KETERLIBATAN GEREJA DALAM MELESTARIKAN KEUTUHAN CIPTAAN

Pengantar

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang masih melaju 6% sementara negara-negara lain mengalami kemunduran di atas pertumbuhan ekonomi global yang mencapai 3%, bahkan negara Uni Eropa dan AS hanya sekitar 2% setahun. Jikalau pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dibandingkan negara-negara itu berarti kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi baik dan maju. Tetapi mengapa kinerja pembangunan ekonomi yang baik dan tinggi itu tidak berhasil membawa rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera? Kemiskinan masih tetap ada dan terasakan (sekitar 30 juta orang). Pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi yang tidak seimbang juga menyebabkan persoalan rakyat dalam bidang ekologi (bdk Prof. Emil Salim; Refleksi Keterlibatan Gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan )

Mengapa akhir-akhir ini sering terjadi konflik perebutan lahan tanah produktif antara pengusaha dan rakyat, antara rakyat dan rakyat antara kepentingan pemerinah dan usaha rakyat menggarap lahan? Mereka saling memperebutkan sumber daya alam yang kaya dan subur di tanah air Indonesia. Keprihatinan akan keutuhan alam, bumi dan sumber dayanya itulah yang menjadi perhatian (concern) dari para waligeraja dalam hari studi ekopastoral dalam sidang sinodal KWI 2012 dengan tema: Keterlibatan Gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan.

Ap itu Ekopastoral?

Istilah “eco-pastora”’ terdengar sebagai peristilahan baru. Namun sesungguhnya tidak lebih dari simptom kesadaran pastoral gerejani yang berasal dari perubahan baru yang berlangsung dalam cara memandang ‘pembangunan’ (development) dalam dunia ekonomi-politik global sejak dasawarsa 1970-an (misalnya dokumen “Limits to Growth” yang dikeluarkan oleh The Club of Rome, 1972). Pokok pemicunya adalah pola pembangunan ekonomi yang kian mengabaikan keberlanjutan ekosistem kehidupan di planet bumi, dengan implikasi luas pada berbagai kerusakan lingkungan, budaya, dan masa depan hidup generasi yang akan datang. Dari keprihatinan itu pula kemudian muncul tuntutan akan ‘pembangunan berkelanjutan’(sustainable development) yang dalam beberapa tahun ini menjadi penghias bibir berbagai pertemuan internasional. Tak ada yang khas gerejani pada pola keprihatinan di atas. Para ilmuwan semakin intensif mencanangkan perlunya pembangunan yang sungguh memperhatikan keutuhan ekosistem (ecosystem) dan ciri berkelanjutan (sustainability). Ultimatum tentang bahaya pemanasan global (global warming) yang makin kencang belakangan ini adalah kelanjutan dari keprihatinan itu. Dan besok lagi akan muncul deretan ultimatum lain dengan peristilahan dan temuan baru.

Namun perlu diakui bahwa berbagai dokumen ajaran Gereja Katolik sudah lama mengungkapkan keprihatinan itu juga. Misalnya, perlunya keutuhan dan keberlanjutan ciri pembangunan sudah jelas dapat ditemukan pada ensiklik Populorum Progressio (1967) dan ditegaskan dengan jauh lebih eksplisit dalam Caritas in Veritate (2009). Melalui arus keprihatinan itulah istilah seperti “keutuhan ciptaan” (integrity of creation) menjadi idiom pastoral gerejani. Dalam arti itulah munculnya kesadaran ekologis dalam Gereja merupakan simptom dari trend besar yang berlangsung seluas dunia. Para pemikir progresif dalam bidang etika, sosial, politik, ekonomi, kebijakan publik, dan sebagainya secara eksplisit juga kembali meninjau konsep ‘kebaikan bersama’ (common good, bonum commune) yang kini secara eksplisit mencakup keberlanjutan dan keutuhan ekosistem bukan hanya bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi mendatang (bdk. penjelasan RP. Herry Piyono SJ)

Sumber permasalahan

Ada lima hal yang menjadi penyebab permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (bdk. Miller and Spooolman, 2009):

  1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat
  2. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan
  3. Kemiskinan
  4. Tidak dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam harga pasar untuk barang dan jasa yang dihasilkan
  5. Menyederhanakan permasalahan lingkungan dengan tindakan perbaikan atau pencegahan yang tidak memadai

Pendapat ahli lain misalnya Thomas Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya persoalan lingkungan dan permasalahan sosial. Sedangkan menurut Karl Marx menyatakan bahwa eksploitasi SDA merupakan sebab utama dari kemiskinan dan degradasi lingkungan. Pertumbuhan penduduk hanya merupakan symptom atau dampak dari permasalahan lainnya.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi harus dikendalikan. Sebab meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan beban pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan pelayanan sosial bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan sanitasi bagi masyarakat. Kemiskinan adalah efek dari ketidaksesuaian perbandingan jumlah penduduk dengan tingkat kemajuan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan pula rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia (IPM Indonesia tahun 2012: 72,27). IPM mempengaruhi tingkat pendidikan dan kemakmuran suatu bangsa. Jika dilihat persoalan lapangan kerja utama penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun; jumlah penduduk yang bekerja di sektor jasa hanya 48,31%, lalu pekerja di sektor primer berbasis SDA 39.83%, sementara di sektor sekunder industri sebanyak 12,31%. Dari data di atas terdapat pergeseran kemampuan sektor menyediakan lapangan pekerjaan. Pada umumnya di negara berkembang jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor primer lebih mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Dapatlah disimpulkan dari data di atas bahwa pertama; sektor primer dianggap tidak mampu memberikan peluang kerja dan penghasilan yang diharapkan karena tidak ada lahan garapan atau karena sumber daya alam yang tersedia semakin berkurang. Kedua, terjadi pergeseran pola hidup yang siginifikan yang dipengaruhi oleh era globalisasi dan gaya hidup sektor jasa dianggap sebagai sektor yang mampu memberikan penghasilan lebih.

Berdasarkan data IPM dan laju pertumbuhan ekonomi 2010: angka harapan hidup Indonesia rata-rata 70.9, sedangkan lama sekolah 7.9 tahun, laju pertumbuhan ekonomi 5,62. Dari data itu nampak ada 9 provinsi yang memiliki angka harapan hidup lebih rendah dari pada angka nasional misalnya NTB merupakan provinsi dengan angka harapan hidup 67,0. Ironisnya bahwa angka melek huruf masyarakat di propinsi Jateng dan Jatim masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Pada hal Jawa merupakan pulau dengan infrastruktur terlengkap dan semua penduduk relatif dapat dijangkau. Berdasarkan perhitungan seluruh komponen, maka dapat dilihat bahwa ada 17 provinsi di Indonesia yang masih memiliki IPM di bawah angka rata-rata yakni 72,27 dan provinsi Papua merupakan yang terendah (bdk  Dr. Maria Ratnaningsih; Paradigma Pembangunan ).

Prinsip Keadilan dan Lingkungan

Krisis ekologis suatu persoalan iman dan moral. Gereja perlu ikut terlibat dalam melestarikan alam itulah panggilan rohani dari setiap umat kristiani (bdk. Kej. 1:26-28). Semua umat kristiani dipanggil oleh Tuhan untuk melestarikan keutuhan ciptaan. Maka kita umat beriman kristiani memiliki tanggungjawab moral untuk bertanggungjawab dalam ekologis. Artinya kita bertanggungjawab atas bumi sebagai satu-satnya tempat tinggal dan karena itu manusia menjadi penanggungjawab pertama dan utama lingkungan hidup. Sebagai umat beriman kristiani dengan merefleksikan teologi penciptaan bahwa kita diberi ciptaan yang semuanya baik adanya maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu mesti dipelihara dan dilestarikan agar segala sesuatu tercipta dengan aturan yang baik (bdk Dr. Maria Ratnaningsih dan Dr. Samuel Oto Sidin; Sejauh ini Allah hanya menciptakan satu bumi).

  1. Masyarakat lokal dapat menjadi kunci kekuatan untuk mengatasi ketidakadilan terhadap lingkungan karena mereka memiliki pengetahuan dan praktek untuk mempertahankan lingkungan sebagai sumber kehidupan.
  2. Individu atau kelompok masyarakat yang memiliki inisatif dan tanggungjawab untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan harus menjadi agen perubahan.
  3. Usaha Gereja Katolik dalam tiga hal bidang: 1) Pendidikan berupa animasi dan konsientisasi (penyadaran) kepada umat/masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup; 2) Advokasi suatu pembelaan atas hak-hak rakyat dan pemberdayaannya dan 3) Negosiasi Gereja pada pemerintah perihal regulasi agar berpihak pada rakyat dan memperhatikan lingkungan hidup.

Penutup

Hari studi tentang ekopastoral menyisakan pekerjaan rumah yakni agar setiap keuskupan mampu merealisasi tindakan yang konkrit bagi pelestarian ciptaan dan lingkungan hidup yang memperhatikan ekosistem. Akhirnya penghormatan dan penghargaan hak hidup seluruh makhluk ciptaan yang dibina dan dikembangkan sebagai bentuk tanggungjawab bersama adalah tugas Gereja dan semua warga bangsa. Semoga bumi menjadi rumah kita, dan Gereja menjadi pelaku utama melestarikan keutuhan ciptaan.

Tulisan ini merupakan laporan pada Hari Studi Sidang Sinodal KWI dengan narasumber: Prof. Emil Salim, Dr. Maria Ratnaningsih, Dr. Samuel Oto Sidin, OFM Cap.

RD. D. Gusti Bagus Kusumawanta

Ketua Unio Indonesia