentani, tidak jauh dari ibukota provinsi Papua, Jayapura.

Anak kelas sembilan yang berasal dari desa terpencil di perbukitan mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban, mengingat dia tidak dapat membaca atau menulis setelah lulus dari sekolah dasar.

Itulah mengapa dia tidak keberatan untuk harus mengikuti “matrikulasi” sebelum masuk ke sekolah menengah pertama yang dikelola gereja Katolik, yang menawarkan satu-satunya kesempatan yang realistis baginya untuk masa depan yang lebih baik.

“Setelah meninggalkan sekolah dasar saya hanya bisa mengeja kata dan huruf. Tapi sekarang saya bisa membaca dan menulis,” katanya.

Buta huruf merupakan masalah utama di Papua, dengan banyak anak-anak tidak dapat membaca atau menulis meskipun telah menyelesaikan sekolah dasar.

Ada banyak alasan untuk ini, tetapi yang paling serius adalah kekurangan guru dan fasilitas sekolah.

Kekurangan ini seperti ini semestinya tidak perlu karena Papua – selain kekayaan alamnya – telah menerima triliunan rupiah selama bertahun-tahun dari pemerintah pusat untuk membantu mendukung status otonomi khusus.

Pemerintah daerah di Papua mengatakan mereka telah berusaha meningkatkan pendidikan melalui program-program seperti membangun sekolah di daerah terpencil. Namun, para pengamat pendidikan mengatakan sekolah yang dibangun tidak didukung oleh jumlah guru yang cukup.

Banyak anak-anak Papua tinggal di desa-desa terpencil, namun, sekolah-sekolah yang baik berada di kota-kota, kata Gabriel Payong, 28 tahun, kepala sekolah Kolese St. Antonius Padua.

Dia mengatakan solusi terbaik untuk siswa Papua saat ini, terutama di tingkat dasar dan menengah, adalah sekolah berasrama.

Gabriel Payong, Kepala Sekolah Kolese St Antonius Padua

Sekolah Santo Antonius menawarkan sekolah berasrama yang memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada studi mereka.

“Sekolah semacam ini berguna untuk anak-anak dari desa, yang miskin secara ekonomi tetapi memiliki kemauan untuk belajar,” kata Payong.

Dia juga mengatakan sekolah asrama membantu anak-anak Papua menjadi orang yang bertanggung jawab, melalui peraturan yang mereka jalani.

“Di sini siswa dapat belajar, terlibat dalam kegiatan harian, dan kita dapat memantau kemajuan mereka,” katanya.

 

Memanfaatkan dana otonomi

 

Setelah pelantikannya di istana negara di Jakarta pada 5 September – bersama dengan gubernur yang baru terpilih lainnya – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa selama lima tahun ke depan ia dan wakilnya, Klemen Tinal, akan fokus pada peningkatan pendidikan di provinsi Papua.

Dia mengatakan akan membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik di distrik dan kotamadya, serta menawarkan lebih banyak beasiswa kepada penduduk asli Papua untuk melanjutkan studi lanjut.

“Ada banyak anak Papua yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Enembe.

Dia mengatakan pendidikan yang rendah adalah penyebab kemiskinan di Papua, sehingga menjadikannya provinsi termiskin di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, dari 26 juta orang Indonesia yang secara resmi terdaftar sebagai orang miskin banyak yang tinggal di Papua.

“Dalam lima tahun ke depan, kami berharap melihat lebih banyak orang dididik,” kata Enembe.

Menurut Profesor Baltazar Kabuaya dari Universitas Cendrawaih, di Jayapura, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan dan layanan lainnya kemungkinan akan berhasil jika ada kepemimpinan yang kuat dan kemauan untuk mengelola sumber daya alam dan dana daerah otonomi khusus dengan lebih baik.

Karena Papua diberi status otonomi khusus pada tahun 2001 sebagian untuk membantu membangun provinsi secara ekonomi, pemerintah pusat telah menyediakan lebih dari 58 triliun dalam pendanaan tambahan, dan berencana untuk menyediakan lebih banyak lagi di tahun-tahun sebelum status khusus berakhir pada 2025.

Provinsi ini adalah rumah bagi 3,6 juta orang, di antaranya 61,3 persen beragama Protestan, 21 persen Katolik, dan 17,4 persen Muslim.

Kabuaya mengatakan dana otonomi adalah jumlah yang besar ketika mempertimbangkan jumlah penduduk provinsi sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi orang Papua.

“Kalau tidak, Papua akan kembali ke titik awal, setelah status otonomi khusus habis,” katanya.

 

Lebih banyak beasiswa

 

Tahun ini pemerintah provinsi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan menawarkan beasiswa kepada lebih dari 1.000 penduduk asli Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai universitas.

Semua diharapkan untuk lulus dalam mengajar dan ditempatkan di pendidikan menengah dan tinggi.

Ferige Uaga, 28 tahun, seorang mahasiswa kedokteran di Jayapura, mengatakan dia menghargai niat baik Gubernur Enembe mengenai beasiswa, tetapi mengatakan mereka tidak pergi cukup jauh.

Beasiswa seharusnya tidak hanya diberikan kepada mereka yang mengejar karir di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang lain.

“Menawarkan beasiswa harus obyektif, dan juga bebas dari nepotisme,” katanya

Benyamin Lagowan, 28 tahun, mahasiswa kedokteran lainnya, mengatakan dibutuhkan banyak tenaga di sektor kesehatan sehingga lebih banyak beasiswa di bidang ini juga harus menjadi prioritas.

“Banyak klinik tidak memiliki dokter, jadi masuk akal untuk pemerintah harus mendukung mereka yang ingin menjadi dokter,” katanya, seraya menambahkan bahwa sekolah tentu akan membutuhkan petugas kesehatan untuk memastikan para siswa sehat.

Halaman

Subscribe to Unio Indonesia agregator